latar belakang ult - kemdikbud.go.id unit... · masing di kemdikbud. dengan dikeluarkannya...

30

Upload: ngothuy

Post on 03-Mar-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Latar Belakang ULTKementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak Tahun 2006 mempunyai unit kerjayang melayani masyarakat baik langsung maupun tidak langsung di tangani olehGerai Informasi Media yang berada dibawah Pusat Informasi dan Humas.

Pada tanggal 1 Mei 2010 sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 14 tahun2008 tentang keterbukaan informasi publik, layanan masyarakat yang memintainformasi dan menyampaikan pengaduan di Kementerian Pendidikan danKebudayaan ditangani melalui satu pintu melalui Pusat Informasi dan Humas.Sementara itu, layanan pendidikan lainnya seperti tunjangan sertifikasiguru, dapodik, NRG, NISN, bansos, dll masih ditangani oleh unit kerja masing-masing di Kemdikbud.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentangpenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, maka layanan pendidikan dankebudayaan yang ditangani unit kerja masing-masing di lingkungan Kemdikbud dikelola secara terpadu satu pintu yang dikoordinasikan oleh Biro komunikasi danLayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemdikbud.

Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pelayanan Terpadu Satu Pintudinamakan unit layanan terpadu (ULT).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak Tahun 2006 mempunyai unit kerjayang melayani masyarakat baik langsung maupun tidak langsung di tangani olehGerai Informasi Media yang berada dibawah Pusat Informasi dan Humas.

Pada tanggal 1 Mei 2010 sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 14 tahun2008 tentang keterbukaan informasi publik, layanan masyarakat yang memintainformasi dan menyampaikan pengaduan di Kementerian Pendidikan danKebudayaan ditangani melalui satu pintu melalui Pusat Informasi dan Humas.Sementara itu, layanan pendidikan lainnya seperti tunjangan sertifikasiguru, dapodik, NRG, NISN, bansos, dll masih ditangani oleh unit kerja masing-masing di Kemdikbud.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentangpenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, maka layanan pendidikan dankebudayaan yang ditangani unit kerja masing-masing di lingkungan Kemdikbud dikelola secara terpadu satu pintu yang dikoordinasikan oleh Biro komunikasi danLayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemdikbud.

Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pelayanan Terpadu Satu Pintudinamakan unit layanan terpadu (ULT).

Tugas Fungsi ULT

Memberikan layanan kepada pemangkukepentingan pendidikan dan kebudayaan sertamasyarakat yang ingin mendapatkaninformasi, menyampaikan aspirasi/pengaduandan pengurusan perijinan.

Mengkoodinasikan unit kerja yang memilikilayanan kepada masyarakat.

Memberikan layanan kepada pemangkukepentingan pendidikan dan kebudayaan sertamasyarakat yang ingin mendapatkaninformasi, menyampaikan aspirasi/pengaduandan pengurusan perijinan.

Mengkoodinasikan unit kerja yang memilikilayanan kepada masyarakat.

Tujuan ULT

1. Memberikan perlindungan dan kepastianhukum kepada masyarakat;

2. Memperpendek proses pelayanan;3. Mewujudkan proses pelayanan yang

cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan

4. Mendekatkan dan memberikan pelayananyang lebih luas kepada masyarakat.

1. Memberikan perlindungan dan kepastianhukum kepada masyarakat;

2. Memperpendek proses pelayanan;3. Mewujudkan proses pelayanan yang

cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan

4. Mendekatkan dan memberikan pelayananyang lebih luas kepada masyarakat.

Pengelolaan ULT

ULT Kemdikbud berada dalam koordinasi PusatInformasi dan Humas --- sekarang BKLM

Sarana ruangan ULT dalam koordinasi Biro Umum

Sarana jaringan internet dalam koordinasi Pustekom

ULT di laksanakan sejak akhir Maret 2015

ULT Kemdikbud berada dalam koordinasi PusatInformasi dan Humas --- sekarang BKLM

Sarana ruangan ULT dalam koordinasi Biro Umum

Sarana jaringan internet dalam koordinasi Pustekom

ULT di laksanakan sejak akhir Maret 2015

JENIS – JENIS LAYANAN DI ULT

I. Sekretariat Jenderal1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)2. Bantuan Sosial3. Layanan Pengaduan4. Beasiswa Unggulan5. Layanan Permohonan Informasi (Keterbukaan Informasi Publik)6. Pusat Data dan Statistik Pendidikan (Nomor Induk Siswa

Nasional, Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan layanan informasistatistik)

7. Tenaga Fungsional Non – Dosen.

I. Sekretariat Jenderal1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)2. Bantuan Sosial3. Layanan Pengaduan4. Beasiswa Unggulan5. Layanan Permohonan Informasi (Keterbukaan Informasi Publik)6. Pusat Data dan Statistik Pendidikan (Nomor Induk Siswa

Nasional, Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan layanan informasistatistik)

7. Tenaga Fungsional Non – Dosen.

JENIS – JENIS LAYANAN DI ULT

II. Direktorat Jenderal PAUDNI (PAUD & Dikmas)1. Pengajuan Rekomendasi Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di

bidang PAUDNI2. Pengajuan rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) di

bidang PAUDNI3. Pengajuan Rekomendasi Ijin Peserta Didik Asing di bidang PAUDNI4. Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Menuju Jenjang S-1/D-

IV6. Penyaluran Tunjangan Khusus Bagi Guru TK7. Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru TK Non PNS8. Tunjangan Profesi Oleh Pemerintah Pusat bagi Guru TK

II. Direktorat Jenderal PAUDNI (PAUD & Dikmas)1. Pengajuan Rekomendasi Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di

bidang PAUDNI2. Pengajuan rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) di

bidang PAUDNI3. Pengajuan Rekomendasi Ijin Peserta Didik Asing di bidang PAUDNI4. Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Menuju Jenjang S-1/D-

IV6. Penyaluran Tunjangan Khusus Bagi Guru TK7. Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru TK Non PNS8. Tunjangan Profesi Oleh Pemerintah Pusat bagi Guru TK

JENIS – JENIS LAYANAN DI ULT

9. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP

PAUD)10. Bansos Keaksaraan Dasar11. Bansos Keaksaraan Usaha Mandiri12. Bansos Pendidikan kewirausahaan Masyarakat13. Bansos Pendidikan Kecakapan Hidup

9. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP

PAUD)10. Bansos Keaksaraan Dasar11. Bansos Keaksaraan Usaha Mandiri12. Bansos Pendidikan kewirausahaan Masyarakat13. Bansos Pendidikan Kecakapan Hidup

JENIS – JENIS LAYANAN DI ULT

III. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Pendidikan Dasar)1. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah2. Tunjangan Profesi Guru NON Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui

Transfer Pusat3. Tunjangan Khusus4. Penyetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS (Guru Bukan Pegawai

Negeri Sipil) / Inpassing5. Subsidi Tunjangan Fungsional bagi GBPNS (Guru Bukan Pegawai

Negeri Sipil) - Tidak ada penerbitan SK untuk tunjanganfungsional pada tahun 2015

III. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Pendidikan Dasar)1. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah2. Tunjangan Profesi Guru NON Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui

Transfer Pusat3. Tunjangan Khusus4. Penyetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS (Guru Bukan Pegawai

Negeri Sipil) / Inpassing5. Subsidi Tunjangan Fungsional bagi GBPNS (Guru Bukan Pegawai

Negeri Sipil) - Tidak ada penerbitan SK untuk tunjanganfungsional pada tahun 2015

JENIS – JENIS LAYANAN DI ULT

6. Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

7. E – Layanan Siswa Pendidikan Dasar (Tersedia pada aplikasi) di layanioleh direktorat pendidikan dasar

8. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Tersedia pada aplikasi)9. Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) (Tersedia pada aplikasi)

6. Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

7. E – Layanan Siswa Pendidikan Dasar (Tersedia pada aplikasi) di layanioleh direktorat pendidikan dasar

8. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Tersedia pada aplikasi)9. Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) (Tersedia pada aplikasi)

JENIS – JENIS LAYANAN DI ULT

IV. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (PendidikanMenengah)1. Tunjangan Profesi Guru NON Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui

Transfer Pusat2. Layanan Informasi dan Pengaduan Tunjangan Khusus PNSD3. Layanan Informasi dan Pengaduan Penyetaraan Jabatan dan Pangkat

GBPNS(Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil) / Inpassing SMA / SMK4. Data Pokok Pendidikan (Dapodik)5. E – Layanan Siswa Pendidikan Menengah( Tersedia pada aplikasi)

dilayani di masing-masing direktorat (Direktorat SMA/SMK di bagianSubdit Kelembagaan dan Peserta Didik)

6. Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) ( Tersedia pada aplikasi)

IV. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (PendidikanMenengah)1. Tunjangan Profesi Guru NON Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui

Transfer Pusat2. Layanan Informasi dan Pengaduan Tunjangan Khusus PNSD3. Layanan Informasi dan Pengaduan Penyetaraan Jabatan dan Pangkat

GBPNS(Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil) / Inpassing SMA / SMK4. Data Pokok Pendidikan (Dapodik)5. E – Layanan Siswa Pendidikan Menengah( Tersedia pada aplikasi)

dilayani di masing-masing direktorat (Direktorat SMA/SMK di bagianSubdit Kelembagaan dan Peserta Didik)

6. Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) ( Tersedia pada aplikasi)

JENIS – JENIS LAYANAN DI ULT

V. Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan danPenjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK PMP)1. Nomor Registrasi Guru (NRG)2. Penilaian Kerja Guru (PKG)3. Penilaian Angka Kredit (PAK) (untuk PNS golongan 4B ke 4C ke Biro

Kepegawaian sedangkan untuk Non PNS bisa juga ke masing- masingdirektorat)

4. Nomor Unik Pendidik & Tenaga Kependidikan (NUPTK)*Catatan : Mulai Bulan Juni 2015 Layanan di Non Aktifkan

V. Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan danPenjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK PMP)1. Nomor Registrasi Guru (NRG)2. Penilaian Kerja Guru (PKG)3. Penilaian Angka Kredit (PAK) (untuk PNS golongan 4B ke 4C ke Biro

Kepegawaian sedangkan untuk Non PNS bisa juga ke masing- masingdirektorat)

4. Nomor Unik Pendidik & Tenaga Kependidikan (NUPTK)*Catatan : Mulai Bulan Juni 2015 Layanan di Non Aktifkan

JENIS – JENIS LAYANAN DI ULT

VI. Direktorat Jenderal Kebudayaan.1. Bidang Perlindungan Cagar Budaya2. Bidang Pengembangan Cagar Budaya3. Bidang Pemanfaatan Cagar Budaya4. Perijinan Cagar Budaya5. Pelayanan Museum6. Pelayanan Perfilman7. Registrasi Cagar Budaya8. Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda9. Layanan Advokasi Untuk Nominasi Warisan Budaya benda dan Tak Benda10. Layanan Advokasi Organisasi dan Pengikut Penghayat Kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa11. Layanan Advokasi Pembinaan Kesenian12. Layanan Fasilitasi Untuk Pentas Ke Luar Negeri

VI. Direktorat Jenderal Kebudayaan.1. Bidang Perlindungan Cagar Budaya2. Bidang Pengembangan Cagar Budaya3. Bidang Pemanfaatan Cagar Budaya4. Perijinan Cagar Budaya5. Pelayanan Museum6. Pelayanan Perfilman7. Registrasi Cagar Budaya8. Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda9. Layanan Advokasi Untuk Nominasi Warisan Budaya benda dan Tak Benda10. Layanan Advokasi Organisasi dan Pengikut Penghayat Kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa11. Layanan Advokasi Pembinaan Kesenian12. Layanan Fasilitasi Untuk Pentas Ke Luar Negeri

JENIS – JENIS LAYANAN DI ULT

VII. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.1. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia2. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

VIII. Badan Penelitian dan Pengembangan.1. Permohonan Informasi dan pengaduan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)2. Permohonan Informasi dan Pengaduan Kurikulum 13

IX. Inspektorat Jenderal1. Posko Pengaduan

VII. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.1. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia2. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

VIII. Badan Penelitian dan Pengembangan.1. Permohonan Informasi dan pengaduan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)2. Permohonan Informasi dan Pengaduan Kurikulum 13

IX. Inspektorat Jenderal1. Posko Pengaduan

Perkembangan Jumlah Tamu yangdatang ke Unit Layanan Terpadu

April-Juli 2015

Perkembangan Jumlah Tamu yangdatang ke Unit Layanan Terpadu

April-Juli 2015

PERKEMBANGAN JUMLAH TAMU BERDASARKAN PELAYANANAPRIL-JULI 2015

2%

0%

0%1% 7%

7% 2%

P2TK Dikdas

BPSDMPK-PMP

BKLM

Biro Kepegawaiaan

Biro Keuangan

60%21%

Biro Keuangan

LPSE

P2TK Dikmen

PDSP

PAUDNI

Dari Data Grafik tersebut layanan P2TK Dikdas dan BPSDMPK-PMP menduduki peringkat 1 dan 2 jumlah tamuterbanyak terkait dengan tunjangan profesi Pendidik dan Konversi Kode Mata Pelajaran

PENINGKATAN JUMLAH TAMU BERDASARKAN LAYANAN

400

600

800

1000

1200

1400

Dari data Grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah tamu dari bulan April hingga Juli 2015terkait dengan waktu pencairan tunjangan profesi pendidik dan pendataan untuk usulan penerima tunjanganprofesi pendidik

0

200

400

P2TK Dikdas BPSDMPK-PMP

BKLM BiroKepegawaiaan

Biro Keuangan LPSE P2TK Dikmen PDSP PAUDNI

April 1394 435 49 25 12 12 55 4

Mei 1049 411 12 1 0 0 81 169 33

Juni 734 250 12 0 0 30 142 114 64

Juli 401 134 15 0 0 12 171 94 40

PERKEMBANGAN JUMLAH TAMU BERDASARKAN PEKERJAANAPRIL-JULI 2015

16%

1%

15%13%

10%

7% 2%

Guru

Guru (Paud)

Guru (SD)

Guru (SLB)

Guru (SMA)

Guru (SMK)

Guru (SMP)

Dari Data Grafik tersebut pekerjaan dari tamu yang datang ke Unit Layanan Terpadu di dominasi Guru dariberbagai tingkatan pendidikan (PAUD,SD, SMP, dan SMA)

15%

2%

4%

274

19%

1%

5%

13% Guru (SMP)

Guru (TK)

Kepala Sekolah

Operator Sekolah

Pekerjaan Lainnya

PNS

Pengawas

PENINGKATAN JUMLAH TAMU BERDASARKAN PEKERJAAN

200

300

400

500

600

700

800

Catatan : Pada Bulan April Jumlah tamu keseluruhan Berstatus guru adalah 769, setelah dilakukan perbaikanper kategori status guru pada formulir tamu di akhir April maka pada bulan berikutnya sudahterformat jumlah tamu dengan status guru yang sudah terpilah berdasarkan Jenjang Pendidikan :PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB

0

100

200

Guru Guru(Paud)

Guru (SD) Guru(SLB)

Guru(SMA)

Guru(SMK)

Guru(SMP)

Guru (TK) KepalaSekolah

OperatorSekolah

PekerjaanLainnya

PNS Pengawas

APRIL 769 10 193 43 15 22 235 46 277 214 142 19MEI 94 11 319 44 53 60 451 16 117 279 141 146 25JUNI 69 29 217 24 74 90 322 27 88 125 141 98 42JULY 35 32 170 11 72 102 133 14 58 90 108 38 14

PERKEMBANGAN JUMLAH TAMU BERDASARKAN PROVINSIAPRIL-JULI 2015

NO PROVINSI

BULAN

JumlahAPRIL MEI JUNI JULI

1 DKI Jakarta 157 635 413 355 1560

2 Jawa Barat 118 450 313 222 1103

3 Banten 42 182 173 84 481

4 Jawa Tengah 43 111 96 44 294

5 Jawa Timur 20 83 76 37 216

6 Sumatera Utara 2 37 47 21 107

7 Lampung 10 43 31 12 96

4 18 12 12 467 Lampung

8 Sulawesi Utara 4 18 12 12 46

9 Sulawesi Selatan 6 12 19 4 41

10 Sumatera Selatan 3 19 12 7 41

11 Sumatera Barat 5 10 18 6 39

12 Riau 10 15 9 4 38

13 Sulawesi Tenggara 4 14 16 2 36

14 Yogyakarta 1 16 10 8 35

15 Kalimantan Timur 2 12 9 2 25

16 Papua 2 14 9 0 25

17 Nusa Tenggara Barat 3 11 9 0 23

18 Aceh 1 5 8 7 21

19 Papua Barat 1 6 6 7 20

20 Nusa Tenggara Timur 2 5 6 6 19

PERKEMBANGAN JUMLAH TAMU BERDASARKAN PROVINSIAPRIL-JULI 2015

NO PROVINSI

Bulan

JumlahAPRIL MEI JUNI JULI

21 Kalimantan Selatan5 3 9 1 18

22 Maluku3 6 1 8 18

23 Jambi1 11 2 3 17

24 Kalimantan Barat1 2 11 2 16

25 Bali0 8 6 1 15

25 Bali

26 Bengkulu1 3 7 3 14

27 Kalimantan Tengah0 5 4 2 11

28 Maluku Utara0 4 2 3 9

29 Sulawesi Tengah0 1 7 1 9

30 Gorontalo1 5 0 1 7

31 Bangka Belitung0 3 3 0 6

32 Kalimantan Utara0 2 2 1 5

33 Kepulauan Riau0 3 0 1 4

34 Sulawesi Barat0 2 0 0 2

Jumlah448 1756 1346 867 4417

Unit Layanan Terpadu dalam Gambar

Tamu yang datang di ULT melakukan pendaftaran di petugasresepsionis untuk mengambil nomor antrian

Tamu yang datang di ULT sedang menunggu layanan ULTberdasarkan nomor antrian

Para Petugas sedang membuka akses aplikasi jenis layanan yangada di Kemendikbud

Para Petugas ULT sedang memberikan layanan kepada tamu

ULT menyediakan minuman teh, coklat, dan kopi untuktamu pengunjung

Petugas layanan Informasi dan pengaduan secara tidak langsungmelalui SMS, Email, dan Call Center

Ruang Back Office sebagai pendukung layanan langsung kepadatamu yang datang ke ULT

Terima Kasih