laporan tim kerja konektivitas kp3ei tahun anggaran 2013

LAPORAN TIM KERJA KONEKTIVITAS 2013

2013

Locally Integrated Globally Connected

LAPORAN TIM KERJA KONEKTIVITAS

Struktur laporan 1. Pendahuluan

4. Perkembangan ICT

3. Perkembangan SISLOGNAS

2. Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI

6. Perkembangan ASEAN Connectivity

5. Perkembangan Greening MP3EI

7. Kebijakan Nasional Transportasi

8. Kebijakan Nasional Energi

9. Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut

1 PENDAHULUAN

| Pendahuluan 5

Tujuan dan Strategi Penguatan Konektivitas Nasional

TUJUAN

1. Memastikan tersedianya dukungan konektivitas yang dibutuhkan bagi investasi kegiatan usaha di berbagai koridor

2. Tercapainya mobilisasi penumpang/barang/jasa/informasi yang lancar, aman, handal, dan efisien

3. Terwujudnya Indonesia yang locally integrated, globally connected

STRATEGI

OPTIMALISASI (Value Creation) Penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan

integrasi transportasi, logistik, ICT dan pengembangan koridor/KEK/Klaster industri

Pengembangan upaya-upaya debottlenecking melalui reformasi kebijakan dan regulasi

Peningkatan produktivitas prasarana yang tersedia

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BARU (Asset Creation) Pengembangan proyek-proyek konektivitas yang terintegrasi dengan

kebutuhan industri Pembangunan proyek-proyek debottlenecking

| Pendahuluan 6

Penguatan konektivitas nasional merupakan STRATEGI UTAMA dalam kerangka kerja MP3EI

Fase 1: Implementasi quick wins

Fase 2: Memperkuat basis ekonomi & investasi

Fase 3: Melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan

Pembentukan & operasionalisasi insEtusi pelaksana MP3EI

Penyusunan rencana aksi untuk debo&lenecking regulasi, perizinan, insenEf, dan pembangunan dukungan inrastruktur yang diperlukan, serta realisasi komitmen investasi (quick wins)

Penetapan internasional hub untuk pelabuhan dan bandar udara

Penguatan lembaga litbang dan pelaksanaan riset di masing-masing koridor

Pengembangan kompetensi SDM sesuai kegiatan ekonomi utama koridor

Mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang

Memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI

Peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang

Perluasan pengembangan industri penciptaan nilai tambah

Pemantapan daya saing industri untuk memenangkan persaingan global

Penerapan teknologi Enggi untuk pembangunan berkelanjutan

2011 2015 2020 2025

| Pendahuluan 7

KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS akan menghubungkan intra koridor ekonomi, antar koridor ekonomi, dan internasional

Dalam pelaksanaannya perlu diperhaEkan beberapa prinsip utama:

Meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi

Menurunkan biaya logistik

Mengurangi ekonomi biaya tinggi

Mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah

Mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

1

23

4

5

2 REVISI MASTERLIST INFRASTRUKTUR MP3EI

| Laporan Revisi Masterlist Infrastruktur M

P3EI 9

Proses Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI

AKOMODASI USULAN BARU VALIDASI EVALUASI

K/L

Pemerintah Daerah

Rapat Koordinasi

Sekretariat KP3EI

Sekretariat Tim Kerja

KonekEvitas

PIC Tim Kerja Koridor Ekonomi

Kementerian/ Lembaga

Sekretariat KP3EI


KonekEvitas


KonekEvitas

Kriteria Penilaian Evaluasi

Usulan Revisi

Sekretariat KP3EI

Usulan Perubahan Usulan Revisi

FINALISASI (REVISI MASTERLIST)

Nilai Strategis Lokasi

Kesiapan Status

Keterangan: 1. Tim Kerja KonekEvitas mengakomodasi semua proyek usulan baru, baik dari luar

(K/L, Pemda, Sekretariat KP3EI) maupun usulan baru dari internal Bappenas. 2. Tim Kerja KonekEvitas berkoordinasi dengan K/L, Tim kerja Koridor dan Sekretariat KP3EI

untuk melakukan validasi kesesuaian data-data proyek. 3. Tim Kerja KonekEvitas melakukan evaluasi untuk memutuskan proyek-proyek yang akan

direvisi dan proyek-proyek usulan baru yang akan dimasukkan ke dalam revisi Perpres. 4. Tim Kerja KonekEvitas mengusulkan revisi masterlist infrastruktur MP3EI

kepada sekretariat KP3EI.

1 2 3

4


P3EI 10

Dalam memilih proyek-proyek yang akan dimasukkan ke dalam revisi masterlist digunakan beberapa kriteria bersifat kualitaEf, termasuk diantaranya: 1. Nilai Strategis Proyek: Diprioritaskan bagi proyek-proyek yang memiliki ruang lingkup

dan nilai investasi yang signikan.

2. Lokasi Proyek: Diutamakan bagi proyek-proyek yang berada atau berdekatan dengan 6 koridor ekonomi, KPI, KEK dan KSPN.

3. Kesiapan Proyek: Aspek yang diperEmbangkan diantaranya adalah kesiapan lahan, kejelasan sumber pendanaan, komitmen pelaksana dan tahapan pelaksanaan proyek.

4. Kesesuaian dengan rencana induk dan kriteria teknis pengembangan masing-masing sektor (misalnya kesesuaian dengan RUPTL untuk proyek sektor energi dan ketersediaan sumber air baku untuk proyek sumber daya air).

Proses Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI


P3EI 11

Proses Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Februari Maret 2013

Tim Kerja KonekEvitas mengakomodasi usulan-susulan baru dari K/L, KSPN, Daerah, Rakor Koridor Ekonomi dan Sekretariat KP3EI.

Maret April 2013 Tim Kerja KonekEvitas melakukan validasi dan evaluasi masterlist infrastruktur MP3EI

22 April 2013 Tim Kerja KonekEvitas mengirimkan dokumen revisi masterlist infrastruktur kepada Sekretariat KP3EI.

22 April 15 Mei 2013

Atas kesepakatan Ketua Tim Kerja KonekEvitas dan Sekretaris KP3EI, proses nalisasi dokumen revisi masterlist akan ditunda untuk menunggu proyek-proyek usulan baru dari Rakor koridor dan daerah.

Adanya proses adjustment dari Sekretariat KP3EI mengenai validitas data revisi masterlist.

16 Mei 2013 Tim Kerja KonekEvitas mengirimkan kembali dokumen revisi masterlist infrastruktur MP3EI kepada Sekretariat KP3EI, namun masih terdapat proyek-proyek usulan baru yang belum dievaluasi.

Post 16 Mei 2013

Masih terdapat proyek-proyek usulan baru yang belum terakomodasi di dalam dokumen revisi masterlist infrastruktur MP3EI dan perlu dilakukan validasi dan evaluasi ulang .

3 Juni 2013 Rapat koordinasi antara Tim Kerja KonekEvitas dengan Tim Kerja Koridor untuk melakukan validasi terhadap proyek-proyek usulan baru yang belum terlampir di dalam dokumen revisi masterlist.

29-31 Juli 2013

Tim Kerja KonekEvitas mengirimkan lampiran reivsi masterlist infrastruktur MP3EI nal kepada Sekretariat KP3EI untuk dimasukkan kedalam buku baru MP3EI.


P3EI 12

Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekapitulasi Perbandingan Masterlist Perpres No. 32/2011 dan Perpres (clear)


P3EI 13

Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekapitulasi Masterlist Usulan Baru


P3EI 14

Perkembangan Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Sumatera


P3EI 15

Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Jawa


P3EI 16

Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Kalimantan


P3EI 17

Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Sulawesi


P3EI 18

Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara


P3EI 19

Finalisasi Revisi Masterlist Infrastruktur MP3EI Rekap Proyek Infrastruktur di Koridor Ekonomi Maluku-Papua

3 PERKEMBANGAN SISLOGNAS

| Laporan Perkembangan SISLO

GNAS

21

Laporan Perkembangan SISLOGNAS

Revisi Narasi Bab 2 Dokumen MP3EI Menyempurnakan narasi dengan memasukkan: Cetak Biru Sislognas (target, milestone, bigwins serta 6 key drivers) dan hubungannya dengan MP3EI. Harmonisasi renaksi sislognas dengan MP3EI dalam sub bab Penguatan KonekEvitas Nasional.

1

Revisi Masterlist Proyek MP3EI Terdapat Lga proyek usulan baru yang sudah dimasukkan dalam masterlist proyek MP3EI : Pembangunan Pusat Distribusi Regional (PDR). Pengembangan INALOG (extended INSW). Pembangunan sarana pendidikan untuk pengembangan SDM bidang logisEk. Total terdapat 14 proyek Sektro LogisEk di dalam MP3EI.

2


GNAS

22

Perhitungan Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok Saat ini terdapat beberapa instansi yang telah melakukan perhitungan dwelling 9me, antara lain Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai dan JICT, namun belum ada satu perhitungan resmi yang dapat digunakan sebagai acuan perkembangan angka dwelling 9me.

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2012 2013

JICT (OP) 6.4 6.3 6.1 6.3 6.1 6.4 6.5 8.5 7.7 6.9 6.7 7.2 7.8 8.9

JICT (Perhitungan) 6 6.34 5.91 6.34 6.2 6.46 6.34 8.32 7.31 6.48 6.78 7.48 7.73

Data JICT 6.4 6.3 6.1 6.3 6.1 6.4 6.5 8.3 7.6 6.8 6.7 7.0

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

PROPORSI DWELL-TIME OP Hitungan ITB (Af)-Jan Hitungan ITB (Af)-Feb Pre-clearance 53% 56.40% 62.40% Custom clearance 27% 13.30% 11.30% Post-clearance 20% 30.30% 26.30%


GNAS

23

Perhitungan Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok Pada bulan April-Mei tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa pertemuan dengan pihak World Bank, selaku insEtuE yang mengembangkan metode perhitungan dwelling Eme, guna mempelajari metode perhitungan yang telah dikembangkan. Pada 26 Juni dan 1 Juli 2013 telah dikirimkan surat permohonan data untuk perhitungan dwelling Eme kepada Bea Cukai dan JICT. Data tersebut telah diterima pada akhir Juli tahun 2013 dengan periode data Juni 2012 Juli 2013. Berdasarkan data yang telah diberikan oleh Bea Cukai dan JICT, dan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh World Bank, berikut hasil perhitungan dwelling Eme untuk periode Juni 2012 Juni 2013:

6.00 6.34 5.91 6.34 6.20 6.46 6.34

8.32

7.31 6.48 6.78

7.48 7.73

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

2012 2013


GNAS

24

Updating Perhitungan Biaya Logistik Nasional Terhadap PDB Latar Belakang Perhitungan biaya logisEk nasional terhadap PDB merupakan indikator pencapaian upaya penurunan biaya logisEk. Target penurunan persentase biaya logisEk nasional terhadap PDB adalah 1-2% di tahun 2014 (terhadap 2010). Perkembangan Tim Ahli Sislognas (dalam hal ini Pak Senator Nur Bahagia dan Em) telah melakukan perhitungan biaya logisEk nasional terhadap PDB sejak 2004-2011

0

5

10

15

20

25

30

35

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Transportasi Inventory Administrasi

Cost (%

of G

DP)


GNAS

25

Penetapan Unit Pengkaji Penurunan Biaya Kepelabuhan Latar Belakang : Salah satu upaya menurunkan biaya logisEk Nasional adalah dengan menurunkan biaya logisEk di Pelabuhan. Oleh karena itu dibutuhkan kajian dalam menurunkan biaya kepelabuhan. Tugas Unit Pengkaji Penurunan Biaya Kepelabuhan :

1. MengidenEkasi struktur tarif pelayanan kepelabuhan yang telah diterapkan di beberapa pelabuhan utama di Indonesia; 2. Mengevaluasi esiensi struktur tarif pelayanan kepelabuhan saat ini; 3. Menyusun rekomendasi acuan baku biaya pelayanan kepelabuhan yang esien sehingga dapat mengurangi biaya logisEk di pelabuhan.

Perkembangan :

Proses administrasi Pak Tri Achmadi selaku Ketua Unit dengan ADB telah sampai pada tahap terakhir, yaitu melengkapi berkas pelengkap. Laporan awal rencananya akan diberikan pada minggu ini.

4 PERKEMBANGAN ICT

| Laporan Perkembangan ICT

27

Indonesia Broadband Plan (IBP)

USO Fund untuk broadband

FGD 1: Review skema USO yang berjalan Hasil: USO saat ini sudah dipergunakan untuk akses telekomunikasi dan internet. Penggunaan Dana USO untuk pengembangan broadband sangat mungkin dilakukan. Skema dan regulasi USO yang ada akan dikaji lebih lanjut apakah memadai untuk mendorong broadband atau perlu perubahan. FGD 2: Pengembangan skenario dan pilihan strategis untuk skema pelaksanaan USO untuk broadband Hasil: USO bukan hanya fokus pada penyelenggaraan infrastruktur broadband tetapi juga ekosistem. Sehingga membutuhkan pembaruan model pengelolaan USO fund. FGD 3: Pemilihan skenario dan pilihan skema yang bisa diterima dan diterapkan Hasil: Mendenisikan kembali penggunaan dana USO dalam Peraturan Pemerintah sebagai langkah jangka panjang. Serta sinkronisasi program kegiatan di internal Kominfo sebagai langkah jangka pendek-menengah.

Sudah dilakukan idenEkasi permasalahan dan kebijakan/regulasi yang diperlukan. Saat ini dalam tahap penyusunan. Sudah dilakukan konsultasi publik pada 20 Juni 2013. Dokumen Indonesia

Broadband Plan


28

Perkembangan Indonesia Broadband Plan (IBP)

Telah dilakukan KONSULTASI PUBLIK DOKUMEN IBP

pada tanggal 20 Juni 2013

Telah dilakukan PENJARINGAN MASUKAN secara online sejak

19-31 Juli 2013

Penajaman Prinsip Dasar Denisi Broadband Penambahan Alokasi Frekuensi Peningkatan target kecepatan data KepasEan Hukum Mengusulkan untuk memasukkan isu angkatan

muda (youth), aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, pengurangan kemiskinan dan ketahanan pangan, serta gender.

Hasil konsultasi publik sudah direkap dan disirkulasikan ke anggota Em dan sedang menunggu masukan

Diskusi sektor prioritas uElisasi (e-government, e-pendidikan, e-kesehatan, e-logisEk, dan e-procurement) sudah dilakukan

Dokumen IBP direncanakan akan di-launching akhir tahun 2013


29

Palapa Ring

Groundbreaking Palapa Ring

Sudah dilakukan groundbreaking pertama di Ternate pada 28 Mei 2013 yang merupakan bagian dari Palapa Ring segmen Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS).

ICT Fund untuk Palapa Ring

Kementerian Kominfo sudah menetapkan 66 kab/kota yang akan dibiayai ICT Fund melalui Perdirjen PPI No. 385 Tahun 2012.

Akan dilakukan penyesuaian jumlah kab/kota karena adanya penambahan target kab/kota oleh PT. Telkom hingga tahun 2015

Persiapan yang dilakukan Kominfo/BP3TI No Kegiatan Target Status

1 Lelang konsultan penyediaan Palapa Ring

15 Februari 2013 Sudah dilakukan

2 Pembentukan Tim Pengarah 15 Februari 2013 Sudah dilakukan

3 Pengumuman lelang konstruksi Palapa Ring

Agustus/ September 2013

ongoing

4 Penetapan pemenang konstruksi

Desember 2013 ongoing

Palapa Ring yang dibangun menggunakan dana APBN saat ini sedang dalam proses tender dan akan GB tahun 2014.


30

Pengintegrasian Sistem Komunikasi dan Informasi Instansi Pemerintah

Government Service Bus (GSB) merupakan sistem

manajemen integrasi informasi dan pertukaran

data

Implementasi saat ini: GSB untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Menghubungkan 10 K/L, yaitu:

Rancangan Peraturan Presiden tentang

Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Instansi

Pemerintah (e-Government)

Kominfo kembali melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden. Dalam Rancangan Peraturan Presiden tersebut, penyediaan infrastruktur

nasional berupa fasilitas pusat data nasional dan pusat pemulihan data yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas pusat data akan dilakukan oleh Kominfo

Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Kementerian Komunikasi dan InformaEka Kementerian PPN/Bappenas Kepolisian Negara RI Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Koordinasi Bidang

Perekonomian


31

Penggunaan Duct Fiber Optic Bersama Merupakan program quickwins tambahan sub-Em ICT yang telah disepakaE sebagai bagian dari revisi Perpres No.32/2011 untuk mendukung pembangunan sektor ICT.

Pilot Project Dilakukan di Kota Cimahi dan Kota Bandung, serta telah mendapat

dukungan dari Gubernur Jawa Barat Telah dilakukan groundbreaking di Kota Bandung pada 29 Mei 2013

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Fasilitator Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Pelaksana

Latar Belakang Pemasangan ber op9c di udara dan bawah tanah yang diterapkan telah mengakibatkan dampak buruk terhadap infrastrukstur dan esteEka perkotaan.

Telah dikembangkannya teknologi microduct yang memungkinkan instalasi ber op9c dapat dilaksanakan lebih cepat dan berbiaya relaEf ringan.

Komitmen dari Kementerian Kominfo, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dan Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Peran dalam Pembangunan

5 PERKEMBANGAN GREENING MP3EI

| Laporan Perkembangan Greening M

P#EI 33

Menghemat pemanfaatan SDA (resource ecient), meningkatkan kapasitas SDM, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (prinsip ekonomi);

1Prinsip Keberlanjutan dalam MP3EI Tujuan KLHS untuk MP3EI

MemperEmbangkan daya dukung lingkungan dan menurunkan emisi GRK (prinsip lingkungan);

2

Meningkatkan dan memperkuat modal sosial serta mencegah/ mengendalikan konik sosial (prinsip sosial).

3

Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemahaman terhadap implikasi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi dari pelaksanaan MP3EI dan langkah anEsipasinya.

1

Mengendalikan dampak negaEf dari pelaksanaan MP3EI (terhadap eksosistem) dan memasEkan tercapainya dampak posiEf;

2

Memperkuat peran non-pemerintah, terutama masyarakat dalam pelaksanaan MP3EI melalui mekanisme KP3EI.

3

Pengkajian dampak kebijakan, rencana dan program (RKP) terhadap isu-isu strategis MP3EI untuk mendalami karakterisEk dampak ataupun resiko lingkungan

4

KLHS Dokumen MP3EI

KLHS Koridor Ekonomi

KLHS Pusat Pertumbuhan dalam MP3EI

AMDAL -AMDAL GREEN MP3EI


P#EI 34

Tahap Greening MP3EI dan Dukungan Mitra Pembangunan

Kerjasama DANIDA/ESP3

Kerjasama GGGI

(green strategy)

1. Kegiatan Greening MP3EI yang dilaksanakan secara paralel dalam dua kegiatan, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) MP3EI kerjasama Tim Kerja KonekEvitas MP3EI dengan Danida dan Green Growth Assessment Proses (GGAP) kerjasama Sekretariat KP3EI dengan Global Green Growth InsEtute (GGGI).

2. Kedua kegiatan ini memiliki perbedaan pada level dan cakupannya. KLHS dilakukan pada level kebijakan dan enam koridor, sedangkan GGAP dilakukan pada level proyek strategis baik yang termasuk dalam MP3EI maupun Edak.


P#EI 35

Kaidah Pelaksanaan Greening MP3EI

Pelaksanaan greening MP3EI akan menggunakan KLHS dan dilakukan pada seEap jenjang, yaitu keseluruhan dokumen, seEap koridor ekonomi, dan pusat-pusat pertumbuhan. 13 Des 2012

16 Jan 2013 KLHS MP3EI akan mempelajari proses dan hasil KLHS-KLHS sebelumnya sebagai protoEpe serta menjadikan kajian Kementerian LH sebagai lesson learn dalam penyusunan kaidah pelaksanaannya

29 Jan 2013 Harus sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen KLHS MP3EI dengan dokumen perencanaan yang telah ada

25 Feb 2013 Denisi green disepakaE mengacu pada konsep dan prinsip green economy

14 Mar 2013 Penyusunan kaidah mengacu pada pengalaman dalam menyusun pedoman Greening MP3EI bidang REDD+.

26 Mar 2013 Sisi kelembagaan dalam pelaksanaan KLHS harus menjadi perhaEan baik dalam penyusunan kaidah pelaksanaan hingga tahap implementasi dari rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh KLHS MP3EI

25 Apr 2013 Finalisasi bahan masukan Kaidah Penerapan Prinsip Berkelanjutan dalam Pelaksanaan MP3EI yang akan menjadi bagian dari revisi Bab 2 (Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI) dokumen MP3EI


P#EI 36

KLHS MP3EI dan KLHS 6 Koridor Ekonomi

Pelaksanaan proses procurement (pengadaan) konsultan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk MP3EI Mei 2013

Juni 2013 Penyelenggaraan incep9on mee9ng sebagai awal dilaksanakannya kegiatan KLHS untuk MP3EI serta pembahasan rencana kerja penyusunan KLHS-MP3EI dan pre-scoping terhadap isu-isu konseptual terkait pelaksanaan MP3EI.

Juli 2013 Kick-of mee9ng kegiatan KLHS-MP3EI yang mengundang seluruh pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan ini

Agustus 2013 Penyusunan incep9on report KLHS MP3EI Pengumpulan baseline data KLHS MP3EI

Oktober 2013 Workshop Pre-scoping KLHS MP3EI di masing-masing Koridor

6 PERKEMBANGAN ASEAN CONNECTIVITY

| Laporan Perkembangan ASEAN

ConnecEvity 38

PHYSICAL CONNECTIVITY

INSTITUTIONAL CONNECTIVITY

PEOPLE TO PEOPLE

CONNECTIVITY

Cross-Pillar CoordinaEon


ConnecEvity 39 Physical Pillar Updates

ASEAN Ro-Ro Network

Pelabuhan Belawan Dermaga mulEfungsi yang sudah eksisEng di Belawan akan digunakan

Belawan Lama akan diperuntukkan bagi penumpang dan pelayaran RO-RO

Belawan Lama terhubung dengan jalan tol/ASEAN highways

Pelabuhan Dumai Terminal eksisEng akan diperluas untuk mengakomodasi RO-RO

Jalan tol Pekanbaru Dumai (135 km) sedang dalam tahap pembangunan. Dijadwalkan dibuka pada tahun 2015.

Pelabuhan Bitung Pelabuhan Bitung dapat menggunakan dermaga mulEfungsi yang sudah ada

Rencana pembangunan jalan tol Manado Bitung (49km) Kategori Unit Dumai

--Malacca Belawan --Penang

Penang --Phuket

Bitung --GenSan

FIRR (Type 1) % 13.3 18.4 5.6

FIRR (Type 2) % 8.9 10.7 1.2

FIRR (Secondhand)

% 42.4 60.3 26.8

Hasil F/s JICA

Kesiapan Indonesia

Tindak Lanjut Koordinasi yang lebih intensif untuk persiapan SOP lintas batas kendaraan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan (Dirjen Perhubungan Laut), dan Kementerian Perindustrian



West Kalimantan Sarawak Interconnection Project Power Exchange Agreement telah ditandatangani pada 5 September 2012

INDONESIA

Transmisi listrik diharapkan mulai dilaksanakan tahun 2015 dengan kapasitas hingga 200 MW STATUS PER AGUSTUS 2013 Interconnec9on project dibagi ke dalam 4 paket, 3 diantaranya sudah dikontrak.

WEST KALIMANTAN ELECTRICITY SYSTEM DEVELOPMENT PLAN FOR 2011-2020



Sumatera Peninsular Interconnection Project Joint development agreement telah ditandatangani pada 15 Oktober 2012 diantara

PT PLN, PTBA and Tenaga Nasional, Bhd (TNB)

Garuda SakE

Teluk Gong

170 km

30 km

52 km

PROJECT OVERVIEW

Status per July 2013 Joint procurement agreement untuk konsultan seabed

survey ditandatangani pada13 Juni 2013

Joint development agreement ditandatangani pada 15 Oktober 2012 oleh PT PLN, PTBA dan Tenaga Nasional, Bhd (TNB)

CFPP 2x600 Peranap telah mendiskusikan persetujuan kontak, Coal Mining dalam proses pengadaan, Engineering Service of HVDC Transmission dalam proses evaluasi tender.


ConnecEvity 42 Ins9tu9onal Pillar Updates

Progress Ratifikasi Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit (AFAGIT)

Indonesia Telah MeraEkasi 6 dari 9 Protokol AFAGIT

Protocol 1 DesignaEon of Transit Transport Routes and FaciliEes

Protocol 3 Types and QuanEty of Road Vehicles

Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles

Protocol 5 ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Third-Party Liability Insurance

Protocol 8 Sanitary and Phytosanitary Measures

Protocol 9 Dangerous Goods.


ConnecEvity 43 Ins9tu9onal Pillar Updates

Perjanjian Institutional Untuk Meningkatkan Hubungan Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya

Inter-State Passenger Land TransportaEon

Terdapat jalur bus dengan rute PonEanak-Kuching-Brunei

MulElateral Agreement on Air Services (MAAS)

MAAS , Protocol 1-5 telah diratifikasi (status per Okt 2013)

ASEAN Framework Agreement on Services

(AFAS)

AFAS 7 telah diraEkasi oleh Peraturan Pemerintah No. 1/2012, 5 Januari 2012

7 dari 9 subsektor logisEk dalam AFAS 8 telah selesai

Technical Assistance to CLMV Countries under

IAI Work Plan 2012-2015

Per Maret 2012, Indonesia telah berkontribusi dalam technical assistance 17 proyek dengan nilai investasi US$ 623.623,00


ConnecEvity 44 People to People Pillar Updates

ASEAN Virtual Learning Resource Centre

South East Asian Virtual Campus or SEA-VC www.virt-campus.seameo.org

SEA-VC adalah aplikasi website 3D untuk memperkenalkan museum nasional dari negara-negara Asia Tenggara, informasi edukaEf, dan pendidikan berbasis web TV channel dari Southeast Asian Ministers of

Educa9on Organiza9on (SEAMEO)

SEAMOLEC QITEP in Language RECFON

Featured Buildings


ConnecEvity 45 People to People Pillar Updates

Promosi Sejarah dan Budaya Antar Negara ASEAN

Mempromosikan budaya dan sejarah antar negara-negara ASEAN yang memiliki kemiripan melalui acara seni dan budaya.

Musik dan tari dari Philipina dalam Pertunjukkan Seni ASEAN, Jakarta (April 2013)

7 KEBIJAKAN NASIONAL TRANSPORTASI

| Laporan Kebijakan Nasional Transportasi

47

Kebijakan Nasional Transportasi Sektor Perhubungan Udara

Isu Strategis Deskripsi Implementasi Proyek MP3EI

Mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas guna mendukung kegiatan bisnis

Esiensi dan efekEtas moda transportasi udara menjadikan pilihan utama dalam hal aksesibilitas tenaga kerja dan bisnis

1. Pembangunan Bandara Kuala Namu 2. Pembangunan Bandara KertajaE

Perluasan Pelabuhan Belawan 3. Pembangunan Bandara Samarinda Baru

Menghubungkan daerah-daerah sentra industri dan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan bandara

Mempermudah dan mempercepat akses menuju daerah-daerah sentra industri dan pariwisata

1. Pembangunan Bandara Banten Selatan 2. Pembangunan Bandara Internasional

Yogyakarta 3. Pembangunan Bandara Bali Utara

Peningkatan fasilitas bandara-bandara di Indonesia untuk menghadapi Asean Open Sky Policy 2015

Bandara sebagai penghubung utama antar negara merupakan hal utama yang harus Indonesia siapkan dalam menghadapi Asean Open Sky Policy 2015

1. Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Haqa

2. Pengembangan Bandara Juanda 3. Pengembangan Bandara Ngurah Rai 4. Pengembangan Bandara Balikpapan

(Sepinggan)


48

Kebijakan Nasional Transportasi Sektor Perkeretaapian

Isu Strategis Deskripsi Implementasi Proyek MP3EI Mengintegrasikan KA dengan Bandara

Mempermudah mobilitas orang dan barang yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah ekonomi

1. Pengoperasian KA Medan Bandara Kualanamu

2. Pembangunan Jalur Ganda KA Medan - Kualanamu

3. Pengembangan Kereta Api Bandara Soekarno Haqa (saat ini sedang dalam proses tender)

Mengintegrasikan KA dengan Pelabuhan

Sebagai moda transportasi barang yang esien karena dapat mengangkut dalam jumlah banyak dan murah

1. Pembangunan rel Pasoso-Tanjung Priok 2. Pembangunan Rel KA Ruas : Bandar Tinggi -

Kuala Tanjung 3. Peningkatan Rel KA Kawasan Sei Mangke

Simpang Perlanaan 4. Pembangunan Spoor Simpang (Gunung Bayu)

menuju KISMKK

Pengembangan KA sebagai angkutan massal perkotaan unggulan untuk mengatasi kemacetan dan pengurangan konsumsi BBM melalui eletrikasi dan pembangunan jalur ganda KA

KA memiliki daya angkut banyak, cepat, aman dan relaEf lebih murah

1. Pembangunan jalur ganda dan elektrikasi lintas Duri Tanggerang (Commuter Line)

2. Pembangunan Double Track dan elektrikasi lintas Manggarai Bekasi Cikarang

3. Pembangunan jalur ganda dan elektrikasi Serpong-Maja-Rangkasbitung

4. Pembangunan MRT Lebak Bulus - Dukuh Atas 5. Pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa 6. Pembangunan jalur ganda lintas selatan Jawa

Sistem transportasi KA yang baik dapat mengurai kemacetan dan konsumsi BBM berlebih dari kendaraan pribadi

Peningkatan share angkutan barang melalui transportasi KA


49


Ekspansi kapasitas pelabuhan guna memperlancar monilitas manusia dan barang

Memperlancar lalu lintas distribusi barang, menekan transac9on cost dan menghasilkan mul9plier eect bagi perekonomian suatu daerah

1. Pengembangan kapasitas Pelabuhan Maloy (Kalimantan Timur)

2. Perluasan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub Bitung)

3. Perluasan Pelabuhan Belawan 4. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung

Pengurangan biaya logisEk dengan pembangunan pelabuhan baru pengumpan dan pengumpul

Adanya pelabuhan baru dapat mengurai kepadatan lalu lintas barang di pelabuhan eksisEng

1. Pelabuhan kontainer Kep.Riau - Batam 2. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton 3. Pembangunan Terminal MulE Purpose Teluk

Lamong

Peningkatan fasilitas pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk menghadapai AFTA 2015

Kesiapan pelabuhan-pelabuhan di Indoensia akan menjadi keunggulan dalam menghadapi AFTA 2015, mengingat Indoesia sebagai negara mariEm

1. Perluasan Pelabuhan Dumai 2. Modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas

Semarang 3. Pembangunan konstruksi pelabuhan

Cilamaya 4. Pembangunan dermaga Kali Baru Utara

(Tahap 1) - New Priok

Kebijakan Nasional Transportasi Sektor Perhubungan Laut


50

Kebijakan Nasional Transportasi Sektor Perhubungan Darat

Isu Strategis Deskripsi Implementasi Proyek MP3EI Pembangunan pelabuhan penyeberangan untuk kawasan-kawasan strategis (meningkatkan waktu tempuh dan volume agkut)

Menghubungkan kawasan-kawasan strategis nasional merupakan salah satu langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia

1. Pembangunan Dermaga Bakauheni VI 2. Peningkatan Dermaga ferry Ketapang

Gilimanuk

Pengadaan kapal penyeberangan (Ro-Ro) pada lintas non komersial untuk mobilitas masyarakat

Tidak semua rute penyebrangan bersifat komersil, sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam penyediaannya

1. Penambahan Armada Kapal Ferry Roro Lintas Merak - Bakauheni sebanyak 13 unit kapal

2. Penambahan Armada Kapal cadangan Ferry Ro-ro di wilayah Barat (Padang) 1 unit (2000 GT)


51

Permasalahan dan Usulan Tindak Lanjut Sub-Sektor Perhubungan Permasalahan Usulan Tindak Lanjut

Kebijakan mulLmoda Belum adanya kebijakan transportasi mulEmoda dalam rangka pengurangan beban jalan

Kementerian Perhubungan sedang menyusun kelembagaan dalam merealisasikan kebijakan transportasi mulEmoda

Percepatan pembangunan hub internasional Proses pembangunan rencana pembangunan pelabuhan sebagai hub internasional masih terhambat masalah lahan

Kementerian Perhubungan perlu melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan pelabuhan hub internasional

Akses jalan ke pelabuhan Masih banyak pelabuhan yang belum memiliki akses jalan dengan penanggungjawab penanganannya bervariasi

Perlu koordinasi Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Pemda Propinsi dan Kabupaten untuk idenEkasi pelabuhan tanpa akses.

Penanganan Overloading Mengintegrasikan penegakan aturan muatan lebih pada implementasi Performance Based Contract (PBC) yang pelaksanaannya selama ini terbatas untuk pemeliharaan jalan

Peningkatan Sarana Kapal Penghubung Masih kurangnya sarana prasarana kapal penghubung di Indonesia Timur

Meningkatkan pembiayaan pengadaan kapal periinEs untuk wilayah Emur Indonesia

Meningkatkan kapasitas galangan kapal nasional Meningkatkan jumlah subsidi angkutan perinEs baik

penyeberangan maupun kapal laut MengganE kapal-kapal yang telah berusia di atas 25 tahun


52

Permasalahan dan Usulan Tindak Lanjut Sub-Sektor Jalan

Permasalahan Usulan Tindak Lanjut

Skema Pembiayaan Belum Matang Penguatan koordinasi dan regulasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian PU, dan Bappenas untuk menentukan skema pendanaan yang paling esien

Aspek Pendanaan terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Sebagian dari jalan yang mendukung KPI berstatus jalan daerah namun Pemda setempat belum mampu mendanai sehingga meminta agar kewenangan jalan daerah dialihkan menjadi kewenangan nasional

Percepatan terbitnya payung hukum untuk pembangunan infrastruktur daerah untuk dapat dibiayai oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini berupa finalisasi revisi dokumen MP3EI agar dapat menjadi dasar hukum penanganan kewenangan proyek

Tumpang Tindih Kawasan Percepatan proses perizinan penerbitan surat izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan.

Percepatan penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dari Kementerian PU dan rekomendasi teknis dari BPN.

Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sosialisasi dan implementasi UU, Perpres, dan peraturan pelaksana pengadaan tanah, salah satunya UU No 2 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan dalam rangka kepenEngan umum

Penyesuaian aturan pelaksanaan pengadaan lahan sesuai Undang Undang (UU No 2 2012 dan SE Kepala BPN 2 2011

8 KEBIJAKAN NASIONAL ENERGI

| Laporan Kebijakan Nasional Energii

54

Kebijakan Nasional Energi


Memperluas jangkauan dan memberikan ketersediaan pasokan listrk

Pembangunan pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, gardu distribusi

1. Pembangunan PLTU 2. Pembangunan PLTP 3. Pembangunan PLTA 4. Pembangunan PLTMH 5. Pembangunan jaringan transmisi dan

distribusi

Memfasilitasi pembangunan listrik swasta serta memfasilitasi pembelian produksi listriknya

Penyediaan gas dan infrastrukturnya

Memfasilitasi pembangunan infrastruktur gas

1. Pembangunan FSRU 2. Pembangunan Pipa Gas

Memfasilitasi pembebasan lahan, perizinan. Penyempurnaan regulasi pembelian listrik swasta khususnya dari renewabel energi

1. Penerapan feed in tarif untuk pembangkit listrik energi terbarukan

2. Penuntasan sikronisasi regulasi pembebasan lahan

3. Fasilitasi melalui pola PPP 4. Fasilitasi untuk proses perijinan


55

Contoh Kasus Usulan Tindak Lanjut

Memerlukan bantuan fasilitasi dari Pemda dan BPN dan memerlukan pendekatan sosial Catatan : (1) Amdal sudah dapat diselesaikan; (2) Telah dilakukan perpajangan untuk batas waktu financial close

Memerlukan koordinasi tentang kejelasan hukumnya (bersama BPN, PII dll) .

Belum jelasnya status hukum tentang pembebasan lahan proyek PPP PLTU Mulut Tambang sumsel 9 dan 10 (Proyek PPP), yaitu : PT. Pejaminan Infrastruktur Indonesia kewajiban penyediaan tanah oleh PT. PLN,

dalam proses PLTU Mulut Tambang sulit penyediaan tanah dilakukan oleh PT. PLN

Dalam Perpres 67/2005 tentang PPP (direvisi thn 2010, 2011,2013) dinayatkan bahwa lahan harus tersedia sebelum dilakukan tender, untuk PLTU mulut tambang sulit dilakukan.

Sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Batang Jawa Tengah (2x1000 MW) karena masalah sosial

Catatan: juga terdapat berbagai rencana pembangunan pembangkit listrik lainnya yang pembebasan terkendala masalah sosial

Sinkronisasi regulasi dengan kehutanan terutama untuk lahan, seperti: Memerlukan penyempurnaan regulasi dan koordinasi lintas sektoral (terutama kehutanan)

Perlu mencari lokasi lain

Penguasaan tanah oleh pihak swasta setelah diketahui akan dibangun PLTU Pangkalan Susu 2x100 MW Sumut

Permasalahan: SULITNYA PEMBEBASAN LAHAN

PLTP Rajabasa PLTP Rantau Dedap PLTP Lumut Balai 1, 2, 3 & 4 di Sumsel PLTP Kamojang unit 5 dan 6 di Jabar PLTP Karaha Bodas unit 1 dan 2 di Jawa

Barat PLTP I Argopuro Unit 1 di JaEm

PLTP Kotamobagu 1,2,3 dan 4 di Sulut PLTP Sembalun di NTB PLTP Bedugul 1,2 dan 3 di Bali PLTP Sukoria di NTT PLTA Upper Cisokan Jabar PLTA Asahan III PLTA Poigar Sulsel, dll


56

Contoh Kasus Usulan Tindak Lanjut

Terdapat proyek yang bermasalah dengan proses lelang maupun kontrak dengan pengembang. Contoh: Pembangunan PLTU Gorontalo (FTP1) 50 MW Pembangunan PLTP Bora 5 MW (FTP-2) Pembangunan PLTP Marana/Masaingi 2 x 10 MW Pembangunan PLTU Klalin Makbusun-Sorong 2x15 MW

Pembangunan PLTP Arjuno 2x55 MW

Pada beberapa proyek energi, pembahasan tertunda karena pengembang ingin mengacu pada Permen ESDM No.22 tahun 2012 tentang Feed in Tariff Contoh: Pembangunan PLTP Cisolok - Cisukarame 50 MW Pembangunan PLTP Tampomas 45 MW Pembangunan PLTP Tangkuban Perahu 1 - 2x55 MW (FTP2)

Evaluasi harga dan jika perlu renegosiasi harga jual beli listrik

Terhambatnya penerbitan ijin prinsip dari Pemda Contoh: PLTU Indramayu 1000 MW

Memerlukan pendekatan lebih lanjut kepada Bupati Indramayu

Evaluasi terhadap proses tender, jika perlu dilakukan tender ulang

Permasalahan: PERSIAPAN PROYEK


57

Sebagian investasi sektor ketenagalistrikan harus dilakukan sendiri oleh PT. PLN (tidak dapat seluruhnya diserahkan kepada swasta. Namun kemampuan investasi PT. PLN masih sangat rendah sekitar sekitar Rp175 triliun (dari pinjaman, dana internal dan APBN) dibandingkan kebutuhan investasi PT. PLN yang diperlukan sekitar 300 triliun, dari total kebutuhan investasi MP3EI untuk ketenagalistrikan yang sekitar Rp 428 triliun

Masih lemahnya kemampuan investasi Pemerintah/BUMN/Swasta

Fluktuasi nilai kurs USD dewasa ini mengakibatkan banyak pihak pengembangan yang menunda pembangunannya

Permasalahan: LEMAHNYA KEMAMPUAN INVESTASI

Memerlukan evaluasi ulang terhadap kemampuan keuangan PT. PLN dalam berinvestasi, termasuk kebijakan penyesuain margin PT. PLN.

Stabilitas moneter Evaluasi harga kontrak jual beli listrik, jika

diperlukan renegosiasi harga

9 ISU STRATEGIS DAN USULAN TINDAK LANJUT

| Laporan Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut

59

Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut PERSIAPAN PELAKSANAAN PROYEK

Terdapat proyek yang belum sesuai dengan RTRW, bermasalah dengan AMDAL, ataupun terdapat perbedaan rencana pembangunan proyek antara Kemenhub dan Pemerintah Provinsi. Contoh : Pembangunan Rel Kereta Api Lingkar Luar Jabodetabek (Parung Panjang-Citayam) Pembangunan PLTU Indramayu #4 1x1000 MW Pembangunan Jalan Waru - Wonokromo - Tj.Perak Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 2x200 MW

1 Kesiapan dan Persiapan Dokumen Terdapat proyek yang bermasalah dengan proses lelang maupun kontrak dengan pengembang. Contoh : Pembangunan PLTU Gorontalo (FTP1) 50 MW Pembangunan PLTP Bora 5 MW (FTP-2) Pembangunan PLTP Marana/Masaingi 2 x 10 MW Pembangunan PLTU Klalin Makbusun-Sorong 2x15 MW Pembangunan PLTP Arjuno 2x55 MW

2 Persoalan Kontrak/Lelang

Pada beberapa proyek energi, pembahasan tertunda karena pengembang ingin mengacu pada Permen ESDM No.22 tahun 2012 tentang Feed in Tari). Contoh : Pembangunan PLTP Cisolok - Cisukarame 50 MW Pembangunan PLTP Tampomas 45 MW Pembangunan PLTP Tangkuban Perahu 1 - 2x55 MW (FTP2)

3 Kesiapan Regulasi Perlunya koordinasi Engkat daerah dan pusat dalam proses pembuatan F/S, DED, AMDAL, dilakukan oleh siapa dan legalitas terhadap dokumen perencanaan tersebut. Sehingga dapat termonitor dan Edak saling menunggu Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara kermenterian dan lembaga

Usulan Tindak lanjut


60

Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut LAHAN

Masih terdapat lokasi proyek yang belum ditetapkan. Contoh : Pembangunan bandara internasional di Propinsi DI Yogyakarta Pembangunan Bandara Bali Utara, Buleleng Pembangunan Jalan Pintas Palu-Parigi Pembangunan Bandara Banten Selatan

1 Penetapan Lahan Masalah pembebasan lahan yang terhambat, umumnya karena harga yang mahal. Contoh : Pembangunan PLTU Batang, Pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari Pengembangan jalan akses Kualanamu Penanganan Jalan Muara Tembesi - Jambi Pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing Konstruksi Akses Kereta Api Bandara Soekarno-Haqa (Express) Penanganan banjir DKI Jakarta (Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter)

2 Pembebasan Lahan

Konsultasi publik bersama masyarakat Sosialisasi UU, Perpres, dan peraturan pelaksana pengadaan tanah bagi kepenEngan umum Penyesuaian aturan pelaksanaan pengadaan lahan sesuai Undang Undang (UU No 2 2012 dan SE Kepala BPN 2 2011)


Pembahasan bersama terkait masterplan pembangunan proyek



61

Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut LAHAN

Terkendala sengketa lahan, hal ini dapat terjadi misalnya antara masyarakat dengan TNI AU, ataupun antara pemerintah kota/kabupaten yang menyebabkan stagnannya pembangunan

3 Sengketa Lahan Masalah tumpang Endih kawasan hutan karena melewaE hutan lindung dan/atau kawasan konservasi.

4 Tumpang Tindih Kawasan

Percepatan proses perizinan penerbitan surat izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bekerjasama denan Kementerian Kehutanan. Percepatan penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dari Kementerian PU dan rekomendasi teknis dari BPN.


Pembahasan antara pihak yang bersengketa dengan penengah pada Engkatan yang lebih Enggi, misalnya Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi


Contoh : Rehabilitasi Bandara termasuk Perpanjangan Runway Bandar Udara Morotai Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Haqa

Contoh : Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Prupuk (Pelabuhan Hub Kuala Tanjung) Pembangunan PLTA Asahan III (FTP2) Pembangunan Jalur KA Tj Enim Lampung Pembangunan Rel Kereta Api Muara Wahau


62

Isu Strategis dan Usulan Tindak Lanjut PENDANAAN

Kompleksitas regulasi skema KPS. Kualitas penyiapan proyek KPS rendah dikarenakan belum teralokasikan anggaran penyiapan proyek pada masing-masing KL. Penentuan Viability Gap Fund (VGF) yang seringkali bermasalah.

1 Skema Pembiayaan Belum Matang

Kementerian Keuangan, Kementerian PU, dan Bappenas melakukan idenEkasi skema pendanaan yang paling esien untuk masing-masing proyek Penugasan BUMN (seperE penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah Peningkatan kelembagaan dalam proses pengalokasian pagu anggaran untuk penerapan skema KPS pada masing-masing KL.


Contoh : 1. Sistem pendanaan masih berubah-ubah. Salah satunya

dalam skema pendanaan Jalan Tol Manado Bitung yang semula dari APBN + KPS menjadi skema KPS dengan dukungan VGF.

2. Belum ada investor yang bersedia menginvestasikan dananya untuk pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang dan Pejagan-Pemalang

terima kasih

Locally Integrated Globally Connected

laporan tim kerja konektivitas kp3ei tahun anggaran 2013

Documents