laporan - web.pt-medan.go.id · assalamu’alaikum wr. wb. reformasi birokrasi adalah sebuah...
TRANSCRIPT
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN TINGGI MEDAN
Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017
Januari 2020
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN TINGGI MEDAN
Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017
Disahkan di Medan
Pada Hari Senin, 06 Januari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Medan,
SETYAWAN HARTONO, SH, MH.
NIP. 19580401 198403 1 004
Sekretaris Tim Survey Ketua Tim Survey
AHYA MARFUAH, SE. HARSONO, SH. MH.
NIP. 19881116 201503 2 003 NIP.19640816 198803 1 001
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum, Wr. Wb.
Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya
Badan Peradilan yang Agung” Pengadilan Tinggi Medan sebagai lembaga yang
berada di bawah Mahkamah Agung RI harus berperan aktif demi mewujudkan cita-
cita luhur tersebut. Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI visi tersebut akan kita
wujudkan bersama pada tahun 2035.
Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah kalimat singkat namun memiliki
arti yang sangat dahsyat dan adi luhung. Hal tersebut hanya mungkin dapat kita raih
dengan tekad dan kerja keras yang membutuhkan semangat melayani yang lebih
karena kata agung artinya sangatlah luar biasa dan besar. Keagungan bukanlah
makna yang bersifat materialitis tetapi lebih pada makna yang bersifat substansial.
Kata ini lebih pada sebuah pencapaian sikap batin yang tinggi dan luhur.
Salah satu dari unsur yang mampu menempatkan kita pada posisi itu adalah
sejauh mana kita mampu memberikan layanan publik yang prima dan paripurna.
Sebagai lembaga peradilan kita harus mampu memberikan layanan hukum yang
prima dan paripurna bagi seluruh masyarakat. Kita harus mampu selalu
meningkatkan kualitas pelayanan kita dari waktu ke waktu guna mewujudkan visi kita
tersebut.
Seiring dengan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.
Survey kepuasan masyarakat adalah sebuah cara untuk mengukur secara
baik, obyektif dan mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang dilakukan oleh instansi
pemerintah. Survey ini akan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
IKM inilah yang kemudian harus diukur dan dijadikan dasar perbaikan
layanan publik. IKM ini harus diukur secara berkala sekali 6 bulan agar dapat
dilakukan tindakan evaluasi dan perbaikan dalam hal pelayanan publik kita.
Pengadilan Tinggi Medan dalam hal ini telah menggariskan kebijakan untuk
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
melakukan survey kepuasan masyarakat sekali 6 bulan yaitu pada setiap akhir
semeter baik Semester I yaitu Bulan Januari sampai dengan Juni dan Semester II
Bulan Juli sampai dengan Desember.
Selain itu dalam pelaksanaan survey ini diharapkan dilakukan dengan cara
dan kaedah ilmiah yang baik agar hasil survey ini bermanfaat untuk peningkatan
kualitas pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Medan.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Medan, Januari 2020
Tim Survey
1 | I K M P e n g g u n a L a y a n a n P e n g a d i l a n
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Reformasi Birokrasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh
seluruh jajaran birokrasi yang ada di Seluruh jajaran Pemerintahan RI.
Reformasi pada hakekatnya adalah sebuah perubahan dan perubahan itu
sendiri merupakan sunatullah atau sesuatu yang secara alamiah harus terjadi.
Reformasi Birokrasi ini harus memetamorfosis birokrasi yang kita miliki untuk
lebih mengedepankan pelayanan. Pelayanan yang lebih baik ini yang
mendasari pemerintah untuk melaksanakan program reformasi birokrasi.
Sebagaimana kita ketahui kelahiran reformasi birokrasi adalah tuntutan
masyarakat di zaman reformasi. Tuntutan agar jajaran birokrasi mereformasi
diri menjadi badan layanan masyarakat yang baik.
Reformasi birokrasi adalah gerakan yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran
birokrasi di Republik Indonesia. Mahkamah Agung sebagai bagian dari system
birokrasi Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan yudikatif juga
malakukan reformasi birokrasi. Untuk menyahuti ini semua pimpinan
Mahkamah Agung RI telah menggariskan Blue print atau cetak biru Mahkamah
Agung RI dan Road Map Mahkamah Agung RI, Secara khusus reformasi
birokrasi ini bertujuan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, kolusi,
Nepotisme,serta adanya wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah syarat
utama dan mutlak wajib dipenuhi Mahkamah Agung RI. Secara jujur harus kita
akui bahwa tuntutan reformasi birokrasi adalah tuntutan untuk menghapus
tindakan koruptif.
Salah satu bagian dari reformasi birokrasi adalah pelayanan yang lebih baik.
Pelayanan ini harus dimaksimalkan dengan semangat pengabdian tehadap
bangsa dan Negara, serta semangat kita untuk menjadikan pelayanan sebagai
sebuah pengabdian yang jujur dan tulus kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa. Untuk mengukur tingkat pelayanan ini maka Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Permenpan dan
RB No 14 tahun 2017 tetang Penyusunan IKM.
Penyusunan IKM ini haruslah dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan
2 | I K M P e n g g u n a L a y a n a n P e n g a d i l a n
pelayanan Pengadilan Tinggi Medan. Evaluasi terhadap pelaksanaan layanan 6
bulan yang lalu, akan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan pola layanan
yang lebih baik. Untuk itu sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan, saya
ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Survey IKM, Semoga Allah
SWT, membalas segala apa yang telah dilakukan Tim Survey IKM.
Billahittaufiq Walhidayah
Assalamu,alaikum Wr. Wb.
KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN
SETYAWAN HARTONO, SH., MH
NIP. 19580401 198403 1 004
3 | I K M P e n g g u n a L a y a n a n P e n g a d i l a n
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .......................................................................................
LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................
KATA PENGANTAR .....................................................................................
- TIM SURVEY……………………………………………………………….
- KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN……………………….1 dan 2
DAFTAR ISI ...................................................................................... 3 dan 4
DAFTAR TABEL ......................................................................................... 5
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... 6
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 7
A. Latar Belakang ........................................................................ 7
B. Tujuan dan Sasaran ................................................................ 8
C. Rencara Kerja Pelaksanaan.................................................... 9
D. Tahapan Pelaksanaan ............................................................ 9
BAB II.METODOLOGI PENELITIAN ........................................................ 10
A. Metode Survei ....................................................................... 10
B. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 10
C. Variabel Pengukuran IKM ..................................................... 11
D. Teknik Analisis Data.............................................................. 12
BAB III.PROFIL RESPONDEN ................................................................. 13
A. Umur .................................................................................... 13
B. Jenis Kelamin ...................................................................... 14
C. Pendidikan Terakhir ............................................................. 14
D. Pekerjaan Utama ................................................................. 15
BAB IV. HASIL KEPUASAN MASYARAKAT
(PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN) ............................. 16
A. Persyaratan ......................................................................... 17
B. Prosedur .............................................................................. 18
C. Waktu Pelayanan ................................................................. 19
D. Informasi .............................................................................. 20
4 | I K M P e n g g u n a L a y a n a n P e n g a d i l a n
E. Keberadaan Petugas ........................................................... 21
F. Kompetensi Pelaksana ........................................................ 22
G. Perilaku Petugas .................................................................. 23
H. Fasilitas Sarana dan Prasarana ........................................... 24
I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan .................... 25
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ......................................... 28
A. Kesimpulan .......................................................................... 28
B. Rekomendasi ....................................................................... 29
RUJUKAN .............................................................................................. 30
LAMPIRAN – LAMPIRAN ........................................................................ 31
5 | I K M P e n g g u n a L a y a n a n P e n g a d i l a n
DAFTAR TABEL
No. Tabel Halaman
1. Kategori Mutu Pelayanan ..................................................................
2. Responden Menurut Karakteristik Umur............................................
3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin ..............................
4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir….. ...............
5. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Terakhir ......................
6. Rata – rata skor dan Peringatan pada setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Pengadilan
di Pengadilan Tinggi Medan ..............................................................
7. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Persyaratan ................................................
8. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Prosedur .....................................................
9. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Waktu Pelayanaan .....................................
10. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Biaya / Tarif ................................................
11. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Prosedur
Spesifikasi Jenis Layanan .................................................................
12. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Kompentensi Pelaksana .............................
13. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana .....................................
14. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan ..................................
15. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran .................
16. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup : Sarana dan Prasarana..............................................
17. Masukan ...........................................................................................
6 | I K M P e n g g u n a L a y a n a n P e n g a d i l a n
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Halaman
1. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Persyaratan ................................................
2. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Prosedur .....................................................
3. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
MedanRuang Lingkup : Waktu Pelayanaan ......................................
4. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Biaya / Tarif ................................................
5. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Prosedur
Spesifikasi Jenis Layanan .................................................................
6. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Kompentensi Pelaksana .............................
7. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana .....................................
8. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi
Medan Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan ..................................
9. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan ...........................................................................................
10. Kepuasan Masyarakat Penggunaan Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup : Sarana dan Prasarana .........................................
7 | I K M P e n g g u n a L a y a n a n P e n g a d i l a n
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi Birokrasi adalah sebuah program yang disuarakan masyarakat
sebagai sebuah keinginan dari masyarakat.keinginan dari masyarakat yang
menuntut adanya perubahanan pradigma birokrasi Indonesia menjadi birokrasi
yang lebih bersih dan melayani. Perubahan pradigma ini merupakan tuntutan
yang wajar jika kita pahami filosofi birokrasi itu sendiri karena birokrasi adalah
sebuah sistem yang mengatur bagaimana pelayanan terhadap masyarakat di
laksanakan oleh para birokrat yang sebagian besar adalah aparatur negara baik
sebagai Aparat Sipil Negara maupun pejabat negara lainnya. Untuk itulah
Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi yang merupakan.sebuah program
dengan menitik beratkan pada fungsi pelayanan yang maksimal.
Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga pemerintahan pemegang
kekuasaan yudikatif di negara Republik Indonesia merupakan institusi yang
berkewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam bidang peradilan.
Tuntutan dan tanggung jawab akan layanan masyarakat yang lebih baik adalah
hal pokok yang harus dicapai dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung dan
Lembaga-Lembaga Peradilan dibawahnya. Hal ini sangatlah urgen jika dikaitkan
dengan Visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.
Badan Peradilan yang agung tidak mungkin terwujud tanpa adanya kualitas
pelayanan masyarakat yang lebih baik.
Untuk mewujudkan itu semua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan
cetak biru Mahkamah Agung dan Road Map Mahkamah Agung RI.yang di dalam
nya menjelaskan secara terperinci untuk mencapai visi Mahkamah agung RI
sampai dengan 2035 yaitu Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”. Untuk
mewujudkan visi tersebut maka wilayah bebas korupsi,kolusi,Nepotisme,serta
adanya wilayah birokrasi bersih dan melayani.adalah syarat utama dan mutlak
wajib dipenuhi Mahkamah Agung RI.
Pengadilan Tinggi Medan sebagai lembaga dibawah Mahkamah Agung
sudah barang tentu juga harus meningkatkan kualitas Pelayanannya apalagi jika
dikaitkan dengan Visi Pengadilan Tinggi Medan yaitu “Terwujudnya Pengadilan
8 | I K M P e n g g u n a L a y a n a n P e n g a d i l a n
Tinggi Medan yang Agung”.
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Badan Peradilan tingkat banding
haruslah mampu memberikan pelayanan prima dan paripurna guna mencapai
keagungannya. Evaluasi dan perbaikan periodik sangat diperlukan guna
perbaikan pelayanan tersebut.
Untuk mendapat acuan yang lebih terukur Pengadilan Tinggi Medan harus
melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan
Pengadilan Tinggi secara berkala, ilmiah dan bertanggung jawab. Inilah yang
kemudian dijadikan acuan dalam mengevaluasi pelayanan dan perbaikan ke
depan.
Seiring dengan hal itu Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Survey ini haruslah dilakukan dengan baik oleh Pengadilan Tinggi Medan
guna memperbaiki dan meningkatkan pelayanan masyarakatnya secara berkala.
B. Tujuan dan Sasaran
Survey kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Medan. Adapun
sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Mengukur tingkat pencapaian pelayanan masyarakat Pengadilan Tinggi
Medan.
2. Memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat Pengadilan Tinggi Medan
3. Mencari inovasi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat
Pengadilan Tinggi Medan
4. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan bagi
pengembangan Pengadilan Tinggi Medan.
9 | I K M P e n g g u n a L a y a n a n P e n g a d i l a n
C. Rencana Kerja Pelaksanaan
Pengukuran/survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Tinggi
Medan ini dilaksanakan 2 kali setahun yaitu awal Juli dan awal Januari setiap
tahunnya. Pelaksanaan 2 kali dalam setahun ini diharapkan setiap
semesternya dapat dievaluasi pelaksanaan layanan dan direncanakan
dengan baik untuk semester berikutnya. Dengan demikian peningkatan
maupun penurunan mutu layanan dapat dilakukan dengan baik sekali satu
semester.
Pada semester I bulan Januari yang lalu IKM Pengadilan Tinggi Medan 76,49.
Sedangkan untuk semester II 2019 inilah yang akan disajikan dalam Survey
Kepuasan masyarakat yang terpapar dalam Laporan ini.
Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) di
Pengadilan Tinggi Medan, antara lain:
1. Tim survey menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan
sampel diambil dengan teknik simple random sampling.
2. Tim survey membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Tim survey mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan
menentukan jadwal pelaksanaan survey.
4. Tim survey melakukan survei sesuai jadwal.
5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survey dan diserahkan
kepada tim survey.
6. Tim survey memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan
tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis
data
7. Tim survey mengkoding kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan
menganalisis data
8. Tim survey menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
BAB II
METODELOGI PENELITIAN
A. Metode Survey
Dalam melakukan sebuah survey maka yang paling pokok untuk
menghasilkan hasil survey yang paling mendekati adalah metodologi
penelitiannya. Kesalahan dalam menggunakan metodelogi akan mengakibatkan
hasil survey atau data yang tersaji yang menjadi hasil survey menjadi tidak
sesuai dengan keadaan. Untuk itulah maka akan dilakukan penerapan
metodelogi ini secara cermat.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya
berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif.
Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai
pelengkap.
Poupulasi Survey ini adalah semua pengguna layanan Pengadilan Tinggi
Medan yang sekitar 1352 terdiri perkara pidana biasa 947 perkara perdata 603,
perkara perkara anak 46 perkara tipikor 30 dan laporan Pengaduan 59.
Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di
Pengadilan Tinggi Medan, antara lain : Pengadilan Negeri, Pencari Keadilan,
Polisi, Jaksa, Pengacara, KPAI, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan
teknik simple random sampling.
Dalam menentukan jumlah sampling berdasarkan Permenpan No 14
tahun 2017 digunakan teori Kreijce dan morgan sebagimana terlampir dalam
Permenpan diatas.
.
B. Teknik Pengumpulan Data
Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner
dengan jawaban tertutup dan terbuka. Jawaban Tertutup adalah bahwa jawaban
telah disediakan dan terbatas hanya pada opsi yang telah dibuat dalam
kuesioner survey ini adalah pertanyaan no 1 sampai dengan 10. Sedangkan
yang dimaksud dengan terbuka responden bebas memberikan jawaban dalam
kuesioner ini pada pertanyaan tentang masukan.
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
C. Variabel Pengukuran IKM
Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 ruang lingkup, antara
lain:
1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya / Tarif
Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan
ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
10. Sarana dan Prasana
Sarana dan Prasrana adalah keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki
Pengadilan Tinggi Medan guna melayani masyarakat.
D. Teknik Analisis Data
Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di
Pengadilan Tinggi Medan ini digunakan analisis statistik deskriptif.
Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam
kuesioner dengan 10 item, dengan empat pilihan jawaban. Adapun
penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4.
Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu
pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan ditentukan sebagai berikut:
Tabel 1.
Kategori Mutu Pelayanan
Norma Skor
No. Mutu Pelayanan Skala 100 Skala 1-4
1. A (Sangat Baik) 81,26 - 100,00 3,26 - 4,00
2. B (Baik) 62,51 - 81,25 2,51 - 3,25
3. C (Kurang Baik) 43,76 - 62,50 1,76 - 2,50
4. D (Tidak Baik) 25,00 - 43,75 1,00 - 1,75
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
BAB III
PROFIL RESPONDEN
A. Umur
Tabel 2
Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas
responden pada penelitian ini berumur 30-39 tahun (46.88%).
B. Jenis Kelamin
Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin
Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas
responden pada penelitian ini berjenis kelamin Perempuan sebanyak 68 orang
(53.13%).
Responden Menurut Karakteristik Umur
No Umur Frekuensi %
1 <20 0 0
2 20-29 15 11.72
3 30-39 60 46.88
4 40-49 28 21.88 5 >49 25 19.53
6
Tidak
mencantumkan
Usia
0 0
Jumlah 128 100
No Jenis Kelamin Frekuensi %
1 Laki-laki 60 46.88
2 Perempuan 68 53.13
3 Tidak
mencantumkan
Jenis Kelamin
Jumlah 128 100
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
C. Pendidikan Terakhir
Tabel 4
Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas
responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir S2 sebanyak 64 orang
(50%).
D. Pekerjaan Utama
Tabel 5
Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas
responden pada penelitian ini berpekerjaan Advokat sebanyak 104 orang
(81.25%).
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir
Pendidikan
Terakhir
No Frekuensi %
1 SLTA 1 0.78
2 S1 63 49.22 3 S2 64 50.00
4 S3 0 0
5
Tidak
mencantumkan
pendidikan
terakhir
0 0
Jumlah 128 100
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama
No Pekerjaan Utama Frekuensi %
1 Dosen 14 10.94
2 Advokat
104 81.25
3 Hakim Ad Hoc 6 4.69
4 ASN/PNS 0 0
5 TNI/POLRI 0 0
6 Pegawai Swasta 0 0 7 Lainnya 4 3.13
8 Tidak
mencantumkan
Pekerjaan
0 0
Jumlah 128 100
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
BAB IV
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 128 bendel
angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Tinggi Medan dan
hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Tinggi Medan sebesar 86.98% berada
pada kategori "SANGAT BAIK” (pada interval 81.26 s/d 100.00). Adapun capaian
yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Tinggi Medan yang telah ditetapkan
sebesar 81 % Hasil tersebut berada di atas sasaran mutu yang ditetapkan
Pengadilan Tinggi Medan.
Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis
selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang
lingkup tersebut.
Tabel 6
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
Rata-rata
Skor
No. Ruang Lingkup Kategori Peringkat
1. Persyaratan 3.44 Sangat Baik 7
2. Prosedur 3.41 Sangat Baik 8
3. Waktu Pelayanan 3.44 Sangat Baik 6
4. Informasi Pelayanan 3.46 Sangat Baik 4
5. Keberadaan Petugas 3.55 Sangat Baik 3
6. Kompetensi Pelaksana 3.45 Sangat Baik 5
7. Perilaku Pelaksana 3.41 Sangat Baik 9
8. Sarana dan Prasarana 3.55 Sangat Baik 2
9. Sarana Pengaduan
3.60 Sangat Baik 1
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
A. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis
diperoleh rata-rata skor sebesar 3.44 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00
kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna
layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat baik.
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan
pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Persyaratan
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dalam % dapat disajikan dalam grafis
berikut ini :
Gambar 1.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Persyaratan
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Series A
Series B
Series C
Series D
Jawaban Skor Frekuensi
F % 1. Sangat Mudah 4 56 43.75
2. Mudah 3 72 56.25 3. Kurang Mudah 2 0 0 4. Tidak Mudah 1 0 0
Jumlah 128 100
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
B. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata
skor sebesar 3.41 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT
BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan,
ruang lingkup prosedur berada pada kategori sangat baik.
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan
pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 8
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Prosedur
Berdasarkan Tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis seperti di bawah
ini :
Gambar 2.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Prosedur
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Category 1
Series A
Series B
Series C
Series D
No. Jawaban Skor Frekuensi
F % 1. Sangat Baik 4 53 41.40
2. Baik 3 75 58.59 3. Cukup Baik 2 0 0 4. Tidak Baik 1 0 0
Jumlah 128 100
Sangat Baik
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
C. Waktu Pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil
analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3.44 berada pada interval skor 3.26 s/d
4.00 kategori "SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat
pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada
kategori sangat baik.
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan
pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup : Waktu Pelayanan
No Jawaban Skor
Frekuensi
F %
1 Sangat Cepat 4 57 44.53
2 Cepat 3 70 54.68
3 Cukup Cepat 2 1 0.78
4 Lambat 1
Jumlah 128 100
Berdasarkan Tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis seperti di
bawah ini :
Gambar 3.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan
0
20
40
60
80
Category 1
Series A
Series B
Series C
Series D
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
D. Informasi Pelayanan
Informasi Pelayanan adalah Informasi yang diberikan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.
Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.46 berada pada interval skor
3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat
pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup informasi pelayanan berada pada
kategori baik.
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan
pengadilan, ruang lingkup informasi pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Informasi pelayanan
Berdasarkan Tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.
Gambar 4.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Informasi pelayanan
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Category 1
Series A
Series B
Series C
Series D
No. Jawaban Skor Frekuensi
F % 1. Sangat Mudah 4 60 46.87 2. Mudah 3 67 52.34 3. Cukup Mudah 2 1 0.78 4. Sulit 1 0 0
Jumlah 128 100
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
E. Keberadaan Petugas Pelayanan
Keberadaan petugas pelayanan adalah keberadaan petugas dalam
memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.. Dari
hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.55 berada pada interval skor 3.26
s/d 4.00 kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat
pengguna layanan pengadilan, keberadaan petugas pelayanan berada pada
kategori sangat baik.
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan
pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel
berikut ini.
Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Keberadaan Petugas Pelayanan
No Jawaban Skor
Frekuensi
f %
1 Sangat Memuaskan 4 71 55.46
2 Memuaskan 3 57 44.53
3 Cukup Memuaskan 2 0 0
4 Tidak Memuaskan 1 0 0
Jumlah 128 100
Berdasarkan Tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.
Gambar 5.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup : Keberadaan Petugas Pelayanan
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Category 1
Series A
Series B
Series C
Series D
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
F. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari
hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.45 berada pada interval skor 3.26
s/d 4.00 kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat
pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada
kategori sangat baik.
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan
pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 12
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.
Gambar 6.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Category 1
Series A
Series B
Series C
Series D
No. Jawaban Skor Frekuensi
F % 1. Sangat Mampu 4 58 45.31 2. Mampu 3 70 54.68
3. Kurang Mampu 2 0 0 4. Tidak Mampu 1 0 0
Jumlah 128 100
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
G. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.41 berada pada interval skor
3.26 s/d 4.00 kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat
pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada
kategori sangat baik.
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan
pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.
Gambar 7.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Category 1
Series A
Series B
Series C
Series D
No. Jawaban Skor Frekuensi
F % 1. Sangat Baik 4 52 40.62 2. Baik 3 76 59.37
3. Cukup Baik 2 0 0 4. Tidak Baik 1 0 0
Jumlah 128 100
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
H. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana adalah Media yang digunakan atau menjadi
tempat maupun penunjang pelaksana layanan. Dari hasil analisis diperoleh
Nilai skor adalah sebesar 1.5065 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00
katagori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat
pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana berada
pada katagori baik.
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasaan masyarakat pengguna layanan
pengadilan, ruang sarana dan prasarana disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 14.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup : Sarana dan Prasarana
No. Jawaban Skor Frekuensi
F % 1. Sangat Baik 4 44 29 2. Baik 3 84 55 3. Cukup Baik 2 20 15 4. Tidak Baik 1 2 1
Jumlah 150 100
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam
grafis berikut ini :
Gambar 9
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup : Sarana dan Prasarana
0
10
20
30
40
50
60
Category 1
Series A
Series B
Series C
Series D
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
I. Penangangan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penangan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis
diperoleh rerata skor adalah sebesar 3.48 berada pada interval skor 3.26 s/d
4.00 katagori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat
pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran
dan masukan berada pada katagori sangat baik.
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasaan masyarakat pengguna
layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan
masukan disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 14.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
No. Jawaban Skor Frekuensi
F % 1. Sangat Baik 4 78 60.93 2. Baik 3 49 38.28
3. Cukup Baik 2 1 0.78 4. Tidak Baik 1 0 0
Jumlah 128 100
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.
Gambar 9
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Tinggi Medan
Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
J. Hasil Survei Kualitatif
Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Category 1
Series A
Series B
Series C
Series D
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebarkan. Saran-saran
perbaikan Pengadilan Tinggi Medan, yang diusulkan responden,
antara lain:
1. Apa yang sudah ada untuk dapat di pertahankan dan lebih di tingkatkan lagi
2. Jaga yang sudah baik, tingkatkan kinerja
3. Pertahankan yang sudah ada dengan harapan dapat di tingkatkan
4. Kinerja harus cepat, harus cepat tanggap, di sediakan minuman yang
menunggu lama.
5. Saran saya ruangan tunggu agar lebih nyaman. Petugas pegawai di
Pengadilan Tinggi Medan kinerja nya harus lebih di tingkatkan lagi dan
petugas informasi harus di tambah.
6. Alhamdullilah pegawai Pengadilan Tinggi Medan pelayanannya baik baik
sekali, ruangannya bersih
7. Untuk saat ini sudah baik
8. Diminta kepada petugas Pengadilan Tinggi Medan melaksanakan tugas
sesuai dengan ketentuan
9. Bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Medan agar mengingatkan para
bawahannya untuk tidak melakukan korupsi
10. Dimohon kepada pegawai Pengadilan Tinggi Medan agar melaksanakan
tugas sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku, jangan mau terpancing
dengan materi/disuap supaya tetap baik nama Pengadilan, tidak tercoreng,
sehingga di mata masyarakat baik.
11. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan di
harapkan agar pegawai atau petugas fokus terhadap masyarakat yang
membutuhkan pelayanan dalam menangani pengaduan dan mengutamakan
sikap kedisiplinan, bukan dengan sikap arogan.
12. Untuk ke depannya akan semakin baik dan lebih baik
13. Lebih ditingkatkan kinerjanya
14. Supaya tetap ditingkatkan lebih baik lagi
15. Motto di pertahankan dan di tingkatkan
16. Keterbukaan informasi dan transparan lebih baik lagi.
17. Rekayasa dan mafia atau sistem bisik bisik tertutup dan main mata bisa di
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
hindari
18. Agar SDM pegawai Pengadilan dapat di tingkatkan untuk kelancaran tugas
pelayanan masyarakat
19. Agar dilakukan pembinaan terhadap personil / staf untuk meningkatkan
upaya pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan.
20. Lembaga Tinggi Medan sudah bagus dalam pelayanan terhadap
masyarakat.
21. Pelayanan sudah baik, konflik masyarakat sudah terkurang, agar
dipertahankan dan ditingkatkan
22. Dimohon kepada para pegawai Pengadilan Tinggi Medan agar
melaksanakan tugas – tugasnya sesuai “SOP” tidak neko – neko ataupun
mempersulit masyarakat yang berurusan dengan Pengadilan Tinggi
23. Agar dapat meningkatkan lagi upaya pelayanan terhadap masyarakat
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan
bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di
Pengadilan Tinggi Medan sebesar 86.98 dan berada pada kategori SANGAT
BAIK. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:
1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan berada pada kategori
SANGAT BAIK
2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan berada pada kategori
kurang SANGAT BAIK
3. Waktu pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori SANGAT BAIK
4. Informasi pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori SANGAT
BAIK
5. Keberadaan Petugas Pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori
SANGAT BAIK
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori
SANGAT BAIK
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori
SANGAT BAIK
8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Medan pada kategori ASNGAT
BAIK
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Tinggi Medan
pada kategori SANGAT BAIK.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di
Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh
kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan, kemudian disusul Sarana dan Prasarana,
Keberadaan Petugas Pelayanan, Informasi pelayanan, Kompetensi Pelaksana
Pelayanan, Waktu pelayanan, Persyaratan, Prosedur Pelayanan, dan Perilaku
Pelaksana.
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
B. Rekomendasi
Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Medan,
hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Prosedur
pelayanan dan Perilaku Pelaksana. Berdasarkan hasil survei ini, kedua ruang
lingkup tersebut berada pada kategori sangat baik dan berada diurutan peringkat
terakhir dari ruang lingkup yang lain.
Adapun rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan
responden, sebagai berikut:
1. Untuk Hakim dan Panitera Pengganti :
- Penyelesaian perkara tepat waktu
- Tepati jadwal / materi persidangan
2. Untuk Bagian Umum dan Keuangan :
- Perbaikan layanan meja informasi
- Petugas di layanan informasi harus lebih ramah
3. Untuk Bagian Perdata :
- Untuk penentuan biaya perkara agar lebih transparan
- Untuk biaya adm dibuat standar minimal dan maksimal
- Petugas harus lebih ramah.
4. Untuk Bagian Hukum :
- Perbaikan layanan pengaduan, sarana dan masukan.
5. Untuk bagian Pidana :
- Untuk lebih mengawasi dan menjaga kekondusifan ruang sidang
- Petugas harus lebih ramah.
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
RUJUKAN:
Keputusan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.
Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar
Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset. Yogyakarta.
Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset Yogyakarta.
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
LAMPIRAN-
LAMPIRAN
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
Nomor Kuesioner (diisi oleh petugas)
DAFTAR PERTANYAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN TINGGI MEDAN
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Medan
Selamat Siang, Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini
bapak/ibu/sdr/sdri terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.
Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan), untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap bapak/ibu/sdr/sdri.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan bapak/ibu/sdr/sdri untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.
Medan, Januari 2020
Tim Survei
PENGADILAN TINGGI MEDAN Jalan Ngumban Surbakti No. 38 A Medan 20132 Telp. (061) - 88360055, Fax. (061) - 88360056
e-mail : [email protected]
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama : ....................................... (boleh Inisial atau tidak diisi)
2. Instansi : ......................................................................................
3. Umur : ………… tahun
4. Jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak Sekolah 5.Diploma (D1/D2/D3/D4)
2. SD 6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
4. SLTA
6. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri 6. Pedagang
3. Pegawai Swasta 7. Pelajar/Mahasiswa
4. Wiraswasta/Usahawan 8. Lainnya:
..........................
PETUNJUK :
1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan bapak/ibu/sdr/sdri yang sebenarnya,
karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap
bpk/ibu/sdr/sdri, dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner, bapak/ibu/sdr/sdri cukup memberi tanda silang
(X) atau lingkaran pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat
bapak/ibu/sdr/sdri.
No
Ruang Lingkup
Pertanyaan
Jawaban
1. Persyaratan Bagaimana persyaratan yang harus
dipenuhi dalam pengurusan
pelayanan, baik persyaratan teknis
maupun administratif di Pengadilan
Tinggi Medan?
a. Sangat Mudah
b. Mudah
c. Cukup Mudah
d. Sulit
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
2. Prosedur Menurut bpk/ ibu/ sdr / sdri
bagaimana prosedur/tata cara
pelayanan, termasuk pengaduan di
Pengadilan Tinggi Medan?
a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Tidak Baik
3. Waktu
Pelayanan
Bagaimana jangka waktu pelayanan
yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap
jenis pelayanan di Pengadilan Tinggi
Medan.
a. Sangat Cepat
b. Cepat
c. Cukup Cepat
d. Lambat/ Lama
No
.
Ruang Lingkup
Pertanyaan
Jawaban
4. Informasi
pelayanan
Menurut bpk/ ibu/ sdr / sdri,
bagaimana biaya yang dikenakan
kepada penerima layanan dalam
upaya hukum banding perkara
perdata di Pengadilan Tinggi
Medan?
a. Sangat Murah
b. Murah
c. Cukup Murah
d. Mahal
5. Produk
Spesifikasi Jenis
Pelayanan
Menurut bpk / ibu / sdr / sdri,
bagaimana hasil pelayanan yang
diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah
ditetapkan di Pengadilan Tinggi
Medan?
a.Sangat memuasakan
b. Memuaskan
c. Cukup Memuaskan
d. Tidak Memuaskan
6. Kompetensi
Pelaksana
Menurut bpk/ ibu/ sdr / sdri,
bagaimana
kemampuan(pengetahuan,keahlia
n,keterampilandanPengalaman)
para pegawai/petugas di
Pengadilan Tinggi Medan?
a. Tidak Mampu
b. Kurang Mampu
c. Mampu
d. Sangat Mampu
IKM Pengguna Layanan Pengadilan
7. Perilaku
Pelaksana
Bagaimana sikap petugas/pegawai
di Pengadilan Tinggi Medan dalam
memberikan pelayanan?
a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Tidak Baik
8. Maklumat
Pelayanan
Menurut bpk/ ibu/ sdr / sdri,
bagaimana tentang pernyataan
kesanggupan dan kewajiban dari
para petugas/pegawai di
Pengadilan Tinggi Medan dalam
memberikan pelayanan sesuai
dengan Standar Pelayanan?
a. Sangat Memuasakan
b. Memuaskan
c. Cukup Memuaskan
d. Tidak Memuaskan
9. Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Menurut bpk/ ibu/ sdr /
sdri,bagaimanapenanganan
pegaduan, saran dan masukan,
serta tindak lanjutnya di
Pengadilan Tinggi Medan?
a. Sangat Baik
b. Baik
c. Cukup Baik
d. Tidak Baik
10. Sarana dan
Prasarana
Menurut bpk / ibu / sdr / sdri,
bagaimana kondisi sarana dan
prasarana di Pengadilan Tinggi
Medan?
a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Tidak Baik
Selanjutnya, mohon bpk/ ibu/ sdr / sdri dapat memberikan saran-saran
perbaikan, agar Pengadilan Tinggi Medan bisa meningkatkan kualitas
pelayanannya.
SARAN-SARAN PERBAIKAN:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN
SEMESTER II TAHUN 2019
DAFTAR ISI
BAB I .............................................................................................................. 1
PENDAHULUAN............................................................................................. 4
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 4
1.2. Maksud Dan Tujuan ................................................................................ 5
1.3. Landasan Hukum .................................................................................... 5
1.4. Rencana Kerja ........................................................................................ 6
BAB II ............................................................................................................. 8
METODOLOGI ................................................................................................ 8
2.1. Metode Penelitian ..................................................................................... 8
2.2. Populasi Dan Sampel ............................................................................... 8
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .......................................................... 8
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control ....................................... 9
2.5. Teknik Analisis Data ................................................................................. 9
2.6. Tahapan pelaksanaan ............................................................................ 10
BAB III .......................................................................................................... 11
INDEKS PERSEPSI KORUPSI..................................................................... 11
3.1. Profil responden .................................................................................... 11
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator .................................................... 12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada PENGADILAN TINGGI
MEDAN ......................................................................................................... 18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan ............................................................................ 19
BAB IV .......................................................................................................... 21
PENUTUP ..................................................................................................... 21
4.1. Kesimpulan ........................................................................................... 21
4.2. Rekomendasi ........................................................................................ 21
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan
Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi
Medan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.
Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55
Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada
Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi
Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan
disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu
parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.
Pengadilan Tinggi Medan merupakan satuan kerja yang
melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan
strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.
Pengadilan Tinggi Medan yang akan ditetapkan oleh Tim Persiapan
Penilaian Internal Pengadilan Tinggi Medan untuk menjadi lokasi
Pilot Project menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari
masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.
ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih
melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas
Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 4
dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar
tarif resmi yang telah ditetapkan.
1.2. Maksud Dan Tujuan
Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks
Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan ini adalah sebagai
referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi
dan nepotisme.
Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks
Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian
menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah
birokrasi bersih melayani.
1.3. Landasan Hukum
a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme.
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.
e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014.
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 5
g) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019.
1.4. Rencana Kerja
1.4.1. Persiapan
Sebelum melaksanakan Survei Indeks Persepsi korupsi
beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai
berikut.
- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara
mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM
yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
a. Kuesioner.
b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan
Data
a. Jumlah Responden.
b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.
1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data
- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah
ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan
penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya
dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner
kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur,
jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 6
dalam analisis obyektivitas responden.
1.4.3. Metode Survei
Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua
kali dalam satu tahun).
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 7
BAB II
METODOLOGI
2.1. Metode Penelitian
Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode
deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel
atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan
dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.
Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada
dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan
karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam
penelitian.
2.2. Populasi Dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan
layanan di Satuan Kerja PENGADILAN TINGGI MEDAN. Teknik
pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling.
Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan
Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang
yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis
Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan
penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang
sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data
penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi
Medan.
Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah
yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di
Pengadilan Tinggi Medan.
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 8
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control
Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang
dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa
wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada
rentang waktu satu bulan atau data minimal 150 responden.
Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang
dibekali dengan pelatihan.
Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Medan). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi
dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner,
meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden
benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung
jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.
2.5. Teknik Analisis Data
Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik
statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala
penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi
paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan
mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam
melayani.
Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka
absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi
korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap
tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada
kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang
digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata
setiap indikator.
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 9
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian
dikonversikan ke angka 0-100.
Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati
nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI
KORUPSI.
2.6. Tahapan pelaksanaan
Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa
tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan
sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk
Survei Indeks Persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan
di bawah ini:
Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 10
Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi
No Ruang lingkup
1 Manipulasi Peraturan
2 Penyalahgunaan Jabatan
3 Menjual Pengaruh
4 Transparansi Biaya
5 Transaksi Rahasia
6 Biaya Tambahan
7 Hadiah
8 Transparansi Pembayaran
9 Percaloan
10 Perbuatan Curang
Tabel 3
Nilai Persepsi
Nilai
Persepsi Nilai Interval
Nilai Interval
Konversi IPK Mutu Kinerja
1 1.00 – 1.75 25 - 43.75 1 Tidak bersih
dari korupsi
2 1.76 – 62.50 43.76 – 62.50 2 Kurang bersih
dari korupsi
3 2.51 – 3.25 62.51 – 81.25 3 Cukup bersih
dari korupsi
4 3.26 – 4.00 81.26 – 100.00 4 Bersih dari
korupsi
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 11
BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
3.1. Profil responden
3.1.1. Tingkat pendidikan responden
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran
bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di
Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Medan mayoritas
memiliki latar Dasar dan Menengah.
Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden
No. Pendidikan Jumlah Persentase
1 Tidak Sekolah 0 0
2 SD 0 0
3 SLP 0 0
4 SLTA 1 0.67
5 D3 1 0.67
6 S1 139 92.67
7 S2/S3 9 6
Jumlah 150 100
3.1.2. Pekerjaan responden
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa
sebesar 39,3% responden pengguna layanan Satuan Kerja
pada Pengadilan Tinggi Medan mememiliki pekerjaan
sebagai PNS, 10% TNI/Polri dan lainnya sebesar 50,66%
adalah swasta.
Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden
No. Pekerjaan Frequency Percent (%)
1 PNS 0 0
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 12
2 TNI/Polri 0 0
3 Peg. Swasta 4 2.67
4 Wiraswasta 3 2
5 Petani/Nelayan 0 0
6 Pedagang 0 0
7 Pelajar/Mhs. 0 0
8 Lainnya 143 95.33
Total 150 100
3.1.3. Kelompok usia responden
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan
kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna
layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada
usia antara 41 tahun s/d 50 tahun. Bagi kelompok usia di
atas 61 tahun, jumlah responden semakin mengecil,
demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.
Tabel 7.
Usia responden
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada
index 3,74
No. Umur Jumlah Persentase
1 21 - 30 10 6.66
2 31 - 40 43 28.66
3 41 - 50 44 29.33
4 51 - 60 45 30
5 >61 8 5.33
Jumlah 150 100
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 13
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan bersih dari manipulasi peraturan.
Tabel 9.
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan
No. Nilai Indikator Frequency Percent (%)
1 1 0 0
2 2 12 8
3 3 21 14
4 4 117 78
Total 150 100
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi
responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini
menunjukkan hasil pada index 3,81
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan bersih dari penyalahgunaan
jabatan..
Tabel 10.
Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan
No. Nilai
Indikator Frequency Percent (%)
1 1 0 0
2 2 0 0
3 3 28 18.67
4 4 122 81.33
Total 150 100
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 14
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index
3,81
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan sangat tidak menjual pengaruh.
Tabel 11.
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh
No. Nilai Indikator Frequency Percent
(%)
1 1 0 0
2 2 0 0
3 3 28 18.67
4 4 122 81.33
Total 150 100
3.2.4. Indikator Transparansi Biaya
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi
responden pada indikator Transparansi Biaya ini
menunjukkan hasil pada index 3,68
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan sangat transparan dalam
pengelolaan biaya.
Tabel 12.
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya
No. Nilai
Indikator Frequency
Percent (%)
1 1 0
2 2 13 8.67
3 3 22 14.7
4 4 115 76.7
Total 150 100,0
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 15
3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada
index 3,67
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
PENGADILAN TINGGI MEDAN sangat melindungi
kerahasiaan pelanggan.
Tabel 13.
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia
No. Nilai Indikator Frequency Percent (%)
1 1 0 0
2 2 8 5.33
3 3 33 22
4 4 109 72.7
Total 150 100
3.2.6. Indikator Biaya Tambahan
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index
3,63
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan sangat menghindari dari
tambahan biaya.
Tabel 14.
Indeks pada Indikator Tambahan Biaya
No. Nilai Indikator Frequency Percent (%)
1 1 0 0
2 2 12 8
3 3 31 20.67
4 4 107 71.33
Total 150 100
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 16
3.2.7. Indikator Hadiah
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,64.
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan sangat menghindari dari
pemberian hadiah.
Tabel 15.
Indeks pada indikator Hadiah
No. Nilai Indikator Frequency Percent (%)
1 1 0 0
2 2 13 8.66
3 3 27 18
4 4 110 73.33
Total 150 100,0
3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi
responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini
menunjukkan hasil pada index 3,8.
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan sangat transparan dalam
pembayaran.
Tabel 16.
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran
No. Nilai Indikator Frequency Percent (%)
1 1 0 0
2 2 0 0
3 3 30 20
4 4 120 80
Total 150 100,0
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 17
3.2.9. Indikator Percaloan
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,89.
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan bersih dari tindakan Percaloan.
Tabel 17.
Indeks pada Indikator Percaloan
No. Nilai Indikator Frequency Percent (%)
1 1 0 0
2 2 0 0
3 3 16 10.7
4 4 134 89.3
Total 150 100
3.2.10. Indikator Perbuatan Curang
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada
index 3,71.
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan
Tabel 18.
Indeks pada indikator Perbuatan Curang
No. Nilai Indikator Frequency Percent (%)
1 1 0 0
2 2 0 0
3 3 32 21.33
4 4 118 78.67
Total 150 100,0
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 18
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi
Medan
Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks
Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Medan sebesar
3,74.
Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan
Parameter K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10
Jumlah Nilai Unsur 555 572 572 552 551 545 547 570 584 568
Nilai Unsur Rata2 (NRR) 3.7 3.81 3.81 3.68 3.67 3.63 3.64 3.8 3.89 3.78
Nilai Unsur Rata2 Tertimbang
0.37 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.38 0.39 0.37
Jumlah Nilai UNSUR Rata2 Tertimbang
3,744
Nilai Dasar
25
IKM Unit Pelayanan
93,6
Indeks 3,744 tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di
bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja
unit pelayanan Bersih Dari Korupsi. Nilai interval konversi Indeks
Persepsi Korupsi berada pada angka 4.
Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Medan
NILAI
PERSEPSI
NILAI
INTERVAL
NILAI INTERVAL
KONVERSI IPK MUTU KINERJA
1 1.00 – 1.75 25 - 43.75 1 Tidak bersih
dari korupsi
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 19
2 1.76 – 62.50 43.76 – 62.50 2 Kurang bersih
dari korupsi
3 2.51 – 3.25 62.51 – 81.25 3 Cukup bersih
dari korupsi
4 3.26 – 4.00 81.26 – 100.00 4 Bersih dari
korupsi
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja
pada Pengadilan Tinggi Medan
Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei
yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden
berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan
meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan
Tinggi Medan.
Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :
Tabel 21.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Medan
No Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja
pada Pengadilan Tinggi Medan
1 Petugas memberikan pelayanan selalu meningkatkan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
2 Petugas dalam memberikan layanan pengadilan secara
cepat dan mudah diberikan tanpa meminta imbalan
tertentu dari pihak manapun.
3 Petugas harus selalu menolak jika ada pihak yang ingin
menghubungi dalam hal pelayanan dengan harapan agar
pelayanan diberikan dengan melanggar prosedur.
dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang
akan membantu dalam pengurusan surat/berkas
perkara?
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 20
4 Pengadilan Tinggi Medan harus trasparan dalam
memberikan informasi tentang tarisif pelayanan melalui
berbagai media seperti papan pengumuman dan website.
5 Pengadilan Tinggi Medan harus berusaha terus menerus
melalui sosialisasi baik internal maupun eksternal
untuk menjauhi praktek KKN dan percaloan.
Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 21
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dari hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan
Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Medan diperoleh informasi bahwa
pada Pengadilan Tinggi Medan memiliki Indeks Persepsi Korupsi
atau masuk pada kategori.
Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10
indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:
1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,7
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,81
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,81
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,68
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,67
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,63
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,64
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,8
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,89
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,78
4.2. Rekomendasi
Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap
pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2019
tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki
indeks di atas 3,75 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi
Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan
bahwa indikator biaya tambahan 3,63 memiliki indeks paling rendah
diantara indikator lainnya.