BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Blok Etika, Hukum dan Komunikasi Medik adalah blok dua pada awal

semester I dari Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Dokter Fakultas

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini dilaksanakan tutorial studi kasus skenario A yang

memaparkan kasus Ny. Kusuma yang menuntut RS A agar bertanggung jawab

terhadap penyakit yang diderita bayinya atas kesalahan dokter di RS A yang

terlambat mendiagnosis atresia ani.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari laporan tutorial studi kasus ini, yaitu :

1. Sebagai laporan tugas kelompok tutorial yang merupakan bagian dari sistem

pembelajaran KBK di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah

Palembang.

2. Dapat menyelesaikan kasus yang diberikan pada skenario dengan metode

analisis dan pembelajaran diskusi kelompok.

3. Tercapainya tujuan dari metode pembelajaran tutorial.

1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Data Tutorial

Tutor : dr. Indra Sakti Nasution, Sp.F

Moderator : M. Padhalah Ramadhani

Sekretaris papan : Lisma Ria

Sekretaris meja : Siti Istiqomah

Waktu : Senin, 11 Nopember 2013

Pukul. 13.00 - 15.30 wib.

Peraturan :

1. Menonaktifkan ponsel atau dalam keadaan diam.

2. Mengacungkan tangan saat akan mengajukan argumen

3. Izin saat akan keluar ruangan

Skenario Kasus

Ny. Kusuma, 24 tahun, kondisi hamil tua datang ke RS A untuk melahirkan

anak pertamanya pada tanggal yang diinginkan. Dokter ahli kebidanan memutuskan

Ny. Kusuma melahirkan melalui proses Sectio Cecaria. Dokter anak yang

melakukan resusitasi bayi menyatakan keadaan bayi normal.

Dua hari kemudian Ny. Kusuma melaporkan pada dokter jaga, bahwa perut

bayinya kembung dan muntah-muntah, dokter jaga mengatakan hal tersebut biasa-

biasa saja. Karena kondisi semakin buruk pasien diperiksa kembali dengan teliti

oleh dokter anak, ternyata bayi Ny. Kusuma mengalami atresia ani.

Segera setelah itu bayi Ny. Kusuma dirujuk ke RS B untuk dilakukan

tindakan operasi pembuatan anus buatan dan pasien dinyatakan sehat. Sepuluh hari

2

kemudian pasien datang lagi ke RS B dengan keluhan panas dan kejang-kejang

yang didiagnosis meningitis oleh dokter Anak RS B.

Dokter anak RS B menyatakan kepada orang tua pasien bahwa meningitis

tersebut terjadi akibat kesalahan dokter di RS A yang terlambat mendiagnosis

atresia ani. Mengetahui hal tersebut orang tua pasien menuntut RS A agar

bertanggung jawab terhadap penyakit yang diderita bayinya. Walaupun berdasarkan

teori yang ada, tidak ada hubungan antara kejadian meningitis dengan atresia ani

pada bayi baru lahir, pimpinan RS A tetap minta maaf dan telah memberikan

kompensasi keringanan biaya rumah sakit kepada keluarga pasien, namun keluarga

pasien menuntut agar rumah sakit mengganti seluruh biaya perawatan bayinya.

Seven Jump Steps

2.3.1 Klarifikasi Istilah

1. Sectio Cecaria : Insisi melalui dinding abdomen ruterus untuk melahirkan

janin.

2. Resusitasi : Menghidupkan kembali seorang yang tampak meninggal.

3. Atresia ani : Kelainan berupa tidak terbukanya atau penutupan muara

pada anus.

4. Dirujuk : Keterangan lanjut mengenai suatu hal.

5. Operasi : Setiap tindakan yang dilakukan dengan alat atau dengan

tangan seorang ahli bedah.

6. Meningitis : Radang meningis.

7. Meninges : Organ yang membungkus otak dan medulla spinalis.

8. Diagnosis : Penetapan suatu penyakit dengan memeriksa.

9. Kompensasi : Ganti rugi, pemberesan piutang dan ganti rugi berupa

barang dan sebagainya.

3

Identifikasi masalah

1. Ny. Kusuma, 24 tahun, kondisi hamil tua datang ke RS A untuk melahirkan

anak pertamanya pada tanggal yang diinginkan, dan dokter ahli kebidanan

memutuskan Ny. Kusuma melahirkan melalui proses Sectio Cecario,

kemudian dokter anak yang melakukan resusitasi bayi menyatakan keadaan

bayi normal.

2. Dua hari kemudian Ny. Kusuma melaporkan pada dokter jaga, bahwa perut

bayinya kembung dan muntah-muntah, dokter jaga mengatakan hal tersebut

biasa-biasa saja. Karena kondisi semakin buruk pasien diperiksa kembali

dengan teliti oleh dokter anak, ternyata bayi Ny. Kusuma mengalami atresia

ani.

3. Segera setelah itu bayi Ny. Kusuma dirujuk ke RS B untuk dilakukan

tindakan operasi pembuatan anus buatan dan pasien dinyatakan sehat.

Sepuluh hari kemudian pasien datang lagi ke RS B dengan keluhan panas

dan kejang-kejang yang didiagnosis meningitis oleh dokter anak RS B.

4. Dokter anak RS B mengatakan kepada orang tua pasien bahwa

meningitis tersebut terjadi akibat kesalahan dokter di RS A yang

terlambat mendiagnosis atresia ani. Mengetahui hal tersebut orang tua

pasien menuntut RS A agar bertanggung jawab terhadap penyakit

yang diderita bayinya.

5. Walaupun berdasarkan teori yang ada, tidak ada hubungan antara kejadian

meningitis dengan atresia ani pada bayi baru lahir, pemimpin RS A tetap

minta maaf dan telah memberi kompensasi keringanan biaya rumah sakit

kepada keluarga pasien, namun keluarga pasien menuntut agar rumah sakit

mengganti seluruh biaya perawatan bayinya.

4

Prioritas Masalah

Identifikasi masalah nomor 4:

Dokter anak RS B mengatakan kepada orang tua pasien bahwa meningitis

tersebut terjadi akibat kesalahan dokter di RS A yang terlambat mendiagnosis

atresia ani. Mengetahui hal tersebut orang tua pasien menuntut RS A agar

bertanggung jawab terhadap penyakit yang diderita bayinya.

Alasan :

Karena dokter anak RS B menyalahkan dokter di RS A yang terlambat

mendiagnosis atresia ani. Jika dokter anak RS B bersikap profesional dan

menaati kode etik kedokteran, tentu masalah selanjutnya tidak akan terjadi.

Analisis Masalah

Masalah 1:

1. a. Apa saja hak dan kewajiban pasien ?

Hak pasien :

1) Hak untuk hidup,hak tas tubuhnya sendiri, dan hak untuk mati

secara wajar.

2) Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai

dengan standar profesi kedokteran.

3) Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari

dokter yang mengobatinya.

4) Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncnakan,

bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik.

5) Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan

diikuti.

6) Menolak atu menerima keikutsertaannya dalam riset

kedokteran.5

7) Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan dan

dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai

konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak

lanjut.

8) Kerahasiaan atau rekam mediknya atas hal pribadi.

9) Memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit.

10) Berhubungan dengan keluarga, penasihat, atau rohaniwan, dan

lain-lain yang diperlukan

11) Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya raawat inap,

obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rontgen, ultrasonografi,

CT-scan, magnetic resonance imaging, dan sebagainya, biaya kamar

bedah,kamar bersalin, imbalan jasa dokter, dan lain-lainnya.

Kewajiban pasien :

1) Memeriksakan diri sedini mungkin kepada dokter.

2) Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya.

3) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.

4) Menandatangani surat-surat PTM, surat jaminan dirawat dirumah

sakit, danlain-lainnya.

5) Yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh.

6) Melunasi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemeriksaan dan

pengobatan serta honorarium dokter.

b. Apakah keputusan dokter ahli kebidanan untuk menyuruh Ny. Kusuma

melahirkan melalui proses sectio cecaria sudah benar ?

6

Benar, tetapi disini dokter harus memberikan informasi dalam

bentuk informed consent yang jelas misalnya mengenai resiko yang

mungkin akan timbul bila dilakukan tindakan melahirkan melalui proses

section cecaria.

c. Apa yang menjadi landasan dokter ahli kebidanan membuat keputusan

tersebut ?

Hal yang menjadi landasan dokter ahli kebidanan membuat

keputusan tersebut adalah bahwa setiap pasien berhak menentukan sendiri

tindakan medic yang akan dilakukan.

d. Apakah tindakan resusitasi bayi yang dilakukan dokter anak sudah sesuai

dengan kewajiban sebagai seorang dokter ?

Resusitasi adalah tindakan untuk menghidupkan kembali atau

memulihkan kembali kesadaran seseorang yang tampaknya mati sebagai

akibat berhentinya fungsi jantung dan paru, yang berorientasi pada otak

(Tjokronegoro, A dkk : 1998)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dokter anak

telah memenuhi kewajibannya sebagai dokter yaitu dengan memberikan

pertolongan darurat.

e. Apakah resusitasi bayi sudah sesuai dengan SOP ?

Untuk beberapa bayi kebutuhan akan resusitasi dapat di antisipasi

dengan melihat factor resiko, bayi yang dilahirkan dari ibu yang pernah

mengalami kematian janin atau neonatal, ibu dengan penyakit kronik,

kehamilan multipara, kelainan letak, pre-eklampsia, persalinan lama,

prolaps tali pusat, kelahiran premature, ketuban pecah dini, cairan amnion

tidak bening. Walaupun demikian, pada sebagian bayi baru lahir 7

kebutuhan akan resusitasi neonatal tidak dapat di antisipasi sebelum

dilahirkan, oleh karena itu, penolong harus siap, untuk melakukan

resusitasi pada setiap kelahiran.

Masalah 2 :

2. a. Apakah tindakan dokter jaga yang menyatakan hal tersebut biasa-biasa saja

sudah sesuai dengan kewajiban dokter ?

Tindakan yang dilakukan oleh dokter jaga tidak sesuai dengan kewajiban

dokter, sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 butir a, UU Praktik

Kedokteran nomor 29 tahun 2004:

"memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan

standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien"

Jadi, tindakan dokter jaga yang menyatakan bahwa keluhan pasien

tersebut biasa biasa saja tidak sesuai dengan kewajiban dokter karena

tidak memberikan pelayanan medis serta kebutuhan medis kepada pasien.

b. Apa saja hak dan kewajiban dokter ?

HAK DOKTER

• Menurut pasal 50 UU No.29 Th 2004

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas

sesuai dengan standar profesi medis dan standar prosedur

operasional;

2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar

prosedur operasional;

3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau

keluarganya ;

4. Menerima imbalan jasa.

8

• Diluar Undang -undang

1. Hak melakukan praktik dokter setelah memperoleh Surat Tanda

Registrasi(STR) dan Surat Ijin Praktik(SIP)

2. Hak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan

dengan hukum, agama dan hati nuraninya

3. Hak untuk mengakhiri hubungan dengan seorang pasien, jika

menurut penilaiannya kerjasama pasien dengannya tidak ada

gunanya lagi, kecuali dalam keadaan gawat darurat.

4. Hak menolak pasien yang bukan bidang spesialisnya, kecuali

dalam keadaan darurat atau tidak ada dokter lain yang mampu

menanganinya.

5. Hak atas privasi dokter

6. Hak atas ketentraman bekerja

7. Hak menjadi anggota himpunan profesi

8. Hak mengeluarkan surat -surat keterangan dokter

9. Hak menjadi anggota himpunan profesi

10.Hak membela diri Hak untuk menolak memberi kesaksian

mengenai pasiennya dipengadilan

KUHP pasal 170 :

KEWAJIBAN -KEWAJIBAN DOKTER

• "AEGROTI SALUS LOX SUPREME " keselamatan pasien adalah

hukum yang tertinggi ( utama ) . Menurut Leenen :

9

1. Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis dimana dokter

harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau

menjalankan praktek kedokterannya secara lege artis

2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumber

dari hak-hak asasi dalam bidang kesehatan

3. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan

kesehatan

KODEKI

Kewajiban Umum ( Pasal 1 -9)

Kewajiban Dokter terhadap teman pasien ( pasal 10 -13 )

Kewajiban Dokter terhadap teman sejawat ( Pasal 14 -15 )

Kewajiban Dokter terhadap diri sendiri ( Pasal 16 -17)

MENURUT UU No.29 Th 2004 pasal 51 :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan dengan standar

profesi profesi standar prosedur operasional serta kebutuhan

medis pasien;

2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai

keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu

melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan ;

3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,

bahkan juga setelah pasien meninggal dunia;

4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar

perikemanusiaan,kecuali bila ia yakin ada orang lain yang

bertugas dan mampu melakukannya;

5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu

kedokteran atau kedokteran gigi

10

c. Apakah sikap dokter jaga sudah sesuai dengan KODEKI ?

Tidak,Karena dokter jaga melanggar pasal KODEKI yaitu pasal 2 dan 7c

Pasal 2 : Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan

profesinya sesuai dengan standar profesi tertinggi.

Pasal 7c : Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien,hak-hak

sejawatnya,dan hak tenaga kesehatan lainnya,dan harus

menjaga kepercayaan pasien.

d. Apa yang dimaksud dengan KODEKI ?

Kodeki adalah seperangkat perilaku para dokter dan dokter gigi

dalam berhubungan dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat,

dan mitra kerja.

KODEKI adalah prinsip moral atau azaz- azaz, akhlak, dann norma-

norma yang harus dimiliki seorang dokter untuk mengatur hubungan

antar manusia baik itu dengan teman sejawat ataupun dengan pasien dan

masyarakat.

e. Apa saja undang-undang yang melandasi KODEKI ?

KODEKI sewajarnya berlandaskan etik dan norma-norma yang

mengatur hubungan antar manusia,yang asas-asasnya terdapat dalam

falsafah Pancasila sebagai landasan idiil dan uud 1945 sebagai landasan

strukturil dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan

dan keluhuran ilmu kedokteran,baik dokter yang secara fungsional terikat

dalam organisasi pelayanan,pendidikan,dan penelitian telah menerima

KODEKI.11

Masalah 3 :

3. a. Apakah tindakan dokter RS A merujuk pasien ke RS B sudah tepat ?

Tindakan dokter RS A merujuk pasien ke dokter RS B sudah

tepat,karena sebagai seorang dokter, dokter RS A juga mempunyai

kewajiban terhadap pasien yaitu merujuk pasien ke dokter atau dokter

gigi lain yang mempunyai kemampuan atau keahlian yang lebih baik,

apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

Dan di samping itu pasien juga mempunyai hak untuk mendapatkan

pelayanan medic. Dan dalam hal ini dr RS A merujuk ke dr RS B karena

dr RS B mempunyai kemampuan dan keahlian yang lebih baik.

b. Bagaimana prosedur merujuk pasien dari rumah sakit satu ke rumah sakit

lainnya ?

Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia telah diatur dengan bentuk

bertingkat ata berjenjang yaitu pelayanan kesehatan level pertama, kedua,

dan ketiga, dimana dalam pelaksanaanya tidak berdiri sendiri namun

berada di suatu sistem dan saling berhubungan

Level 1

Bila pasien hanya menderita sakit ringan, pasien tersebut dapat

ditangani di Puskesmas oleh dokter umum.

Level 2

Jika di Puskesmas pasien tidak mendapat kesembuhan dan

kondisinya bertambah buruk, pasien baru boleh dirujuk dan

ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) oleh dokter

spesialis.

12

Level 3

Jika pasien tetap tidak mendapat kesembuhan dan kondisinya

semakin parah ketika di RSUD, barulah pasien bisa dirujuk

untuk ditangani di Rumah Sakit Umum Pemerintah oleh dokter

spesialis atau subspesialis.

Apabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan

medis tingkat primer maka ia menyerahkan tanggung jawab tersebut ke

tingkat pelayanan diatasnya. Hal terpenting yang harus diingat adalah

pasien atau keluarga harus memiliki beberapa unsure penting yang

menjadi jaminan misalnya jamkesmas dan askes.

c. Apa syarat pasien agar dapat dirujuk ke rumah sakit lainnya ?

Syarat merujuk pasien :

Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan

wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan

rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang

dirujuk.

Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan

medis Daerah

Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu

rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan,

baik yang merujuk atau yang menerima rujukan.

Adanya Tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai

kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan

medis yang dibutuhkan.

Adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :

13

Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh.

Kartu Jamkesmas, Jamkesda dan kartu Assuransi lain.

Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang

Adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima

rujukan.

Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.

Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip

mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih

mampu dan lengkap.

Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil

selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :

sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat

resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien

sampai ke tempat rujukan tepat waktu;

pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan

kegawat daruratan;

sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki

sistem komunikasi;

Rujukan pasien/specimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih

tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :

dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan

pasien tidak dapat diatasi;

pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau

subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan

semula;

14

pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih

lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;

pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan

karena alasan medis;

rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat

yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang

dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis

sesuai dengan rujukan kewilayahan;

rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah

sakit kelebihan pasien ( jumlah tempat tidur tidak

mencukupi);

rujukan sebagaimana dimaksud huruf f dirujuk ke rumah sakit

yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya;

khusus untuk pasien Jamkesda dan pemegang Assuransi

Kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan

rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tujuan Rujukan

khusus untuk pasien Jamkesda hanya dapat dirujuk ke rumah

sakit yang setara yaitu ke PPK1 atau PPK 2 lainnya yang

mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;

Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan dilarang

merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar

kompensasi/imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Syarat merujuk pasien :

Pembuat rujukan harus :

Mempunyai kompetensi dan wewenang merujuk

15

Mengetahui kompetensi dan wewenang sasaran / tujuan

merujuk

Mengetahui kondisi serta kebutuhan objek rujukan

Surat rujukan harus mencantumkan :

Unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik

yang merujuk atau yang menerima rujukan

Alasan tindakan rujukan

Pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan

Tanda tangan persetujuan pasien atau keluarga

Surat rujukan harus dilampiri :

Formulir rujukan balik

Kartu jaminan kesehatan

Dokumen hasil pemeriksaan penunjang

Rujukan pasien harus dilakukan jika :

Dari hasil pemeriksaan medis, sudah teridentifikasi bahwa

keadaan pasien tidak dapat ditangani

Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau

subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan

kesehatan semula

Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis lebih

lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan

asal

d. Bagaimana prosedur dan syarat melakukan operasi ?

16

Dalam pelayanan kesehatan, dikenal hak legal pasien yang salah

satunya adalah persetujuan tindakan medik (informed consent). Informed

consent adalah salah satu syarat hukum untuk melakukan suatu tindakan

medis seperti operasi.

Prosedur dan syarat melakukan operasi adalah :

Sebelum dokter melakukan tindakan operasi medik, dokter

berkewajiban untuk memberikan informasi tentang jenis

penyakit yang diderita pasien dan tindakan medik apa yang

akan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien serta resiko-

resiko yang mungkin timbul dari tindakan medik tersebut

kepada pasien atau keluarganya (sangat diperlukan adanya

informed consent yang merupakan proses komunikasi antara

dokter dan pasien).

Setelah adanya persetujuan pasien maka akan dilakukan

keputusan medis yang berkenaan dengan tindakan medis yang

akan dilakukan pada pasien. Semua keputusan medis akan

mudah dilakukan jika segala sesuatu yang berkenaan dengan

proses komunikasi dilakukan dengan baik.

e. Apakah tindakan operasi sudah termasuk liabilitas medik ?

Tidak, karena dilihat dari prngertian liabilitas sendiri yaitu tanggung

jawab dokter apabila melakukan kesalahan, dan operasi adalah suatu

tindakan untuk mengobati pasien, tapi liabilitas medic akan terjadi

apabila tindakan operasi tersebut gagal.

f. Apa saja jenis-jenis liabilitas medik ?

` Jenis Tanggung Jawab (Liability) yang dikenal dalam pelayanan

kesehatan :

17

Personal Liability:Tanggung jawab individual.

Strict Liability :"damage based liability” / “liability without

fault” Tanggungjawab lahir karena ada kerugian terlepas

ada esalahan/tidak). Dasar hukum: Pasal 19 UU

Perlindungan Konsumen.

“based on fault liability” Tanggungjawab lahir karena ada kesalahan

Dasar Hukum Φ Pasal 1365 &1366 KUHPerdata

Vicarious Liability : Tanggung renteng.Dasar hukum Φ Pasal

1367 KUH Perdata

Respondent Liability: Asas respondeat-superior (atasan

bertanggungjawab atas perbuatan anak buahnya di

bawah wewenangnya)

Corporate Liability: tanggungjawab suatu badan hokum.

Jenis liabilitas medik :

Liabilitas medik pada Asuransi Kesehatan

Liabilitas medik pada praktek kedokteran

Liabilitas medik pada Pendidikan Dokter

g. Apa tujuan liabilitas medik pada praktek kedokteran ?

Tujuan liabilitas medik pada praktek kedokteran adalah untuk

memberikan tanggungan atau jaminan kepada pasien atas pelayanan

kesehatan yang tidak sesuai dengan etik profesi, profesionalisme dan

standar pelayanan yang baik sesuai dengan indikasi dan kebutuhan

layanan medis untuk penyakit yang diderita pasien.

18

h. Apa pandangan islam tentang merujuk pasien ?

Dari hadist riwayat Al-Bukhary : Jika suatu perkara diserahkan

bukan pada ahlinya,tunggulah kehancurannya.

Maksudnya adalah : Dalam kasus ini yang di lakukan RS A sudah

benar yaitu merujuk pasiennya ke rumah sakit lain yang dirasa lebih ahli

dalam mengatasi permasalahan penyakit yang di alami bayi Ny.Kusuma.

Masalah 4 :

4. a. Apakah tindakan dokter RS B yang menyatakan bahwa meningitis tersebut

akibat dari dokter RS A itu sudah benar ?

Tidak, karena RS. B telah melanggar kodersi bab V mengenai

hubungan rumah sakit dengan lembaga terkait yang lebih ditekankan pada

Pasal 20 yaitu Rumah sakit harus memelihara hubungan yang baik antar

rumah sakit dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.

b. Apakah tindakan yang dilakukan RS B sudah sesuai dengan KODERSI ?

Belum karena, rumah sakit melanggar kodersi pasal2,13,20

Pasal 2 : Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggung

jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit.

Pasal 13 : Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan

karyawannya senantiasa mematuhi etika profesi masing-

masing.

Pasal 20 : Rumah sakit harus memelihara hubungan yang baik antar

rumah sakit dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.

19

c. Apa saja isi dari KODERSI ?

Isi dari KODERSI adalah :

BAB I Kewajiban Umum Rumah Sakit

BAB II Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Masyarakat dan

Lingkungan

BAB III Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien

BAB IV Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pimpinan, Staf, dan

Karyawan

BAB V Hubungan Rumah Sakit Dengan Lembaga Terkait

BAB VI Lain-lain

d. Apakah tindakan yang dilakukan dokter anak RS B sesuai dengan sumpah

hipokrates ?

Sesuai dengan Sumpah Hipokrates pada poin ke 9 yang berbunyi

"Apapun yang saya dengar atau lihat tentang kehidupan seseorang yang

tidak patut untuk disebarluaskan, tidak akan saya ungkapkan karena saya

harus merahasiakannya". Jadi tindakan dokter anak di RS B tidak sesuai

dengan Sumpah Hipokrates.

e. Apa isi dari sumpah hipokrates ?

Sumpah Hippokrates jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia

berbunyi sebagai berikut.

"Saya bersumpah demi Apollo dewa penyembuh, dan Aesculapius,

dan Hygeia, dan Panacea, dan semua dewa-dewa sebagai saksi, bahwa

20

sesuai dengan kemampuan dan pikiran saya, saya akan mematuhi janji-

janji berikut.

Saya akan memperlakukan guru yang telah mengajarkan ilmu ini

dengan penuh kasih sayang sebagaimana terhadap orang tua

saya sendiri, jika perlu akan saya bagikan harta saya untuk

dinikmati bersamanya.

Saya akan memperlakukan anak-anaknya sebagi saudara kandung

saya dan saya akan mengajarkan ilmu yang telah saya peroleh

dari ayahnya, kalau mereka memang mau mempelajarinya,

tanpa imbalan apapun.

Saya akan meneruskan ilmu pengetahuan ini kepada anak-anak saya

sendiri, dan kepada anak-anak guru saya, dan kepada mereka

yang telah mengikatkan diri dengan janji dan sumpah untuk

mengabdi kepada ilmu pengobatan, dan tidak kepada hal-hal

yang lainnya.

Saya akan mengikuti cara pengobatan yang menurut pengetahuan

dan kemampuan saya akan membawa kebaikan bagi pasien, dan

tidak merugikan siapapun.

Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun

meskipun diminta, atau menganjurkan kepada mereka untuk

tujuan itu. Atas dasar yang sama, saya tidak akan memberikan

obat untuk menggugurkan kandungan.

Saya ingin menempuh hidup yang saya baktikan kepada ilmu saya

ini dengan tetap suci dan bersih

Saya tidak akan melakukan pembedahan terhadap seseorang,

walaupun ia menderita penyakit batu, tetapi akan

menyerahkannya kepada mereka yang berpengalaman dalam

pekerjaan ini.

21

Rumah siapapun yang saya masuki, kedatangan saya itu saya

tujukan untuk kesembuhan yang sakit dan tanpa niat-niat buruk

atau mencelakakan, dan lebih jauh lagi tanpa niat berbuat cabul

terhadap wanita ataupun pria, baik merdeka maupun hamba

sahaya

Apapun yang saya dengar atau lihat tentang kehidupan seseorang

yang tidak patut untuk disebarluaskan, tidak akan saya

ungkapkan karena saya harus merahasiakannya.

Selama saya tetap mematuhi sumpah saya ini, izinkanlah saya

menikmati hidup dalam memperaktikan ilmu saya ini, dihormati

oleh semua orang, di sepanjang waktu! Akan tetapi, jika sampai

saya mengkhianati sumpah ini, balikkanlah nasib saya.

f. Apakah yang dilakukan oleh orang tua pasien dengan menuntut RS A

sudah tepat ?

Sengketa medik dapat terjadi karena adanya hubungan hukum

pelayanan medik yang menimbulkan akibat yang tidak sesuai dengan

ekspektasi pasien. Hubungan-hubungan pelayanan medik yang

menunjukkan kesederajatan, setidak-tidaknya pada saat para pihak akan

memasuki hubungan hukum tersebut, selalu merupakan hubungan

keperdataan.

Berdasarkan artikel penyelesaian sengketa medik dirumah sakit oleh

H. M. Faiz Mufidi, Sri Pursetyowati ( VOL 8, NO 1, 2009) diatas, apa

yang dilakukan orangtua pasien bisa saja benar, karena tidak sesuai

dengan ekspektasinya.

g. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa medik ?

22

Upaya penyelesaian sengketa melalui peradilan umum yang selama

ini ditempuh tidak dapat memuaskan pihak pasien, karena putusan hakim

dianggap tidak memenuhi rasa keadilan pihak pasien. penyelesaian

sengketa medik melalui pengadilan / secara litigasi berarti

mempertaruhkan reputasi yang telah dicapainya dengan susah payah, dan

dapat menyebabkan kehilangan nama baik. Meskipun belum diputus

bersalah atau bahkan putusan akhir dinyatakan tidak bersalah, nama baik

dokter atau sarana pelayanan kesehatan sudah terkesan jelek karena sudah

secara terbuka di media diberitakan telah diduga melakukan kesalahan

dan akan menjadi stigma yang jelek pula dalam masyarakat yang pada

gilirannya menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dokter

atau sarana pelayanan kesehatan tersebut akan turun.

Penyelesaian sengketa yang dianggap ideal bagi para pihak adalah

penyelesaian yang melibatkan para pihak secara langsung sehingga

memungkinkan dialog terbuka, dengan demikian keputusan bersama

kemungkinan besar dapat tercapai. Disamping itu karena pertemuan para

pihak bersifat tertutup maka akan memberikan perasaan nyaman, aman

kapada para pihak yang terlibat sehingga kekhawatiran terbukanya rahasia

dan nama baik yang sangat dibutuhkan oleh dokter maupun sarana

pelayanan kesehatan dapat dihindari.

Masalah 5 :

5. a. Mengapa pimpinan RS A tidak mengatakan kondisi yang sebenarnya

mengenai meningitis dan atresia ani ?

Karena tidak terjadinya komunikasi efektif antara dokter dan pasien

b. Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif antara dokter dan pasien ?

Komunikasi efektif dokter-pasien adalah Pengembangan hubungan

dokter-pasien secara efektif yang berlangsung secara efisien, dengan 23

tujuan utama penyampaian informasi atau pemberian penjelasan yang

diperlukan dalam rangka membangun kerja sama antara dokter dengan

pasien. Komunikasi yang dilakukan secara verbal dan non-verbal

menghasilkan pemahaman pasien terhadap keadaan kesehatannya,

peluang dan kendalanya, sehingga dapat bersama-sama dokter mencari

alternatif untuk mengatasi permasalahannya.

c. Bagaimana komunikasi efektif antara dokter dan pasien ?

Komunikasi efektif diharapkan dapat mengatasi kendala yang

ditimbulkan oleh kedua pihak, pasien dan dokter. Opini yang menyatakan

bahwa mengembangkan komunikasi dengan pasien hanya akan menyita

waktu dokter, tampaknya harus diluruskan. Sebenarnya bila dokter dapat

membangun hubungan komunikasi yang efektif dengan pasiennya, banyak

hal-hal negatif dapat dihindari. Dokter dapat mengetahui dengan baik

kondisi pasien dan keluarganya dan pasien pun percaya sepenuhnya

kepada dokter. Kondisi ini amat berpengaruh pada proses penyembuhan

pasien selanjutnya. Pasien merasa tenang dan aman ditangani oleh dokter

sehingga akan patuh menjalankan petunjuk dan nasihat dokter karena

yakin bahwa semua yang dilakukan adalah untuk kepentingan dirinya.

Pasien percaya bahwa dokter tersebut dapat membantu menyelesaikan

masalah kesehatannya.

Kurtz (1998) menyatakan bahwa komunikasi efektif justru tidak

memerlukan waktu lama. Komunikasi efektif terbukti memerlukan lebih

sedikit waktu karena dokter terampil mengenali kebutuhan pasien (tidak

hanya ingin sembuh). Dalam pemberian pelayanan medis, adanya

komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien merupakan kondisi yang

diharapkan sehingga dokter dapat melakukan manajemen pengelolaan

masalah kesehatan bersama pasien, berdasarkan kebutuhan pasien.

Menurut Kurzt (1998), dalam dunia kedokteran ada dua pendekatan

komunikasi yang digunakan:

24

Disease centered communication style atau doctor centered communication style.

Komunikasi berdasarkan kepentingan dokter dalam usaha

menegakkan diagnosis, termasuk penyelidikan dan penalaran klinik

mengenai tanda dan gejala-gejala.

Illness centered communication style atau patient centered

communication style.

Komunikasi berdasarkan apa yang dirasakan pasien tentang

penyakitnya yang secara individu merupakan pengalaman unik. Di

sini termasuk pendapat pasien, kekhawatirannya, harapannya, apa

yang menjadi kepentingannya serta apa yang dipikirkannya.

Dengan kemampuan dokter memahami harapan, kepentingan, kecemasan,

serta kebutuhan pasien, patient centered communication style sebenarnya

tidak memerlukan waktu lebih lama dari pada doctor centered

communication style.

Keberhasilan komunikasi antara dokter dan pasien pada umumnya akan

melahirkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak, khususnya

menciptakan satu kata tambahan bagi pasien yaitu empati. Empati itu

sendiri dapat dikembangkan apabila dokter memiliki ketrampilan

mendengar dan berbicara yang keduanya dapat dipelajari dan dilatih.

d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif antara

dokter dan pasien ?

Faktor yang mempengaruhi :

1. Percaya

2. Sikap suportif

3. Sikap terbuka

25

e. Apa saja hambatan komunikasi efektif antara dokter dan pasien ?

Dokter mengacuhkan pendapat pasien

Dokter membuat pernyataan yang tidak menyetujui pendapat pasien

Dokter hanya memandang pasiennya sesekali lalu melakukan hal-hal

lain

Pasien tidak mengerti penjelasan dokter

Pasien merasa tidak di beri kesempatan bicara

f. Apa pandangan islam tentang komunikasi ?

QS. Ali-Imran ayat 159 :

"dan berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut

terhadap mereka, dan sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu."

g. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan rumah sakit untuk mengatasi

sengketa medik ?

Sengketa medik dapat diselesaikan melalui proses litigasi di

pengadilan baik berupa hukum perdata maupun hukum pidana atau bisa

melalui alternatif penyelesaian sengketa. Tindakan yang dapat dilakukan

rumah sakit untuk mengatasi sengketa medik ada 2 yaitu :

Metode negosiasi

Metode mediasi

Metode yang sering digunakan untuk mengatasi sengketa medik

adalah metode mediasi karena metode mediasi merupakan proses

26

penyelesaian sengketa medik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai

penghubung (mediator) untuk mencapai kesepakatan penyelesaian

diantara para pihak atas sengketa medik yang terjadi.

(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

585/MenKes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik)

Sintesis Masalah

Hukum dan Etika Rumah Sakit (KODERSI)

Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum

Kesehatan Indonesia (PERHUKI) adalah semua ketentuan hukum yang

berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan

penerapannya. Hal ini meyangkut hak dan kewajiban segenap lapisan masyarakat

sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan

kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, saranan, pedoman standar pelayanan

medik , ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum

lainnya.

Hukum Kesehatan terdiri dari banyak disiplin diantaranya: hukum

kedokteran/ kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum

apotik, hukum kesehatan masyarakat, hukum perobatan, hukum rumah sakit,

hukum kesehatan lingkungan dan sebagainya (Konas PERHUKI, 1993).

Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:

159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit adalah "Sarana upaya kesehatan

yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan

untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian".

Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya sebagian besar tenaga hukum

kedokteran yaitu ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan

atau pemeliharaan kesehatan dalam menjalankan profesinya seperti dokter, dokter

gigi, apoteker, perawat, bidan, nutrisionis, fisioterapis, ahli rekam medik dan lain-

lain.27

Sedangkan menurut WHO, Rumah Sakit adalah suatu badan usaha yang

menyediakan pemondokan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek

dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terpeutik dan

rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, mereka yang mau

melahirkan dan menyediakan pelayanan berobat jalan.

Masing-masing disiplin ini umunnya telah mempunyai etik profesi yang

harus diamalkan anggotanya. Begitu pula rumah sakit sebagai suatu institusi dalam

pelayanan kesehatan juga telah mempunyai etika yang di Indonesia terhimpun

dalam Etik Rumah Sakit Indonesia (ERSI).

Dengan demikian dalam menjalankan pelayanan kesehatan masing-masing

profesi harus berpedoman pada etika profesinya dan harus pula memahami etika

profesi disiplin lainnya apalagi dalam wadah dimana mereka berkumpul (rumah

sakit) agar tidak saling berbenturan.

Etik dan Hukum

Etik berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti "yang baik, yang layak".

Etik merupakan morma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi

terentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Hukum adalah pereturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu

kekuaaan, dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Etik dan hukum memeiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur tertib

dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat.

Persamaan etik dan hukum adalah sebagai berikut:

Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat.

Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia.

Mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat agar tidak

saling merugikan.

Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi.

28

Sumbernya adalah hasi pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota

senior.

Sedangkan perbedaan Etik dan hukum adalah sebagai berikut:

Etik berlaku untuk lingkungan profesi . Hukum berlaku untuk umum.

Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Hukum disusun oleh

badan pemerintah.

Etik tidak seluruhnya tertulis. Hukum tercantum secara terinci dalam kitab

undang-undang dan lembaran/berita negara.

Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan. Sanksi terhadap

pelanggaran hukum berupa tuntutan.

Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran

(MKEK), yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan kalau

perlu diteruskan kepada Panitia Pembinaan Etika Kedokteran (P3EK),

yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan (DEPKES). Pelanggaran

hukum diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian pelanggaran etik

tidak selalu disertai bukti fisik. Penyelesaian pelanggaran hukum

memerlukan bukti fisik.

Etika Rumah Sakit

Etika rumah sakit adalah etika terapan (applied ethics) atau etika praktis

(practical ethics), yaitu moralitas atau etika umum yang diterapkan pada isu-isu

praktis, seperti perlakuan terhadap etnik-etnik minoritas, keadilan untuk kaum

perempuan, penggunaan hewan untuk bahan makanan atau penelitian, pelestarian

lingkungan hidup, aborsi, etanasia, kewajiban bagi yang mampu untuk membantu

yang tidak mampu, dan sebagainya. Jadi, etika rumah sakit adalah etika umum yang

diterapkan pada (pengoperasian) rumah sakit.

29

Etika punya arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang

pengguna yang berbeda dari istilah itu. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau

kajian formal tentang moralitas. Moralitas adalah hal-hal yang menyangkut moral,

dan moral adalah sistem tentang motivasi, perilaku dan perbuatan manusia yang

dianggap baik atau buruk. Franz Magnis Suseno menyebut etika sebagai ilmu yang

mencari orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan yang amat

fundamental : bagaimana saya harus hidup dan bertindak? Peter Singer, filusf

kontemporer dari Australia menilai kata etika dan moralitas sama artinya, karena

itu dalam buku-bukunya ia menggunakan keduanya secara tertukar-tukar.

Bagi sosiolog, etika adalah adat, kebiasaan dan perilaku orang-orang dari

lingkungan budaya tertentu. Bagi praktisi profesional termasuk dokter dan tenaga

kesehatan lainnya etika berarti kewajiban dan tanggung jawab memenuhi harapan

(ekspekatasi) profesi dan amsyarakat, serta bertindak dengan cara-cara yang

profesional, etika adalah salah satu kaidah yang menjaga terjalinnya interaksi antara

pemberi dan penerima jasa profesi secara wajar, jujur, adil, profesional dan

terhormat.

Bagi eksekutif puncak rumah sakit, etika seharusnya berarti kewajiban dan

tanggung jawab khusus terhadap pasien dan klien lain, terhadap organisasi dan

staff, terhadap diri sendiri dan profesi, terhadap pemerintah dan pada tingkat akhir

walaupun tidak langsung terhadap masyarakat. Kriteria wajar, jujur, adil,

profesional dan terhormat tentu berlaku juga untuk eksekutif lain di rumah sakit.

Bagi asosiasi profesi, etika adalah kesepakatan bersamadan pedoman untuk

diterapkan dan dipatuhi semua anggota asosiasi tentang apa yang dinilai baik dan

buruk dalam pelaksanaan dan pelayanan profesi itu.

Etika Rumah Sakit adalah suatu etika praktis yang dikembangkan untuk

Rumah Sakit sebagai suatu institusi lahir pada waktu yang hampir bersamaan

dengan kehadiran etika biomedis. Atau dapat juga dikatakan etika institusional

rumah sakit adalah pengembangan dari etika biomedika (bioetika). Karena

masalah-masalah atau dilema etika yang baru sama sekali sebagai dampak atau

akibat dari penerapan kemajuan pesat ilmu dan teknologi biomedis, justru terjadi di

30

rumah sakit. Sebagai contoh, dapat disebut kegiatan reproduksi dibantu

transplantasi organ.

Etika rumah sakit terdiri atas dua komponen :

Etika administratif

Etika biomedis

Secara umum masalah etik rumah sakit yang perlu diatur adalah tentang:

Rekam medis

Keperawatan

Pelayanan laboratorium

Pelayanan pasien dewasa

Pelayanan kesehatan anak

Pelayanan klinik medik

Pelayanan intensif, anestesi dan euthanasia

Pelayanan radiologi

Pelayanan kamar operasi

Pelayanan rehabilitasi medik

Pelayanan gawat darurat

Pelayanan medikolegal dan lain-lain

31

Isu-isu etika administratif

Potensi isu etika administratif yang pertama terkait dengan kepemimpinan

dan manajemen di rumah sakit. Fungsi manajemen mencakup antara lain kegiatan

menentukan obyektif, menentukan arah dan memberi pedoman pada organisasi.

kegiatan-kegiatan kepemimpinan dan manajemen ini paling sensitif secara etis.

Artinya dalam pelaksanaannya seorang pemimpin yang manajer puncak sangat

mudah disadari atau tidak melanggar asas-asas etika beneficence, nonmaleficence,

menghormati manusia dan berlaku adil. Apalagi jika Direktur Rumah Sakit

berprilaku diskrimatif dan menerapkan standar ganda. Ia menuntut orang lain

mematuhi standar-standar yang ditetapkan. Sedangkan ia sendiri tidak mau

memberi teladan sesuai dengan standar-standar itu

Potensi isu etika administratif berikutnya adalah tentang privasi. Privasi

menyangkut hal-hal konfidensial tentang pasien, seperti rahasia pribadi, kelainan

atau penyakit yang diderita, keadaan keuangan, dan terjaminnya pasien dari

gangguan terhadap ketersendirian yang menjadi haknya. Adalah kewajiban etis

rumah sakit untuk menjaga dan melindungi privasi dan kerahasiaan pasiennya.

Harus di akui, hal itu tidak selalu mudah. Misalnya kerahasiaan rekam medis pasien

sukar dijaga, karena rumah sakit modern data dan informasi yang terdapat di

dalamnya terbuka bagi begitu banyak petugas yang karena kewajibannya memang

berhak punya akses terhadap dokumen tersebut. Dapat juga terjadi dilema etika

administratif, jika terjadi keterpaksaan membuka kerahasiaan karena suatu sebab di

satu pihak lain kewajiban moral untuk menjaganya

Persetujuan tindakan medis (Informed consent). Masalah etika administratif

dapat terjadi, jika informed consent tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya,

yaitu persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh pasien yang kompeten

kepada dokter untuk melakukan tindakan medis tertentu pada dirinya, setelah ia

diberi informasi yang lengkap dan dimengerti olehnya tentang semua dampak dan

resiko yang mungkin terjadi sebagai akibat tindakan itu atau sebagai akibat sebagai

tidak dilakukan tindakan itu. Dalam banyak hal, memang tidak terjadi banyak

masalah etika, jika intervensi medis berjalan aman dan outcome klinis sesuai

dengan apa yang diharapkan semua pihak.

32

Tetapi, dapat saja terjadi suatu tindakan invansif ringan yang rutin

dikerjakan sehari-hari misalnya pendektomi erakibat fatal. Kasus demikian dapat

menjadi penyesalan berkepanjangan. Dapat juga terjadi dilema etik pada dokter

dirumah sakit, yang tega mengungkapkan informasi yang selengkapnya kepada

pasien, karena ia tahu jika itu dilakukan pasien akan jadi bingung, panik, dan takut

sehingga ia minta dipulangkan saja untuk mencari pengobatan alternatif. padahal

dokter percaya bahwa tindakan medik yang direncanakan masih besar

kemungkinannya untuk menyelamatkan pasien.

Dilema etika administratif berikutnya di rumah sakit dapat terjadi

berhubung dengan faktor-faktor situasi keuangan. Contoh-contoh berikut ini terjadi

sehari-hari.

1. Apakah kemampuan pasien membayar uang muka adalah faktor yang

mutlak bagi rumah sakit untuk memberikan pertolongan kepadanya.

karena pertimbangan tertentu, pemilik atau manajeman rumah sakit

mengalokasikan dana yang terbatas untuk proyek tertentu,dan dengan

demikian mengakibatkan kebutuhan lain yang mungkin lebih mendesak,

lebih besar manfaatnya, dan lebih efektif biaya.

2. Bagaimana sikap rumah sakit terhadap dokter tertentu sangat tinggi tarif

jasanya. Jika ditegur ia pasti akan marah, dan mungkin akan hengkang

kerumah sakit lain. padahal ia patient getter yang merupakan ‘telur emas’

bagi rumah sakit.

3. Bagaimana sikap terhadap pasien yang kurang tepat waktu melunasi

piutang periodiknya, padahal ia sangat memerlukan tindakan khusus

lanjutan.

4. Untuk rumah sakit milik pemodal, bagaimana sikap manajemen jika ada

konflik kepentingan antara kebutuhan pasien dengan keingginan

pemegang saham yang melihat sesuatu hanya dari perhitungan bisnis.

33

5. Bagaimana jika ada konflik kepentingan antara pemilik, manajemen dan

para klinis yang akar masalahnya adalah soal keuangan dan pendapatan.

Bagaimana sikap manajemen terhadap dokter tertentu yang dapat diduga

melakukan moral hazard dengan berkolusi dengan PBF.

6. Bagaimana sikap rumah sakit terhadap teknologi mahal; disatu pihak

diperlukan untuk meningkatkan posisi dan citra rumah sakit, di pihak lain

potensi moral hazard juga tinggi demi untuk membayar cicilan kredit

atau/ easing.

Isu-isu Etika Biomedis

Isu etika biomedis di rumah sakit menyangkut persepsi dan perilaku

profesional dan instutisional terhadap hidup dan kesehatan manusia dari sejak

sebelum kelahiran, pada saat-saat sejak lahir, selama pertumbuhan, jika terjadi

penyakit atau cidera, menjadi tua, sampai saat-saat menjelang akhir hidup,

kematian dan malah beberapa waktu setelah itu.

Sebenarnya pengertian etika biomedis dalam hal ini masih perlu dipilah lagi

dalam isu-isu etika biomedis atau bioetika yang lahir sebagai dampak revolusi

biomedis sejak tahun 1960-an, yang antara lain berakibat masalah dan dilema baru

sama sekali bagi para dokter dalam menjalankan propesinya. Etika biomedis dalam

arti ini didefinisikan oleh International association of bioethics sebagai berikut;

Bioetika adalah studi tentang isu-isu etis,sosial,hukum,dan isu-isu lainyang timbul

dalam pelayanan kesehatan dan ilmu-ilmu biologi (terjemahan oleh penulis).

Pengertian etika biomedis juga masih perlu dipilah lagi dalam isu-isu etika

medis'tradisional' yang sudah dikenal sejak ribuan tahun, dan lebih banyak

menyangkuthubungan individual dalam interaksi terapeutik antara dokter dan

pasien. Kemungkinan adanya masalah etika medis demikianlah yang dalam

pelayanan di rumah sakit sekarang cepat oleh masyarakat (dan media masa)

ditunding sebagai malpraktek.

34

Isu-isu Bioetika

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan tentang isu etika biomedis dalam

arti pertama (bioetika) adalah antara lain terkait dengan: kegiatan rekayasa

genetik,teknologi reproduksi,eksperimen medis, donasi dan transpalasi organ,

penggantian kelamin, eutanasia, isu-isu pada akhir hidup, kloning terapeutik dan

kloning repraduktif. Sesuai dengan definisi di atas tentang bioetika oleh

International Association of Bioethics ,kegiatan-kegiatan di atas dalam pelayanan

kesehatan dan ilmu-ilmu biologi tidak hanya menimbulkan isu-isu etika,tapi juga

isu-isu sosial, hukum, agama, politik, pemerintahan, ekonomi, kependudukan,

lingkungan hidup, dan mungikin juga isu-isu di bidang lain.

Dengan demikian,identifikasi dan pemecaha masalah etika biomedis dalam

arti tidak hanya terbatas pada kepedulian internal rumah sakit saja-misalnya Komite

Etika Rumah Sakit dan para dokter saja seperti halnya pada penanganan masalah

etika medis ‘tradisional'- melainkan kepedulian dan bidang kajian banyak ahlimulti-

dan inter-displiner tentang masalah-masalah yang timbul karena perkembangan

bidang biomedis pada skala mikro dan makro,dan tentang dampaknya atas

masyarakat luas dan sistemnilainya,kini dan dimasa mendatang (F.Abel,terjemahan

K.Bertens).

Studi formal inter-disipliner dilakukan pada pusat-pusat kajian bioetika

yang sekarang sudah banyak jumlahnya terbesar di seluruh dunia.Dengan

demikian,identifikasi dan pemecahan masalah etika biomedis dalam arti pertama

tidak dibicarakan lebih lanjut pada presentasi ini. yang perlu diketahui dan diikuti

perkembangannya oleh pimpinan rumah sakit adalah tentang ‘fatwa' pusat-pusat

kajian nasional dan internasional,deklarasi badan-badan internasional seperti PBB,

WHO, Amnesty International, atau'fatwa' Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional

(diIndonesia;AIPI) tentang isu-isu bioetika tertentu, agar rumah sakit sebagai

institusi tidak melanggar kaidah-kaidah yang sudah dikonsesuskan oleh lembaga-

lembaga nasional atau supranasional yang terhormat itu. Dan jika terjadi masalah

35

bioetika dirumah sakit yang belum diketahui solusinya,pendapat lembaga-lembaga

demikian tentu dapat diminta.

Isu-isu Etika Medis

Seperti sudah disinggung diatas, masalah etika medis tradisional dalam

pelayanan medis dirumah sakit kita lebih banyak dikaitkan dengan kemungkinan

terjadinya malpraktek, terutama oleh dokter. Padahal, etika disini terutama

diartikan kewajiban dan tanggung jawab institusional rumah sakit. Kewajiban dan

tanggung jawab itu dapat berdasar pada ketentuan hukum (Perdata, Pidana, atau

Tata Usaha Negara) atau pada norma-norma etika.

Hukum Rumah Sakit

Hukum kesehatan eksistensinya masih sangat relatif baru, dalam

perkembangannya di Indonesia, semula dikembangkan oleh Fred Ameln dan

Almarhum Prof. Oetama dalam bentuk ilmu hukum kedokteran. Perkembangan

kehidupan yang pesat di bidang kesehatan dalam bentuk sistem kesehatan nasional

mengakibatkan di perlukannya pengaturan yang lebih luas, dari hukum kedokteran

ke hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan (hukum kesehatan).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian

dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi

penerima jasa pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan, mengarahkan dan

memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan diperlukan adanya

perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Banyak terjadi perubahan terhadap

kaidah-kaidah kesehatan, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak yang

terkait di dalam upaya kesehatan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang

terkait.

Sesuai dengan pengertian hukum kesehatan, maka hukum rumah sakit dapat

disebut sebagai semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan

pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban

segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari

36

pihak penyelenggara pelayanaan kesehatan yaitu rumah sakit dalam segala aspek

organisasi, sarana, pedoman medik serta sumber-sumber hukum lainnya.

Selanjutnya apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul antara pasien

dan rumah sakit dapat dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu :

a). Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit

dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan

di mana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatan.

b). Perjanjian pelayanan medis di mana terdapat kesepakatan antara rumah

sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya

secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis

Inspannings Verbintenis.

Rumah sakit dalam menjamin perlindungan hukum bagi dokter/ tenaga

kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien,

sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tanggungjawab

rumah sakit dan dokter/ tenaga kesehatan.

Dalam kaitan dengan tanggung jawab rumah sakit, maka pada prinsipnya

rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bunyi pasal 1367 (3) KUHPerdata.

Selain itu rumah sakit juga bertanggungjawab atas wanprestasi dan perbuatan

melawan hukum (1243, 1370, 1371, dan 1365 KUHPerdata) (Fred Ameln, 1991:

71).

Peran dan fungsi Rumah Sakit sebagai tempat untuk melakukan pelayanan

kesehatan (YANKES) yang profesional akan erat kaitannya dengan 3 (tiga) unsur,

yaitu yang terdiri dari :

1) Unsur mutu yang dijamin kualitasnya;

2) Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan;

dan

37

3) Hukum yang mengatur perumahsakitan secara umum dan kedokteran dan

atau medik khususnya

Dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu memahami adanya

landasan hukum dalam transaksi terapetik antara dokter dengan pasien (kontrak-

terapetik), mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pasien serta hak dan

kewajiban dokter dan adanya wajib simpan rahasia kedokteran, rahasia jabatan dan

pekerjaan (M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999: 29).

Didalam memberikan pelayanan kepada pasien dan bermitra dengan dokter

rumah sakit memiliki hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan Kode Etik

Rumah Sakit (KODERSI), Surat Edaran Dirjen Yan Med No: YM 02.04.3.5.2504

tentang Pedoman Hak & Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

2. Panitia Etika Rumah Sakit (PERS)

Etika Rumah Sakit Indonesia (ERSI) disusun oleh Persatuan Rumah Sakit

Seluruh Indonesia (PERSI). ERSI ini memuat tentang kewajiban umum rumah

sakit, kewajiban rumah sakit terhadap masyarakat, kewajiban rumah sakit terhadap

pasien, kewajiban rumah sakit terhadap staf dan lain-lain.

Pada saat ini beberapa rumah sakit telah mulai merasakan perlunya sebuah

badan yang menangani pelanggaran etik yang terjadi di rumah sakit. Di rumah sakit

besar di Indonesia telah ada badan yang dibentuk di bawah nama Panitia Etika

Rumah Sakit (PERS) yang di luar negeri disebut Hospital Ethical Commitee

dimana anggotanya terdiri dari staf medis, perawatan, administratif dan pihak lain

yang berkaitan dengan tugas rumah sakit.

Fungsi Panitia Etika Rumah Sakit :

Fungsi PERS ini adalah memberikan nasihat atau konsultasi melalui diskusi

atau berperan dalam menilai penyelesaian melalui kebijaksanaan, pendidikan pada

lingkungannya dan memberikan anjuran-anjuran pada pelayan kasus-kasus sulit.

38

Dengan demikian PERS dapat memberikan manfaat :

1. Sebagai sumber informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah

etik di rumah sakit.

2. Mengidentifikasi masalah pelanggaran etik di rumah sakit dan

memberikan pendapat untuk penyelesaian.

3. Memberikan nasihat kepada direksi rumah sakit untuk meneruskan atau

tidak, perkara pelanggaran etik ke MKEK.

Tugas PERS adalah membantu para dokter, perawat dan anggota tim

kesehatan di rumah sakit dalam menghadapi masalah-masalah pelanggaran etik

maupun pemantapan pengalaman kode etik masing-masing profesi.

Informed Consent

Informed consent terdiri atas kata informed artinya telah mendapatkan

informasi dan consent berati persetujuan (izin). Dalam Pendahuluan Permenkes

tentang Persetujuan Tindakan Medik dinyatakan bahwa informed consent dalam

profesi kedokteran adalah pernyataan setuju (consent) atau izin dari seseorang

(pasien) yang diberikan dengan bebas, rasional, tanpa paksaan (voluntary) tentang

tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien sesudah mendapatkan

informasi cukup tentang tindakan kedokteran yang dimaksud.

Secara hukum informed consent merupakan perjanjian sepihak, karena

hanya berisi pernyataan kehendak dari pihak pasien saja dan tidak dari petugas

medis. Informed consent tidak mengatur kewajiban dan hak masing-masing pihak,

sehingga informed consent sangat efektif untuk membatalkan, atau menggugurkan

berbagai gugatan atau tuntutan.

Informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3

(tiga) unsur sebagai berikut :

Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter

39

Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan

Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan

Sebelum memberikan persetujuan tindakan medik, pasien seharusnya

menerima informasi tentang tindakan medis yang akan dilakukan namun

mengandung risiko. Persetujuan tindakan medik harus ditandatangani oleh pasien

atau keluarga terdekatnya dan disaksikan minimum satu orang saksi dari pihak

pasien. Informasi dan penjelasan yang perlu diberikan dalam persetujuan tindakan

medik meliputi hal-hal berikut :

Informasi harus diberikan baik diminta maupun tidak.

Informasi tidak diberikan dengan mempergunakan istilah kedokteran yang

tidak dimengerti oleh orang awam.

Informasi diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi

pasien.

Informasi diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali jika dokter menilai

bahwa informasi tersebut dapat merugikan kesehatan pasien, atau

pasien menolak untuk diberikan informasi. Dalam hal ini informasi

dapat diberikan kepada keluarga terdekat.

Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan

medis yang akan dilakukan.

Informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medis yang akan

dilakukan.

Informasi dan penjelasan tentang risiko dan komplikasi yang mungkin

terjadi.

Informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan medis lain yang

tersedia serta risikonya masing-masing.

Informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan medis

tersebut dilakukan.

40

Untuk tindakan bedah atau tindakan invasif lain, informasi harus diberikan

oleh dokter yang melakukan operasi, atau dokter lain dengan

sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.

Untuk tindakan yang bukan bedah atau tindakan yang tidak invasif lainnya,

informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat dengan

sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.

Maksud dan tujuan persetujuan tindakan medik, berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.585/MenKes/Per/IX/1989 tentang

Persetujuan Tindakan Medik antara lain :

Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus

mendapat persetujuan (Pasal 2 ayat (1)).

Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan (Pasal 2 ayat (2)).

Persetujuian diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat

tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta risiko yang

dapat ditimbulkannya (Pasal 2 ayat (3)).

Bagi tindakan medik yang mengandung risiko tinggi harus dengan

persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang hendak memberikan

persetujuan (Pasal 3 ayat (1)).

Persetujuan lisan berlaku bagi tindakan medik yang tidak termasuk dalam

tindakan medik yang mengandung risiko tinggi (Pasal 3 ayat (2)).

Informasi tentang tindakan medik harus diberikan oleh dokter, dengan

informasi yang selengkap-lengkapnya, kecuali bila dokter menilai

bahwa informasi yang diberikan dapat merugikan kepentingan

kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi (Pasal 4 ayat

(1) dan (2)).

Dalam hal informasi tidak bisa diberikan kepada pasien maka dengan

persetujuan pasien dokter dapat memberikan informasi tersebut kepada 41

keluarga terdekat dengan didampingi seorang perawat/paramedis

sebagai saksi (Pasal 4 ayat (3)).

Labilitas Medik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah:

"keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa apa boleh

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) ". Menurut black's Law

Dictionary, tanggung jawab (liability) mempunyai tiga arti, antara lain:

kewajiban terikat dalam hukum atau keadilan untuk melakukan sesuatu

keadaan untuk bertanggung jawab atas kemungkinan atau kerugian yang

sebenarnya

keadaan yang menciptakan kewajiban untuk melakukan tindakan segera

atau di masa depan.

Berdasarkan UU Rumah sakit, rumah sakit bertanggung jawab terhadap

semua kerugian yang menimpa seseorang sebagai akibat dari kelalaian tenaga

kesehatan di rumah sakit, sebagaimana ditentukan pada Pasal 46 Undang-Undang

No. 44 tahun 2009. Ketentuan Pasal 46 menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk

meminta tanggung jawab kepada pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian tenaga

kesehatan yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan rumusan Pasal 46 tersebut,

dapat ditafsirkan beberapa hal.

Rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian, akibat sebatas dari

kelalaian sebuah tenaga kesehatan di rumah sakit

Rumah sakit tidak bertanggung jawab atas semua kerugian seseorang, jika

ternyata tidak terbukti ada tindakan kelalaian dari tenaga kesehatan di

rumah sakit

Rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesengajaan tenaga

kesehatan yang menimbulkan kerugian seseorang bukan menjadi

tanggung jawab rumah Sakit, 42

Rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalain tenaga

kesehatan, jika kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di rumah sakit.

Medik: hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan (medis) atau

pelayanan kesehatan.

Liabilitas medik: Pertanggungjawaban yang timbul akibat kelalaian yang

menyebabkan kerugian dalam pelayanan kesehatan.

Unsur tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan :

Beban kewajiban.

Kecakapan bertindak.

Perbuatan yang menimbulkan akibat.

Kewajiban yang diatur dalam norma etika maupun norma hukum kewajiban

yang diatur dalam norma etika maupun norma hukum

Subyek hukum (orang maupun badan hukum)yang mampu bertanggung

jawab: dewasa; tidak dibawah pengampuan

Adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang

merugikan

Jenis Tanggung Jawab (Liability) yang dikenal dalam pelayanan kesehatan :

Personal Liability:Tanggung jawab individual.

Strict Liability :"damage based liability" / "liability without fault"

Tanggungjawab lahir karena ada kerugian terlepas ada kesalahan/tidak).

Dasar hukum: Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

"based on fault liability"

Tanggungjawab lahir karena ada kesalahan

Dasar Hukum Pasal 1365 &1366 KUHPerdata

43

Vicarious Liability : Tanggung renteng.Dasar hukum Φ Pasal

1367 KUHPerdata

Respondent Liability: Asas respondeat-superior (atasan

bertanggungjawab atas perbuatan anak buahnya di bawah

wewenangnya)

Corporate Liability: tanggungjawab suatu badan hukum.

Untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab rumah sakit terhadap

tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, secara teoritik dilihat dari

pelbagai aspek, seperti:

Pola hubungan terapeutik;

Pola hubungan kerja tenaga kesehatan di rumah sakit

Rumah sakit sebagai korporasi

Dasar pembenaran / relevansi rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian

tenaga kesehatan (khususnya dokter), dapat pula dilihat dari aspek kondisi

hubungan terapetiknya (Hubung suatu kepentingan medis) antara pasien dengan

rumah sakit. Pola hubungan terapetiknya di rumah sakit, dapat dalam bentuk

hubungan pasien dan rumah sakit, pola hubungan pasien dokter.

Dokter sebagai Employee

Jika pola hubungan terapetiknya antara pasien dan rumah sakit, maka

kedudukan rumah sakit sebagai pihak yang memberikan prestasi, sementara dokter

hanya berfungsi sebagai employee (sub-ordinate dari rumah sakit) yang bertugas

melaksanakan kewajiban rumah sakit. Dalam bahasa lain, kedudukan Rumah Sakit

adalah sebagai principal dan dokter sebagai agent. Sedangkan pasien

berkedudukan adalah sebagai pihak yang wajib memberi kontraprestasi. Hubungan 44

seperti biasanya berlaku bagi rumah sakit milik pemerintah dimana dokter-

dokternya digaji secara tetap dan penuh, tidak didasarkan atas jumlah pasien yang

telah ditangani ataupun kualitas serta kuantitas tindakan medik yang dilakukan

dokter. Dengan adanya pola hubungan terapeti (hubungan pasien - Rumah sakit),

maka jika terdapat kerugian yang diderita oleh pasien karena kelalaian dokter

(tenaga kesehatan), maka dalam hal ini rumah sakit yang bertanggung jawab.

Dokter sebagai Attending Physician

Pola hubungan pasien - dokter terjadi jika pasien sudah Dalam, keadaan

berkompeten dan dirawat di rumah sakit yang dokter-dokternya bekerja bukan

sebagai employee, tetapi sebagai mitra (attending physician). Pola seperti ini

menempatkan dokter dan rumah sakit dalam kedudukan yang sama derajat. Dokter

sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit

hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (tempat tidur, makan minum,

perawat / bidan serta sarana medis dan non-medik). Konsepnya seolah-olah rumah

sakit menyewakan fasilitasnya kepada dokter yang memerlukannya. Pola seperti ini

banyak dianut oleh rumah sakit swasta di mana dokternya mendapatkan

penghasilan berdasarkan jumlah pasien, kuantitas dan kealitas tindakan yang

dilakukan petugas medis. Jika dalam satu bulan tidak ada pasienpun yang dirawat

maka bulan itu dokter tidak menghasilan apa-apa. dengan pola hubungan pasien-

dokter , jika ada kelalaian dokter (tenaga Kesehatan) yang menyebabkan kerugian

pada pasien, maka dokter (tenaga Kesehatan) yang bertanggung jawab, dan bukan

tanggung jawab menjadi rumah sakit.

Ada beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya dengan

hubungan kerja antara tenaga kesehatan (dokter) dan rumah sakit antara lain: dokter

sebagai tenaga kerja ( employee) dan dokter sebagai mitra ( attending physician).

Masing-masing dari pola hubungan tersebut akan sangat menentukan apakah rumah

sakit harus bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh

kesalahan dokter serta sejauh mana tanggung jawab / gugatan yang harus dipikul.

Tampak jelas rumah sakit pemerintah bahwa yang semua tenaga medik maupun

non medik bekerja sebagai employee maka tanggung gugat sepenuhnya menjadi

tanggung gugat institusi tersebut, dengan catatan untuk rumah sakit pemerintah

45

program yang melaksanakan swadana masih diperlukan klarifikasi konsep sehingga

implikasi hukumnya menjadi jelas. Persoalannya bukan Saja tidak adil tetapi juga

tidak logis membebankan tanggung gugat kesalahan medik seluruhnya kepada

pihak rumah sakit, sementara dokter juga menikmati jasa medik berdasarkan

presentase dapat bebas dari tanggung gugat atas kesalahanna sendiri.

Rumah Sakit sebagai badan Hukum (korporasi) dapat dituntut dan

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan malpraktik tenaga kesehatan di

rumah sakit, berdasarkan ajaran-ajaran atau doktrin pembenaran korporasi dibebani

pertanggungjawaban sebagai berikut:

Doctrine of strict liability.

Menurut ajaran ini, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang

bersangkutan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau

kelalaian) pada pelakunya. Ajaran ini disebut absolute liability

(pertanggungjawaban mutlak). Ajaran ini diterapkan terhadap perbuatan-

perbuatan yang sangat merugikan kepentingan publik ( masyarakat pada

umumnya).

Doctrine of vicarious liability.

Ajaran ini diambil dari hukum perdata dalam konteks

pertanggungjawaban melawan hukum yang diterapkan pada hukum

pidana. Ajaran ini disebut pula sebagai ajaran pertanggungjawaban

pengganti. Seorang majikan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan

yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka

pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak Yang

dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka

menggugat majikannya agar membayar ganti rugi. Dengan ajaran ini,

maka korporasi dimungkinkan bertanggung jawab atas perbuatan yang

dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau

siapa yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Penerapan

doktrin inisial dilakukan setelah dapat dibuktikan terdapat subordinasi

antara majikan dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dan

46

perbuatan yang dilakukan dalam, lingkup tugas pegawai Yang

bersangkutan.

Doctrine of delegation

Pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya merupakan

alasan pembenar bagi dapat di bebankannya pertanggungjawaban pidana

kepada majikannya Atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh

bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.

Doctrine of identification

Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan

pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang

melakukan tindak pidana tersebut. jika tindak pidana dilakukan personil

yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai directing mind dari

korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban dibebankan kepada

korporasi.

Doctrine of aggregation.

Doktrin ini mengajarkan bahwa seseorang dianggap mengagregsian

(mengkombinasikan) semua perbuatan dan semua unsur jiwa / sikap dari

berbagai orang yang terkait secara relevan dalam, lingkungan perusahaan

untuk dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur mental

tersebut adalah suatu tindak pidana seperti seakan-akan semua perbuatan

dan unsurmental itu telah dilakukan oleh Satu orang saja.

Reactive corporate fault

Doktrin ini mengajarkan bahwa korporasi yang menjadi terdakwa diberi

kesempatan Oleh pengadilan untuk melakukan pemeriksaan SENDIRI,

siapa yang dianggap bersalah. Jika laporan perusahaan atau korporasi

cukup memadai, maka korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban. 47

Namun apabila laporan korporasi dianggap tidak memadai oleh

pengadilan, maka baik kororasi maupun para pimpinan puncak akan

dibebani pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak memenuhi

perintah pengadilan itu.

KODEKI

Merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam

melaksanakan praktek kedokteran. Tertuang dalam SK PB IDI no

221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang penerapan Kode Etik

Kedokteran Indonesia.

Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969

dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Indonesia dan sebagai bahan rujukan

yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik Kedokteran Internadional yang

telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke

22, yang kemudian disempurnakan lagi pada MuKerNas IDI XIII, tahun 1983.

KEWAJIBAN UMUM

Pasal1

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

Pasal2

Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standard

profesi yang tertinggi.

Pasal3

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh

sesuatu yang mengakibatkan

hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal4

Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

48

Pasal5

Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik

hanya diberikan untuk kepentingan

dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.

Pasal6

Setiap dokter harus senantiasa berhati hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap

penemuan tehnik atau pengobatan

baru yang belum diuji kebenarannya dan hal hal yang dapat menimbulkan keresahan

masyarakat.

Pasal7

Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri

kebenarannya..

Pasal7a

Seorang dokter harus, dalam setiappraktek medisnya, memberikan pelayanan medis yang

kompeten dengan kebebasan

teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang ( compassion ) dan penghormatan

atas martabat manusia.

Pasal7b

Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dansejawatnya, dan

berupaya untuk mengingatkan

sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau

yang melakukan penipuan atau

penggelapan, dalam menangani pasien.

Pasal7c

Seorang dokter harus menghormati hak hak pasien, hak hak sejawatnya, dan hak tenaga

kesehatan lainnya, dan harus

menjaga kepercayaan pasien.

Pasal7d

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani.

49

Pasal8

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan

masyarakat dan memperhatikan semua

aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh ( promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif ), baik fisik maupun psiko-sosial,

serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar benarnya.

Pasal9

setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang

lainnya serta masyarakat, harus

saling menghormati.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

Pasal10

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan

ketrampilannya untuk kepentingan pasien.

Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas

persetujuan pasien, ia wajib

merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal11

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat

berhubungan dengan keluarga dan

penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Pasal12

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang

pasien, bahkan juga setelah

pasien itu meninggal dunia.

Pasal13

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan,

kecuali bila ia yakin ada

orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

50

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal14

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin

diperlakukan.

Pasal15

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan

persetujuan atau berdasarkan

prosedur yang etis.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal16

Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal17

Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

kedokteran/kesehatan.

PENJELASAN

KODE ETIK KEDOKTERAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sumpah dokter di Indonesia telah diakui dalam PP No. 26 Tahun 1960. Lafal ini terus

disempurnakan sesuai dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal protesi

kedokteran baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penyempurnaan dilakukan

pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pembinaan dan

51

Pembelaan Anggota (MP2A), Tahun 1993, dan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik

Kedokteran III, tahun 2001.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan protesi kedokteran mutakhir,

yaitu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK Kedokteran, etika umum, etika

kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/jenjang/ pelayanan kesehatan, serta kondisi

dan situasi setempat.

Pasal 3

Perbuatan berikut dipandangan bertentangan dengan etik:

Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan

kedokteran dalam segala bentuk.

Menerima imbalan selain daripada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali dengan

keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien.

Membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat, perusahaan alat

kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan dokter.

Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan obat, alat

atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter.

Pasal 4

Seorang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan keterampilan profesi yang dimilikinya

adalah karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa semata. Dengan demikian

imbalan jasa yang diminta harus didalam batas-batas yang wajar.

Hal-hal berikut merupakan contoh yang dipandang bertentangan dengan etik:

Menggunakan gelar yang tidak menjadi haknya.

Mengiklankan kemampuan, atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya baik lisan

maupun dalam tulisan.52

Pasal 5

Sebagai contoh, tindakan pembedahan pada waktu operasi adalah tindakan demi

kepentingan pasien.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan mengumumkan ialah menyebarluaskan baik secara lisan, tulisan

maupun melalui cara lainnya kepada orang lain atau masyarakat.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 7a

Cukup Jelas.

Pasal 7b

Cukup Jelas.

Pasal 7c

Cukup Jelas.

Pasal 7d

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

53

Dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut adalah dokter yang mempunyai

kompetensi keahlian di bidang tertentu menurut dokter yang waktu itu sedang menangani

pasien.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Kewajiban ini sering disebut sebagai kewajiban memegang teguh rahasia jabatan yang

mempunyai aspek hukum dan tidak bersifat mutlak.

Pasal 13

Kewajiban ini dapat tidak dilaksanakan apabila dokter tersebut terancam jiwanya.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Secara etik seharusnya bila seorang dokter didatangi oleh seorang pasien yang diketahui

telah ditangani oleh dokter lain, maka ia segera memberitahu dokter yang telah terlebih

dahulu melayani psien tersebut.

Hubungan dokter-pasien terputus bila pasien memutuskan hubungan tersebut. Dalam hal

ini dokter yang bersangkutan seyogyanya tetap memperhatikan kesehatan pasien yang

bersangkutan sampai dengan saat pasien telah ditangani oleh dokter lain.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

54

Sumpah Hipokrates

Sumpah Hippokrates jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia

berbunyi sebagai berikut.

"Saya bersumpah demi Apollo dewa penyembuh, dan Aesculapius, dan

Hygeia, dan Panacea, dan semua dewa-dewa sebagai saksi, bahwa sesuai dengan

kemampuan dan pikiran saya, saya akan mematuhi janji-janji berikut.

1. Saya akan memperlakukan guru yang telah mengajarkan ilmu ini

dengan penuh kasih sayang sebagaimana terhadap orang tua saya

sendiri, jika perlu akan saya bagikan harta saya untuk dinikmati

bersamanya.

2. Saya akan memperlakukan anak-anaknya sebagi saudara kandung saya

dan saya akan mengajarkan ilmu yang telah saya peroleh dari ayahnya,

kalau mereka memang mau mempelajarinya, tanpa imbalan apapun.

3. Saya akan meneruskan ilmu pengetahuan ini kepada anak-anak saya

sendiri, dan kepada anak-anak guru saya, dan kepada mereka yang

telah mengikatkan diri dengan janji dan sumpah untuk mengabdi

kepada ilmu pengobatan, dan tidak kepada hal-hal yang lainnya.

4. Saya akan mengikuti cara pengobatan yang menurut pengetahuan dan

kemampuan saya akan membawa kebaikan bagi pasien, dan tidak

merugikan siapapun.

5. Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun

meskipun diminta, atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu.

Atas dasar yang sama, saya tidak akan memberikan obat untuk

menggugurkan kandungan.

6. Saya ingin menempuh hidup yang saya baktikan kepada ilmu saya ini

dengan tetap suci dan bersih

55

7. Saya tidak akan melakukan pembedahan terhadap seseorang, walaupun

ia menderita penyakit batu, tetapi akan menyerahkannya kepada

mereka yang berpengalaman dalam pekerjaan ini.

8. Rumah siapapun yang saya masuki, kedatangan saya itu saya tujukan

untuk kesembuhan yang sakit dan tanpa niat-niat buruk atau

mencelakakan, dan lebih jauh lagi tanpa niat berbuat cabul terhadap

wanita ataupun pria, baik merdeka maupun hamba sahaya

9. Apapun yang saya dengar atau lihat tentang kehidupan seseorang yang

tidak patut untuk disebarluaskan, tidak akan saya ungkapkan karena

saya harus merahasiakannya.

10. Selama saya tetap mematuhi sumpah saya ini, izinkanlah saya

menikmati hidup dalam memperaktikan ilmu saya ini, dihormati oleh

semua orang, di sepanjang waktu! Akan tetapi, jika sampai saya

mengkhianati sumpah ini, balikkanlah nasib saya.

Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien

1. Hak dan Kewajiban Dokter

a. Hak Dokter

Menurut pasal 50 UU No.29 Th 2004 :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas

sesuai dengan standar profesi medis dan standar prosedur

operasional;

2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar

prosedur operasional;

3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau

keluarganya ;

4. Menerima imbalan jasa 56

Diluar Undang -undang

1. Hak melakukan praktik dokter setelah memperoleh Surat Tanda

Registrasi(STR) dan Surat Ijin Praktik(SIP)

2. Hak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan

hukum, agama dan hati nuraninya

3. Hak untuk mengakhiri hubungan dengan seorang pasien, jika

menurut penilaiannya kerjasama pasien dengannya tidak ada

gunanya lagi, kecuali dalam keadaan gawat darurat.

4. Hak menolak pasien yang bukan bidang spesialisnya, kecuali dalam

keadaan darurat atau tidak ada dokter lain yang mampu

menanganinya.

5. Hak atas privasi dokter.

6. Hak atas ketentraman bekerja.

7. Hak menjadi anggota himpunan profesi.

8. Hak mengeluarkan surat-surat keterangan dokter.

9. Hak menjadi anggota himpunan profesi.

10. Hak membela diri .

11. Hak untuk menolak memberi kesaksian mengenai pasiennya

dipengadilan.

b. Kewajiban Dokter

"AEGROTI SALUS LOX SUPREME " keselamatan pasien adalah hukum

yang tertinggi ( utama ). Menurut Leenen :

57

1. Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis dimana dokter

harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau

menjalankan praktek kedokterannya secara lege artis

2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumber dari

hak-hak asasi dalam bidang kesehatan

3. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan

kesehatan

KODEKI

Kewajiban Umum ( Pasal 1 -9)

Kewajiban Dokter terhadap teman pasien ( pasal 10 -13 )

Kewajiban Dokter terhadap teman sejawat ( Pasal 14 -15 )

Kewajiban Dokter terhadap diri sendiri ( Pasal 16 -17)

MENURUT UU No.29 Th 2004 pasal 51

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan dengan standar

profesi profesi standar prosedur operasional serta kebutuhan medis

pasien;

2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai

keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu

melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan ;

3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,

bahkan juga setelah pasien meninggal dunia;

58

4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar

perikemanusiaan,kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas

dan mampu melakukannya; dan ;

5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu

kedokteran atau kedokteran gigi.

2. Hak dan Kewajiban Pasien

a. Hak Pasien

HAK PASIEN UU No. 23 Th 1992 tentang Kesehatan pasal 53 (2)

1. Hak atas informasi

2. Hak memberikan persetujuan

3. Hak atas rahasia kedokteran

4. Hak atas pendapat ke 2 ( second opinion)

UU Pradoks psl 52

1. Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis

2. Meminta pendapat dr/drg lain

3. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis

4. Mendapat isi rekam medis

Fred Ameln

1. Menerima pengobatan dan perawatan

2. Menghentikan pengobatan dan perawatan

3. Menolak pengobatan dan perawatan

4. Memilih dokter dan sarana pelayanan kesehatan

59

5. Mendapat informasi tentang penyakitnya

6. Atas rahasia kedokteran

7. Hak bantuan medis

8. Mendapat perawatan terbaik & berlanjut

9. Menerima pelayanan/perhatian atas suatu pengobatan

Veronica komalawati

1. Hak atas informasi

2. Memberikan informed consent

3. Dirahasiakan penyakit

4. Hak atas itikat baik dari dokter

5. Hak mendapat pelayanan medis yang terbaik

b. Kewajiban Pasien

Fred

1. Memberi informasi selengkapnya perihal penyakitnya

2. Mematuhi nasihat dokter

3. Menghormati privasi dokter yang merawat (menyimpan rahasia

dokter)

4. Memberi imbalan jasa

UU No.29 Th 2004 (PRADOKS) •Pasal 53

1. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah

kesehatannya

2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter/dokter gigi

60

3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan

4. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Sengketa Medik

Sengketa medik dapat terjadi karena adanya hubungan hukum pelayanan

medik yang menimbulkan akibat yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasien.

Hubungan-hubungan pelayanan medik yang menunjukkan kesederajatan, setidak-

tidaknya pada saat para pihak akan memasuki hubungan hukum tersebut, selalu

merupakan hubungan keperdataan.

Upaya penyelesaian sengketa melalui peradilan umum yang selama ini

ditempuh tidak dapat memuaskan pihak pasien, karena putusan hakim dianggap

tidak memenuhi rasa keadilan pihak pasien. penyelesaian sengketa medik melalui

pengadilan / secara litigasi berarti mempertaruhkan reputasi yang telah dicapainya

dengan susah payah, dan dapat menyebabkan kehilangan nama baik. Meskipun

belum diputus bersalah atau bahkan putusan akhir dinyatakan tidak bersalah, nama

baik dokter atau sarana pelayanan kesehatan sudah terkesan jelek karena sudah

secara terbuka di media diberitakan telah diduga melakukan kesalahan dan akan

menjadi stigma yang jelek pula dalam masyarakat yang pada gilirannya

menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dokter atau sarana

pelayanan kesehatan tersebut akan turun.

Penyelesaian sengketa yang dianggap ideal bagi para pihak adalah

penyelesaian yang melibatkan para pihak secara langsung sehingga

memungkinkan dialog terbuka, dengan demikian keputusan bersama kemungkinan

besar dapat tercapai. Disamping itu karena pertemuan para pihak bersifat tertutup

maka akan memberikan perasaan nyaman, aman kapada para pihak yang terlibat

sehingga kekhawatiran terbukanya rahasia dan nama baik yang sangat dibutuhkan

oleh dokter maupun sarana pelayanan kesehatan dapat dihindari.

Sengketa medik dapat diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan baik

berupa hukum perdata maupun hukum pidana atau bisa melalui alternatif

61

penyelesaian sengketa. Tindakan yang dapat dilakukan rumah sakit untuk

mengatasi sengketa medik ada 2 yaitu :

Metode negosiasi

Metode mediasi

Metode yang sering digunakan untuk mengatasi sengketa medik adalah

metode mediasi karena metode mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa

medik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung (mediator) untuk

mencapai kesepakatan penyelesaian diantara para pihak atas sengketa medik yang

terjadi.

Komunikasi Efektif Dokter Pasien

Komunikasi dokter-pasien yang efektif adalah terciptanya rasa nyaman

dengan terapi medis yang diberikan dokter pada pasien. Faktor perilaku dokter

terhadap pasiennya, kemampuan dokter untuk mendapatkan dan menghormati

perhatian pasien, tersedianya informasi yang tepat dan timbulnya empati serta

mem¬bangun kepercayaan pasien ternyata merupakan kunci yang menentu¬kan

dalam kenyamanan yang baik dengan terapi medis pada pasien. Sikap empati yang

ditunjukkan oleh dokter kepada pasien akan menumbuhkan rasa kepercayaan

pasien kepada dokter¬nya yang kemudian dapat menimbulkan kepuasan dan

kepatuhan pasien pada pengobatan (Kim et al., 2004).

Komunikasi dokter-pasien yang efektif ditandai dengan adanya proses yang

interaktif antara dokter dan pasien, dimana terjadi penyampaian informasi yang

timbal balik antara dokter dan pasien secara efektif baik secara verbal maupun non

verbal (Ali MM et al., 2006b). Komunikasi yang kolaboratif, proaktif dan

menghargai pendapat pasien dalam pengambilan keputusan medis serta ternyata

dapat membawa efek yang baik bagi outcome pengobatan (Naik et al., 2008).

Sebuah penelitian di Korea menyimpulkan bahwa pasien akan mempunyai

pandangan negatif terhadap dokternya jika dokter mempunyai gaya komunikasi 62

yang dominan terhadap pasien dan tidak memberi kesempatan bagi pasien untuk

mengemukakan pandangannya tentang suatu rencana terapi (Kim et al, 2008).

Komunikasi efektif diharapkan dapat mengatasi kendala yang ditimbulkan

oleh kedua pihak, pasien dan dokter. Opini yang menyatakan bahwa

mengembangkan komunikasi dengan pasien hanya akan menyita waktu dokter,

tampaknya harus diluruskan. Sebenarnya bila dokter dapat membangun hubungan

komunikasi yang efektif dengan pasiennya, banyak hal-hal negatif dapat dihindari.

Dokter dapat mengetahui dengan baik kondisi pasien dan keluarganya dan pasien

pun percaya sepenuhnya kepada dokter. Kondisi ini amat berpengaruh pada proses

penyembuhan pasien selanjutnya. Pasien merasa tenang dan aman ditangani oleh

dokter sehingga akan patuh menjalankan petunjuk dan nasihat dokter karena yakin

bahwa semua yang dilakukan adalah untuk kepentingan dirinya. Pasien percaya

bahwa dokter tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatannya.

Kurtz (1998) menyatakan bahwa komunikasi efektif justru tidak

memerlukan waktu lama. Komunikasi efektif terbukti memerlukan lebih sedikit

waktu karena dokter terampil mengenali kebutuhan pasien (tidak hanya ingin

sembuh). Dalam pemberian pelayanan medis, adanya komunikasi yang efektif

antara dokter dan pasien merupakan kondisi yang diharapkan sehingga dokter dapat

melakukan manajemen pengelolaan masalah kesehatan bersama pasien,

berdasarkan kebutuhan pasien.

Menurut Kurzt (1998), dalam dunia kedokteran ada dua pendekatan

komunikasi yang digunakan:

Disease centered communication style atau doctor centered communication style.

Komunikasi berdasarkan kepentingan dokter dalam usaha

menegakkan diagnosis, termasuk penyelidikan dan penalaran klinik

mengenai tanda dan gejala-gejala.

Illness centered communication style atau patient centered communication style.

Komunikasi berdasarkan apa yang dirasakan pasien tentang

penyakitnya yang secara individu merupakan pengalaman unik. Di

63

sini termasuk pendapat pasien, kekhawatirannya, harapannya, apa

yang menjadi kepentingannya serta apa yang dipikirkannya.

Dengan kemampuan dokter memahami harapan, kepentingan, kecemasan,

serta kebutuhan pasien, patient centered communication style sebenarnya tidak

memerlukan waktu lebih lama dari pada doctor centered communication style.

Keberhasilan komunikasi antara dokter dan pasien pada umumnya akan

melahirkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak, khususnya

menciptakan satu kata tambahan bagi pasien yaitu empati. Empati itu sendiri dapat

dikembangkan apabila dokter memiliki ketrampilan mendengar dan berbicara yang

keduanya dapat dipelajari dan dilatih.

Pandangan Islam

Pandangan Islam mengenai merujuk pasien

Dari hadist riwayat Al-Bukhary :

" Jika suatu perkara diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah

kehancurannya."

Maksud dari hadist di atas adalah dalam kasus ini yang tindakan yang

dilakukan RS A sudah tepat yaitu merujuk pasiennya ke rumah sakit lain yang

memiliki dokter lebih ahli dalam mengatasi permasalahan penyakit yang di

alami bayi Ny. Kusuma.

Pandangan Islam mengenai komunikasi yang baik antara dokter dan pasien

maupun dokter dan dokter.

" Dan berkat rahmat Allah engkau ( muhammad ) berlaku lemah lembut

terhadap mereka sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah

mereka menjauhkan diri dari sekitar mu." ( Qs. Ali Imran : 159 )

" Dan berkatalah kamu kepada semua manusia dengan cara yang baik "

( Qs. Al-baqarah : 83 )

64

Maksud dari firman allah di atas dalam kasus ini adalah seorang

dokter harus mampu menjaga komunikasi yang baik dengan pasien agar terjadi

hubungan yang baik dan terjalin rasa saling percaya. Selain itu seorang dokter

juga harus menjalin komunkasi yang baik dengan sesama dokter, saling

berbagi dan saling memahami . Hubungan yang baik sesama dokter secara

tidak lansung akan membuat tenaga kerja kesehatan menjadi lebih baik.

" Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang, yaitu mereka yang

memutar balikan fakta dengan lidahnya seperti seekor sapi yang mengunyah-

ngunyah rumput dengan lidahnya."

" Dan jauhilah perkataan - perkataan dusta." ( Qs. Al-Hajj : 30 )

" Hendaklah kamu berpegang pada kebenaran ( shidiq ) karena sesungguhnya

kebenaran itu memimpin kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke

surga." (HR. Ibnu Muttafaq ‘Alaih)

" Katakanlah Kebenaran walaupun pahit rasanya." ( HR. Ibnu Hibban )

Maksud dari hadist dan firman Allah diatas adalah sebagai seorang dokter

harus selalu bersikap jujur kepada pasien., Berbicara terus terang tetapi tetap

menjaga perasaan pasien dan memiliki etika dalam menyampaikan informasi.

Kerangka Konsep

65

Prosedur RS A yang buruk Komunikasi medik dokter-pasien tidak efektif

RS A terlambat mendiagnosis bayi Ny. Kusuma mengalami atresia ani

Dirujuk dan dioperasi di RS B

Kesimpulan

Keluarga Ny. Kusuma menuntut RS A (sengketa medik) agar bertanggung

jawab terhadap penyakit yang diderita bayinya karena prosedur RS A dan

komunikasi medik dokter-pasien yang tidak efektif serta pelanggaran etika

kedokteran (komunikasi) sesama dokter yang dilakukan oleh dokter RS B.

66

Sembuh dengan skuelea Dokter RS B menyalahkan dokter RS A

Pelanggaran etika kedokteran (komunikasi) sesama dokter

Ny. Kusuma menuntut RS A

DAFTAR PUSTAKA

Adonara,F., (2010). Aspek Hukum Informed Consent dalam Pelaksanaan Tindakan

Operasi Medik. Website : http://library.unej.ac.id

Amelia, Rina., (2012). Konsultasi dan Rujukan dalam Praktek Dokter Keluarga. Website :

http://ocw.usu.ac.id

Amir,A.,& Hanafiah,J., (2008). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta : EGC

Basbeth,F., (2011). Pelatihan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik.

Website : http://fk.yarsi.ac.id

D. Veronika Komalawati., (1989). Hukum dan Etika Dalam Praktik Kedokteran. Jakarta :

PT.Pustaka Sinar Harapan

67

Faiz, Muhammad., (2005). 1001 Hadist Terpilih. Jakarta : Gema Insani

Guwandi, J., (2005). Rahasia Medis. Jakarta: Balai Penerbit FKUI

Hadianto, Tridjoko., (2000). Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI). Website:

http://yoyoke.web.ugm.ac.id/download/kodersi2000.pdf

Konsil Kedokteran Indonesia., (2006). Komunikasi efektif dokter-pasien. Website:

http://inamc.or.id/download/Manual%20Komunikasi%20Efektif.pdf.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia., (2004). Kode Etik Kedokteran Indonesia

dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Fakultas Kedokteran

USU : Kode Etik Kedokteran, Website:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/652?mode=full

Mufidi, Faiz & Pursetyowati, Sri., (2009). Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit,

Website : http://jurnal.fhunla.ac.id/index.php/WP/article/view/79/72

Nasser,M., (2011). Sengketa Medis dalam Pelayanan Kesehatan. Website:

http://kebijakankesehatanindonesia.net

Pemerintah Daerah Jawa Barat., (2011). Peraturan Gubernur Jawa Barat. Website:

http://diskes.jabarprov.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/MenKes/Per/IX/1989 tentang

Persetujuan Tindakan Medik

Setya, Wahyudi., (2011). Tanggungjawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat

Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya. Website:

http://www.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/178/126

Tim adaptasi Indonesia., (2009). Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit. Jakarta:

WHO Indonesia

Tjokronegoro, A dkk., (1998). Panduan Gawat Darurat, Jilid I Jakarta : Balai Penerbit

FKUI

UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

68

Wardhani,R.,K., (2010). Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed

Consent) di RSUP DR. Kariadi Semarang. Website : http://eprints.undip.ac.id

69