laporanakuntabilitaskinerja - lpmpjabar.go.id · 11. ikk.11. persentase sma yang telah disupervisi...
TRANSCRIPT
Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
lpmp jawa barat
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Laporan kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat Tahun
2018 menyajikan tingkat pencapaian dua Sasaran Strategis atau Sasaran Kegiatan
dengan 14 Indikator Kinerja sasaran Kegiatan (IKK 1 – 12 adalah Penjaminan Mutu
Pendidikan, dan IKK 13 dan 14 pada Tata kelola Lembaga) sebagaimana ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018. Uraian tingkat ketercapaian dan
ketidakcapaian indikator lebih detail diuraikan pada Bab III.
Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.
1. IKK.1. SD yang telah dipetakan mutunya, target 100%, realisasinya adalah
99,23%
2. IKK.2. SD yang meningkat indeks efektivitasnya, target 75%, realisasinya
adalah 79,57%
3. IKK.3. SMP yang telah dipetakan mutunya, target 100%, realisasinya adalah
96,15%
4. IKK.4. SMP yang meningkat indeks efektivitasnya, target 80%, realisasinya
adalah 70,11%
5. IKK.5. SMA yang telah dipetakan mutunya, target 100%, realisasinya adalah
96,78%
6. IKK.6. SMA yang meningkat indeks efektivitasnya, target 80%, realisasinya
adalah 75,67%
7. IKK.7. SMK yang telah dipetakan mutunya, target 90%, realisasinya adalah
93,64%
8. IKK.8. SMK yang meningkat indeks efektivitasnya, target 70%, realisasinya
adalah 59,34%
9. IKK.9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian
SNP, target 60%, realisasinya adalah 100 %
10. IKK.10. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam
pencapaian SNP, target 60%, realisasinya adalah 100 %
11. IKK.11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam
pencapaian SNP, target 60%, realisasinya adalah 100 %
12. IKK.12. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam
pencapaian SNP, target 60%, realisasinya adalah 100 %
13. IKK.13. Pesentase Data pendidikan dasar dan menengah akurat,
berkelanjutan, dan terbarukan, target 92%, realisasinya melebihi 92%.
14. IKK.14. Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat pada tahun 2018, target 78, realisasinya
adalah 70,14.
Sehingga bisa terlihat seperti grafik di bawah ini :
Grafik Capaian Kinerja, dan Tren Capaian dari Tahun-tahun Sebelumnya
LPMP Jawa Barat
10
0 75
10
0 80
10
0 80
90 7
0 60
60
60
60
92 7
8
99
,23 79
,57
96
,15 7
0,1
1
96
,78 7
5,6
7
93
,64
59
,34
10
0
10
0
10
0
10
0 92 7
0,1
4
0
20
40
60
80
100
120
IKK 1 IKK 2 IKK 3 IKK 4 IKK 5 IKK 6 IKK 7 IKK 8 IKK 9 IKK 10 IKK 11 IKK 12 IKK 13 IKK 14
Capaian IKK
Target Realisasi
Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target
antara lain:
1. Tidak terpenuhinya jumlah peserta kegiatan, dibandingkan dengan jumlah
peserta yang di tetapkan dikarenakan ada beberapa peserta yang mengikuti
kegiatan lain yang waktunya bersamaan
2. Tidak tercapainya pemetaan mutu pendidikan untuk jenjang SD, SMP dan SMA
sampai 100% dikarenakan ada beberapa sekolah yang sudah tidak beroperasi
dan mengalami penggabungan serta ada sekolah yang baru berdiri.
3. Data Raport Mutu Sekolah yang jenjang SMP, SMA dan SMK yang belum
mencapai target yang diharapkan
Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan
dilakukan ke depan antara lain :
1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan atau pihak terkait
dalam melakukan kegiatan sehingga kehadiran peserta bisa di optimalkan.
2. Melakukan koordinasi yang optimal dengan dinas pendidikan khususnya para
pengawas sekolah dalam pemutakhiran dan pengiriman data sekolah melalui
aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP)
3. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Satgas Pusat SPMP agar data
pemetaan mutu bisa di analisis secepatnya sehingga tidak menghambat
analisis yang akan dilakukan oleh LPMP Jawa Barat.
4. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada di internal LPMP Jawa Barat dalam
mewujudkan sistem akuntabilitas lintas seksi/subbag/urusan.
76,28 76,86
88,6
40
60
80
100
2016 2017 2018
Trend IKK per Tahun
i
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Penjaminan Mutu PendidikanJawa Barat (LPMP Jawa Barat) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2018 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis atau sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018. LPMP Jawa Barat pada tahun 2018 menetapkan dua sasaran kerja , dan 14 indikator kinerja. Secara umum LPMP Jawa Barat telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya ; 1. Ada beberapa kegiatan di mana jumlah peserta kegiatan tidak terpenuhi,
dibandingkan dengan jumlah peserta yang di rencanakan. 2. Tidak tercapainya pemetaan mutu pendidikan untuk jenjang SD, SMP dan
SMA sampai 100% dikarenakan ada beberapa sekolah yang sudah tidak beroperasi dan mengalami penggabungan serta ada sekolah yang baru berdiri.
3. Data Raport Mutu Sekolah yang jenjang SMP, SMA dan SMK yang belum mencapai target yang diharapkan.
Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LPMP Jawa Barat pada tahun 2018. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan
ii
program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya sampaikan ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja LPMP Jawa Barat pada tahun 2018.
Bandung Barat, 10 Januari 2018 Kepala LPMP Jawa Barat, Ibno Subandi R, SH, MM NIP. 196410141992031003
iii
Kata Pengantar ......................................................... i Daftar Isi ......................................................... iii Daftar Tabel ......................................................... iv Daftar Grafik ......................................................... vi Daftar Gambar ......................................................... ix Daftar Singkatan ......................................................... x BAB I Pendahuluan ......................................................... 1 A. Gambaran Umum ......................................................... 1 B. Dasar Hukum ......................................................... 3 C. Tugas dan Fungsi serta Struktur
Organisasi .........................................................
4 D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan ......................................................... 7
BAB II Perencanaan Kinerja ......................................................... 10 A. Visi dan Misi LPMP Jawa Barat ......................................................... 10 B. Perjanjian Kinerja LPMP Jawa
Barat .........................................................
12 C. Rencana Aksi Pelaksanaan
Perjanjian Kinerja .........................................................
20
BAB III Akuntabilitas Kinerja ......................................................... 26 A. Capaian Kinerja LPMP Jawa
Barat .........................................................
26 B. Realisasi Anggaran ......................................................... 103
BAB IV Penutup ......................................................... 107 Lampiran-Lampiran:
Dokumen Perjanjian Kinerja Lembaga Tahun 2017
Dokumen Pengukuran Kinerja
iv
1.1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan .........................................................
6
1.2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan .........................................................
7
2.1. Tujuan Strategis LPMP Jawa Barat .........................................................
11
2.2. IKK LPMP Jawa Barat ......................................................... 11 2.3. Pentahapan Rencana
Strategis LPMP Jawa Barat 2015-2019 .........................................................
13 2.4. Perjanjian Kinerja LPMP
Jawa Barat Tahun 2018 .........................................................
14 2.5. Perjanjian Kinerja LPMPJawa
Barat Tahun2 018 Revisi 1 .........................................................
17 2.6. Rencana Kinerja Tahunan
LPMP Jawa Barat .........................................................
21 3.1. Pengukuran Kinerja ......................................................... 37 3.2. Persentase Capaian Per
Kategori di Provinsi Jawa Barat Jenjang SD .........................................................
44 3.3. Capaian 8 SNP Jenjang SD
Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018 .........................................................
45 3.4. Capaian Per Kategori di
Provinsi Jawa Barat Jenjang SMP .........................................................
49 3.5. Capaian 8 SNP Jenjang SMP
Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018 .........................................................
51 3.6. Capaian per Kategori di
Provinsi Jawa Barat Jenjang SMA .........................................................
54 3.7. Capaian 8 SNP Jenjang SMA
Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018
.........................................................
55
v
3.8. Capaian Per Kategori di ProvinsI Jawa Barat Jenjang SMK .........................................................
59 3.9. Capaian 8 SNP Jenjang SMK
Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018 .........................................................
60 3.10. Jumlah Sekolah yang
Dibimtek dan Didampingi dalam Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2015 s.d. 2018 .........................................................
65 3.11. Perbandingan Jumlah Data
Sekolah Tahun 2017 dan Tahun 2018 .........................................................
92 3.12. Data Pendidik dan Tenaga
Pendidikan di Jawa Barat .........................................................
94 3.13. Rekap Data Peserta Didik
Tahun 2017 dan Tahun 2018 di Jawa Barat .........................................................
97 3.14. Approval Pengajuan NUPTK
Tahun 2017 dan Tahun 2018 .........................................................
98 3.15. Alokasi Anggaran LPMP
Jawa Barat Tahun 2018 .........................................................
105
vi
3.1. Persentase SD yang Dipetakan Mutu Pendidikannya .........................................................
28
3.2. Indeks Efektifitas SD menuju SNP 4 .........................................................
29
3.3. Persentase SMP yang Dipetakan Mutu Pendidikannya .........................................................
29
3.4. Indeks Efektifitas SMP menuju SNP 4 .........................................................
30
3.5. Persentase SMA yang Dipetakan Mutu Pendidikannya .........................................................
31
3.6. Indeks Efektifitas SMA menuju SNP 4 .........................................................
31
3.7. Persentase SMK yang Dipetakan Mutu Pendidikannya .........................................................
32
3.8. Indeks Efektifitas SMK menuju SNP 4 .........................................................
33
3.9. Persentase SD yang Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP .........................................................
34 3.10. Persentase SMP yang
Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP .........................................................
34 3.11. Persentase SMA yang
Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP .........................................................
35 3.12. Persentase SMK yang
Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP .........................................................
36 3.13. Target Nilai SAKIP LPMP Jawa
Barat .........................................................
36 3.14. Capaian 8 SNP Jenjang SD
Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018 .........................................................
45 3.15. Capaian Per Kategori di Provinsi
Jawa Barat Jenjang SMP .........................................................
50
vii
3.16. Capaian 8 SNP Jenjang SMA Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018
.........................................................
56 3.17. Capaian 8 SNP Jenjang SMK
Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018 .........................................................
61 3.18. Sekolah Pelaksana Kurikulum
2013 .........................................................
66 3.19. Aspek Kegiatan Pembelajaran
Jenjang SD .........................................................
68 3.20. Aspek Kegiatan Telaah RPP
Jenjang SD .........................................................
69 3.21. Aspek Kegiatan Pembelajaran
Jenjang SMP .........................................................
77 3.22. Aspek Kegiatan Telaah RPP
Jenjang SMP .........................................................
78 3.23. Aspek Kegiatan Pembelajaran
Jenjang SMA .........................................................
83 3.24. Aspek Kegiatan Telaah RPP
Jenjang SMA .........................................................
84 3.25. Aspek Kegiatan Pembelajaran
Jenjang SMK .........................................................
89 3.26. Aspek Kegiatan Telaah RPP
Jenjang SMK .........................................................
90 3.27. Perbandingan Jumlah Sekolah
Negeri dan Swasta Pada Tahun 2017 dan 2018 .........................................................
92 3.28. Penerapan Kurikulum di Satuan
Pendidikan Pada Tahun 2017 dan 2018 .........................................................
93 3.29. Data Akreditasi Tahun 2017 dan
2018 .........................................................
94 3.30. Data Guru Berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan di Tahun 2017 .........................................................
96 3.31. Data Guru Berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan di Tahun 2018 .........................................................
96 3.32. Data Peserta Didik Tahun 2017
dan Tahun 2018 di Jawa Barat .........................................................
98 3.33. Persentase Alokasi Anggaran
LPMP Jawa Barat Tahun 2018 .........................................................
104
viii
3.34. Daya Serap Anggaran LPMP Jawa Barat .........................................................
106
4.1. Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan .........................................................
107
ix
1.1. Susunan Organisasi LPMP Jawa Barat .........................................................
5
3.1. Dokumentasi Bimtek Dapodik Tingkat Propinsi .........................................................
43
3.2. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pengawas .........................................................
48
3.3. Dokumentasi Pendampingan Sekolah Model .........................................................
65
3.4. Dokumentasi Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 .........................................................
72 3.5. Dokumentasi Bimbingan
Teknis SPMI (Sekolah Model) .........................................................
75 3.6. Dokumentasi Asistensi
Bantuan Pemerintah .........................................................
91 3.7. Dokumentasi Workshop
Penyusunan Program LPMP Jawa Barat .........................................................
100 3.8. Dokumentasi Pendampingan
Tata Kelola Dalam Rangka Pembahasan dan Persiapan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2019 .........................................................
101 3.9. Dokumentasi Rakor
Penyusunan Renstra LPMP Jawa Barat .........................................................
101 3.10. Dokumentasi Workshop
Penyusunan CaLK dan LAKIP .........................................................
102 3.11. Dokumentasi Penilaian
SAKIP oleh TIM Evaluasi SAKIP LPMP Jawa Barat .........................................................
103
x
Kemdikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud RI : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia
Renstra : Rencana Strategik
Dapodik : Data Pokok Pendidikan
LAKIP : Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IKK : Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen : Direktorat Jenderal
Dikdasmen : Pendidikan Dasar dan Menengah
BNSP : Badan Standar Nasional Pendidikan
UPT Pusat : Unit Pelaksana Teknis Pusat
LPMP : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
PMS : Pemetaan Mutu dan Supervisi
FPMP : Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
SI : Sistem Informasi
SNP : Standar Nasional Pendidikan
SD : Sekolah Dasar
SDR : Sekolah Dasar Rujukan
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
Monev : Monitoring dan Evaluasi
Bimtek : Bimbingan Teknis
IHT : Inhouse Training
SPMP : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
Aplikasi PMP : Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan
1
A. Gambaran Umum
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Selain itu, Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mendukung terwujudnya pendidikan
yang bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka
pemerintah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang
berkedudukan di setiap Provinsi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
LembagaPenjaminanMutuPendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan
demikian, LPMP merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
LPMP memiliki sejarah panjang dan pada periode pemerintahan yang berbeda,
berada di bawah naungan Eselon I yang berbeda pula. Balai Penataran Guru
Bandung pada awal berdirinya diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0116/O/1977 tanggal 23 April 1977
tentang Tata Kerja Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional. Selanjutnya
melalui Keputusan Mendikbud Nomor 0181/O/1979 tanggal 20 Agustus 1979
Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional diubah menjadi Balai Penataran
Guru. Struktur organisasi BPG saat itu diatur menurut Keputusan Mendikbud
2
Nomor 0203/O/1978 tanggal 23 Juli 1978, yang susunan organisasinya belum
mencerminkan lembaga penataran karena belum tampak adanya tenaga
fungsional. Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi dan peranan BPG Bandung
semakin meningkat setelah terbit Keputusan Mendikbud Nomor 024/O/1991
tenggal 2 Mei 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran
Guru yang didalamnya memuat pula jabatan struktural dan fungsionalnya dalam
BPG.
Selanjutnya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003
sebagai lembaga yang bertujuan agar pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat sesuai
dengan standar, norma, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat dibentuk
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 07 tahun 2007. Sebelum
keputusan tersebut terbit bernama Balai Penataran Guru (BPG) Bandung dan
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat (LPMP) Jawa Barat. Secara
geografis LPMP Jawa Barat berlokasi di Jl. Raya Batujajar Km. 2 No. 90 Padalarang
- Bandung Barat dengan areal tanah seluas 25.480 m2.
Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap
peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan
Nasional melakukan restrukturisasi dan refungsionalisasi BPG Bandung dan
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat menjadi Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan Jawa Barat. Pembentukan LPMP Jawa Barat ini bertujuan agar
pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat sesuai dengan standar, norma, kriteria dan
prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di bawah
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.Tugas sebagai lembaga penjaminan mutu
pendidikan mulai terlihat nyata ketika LPMP berada di bawah Badan
3
Pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Penjaminan
Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) pada periode Pemerintahan 2010 – 2014.
Keberadaan LPMP pada tahun 2015 berubah menjadi UPT yang berada di bawah
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dimana peran LPMP Jawa
Barat semakin dipertegas untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar
dan pendidikan menengah di ProvinsiJawa Barat.
Dalam pelaksanaan tugasnya, LPMP Jawa Barat harus menyusun dan menyajikan
laporan kinerja sebagai salah satubentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 ayat
(1),LPMP Jawa Barat wajib menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan kinerja
atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah
dialokasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
B. Dasar Hukum
Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
PemerintahPermendikbud No.11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP);
4
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2018
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2018
tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,
Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa
Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Jawa Barat Nomor SP DIPA- 023.03.2.419517/2018, tanggal 5 Desember
2017.
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan
Permendikbud No. 14 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), menyatakan bahwa LPMP memiliki
tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di
Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam
melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:
1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar
dan pendidikan menengah;
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam
pencapaian standar nasional pendidikan;
5
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar
dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pelaksanaan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.
Menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
LPMP, susunan organisasi LPMP terdiri dari:
1. Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Seksi Sistem Informasi;
4. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
5. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berikut ini adalah struktur organisasi LPMP Jawa Barat sebagaimana yang yang
tercantum dalam Permendikbud No 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja LPMP.
Sumber : Permendikbud No 14 tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Kerja LPMP
Gambar 1.1. Susunan Organisasi LPMP Jawa Barat
6
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya LPMP Jawa Barat memiliki SDM
sebanyak 144 orang, yang terdiri dari Pejabat Struktural (Administrator
danPengawas) sejumlah 5 orang, Fungsional sejumlah 44 orang dan
Pelaksanasejumlah 95 orang. Pengelompokan berdasarkan pangkat, golongan
dan jenjang pendidikan dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 1.1.
Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Golongan Pangkat Jumlah
Pegawai
I/a Juru Muda 0
I/b Juru Muda Tk. I 0
I/c Juru 1
I/d Juru Tk. I 0
II/a Pengatur Muda 3
II/b Pengatur Muda Tk. I 1
II/c Pengatur 2
II/d Pengatur Tk. I 8
III/a Penata Muda 10
III/b Penata Muda Tk. I 24
III/c Penata 20
III/d Penata Tk. I 44
IV/a Pembina 20
IV/b Pembina Tk. I 5
IV/c Pembina Utama Muda 3
IV/d Pembina Utama Muda Tk. I 3
IV/e 0
Jumlah 144 Sumber : Data Kepegawaian LPMP Jawa Barat Bulan JuLi 2018
7
Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
SD/sederajat 0
SMP/sederajat 0
SMA/sederajat 20
D-1 0
D-2 0
D-3 4
D4/S-1 42
S-2 64
S-3 14
Tingkat Pendidikan 144 Sumber: Data Kepegawaian LPMP Jawa Barat Bulan Juli 2018
D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan
Permasalahan yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan penjaminan mutu
pendidikan di Provinsi Jawa Barat adalah Belum optimalnya sekolah dalam
mengirimkan data sekolah ke aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan sehingga
capaian pemetaan mutunya masih di bawah 80% pengiriman data sekolah,
Sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan kualitasnya masih belum
memenuhi SNP, begitu pula dengan komponen lain dalam pendidikan yang
masih jauh dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kualitas sumber daya
pendidikan di Jawa Barat masih belum memenuhi standar kompetensi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Berdasarkan hasil pemetaaan mutu
satuan pendidikan pada tahun 2017, rata-rata satuan pendidikan jenjang SD,
SMP, SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat berada pada kategori menuju SNP
4 baru 57% dari seluruh Sekolah yang ada di Jawa Barat.
Permasalahan lainnya yang masih terjadi adalah mutu satuan pendidikan di
Provinsi Jawa Barat belum merata. Terdapat kesenjangan antara mutu
pendidikan di perkotaan dengan perdesaan atau daerah
8
perbatasan/terpencil. Masih kurangnya konsistensi dan keberlanjutan dari
setiap inovasi program pendidikan yang diberlakukan serta lemahnya uraian
tugas dan kewenangan dari setiap institusi pendidikan di Provinsi Jawa Barat
yang memiliki otoritas terkait upaya penjaminan mutu pendidikan.
Untuk menjawab permasalahan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, dan
melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi sesuai dengan tugas
dan fungsi LPMP, maka LPMP Jawa Barat telah menyusun Rencana Strategis
2015-2019. Berdasarkan Renstra tahun 2015-2019, Provinsi Jawa Barat
menyelengarakan program dan kegiatan penguatan daya saing pada tingkat
nasional dan melanjutkan target periode sebelumnya yang belum selesai,
yaitu sertifikasi pendidik, penguatan kompetensi kepala sekolah dan
pengawas, serta pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui proses
pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi peta mutu satuan pendidikan
dan fasilitasi peningkatan mutu standar satuan pendidikan untuk mencapai
SNP. Fasilitasi peningkatan mutu standar satuan pendidikan lebih difokuskan
pada implementasi kurikulum ke seluruh jenjang pendidikan secara bertahap.
Implementasi kurikulum minimal akan meningkatkan standar isi, standar
proses, standar penilaian, standar PTK dan standar kompetensi lulusan di
tingkat Provinsi Jawa Barat.
Sistem Penjaminan mutu yang merupakan sistem tentu membutuhkan uraian
struktur dan mekanisme yang dapat diterjemahkan dengan jelas dan
sistematis. Sistem penjaminan mutu juga membutuhkan instrumen yang
tepat, obyektif, relevan, dan komprehensif, sehingga kegiatan penjaminan
mutu yang dilakukan terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk
menjadikannya sebagai bangunan manajemen pendidikan yang kokoh,
penjaminan mutu pendidikan mesti dikonstruksikan dalam paradigma yang
9
jelas, kuat, dan rasional, sehingga dapat memberikan hasil yang positif dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
Salah satu upaya LPMP Jawa Barat dalam melaporkan pencapaian target
kinerja yang telah ditetapkan adalah dengan menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai :
1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran kegiatan LPMP
Jawa Barat selama satu tahun;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan
upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis
(UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 ini
disusun untuk memenuhi kewajiban dalam penyampaian laporan kinerja
Lembaga. Hal ini sebagai perwujudan sistem tata kelola yang handal dalam
menjamin terselenggaranya layanan prima, karena penyusunan laporan
kinerja lembaga secara tertib, handal, dan akurat merupakan hal penting yang
harus dipenuhi.
10
BAB IIPerencanaan Kinerja
A. Visi dan Misi LPMP Jawa Barat
Mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun
2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015, LPMP Jawa Barat telah menetapkan visi yang akan dicapai selama 5
tahun kedepan.
Visi LPMP Jawa Barat Tahun 2015 – 2019 adalah :
Sebagai upaya mencapai Visi yang ditetapkan tersebut, LPMP Jawa Barat
menjalankan 2 misi yaitu :
1. Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai
SNP;
2. Memperkuat tata kelola yang mendukung penjaminan mutu
pendidikandan pelibatan publik.
Adapun tujuan strategis yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan sebanyak
dua tujuan strategis, yaitu :
“Terwujudnya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jawa Barat yang Bermutu Guna Membentuk Insan Pendidikan
Berkarakter Berlandaskan Gotong Royong”
11
Tabel 2.1. Tujuan Strategis LPMP Jawa Barat
Kode Tujuan Strategis
T1 Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di wilayah Provinsi Jawa Barat
T2 Peningkatan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel yang mendukung Penjaminan Mutu satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jawa Barat
Guna mencapai tujuan strategis tersebut, LPMP Jawa Barat menetapkan
sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh
jenjang pendidikan dengan mengacu pada 14 (empat belas) indikator kinerja
kegiatan (IKK).
Tabel 2.2. IKK LPMP Jawa Barat
KODE Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
IKK 1 Persentase satuan pendidikan jenjang SD yang telah dipetakan mutunya
IKK 2 Persentase satuan pendidikan jenjang SD yang meningkat indeks efektivitasnya
IKK 3 Persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang telah dipetakan mutunya
IKK 4 Persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang meningkat indeks efektivitasnya
IKK 5 Persentase satuan pendidikan jenjang SMA yang telah dipetakan mutunya
IKK 6
Persentase satuan pendidikan jenjang SMA yang meningkat indeks efektivitasnya
IKK 7 Persentase satuan pendidikan jenjang SMK yang telah dipetakan mutunya
IKK 8 Persentase satuan pendidikan jenjang SMK yang meningkat indeks efektivitasnya
IKK 9
Persentase satuan pendidikan jenjang SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
IKK 10 Persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
12
KODE Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
IKK 11 Persentase satuan pendidikan jenjang SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
IKK 12 Persentase satuan pendidikan jenjang SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
IKK 13 Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan
IKK 14 Nilai minimal SAKIP LPMP
Demi mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan diperlukan penerapan tata
nilai yang sesuai bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tujuh tata
nilai yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai dilingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan antara lain : memiliki integritas, kreatif dan
inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, dan tanpa
pamrih.
B. Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat
Mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019, LPMP Jawa Barat
membuat Perjanjian Kinerja tahun 2018. Perjanjian Kinerja menyajikan
target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2018. Target kinerja
tersebut merupakan tahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama
lima tahun kedepan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan,
setiap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dilakukan
pengukuran kinerja secara periodik dan pada akhir tahun capaian kinerjanya
disajikan dalam laporan kinerja tahunan.
Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat disusun berdasarkan DIPA LPMP Jawa
Barat Tahun 2018 dan dibuat selaras dengan Rencana Strategis LPMP Jawa
Barat tahun 2015-2019, dengan sasaran strategis meningkatnya penjaminan
mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Renstra LPMP disusun
dengan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
13
Menengah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, sebagaimana terlihat
pada tabel pentahapan Rencana Strategis (Renstra) dibawah ini :
Tabel 2.3. Pentahapan Rencana Strategis LPMP Jawa Barat 2015-2019
5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk
Seluruh Jenjang Pendidikan
SK .3.5630.1
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
Satuan Baseline
Target
2015 2016 2017 2018 2019
IKK.3.5630.1.1
Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalampencapaian SNP
% 0 16,80 25,00 40,00 60,00 80,00
IKK.3.5630.1.2
Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalampencapaian SNP
% 0 16,80 25,00 40,00 60,00 80,00
IKK.3.5630.1.3
Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalampencapaian SNP
% 0 16,80 25,00 40,00 60,00 80,00
IKK.3.5630.1.4
Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalampencapaian SNP
% 0 16,80 25,00 40,00 60,00 80,00
IKK.3.5630.1.5
Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis LPMP
Keg 33 33 33 34 34 34
SK .3.5630.2
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjangpendidikan
IKK.3.5630.2.1 SD yang telah dipetakan mutunya
% 90,5 90,2 100 100 100 100
IKK.3.5630.2.2 SD yang meningkat indeks efektivitasnya
% 0 5 15 40 75 95
IKK.3.5630.2.3 SMP yang telah dipetakan mutunya
% 71,48 71,5 100 100 100 100
IKK. 3.5630.2.4 SMP yang meningkat indeks efektivitasnya
% 0 20 35 60 80 95
IKK.3.5630.2.5 SMA yang telah dipetakan mutunya
% 71,41 71,4 100 100 100 100
IKK.3.5630.2.6 SMA yang meningkat indeks efektivitasnya
% 0 20 35 60 80 95
IKK.3.5630.2.7 SMK yang telah dipetakan mutunya
% 59,6 59,6 65 80 90 100
IKK.3.5630.2.8 SMK yang meningkat indeks efektivitasnya
% 0 10 25 45 70 95
Tata kelola LPMP Jawa Barath yang baik
IKP.3.8.1
Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan
% 80 85 87 89 92 95
IKP.3.8.2
Nilai Minimal SAKIP LPMP Jawa Barat sebesar 75 (sangat baik) padatahun 2019
Nilai 70 72 73 75 78 80
14
Berdasarkan pentahapan Renstra LPMP Jawa Barat tahun 2015-2019 dan
DIPA LPMP Jawa Barat nomor SP DIPA-023.03.2.419517/2018, tanggal 5
Desember 2017, disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala LPMP Jawa Barat
dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk
melaksanakan program yang telah tertuang dalam DIPA LPMP Jawa Barat.
Berikut ini tabel Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat Tahun 2018 :
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Anggaran
I. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
1. SD yang telah dipetakan mutunya
100%
4.866.209.657
2. Persentase SD yang meningkat indeks efektifvitasnya
5 %
Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SD)
14.900
sekolah
3. SMP yang telah dipetakan mutunya
100 %
2.920.705.568
4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya
10 %
Output : - Satuan Pendidikan
yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMP)
8.943 sekolah
5. SMA yang telah dipetakan mutunya
100%
976.181.253
6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya
5 %
- Output : Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMA)
2.989 sekolah
15
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Anggaran
7. SMK yang telah dipetakan mutunya
100%
973.568.523
8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya
5 %
Output : - Satuan Pendidikan
yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMK)
2.981 sekolah
9. SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
5 %
Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SD)
1.320 sekolah
5.926.099.500
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)
7.968 sekolah 36.775.550.000
10. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
7%
Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMP)
792 sekolah 3.555.659.700
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)
2.029 sekolah 17.863.360.000
11. SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
7%
16
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Anggaran
Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMA)
264 sekolah 1.185.219.900
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)
632 sekolah 7.513.160.000
12. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
7 %
Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMK)
264 sekolah
118.521.990
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)
1.143 sekolah
12.785.920.000
II. Meningkatnya Tata Kelola LPMP
13. Data pendidikan handal, akurat dan terbarukan
99
681.970.000
14. Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat minimal 75
76 538.600.000
Jumlah alokasi anggaran dalam Perjanjian Kinerja LPMP Jawa Barat pada
tahun 2018 adalah sebesar Rp. 96.680.726.091,- (Sembilan Puluh Enam Milyar
Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan
Puluh Satu Rupiah). Jumlah tersebut berasal dari DIPA LPMP Jawa Barat tahun
2018 yang seluruhnya berjumlah Rp. 137.038.571.000,- (Seratus Tiga Puluh
Tujuh Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu
Rupiah). Sedangkan sisa anggaran yang tidak tercantum dalam Perjanjian
Kinerja sejumlah Rp. 40.357.844.909 meliputi anggaran layanan internal dan
layanan perkantoran.
17
Pada bulan Oktober 2018 telah dilaksanakan kegiatan review renstra LPMP
Jawa Barat untuk periode 2015-2019. Disepakati bahwa ada sejumlah target
yang berubah disesuaikan dengan renstra Kementerian Pendidikan dan
kebudayaan sehingga berpengaruh terhadap target dan anggaran dalam
pencapaian renstra LPMP Jawa Barat. Perubahan anggaran terjadi juga karena
ada pengalihan anggaran ke output lain yaitu untuk pembebasan lahan akses
tanah. Hal ini juga berpengaruh terhadap perjanjian kinerja antara Kepala
LPMP Jawa Barat dengan Dirjen Dikdasmen sebagaimana terlihat pada tabel
2.5.
Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja LPMPJawa Barat Tahun2 018 Revisi 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran
I. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
1. SD yang telah dipetakan mutunya
100%
5.416.070.407
2. Persentase SD yang meningkat indeks efektifvitasnya
75%
Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SD)
19.556
sekolah
3. SMP yang telah dipetakan mutunya
100%
1.422.978.613
4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya
80%
Output : - Satuan Pendidikan
yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMP)
5.138
sekolah
5. SMA yang telah dipetakan mutunya
100%
438.968.685
6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya
80%
- Output : Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di
1585
sekolah
18
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran
Propinsi Jawa Barat (SMA)
7. SMK yang telah dipetakan mutunya
90%
717.305.295
8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya
70%
Output : - Satuan Pendidikan
yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMK)
2590
sekolah
9. SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
60%
Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SD)
1572 sekolah 7.090.569.455
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)
7599 sekolah 32.618.965.000
10. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
60%
Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMP)
684 Sekolah 3.085.209.610
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)
2367 sekolah 18.762.024.000
19
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran
11. SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
60%
Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMA)
184 Sekolah 829.939.427
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)
596 sekolah 7.393.443.000
12. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMK)
186 sekolah 838.960.508
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)
1308 sekolah 13.819.191.000
II. Meningkatnya Tata Kelola LPMP
13. Data pendidikan handal, akurat dan terbarukan
92 432.120.000
14. Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat
78 1.273.051.000
Jumlah alokasi anggaran dalam Perjanjian Kinerja LPMPJawa Barat pada
tahun 2018 Revisi 1 adalah sebesar Rp. 94.138.796.000,- (Sembilan Puluh
Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh
Enam Ribu Rupiah). Jumlah tersebut berasal dari DIPA LPMP Jawa Barat tahun
2018 yang seluruhnya berjumlah Rp. 137.038.571.000,- (Seratus Tiga Puluh
Tujuh Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu
20
Rupiah). Sedangkan sisa anggaran yang tidak tercantum dalam Perjanjian
Kinerja sejumlah Rp. 42.899.775.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Delapan
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu
Rupiah) meliputi anggaran layanan internal dan layanan perkantoran.
C. Rencana Aksi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
Untuk merealisasikan pencapaian Perjanjian Kinerja antara Kepala LPMP Jawa
Barat dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah
tertuang dalam DIPA LPMP Jawa Barat, maka disusunlah perencanaan aksi
pelaksanaan Perjanjian Kinerja berdasarkan sasaran kegiatan. Perencanaan
aksi ini disusun dengan maksud untuk memastikan pencapaian sasaran
kegiatan yang tertuang dan Perjanjian kinerja yang dibagi dalam 4 triwulan dan
dirinci dalam kegiatan yang terdapat dalam DIPA LPMP Jawa Barat
sebagaimana pada tabel berikut :
21
Tabel 2.6. Rencana Kinerja Tahunan LPMP Jawa Barat
Sasran Strategis Indikator Kinerja Target
(%) Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan Target Anggaran
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
SD yang telah dipetakan mutunya
100 Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Sekolah yang Terverifikasi Data Mutunya
Jumlah sekolah yang terverifikasi mutunya
19556 sekolah
5.416.070.407 SD yang meningkat
indeks efektivitasnya 75 Jumlah
sekolah yang meningkat indeks efektifitasnya
14667 sekolah
SMP yang telah dipetakan mutunya
100 Jumlah sekolah yang terverifikasi mutunya
5138 sekolah
1.422.978.612
SMP yang meningkat indeks efektivitasnya
80 Jumlah sekolah yang meningkat indeks efektifitasnya
4110 sekolah
22
Sasran Strategis Indikator Kinerja Target
(%) Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan Target Anggaran
SMA yang telah dipetakan mutunya
100 Jumlah sekolah yang terverifikasi mutunya
1585 sekolah
438.968.684 SMA yang meningkat
indeks efektivitasnya 80 Jumlah
sekolah yang meningkat indeks efektifitasnya
1268 sekolah
SMK yang telah dipetakan mutunya
90 Jumlah sekolah yang terverifikasi mutunya
2590 sekolah
717.305.295 SMK yang meningkat
indeks efektivitasnya 70 Jumlah
sekolah yang meningkat indeks efektifitasnya
1813 sekolah
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
60 Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP
Jumlah sekolah yang di fasilitasi program SPMI dan Implementasi K13
1572 Sekolah SPMI dan 7599 Sekolah Dasar K13
7.090.569.455 (SPMI) dan
32.618.965,000 (K13)
23
Sasran Strategis Indikator Kinerja Target
(%) Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan Target Anggaran
Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
60 Jumlah sekolah yang di fasilitasi program SPMI dan Implementasi K13
684 Sekolah SPMI dan 2367 SMP K13
3.085,209,610 (SPMI) dan
18.762.024.000 (K13)
Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
60 Jumlah sekolah yang di fasilitasi program SPMI dan Implementasi K13
184 Sekolah SPMI dan 596 SMA K13
829.939,427 (SPMI) dan 7.393.443.000
(K13)
Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
60 Jumlah sekolah yang di fasilitasi program SPMI dan Implementasi K13
186 Sekolah SPMI dan 1308 SMK K13
838,960,508 (SPMI) dan 13.819.191.000
(K13)
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan
92 Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Layanan Dukungan Manajemen
Data yang terbarukan dari Dapodik
1 Komponen
432.120.000
24
Sasran Strategis Indikator Kinerja Target
(%) Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan Target Anggaran
teknis lainnya melalui peningkatan tata kelola
Nilai Minimal SAKIP LPMP Jawa Barat sebesar 78 tahun 2019
78
Skor yang diperoleh dalam SAKIP
6 Komponen
1.273.051.000
25
Selain menyusun rencana aksi sebagaimana tabel diatas, untuk mendukung
tercapainya Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, LPMP Jawa Barat juga
melakukan upaya–upaya sebagai berikut :
1. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Barat yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota dan instansi pendidikan lainnya
untuk bekerjasama dalam mensukseskan program penjaminan mutu
pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
2. Memfasilitasi pengawas sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan
operator data di Dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam
pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan di 27 Kabupaten/Kota
3. Melakukan pengolahan dan analisa data hasil pemetaan mutu satuan
pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK sehingga diperoleh peta mutu
satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.
4. Melakukan supervisi dan fasilitasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan
di satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dalam pencapaian 8
standar nasional pendidikan.
5. Melakukan evaluasi hasil penjaminan mutu pendidikan yang telah dilakukan
sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan untuk program
penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
26
BAB IIIAkuntabilitas Kinerja
Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perlu diketahui
tingkat pencapaiannya pada akhir tahun. Sesuai target kinerja yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, LPMP Jawa Barat berupaya
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk
pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap
target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan
uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari
seluruh sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya serta realisasi anggaran
yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.
A. Capaian Kinerja LPMP Jawa Barat
Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018, LPMP Jawa Barat menetapkan satu
sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan untuk dicapai. Untuk
mengetahui tingkat ketercapaian yang dihasilkan, maka perlu dilakukan suatu
pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan sumber data dalam
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi yang dicapai
pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil yang
27
diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan capaian
kinerja yang dihasilkan.
Berikut tingkat ketercapaian sasaran kegiatan LPMP Jawa Barat yaitu
meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
beserta uraian dan hasil pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan dan 14
indikator kinerja kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan
yang telah ditetapkan.
1. SK.1
“Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan diseluruh Jenjang Pendidikan”
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
merupakan sasaran kegiatan LPMP Jawa Barat sebagai pelaksanaan tugas
dan fungsi LPMP sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah. Tingkat capaian sasaran kegiatan
tersebut didukung melalui ketercapaian 14 indikator kinerja kegiatan tahun
2018, yang secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya, dengan capaian sebagai berikut :
1) Persentase SD yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat sebesar
3,62 % dari 95,61 % pada tahun 2017 menjadi 99,23 % pada tahun
2018 atau sejumlah 19.405 Sekolah dari total 19.556 Sekolah. (Data
PMP Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu
kepada target kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 %
maka ada 0,77 % atau 151 sekolah yang belum terpetakan mutunya.
28
Grafik 3.1 Persentase SD yang Dipetakan Mutu Pendidikannya
2) Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 75 %,
Berdasarkan data pencapaian SNP Provinsi Jawa Barat yang bersumber
pada data PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018,
Jumlah persentase capaian sekolah dasar yang meningkat indeks
efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju SNP 4
menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 13,47 % pada tahun
2016, menjadi 77,44 % pada tahun 2017 dan 79,57 % pada tahun 2018
dari total 19.556 Sekolahyang menunjukkan terlampauinya target
indikator kinerja sebesar 75 %.
18.697
19.405
95,61%
99,23%
100%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
101,00%
2017 2018
18.200
18.400
18.600
18.800
19.000
19.200
19.400
19.600
Persentase SD yang Dipetakan Mutu Pendidikannya
Jumlah Sekolah Presentase Target
29
Grafik 3.2. Indeks Efektifitas SD menuju SNP 4
3) Persentase SMP yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat
sebesar 20 % dari 76,15 % pada tahun 2017 menjadi 96,15 % pada
tahun 2018 atau sejumlah 4.940 Sekolah dari total 5.138 Sekolah(Data
PMP Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu
kepada target kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 %
maka ada 3,85 % atau 198 sekolah yang belum terpetakan mutunya.
Grafik 3.3. Persentase SMP yang Dipetakan Mutu Pendidikannya
2.634
15.144 15.561
13,47%
77,44% 79,57%
75%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2016 2017 2018
-
5.000
10.000
15.000
20.000
Indeks Efektifitas SD menuju SNP 4
Menuju SNP 4 Presentase Target
3.913 4.940
76,15%96,15%
100%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
2017 2018
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Persentase SMP yang DipetakanMutu Pendidikannya
Jumlah Sekolah Presentase Target
30
4) Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya, Berdasarkan
data pencapaian SNP Provinsi Jawa Barat yang bersumber pada data
PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018untuk
persentase capaian sekolah menengah pertama yang meningkat
indeks efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju SNP 4
menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 9,42 % pada tahun
2016, menjadi 56,26 % pada tahun 2017 dan 70,11 % pada tahun 2018
walaupun belum memenuhi target indikator kinerja sebesar 80%.
Grafik 3.4. Indeks Efektifitas SMP menuju SNP 4
5) Persentase SMA yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat
sebesar 24,86 % dari 71,92 % pada tahun 2017 menjadi 96,78 % pada
tahun 2018 atau sejumlah 1.534 Sekolah dari total 1.585 Sekolah (Data
PMP Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu
kepada target kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 %
maka ada 3,22 % atau 51 sekolah yang belum terpetakan mutunya.
484 2.891 3.602 9,42%
56,26%70,11%
80%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2016 2017 2018
-
1.000
2.000
3.000
4.000
Indeks Efektifitas SMP menuju SNP 4
Menuju SNP 4 Presentase Target
31
Grafik 3.5. Persentase SMA yang Dipetakan Mutu Pendidikannya
6) Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 80 %.
Berdasarkan data pencapaian SNP Provinsi Jawa Barat yang bersumber
pada data PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018.
Jumlah persentase capaian sekolah menengah atas yang meningkat
indeks efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju SNP 4
menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 15,31 % pada tahun
2016, menjadi 52,67 % pada tahun 2017 dan 75,67 % pada tahun 2018
walaupun belum memenuhi target indikator kinerja sebesar 80 %.
Grafik 3.6. Indeks Efektifitas SMA menuju SNP 4
1.140 1.534
71,92% 96,78%
100%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
2017 2018
-
500
1.000
1.500
2.000
Persentase SMA yang Dipetakan
Mutu Pendidikannya
Jumlah Sekolah Presentase Target
787 2.912 3.888
15,31% 56,67%75,67%
80%
0,00%
50,00%
100,00%
2016 2017 2018
-
2.000
4.000
6.000
Indeks Efektif itas SMA menuju SNP 4
Menuju SNP 4 Presentase Target
32
7) Persentase SMK yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat
sebesar 25,57 % dari 68,07 % pada tahun 2017 menjadi 93,64 % pada
tahun 2018 atau sejumlah 2.695 Sekolah dari total 2.878 Sekolah.
(Data PMP Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu
kepada target kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 90 %
(2.590 sekolah) maka ada target pemetaan mutu jenjang SMK tercapai
bahkan melebihi target.
Grafik 3.7. Persentase SMK yang Dipetakan Mutu Pendidikannya
8) Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 70 %.
Berdasarkan data pencapaian SNP Provinsi Jawa Barat yang bersumber
pada data PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018
Jumlah persentase capaian sekolah menengah kejuruan yang
meningkat indeks efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju
SNP 4 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 3,35 % pada
tahun 2016, menjadi 42,09 % pada tahun 2017 dan 59,34 % pada
tahun 2018 walaupun belum memenuhi target indikator kinerja
sebesar 70 %.
1.959 2.695
68,07%
93,64%90%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2017 2018
-
1.000
2.000
3.000
Persentase SMK yang DipetakanMutu Pendidikannya
Jumlah Sekolah Presentase Target
33
Grafik 3.8. Indeks Efektifitas SMK menuju SNP 4
9) Persentase SD yang disupervisi dan fasilitasi dalam rangka pencapaian
SNP dilakukan dengan kegiatan Sekolah Model dan Implementasi
Kurikulum 2013. Kegiatan Sekolah Model dilakukan dengan kegiatan
pendampingan ke sekolah sejumlah sudah seratus 100% (1572
sekolah). Sedangkan Sekolah Dasaryang terfasilitasi capaian SNP nya
melalui Implementasi Kurikulum 2013 melalui serangkaian kegiatan
penyegaran Instruktur Kabupaten/Kota, Bimtek Guru Sasaran dan
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 ke 7.599 Sekolah Dasar
atau 100 % tercapai.
172 2.163 3.049
3,35%
42,09%
59,34%
70%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
2016 2017 2018
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Indeks Efektifitas SMK menuju SNP 4
Menuju SNP 4 Presentase Target
34
Grafik 3.9. Persentase SD yang Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP
10) Persentase SMP yang disupervisi dan fasilitasi dalam rangka
pencapaian SNP, Jumlah sekolah menengah pertama yang telah
disupervisi melalui program pendampingan sekolah model dan
implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan sekolah model dalam
pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100% (684
SMP) di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013 sebanyak 100% (2367) sekolah.
Grafik 3.10. Persentase SMP yang Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP
1572
7599
100%
100%
Sekolah Model Sekolah Sasaran Kur.2013
0
2000
4000
6000
8000
Persentase SD yang Disupervis i dan Fasi l itas i Dalam Pencapaian SNP
Jumlah Sekolah
684
2367
100%
100%
Sekolah Model Sekolah Sasaran Kur.2013
0
500
1000
1500
2000
2500
Persentase SMP yang Disupervis i dan Fasi l itas i Dalam Pencapaian SNP
Jumlah Sekolah
35
11) Persentase SMA yang disupervisi dan fasilitasi dalam rangka
pencapaian SNP, melalui program pendampingan sekolah model dan
Implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan sekolah model melalui
kegiatan Evaluasi Sekolah Model dan Pendampingan Sekolah model
dalam pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100%
(184 SMA) dasar) dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013
melalui Penyegaran Instruktur Kabupaten/kota, Bimtek Guru Sasaran
dan Pendampingan Implementasi K13 sebanyak 100% (596) Sekolah.
Grafik 3.11. Persentase SMA yang Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP
12) Persentase SMK yang disupervisi dan fasilitasi dalam rangka
pencapaian SNP melalui program pendampingan sekolah model telah
tercapai 100% (186 SMK) di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan
Implementasi Kurikulum 2013 yang dimulai dari penyegaran Instruktur
Kabupaten/Kota, Bimtek Guru Sasaran dan Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013 sebanyak 100% (1308) Sekolah.
184
596
100%
100%
Sekolah Model Sekolah Sasaran Kur. 2013
0
100
200
300
400
500
600
700
Persentase SMA yang Disupervisi dan Fasil itasi Dalam Pencapaian SNP
Jumlah Sekolah
36
Grafik 3.12. Persentase SMK yang Disupervisi dan Fasilitasi Dalam Pencapaian SNP
13) Pesentase Data pendidikan dasar dan menengah akurat,
berkelanjutan, dan terbarukan diperoleh dengan melakukan kegiatan
penyusunan profil mutu pendidikan.
14) Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat pada tahun 2017 sebesar 59,10 dan target
Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 78.
Grafik 3.13. Target Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat
Berikut ini adalah tabel pengukuran kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 yang menggambarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan.
186
1308
100%
100%
Sekolah Model Sekolah SasaranKur. 2013
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Persentase SMK yang Disupervis i dan Fas i l i tas i Dalam Pencapaian SNP
Jumlah Sekolah
59,10
78,00
2017 2018
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Target Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat
Nilai Sakip
37
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Anggaran Realisasi Target
Renstra 2018
Capaian Renstra
2019 Target % Anggaran %
I. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
1. SD yang telah dipetakan mutunya
19556 sekolah
5.416.070.407
19405 99,23%
5.228.955.172
97%
100% 99%
2. Persentase SD yang meningkat indeks efektifvitasnya
75% 79,57 106% 75% 141%
Output :
- Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SD)
19556 sekolah
3. SMP yang telah dipetakan mutunya
5138 sekolah
1.422.978.613
4940 96,15%
1.396.236.895
99%
100% 96%
4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya
80% 70% 88% 80% 110%
Output :
- Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMP)
5138 sekolah
5. SMA yang telah dipetakan mutunya
1585 sekolah
438.968.685
1534 96.78%
426.124.247 98%
100% 97%
6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya
80% 75,67 94,58% 80% 118%
38
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Anggaran Realisasi Target
Renstra 2018
Capaian Renstra
2019 Target % Anggaran %
Output :
- Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMA)
1585 sekolah
7. SMK yang telah dipetakan mutunya
2590
717.305.295
2695 104,05%
776.516.776 108%
90% 116%
8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya
70% 59% 85% 70% 121%
Output :
- Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Propinsi Jawa Barat (SMK)
2590 Sekolah
9. SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
60% 100% 100% 0%
Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SD)
1572 7.090.569.455 1572 100% 6.970.016.640 98% 60% 167%
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)
7599 32.618.965.000 7599 100% 32.447.262.655 99% 100% 100%
10. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
60% 100%
39
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Anggaran Realisasi Target
Renstra 2018
Capaian Renstra
2019 Target % Anggaran %
Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMP)
684 3.085.209.610 684 100% 3.020.340.544 98% 60% 167%
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)
2367 18.762.024.000 2367 100% 18.704.867.000 100% 60% 167%
11. SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
60% 100%
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMA)
184 829.939.427 184 100% 813.168.608 98% 60% 167%
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)
596 7.393.443.000 596 100% 7.384.966.000 100% 60% 167%
12. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
60% 100% 100%
Output :
- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMK)
186 838.960.508 186 100% 813.168.608 97% 60% 167%
40
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Anggaran Realisasi Target
Renstra 2018
Capaian Renstra
2019 Target % Anggaran %
- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)
1308 13.819.191.000 1308 100% 13.807.586.000 100% 60% 167%
II. Meningkatnya Tata Kelola LPMP
13. Data pendidikan handal, akurat dan terbarukan
92 432.120.000 92 100% 203.935.000 47% 92 100%
14. Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat minimal 75
78 1.273.051.000 70,14 90% 1.185.243.750 93% 78 115%
Berdasarkan tabel pengukuran kinerja di atas, LPMP Jawa Barat mempunyai satu sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja,
dengan masing-masing target yang telah ditetapkan dan realisasi yang hingga Nopember 2018 secara umum ada peningkatan
dari tahun sebelumnya walaupun tidak mencapai target sesuai realisasi tahun 2018. Berikut dijelaskan hasil pengukuran kinerja
berupa tingkat ketercapaian duabelas indikator kinerja LPMP Jawa Barat selama tahun 2018.
41
Adapun penjelasan lebih lengkap dari pencapaian 14 IKK di atas adalah
sebagai berikut :
2. IKK1.1
“Persentase SD yang Telah Dipetakan Mutunya”
Pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SD ini telah terlaksana melalui
beberapa kegiatan yaitu:
1. Rakor dan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan, dengan target 158
orang, realisasi 144 orang, capaian 92 %.
2. Bimbingan teknis fasilitator daerah pengumpulan data, dengan target
58 orang, realisasi 59 orang, capaian 100,02 %.
3. Bimbingan teknis pengawas,target 2862 orang, realisasi 2731 orang,
capaian 95,34 %.
4. Verifikasi dan validasi dengan target 280 sekolah dengan capaian 100
%.
5. Penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu, bentuk
kegiatannya adalah workshop penyusunan desain analisis mutu dan
workshop penyusunan template laporan akhir sistem penjaminan
mutu pendidikan dengan target 101 orang, realisasi 100 orang, capaian
99,09%.
6. Analisis data mutu dengan target 90 orang, realisasi 90 orang, capaian
100%
7. Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu dengan target 144 orang,
realisasi 144 orang, capaian 100% .
8. Diseminasi pemetaan mutu dengan target 270 orang, realisasi 270
orang, capaian 100%.
42
Data Persentase SD yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat
sebesar 4,38 % dari 95,61 % pada tahun 2017 menjadi 99,23 % pada tahun
2018 atau sejumlah 19.405 Sekolah dari total 19.556 Sekolah (Data PMP
Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu kepada
target kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 % maka ada 0,77
% atau 151 sekolah yang belum terpetakan mutunya, hal tersebut
disebabkan oleh kendala terkait dengan belum terpahaminya kebijakan,
keterbatasan sumberdaya manusia termasuk komiten dan kompetensi di
satuan pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana termasuk sistem
jaringan terutama sekolah-sekolah di wilayah pelosok, perubahan
kebijakan di daerah seperti penggabungan sekolah (merger) dan lain
sebagainya. Data total jumlah SD di Jawa Barat antara baseline pada
rencana kerja (termasuk target kinerja) tahun 2018 dengan total SD pada
data PMP Dikdasmen Kemdikbud juga mengalami selisih sejumlah 53
sekolah, hal ini dapat disebabkan adanya kebijakan penggabungan
(merger) sekolah atau sudah tidak beroperasinya sekolah terutama
swasta, dan lain sebagainya. Menyikapi hal tersebut maka LPMP Jawa
Barat akan melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten terkait dengan adanya selisih data satuan pendidikan
sehingga diperoleh data yang akurat.
Langkah dan strategi yang telah diupayakan LPMP Jawa Barat dalam
pemetaan mutu pendidikan diantaranya: (1) menyosialisasikan kebijakan
dan program pemetaan mutu oleh satuan pendidikan melalui
pembentukan fasilitator daerah; (2) melakukan bimbingan teknis
terhadap unsur pimpinan dinas pendidikan, pengawas dan operator
sekolah dalam melaksanakan SPMP Dikdasmen terutama terkait dengan
mekanisme pemetaan mutu; (3) melakukan supervisi terhadap satuan
pendidikan; (4) koordinasi dengan tim pengembang penjaminan mutu
43
pendidikan Ditjen Dikdasmen; (5) melakukan analisis dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pemetaan mutu satuan pendidikan di Provinsi
Jawa Barat.
Gambar 3.1 Dokumentasi Bimtek Dapodik Tingkat Propinsi
3. IKK 1.2
“Persentase SD yang Meningkat Indeks Efektifitasnya”.
Keberhasilan satuan pendidikan dalam meningkatkan indeks
efektifitasnya dilihat dari capaian satuan pendidikan menuju SNP, yang
dapat diketahui apabila satuan pendidikan melakukan pemetaan mutu
melalui aplikasi PMP. Berdasarkan hasil Pemetaan mutu terdapat 4
kategori capaian menuju SNP yang disajikan dalam bentuk kategori I-V
yaitu :
I. Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
II. Menuju SNP level 2 : 2,04<skor <3,70
III. Menuju SNP level 3 : 3,70 <skor < 5,06
IV. Menuju SNP level 4 : 5,06 <skor < 6,66
V. SNP : 6,66 <skor <7,00
44
Berdasarkan data pencapaian SNP Provinsi Jawa Barat yang bersumber
pada data PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018,
untuk data capaian per kategori diperoleh infomasi sebagai berikut:
Tabel 3.2.
Persentase Capaian Per Kategori di Provinsi Jawa Barat Jenjang SD
Ketegori Tahun
2016 % 2017 % 2018 %
Menuju SNP 1 1959 9.93 1349 6.77 253 1.56
Menuju SNP 2 725 3.68 316 1.59 823 5.08
Menuju SNP 3 14380 72.92 2829 14.20 2232 13.78
Menuju SNP 4 2657 13.47 15425 77.44 12884 79.57
SNP - - - - - -
Jumlah data yang diolah 19,721 100 19,919 100 16,192 100
Jumlah persentase capaian sekolah dasar yang meningkat indeks
efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju SNP 4 menunjukkan
kenaikan yang cukup signifikan dari 13,47 % pada tahun 2016, menjadi
77,44 % pada tahun 2017 dan 79,57 % pada tahun 2018 yang
menunjukkan terlampauinya target indikator kinerja sebesar 75 %.
Peningkatan yang signifikan pada jumlah sekolah yang menuju SNP 4
pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak lepas dari strategi LPMP Jawa
Barat dalam melibatkan dan memberdayakan peran Pengawas Sekolah
dalam melakukan supervisi ke sekolah-sekolah binaannya serta
pendampingan-pendampingan yang dilakukan secara langsung oleh
LPMP Jawa Barat.
Adapun capaian setiap standar untuk jenjang sekolah dasar pada tahun
2016-2018 adalah sebagaimana tabel berikut:
45
Tabel 3.3. Capaian 8 SNP Jenjang SD Berdasarkan Hasil Raport Mutu
Tahun 2016 – 2018
No Standar 2016 2017 2018
1 Standar Kompetensi Lulusan 5.55 5.71 5.89
2 Standar Isi 5.04 5.46 5.61
3 Standar Proses 5.25 6.20 6.26
4 Standar Penilaian Pendidikan 4.55 6.03 5.85
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.61 4.05 3.72
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
4.38 4.03 3.79
7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4.73 5.47 5.12
8 Standar Pembiayaan 4.13 5.58 5.84
Berdasarkan table capaian 8 SNP Jenjang SD berdasarkan hasil raport
mutu tahun 2016 – 2018 sebagai berikut :
Grafik 3.14. Capaian 8 SNP Jenjang SD Berdasarkan Hasil Raport Mutu
Tahun 2016 – 2018
46
Berdasarkan data tersebut capaian terendah pada tahun 2016 yaitu pada
standar pendidik dan tenaga kependidikan 3,61 dan pada tahun 2017 pada
standar sarana dan prasarana 4,03 sedangkan pada tahun 2018 pada standar
pendidik dan tenaga kependidikan 3,72. Hal tersebut pada umumnya
disebabkan oleh masih belum sinerginya peran dan kebijakan antara
Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam implementasi Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dikdasmen khususnya terkait dengan
peran SPME Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan mutu
satuan pendidikan melalui SPMI yang dilakukan oleh sekolah terutama yang
terkait dengan indikator-indikator mutu dalam standar manajerial khususnya
terkait dengan standar sarana dan prasarana serta serta pendidik dan tenaga
kependidikan, belum terpahaminya kebijakan SPMP Dikdasmen secara
komprehensif oleh para pengambil keputusan baik di tingkat Pemerintah
Daerah maupun di tingkat satuan pendidikan, instrumen pemetaan yang
masih belum efektif, keterbatasan kemampuan sekolah dalam peningkatan
sumberdaya, dan lain sebagainya.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, LPMP Jawa Barat
terus berupaya melakukan berbagai strategi diantaranya dengan melakukan
pendekatan secara intensif terhadap Pemerintah Daerah, melakukan
bimbingan teknis terhadap TPMPD dan TPMPS, melakukan analisis terhadap
pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan.
47
4. IKK 1.3
“Persentase SMP yang Telah Dipetakan Mutunya”
Pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SMP ini telah terlaksana melalui
beberapa kegiatan yaitu :
1. Rakor dan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan, dengan target
158 orang, realisasi 144 orang, capaian 92 %.
2. Bimbingan teknis fasilitator daerah pengumpulan data, dengan
target 58 orang, realisasi 59 orang, capaian 100,02 %.
3. Bimbingan teknis pengawas,target 2862 orang, realisasi 2731
orang, capaian 95,34 %.
4. Verifikasi dan validasi dengan target 280 sekolah dengan capaian
100 %.
5. Penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu, bentuk
kegiatannya adalah workshop penyusunan desain analisis mutu dan
workshop penyusunan template laporan akhir sistem penjaminan
mutu pendidikan dengan target 101 orang, realisasi 100 orang,
capaian 99,09%.
6. Analisis data mutu dengan target 90 orang, realisasi 90 orang,
capaian 100%
7. Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu dengan target 144
orang, realisasi 144 orang, capaian 100% .
8. Diseminasi pemetaan mutu dengan target 270 orang, realisasi 270
orang, capaian 100%.
Persentase SMP yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat sebesar
20 % dari 76,15 % pada tahun 2017 menjadi 96,15 % pada tahun 2018
atau sejumlah 4.940 Sekolah dari total 5.138 Sekolah (Data PMP
48
Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu kepada
target kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 % maka ada
3,85 % atau 198 sekolah yang belum terpetakan mutunya, hal tersebut
juga disebabkan oleh kendala terkait dengan sumberdaya manusia di
satuan pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana termasuk sistem
jaringan terutama sekolah-sekolah di wilayah pelosok (SMP satu atap),
perubahan kebijakan di daerah dan lain sebagainya. Data total jumlah
SMP di Jawa Barat antara baseline pada rencana kerja (termasuk target
kinerja) tahun 2018 dengan total SMP pada data PMP Dikdasmen
Kemdikbud juga mengalami selisih sejumlah 98 sekolah, hal ini dapat
disebabkan adanya kebijakan di daerah atau sudah tidak beroperasinya
sekolah khususnya sekolah swasta, dan lain sebagainya.
Gambar 3.2. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pengawas
49
5. IKK 1.4
“Persentase SMP yang Meningkat Indeks Efektifitasnya”.
Keberhasilan satuan pendidikan dalam meningkatkan indeks efektifitasnya
dilihat dari capaian satuan pendidikan menuju SNP, yang dapat diketahui
apabila satuan pendidikan melakukan pemetaan mutu melalui aplikasi
PMP. Berdasarkan hasil Pemetaan mutu terdapat 4 kategori capaian
menuju SNP yang disajikan dalam bentuk kategori I-V yaitu :
I. Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
II. Menuju SNP level 2 : 2,04 < skor < 3,70
III. Menuju SNP level 3 : 3,70 < skor < 5,06
IV. Menuju SNP level 4 : 5,06 < skor < 6,66
V. SNP : 6,66 < skor < 7,00
Pada tahun 2018, pengukuran peningkatan indeks efektifikas dilakukan
dengan cara melihat perbandingan capaian satuan pendidikan menuju SNP
tahun 2018 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017.
Berdasarkan data pencapaian SNP Provinsi Jawa Barat yang bersumber
pada data PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018,
untuk data capaian per kategori diperoleh infomasi sebagai berikut:
Tabel 3.4. Capaian Per Kategori di Provinsi Jawa Barat
Jenjang SMP
Ketegori Tahun
2016 % 2017 % 2018 %
Menuju SNP 1 1708 35.52 1365 26.76 54 1.31
Menuju SNP 2 465 9.67 107 2.10 184 4.47
Menuju SNP 3 2182 45.38 759 14.88 991 24.10
Menuju SNP 4 453 9.42 2870 56.26 2883 70.11
SNP
Jumlah Data yang Diolah 4,808 100 5,101 100 4,112 100
50
Grafik 3.15. Capaian Per Kategori di Provinsi Jawa Barat
Jenjang SMP
Jumlah persentase capaian sekolah menengah pertama yang meningkat
indeks efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju SNP 4
menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 9,42 % pada tahun 2016,
menjadi 56,26 % pada tahun 2017 dan 70,11 % pada tahun 2018 walaupun
belum memenuhi target indikator kinerja sebesar 80 %.
Peningkatan yang signifikan pada jumlah sekolah yang menuju SNP 4 juga
tidak lepas dari strategi LPMP Jawa Barat dalam melibatkan dan
memberdayakan peran Pengawas Sekolah dalam melakukan supervisi ke
sekolah-sekolah binaannya serta pendampingan-pendampingan yang
dilakukan secara langsung oleh LPMP Jawa Barat. Adapun terkait dengan
belum tercapainya target kinerja dengan selisih 5,89% atau 242 sekolah
LPMP Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan program supervisi
terhadap satuan pendidikan, meningkatkan koordinasi dengan Dinas
Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu, pemberdayaan TPMPD dan
pengawas sekolah dan lain sebagainya.
51
Adapun capaian setiap standar untuk jenjang sekolah menengah pertama
pada tahun 2016-2018 adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.5
Capaian 8 SNP Jenjang SMP Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018
No Standar 2016 2017 2018
1 Standar Kompetensi Lulusan 4.92 4.33 6.00
2 Standar Isi 4.65 4.48 5.67
3 Standar Proses 4.95 4.79 6.18
4 Standar Penilaian Pendidikan 4.12 5.87 5.70
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.18 3.68 2.93
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
4.53 3.79 3.95
7 Standar Pengelolaan Pendidikan
4.31 4.22 5.06
8 Standar Pembiayaan 3.91 4.68 5.71
Berdasarkan data tersebut capaian terendah pada tahun 2016 yaitu pada
standar pendidik dan tenaga kependidikan 3,61 dan standar pembiayaan
3,91 sedangkan pada tahun 2017 capaian terendah pada standar pendidik
dan tenaga kependidikan 3,68 serta standar sarana dan prasarana 3,79,
adapun pada tahun 2018 pada standar pendidik dan tenaga kependidikan
2,93. Hal tersebut pada umumnya disebabkan oleh masih belum sinerginya
peran dan kebijakan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam
implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dikdasmen
khususnya terkait dengan peran SPME Pemerintah Daerah dalam
mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan melalui SPMI yang
dilakukan oleh sekolah terutama yang terkait dengan indikator-indikator
mutu dalam standar manajerial khususnya terkait dengan standar sarana
dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar
pembiayaan, belum terpahaminya kebijakan SPMP Dikdasmen secara
52
komprehensif oleh para pengambil keputusan baik di tingkat Pemerintah
Daerah maupun di tingkat satuan pendidikan, instrumen pemetaan yang
masih belum efektif, keterbatasan kemampuan sekolah dalam peningkatan
sumberdaya, dan lain sebagainya.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, LPMP Jawa Barat
terus berupaya melakukan berbagai strategi diantaranya dengan melakukan
pendekatan secara intensif terhadap Pemerintah Daerah, melakukan
bimbingan teknis terhadap TPMPD dan TPMPS, melakukan analisis
terhadap pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan.
6. IKSS 1.5
“Persentase SMA yang Telah Dipetakan Mutunya”
Pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SMA ini telah terlaksana melalui
beberapa kegiatan yaitu :
1. Rakor dan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan, dengan target
158 orang, realisasi 144 orang, capaian 92 %.
2. Bimbingan teknis fasilitator daerah pengumpulan data, dengan
target 58 orang, realisasi 59 orang, capaian 100,02 %.
3. Bimbingan teknis pengawas,target 2862 orang, realisasi 2731
orang, capaian 95,34 %.
4. Verifikasi dan validasi dengan target 280 sekolah dengan capaian
100 %.
5. Penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu, bentuk
kegiatannya adalah workshop penyusunan desain analisis mutu dan
workshop penyusunan template laporan akhir sistem penjaminan
mutu pendidikan dengan target 101 orang, realisasi 100 orang,
capaian 99,09%.
53
6. Analisis data mutu dengan target 90 orang, realisasi 90 orang,
capaian 100%
7. Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu dengan target 144
orang, realisasi 144 orang, capaian 100% .
8. Diseminasi pemetaan mutu dengan target 270 orang, realisasi 270
orang, capaian 100%.
Persentase SMA yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat sebesar
24,86 % dari 71,92 % pada tahun 2017 menjadi 96,78 % pada tahun 2018
atau sejumlah 1.534 Sekolah dari total 1.585 Sekolah.(Data PMP
Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu kepada target
kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 % maka ada 3,22 % atau
51 sekolah yang belum terpetakan mutunya, hal tersebut juga disebabkan
oleh kendala terkait dengan sumberdaya manusia di satuan pendidikan,
keterbatasan sarana dan prasarana termasuk sistem jaringan terutama
sekolah-sekolah di wilayah pelosok, perubahan kebijakan di daerah, dan
lain sebagainya. Data total jumlah SMA di Jawa Barat antara baseline pada
rencana kerja (termasuk target kinerja) tahun 2018 dengan total SMA pada
data PMP Dikdasmen Kemdikbud juga mengalami selisih sejumlah 13
sekolah, hal ini dapat disebabkan adanya kebijakan di daerah atau sekolah-
sekolah yang sudah tidak beroperasi khususnya sekolah swasta, dan lain
sebagainya.
7. IKK 1.6
“Persentase SMA yang Meningkat Indeks Efektifitasnya”
Keberhasilan satuan pendidikan dalam meningkatkan indeks efektifitasnya
dilihat dari capaian satuan pendidikan menuju SNP, yang dapat diketahui
apabila satuan pendidikan melakukan pemetaan mutu melalui aplikasi
54
PMP. Berdasarkan hasil Pemetaan mutu terdapat 4 kategori capaian
menuju SNP yang disajikan dalam bentuk kategori I-V yaitu :
I. Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
II. Menuju SNP level 2 : 2,04 < skor < 3,70
III. Menuju SNP level 3 : 3,70 < skor < 5,06
IV. Menuju SNP level 4 : 5,06 < skor < 6,66
V. SNP : 6,66 < skor < 7,00
Pada tahun 2018, pengukuran peningkatan indeks efektifikas dilakukan
dengan cara melihat perbandingan capaian satuan pendidikan menuju SNP
tahun 2018 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017.
Berdasarkan data pencapaian SNP Provinsi Jawa Barat yang bersumber
pada data PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018,
untuk data capaian per kategori diperoleh infomasi sebagai berikut:
Tabel 3.6.
Capaian per Kategori di Provinsi Jawa Barat Jenjang SMA
Ketegori Tahun
2016 % 2017 % 2018 %
Menuju SNP 1 490 33.79 411 26.15 17 1.33
Menuju SNP 2 213 14.69 51 3.24 34 2.66
Menuju SNP 3 525 36.21 282 17.94 260 20.34
Menuju SNP 4 222 15.31 828 52.67 967 75.67
SNP
Jumlah data yang diolah 1,450 100 1,572 100 1,278 100
Jumlah persentase capaian sekolah menengah atas yang meningkat indeks
efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju SNP 4 menunjukkan
kenaikan yang cukup signifikan dari 15,31 % pada tahun 2016, menjadi
52,67 % pada tahun 2017 dan 75,67 % pada tahun 2018 walaupun belum
memenuhi target indikator kinerja sebesar 80 %.
55
Peningkatan yang signifikan pada jumlah sekolah yang menuju SNP 4 juga
tidak lepas dari strategi LPMP Jawa Barat dalam melibatkan dan
memberdayakan peran Pengawas Sekolah dalam melakukan supervisi ke
sekolah-sekolah binaannya serta pendampingan-pendampingan yang
dilakukan secara langsung oleh LPMP Jawa Barat. Adapun terkait dengan
belum tercapainya target kinerja dengan selisih 0,33 % atau 4 sekolah, LPMP
Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan program supervisi terhadap
satuan pendidikan, meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan
dalam upaya peningkatan mutu, pemberdayaan TPMPD dan pengawas
sekolah dan lain sebagainya.
Adapun capaian setiap standar untuk jenjang sekolah menengah atas pada
tahun 2016-2018 adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.7.
Capaian 8 SNP Jenjang SMA Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018
No Standar 2016 2017 2018
1 Standar Kompetensi Lulusan 5.45 4.49 6.16
2 Standar Isi 4.74 4.33 5.43
3 Standar Proses 4.97 4.88 6.28
4 Standar Penilaian Pendidikan 4.23 5.91 5.85
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.35 3.68 3.08
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 4.73 3.94 4.37
7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4.37 4.29 5.16
8 Standar Pembiayaan 3.74 4.61 5.76
56
Grafik 3.16. Capaian 8 SNP Jenjang SMA Berdasarkan Hasil Raport Mutu
Tahun 2016 – 2018
Berdasarkan data tersebut capaian terendah pada tahun 2016 yaitu pada
standar pendidik dan tenaga kependidikan 3,35 dan standar pembiayaan
3,74 sedangkan pada tahun 2017 capaian terendah pada standar pendidik
dan tenaga kependidikan 3,68 serta standar sarana dan prasarana 3,94,
adapun pada tahun 2018 pada standar pendidik dan tenaga kependidikan
3,08. Hal tersebut pada umumnya disebabkan oleh masih belum sinerginya
peran dan kebijakan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam
implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dikdasmen
khususnya terkait dengan peran SPME Pemerintah Daerah dalam
mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan melalui SPMI yang
dilakukan oleh sekolah terutama yang terkait dengan indikator-indikator
mutu dalam standar manajerial khususnya terkait dengan standar sarana
dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar
pembiayaan, belum terpahaminya kebijakan SPMP Dikdasmen secara
57
komprehensif oleh para pengambil keputusan baik di tingkat Pemerintah
Daerah maupun di tingkat satuan pendidikan, instrumen pemetaan yang
masih belum efektif, keterbatasan kemampuan sekolah dalam peningkatan
sumberdaya, dan lain sebagainya.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, LPMP Jawa Barat
terus berupaya melakukan berbagai strategi diantaranya dengan melakukan
pendekatan secara intensif terhadap Pemerintah Daerah, melakukan
bimbingan teknis terhadap TPMPD dan TPMPS, melakukan analisis
terhadap pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan.
8. IKSS 1.7
“Persentase SMK yang Telah Dipetakan Mutunya”
Pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SMK ini telah terlaksana melalui
beberapa kegiatan yaitu :
1. Rakor dan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan, dengan target
158 orang, realisasi 144 orang, capaian 92 %.
2. Bimbingan teknis fasilitator daerah pengumpulan data, dengan
target 58 orang, realisasi 59 orang, capaian 100,02 %.
3. Bimbingan teknis pengawas,target 2862 orang, realisasi 2731
orang, capaian 95,34 %.
4. Verifikasi dan validasi dengan target 280 sekolah dengan capaian
100 %.
5. Penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu, bentuk
kegiatannya adalah workshop penyusunan desain analisis mutu dan
workshop penyusunan template laporan akhir sistem penjaminan
mutu pendidikan dengan target 101 orang, realisasi 100 orang,
capaian 99,09%.
58
6. Analisis data mutu dengan target 90 orang, realisasi 90 orang,
capaian 100%
7. Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu dengan target 144
orang, realisasi 144 orang, capaian 100% .
8. Diseminasi pemetaan mutu dengan target 270 orang, realisasi 270
orang, capaian 100%.
Persentase SMK yang dipetakan mutu pendidikannya meningkat sebesar
25,57 % dari 68,07 % pada tahun 2017 menjadi 93,64 % pada tahun 2018
atau sejumlah 2.695 Sekolah dari total 2.878 Sekolah. (Data PMP
Dikdasmen Kemdikbud, 2018). Sedangkan apabila mengacu kepada target
kinerja LPMP Jawa Barat tahun 2018 sebesar 100 % maka ada 6,36 % atau
183 sekolah yang belum terpetakan mutunya, hal tersebut juga disebabkan
oleh kendala terkait dengan sumberdaya manusia di satuan pendidikan,
keterbatasan sarana dan prasarana termasuk sistem jaringan terutama
sekolah-sekolah di wilayah pelosok, perubahan kebijakan di daerah, dan
lain sebagainya. Data total jumlah SMK di Jawa Barat antara baseline pada
rencana kerja (termasuk target kinerja) tahun 2018 dengan total SMK pada
data PMP Dikdasmen Kemdikbud juga mengalami selisih sejumlah 34
sekolah, hal ini dapat disebabkan adanya kebijakan di daerah atau sekolah-
sekolah yang sudah tidak beroperasi khususnya sekolah swasta, dan lain
sebagainya.
9. IKK 1.8
“Persentase SMK yang Meningkat Indeks Efektifitasnya”
Keberhasilan satuan pendidikan dalam meningkatkan indeks efektifitasnya
dilihat dari capaian satuan pendidikan menuju SNP, yang dapat diketahui
apabila satuan pendidikan melakukan pemetaan mutu melalui aplikasi
59
PMP. Berdasarkan hasil Pemetaan mutu terdapat 4 kategori capaian
menuju SNP yang disajikan dalam bentuk kategori I-V yaitu :
I. Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
II. Menuju SNP level 2 : 2,04 < skor < 3,70
III. Menuju SNP level 3 : 3,70 < skor < 5,06
IV. Menuju SNP level 4 : 5,06 < skor < 6,66
V. SNP : 6,66 < skor < 7,00
Berdasarkan data pencapaian SNP Provinsi Jawa Barat yang bersumber
pada data PMP Dikdasmen Kemdibud per tanggal 28 November 2018,
untuk data capaian per kategori diperoleh infomasi sebagai berikut:
Tabel 3.8. Capaian Per Kategori di ProvinsI Jawa Barat
Jenjang SMK
Ketegori Tahun
2016 % 2017 % 2018 %
Menuju SNP 1 1116 42.96 882 30.81 39 1.72
Menuju SNP 2 420 16.17 82 2.86 95 4.19
Menuju SNP 3 975 37.53 694 24.24 787 34.75
Menuju SNP 4 87 3.35 1205 42.09 1344 59.34
SNP
Jumlah data yang diolah 2,598 100 2,863 100 2,265 100
Jumlah persentase capaian sekolah menengah kejuruan yang meningkat
indeks efektivitasnya untuk kategori sekolah yang menuju SNP 4
menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 3,35 % pada tahun 2016,
menjadi 42,09 % pada tahun 2017 dan 59,34 % pada tahun 2018 walaupun
belum memenuhi target indikator kinerja sebesar 70 %.
Peningkatan yang signifikan pada jumlah sekolah yang menuju SNP 4 juga
tidak lepas dari strategi LPMP Jawa Barat dalam melibatkan dan
60
memberdayakan peran Pengawas Sekolah dalam melakukan supervisi ke
sekolah-sekolah binaannya serta pendampingan-pendampingan yang
dilakukan secara langsung oleh LPMP Jawa Barat. Adapun terkait dengan
belum tercapainya target kinerja dengan selisih 16,66 % atau 378 sekolah,
LPMP Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan program supervisi
terhadap satuan pendidikan, meningkatkan koordinasi dengan Dinas
Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu, pemberdayaan TPMPD dan
pengawas sekolah dan lain sebagainya.
Adapun capaian setiap standar untuk jenjang sekolah menengah kejuruan
pada tahun 2016-2018 adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.9.
Capaian 8 SNP Jenjang SMK Berdasarkan Hasil Raport Mutu Tahun 2016 – 2018
No Standar 2016 2017 2018
1 Standar Kompetensi Lulusan 4.64 4.16 6.07
2 Standar Isi 4.73 4.12 5.45
3 Standar Proses 4.82 4.53 6.19
4 Standar Penilaian Pendidikan 3.98 5.7 5.72
5 Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
2.78 2.92 2.70
6 Standar Sarana dan Prasarana
Pendidikan
3.67 2.85 2.88
7 Standar Pengelolaan Pendidikan 3.89 3.98 5.02
8 Standar Pembiayaan 3.62 4.59 5.91
61
Grafik 3.17. Capaian 8 SNP Jenjang SMK Berdasarkan Hasil Raport Mutu
Tahun 2016 – 2018
Berdasarkan data tersebut capaian terendah pada tahun 2016 yaitu pada
standar pendidik dan tenaga kependidikan 2,78 dan standar pembiayaan
3,62 sedangkan pada tahun 2017 capaian terendah pada standar pendidik
dan tenaga kependidikan 2,92 serta standar sarana dan prasarana 2,85,
adapun pada tahun 2018 pada standar pendidik dan tenaga kependidikan
2,70. Hal tersebut pada umumnya disebabkan oleh masih belum sinerginya
peran dan kebijakan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam
implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dikdasmen
khususnya terkait dengan peran SPME Pemerintah Daerah dalam
mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan melalui SPMI yang
dilakukan oleh sekolah terutama yang terkait dengan indikator-indikator
mutu dalam standar manajerial khususnya terkait dengan standar sarana
dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar
pembiayaan, belum terpahaminya kebijakan SPMP Dikdasmen secara
62
komprehensif oleh para pengambil keputusan baik di tingkat Pemerintah
Daerah maupun di tingkat satuan pendidikan, instrumen pemetaan yang
masih belum efektif, keterbatasan kemampuan sekolah dalam peningkatan
sumberdaya, dan lain sebagainya.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, LPMP Jawa Barat
terus berupaya melakukan berbagai strategi diantaranya dengan melakukan
pendekatan secara intensif terhadap Pemerintah Daerah, melakukan
bimbingan teknis terhadap TPMPD dan TPMPS, melakukan analisis
terhadap pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan.
10. IKK 1.9
“Persentase SD yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP”
Prosentase SD yang telah disupervisi dan fasilitasi dalam pencapaian SNP
diperoleh melalui tahapan proses pendampingan sekolah model dan
implementasi kurikulum 2013.
Pelaksanaan kegiatan melalui output satuan pendidikan difasilitasi
berdasarkan 8 SNP dengan sekolah model antara lain:
1. Bimbingan Teknis SPMI, bentuk kegiatannya adalah Workshop
Evaluasi Sekolah Model SPMI dengan target 810 orang, realisasi 810
orang, capaian 100%.
2. Pendampingan Sekolah Model tahap 1 dengan target 1572 sekolah,
realisasi 1572 sekolah, capaian 100% dan Pendampingan Sekolah
Model Tahap 2 dengan target 1572 sekolah, realisasi 1572 sekolah,
capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatannya, setiap sekolah model
didampingi oleh fasilitator daerah atau fasda yang telah diberi
pelatihan oleh LPMP Jawa Barat.
3. Monitoring dan Evaluasi, dengan target 262 Sekolah Model, realisasi
262 sekolah, capaian 100%. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah
63
data capaian indikator keberhasilan implementasi SPMI di sekolah
model, progress pelaksanaan siklus SPMI di sekolah model serta
evaluasi tentang kualitas layanan pendampingan fasilitator daerah
pada saat pendampingan SPMI.
4. Bimbingan Teknis Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD)
dengan target 160 orang, realisasi 156 orang, capaian 98 %. Sasaran
dari kegiatan ini adalah unsur pejabat daerah, tokoh masyarakat serta
praktisi pendidikan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Barat.
5. Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI dengan target 30 orang , realisasi
30 orang, capaian 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah
tersosialisasikannya evaluasi hasil pendampingan sekolah model SPMI
tahun 2018 dan terdiseminasikannya pengalaman terbaik
implementasi SPMI di sekolah model.
Jumlah sekolah dasar yang telah disupervisi melalui program
pendampingan sekolah model maupun monitoring sekolah model dalam
pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100% (1572 SD) di
27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Strategi yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat dalam supervisi yaitu melalui
kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Fasilitator Daerah yang
pada umumnya terdiri dari para Pengawas Pembina di sekolah-sekolah
model. Pada kegiatan pendampingan ini, setiap tim penjaminan mutu
pendidikan sekolah (TPMPS) baik dari sekolah model maupun sekolah
imbas yang dibentuk sesuai dengan Permendikbud No. 28 Tahun 2016
tentang SPMP Dikdasmen, mendapatkan pendampingan mengenai
mekanisme pelaksanaan siklus SPMI mulai dari tahap pemetaan mutu,
perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu,
64
monitoring dan evaluasi, serta penetapan strategi berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi. Masing-masing tahapan tersebut menghasilkan
produk (output) dalam bentuk: Peta Mutu Sekolah (dokumen EDS dan
analisisnya) untuk pemetaan mutu; Renstra sekolah, RKS/RKAS untuk
perencanaan peningkatan mutu; Laporan Kegiatan/dokumen pelaksanaan
kegiatan untuk pemenuhan mutu; Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
untuk tahapan monitoring dan evaluasi; serta dokumen analisis
ketercapaian dan penetapan rencana peningkatan mutu selanjutnya. Pada
kegiatan pendampingan sekolah model, LPMP Jawa Barat juga
menambahkan program inovasi berupa penulisan best practices dari setiap
TPMPS terkait dengan pelaksanaan SPMI di sekolah masing-masing dan
melakukan penilaian terhadap best pratices tersebut untuk dipilih yang
terbaik dari setiap kabupaten/kota dan sampai dengan tingkat provinsi
untuk kemudian di seminarkan.
Supervisi lainnnya yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat dalam fasilitas
pencapaian SNP terhadap sekolah model dan sekolah imbas yaitu dengan
menugaskan petugas-petugas penjaminan mutu untuk memantau
pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Fasda SPMI (Pengawas
Sekolah) sekaligus melaporkan data ketercapaiannya melalui aplikasi SP3K
yang dientry oleh setiap petugas LPMP Jabar. Selain itu bentuk supervisi
juga dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dimana setiap
petugas dari LPMP melihat outcome/dampak/manfaat dari kegiatan
pendampingan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
65
Gambar 3.3. Dokumentasi Pendampingan Sekolah Model
Sedangkan fasilitasi pencapaian SNP melalui Implementasi kurikulum 2013
jenjang SD dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun 2015 sebagai
tahap rintisan dengan sekolah sasaran sejumlah 6% pada kelas 1 dan kelas
4. Kemudian tahun 2016 pelaksana implementasi kurikulum 2013 sebanyak
19%. Pada tahun 2017 jumlah sekolah sasaran kurikulum 2013 bertambah
35% menjadi 60% pada kelas 1 dan 4, dan pada tahun 2018 memasuki
tahap implementasi lanjutan dengan tambahan sekolah sasaran sejumlah
40%, sehingga pada tahun 2018/2019 diharapkan seluruh satuan
pendidikan di Jawa Bara sudah mengimplementasikan kurikulum 2013
sebanyak 100%. Pada tahun 2018, sekolah yang dibimtek dan didampingi
dalam implementasi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.10 Jumlah Sekolah yang Dibimtek dan
Didampingi dalam Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2015 s.d. 2018
No. Jenjang 2015 2016 2017 2018 (Pendampingan)
Jumlah Keseluruhan
1. SD 512 5.000 7.142 7.599 20.253 2. SMP 244 920 1.700 2.367 5.231 3. SMA 355 213 422 596 1.586 4. SMK 444 635 828 1.308 3.215 Jumlah 1.555 6.768 10.092 11.870 30.285
66
Grafik 3.18. Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013
Pelaksanaan kegiatan melalui output satuan pendidikan yang
melaksanakan kurikulum antara lain:
1. Rapat Koordinasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), peserta yang
diundang sebanyak 163 orang sedangkan yang hadir sebesar 155
orang (95,09%). Unsur yang hadir dalam kegiatan ini adalah Tim
Asistensi PPK Provinsi, Unsur pejabat struktural Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kab./Kota, dan Koordinator Pengawas setiap jenjang
pendidikan (SD, SMP, dan SMA/SMK). Hasil dari kegiatan adalah
Rencana tindak lanjut implementasi penguatan pendidikan karakter di
setiap kab./kota.
2. Rapat koordinasi awal Kurikulum 2013 tahun 2018, unsur peserta
adalah pejabat struktural Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab./Kota.
Peserta yang hadir sebanyak 100% (178 orang). Hasil dari kegiatan ini
512
5000
71427599
244920
1700 2367
355 213 422 596444 635828 1308
2015 2016 2017 2018
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013
SD SMP SMA SMK
67
adalah : 1) Data nama instruktur kabupaten/kota tahun 2018 yang
akan mengikuti Bimtek Penyegaran tahun 2018; 2) Data sekolah Induk
klaster penerima bantuan pemerintah pendampingan kurikulum
2013, 3) Jadwal kegiatan Pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2018.
3. Penyegaran Instruktur Kurikulum 2013 tahun 2018 Tingkat
Kabupaten/Kota jenjang SD, target peserta 3.078 orang, sedangkan
realisasi 2.999, capaian 97%. Hasil dari kegiatan bimtek penyegaran
instruktur kurikuluam 2013 tingkat kabupaten/kota adalah
tersedianya instruktur kurikulum 2013 tingkat kabupaten/kota yang
mampu mengintegrasikan materi kurikulum 2013 dengan penguatan
pendidikan karakter dan literasi, dan mampu melaksanakan
pendampingan kurikulum 2013 di sekolah sasaran.
4. Asistensi dana bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013
jenjang SD, target sekolah induk klaster jenjang SD sebanyak 755
sekolah induk kluster dari 7599 sekolah yang implementasi kurikulum
2013 dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 1.510 peserta.
Realisasi peserta sebanyak 1.510 orang, capaian 100%. Kegiatan ini
memfasilitasi sekolah untuk membuat rencana anggaran biaya (RAB)
pelaksanaan pendampingan implementasi kurikulum 2013 serta
penandatangan kesepahaman kerja (MoU) antara Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) LPMP Jawa Barat dengan kepala sekolah induk
klaster.
5. Pendampingan Kurikulum 2013 di sekolah induk klaster jenjang SD,
target 298 petugas LPMP, realisasi 298 orang petugas, capaian 100%,
dengan jumlah guru yang didampingi sebanyak 16.735 orang.
Adapaun dampak yang dirasakan dari kegiatan pendampingan ini adalah
meningkatnya kompetensi guru dalam implementasi kurikulum dalam
praktek pembelajaran dan pembuatan administrasi pembelajaran.
68
Adapun evaluasinya berdasarkan laporan pengamatan langsung oleh
Instruktur Kabupaten/ Kota yang melakukan pendampingan langsung ke
kelas dengan hasil sebagai berikut :
Hasil Pengamatan Praktek Pembelajaran jenjang SD sebagai berikut:
Grafik 3.19. Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SD
Berdasarkan grafik diatas, dari jumlah 16.735 guru yang didampingi,
prosentase guru yang melakukan aspek-aspek dalam pendahuluan
sebesar 88,28%, guru yang melakukan aspek-aspek pada kegiatan inti
sebesar 86,15%, guru yang melakukan aspek-aspek pada penilaian
sebesar 86%, dan guru yang melakukan aspek-aspek pada kegiatan
penutup pembelajaran sebesar 86,21%.
88,28% 86,51% 86,64% 86,22%
11
,72
%
13
,49
%
13
,36
%
13
,78
%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Pendahuluan Kegiatan Inti Penilaian Penutup
Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SD
SD Ya SD Tidak
69
Hasil telaah RPP jenjang SD sebagai berikut:
Grafik 3.20. Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SD
Berdasarkan grafik di atas, dari jumlah 16.735 guru yang didampingi,
dalam menyusun RPP sebesar 96,05% guru menuliskan identitas
sekolah, sebesar 93,27% guru menuliskan kompetensi inti, sebesar
91,73% guru merumuskan tujuan, sebesar 87,21% guru merumuskan
kompetensi dasar, sebesar 85,5% guru merumuskan indikator, sebesar
88% guru menuliskan materi pembelajaran, sebsar 89% guru
mencantumkan aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan
pendahuluan, sebesar 91,96% guru mencantumkan aspek-aspek yang
harus ada dalam kegiatan inti, sebesar 89,78% guru mencantumkan
aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan penutup, sebesar 88,27%
guru mencantumkan aspek-aspek penilaian, dan 90,30% guru
mencantumkan media/alat, bahan dan sumber belajar.
96
,05
%
93
,27
%
91
,73
%
87
,21
%
85
,51
%
88
,49
%
89
,10
%
91
,96
%
89
,78
%
88
,27
%
90
,30
%
3,9
5%
6,7
3%
8,2
7%
12
,79
%
14
,49
%
11
,51
%
10
,90
%
8,0
4%
10
,22
%
11
,73
%
9,7
0%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SD SD Ya SD Tidak
70
6. Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk seluruh jenjang
pendidikan SD dan SMP berupa program Pendidikan Penguatan
Karakter (PPK) dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Workshop Persiapan Program Penguatan Pendidikan Karakter,
dengan target peserta 40 orang peserta, realisasi 40 orang peserta,
capaian 100%. Hasil dicapai adalah desain induk program PPK tahun
2019, Instrumen Training Needs Analysis (TNA), dan instrumen
evaluasi PPK (bagi sekolah piloting PPK)
b. Training Needs Analysis (TNA), dilaksanakan di 72 sekolah (jenjang
SD dan SMP) dengan jumlah petugas 54 orang, dan jumlah sasaran
responden sebanyak 414 orang (terdiri dari tim asistensi PPK
Kab./Kota, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah).
Berdasarkanhasil analisis kebutuhan dari kedua jenjang SD dan SMP
yang dikunjungi, maka untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat,
umumnya membutuhkan program-program penguatan karakter
(PPK), antara lain:
1) Sosialisasi dan pendampingan Program Jabar Masagi
2) Pelatihan bagi Pengawas/ Kepsek/ Guru mengenai pembiasaan
dalam menumbuhkan karakter (PPK) Jabar Masagi
3) Pendampingan dalam mengimplementasikan PPK Jabar Masagi
di setiap sekolah
4) Pendampingan dalam mengembangkan budaya daerah (Sunda)
5) Pelibatan orang tua dan masyarakat dalam setiap program
sekolah
6) Kerjasama dengan kementerian agama untuk membina akhlaq
siswa
c. Evaluasi Program PPK, dilaksanakan di 15 SD dan 38 SMP piloting
program PPK pada 20 kabupaten/kota se-Jawa Barat, dengan
petugas evaluasi sejumlah 106 orang, peserta sejumlah 454
71
peserta (terdiri dari unsur Tim Asistensi PPK kab./kota, Pengawas
sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah/orangtua
siswa, dan tenaga kependidikan).
Hasil Evaluasi PPK jenjang SD dan SMP sebagai berikut:
1) Secara umum PPK sudah sangat istimewa dan menjadi budaya
sekolah;
2) Tim assistensi dan pengawas pembina belum terlihat
perannya, hasil wawancara hanya menunjukkan opini terhadap
setiap pertanyaan dalam instrumen, belum sampai pada real
activity yang sudah dikerjakan oleh tim assistensi dan
pengawas pembina. Disamping itu hasil wawancara
menggambarkan bahwa lingkungan sangat potensial untuk
mendukung program PPK tetapi hal ini belum dimanfaatkan
secara maksimal; dan
3) Konfirmasi jawaban responden berdasarkan hasil observasi
lingkungan menunjukkan bahwa pada dasarnya sekolah sudah
menjalankan program PPK dengan baik.
d. Pelaporan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum
2013 jenjang SD, target sekolah induk klaster jenjang SD sebanyak
755 sekolah dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 1.510
peserta. Realisasi sebanyak 1.510 orang, capaian 100%. Kegiatan ini
menghasilkan laporan penggunaan dana bantuan pemerintah
pendampingan kurikulum setiap sekolah induk klaster
pendampingan.
72
Gambar 3.4. Dokumentasi Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013
11. IKK 1.10
“Persentase SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Dalam Pencapaian SNP
Jumlah sekolah menengah pertama yang telah disupervisi melalui program
pendampingan sekolah model maupun monitoring sekolah model dalam
pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100% (792 SMP) di
27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Strategi yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat dalam supervisi yaitu melalui
kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Fasilitator Daerah yang
pada umumnya terdiri dari para Pengawas Pembina di sekolah-sekolah
model. Pada kegiatan pendampingan ini, setiap tim penjaminan mutu
pendidikan sekolah (TPMPS) baik dari sekolah model maupun sekolah
imbas yang dibentuk sesuai dengan Permendikbud No. 28 Tahun 2016
tentang SPMP Dikdasmen, mendapatkan pendampingan mengenai
mekanisme pelaksanaan siklus SPMI mulai dari tahap pemetaan mutu,
73
perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu,
monitoring dan evaluasi, serta penetapan strategi berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi. Masing-masing tahapan tersebut menghasilkan
produk (output) dalam bentuk: Peta Mutu Sekolah (dokumen EDS dan
analisisnya) untuk pemetaan mutu; Renstra sekolah, RKS/RKAS untuk
perencanaan peningkatan mutu; Laporan Kegiatan/dokumen pelaksanaan
kegiatan untuk pemenuhan mutu; Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
untuk tahapan monitoring dan evaluasi; serta dokumen analisis
ketercapaian dan penetapan rencana peningkatan mutu selanjutnya. Pada
kegiatan pendampingan sekolah model, LPMP Jawa Barat juga
menambahkan program inovasi berupa penulisan best practices dari setiap
TPMPS terkait dengan pelaksanaan SPMI di sekolah masing-masing dan
melakukan penilaian terhadap best pratices tersebut untuk dipilih yang
terbaik dari setiap kabupaten/kota dan sampai dengan tingkat provinsi
untuk kemudian di seminarkan.
Supervisi lainnnya yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat dalam fasilitas
pencapaian SNP terhadap sekolah model dan sekolah imbas yaitu dengan
menugaskan petugas-petugas penjaminan mutu untuk memantau
pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Fasda SPMI (Pengawas
Sekolah) sekaligus melaporkan data ketercapaiannya melalui aplikasi SP3K
yang dientry oleh setiap petugas LPMP Jabar. Selain itu bentuk supervisi
juga dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dimana setiap
petugas dari LPMP melihat outcome/dampak/manfaat dari kegiatan
pendampingan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Pelaksanaan kegiatan melalui output satuan pendidikan difasilitasi
berdasarkan 8 SNP antara lain:
74
1. Bimbingan Teknis SPMI, bentuk kegiatannya adalah Workshop
Evaluasi Sekolah Model SPMI dengan target 348 orang, realisasi 348
orang, capaian 100%.
2. Pendampingan Sekolah Model Tahap 1 dengan target 684 sekolah,
realisasi 684 sekolah, capaian 100% dan Pendampingan Sekolah Model
Tahap 2 dengan target 684 sekolah, realisasi 684 sekolah, capaian
100%. Dalam pelaksanaan kegiatannya, setiap sekolah model
didampingi oleh fasilitator daerah atau fasda yang telah diberi
pelatihan oleh LPMP Jawa Barat.
3. Monitoring dan Evaluasi, dengan target 116 Sekolah Model, realisasi
116 sekolah, capaian 100%. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah
data capaian indikator keberhasilan implementasi SPMI di sekolah
model, progress pelaksanaan siklus SPMI di sekolah model serta
evaluasi tentang kualitas layanan pendampingan fasilitator daerah
pada saat pendampingan SPMI.
4. Bimbingan Teknis Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah ( TPMPD
) dengan target 160 orang, realisasi 156 orang, capaian 98 %. Sasaran
dari kegiatan ini adalah unsur pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta
praktisi dunia pendidikan di masing-masing kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Barat.
5. Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI dengan target 27 orang , realisasi
27 Orang, capaian 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah
tersosialisasikannya evaluasi hasil pendampingan sekolah model SPMI
tahun 2018 dan terdiseminasikannya pengalaman terbaik
implementasi SPMI di sekolah model.
75
Gambar 3.5. Dokumentasi Bimbingan Teknis SPMI (Sekolah Model)
Sedangkan fasilitasi SNP melalui Implementasi kurikulum 2013 jenjang SMP
dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun 2015 sebagai tahap rintisan
dengan sekolah sasaran yang berlanjut hingga tahun 2018.
Sasaran sekolah Jenjang SMP adalah Guru Kelas VII dengan 10 Mata
pelajaran, sejumlah 2.356 SMP yang ada di Jawa Barat.
Untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja tersebut, LPMP Jawa
Barat melakukan fasilitasi dan supervisi kepada satuan pendidikan melalui
output satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum dan satuan
pendidikan difasilitasi berdasarkan 8 SNP, dengan komponen kegeiatan
sebagai berikut:
1. Penyegaran Instruktur Kurikulum 2013 tahun 2018 Tingkat
Kabupaten/Kota jenjang SMP, target peserta 3.270 orang, sedangkan
realisasi 3.222 orang, capaian 98,53%. Hasil dari kegiatan bimtek
penyegaran instruktur kurikuluam 2013 tingkat kabupaten/kota
adalah tersedianya instruktur kurikulum 2013 tingkat kabupaten/kota
yang mampu mengintegrasikan materi kurikulum 2013 dengan
76
penguatan pendidikan karakter dan literasi, dan mampu
melaksanakan pendampingan kurikulum 2013 di sekolah sasaran.
2. Asistensi dana bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013
jenjang SMP diberikan ke 327 sekolah induk kluster dari 2367 sekolah
yang implementasi kurikulum 2013 dengan peserta 2 orang per
sekolah menjadi 654 peserta. Realisasi sebanyak 654 orang, capaian
100%. Kegiatan ini memfasilitasi sekolah untuk membuat rencana
anggaran biaya (RAB) pelaksanaan pendampingan implementasi
kurikulum 2013 serta penandatangan kesepahaman kerja (MoU)
antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPMP Jawa Barat dengan
kepala sekolah induk klaster.
3. Pendampingan Kurikulum 2013 di sekolah induk klaster jenjang SMP,
target 149 petugas LPMP, realisasi 149 orang petugas, capaian 100%,,
dengan jumlah guru yang didampingi sebanyak 20.698 orang.
Adapun dampak yang dirasakan dari kegiatan pendampingan ini adalah
meningkatnya kompetensi guru dalam implementasi kurikulum dalam
praktek pembelajaran dan pembuatan administrasi pembelajaran.
Adapun evaluasinya berdasarkan laporan pengamatan langsung oleh
Instruktur Kabupaten/ Kota yang melakukan pendampingan langsung ke
kelas dengan hasil sebagai berikut :
77
Hasil Pengamatan Praktek Pembelajaran jenjang SMP sebagai berikut:
Grafik 3.21. Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMP
Berdasarkan grafik diatas, dari jumlah 20.698 guru yang didampingi,
prosentase guru yang melakukan aspek-aspek dalam pendahuluan
sebesar 84,53%, guru yang melakukan aspek-aspek pada kegiatan inti
sebesar 81,73%, guru yang melakukan aspek-aspek pada penilaian
sebesar 83,36%, dan guru yang melakukan aspek-aspek pada kegiatan
penutup pembelajaran sebesar 82,77%.
84,53% 81,73% 83,36% 82,77%
15
,47
%
18
,27
%
16
,64
%
17
,23
%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Pendahuluan Kegiatan Inti Penilaian Penutup
Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMP
SMP Ya SMP Tidak
78
Hasil telaah RPP jenjang SMP sebagai berikut:
Grafik 3.22. Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMP
Berdasarkan grafik di atas, dari jumlah 20.698 guru yang didampingi,
dalam menyusun RPP sebesar 97,60% guru menuliskan identitas
sekolah, sebesar 94,70% guru menuliskan kompetensi inti, sebesar
90,73% guru merumuskan tujuan, sebesar 71,53% guru merumuskan
kompetensi dasar, sebesar 70,54% guru merumuskan indikator,
sebesar 90% guru menuliskan materi pembelajaran, sebsar 88% guru
mencantumkan aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan
pendahuluan, sebesar 94,52% guru mencantumkan aspek-aspek yang
harus ada dalam kegiatan inti, sebesar 91,38% guru mencantumkan
aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan penutup , sebesar 89,34%
guru mencantumkan aspek-aspek penilaian, dan 91,45% guru
mencantumkan media/alat, bahan dan sumber belajar.
97
,60
%
94
,70
%
90
,73
% 71
,53
%
70
,54
%
90
,46
%
88
,86
%
94
,52
%
91
,38
%
89
,34
%
91
,45
%
2,4
0%
5,3
0%
9,2
7%
28
,47
%
29
,46
% 9,5
4%
11
,14
%
5,4
8%
8,6
2%
10
,66
%
8,5
5%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMP
SMP Ya SMP Tidak
79
4. Pelaporan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013
jenjang SMP, target sekolah induk klaster jenjang SMP sebanyak 327
sekolah dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 654 peserta.
Realisasi sebanyak 654 orang, capaian 100%. Kegiatan ini
menghasilkan laporan penggunaan dana bantuan pemerintah
pendampingan kurikulum setiap sekolah induk klaster pendampingan.
12. IKK 1.11
Persentase SMA yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP Jumlah sekolah menengah atas yang telah disupervisi melalui program
pendampingan sekolah model maupun monitoring sekolah model dalam
pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100% (184 SMK)
dasar) di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Strategi yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat dalam supervisi yaitu melalui
kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Fasilitator Daerah yang
pada umumnya terdiri dari para Pengawas Pembina di sekolah-sekolah
model. Pada kegiatan pendampingan ini, setiap tim penjaminan mutu
pendidikan sekolah (TPMPS) baik dari sekolah model maupun sekolah
imbas yang dibentuk sesuai dengan Permendikbud No. 28 Tahun 2016
tentang SPMP Dikdasmen, mendapatkan pendampingan mengenai
mekanisme pelaksanaan siklus SPMI mulai dari tahap pemetaan mutu,
perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu,
monitoring dan evaluasi, serta penetapan strategi berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi. Masing-masing tahapan tersebut menghasilkan
produk (output) dalam bentuk: Peta Mutu Sekolah (dokumen EDS dan
analisisnya) untuk pemetaan mutu; Renstra sekolah, RKS/RKAS untuk
perencanaan peningkatan mutu; Laporan Kegiatan/dokumen pelaksanaan
kegiatan untuk pemenuhan mutu; Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
80
untuk tahapan monitoring dan evaluasi; serta dokumen analisis
ketercapaian dan penetapan rencana peningkatan mutu selanjutnya. Pada
kegiatan pendampingan sekolah model, LPMP Jawa Barat juga
menambahkan program inovasi berupa penulisan best practices dari setiap
TPMPS terkait dengan pelaksanaan SPMI di sekolah masing-masing dan
melakukan penilaian terhadap best pratices tersebut untuk dipilih yang
terbaik dari setiap kabupaten/kota dan sampai dengan tingkat provinsi
untuk kemudian di seminarkan.
Supervisi lainnnya yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat dalam fasilitas
pencapaian SNP terhadap sekolah model dan sekolah imbas yaitu dengan
menugaskan petugas-petugas penjaminan mutu untuk memantau
pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Fasda SPMI (Pengawas
Sekolah) sekaligus melaporkan data ketercapaiannya melalui aplikasi SP3K
yang dientry oleh setiap petugas LPMP Jabar. Selain itu bentuk supervisi
juga dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dimana setiap
petugas dari LPMP melihat outcome/dampak/manfaat dari kegiatan
pendampingan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Pelaksanaan kegiatan melalui output satuan pendidikan difasilitasi
berdasarkan 8 SNP antara lain:
1. Bimbingan Teknis SPMI, bentuk kegiatannya adalah Workshop Evaluasi
Sekolah Model SPMI dengan target 81 orang, realisasi 81 orang,
capaian 100%.
2. Pendampingan Sekolah Model Tahap 1 dengan target 184 sekolah,
realisasi 184 sekolah, capaian 100% dan Pendampingan Sekolah Model
Tahap 2 dengan target 184 sekolah, realisasi 184 sekolah, capaian
100%. Dalam pelaksanaan kegiatannya, setiap sekolah model
didampingi oleh fasilitator daerah atau fasda yang telah diberi
pelatihan oleh LPMP Jawa Barat.
81
3. Monitoring dan Evaluasi, dengan target 31 Sekolah Model, realisasi 31
sekolah, capaian 100%. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah data
capaian indikator keberhasilan implementasi SPMI di sekolah model,
progress pelaksanaan siklus SPMI di sekolah model serta evaluasi
tentang kualitas layanan pendampingan fasilitator daerah pada saat
pendampingan SPMI.
4. Bimbingan Teknis Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah ( TPMPD )
dengan target 160 orang, realisasi 156 orang, capaian 98 %. Sasaran
dari kegiatan ini adalah unsur pejabat daerah, tokoh masyarakat serta
praktisi dunia usaha dan dunia industri di masing-masing
kabupaten/kota dan Cabang Dinas Wilayah di Provinsi Jawa Barat.
5. Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI dengan target 21 , Realisasi 21
Orang, capaian 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya
evaluasi hasil pendampingan sekolah model SPMI tahun 2018 dan
terdiseminasikannya pengalaman terbaik implementasi SPMI di
sekolah model.
Sedangkan fasilitasi SNP melalui Implementasi kurikulum 2013 jenjang SMA
dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun 2015 sebagai tahap rintisan
dengan sekolah sasaran yang berlanjut hingga tahun 2018.
Sasaran sekolah Jenjang SMA adalah Guru Kelas X dengan 15 Mata
pelajaran, sejumlah 605 SMA yang ada di Jawa Barat.
Untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja tersebut, LPMP Jawa
Barat melakukan fasilitasi dan supervisi kepada satuan pendidikan melalui
output satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum dan satuan
pendidikan difasilitasi berdasarkan 8 SNP, dengan komponen kegeiatan
sebagai berikut:
82
1. Penyegaran Instruktur Kurikulum 2013 tahun 2018 Tingkat
Kabupaten/Kota jenjang SMA, target peserta 1.425 orang, sedangkan
realisasi 1.255 orang, capaian 88,07%. Hasil dari kegiatan bimtek
penyegaran instruktur kurikuluam 2013 tingkat kabupaten/kota
adalah tersedianya instruktur kurikulum 2013 tingkat kabupaten/kota
yang mampu mengintegrasikan materi kurikulum 2013 dengan
penguatan pendidikan karakter dan literasi, dan mampu
melaksanakan pendampingan kurikulum 2013 di sekolah sasaran.
2. Asistensi dana bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013
jenjang SMA, target sekolah induk klaster jenjang SMA sebanyak 95
sekolah induk klister dari 596 sekolah yang implementasi kurikulum
2013 dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 190 peserta.
Realisasi sebanyak 190 orang, capaian 100%. Kegiatan ini memfasilitasi
sekolah untuk membuat rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan
pendampingan implementasi kurikulum 2013 serta penandatangan
kesepahaman kerja (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
LPMP Jawa Barat dengan kepala sekolah induk klaster.
3. Pendampingan Kurikulum 2013 di sekolah induk klaster jenjang SMA,
target 57 petugas LPMP, realisasi 57 orang petugas, capaian 100%,,
dengan jumlah guru yang didampingi sebanyak 5.823 orang.
Adapaun dampak yang dirasakan dari kegiatan pendampingan ini adalah
meningkatnya kompetensi guru dalam implementasi kurikulum dalam
praktek pembelajaran dan pembuatan administrasi pembelajaran.
Adapun evaluasinya berdasarkan laporan pengamatan langsung oleh
Instruktur Kabupaten/ Kota yang melakukan pendampingan langsung ke
kelas dengan hasil sebagai berikut :
83
Hasil Pengamatan Praktek Pembelajaran jenjang SMA sebagai berikut:
Grafik 3.23. Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMA
Berdasarkan grafik diatas, dari jumlah 5.823 guru yang didampingi,
prosentase guru yang melakukan aspek-aspek dalam pendahuluan
sebesar 86,17%, guru yang melakukan aspek-aspek pada kegiatan inti
sebesar 83,67%, guru yang melakukan aspek-aspek pada penilaian
sebesar 85,92%, dan guru yang melakukan aspek-aspek pada kegiatan
penutup pembelajaran sebesar 84,53%.
86,17% 83,67% 85,92% 84,53%
13
,83
%
16
,33
%
14
,08
%
15
,47
%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Pendahuluan Kegiatan Inti Penilaian Penutup
Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMA
SMA Ya SMA Tidak
84
Hasil telaah RPP jenjang SMA sebagai berikut:
Grafik 3.24. Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMA
Berdasarkan grafik di atas, dari jumlah 5.823 guru yang didampingi,
dalam menyusun RPP sebesar 97,36% guru menuliskan identitas
sekolah, sebesar 93,22% guru menuliskan kompetensi inti, sebesar
89,54% guru merumuskan tujuan, sebesar 74,38% guru merumuskan
kompetensi dasar, sebesar 72,83% guru merumuskan indikator,
sebesar 87,26% guru menuliskan materi pembelajaran, sebsar 89,38%
guru mencantumkan aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan
pendahuluan, sebesar 93,64% guru mencantumkan aspek-aspek yang
harus ada dalam kegiatan inti, sebesar 90.74% guru mencantumkan
aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan penutup, sebesar 88,90%
guru mencantumkan aspek-aspek penilaian, dan 90,90% guru
mencantumkan media/alat, bahan dan sumber belajar
4. Pelaporan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013
jenjang SMA, target sekolah induk klaster jenjang SMA sebanyak 95
sekolah dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 190 peserta.
97
,36
%
93
,22
%
89
,54
%
74
,38
%
72
,83
%
87
,26
%
89
,38
%
93
,64
%
90
,74
%
88
,90
%
90
,90
%
2,6
4%
6,7
8%
10
,46
%
25
,62
%
27
,17
%
12
,74
%
10
,62
%
6,3
6%
9,2
6%
11
,10
%
9,1
0%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMA SMA Ya SMA Tidak
85
Realisasi sebanyak 190 orang, capaian 100%. Kegiatan ini
menghasilkan laporan penggunaan dana bantuan pemerintah
pendampingan kurikulum setiap sekolah induk klaster pendampingan.
13. IKK 1.12
“Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
Jumlah sekolah menengah kejuruan yang telah disupervisi melalui program
pendampingan sekolah model maupun monitoring sekolah model dalam
pencapaian standar nasional pendidikan telah tercapai 100% (186 SMK) di
27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Strategi yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat dalam supervisi yaitu melalui
kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Fasilitator Daerah yang
pada umumnya terdiri dari para Pengawas Pembina di sekolah-sekolah
model. Pada kegiatan pendampingan ini, setiap tim penjaminan mutu
pendidikan sekolah (TPMPS) baik dari sekolah model maupun sekolah
imbas yang dibentuk sesuai dengan Permendikbud No. 28 Tahun 2016
tentang SPMP Dikdasmen, mendapatkan pendampingan mengenai
mekanisme pelaksanaan siklus SPMI mulai dari tahap pemetaan mutu,
perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu,
monitoring dan evaluasi, serta penetapan strategi berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi. Masing-masing tahapan tersebut menghasilkan
produk (output) dalam bentuk: Peta Mutu Sekolah (dokumen EDS dan
analisisnya) untuk pemetaan mutu; Renstra sekolah, RKS/RKAS untuk
perencanaan peningkatan mutu; Laporan Kegiatan/dokumen pelaksanaan
kegiatan untuk pemenuhan mutu; Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
untuk tahapan monitoring dan evaluasi; serta dokumen analisis
ketercapaian dan penetapan rencana peningkatan mutu selanjutnya. Pada
kegiatan pendampingan sekolah model, LPMP Jawa Barat juga
86
menambahkan program inovasi berupa penulisan best practices dari setiap
TPMPS terkait dengan pelaksanaan SPMI di sekolah masing-masing dan
melakukan penilaian terhadap best pratices tersebut untuk dipilih yang
terbaik dari setiap kabupaten/kota dan sampai dengan tingkat provinsi
untuk kemudian di seminarkan.
Supervisi lainnnya yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat dalam fasilitas
pencapaian SNP terhadap sekolah model dan sekolah imbas yaitu dengan
menugaskan petugas-petugas penjaminan mutu untuk memantau
pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Fasda SPMI (Pengawas
Sekolah) sekaligus melaporkan data ketercapaiannya melalui aplikasi SP3K
yang dientry oleh setiap petugas LPMP Jabar. Selain itu bentuk supervisi
juga dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dimana setiap
petugas dari LPMP melihat outcome/dampak/manfaat dari kegiatan
pendampingan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Pelaksanaan kegiatan melalui output satuan pendidikan difasilitasi
berdasarkan 8 SNP antara lain:
1. Bimbingan Teknis SPMI, bentuk kegiatannya adalah Workshop
Evaluasi Sekolah Model SPMI dengan target 81 orang, realisasi 81
orang, capaian 100%.
2. Pendampingan Sekolah Model Tahap 1 dengan target 186 sekolah,
realisasi 186 sekolah, capaian 100% dan Pendampingan Sekolah Model
Tahap 2 dengan target 186 sekolah, realisasi 186 sekolah, capaian
100%. Dalam pelaksanaan kegiatannya, setiap sekolah model
didampingi oleh fasilitator daerah atau fasda yang telah diberi
pelatihan oleh LPMP Jawa Barat.
3. Monitoring dan Evaluasi, dengan target 31 Sekolah Model, realisasi 31
sekolah, capaian 100%. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah data
capaian indikator keberhasilan implementasi SPMI di sekolah model,
progress pelaksanaan siklus SPMI di sekolah model serta evaluasi
87
tentang kualitas layanan pendampingan fasilitator daerah pada saat
pendampingan SPMI.
4. Bimbingan Teknis Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD)
dengan target 160 orang, realisasi 156 orang, capaian 98 %. Sasaran
dari kegiatan ini adalah unsur pejabat daerah, tokoh masyarakat serta
praktisi dunia usaha dan dunia industri di masing-masing
kabupaten/kota dan Cabang Dinas Wilayah di Provinsi Jawa Barat.
5. Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI dengan target 21 , Realisasi 21
Orang, capaian 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya
evaluasi hasil pendampingan sekolah model SPMI tahun 2018 dan
terdiseminasikannya pengalaman terbaik implementasi SPMI di
sekolah model.
6. Diseminasi Pemetaan Mutu dengan target 27 orang, Realisasi 27 orang,
capaian 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah ter-sosialisasikannya hasil
penyusunan analisis peta mutu dan rekomendasi peningkatan mutu
pendidikan tahun 2018.
Sedangkan fasilitasi SNP melalui Implementasi kurikulum 2013 jenjang SMK
dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun 2015 sebagai tahap rintisan
dengan sekolah sasaran yang berlanjut hingga tahun 2018.
Sasaran sekolah Jenjang SMK adalah Guru Kelas X dengan 11 Mata
pelajaran, sejumlah 1.309 SMK yang ada di Jawa Barat.
Untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja tersebut, LPMP Jawa
Barat melakukan fasilitasi dan supervisi kepada satuan pendidikan melalui
output satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum dan satuan
pendidikan difasilitasi berdasarkan 8 SNP, dengan komponen kegiatan
sebagai berikut:
88
1. Penyegaran Instruktur Kurikulum 2013 tahun 2018 Tingkat
Kabupaten/Kota jenjang SMK, target peserta 1.991 orang, sedangkan
realisasi 1.639 orang, capaian 82,32%. Hasil dari kegiatan bimtek
penyegaran instruktur kurikuluam 2013 tingkat kabupaten/kota
adalah tersedianya instruktur kurikulum 2013 tingkat kabupaten/kota
yang mampu mengintegrasikan materi kurikulum 2013 dengan
penguatan pendidikan karakter dan literasi, dan mampu
melaksanakan pendampingan kurikulum 2013 di sekolah sasaran.
2. Asistensi dana bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013
jenjang SMK, target sekolah induk klaster jenjang SMK sebanyak 180
sekolah induk klister dari 1308 sekolah yang implementasi kurikulum
2013 dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 360 peserta.
Realisasi sebanyak 360 orang, capaian 100%. Kegiatan ini memfasilitasi
sekolah untuk membuat rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan
pendampingan implementasi kurikulum 2013 serta penandatangan
kesepahaman kerja (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
LPMP Jawa Barat dengan kepala sekolah induk klaster.
3. Pendampingan Kurikulum 2013 di sekolah induk klaster jenjang SMK,
target 125 petugas LPMP, realisasi 125 orang petugas, capaian 100%,,
dengan jumlah guru yang didampingi sebanyak 8.868 orang.
Adapaun dampak yang dirasakan dari kegiatan pendampingan ini adalah
meningkatnya kompetensi guru dalam implementasi kurikulum dalam
praktek pembelajaran dan pembuatan administrasi pembelajaran. Adapun
evaluasinya berdasarkan laporan pengamatan langsung oleh Instruktur
Kabupaten/ Kota yang melakukan pendampingan langsung ke kelas
dengan hasil sebagai berikut :
Hasil Pengamatan Praktek Pembelajaran jenjang SMK sebagai berikut:
89
Grafik 3.25. Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMK
Berdasarkan grafik diatas, dari jumlah 8.868 guru yang didampingi,
prosentase guru yang melakukan aspek-aspek dalam pendahuluan
sebesar 86,99%, guru yang melakukan aspek-aspek pada kegiatan inti
sebesar 85,02%, guru yang melakukan aspek-aspek pada penilaian
sebesar 86,95%, dan guru yang melakukan aspek-aspek pada kegiatan
penutup pembelajaran sebesar 86,14%.
86,99% 85,02% 86,95% 86,14%
13
,01
%
14
,98
%
13
,05
%
13
,86
%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Pendahuluan Kegiatan Inti Penilaian Penutup
Aspek Kegiatan Pembelajaran Jenjang SMK
SMK Ya SMK Tidak
90
Hasil telaah RPP jenjang SMK sebagai berikut:
Grafik 3.26. Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMK
Berdasarkan grafik di atas, dari jumlah 8.868 guru yang didampingi,
dalam menyusun RPP sebesar 95,59% guru menuliskan identitas
sekolah, sebesar 89,68% guru menuliskan kompetensi inti, sebesar
88,53% guru merumuskan tujuan, sebesar 73,52% guru merumuskan
kompetensi dasar, sebesar 73,29% guru merumuskan indikator,
sebesar 88,91% guru menuliskan materi pembelajaran, sebsar 88,59%
guru mencantumkan aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan
pendahuluan, sebesar 91,97% guru mencantumkan aspek-aspek yang
harus ada dalam kegiatan inti, sebesar 90.14% guru mencantumkan
aspek-aspek yang harus ada dalam kegiatan penutup , sebesar 85,49%
guru mencantumkan aspek-aspek penilaian, dan 90,30% guru
mencantumkan media/alat, bahan dan sumber belajar.
95
,59
%
89
,68
%
88
,53
%
73
,52
%
73
,29
%
88
,91
%
88
,59
%
91
,97
%
90
,14
%
85
,49
%
90
,30
%
4,4
1%
10
,32
%
11
,47
%
26
,48
%
26
,71
%
11
,09
%
11
,41
%
8,0
3%
9,8
6%
14
,51
%
9,7
0%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Aspek Kegiatan Telaah RPP Jenjang SMK SMK Ya SMK Tidak
91
4. Pelaporan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013
jenjang SMK, target sekolah induk klaster jenjang SMK sebanyak 180
sekolah dengan peserta 2 orang per sekolah menjadi 360 peserta.
Realisasi sebanyak 360 orang, capaian 100%. Kegiatan ini
menghasilkan laporan penggunaan dana bantuan pemerintah
pendampingan kurikulum setiap sekolah induk klaster pendampingan.
Gambar 3.6. Dokumentasi Asistensi Bantuan Pemerintah
14. IKK 1.13
“Data Pendidikan Handal, Akurat dan Terbarukan”
Untuk memunculkan data pendidikan handal, akurat dan terbarukan, maka
LPMP Jawa Barat melakukan Workshop Penyusunan Profil Mutu dengan
mengundang perwakilan Operator Dapodik Kab/Kota/Provinsi dan staf
LPMP Jawa Barat. Tujuan salah satu dari kegiatan ini untuk mengetahui data
pendidikan yang sudah terbarukan atau uptodate meliputi data Satuan
Pendidikan, data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Data Peserta Didik,
dan Verval NUPTK. Untuk mengukur tingkat keterbaruan dari data-data
92
tersebut di perlukan data pembanding atau kondisi data di tahun
sebelumnya (tahun 2017). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
a. Data Satuan Pendidikan
Secara umum jumlah data Satuan Pendidikan di Jawa Barat dari tahun
2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan kurang lebih 94 sekolah
atau 0,3% dari total data sekolah di tahun 2017 seperti diperlihatkan
pada tabel berikut ini :
Tabel. 3.11. Perbandingan Jumlah Data Sekolah Tahun 2017 dan Tahun 2018
Tahun Jenjang Jumlah
SD SMP SMA SMK SLB
2017 19.650 5.282 1.623 2.927 380 29.862
2018 19.670 5.313 1.641 2.949 383 29.956
Selisih 20 31 18 22 3 94
Dari tabel diatas terlihat bahwa kenaikan jumlah sekolah paling
banyak ada pada jenjang SMP yaitu sebanyak 31 sekolah, kemudian
diikuti oleh jenjang SMK, SD, SMA dan SLB. Jika di lihat dari status
sekolah, perbedaan data di tahun 2017 dan tahun 2018, diperlihatkan
pada grafik berikut ini.
Grafik 3.27. Perbandingan Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta
Pada Tahun 2017 dan 2018
93
Seperti pada gambar di atas terlihat bahwa jumlah sekolah Negeri
pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan, sedangkan pada
sekolah swasta terjadi sebaliknya. Penurunan jumlah sekolah Negeri
kemungkinan disebabkan banyaknya sekolah yang mengalami merger
atau penonaktifan.
Untuk melihat keterbaruan data Satuan Pendidikan lainnya seperti
data penerapan Kurikulum, dan data Akreditasi dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1) Data Penerapan Kurikulum di Tingkat Satuan Pendidikan
Penerapan Kurikulum di tingkat Satuan Pendidikan yang tadinya
menggunakan KTSP menjadi Kurikulum 2013 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Ini sejalan dengan kebijakan
pemerintah, yang mengharuskan semua Satuan Pendidikan di
Tahun 2019 menggunakan Kurikulum 2013. Peningkatan tersebut
dapat diperlihatkan pada grafik dibawah ini :
Grafik 3.28. Penerapan Kurikulum di Satuan Pendidikan
Pada Tahun 2017 dan 2018
94
2) Data Akreditasi
Dilihat dari hasil Akreditasi di tahun 2017 dan 2018 terdapat
kenaikan pada akreditasi dengan kriteria A, yaitu sebanyak 2.067
atau kurang lebih 25%, hal ini secara otomatis menurunkan jumlah
Satuan Pendidikan yang memiliki akreditasi dengan kriteria B dan
C. Namun hal sebaliknya terjadi pada Satuan Pendidikan yang
belum terakreditasi yang mengalami penurunan dari tahun 2017 ke
2018.
Grafik 3.29.
Data Akreditasi Tahun 2017 dan 2018
b. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Data Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Jawa Barat tahun 2018
secara garis besar di perlihatkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.12. Data Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Jawa Barat
No Kab/Kota Tenaga
Kependidikan Tenaga
Pendidik Jumlah
1 Kab. Bandung 4.192 27.300 31.492
2 Kab. Bandung Barat 2.109 13.540 15.649
3 Kab. Bekasi 3.617 24.752 28.369
4 Kab. Bogor 4.632 37.796 42.428
2017 2018
A 8.254 10.321
B 15.902 14.219
C 950 572
Belum 4.756 4.844
Tidak 0 0
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.000
A
B
C
Belum
Tidak
95
No Kab/Kota Tenaga
Kependidikan Tenaga
Pendidik Jumlah
5 Kab. Ciamis 1.434 11.939 13.373
6 Kab. Cianjur 2.532 21.604 24.136
7 Kab. Cirebon 2.759 17.992 20.751
8 Kab. Garut 3.060 24.914 27.974
9 Kab. Indramayu 2.600 15.597 18.197
10 Kab. Karawang 2.003 17.128 19.131
11 Kab. Kuningan 2.148 11.771 13.919
12 Kab. Majalengka 1.456 11.679 13.135
13 Kab. Pangandaran 699 4.480 5.179
14 Kab. Purwakarta 1.716 8.674 10.390
15 Kab. Subang 1.996 15.003 16.999
16 Kab. Sukabumi 2.233 18.030 20.263
17 Kab. Sumedang 2.131 12.332 14.463
18 Kab. Tasikmalaya 1.966 17.292 19.258
19 Kota Bandung 4.870 24.485 29.355
20 Kota Banjar 384 2.315 2.699
21 Kota Bekasi 3.689 22.272 25.961
22 Kota Bogor 1.834 10.240 12.074
23 Kota Cimahi 1.012 4.733 5.745
24 Kota Cirebon 1.091 4.666 5.757
25 Kota Depok 1.612 13.037 14.649
26 Kota Sukabumi 844 3.808 4.652
27 Kota Tasikmalaya 923 7.263 8.186
Jumlah 59.542 404.642 464.184
Tenaga Kependidikan di Jawa Barat pada tahun 2018 berjumlah
464.184 orang, dengan rincian Tenaga Pendidik sejumlah 404.642
orang dan Tenaga Kependidikan lainnya berjumlah 59.542 orang.
Jika dilihat dari status kepegawaian, data Tenaga Pendidik tahun 2017
dan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
96
Grafik 3.30 Data Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Tahun 2017
Grafik 3.31 Data Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Tahun 2018
Jika dilihat pada kedua grafik diatas, Pendidik dengan kualifikasi S1
mengalami peningkatan di tahun 2018 sebanyak 0,18%, sedangkan
kualifikasi S2 meningkat sebanyak 0,04%. Sehingga 97,59% tenaga
Pendidik di Jawa Barat telah memiliki kualifikasi pendidikan D4/S1
atau lebih.
97
c. Data Peserta Didik
Peserta didik di Jawa Barat pada tahun 2018 secara total mengalami
kenaikan sebesar 0,65% dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah
kenaikan tersebut terlihat jelas pada posisi peserta didik di kelas I SD.
Tabel 3.13. Rekap Data Peserta Didik Tahun 2017 dan
Tahun 2018 di Jawa Barat
Kelas Tahun 2017 Tahun 2018
I 761.143 765.276
II 750.232 752.459
III 745.618 747.495
IV 748.798 743.727
V 765.374 748.310
VI 731.481 754.093
VII 596.261 599.713
VIII 609.028 596.001
IX 582.736 585.440
X 631.766 625.776
XI 592.241 623.479
XII 524.237 550.101
Jumlah 8.038.915 8.091.870
Memperhatikan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada penurunan
jumlah peserta didik di tahun 2017 ke tahun 2018 mulai kelas I sampai
dengan kelas XII. Contoh : di tahun 2017 jumlah peserta didik di kelas
I berjumlah 761.143, namun di tahun 2018 ketika peserta didik naik
ke kelas II jumlahnya berubah (berkurang) menjadi 751.459 dan
seterusnya. Hal ini kemungkinan terjadi karena beberapa hal seperti
adanya peserta didik yang tidak naik kelas atau dropout.
98
Grafik 3.32. Data Peserta Didik Tahun 2017 dan
Tahun 2018 di Jawa Barat
d. Data Approval NUPTK
Approval pengajuan NUPTK pada tahun 2017 dan tahun 2018
diperlihatkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.14. Approval Pengajuan NUPTK Tahun 2017 dan Tahun 2018
Jenjang 2017 2018 Proses Approval NUPTK
2017 - 2018
SD 3.423 234 3.189
SMP 2.516 212 2.304
SMA 1.185 112 1.073
SMK 3.497 184 3.313
SLB 331 92 239
Jumlah 10.952 834 10.118
Dari total pengajuan NUPTK pada tahun 2017 sebanyak 10.952 ajuan,
telah dilakukan approval oleh LPMP Jawa Barat sebanyak 10.118 ajuan
atau 92,4%. Ada beberapa hal yang menyebabkan masih adanya
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Tahun 2017 761.1 750.2 745.6 748.7 765.3 731.4 596.2 609.0 582.7 631.7 592.2 524.2
Tahun 2018 765.2 752.4 747.4 743.7 748.3 754.0 599.7 596.0 585.4 625.7 623.4 550.1
76
1.1
43
75
0.2
32
74
5.6
18
74
8.7
98
76
5.3
74
73
1.4
81
59
6.2
61
60
9.0
28
58
2.7
36
63
1.7
66
59
2.2
41
52
4.2
37
76
5.2
76
75
2.4
59
74
7.4
95
74
3.7
27
74
8.3
10
75
4.0
93 59
9.7
13
59
6.0
01
58
5.4
40
62
5.7
76
62
3.4
79
55
0.1
01
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
99
pengajuan yang belum di approval oleh LPMP sampai akhir tahun
2018, diantaranya adalah sebagai berikut :
1) Adanya pengajuan baru di akhir tahun 2018
2) Pengajuan yang pernah di tolak untuk perbaikan data di awal
tahun 2018, telah melakukan pengiriman ulang kekurangan berkas
di akhir tahun 2018.
Dari penjelasan data-data di atas dapat diambil kesimpulan :
1) Pendataan Satuan Pendidikan secara kualitas data telah
mengalami kenaikan yang cukup signifikan, seperti terlihat pada
data status penerapan Kurikulum sudah 100% di update menjadi
berstatus Kurikulum 2013.
2) Jika dilihat dari kualifikasi akademik di tahun 2018, sebanyak
97,19% guru di Jawa Barat telah memiliki kualifikasi >= D4/S1
3) Approval NUPTK mencapai 92,4% yang dilakukan sejak akhir 2017
sampai dengan akhir tahun 2018.
15. IKK 1.14
“Nilai SAKIP LPMP Jawa Barat minimal 78”
Berangkat dari nilai SAKIP LPMP Jawa Barat yang diperoleh di tahun 2017,
maka LPMP Jawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan nilai SAKIP nya
pada tahun 2018. Hal ini ditunjang dengan melakukan beberapa kegiatan
yang dapat mendukung untuk terwujudnya kenaikan nilai SAKIP tahun
2018, diantaranya dengan melakukan kegiatan :
a. Workshop Penyusunan Program LPMP Jawa Barat Tanggal 22 s.d. 24
Januari 2018 bertempat di LPMP Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh
Kasi, Kasubbag, Tenaga Fungsional tertentu serta perwakilan staf dari
subbag dan seksi dengan tujuan untuk menyesuaikan jadwal kegiatan
100
yang akan dilakukan oleh LPMP Jawa Barat pada tahun 2018 serta
mengevaluasi permasalahan yang menghambat kesuksesan program
pada tahun 2017. Kegiatan ini diikuti oleh 32 orang peserta, 2 orang
narasumber.
Gambar 3.7. Dokumen Workshop Penyusunan Program LPMP Jawa Barat
b. Pendampingan Tata Kelola Dalam Rangka Pembahasan dan Persiapan
Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Jenderal
Kemendikbud di LPMP Jawa Barat tanggal 7-10 Oktober 2018.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan penyusunan RKA-K/L
tahun 2019 bersama tim inspektorat jenderal, sehingga bisa langsung
berkonsultasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan
dengan anggaran dan kebijakan. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang
peserta dari LPMP, dan dipandu oleh 3 orang narasumber dari
Inspektorat Jenderal Kemendikbud.
101
Gambar 3.8. Dokumentasi Pendampingan Tata Kelola Dalam Rangka Pembahasan dan
Persiapan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2019
c. Rakor Penyusunan Renstra LPMP Jawa Barat di Hotel Gumilang
Regency Kota Bandung Tanggal 9-11 Oktober 2018 dengan tujuan
untuk mereviu Renstra dan merevisinya sesuai dengan kondisi terbaru
saat ini. Kegiatan ini masih dilanjutkan dengan finalisasi Renstra oleh
tim penyusun bersama dengan para pejabat di LPMP Jawa Barat.
Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta,1 orang fasilitator dan 2
orang narasumber dari Jakarta.
Gambar 3.9. Dokumentasi Rakor Penyusunan Renstra LPMP Jawa Barat
102
d. Workshop Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) di Hotel Sukajadi
Kota Bandung Tanggal 26 s.d. 29 November 2018 dengan melibatkan
perwakilan dari semua seksi dan subbag untuk bersama-sama
melengkapi data dan penjelasan kegiatan yang dibutuhkan dalam
penyusunan LAKIP. Kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan
evaluasi terhadap LAKIP yang telah di susun. Kegiatan ini diikuti oleh 24
orang peserta, 1 orang narasumber dari Biro Keuangan kemdikbud.
Gambar 3.10. Dokumentasi Workshop Penyusunan CaLK dan LAKIP
Selain kegiatan di atas, maka LPMP Jawa Barat mengoptimalkan
komponen-komponen pendukung lainya yang di Layanan Dukungan
Manajemen seperti penyusunan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi setiap bulannya, pengelolaan ketatausahaan, pelayanan
umum dan perlengkapan serta layanan kemitraan di bidang
penjaminan mutu pendidikan, sehingga diharapkan setelah melalui
kegiatan-kegiatan tersebut, dapat memperbaiki SAKIP LPMP Jawa Barat
di tahun 2018 sehingga dapat meningkatkan nilai yang signifikan sesuai
harapan.
103
Maka berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi SAKIP LPMP Jawa Barat
dengan berpedoman kepada penilaian SAKIP dan menggunakan kertas
kerja evaluasi (KKE) diperoleh nilai akhir 70,14.
Gambar 3.11 Dokumentasi Penilaian SAKIP oleh TIM Evaluasi SAKIP LPMP Jawa Barat
B. Realisasi Anggaran
Pagu anggaran LPMP Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar Rp.
137.038.571.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh Delapan Juta
Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), dari total anggaran tersebut telah
terealisasikan sebanyak 134.237.585.896 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar
Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan
Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). sehingga persentase daya serap LPMP
Jawa Barat untuk tahun 2018 adalah sebesar 97,96 %.
Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai pencapaian sasaran
strategis dengan 14 indikator kinerjanya, yang terbagi 6 output yaitu :
1). Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya;
2). Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP;
104
3). Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013,
4). Layanan dukungan manajemen eselon 1;
5). Layanan overhead;
6). Layanan Perkantoran.
Grafik dibawah ini menyajikan persentase alokasi anggaran untuk masing-
masing output dalam DIPA LPMP Jawa Barat.
Grafik 3.33. Persentase Alokasi Anggaran LPMP Jawa Barat Tahun 2018
Alokasi terbesar masing-masing digunakan untuk membiayai pelaksanaan
fasilitasi satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 sebesar 53%,
sedangkan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi satuan pendidikan
berdasarkan 8 SNP (melalui sekolah model) sebesar 9 % dan untuk
pelaksanaan pemetaan mutu satuan pendidikan sebesar 6 %. Sisanya
merupakan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis yang
meliputi layanan perkantoran sebesar 18 %, layanan internal (overhead)
sebesar 13 % dan layanan dukungan manajemen eselon I sebesar 1 %. Berikut
tabel alokasi anggaran tahun 2018 pada 6 output LPMP Jawa Barat.
7.995.323.00011.844.679.000
72.593.623.000
1.705.171.000
17.817.289.000
25.082.486.000
Output Anggaran
1 SATUAN PENDIDIKAN YANG TERPETAKAN MUTU PENDIDIKANNYA
2 SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH DIFASILITASI BERDASARKAN 8 SNP
3 SATUAN PENDIDIKAN YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013
4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN
5 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
6 LAYANAN PERKANTORAN
105
Tabel 3.15. Alokasi Anggaran LPMP Jawa Barat Tahun 2018
Output Nama Output Target Alokasi Anggaran
5630.001
Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya
29,157 7,995,323,000.
5630.003
Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP
2,626 11,844,679,000.
5630.006
Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013
11,892 72,593,623,000.
5630.950
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
12 1,705,171,000.
5630.951
Layanan Internal (Overhead)
4 17,817,289,000.
5630.994
Layanan Perkantoran 12 25,082,486,000.
Jumlah 137.038.571.000
Berdasarkan tabel diatas, dari total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp.
137.038.571.000,-(seratus tiga puluh tujuh milyar tiga puluh delapan juta lima
ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dari total anggaran tersebut telah
terealisasikan sebanyak Rp. 134.237.585.896 (Seratus Tiga Puluh Empat
Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu
Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) sehingga persentase daya serap
LPMP Jawa Barat sebesar 97,96 %. Berikut grafik daya serap anggaran tahun
2018 pada enam output yang dilaksanakan oleh empat Seksi/Subbag di LPMP
Jawa Barat.
106
Grafik 3.34. Daya Serap Anggaran LPMP Jawa Barat
1.4
45
7.6
71
21
.80
5
27
.13
7
36
.71
5
69
.99
8
93
.28
7
99
.49
5
10
1.1
54
10
8.0
62
11
2.9
50
13
4.2
38
0,57 5,10
15
,14
19
,80
26
,79
51
,08
68
,07
72
,60
73
,81
78
,86
82
,42
97
,96
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
PER
SEN
TASE
(%)
SER
AP
AN
( RP
. JU
TA)
BULAN
Serapan Anggaran LPMP Jawa Barat 2018
Penyerapan Bulanan (Rp Juta) Penyerapan Kumulatif
107
BAB IVPenutup
Selama tahun 2018, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat
berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target
yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja
keuangan.
Grafik 4.1 Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan
Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara
lain:
1. Tidak terpenuhinya jumlah peserta kegiatan, dibandingkan dengan jumlah
peserta yang di tetapkan.
2. Tidak tercapainya pemetaan mutu pendidikan untuk jenjang SD, SMP dan SMA
sampai 100%.
3. Data Raport Mutu Sekolah yang jenjang SMP, SMA dan SMK yang belum
mencapai target yang diharapkan.
50,00%50,00%
Capaian Indikator KInerja
Capaian >100 Capaian<100
137.038.571.000
134.237.585.896
130.000.000.000
132.000.000.000
134.000.000.000
136.000.000.000
138.000.000.000
Pagu Realisasi
Kinerja Keuangan
108
Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan
dilakukan ke depan antara lain :
1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan atau pihak terkait
2. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Satgas Pusat SPMP agar data
pemetaan mutu bisa di analisis secepatnya sehingga tidak menghambat
analisis yang akan dilakukan oleh LPMP Jawa Barat.
3. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada di internal LPMP Jawa Barat dalam
mewujudkan sistem akuntabilitas lintas seksi/subbag/urusan