laporan tahunan - pn-bau-bau.go.id · pdf filepengadilan negeri baubau kelas ib jl. ... ix...

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB JL. BETOAMBARI NO. 57 BAUBAU

TELP. (0408) 2821020 / FAX. (0408) 2824569 EMAIL : [email protected] / [email protected] WEBSITE : www.pn-bau-bau. go.id / www.sipp.pn-bau-bau.go.id

L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan kasih

sayang-NYA, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan

mengemban tugas didunia peradilan dan masih dipercaya unutk terus memperbaharui dan

melanjutkan program-program Mahkamah Agung RI, demi terwujudnya visi dan misi

Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya peradilan yang agung.

Laporan Tahunan ini merupakan realisasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga

(Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Laporan Tahunan ini menjadi tolak

ukur dari pelaksanaan tugas, semoga dengan laporan ini menjadi tolak ukur dari pelaksanaan

tugas tersebut dan juga dapat dijadikan Pedoman Pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Klas IB

Baubau pada tahun berikutnya.

Baubau, Januari 2018

Wakil Ketua,

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

NIP. 19680118 199403 2006


BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan

setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang

telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional,

tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan

tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada

awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun

berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun

berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan

kebutuhan.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan

financial serta kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan

Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab

IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap

penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dinyatakan bahwa

“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan

pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam pasal 13 ayat (13) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan

Peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan

masing-masing”.


Pengadilan Negeri Baubau, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Baubau mempunyai

tujuan sebagai berikut :

1. Menegakkan Hukum dan Keadilan.

2. Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Yang Adil Bagi Setiap

Orang.

B. VISI DAN MISI

1. Visi Pengadilan Negeri Baubau, yaitu:

Terwujudnya Pengadilan Negeri Baubau Yang Agung.

2. Misi Pengadilan Negeri Bau-Bau yaitu :

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Baubau.

Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan.

Meningkatkan Kredibiltas dan Transparansi Pengadilan Negeri Baubau.

Meningkatkan Kualitas Kepimpinan Pengadilan Negeri Baubau.

C. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai

sasaran tujuan tertentu.

Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan

perumusan kebijakan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas

beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit

organisasi/instansi hingga di daerah.

Tahapan Perencanaan mencakup:

1. Penetapan persyaratan pelayanan peradilan.

2. Kebutuhan untuk dokumentasi dan realisasi pelayanan peradilan.

3. Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, dan penetapan kriteria mutu.

4. Rekaman (Arsip) yang diperlukan untuk memberikan bukti, bahwa kegiatan

pelayanan peradilan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.


Rencana strategis Pengadilan Negeri Bau-Bau ini didorong oleh Visi dan Misi yang

jelas dan serangkaian tujuan, nilai-nilai utama dan target strategis, langkah yang harus

diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha

yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Baubau juga mencakup meningkatkan

keefektifan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan, melalui: penggunaan kebijkan

mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan,

dan tinjauan manajemen dimana Pimpinan secara langsung menetapkan dan menerapkan

tindakan perbaikan, untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuain, dengan tujuan untuk

mencegah terulang kembali ketidaksesuain yang sama.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Standar Operasional Prosedur (SOP)

No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Keterangan

Teknis

1 Ketua 9 1. Menetapkan rencana kerja

tahunan

2. Melaksanakan pembinaan

kepegawaian.

3. Melaksanakan konsultasi ke

Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung RI.

4. Menerima dan Mendisposisi

berkas perkara.

5. Menugaskan Hakim

pengawas bidang / Wasmat

6. Memimpin pelaksanaan

eksekusi.

7. Menerima dan memeriksa

perkara

8. Memutus perkara

9. Melaksanakan Aanmaning

dan melaksanakan

pemerikasaan keuangan

perkara

2 Wakil Ketua 6 1. Menerima dan menetapkan

berkas perkara

2. Menetapkan hari sidang

3. Memutus perkara

4. Menandatangani penetapan

dan perpanjangan penahanan.


Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung RI.

6. Melaksanakan koordinasi

dibidang pengawasan.

3 Hakim 4 1. Memeriksa dan mengadili

perkara

2. Melakukan pengawasan

bidang

3. Melakukan pengawasan dan

pengamatan terhadap putusan

pidana di lembaga

pemasyarakatan

4. Membantu pimpinan

pengadilan dalam membuat


program kerja jangka pendek

dan jangka panjang,

pelaksanaan serta

pengorganisasiannya

4 Panitera 13 1. Menerima, mendisposisi dan

menandatangani surat-surat

2. Menandatangani Penetapan

penunjukan Panitera

pengganti

3. Menandatangani turunan

putusan

4. Mengelola keuangan

perkara


pegawai bersama-sama

dengan pimpinan

6. Menandatangani laporan

bulanan, 4 bulan, 6 bulan

dan tahunan

7. Menandatangani Surat

Kuasa dari Penasehat

Hukum dan Kuasa Insidentil

8. Menandatangani salinan

perpanjangan Penahanan

9. Melegalisir Fotocopy bukti

surat perkara

10. Melegalisir Fotocopy

perkara banding dan kasasi

11. Melaksanakan Eksekusi

12. Melaksanakan bantuan

panggilan delegasi dari PN

lain


PT dan MA

5 Panitera Muda Pidana 8 1. Menyusun Rencana Kerja

dan Kebutuhan Tahunan

2. Menerima dan

Melaksanakan Surat surat

masuk

3. Menerima pelimpahan

berkas perkara

4. Membuat Penetapan-

penetapan Perkara

5. Membuat Berita acara

sidang

6. Membantu Hakim

mengikuri dan mencatat

jalannya siding di

Pengadilan.

7. Memasukkan data perkara

ke CTS (SIPP)


8. Minutasi Perkara

6 Panitera Muda Perdata 8 1. Menyusun Rencana Kerja


2. Menerima dan


masuk


berkas perkara


penetapan Perkara


siding

6. Membantu Hakim


jalannya siding di

Pengadilan.


ke CTS (SIPP)

8. Minutasi Perkara

7 Panitera Muda Hukum 8 1. Menyusun Rencana Kerja


2. Menerima dan


masuk


berkas perkara


penetapan Perkara


siding

6. Membantu Hakim


jalannya siding di

Pengadilan.


ke CTS (SIPP)

8. Minutasi Perkara

8 Panitera Pengganti 1. Membuat penetapan-

penatepan perkara

2. Membuat berita acara

sidang

3. Pengetikan putusan

4. Minutasi perkara


ke CTS (SIPP)

9 Juru Sita / Juru Sita

Pengganti

1. Melaksanakan pemanggilan

para pihak

2. Melaksanakan

pemberitahuan kepada para

pihak

3. Membuat berita acara


aanmaning

4. Melaksanakan sita jaminan,

sita eksekusi dan eksekusi

10 Staf Pidana 7 1. Mencatat pendaftaran

pelimpahan perkara

2. Memeriksa perlengkapan

berkas perkara yang masuk.

3. Mencatat register-register

kepaniteraan Pidana.

4. Mengetik laporan bulanan

5. Menginput data CTS

pendaftaran perkara dan

penahanan.

6. Mengetik konsep surat

penetapan penyitaan dan

penggeledahan

7. Mengelola berkas perkara

yang mengajukan upaya

hukum Banding, Kasasi dan

PK.

11 Staf Perdata 7 1. Menerima panjar biaya

perkara

2. Mengisi jurnal keuangan

perkara

3. Mengisi register induk

perkara

4. Mengelola aplikasi SIPP

jurnal keuangan

5. Mencatat penetapa hari

sidang pertama

6. Mengelola berkas perkara

yang mengajukan upaya

hukum Banding, Kasasi dan

PK.

7. Mengisi register-register

kepaniteraan perdata

12 Staf Hukum 8 1. Menyiapkan arsip perkara

elektronik dan manual

2. Mebuat konsep surat dan

pengarsipan

3. Menginput data SIPP/CTS

4. Menyiapkan pengesahan

AKTA

5. Membuat laporan meja

pengaduan

6. Mencatat agenda laporan

meja pengaduan

7. Menerima berkas yang telah

diminutasi

8. Membuat laporan bulanan

perkara.


Non Teknis

1 Sekretaris 6 1. Menerima, mendisposisi dan

menandatangani surat-surat.


pegawai bersama-sama

dengan pimpinan.

3. Menandatangani laporan-

laporan bagian

Kesekretariatan.


PT dan MA

5. Mengelola Anggaran

6. Menyusun dan membuat

program rencana kerja

tahunan.

2 Kepala Sub Bag.

Organisasi dan Tata

Laksana

10 1. Meneliti Surat-surat Masuk

2. Mengoreksi Konsep Surat

3. Menyiapkan Bahan Laporan

4. Menyiapkan Bahan-bahan

Rapat.

5. Melakukan penyiapan bahan

usul kenaikan pangkat dan

Pensiun

6. Mengelola Aplikasi

kepegawaian

7. Melakukan Penyiapan

bahan usul kenaikan Gaji

Berkala

8. Membuat Sasaran Kerja

Pegawai (SKP)

9. Membuat surat pernyataan

masih melaksanakan tugas.

10. Membuat surat pernyataan

masih menduduki jabatan.

3 Kepala Sub Bag.

Umum dan Keuangan

5 1. Memeriksa konsep surat

keluar

2. Menguji SPP dan

menandatangani SPM

3. Meneliti surat-surat masuk

4. Memeriksa laporan realisasi

anggaran

5. Mengkoordinir pengelolaan

aplikasi data keuangan.

4 Kepala Sub Bag.

Perencanaan, TI dan

Pelaporan

5 1. Menyusun bahan

perencanaan RKAKL dan

data Pendukung

2. Menyusun Rencana Umum

Pengadaan

3. Menyusun Rencana Standar

Biaya Masukan


4. Menyusun rencana strategis

dan program kerja.

5. Monitoring alat dan jaringan

teknologi informasi.

5 Staf Sub Bag.

Organisasi dan Tata

Laksana

10 1. Mengetik konsep surat

2. Membuat dokumen

pelatikan

3. Mebuat rekapitulasi daftar

hadir, daftar nominatif,

DUK dan Bezzeting.

4. Menginput data aplikasi

kepegawaian SIKEP,

SAPK-BKN dan

KOMDANAS

5. Mengumpulkan berkas

usulan kenaikan pangkat

dan pensiun

6. Mengumpulkan bahan-

bahan rapat

7. Menyiapkan bahan laporan

8. Melaksanakan peremajaan

data kepegawaian

9. Mengumpulkan berkas

usulan kenaikan gaji

berkala.

10. Membuat KP4

6 Staf Umum dan

Keuangan

1. Menerima Surat-Surat

Masuk

2. Menyampaikan Surat Masuk

ke unit pengelola

3. Mengagenda dan

mengarsipkan surat masuk

dan surat keluar

4. Mengelola aplikasi SIMAK

BMN dan aplikasi

persediaan

5. Membuat daftar barang

ruangan, laporan SIMAK

BMN, SAIBA dan Laporan

persediaan barang

6. Melakukan rekonsiliasi

SIMAK BMN, SAIBA dan

rekonsiliasi ke KPKNL.

7. Mendaftar dan membuat

usul penghapusan barang.

8. Membuat laporan

permintaan barang


10. Menerima Surat-Surat

Masuk

11. Menyampaikan Surat Masuk


ke unit pengelola

12. Mengagenda dan

mengarsipkan surat masuk

dan surat keluar

13. Mengelola aplikasi SIMAK

BMN dan aplikasi

persediaan

14. Membuat daftar barang

ruangan, laporan SIMAK

BMN, SAIBA dan Laporan

persediaan barang

15. Melakukan rekonsiliasi

SIMAK BMN, SAIBA dan

rekonsiliasi ke KPKNL.

16. Mendaftar dan membuat

usul penghapusan barang.

17. Membuat laporan

permintaan barang


7 Staf Sub Bag.

Perencanaan, TI dan

Pelaporan

1. Membuat laporan-laporan

(LAKIP, LAPTAH,

RENSTRA)

2. Mengelola Aplikasi

Direktori Putusan

3. Mengelola aplikasi

SIPP/CTS

4. Mengelola Website Kantor

5. Membuat Laporan

CTS/SIPP

6. Mengelola Perencanaan

Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran

7. Mendokumentasikan

pelaporan kegiatan.

8. Membuat laporan

perencanaan RKA-KL dan

data pendukung


Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

No Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan

Tahun 2017

Keterangan

(Ak. Beban Kerja)

Teknis

1 Ketua :

Joko Saptono, SH. 11 452 / Berkas/Keg

2 Wakil Ketua :

R. Bernardette Samosir, SH., MH. 6 132 / Berkas/Keg

3 Hakim

1. Galih Dewi Inanti A, SH. 7 94 / Berkas

2. Hika D Asril Putra, SH. 7 93 / Berkas

3. Rudie, SH., MH. 7 92 / Berkas

4. Hairuddin Tomu, SH. 7 112 / Berkas

5. Lutfi Alzagladi, SH. 7 115 / Berkas

6. A Wahyu Utomo, SH. 7 138 / Berkas

7. MAH. Pasaribu, SH. 7 132 / Berkas

8. Muhajir, SH. 7 80 / Berkas

4 Panitera :

Yunus Missa, SH 13 738 / Keg/Berkas

5 Panitera Muda Pidana :

La Ali, SH. 7

451 / Berkas/Keg

6 Panitera Muda Perdata :

Hadjar Wahab 8

574 / Berkas/Keg

7 Panitera Muda Hukum :

Laode Tombu, SH. 8

218 / Berkas/Keg

8 Panitera Pengganti :

1. Sahidu

5

312 / Berkas/Keg

2. Zulfikar 5 321 / Berkas/Keg

3. Lisnina 5 315 / Berkas/Keg

4. Andi Wirdawati B, SH. 5 125 / Berkas/Keg

5. Laode Muhamad Iksyar, SH 5 165 / Berkas/Keg

9 Jurusita :

1. Suwariono, SH.

4

172 / Keg

2. Sosiati 2 210 / Keg

10 Jurusita Pengganti :

1. Rusdi

4

282 / Keg

2. Hanila, SE. 3

(Tambahan : 7)

260 / Keg

101 / Keg

11 Staf Pidana :

1. Waode Yusran, SH.

4

940 / Berkas/Keg

2. Ahmad, SH. 7 839 / Surat/Keg

12 Staf Perdata :

1. Waode Dewi Satria

5

747 / Berkas/Keg

13 Staf Hukum :

1. Sujoko 8 1.021 / Keg/Surat

Non Teknis

14 Sekretaris :

Dra. Murni Sukmawati Dj 6 754 / Keg/Surat


15 Kasubbag Organisasi, Kepegawaian

dan Tata Laksana :

Hj. Kamariah Zain

10 313 / Keg/Surat

16 Kasubbag Umum dan Keuangan :

Achmad Akbar, SE. 5 2.216 / Keg/Surat

17 Kasubbag Perencanaan, TI dan

Pelaporan :

H. Andi Basri, SH.

5 178 / Keg

18 Staf Sub Bag. Organisasi,

Kepegawaian dan Tata Laksana :

1. Satrianti, SH.

6 147 / Keg

19 Staf Sub Bag. Umum dan

Keuangan :

1. Hindra Jayadi, S. Kom.

7

76 / Keg/Laporan

2. Herlin Ramayani H, SH. 6 197 / Keg/Laporan

3. Ismail, A. Md. Kom. 7 395 / Keg/Laporan

4. Jumadil 7 3.549 / Keg/Surat

20 Staf Sub Bag. Perencanaan, TI dan

Pelaporan :

1. Ika Sartini, A. Md. Kom.

8

396 / Keg/Laporan


STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI BAUBAU

Panitera Muda

Pidana

La Ali, SH.

Kasub Bag

Perencanaan, It dan

Pelaporan

Andi Basri, SH.

Panitera

YUNUS MISSA, SH.

Sekretaris

DRA. MURNI SUKMAWATI DJ

Panitera Muda

Perdata

Hadjar Wahab

Panitera Muda

Hukum

Laode Tombu SH.

Kasub Bag

Umum dan

Keuangan

Achmad akbar, SE.

Kasub Bag

Tata Laksanan,

Organisasi dan

Kepegawaian

Hj.Kamariah Zain

Panitera Pengganti

1. Sahidu, SH.

2. Zulfikar, SH.

3. Lisnina, SH.

4. Andi Wirdawati, SH.

5. Laode Muh. Iksyar,

SH.

Jurusita

1. Suwariono

2. Sosiati

Jurusita Pengganti

1. Rusdi

2. Hanila, SE.

WAKIL KETUA

R. BERNARDETTE SAMOSIR, SH., MH.

Staf

1. Satrianti, SH.

Staf

1. Herlin Ramayani H,

SH.

2. Hindra Jayadi,S.Kom.

3. Hanila, SE.

4. Ismail, Amd. Kom

5. Jumadil

Staf

1. Ika Sartini, Amd.

Kom.

Staf 1. Waode Yusran, SH

2. Ahmad

Staf

1. Waode Dewi

Satria

Staf

1. Sujoko

HAKIM

1. GALIH DEWI INANTI A, SH.

2. HIKA D. ASRIL PUTRA, SH.

3. RUDIE, SH., MH.

4. HAIRUDDIN TOMU, SH.

HAKIM

5. LUTFI ALZAGLADI, SH.

6. M.A.H. PASARIBU, SH.

7. A. WAHYU UTOMO, SH.

8. MUHAJIR, SH.

K E T U A

JOKO SAPTONO, SH., MH.


B. Pelayanan Publik yang Prima

Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi dari Tim

Akreditasi Penjaminan Mutu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

RI dengan predikat A “Excellent” dimana acara penyerahan tersebut diadakan pada tanggal

28-30 November 2017 bertempat di Grand Clarion Hotel &Convention Center Makassar di

Makassar. Pengadilan Negeri Baubau sebelumnya telah memperoleh Sertifikasi ISO

2008:9001 Manajemen Mutu dari PT. TUV Nord Indonesia yang diperoleh pada bulan Mei

2015 dan Sertifikat tersebut dapat dipertahankan hingga saat ini.

Posbakum

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB pada tahun anggaran 2017 mendapatkan anggaran untuk

Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.200.000,-

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Perkara Prodeo yang masuk pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sampai

akhir tahun 2017 Nihil.


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM yang ada pada Pengadilan Negeri Baubau sebanyak 37

(tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari :

No Nama Jabatan Ket.

1 Joko Saptomo, SH. Ketua Pengadilan

2 R. Bernardette Samosir, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan

3 Galih Dewi Inanti A, SH. Hakim

4 Hika D Asril Putra, SH. Hakim

5 Rudie, SH., MH. Hakim

6 Hairuddin Tomu, SH. Hakim

7 Lutfi Alzagladi, SH. Hakim

8 A Wahyu Utomo, SH. Hakim

9 MAH. Pasaribu, SH. Hakim

10 Muhajir, SH Hakim

11 Yunus Missa, Sh. Panitera

12 Hadjar Wahab Panmud Perdata

13 La Ali, SH. Panmud Pidana

14 La Ode Tombu, SH. Panmud Hukum

15 Sahidu, SH. Panitera Pengganti

16 Zulfikar, SH. Panitera Pengganti

17 Lisnina, SH. Panitera Pengganti

18 Andi Wirdawati B, SH. Panitera Pengganti

19 La Ode Muh. Iksyar, SH. Panitera Pengganti

20 Suwariono, SH. Jurusita

21 Sosiati Jurusita

22 Rusdi Jurusita Pengganti

23 Hanila, SE. Jurusita Pengganti

24 Dra. Murni Sukmawati DJ Sekretaris

25 H. Andi Basri, SH. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

26 Hj. Kamariah Zain Kasubbag Ortala dan Kepegawaian

27 Achmad Akbar, SE. Kasubbag Umum dan Keuangan

28 Wa Ode Dewi Satria Pengadiministarsi Perdata

29 Wa Ode Yusran , SH. Pengadiministarsi Pidana

30 Ahmad. SH. Pengadiministarsi Pidana

31 Sujoko Pengadiministarsi Hukum

32 Ika Sartini, A. Md.Kom. Pengadiministarsi Perencanaan

33 Satrianti, SH. Pengadiministarsi Ortala

34 Hindra Jayadi, S.Kom. Pengadiministarsi UMK

35 Herlin Ramayani H, SH. Pengadiministarsi UMK

36 Ismail, A. Md. Kom. Pengadiministarsi UMK

37 Jumadil Pengadiministarsi UMK


Mutasi

No. Nama Jabatan Ket.

1. Drs. L. M. Sudisman, S.H., M.H. Panitera Menjadi Panitera

Pengadilan Negeri

Kupang Kelas IA

Promosi


1. Sosiati Jurusita Sebelumnya Jurusita

pengganti

Pensiun


1 - - -

Diklat


1 Dra. Murni Sukmawati DJ Sekretaris Diklat Sekretaris

2 Herlin Ramayani H, S.H. Bendahara Penerimaan Diklat Barang dan Jasa

3 Zulfikar, S.H. Panitera Pengganti Diklat Panitera

Pengganti

4 Lisnina, S.H. Panitera Pengganti Diklat Panitera

Pengganti

B. PENYELESAIAN PERKARA

Keadaan Perkara

No Klasifikasi Perkara Sisa Perkara

2016

Perkara

Masuk 2017

Perkara

Putus 2017

Sisa Perkara

2017

Ket.

Pidana

1 Biasa 44 235 257 22

2 Anak 1 26 26 1

3 Praperadilan 0 2 2 0

4 Singkat 0 0 0 0

5 Cepat 0 29 29 0

6 Lalu Lintas 0 6998 6998 0

No Klasifikasi Sisa Perkara

Tahun 2016

Masuk

Tahun

2017

Cabut

Tahun

2017

Gugur

Tahun

2017

Putus

Tahun

2017

Sisa

Tahun

2017

Perdata

1 Gugatan 21 32 3 0 41 12

2 Permohonan 2 82 1 0 84 0

3 Gugatan 0 4 0 0 4 0


Sederhana

Jumlah sisa perkara yang diputus

No Jenis Sisa Tahun

2016

PutusTahun

2017

Sisa Perkara

2017

1 2 3 4 5

1 Perdata (Gugatan, Permohonan dan

Sederhana) 23 23 0

2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat dan Singkat) 45 45 0

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No Jenis Putus

Tahun 2017

Upaya

Hukum

Tahun 2017

Tidak Upaya

Hukum Tahun

2017

Ket.

1 2 3 4 5 6

1 Perdata (Gugatan) 41 41 0

2 Pidana (Biasa dan Anak) 314 21 293

Jumlah Perkara yang berhadil di Mediasi

No Jenis Perkara Mediasi

Tahun 2017

Mediasi Berhasil

Tahun 2017

1 2 3 4

1 Perdata (Gugatan, Permohonan dan Sederhana) 31 1

Jumlah Perkara Anak yang berhasil Diversi

No Jenis Sisa Tahun

2016

Masuk Tahun

2017

Berhasil Diversi

Tahun 2017

1 2 3 4 5

1 Pidana Anak 1 26 1

No Jenis SisaTahun

2016

Masuk

Tahun 2017

Putus

Tahun 2017

Sisa Perkara

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6

1 Perdata (Gugatan, Permohonan

dan Sederhana) 23 118 129 12

2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat

dan Singkat) 45 292 314 22


C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Kendaraan Dinas

No Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket. Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Kendaraan Roda 4

1 Kijang Inova Hitam 31/12/2009 Ketua

2 Kijang Inova Putih Pinjam Pakai Ketua

3 Kijang Inova Silver 13/11/2011 Wakil

4 Avanza Hitam 13/11/2011 Panitera

5 Avanza Silver Pinjam Pakai Sekretaris

II Kendaraan Roda 2

1 Honda Mega Pro 14/8/2003 Kasub.

Umum &

Keuangan

2 Suzuki Thunder 7/6/2005 Panitera

Pengganti

3 Yamaha Jupiter 13/2/2008 Panitera

Pengganti

4 Honda Mega Pro 2/10/2005 Kasub.

Umum &

Keuangan

5 Honda Mega Pro 2/1/2005 Panmud

Pidana

6 Honda Mega Pro

1600

13/2/2008 Kasub.

Umum &

Keuangan

Rumah Dinas

No Uraian Jumlah

Kondisi

Ket. Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 Rumah Dinas Ketua 1

2 Rumah Dinas Wakil 1

3 Rumah Dinas

Hakim

5

4 Rumah Dinas

Panitera

1

5 Mess Pengadilan 1

Meubelair (Peralatan Kantor Lainnya)

No. NAMA BARANG JUMLAH BARANG

1. Pompa Air 1

2. Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 2

3. Lemari Bersi/Metal 12

4. Lemari Kayu 24

5. Rak Besi 2

6. Rak Kayu 5

7. Filling Cabinet Besi 5

8. Brandkas 2


9. CCTV-Camera Television System 28

10. Papan Visual/Papan Nama 4

11. White Board 3

12. Mesin Absensi 1

13. Alat Detektor Barang Terlarang 1

14. Perkakas Kantor Lainnya 4

15. Meja Kerja Kayu 50

16. Kursi Besi/Metal 87

17. Kursi Kayu 14

18. Bangku Panjang Kayu 24

19. Meja Komputer 2

20. Tempat Tidur Kayu 1

21. Jam Elektronik 5

22. Mesin Pemotong Rumput 1

23. A.C. Spilit 19

24. Kipas Angin 10

25. Cold Room Freeer 3

26. Televisi 6

27. Loudspeker 1

28. Sound System 2

29. Microphone 1

30. Tiang Bendera 8

31. Palu Sidang 3

32. Lambang Instansi 1

33. Kabel Roll 4

34. Uninteruptible Power Supply (UPS) 2

35. Digital LED Running Text 1

36. Telephone (PABX) 1

37. Pesawat Telephone 1

38. Facsimile 2

39. Genset 1

40. Internet 2

41. P.C. Unit 27

42. Lap Top 12

43. Printer (Peralatan Personal Komputer) 31

44. Scanner (Peralatan Personal Komputer) 4

45. Server 1

Gedung dan Bangunan

No. NAMA BARANG JUMLAH

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen 3 Unit

2. Rumah Negara Gol. II. C. Permanen 8 Unit

3. Gedung Pos Jaga Permanen 1 Unit

4. Pagar Permanen 1 Unit

5. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 1 Unit

6. Mess Pengadilan Negeri Baubau 1 Unit

Adapun Rincian Gedung bangunan Kantor Tersebut sebagai berikut ;

No. Peruntukan Lokasi Bangunan Luas Bangunan

1 Gedung Kantor Baru

Jl. Betoambari

Kelurahan Betoambari

Kec. Murhum Kota Kota Baubau

20.275 M2

2 Ruang Sidang PN.Baubau

Utama

Jl. Betoambari



150 M2

3 Ruang Sidang PN.Baubau Dua

Jl. Betoambari



150 M2


Irigasi


1. Sumur dengan pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) 1 Unit

2. Bak Penyimpanan/Tower Air Baku 1 Unit

3. Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) 1 Unit

Jaringan


1. Jaringan Listrik Lainnya 1 Unit

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri

Klas IB Baubau ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Klas IB Baubau

menerima anggaran Rp. 4.670.688.000,- . (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta

Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang didalamnya terdapat 3 (tiga)

macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Rp. 4.394.139.000,-

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung. Rp. 157.500.000,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 119.049.000,-

Jumlah Rp. 4.670.688.000,-

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Perangkat Lunak

a. Website

Alamat Website Pengadilan Negeri Klas IB Baubau :

www.pn-bau-bau.go.id

Alamat CTS / SIPP Pengadilan Negeri Klas IB Baubau :

www.sipp.pn-bau-bau.go.id

b. Sarana Informasi

Desk Info Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Monitor Jadwal Sidang

http://www.pn-bau-bau.go.id/

http://www.sipp.pn-bau-bau.go.id/


2. Perangkat Keras Server SIPP

1. Server Linux SIPP

2. 24 Buah CCTV

2. Monitor Merk Samsung

3. Keyboard Optick

4. Mouse optik

5. CPU Intel Core 2 Duo

6. CD Room Merk Samsung

7. Ram 4 GB

8. Hardisk 250 GB

F. REGULASI TAHUN 2017

Pelaksanaan Akreditasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI :

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa

berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk

mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence). Kebijakan ini sebagaimana

tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang

dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru

ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih

mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara

utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan

yang unggul (The Framework of Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area

“Peradilan yang Agung” yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali

(driver), sistem dan penggerak (system and enabler), dan hasil (result).

Sebagai fungsi pengarah adalah area:

1. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN

Fungsi sistem dan penggerak, berada dalam area:

2. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGADILAN

3. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA-PRASARANA DAN KEUANGAN

4. PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN


Sedangkan fungsi hasil dalam area:

5. KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN

6. PELAYANAN PENGADILAN YANG TERJANGKAU

7. KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (court excellence

framework) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang ingin

meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara

internasional.

Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan antara lain:

visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil peradilan. Oleh

karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta proses sosialisasi yang

komprehensif dan terstruktur.

Dalam pelaksanaan fungsi teknis, Masalah yang dihadapi badan-badan peradilan yang harus

mendapat perhatian khusus, adalah:

a. Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan

b. Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan

di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.

c. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur,

dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

d. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sedangkan permasalahan dalam fungsi pendukung antara lain:

Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi hakim dan aparatur peradilan

yang belum merata.

Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan, antara lain adalah belum adanya Standar

Pelayanan yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan adanya

perangkapan jabatan antara jabatan struktural dengan jabatan pengelola keuangan.

Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:

a. Gedung pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi keamanan

maupun kenyamanan.

b. Prasarana dan sarana pengadilan belum memadai sehingga berpengaruh terhadap

prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas

pelayanan pengadilan.

c. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, yang perlu

terus diupayakan perbaikannya.

d. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dikelola

secara baik dan perlu terus ditingkatkan.

Dalam hal pengelolaan teknologi informasi,


a. Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang

diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna

pengadilan, dimana perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang

komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses

pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan

tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

b. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu

diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses

informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat

peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu,

mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan

sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta fungsi

pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik

kepada pengadilan.

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan

kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri

Baubau Kelas IB telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan

tersebut, Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB terus giat melakukan pembenahan perbaikan

sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas

SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang

sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah

dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang

cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Baubau

Kelas IB, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan

Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus

merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan

yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna

pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB perlu

memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk

mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan

peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi


persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal tersebut menjadi salah satu

dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjaminan

Mutu Peradilan Umum-ICPE Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu

Peradilan Umum-ICPE untuk Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB meliputi seluruh proses

pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Baubau

Kelas IB, meliputi:

Manajemen peradilan.

Administrasi perkara.

Administrasi persidangan.

Administrasi umum.

Pelayanan publik.

Pengelolaan Kas

Pengadaan barang dan jasa

Pengawasan

Penanganan Pengaduan

Adapun unit di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang melaksanakan kegiatan pelayanan

adalah;

1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua

2. Hakim/ Majelis Hakim

3. Panitera

4. Sekretaris

5. Kepaniteraan, yang terdiri:

a. Panitera Muda Perdata

b. Panitera Muda Pidana

c. Panitera Muda Hukum

6. Panitera Pengganti

7. Jurusita

8. Kesekretariatan, yang terdiri:

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana


c. Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

VISI

Visi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB adalah

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang Agung”

MISI

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB mengemban misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Baubau

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

3. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Negeri Baubau

4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Baubau

NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan.

Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam

upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk

budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus

bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat

(2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam

menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus

perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta

bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung,

dari manapun dan dengan alasan apapun juga.


2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus

dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam

menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas

putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai

pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan

kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara

lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara

profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta

usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu

pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan

pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim

juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat.

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan

untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum,

serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada

masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan

penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan

penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya

proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang

mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur

peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4

ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap


Motto Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB :

“PN BAUBAU SIAP”

“Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB

Smart, Integritas, Akuntabel, Profesional”

warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama

dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian

tugas di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus

berperilaku:

1. adil dan tidak diskriminatif;

2. cermat;

3. santun dan ramah;

4. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

5. profesional;

6. tidak mempersulit;

7. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

8. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri

Baubau Kelas IB;

9. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan

peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;

10. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi

permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

13. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;

14. sesuai dengan kepantasan; dan

15. tidak menyimpang dari prosedur.

MOTTO PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB


KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB, SELURUH HAKIM DAN

SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN

BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM –

INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE SECARA:

ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;

CERMAT;

SANTUN DAN RAMAH;

TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT;

PROFESIONAL;

TIDAK MEMPERSULIT;

PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR;

MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSI

PENYELENGGARA;

TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB

DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU;

TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI

BENTURAN KEPENTINGAN;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS

PELAYANAN PUBLIK;

TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM

MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI

KEPENTINGAN MASYARAKAT;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU

KEWENANGAN YANG DIMILIKI;

SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN

TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.

KOMITMEN BERSAMA

Besar harapan kami komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu selalu terjaga dan

tetap kuat. Perbaikan dan peningkatan ke arah yang lebih baik akan tetap kami lakukan sesuai

dengan tuntutan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan tuntutan global.

Pada tanggal 28-30 November 2017 Bertempat di Grand Clarion Hotel & Convention Center

Makassar di Makassar Acara Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan

Peradilan Umum Mahakamah Agung RI telah diselenggarakan dan Pengadilan Negeri Baubau

memperoleh Sertifkat Akreditasi dengan predikat “A” (Excellent).


BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang

mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang

terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan

represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai

dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang

khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang

diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini

dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan

administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-

tugas peradilan.

c. Mencegah terjadinya penyimpangan administrasi, dan ketidakefisien

penyelenggaraan peradilan.

d. Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada

sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan

pengadilan unutk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan

tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Kemudian mengenai fungsi pengawasan meliputi :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya,

dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang

meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara

yang murah.


Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu :

1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi,

objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien,

efektif dan ekonomis.

B. EVALUASI

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Negeri Baubau, ada empat

point penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Audit Internal dilaksanakan minimal 4 (Empat) kali dalam setahun oleh Auditor yang telah

ditetapkan Managemen Representative (MR) yang mampu menjalankan tugas sebagai Lead

Auditor dan Auditor, yang memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Meninjau konsitensi, dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.

b. Menjami dilakukannya tindakan perbaikan, bila terjadi penyimpangan terhadap sistem

manajemen mutu.

2. Pengawasan rutin/regular setiap bidang oleh Hakim Pengawas dengan melakukan

pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang

meliputi :

a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi

persidangan dan administrasi perkara.

b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi

kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya.

c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga

peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

3. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :

a. Current audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga

yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin.

b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.

4. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan

terhadap :

a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.

b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,

c. Kinerja lembaga peradilan.

d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.


BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Baubau pada Tahun 2017 tetap melanjutkan program-program

yang telah berlangsung pada Tahun 2016 dimana Mahkamah Agung RI mulai giat

menggalakkan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu bagi tiap Pengadilan Negeri dan juga

penggunaan teknologi informasi disegala bidang administrasi, baik administrasi perkara

maupun administrasi kesekretariatan.

Program Mahkamah Agung RI antara lain E-Document, E-litigation, CTS/SIPP,

Simak, Desk Info dan Sistem Administrasi Keuangan, memacu Pengadilan Negeri Baubau

Kelas IB untuk mengikuti semua perubahan-perubahan tersebut sehingga tidak ketinggalan

dengan Pengadilan-Pengadilan yang lain, sehingga pada Tahun ini Pengadilan Negeri

Baubau mendapatkan melanjutkan Sertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manejemen Mutu dan

juga memperoleh Sertfikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung RI.

Walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami meningkatkan sumber daya

manusia (SDM), infrastruktur maupun anggaran pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB

yang ada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang dituangkan dalam

Laporan Tahunan 2017.

Dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan kinerja yang berkualitas pada

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB terutama untuk mendukung sarana dan prasarana

penunjang Teknologi Informasi diperlukan infrastruktur yang berbasis teknologi dan SDM

yang berkualitas sehingga keluaran dari input yang diterima akan maksimal dan berkualitas

lebih.

B. REKOMENDASI

Di mohon kiranya :

1. Menambah Volume Anggaran Belanja Barang Operasional.

2. Menambah Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk Pembangunan

Sarana Prasarana.

laporan tahunan - pn-bau-bau.go.id · pdf filepengadilan negeri baubau kelas ib jl. ... ix...

Documents