Larangan Menikah dengan Orang dalam Satu InstansiLarangan Menikah dengan Orang dalam Satu Instansi:Kebetulan ada seorang dosen kita tekena dampak larangan yang mulai diberlakukan di Institusinya terhitung Juli 2011 dan sekarang diminta mengundurkan diri. Ini jadi topik yang menarik untuk didiskusikan karena mungkin besok lusa di Institusi anda juga menerapkan larangan ini.Sebenarnya Di BUMN/BUMD/BANK sudah lama dan sering memperlakukan peraturan ini, umumnya dengan alasan bila dibiarkan kemungkinan besar akan terjadi conflict of interest.Apakah peraturan ini dibenarkan ?Larangan tidak boleh bekerja satu keluarga (=mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan) dalam unit kerja yang samaDIBENARKANolehUU no.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf butir (f) dan diperkuat olehKUHPerdata Pasal 1338Dalam pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan disebutkan bahwa pengusaha/pemilik dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan, pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan/unit kerja, KECUALI TELAH DIATUR dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB).Harap diperhatikan Surat Edaran pimpinan sebagai pemilik dosen setara dengan Peraturan Perusahaan./Unit kerja.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila dalam Peraturan Perusahaa/unit kerjaTELAH DIATURadanya larangan untuk menikah dengan sesama pekerja dalam satu tempat kerja, maka ketentuan dalam PK/PP/PKB yang dimaksudMENGIKATdan menjadi PENGECUALIANbagi UU untuk tidak boleh mem-PHK. Artinya, pengusaha/pemilik/pimpinan tidak dilarang atau boleh untuk melakukan PHK terhadap sesama pekerja yang menikah dalam satu perusahaan/unit kerja jika memang sebelumnya telah diperjanjikan/diatur larangan tersebut, baik melalui PK dan/atau dalam PP/PKB.Namun, ketentuan (larangan) tersebuttidak berlakubagi pekerja yang telah menikah sebelum terikat dengan PK dan/atau PP/PKB. Dengan kata lain, pekerja yang telah menikah sebelum adanya pengaturan dalam PK, PP/PKB tidak dapat di-PHK karena alasan pernikahan sesama pekerja dalam satu perusahaan.Dan perlu diperhatikan, tidak semua Perusahaan/Instansi memperlakukan larangan nikah ini.CPNS tak bisa mutasi ke institusi yang lain kecuali sudah berstatus PNS. Kebetulan ada member GDI yang berstatus CPNS kena peraturan larangan nikah dengan orang dalam satu institusi ini dan disarankan atasannya pindah ke unit kerja yang lain. Seandainya tak ada pilihan lain,SALAH SATU mundurdari situ dan ikut CPNS tahun ini aja. Produk hukum yang terkait mutasi antar unit kerja di lingkungan Kemendikbud adalah :Surat Edaran Sekjen2309/A4.3/KP/2009tentang Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan KemendiknasDasar hukum larangan menikah dengan orang dalam satu institusi:1. KUHPerdata(Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)BUKU KETIGA KUHPERDATATENTANG PERIKATAN (VAN VERBINTENISSEN)Tentang akibat suatu perjanjianPasal 1338 : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat(1) huruf-f UU 13/2003Pasal 153 ayat (1) butir f :Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;3. PP no.53 tahun 2010tentang Disiplin PNSPasl 3 butir 17Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.BERBAGI CONTOH KASUS:Kasus yang pernah saya hadapi yang menimpa mantan ajudan suami Risxxx dan Kudxxx.Risxxx dan Kudxxx bersama-sama kerja di PD xxx (BUMD) yang sebelumnya mengijinkan kerja satu keluarga di tempat kerja yang sama, mereka berpacaran dan sudah sepakat akan melangsungkan pernikahan pada tahun 2002. Malang pada Januari 2001 Direktur Utama PD xxx Pak Busxxx mengeluarkan peraturan PD yang melarang sesama pegawai menikah setelah Peraturan itu diterapkan, bila mereka menikah maka SALAH SATU harus bersedia keluar.Ris dan Kud tak ingin berpisah dan mereka juga tak ingin kehilangan pekerjaan karena keterbatasan lowongan kerja di kota kami, untuk membuka usaha mereka tak memiliki modal apalagi Kud sejak kecil sudah yatim piatu dan numpang hidup pada keluarga paman yang juga bukan orang berada. Karena bingung mereka nekad cari KUA yang bersedia menikahkan mereka dan bersedia mencantumkan tgl pernikahan mereka seolah-olah sebelum surat edaran Dirut terbit. Artinya mereka nikah di Januari 2002 namun tgl nikah buat di tgl Desember 2000 (sebulan sebelum tgl surat edaran yang bertanggal 01 Januari 2001 tsb).Malang ada yang mengadukan rekayasa ini ke Pak Dirut, sehingga Kud diadukan ke kantor polisi dengan tuduhan rekayasa dokumen negara (surat nikah), dia bukan dipecat aja, juga menghadapi ancaman dipidana. Padahal kalo tak rekayasa surat nikah paling kalo ketahuan mereka menikah, salah satu diberhentikan secara baik-baik dan diberi surat rekomendasi. Para karyawan PD datang ke Kantorku, mereka beritahukan musibah yang menimpa si Kud, saya tak tega sungguh tak tega kalo pemuda sebaik si Kud harus menghadapi masa depan yang suram, maklum kalo sudah terpidana akan tinggalkan catatan hitam yang bisa menghancurkan karirnya.Saya dan kawan-kawannya (karyawan PD) patungan himpun sejumlah dana sehingga Kud bisa dibebaskan tanpa tinggalkan catatan. Memperhatikan dia berbulan-bulan tak bisa peroleh pekerjaan yang layak sampai menjadi kuli angkat beras. Penghasilan sebagai kuli beras ditambah penghasilan si Ris yang tak seberapa di PD membuat mereka berdua betul-betul terpuruk apalagi Ris sudah hamil dan sakit-sakitan. Terakhir pada saat yang tepat saya masukkan Kud ke salah satu perusahaan atasanku, dan sampai sekarang (sudah 10 tahun) dia masih bekerja di tempat kami, telah memiliki 4 anak, alhamdulillah mereka hidup cukup rukun dan bahagia.OK deh saya cukupkan di sini, masih ada pekerjaan lain yang menunggu.Untuk teman yang kena dampak peraturan ini, sabar dan semangat terus, masih muda dan berilmu, banyak tempat masih menanti dan membutuhkan kontribusi anda. Yakinlah Allah SWT tak akan sia-siakan hambaNya yang mau berusaha dan berjuang terus.Salam Kompak, Fitri- See more at: http://www.kopertis12.or.id/2012/08/01/larangan-menikah-dengan-orang-dalam-satu-instansi.html#sthash.Ahk1OvbJ.dpuf

Pernikahan Sesama Pegawai Kementrian Keuangan- Dilema Profesioleh: Andreas Syaloom Kurniawan

1. SISI POSITIF DARI PERNIKAHAN SESAMA PEGAWAI KEMENKEUBila kita tinjau dari segi positifnya pernikahan antara sesama pegawai di suatu instansi memiliki beberapa keuntungan antara lain:Adanya pasangan yg satu kantor/instansi membuat jadi saling dukung dan merasa ada teman bercerita atau berbagi beban kerja hingga akan membuat lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas. Rasa aman juga ada, karena kegiatan selain kerja seperti makan siang atau pulang kantor malam-malam tak lagi kita jalani dengan berat hati karena yakin pasangan akan menemani.Faktor materi juga menjadi pertimabngan untuk mencari pasangan yang berada dalam lingkup satu kantor. Berangkat kerja bisa bersama-sama, menambah semangat dalam bekerja. Dalam memperoleh informasi seputar masalah kantor pun dapat diperoleh dengan lebih mudah.

B. MENGAPA PERATURAN INI DIBUAT?Bila kita telusuri lebih jauh, ternyata selain sisi positif banyak juga sisi negatif dari pernikahan sesama pegawai kemenkeu. Berikut adalah tinjauan dari dua aspek efek dari pernikahan sesama pegawai kemenkeu 1.Aspek IndependensiBesar kemungkinannya apabila suami istri berada dalam suatu instansi kantor. Potensi penyimpangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bisa cendrung terganggu. Nepotisem cendrung terjadi, hal ini bisa kita lihat pada kasus Dhana Widyatmika dan Istrinya yang dulunya sama-sama pegawai di Kementrian Keuangan, dan sama-sama alumni STAN. 2.Aspek PsikologisBila tidak menjaga profesionalitas, khususnya bila pasangan terlihat menggumbar kemesraan di depan orang lain (PDA atau public display of affection), maka rekan-rekan kerja lainnya tentu akan merasa risih. Demikianpula bila konflik rumah tangga yang terjadi antara pasangan terbawa-bawa dan terlihat oleh rekan kerja maka ini bisa membuat pergunjingan di kantor. Dengan demikian iklim kantor menjadi terganggu.

C. APAKAH INI SUATU PELANGGARAN ATAS HAK ASASI MANUSIA?Universal Declaration of Human Rights (PernyataanPernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia) di ayat 16 mengatakan:Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.[1]

Substansi yang paling penting dalam dalam kalimat tersebut adalah "hak untuk menikah" dijamin. Apakah pegawai kemenkeu dilarang untuk menikah? Tidak. Yg dilarang adalah apabila menikah dengan sesama pegawai kemenkeu. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara HAM dan peraturan tersebut.

D. PRAKTIK LARANGAN MENIKAH BAGI SESAMA PEGAWAI DI INSTANSI LAINNYA 1.Di Sektor PrivatDalam pasal 153 ayat 1 huruf f UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya didalam satu perusaahan,KECUALItelah diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama.Berdasar ketentuan tersebut, maka apabila dalam PKB telah diatur adanya larangan menikah dengan sesama pekerja dalam satu perusahaan , maka ketentuan dalam PKB (pacta sun servanda). Artinya jika sebelumya sudah dibuat perjanjian untuk tidak menikah sesama pekerja, maka ia bisa di PHK dari pekerjaanya. 2.Di Bank IndonesiaLarangan demikian juga terdapat pada Gubernur Bank Indonesia. Di Undang-undang Bank Indonesia (UU No 23 tahun 1999) diterakan sebagai berikut:Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan.Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya

E. SOLUSI YANG PALING TEPATApabila peraturan tersebut diberlakukan nantinya di Kementrian Kuangan, maka kebijakan yang paling baik dibuat adalah:Salah satu dari pasangan yang sudah terlanjur menikah di Kemenkeu di pindahkan ke Instansi lain BPK, BPKP, OJK, atau PemdaSalah satu dari pasangan berhenti dari Kementrian Keuangan, apabila ia tidak berkerja di Kementrian Lain, diberikan opsi pensiun dini, dan juga diberikan modal usaha.Bagi pegawai yang baru masuk diperintahkan untuk mengisi pernyataan kesedian untuk tidak menikah dengan sesama pegawai Kementrian Keuangan.

Daftar PustakaDUM, 2011. Menikah dengan Rekan Satu Kantor. In:Auditor.s.l.:Inspektorat Jendral Kementrian Keuangan, pp. 22-23.MET, 2011. Romantika Pasangan Suami Istri Sekantor. In:Auditor.Jakarta: Inspektorat Jendral Kementrian Keuangan, pp. 18-21.Right, U. N. o. H., n.d.Universal Declaration of Human Rights.[Online]Available at:http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz[Accessed 12 11 2012].