BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang UMPTN

Pada jaman penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia sangatlah

diskriminatif. ELS misalnya, adalah sekolah dasar yang hanya diperuntukkan

bagi anak-anak dari orang Eropa yang sedang bertugas di Indonesia. Hanya

orang pribumi yang berpangkat tinggi (paling rendah wedana) yang boleh

menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Bagi anak-anak pejabat pribumi

dengan pangkat di bawah wedana tersedia sekolah HIS, sekolah yang hanya

boleh dirnasuki oleh anak dari orang-orang pribumi yang mempunyai jabatan

terhormat di dalam pemerintah penjajah. Pegawai rendahan tidak

diperkenankan mengirim anaknya ke sekolah tersebut. Untuk mereka clan

tokoh-tokoh masyarakat yang kaya tersedia Sekolah Rakyat 5 tahun, yaitu

sekolah untuk mendidik calon juru tulis rendahan. Sisanya, yaitu ralcyat

kebanyakan, bila ingin menyekolahkan anaknya hanya tersedia Sekolah Ongko

Loro, yaitu sekolah dasar 3 tahun yang fbngsinya tidak lebih dari kursus

pemberantasan buta huruf. Sekolah menengah lanjutan hanya disediakan untuk

lulusan ELS dm HIS. Dengan aturan seperti tersebut di atas, clan kenyataan

bahwa saat itu hanya pribumi dari golongan ningrat yang dapat menduduki

jabatan terhormat, maka praktis hanya anak kaum ningrat atau paling tidak

diaku sebagai anak oleh kaum ningrat, yang bisa mengenyam pendidikan di

sekolah lanjutan. Walaupun saat itu sudah ada pendidikan tinggi, seperti

Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor, Sekolah Tinggi Teknik di Bandung,

Sekolah Tinggi Hukum dan Sekolah Dokter di Jakarta, narnun sampai tahun

1945 orang Indonesia asli yang menjadi sarjana tidak lebih dari 100 orang.

Itupun hampir semua berasal dari kaurn ningrat. Baru setelah proklamasi

kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kita melakukan revolusi besar-

besaran dalam dunia pendidikan. Diskriminasi dalam pendidikan dihapuskan.

Di dalam pasal 31 Undang Undang Dasar tahun 1945 yang disyahkan pada

tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak

mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan

satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Setiap

warga negara, baik pria maupun wanita, kaya maupun miskin, ningrat maupun

rakyat jelata, anak pejabat maupun buruh tani, asal mempunyai kemarnpuan

akademik ymg sama, bisa duduk sama-sama dalam setiap jenjang pendidikan,

dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan dilakukan dengan menyertakan partisipasi seluruh lapisan

masyarakat. Di desa-desa banyak sekali penduduk yang dengan sukarela

meminjamkan pendopo rumahnya untuk ruang kelas, sambil menunggu

pemerintah mampu membuat gedung sekolah. Kekurangan tenaga guru diatasi

dengan pengad- guru model pesantren, yaitu siswa pada tingkat tertentu

boleh menjadi guru untuk tingkat di bawahnya. Keadaan memaksa kita untuk

lebih mementingkan kuantitas dari pada kualitas. Untuk memenuhi kebutuhan

guru Sekolah Dasar 6 tahun (SD), hanya diperlukan tamatan SD plus . pendidikan Sekolah Guru Bantu 3 tahun (SGB). Lulusan Sekolah Menengah

Tingkat Atas (SMTA) plus Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama

(PGSLP) 1 tahun dapat menjadi p Sekolah Menengah Tingkat Pertama

(SMTP), d m SMTA plus Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA) 2

tahun dapat menjadi guru SMTA. Lulusan Perguruan Tinggi, tanpa pendidikan

tambahan, langsung dapat menjadi dosen Perguruan Tinggi. Setelah kuantitas

terpenuhi, baru sedikit demi sedikit kualitas diperhatikan. Begitu jumlah guru

SD sudah terpenuhi, persyaratan untuk menjadi guru SD ditingkatkan, SGB

ditutup dan untuk menjadi guru SD harus lulus Sekolah Pendidikan Guru (SPG)

yang setingkat SMTA. Belakangan SPG juga ditutup dan untuk menjadi guru

SD minimum harus lulusan SMTA ditambah program diploma 1 tahun (D-1).

Begitu juga untuk menjadi guru Sekolah Menengah, lambat laun PGSLP dan

PGSLA ditutup. Sekarang untuk menjadi guru SMTP minimum harus lulus

SMTA ditambah program diploma 2 tahm (D-2) dan untuk menjadi guru

SMTA minimum harus lulusan program diploma 3 tahun (D-3). Pada tingkat

pendidikan tinggi, di beberapa universitas sudah mulai diberlakukan

pemyaratan S2 untuk menjadi dosen. Saat ini, apabila dilihat dari persyaratan

ijazah, kualitas tenaga pengajar pada tingkat SD dan SMTA kelihatannya tidak

ada masalah. Pada tingkat SD, penataran atau pendidikan tambahan telah

mampu meningkatkan sebagian besar lulusan SPG menjadi setingkat dengan

kualifAasi D-2, sehingga jumlah guru SD dengan kualifikasi D-2 sudah cukup

memadahi. Keadaan pada tingkat SMTA juga sudah cukup baik, karena lebih

dari 90% guru SMTA mempunyai ijazah D-3 atau S1. Yang masih

menyedihkan adalah pada tingkat SMTP dan universitas. Sekitar 75% guru

SMTP hanya memiliki pendidikan PGSLP atau setingkat D-1. Sementara lebih

dari 70% dosen perguruan tinggi negeri (dari 46,735) hanya memiliki ijazah Sl.

Angka tersebut akan meningkat menjadi . 79% (dari 91,846), bila digabung

seluruh dosen baik negeri maupun swasta. Peningkatan mutu tenaga pengajar

sedang digalakkan dengan merangsang mereka untuk meneruskan pendidikan

pada jenjang yang lebih tinggi. Misalnya dengan diberlakukannya persyaratan

untuk menduduki jabatan atau pangkat tertentu, seorang tenaga pengajar

minimum hams memiliki ijazah pada jenjang tertentu.

Setelah perang kemerdekaan selesai sekitar tahun 1950, semua anak Indonesia

mempunyai kesempatan clan kesadaran untuk sekolah. Hampir semua anak

umur antara 7 sampai 12 tahun berbondong-bondong mendatangi Sekolah

Dasar untuk mendaftarkan diri. Oleh sebab itu jumlah anak-anak yang mulai

sekolah pada dekade 50an meledak luar biasa, dan banyak di antara mereka

yang berhasil tamat SMTA dan berminat untuk meneruskan ke pendidikan

tinggi. Sejak pertengahan tahun 60an jumlah peminat ke perguruan tinggi

begitu besarnya sehingga tidak semua bisa tertarnpung. Walaupun di setiap

propinsi, kecuali propinsi termuda Timor Timur, sudah ada paling tidak satu

perguruan tinggi negeri, namun jumlah perguruan tinggi tersebut masih terlalu

sedikit untuk bisa menampung seluruh calon mahasiswa. Peningkatan daya

tampung, baik berupa penambahan ruang kelas maupun pembukaan fakultas

dan universitas baru, selalu kalah berpacu dengan makin meningkatnya jumlah

lulusan SMTA yang berminat masuk ke perguruan tinggi. Itulah sebabnya,

penggunaan ujian masuk atau alat seleksi lainnya untuk memilih calon

mahasiswa baru yang mempunyai kemampuan akademik terbaik dan

diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan

waktu yang telah ditetapkan menjadi sangat penting.

Sampai tahun 1976, setiap universitaslinstitut di Indonesia mempunyai

cara dan kriteria sendiri untuk memilih calon mahasiswanya. Masing-masing

universitas/institut mengembangkan ujian masuk untuk keperluannya sendiri.

Calon mahasiswa yang berniat masuk pada universitaslinstitut tertentu h m s

secara fisik datang ke kampus di mana universitas/institut tersebut berada.

Kalau calon mahasiswa mendafiar pada lebih dari satu universitas/institut,

maka dia harus mondar-mandir dari satu kota ke kota yang lain, di mana

masing-masing universitaslinstitut berada. Di masing-masing kota h m s tinggal

paling tidak dua atau tiga hari untuk mengisi formulir pendafiaran dan

menempuh ujian masuk yang saling berbeda. Setiap akhir tahun ajaran,

mobilitas Galon mahasiswa yang bergerak dari satu universitas ke universitas

yang lain sangat tinggi. Secara nasional biaya yang harus dikeluarkan untuk

keperluan penerimaan mahasiswa baru sangat besar. Pemerintah harus

mengalokasikan dana yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan sarana

transportasi dan akomodasi yang meledak pada setiap akhir tahun ajaran. Setiap

universitaslinstitut harus menyediakan dana dan tenaga untuk pembuatan sod

dan penyelenggaraan ujian masuk. Sementara masyarakat, terutarna orang tua

calon mahasiswa, harus mengeluarkan b a y & uang untuk membayar uang

ujian, biaya transportasi dan akomodasi selama calon mahasiswa tinggal di kota

di mana universitaslinstitut pilihannya berada. Jelas ini merupakan pemborosan

secara nasional yang harus segera ditanggulangi.

Persoalan daya tampung juga menimbulkan masalah yang tidak kalah

seriusnya. Banyak calon mahasiswa yang dari segi akademik cukup potensial

mendaftar diri pada beberapa program studi di beberapa universiWinstitut.

Karena calon tersebut cukup potensial, maka ia akan diterima di beberapa

beberapa program studi, atau bahkan di beberapa universitaslinstitut. Karena

tidak mungkm seorang mahasiswa dapat mengikuti kuliah di beberapa tempat

yang berlainan, &a tidak ada alternatif lain kecuali calon mahasiswa tersebut

harus memilih salah satu, dm meninggalkan tempat yang lain tetap kosong.

Padahal kalau calon mahasiswa tersebut tidak mendaftar, maka tempat kosong

tadi bisa diisi oleh calon mahasiswa lain yang minatnya lebih serius, walaupun

kemampuannya sedikit di bawahnya. Sementara pihak universitaslinstitut sudah

tidak ada waktu lagi untuk mengadakan ujian susulan untuk mengisi tempat

yang kosong tersebut. Sehingga tempat tersebut tetap dibiarkan kosong dan

fasilitas yang telah disediakan menjadi mubadzir. Keadaan seperti ini jelas

merugikan kepentingan nasional, yang masih memerlukan banyak tenaga

terdidik untuk mempercepat proses pembangunan. Sehingga tidak ada pilihm

yang lebih baik kecuali harus menyederhanakan sistem penerimaan mahasiswa

baru.

Pada tahun 1976 universitas/institut terkemuka di tanah air yang

tergabung dalam paguyuban yang disebut Sekretariat Kerjasama Antar Lima

Universitas (SKALU), yaitu Universitas Indonesia di Jakarta, Institut Pertanian

Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta,

dan Universitas Airlangga di Surabaya, memutuskan untuk menyelenggarakan

ujian masuk bersama. Ujian masuk tersebut dikenal dengan nama Ujian Masuk

SKALU. Sistem pendaftaran dan pelaksanaan ujian benar-benar baru dan

berbeda dengan sistem sebelumnya. Ujian dengan soal yang persis sama

diselenggarakan pada waktu yang bersamaan di lima kota di mana kelima

universitadinstitut anggota SKALU berada, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung,

Yogyakarta dan Surabaya. Dokumen pendaftaran dan lembar jawaban

dikumpulkan dan diolah di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia.

Sebanyak 75% peserta ujian dengan nilai terbaik dinyatakan lulus dan

kepadanya diberikan kartu yang dapat dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai

calon mahasiswa di universitas/institut anggota SKALU. Sedang 25% sisanya

dinyatakan gaga1 dan tidak diijinkan untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa.

Sistem baru ternyata hanya berhasil mengurangi beberapa masalah yang

berhubungan langsung dengan pelaksanaan ujian masuk. Antara lain dapat

mengwangi mobilitas peserta ujian yang hams mondar-mandir dari satu kota ke

kota lain untuk mengikuti ujian. Soal ujian bisa dibuat baku dan pengadaannya

bisa lebih efisien, karena masing-masing universitas/institut tidak perlu

membuat soal sendiri. Beban biaya secara nasional, baik dari sisi pemerintah

maupun dari sisi masyarakat dapat dikurangi.

Walaupun sistem baru tersebut berhasil mengurangi beberapa masalah,

tetapi sistem baru juga menimbulkan masalah baru. Banyak calon mahasiswa

yang salah mengerti dan menganggap kartu yang diterimanya sebagai tanda

bahwa dia telah diterirna menjadi mahasiswa. Setelah mengetahui bahwa k@

yang diterima belum merupakan jaminan bahwa yang bersangkutan diterima

sebagai mahasiswa, mereka menjadi resah. Persoalan lama tentang tempat

kosong juga belum teratasi. Hampir semua peserta ujian yang dinyatakan lulus

masih tetap mondar-mandir dari satu kota ke kota lain untuk mendaftarkan di

universitaslinstitut pilihannya. Beberapa di antaranya ada yang mendaftar di

lebih dari satu program studi atau universitas, bahkan ada yang mend& di

kelima universitas/institut anggota SKALU. Masalah tempat kosong menjadi

semakin parah. Karena setiap universitas/institut berusaha untuk menerima

calon yang terbaik menurut acuan yang sama, yaitu hasil ujian yang persis

sama, maka banyak calon mahasiswa dengan nilai ujian tinggi diterima di

beberapa program studi, sementara mahasiswa dengan nilai ujian yang kurang

baik tidak diterima di manapun. Karena calon mahasiswa yang diterima di

beberapa tempat harus memilih salah satu, maka banyak tempat terutama pada

program studi yang h a n g populer tetap kosong. Bahkan ada program studi

yang tempat kosongnya mencapai 50%.

Pada tahun 1977 beberapa perbaikan dilakukan. Pada saat mengisi

formulir pendaftarm, peserta ujian langsung menentukan dua program studi

pilihannya, pilihan pertama dan pilihan kedua. Setelah diperoleh hasil ujian,

peserta diurutkan menurut nilai ujiannya, dari yang tertinggi sampai yang

terendah. Panitia mengalokasikan peserta ujian pada program studi pilihannya

dengan ketentuan bahwa peserta dengan nilai yang lebih baik mendapat

prioritas untuk dialokasikan lebih dahulu. Peserta ujian hanya bisa diterima di

satu program studi pilihannya. Tidak mungkin peserta ujian diterima di

program studi atau universitas yang tidak dipilihnya. Jika masih ada tempat

kosong pada program studi pilihan pertama, dia akan diterima di program studi

pilihan pertama. Jika tempat pada program studi pertama sudah penuh, dan

masih ada tempat pada program studi pilihan kedua, dia akan diterima di

program studi pilihan kedua. Jika tempat pada program studi pilihan pertama

dan kedua sudah penuh, maka peserta tersebut tidak diterima, walaupun

nilainya mash cukup tinggi. Pemeriksaan hasil ujian dan proses pengalokasian

dilakukan sepenuhnya dengan komputer di Pusat Ilmu Komputer Universitas

Indonesia. Dengan SKALU sistem bani, mobilitas peserta ujian masuk

perguruan tinggi dapat ditekan. Calon mahasiswa hanya perlu datang ke salah

satu tempat (Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta atau Surabaya) untuk

mengisi formulir pendaftarm dan mengikuti ujian masuk. Mereka tidak perlu

datang ke kampus di mana program studi pilihannya berada. Pengumuman hasil

ujian juga dapat dilihat di tempat calon mahasiswa mengikuti ujian masuk.

Karena setiap peserta ujian hanya bisa diterima di satu program studi, maka

bangku kosong yang ditinggalkan oleh calon mahasiswa yang diterima di

beberapa program studi juga hilang dengan sendirinya.

Karena keberhasilan SKALU dalam menyederhanakan sistem

penerimaan mahasiswa b m , dan untuk memberi kesempatan yang lebih besar

kepada lulusan SMTA di daerah lain, maka pada tahun 1979 Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan kepada 6 universitas lain untuk

bergabung dengan SKALU dalam penerimaan mahasiswa baru. Universitas

Padjadjaran di Bandung, Universitas Diponegoro di Semarang, Universitas

Brawijaya di Malang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, dan

Universitas Sumatera Utara di Medan memutuskan untuk bergabung dengan

SKALU. Sementara Universitas Hasannuddin di Ujung Pandang belum

bersedia untuk bergabung. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang

diselenggarakan oleh sepuluh universitas/institut tersebut di atas kemudian

dikenal sebagai Proyek Perintis I (PPI). Di bawah pimpinan Institut Pertanian

Bogor empat universitas terkemuka (IPB, UI, ITB dan UGM) juga

melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian yang sejak tahun

1972 telah dikembangkan oleh IPB, yang dikenal sebagai Proyek Perintis I1

(PP2). PP2 menjaring calon mahasiswa baru melalui pemanduan bakat dan

informasi yang diberikan oleh sekolah. Sekolah yang diikutsertakan dalam

seleksi tersebut adalah sekolah-sekolah yang mempunyai sejarah yang baik, di

antaranya adalah sekolah yang lulusannya mempunyai prestasi yang cukup baik

di universitaslinstitut anggota PP2. Masing-masing SMTA biasanya diberi jatah

tertentu untuk mencalonkan siswanya sebagai calon mahasiswa di perguruan

tinggi tersebut. Sistem PP2 hanya dimanfaatkan untuk menjaring calon

mahasiswa pada program studi yang kurang populer, seperti Pertanian,

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sementara itu 23 universitas lainnya

mengembangkan sistem penerirnaan mahasiswa baru yang lain lagi. Mereka

menyelenggarakan ujian yang mirip dengan PP1. Sod ujiannya menggunakan

acuan yang sudah dibakukan, tetapi memberi kesempatan kepada universitas

anggotanya untuk menambahkan muatan lokal, yaitu soal-sod yang dianggap

cocok dengan keadaan setempat. Sistem yang d i e oleh ke 23 universitas ini

disebut Proyek Perintis I11 (PP3). Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)

negeri yang jumlahnya ada 10 juga mengembangkan sistem penerimaan

mahasiswa baru sendiri, yang disebut Proyek Perintis IV (PP4). Sistem PP4

hampir sarna dengan PPl, perbedaannya hanya pada sod-soalnya yang lebih

menekankan pada soal untuk menggali kemampuan peserta ujian dalam bidang

pendidikan dan pengajaran.

Keempat sistem tersebut (PP1, PP2, PP3 dan PP4) berlangsung sampai

tahun 1983, ketika Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memutuskan untuk

menggunakan sistem PP1 dan PP2 secara nasional. Sistem baru tersebut

dinamakan Sistem Penerirnaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), terdiri dari Ujian

Tulis yang seratus persen sama dengan PP1 dan Penelusuran Minat Dan

Kemampuan (PMDK) yang merupakan perluasan dari PP2. Perbedaan antara

PP2 dan PMDK, adalah peserta PP2 hanya siswa terpandai dari SMTA yang

terpilih, sedang PMDK menyertakan seluruh siswa dari seluruh SMTA yang

ada di Indonesia.

Pada tahun 1989 PMDK ditiadakan dan Ujian Tulis Sipenmaru berganti

nama menjadi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). UMPTN (juga

Sipenmaru) di selenggarakan di setiap kota di mana ada perguruan tinggi negeri

yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

kecuali Institut Kesenian, di tambah beberapa lokasi yang dianggap strategis.

Di setiap propinsi paling tidak ada satu lokasi ujian, bahkan untuk propinsi

Maluku dan Irian Jaya di hampir setiap kabupaten ada lokasi ujian. Lulusan

SMTA yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri tidak

perlu ujian di Perguruan Tinggi pilihannya. Mereka dapat mengikuti ujian di

salah satu lokasi ujian yang menurutnya paling ekonomis.

Peserta ujian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kelompok Ilmu

Pengetah- Alam (IPA) dan Kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Peserta ujian dapat mengikuti kelompok IPA saja, atau kelompok IPS saja, atau

mengikuti keduanya, kelompok IPA dan IPS. Peserta yang mengikuti satu

kelompok ujian hanya boleh memilih dua program studi yang termasuk dalam

kelompoknya, sedang peserta ujian yang mengikuti dua kelompok ujian boleh

memilih tiga program studi dengan ketentuan dua kelompok IPA dan satu

kelompok IPS atau dua kelompok IPS dan satu kelompok IPA. Ujian

diselenggarakan dalam dua hari. Pada hari pertama semua peserta ujian

mengikuti ujian pada waktu yang sama. Materi ujian hari pertama adalah

Pendidikan Moral Pancasila (15 sod), Bahasa Indonesia (40 soal) dan

Matematika Dasar (30 soal). Hari kedua pagi hanya diperuntukan bagi peserta

ujian kelompok IPA. Materi ujian terdiri atas Matematika Lanjut (10 soal),

Biologi (15 soal), Kimia (15 soal), Fisika (15 soal) dan IPA Terpadu (20 sod).

Ujian pada hari kedua siang diperuntukan bagi peserta kelompok IPS, dan

terdiri dari Ilmu Pengetahuan Sosial(30 soal), Bahasa Inggris (30 sod) dan IPS

Terpadu (20 sod).

Untuk memudahkan koordinasi, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3

Rayon : A, B dan C. Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan semua

propinsi di pulau Sumatera tennasuk dalam Rayon A. Rayon B terdiri dari Jawa

Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah d m Kalimantan

Tiinur. Sedang sisanya, yaitu Jawa Timur, Bali dan seluruh Kawasan Timur

Indonesia termasuk dalam Rayon C. Semua dokumen pendafhran d m lembar

jawaban dari Rayon A dikumpulkan dan dibaca di Pusat Ilmu Komputer

Universitas Indonesia. Dokumen dari Rayon B dikumpulkan dan dibaca di UPT

Komputer UGM, dan dokumen dari Rayon C dikerjakan di UPT Komputer ITS.

Validasi data peserta dan proses penilaian dilakukan di ketiga pusat pengolahan

data tersebut.

Data peserta yang sudah bersih dan sudah dilengkapi dengan nilai

mentah yang dihasilkan oleh ketiga pusat pengolahan data ini kemudian

dikumpulkan di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Di sini dilakukan

pembakuan nilai menjadi nilai nasional. Berdasarkan nilai nasional tersebut

peserta ujian diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah. Kemudian

dialokasikan pada program studi pilihannya, dengan ketentuan peserta dengan

nilai yang lebih baik mendapat prioritas untuk didokasikan lebih dahulu.

Peserta hanya bisa diterima di satu program studi yang dipilihnya. Peserta ujian

tidak mungkrn diterima pada program studi yang tidak dipilihnya. Program

studi hanya menerima sejumlah mahasiswa baru sesuai dengan daya

tampungnya. Walaupun masih banyak calon dengan nilai sangat bak, kalau

daya tampung sudah penuh maka alokasi untuk program studi bersangkutan

akan ditutup. Sebaliknya kalau daya tampung belum penuh akan terus

d i W a n alokasi, walaupun nilai dari peserta yang mendaftar sudah sangat

rendah. Tidak ada nilai batas untuk menentukan diterima atau tidaknya peserta.

Yang lebih menentukan adalah daya tampung dan jumlah peminat pada

program studi yang bersangkutan.

Selama ini nilai UMPTN dipakai sebagai alat untuk memilih calon-calon

mahasiswa perguruan tinggi negeri. Tetapi belum pernah ada penelitian yang

komprehensif dengan data yang mewakili kondisi nasional, yang menunjukkan

bahwa penggunaan nilai UMPTN sebagai alat seleksi penerimaan mahasiswa

baru perguruan tinggi negeri dapat dipertanggungjawabkan. Ada dugaan bahwa

UMPTN lebih bersahabat dengan orang kota dan kurang rarnah terhadap siswa-

siswa dari daerah terpencil. Untuk dapat mengikuti UMPTN, siswa dari daerah

terpencil harus mengeluarkan tenaga dan biaya yang lebih besar dibanding

dengan teman-teman mereka yang berasal dari kota besar.

Kecuali untuk keperluan seleksi, masyarakat secara tidak langsung juga

menggunakan hasil UMPTN untuk menilai pendidikan di tingkat SMTA.

Misalnya, kalau lulusan sekolah tertentu banyak yang di terima di perguruan a

tinggi negeri, maka pendapat umum akan setuju mengatakan bahwa sekolah

tersebut lebih baik dari sekolah lain yang jumlah lulusannya yang diterima

lebih sedikit. Atau jika rataan nilai UMPTN dari lulusan sekolah tertentu lebih

tinggi dari sekolah lain, maka akan disimpulkan bahwa selokah tersebut lebih

baik. Pembandingan seperti tersebut di atas sangatlah berbahaya, selama

kehandalan dari nilai UMPTN sendiri belum dibuktikan.

Seperti kita ketahui bahwa salah satu syarat untuk lulus SMTA, siswa

harus mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) yang

diselenggarakan secara terpusat di bawah koordinasi Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah. Materi yang diuji dalam Ebtanas tidak jauh

berbeda dengan materi yang diuji dalam UMPTN. Untuk SMA kelompok IPA

(jurusan A1 dan A2) yang diuji adalah Pendidikan Moral Pancasila, Bahasa

Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Biologi dan Kirnia. Sedang

untuk SMA kelompok IPS yang diuji adalah Pendidikan Moral Pancasila,

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Tata Negara dan

Sosiologi/Antropologi. Dalam prakteknya, Ebtanas sebagai salah satu

persyaratan untuk bisa lulus SMTA hanyalah persyaratan formal. Andil nilai

Ebtanas dalam menentukan lulusltidaknya siswa sangat kecil. Kepala Sekolah

biasanya mendapat tekanan (baik nyata maupun tersamar) untuk sedapat

mungkin meluluskan semua siswanya. Hanya siswa yang sehari-harinya luar

biasa bodohnya yang terpaksa tidak lulus SMTA. Biasanya Kepala Sekolah

sudah dapat mengetahui siapa yang tidak lulus, sebelum Ebtanas

diselenggarakan. Yang sangat ironis, untuk mengevaluasi kualitas SMTA, ada

beberapa pejabat yang lebih percaya pada nilai UMPTN. Padahal mereka

adalah pejabat yang bertanggung jawab pada pelaksanaan Ebtanas.

Baik Ebtanas maupun UMPTN merupakan uji sesaat yang

diselenggarakan dalam waktu yang tidak jauh berbeda, dan dengan materi ujian

yang hampir sama. Ada dugaan bahwa kedua ujian tersebut akan menghasilkan

ukuran yang tidak jauh berbeda. Sepintas terlihat adanya duplikasi atau

turnpang-tindih antara Ebtanas dan UMPTN. Seandainya dugaan-dugaan

tersebut di atas benar, berarti merupakan pemborosan sumber daya dan dana,

baik yang ditanggung oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Yang paling

dirugikan addah siswa dan orang tuanya. Siswa harus dua kali memeras tenaga

dan pikiran untuk mempersiapkan diri menghadapai kedua ujian tersebut,

sementara orang tua harus mengeluarkan biaya dua kali lipat dari yang

seharusnya apabila tidak terjadi duplikasi tersebut.

Pokok Permasalahan

Selama ini banyak pihak yang secara tidak langsung menggunakan hasil

UMPTN untuk menilai pendidikan di tingkat SMTA. Ada pihak-pihak tertentu

yang menggunakan jumlah lulusan yang diterirna di Perguruan Tinggi Negeri

atau rataan nilai UMPTN dari lulusan suatu sekolah untuk menilai kualitas dari

sekolah yang bersangkutan. Penggunaan seperti ini bisa berbahanya, terutama

apabila kehandalan dari nilai UMPTN sendiri belum dibuktikan. Panitia

UMPTN belurn dapat menunjukkan bukti bahwa secara nasional prestasi

mahasiswa baru dapat diduga secara tepat dengan nilai UMPTN, sehingga kita

yakin bahwa penggunaan nilai UMPTN untuk memilih calon mahasiswa baru

perguruan tinggi negeri adalah benar dan dapat dipertanggungiawabkan. Hal

yang sama juga terjadi pada Ebtanas. Belum pernah ada laporan yang disajikan

oleh penyelenggara Ebtanas yang membuktikan bahwa nilai Ebtanas cukup

handal apabila digunakan untuk memilih calon mahasiswa baru di perguruan

tinggi.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa ada dugaan b&wa terjadi

duplikasi antara Ebtanas dan UMPTN. Kalau dugaan ini benar, maka ha1 ini

jelas suatu pemborosan pendidikan. Sehingga tirnbul pertanyaan : Mengapa

tidak dipilih salah satu, Ebtanas saja atau UMPTN saja? Apa ruginya jika

Ebtanas ditiadakan? Atau sebaliknya, apa ruginya jika UMPTN ditiadakan dan

Ebtanas digunakan sebagai alat seleksi penerimaan mahasiswa baru di

perguruan tinggi? Tujuan dari disertasi ini adalah untuk meneliti bagaimana

sebenamya hubungan antara nilai UMPTN dan nilai Ebtanas. Akan ditelaah

seberapa besar kerugiannya apabila salah satu, UMPTN atau Ebtanas

ditiadakan. Juga akan diselidiki apakah mata pelajaran yang diuji dalam

UMPTN sudah optimal, atau masih bisa dilakukan penyederhanaan. Penelitian

juga akan diarahkan untuk mengetahui berapa besar pemborosan pendidikan

yang diakibatkan adanya peserta ujian yang cukup potensial tetapi tidak

diterima di manapun, karena semua pilihannya merupakan program studi yang

sangat ketat persaingannya. Sementara lada program studi yang terpaksa

menerima calon mahasiswa yang nilainya sangat rendah, karena tidak ada

peserta potensial yang memilihnya.

Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa merupakan masukan bagi

pengambil kebijakan dalarn penyelenggaraan ujian dan penerimaan mahasiswa

baru. Apakah penyelenggaraan Ebtanas dan UMPTN, seperti yang selama ini

dilaksanakan, dengan segala kekurangan dan kelebihannya sudah merupakan

keadaan yang terbaik dan tidak perlu ada perubahan apapun. Atau kita harus

memilih salah satu, Ebtanas atau UMPTN, dengan mengadakan perbaikan-

perbaikan seperlunya untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Atau kita

tinggalkan era Ebtanas dan UMPTN dengan mencari alternatif lain yang

mungkin lebih bisa dipertanggungiawabkan. Hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi dasar dari penelitian-penelitian selanjutnya. Di

tingkat universitas/institut, penelitian semacam ini dengan data yang lebih

menyeluruh dan mencerminkan kondisi lokal dari universitaslinstitut yang

perguruan tinggi? Tujuan dari disertasi ini adalah untuk meneliti bagaimana

sebenarnya hubungan antara nilai UMPTN dan nilai Ebtanas. Akan ditelaah

seberapa besar kerugiannya apabila salah satu, UMPTN atau Ebtanas

ditiadakan. Juga akan diselidiki apakah mata pelajaran yang diuji dalam

UMPTN sudah optimal, atau masih bisa dilakukan penyederhanaan. Penelitian

juga akan diarahkan untuk mengetahui berapa besar pemborosan pendidikan

yang diakibatkan adanya peserta ujian yang cukup potensial tetapi tidak

diterima di manapun, karena semua pilihannya merupakan program studi yang

sangat ketat persaingannya. Sementara lada program studi yang terpaksa

menerima calon mahasiswa yang nilainya sangat rendah, karena tidak ada

peserta potensial yang memilihnya.

Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa merupakan masukan bagi

pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan ujian dan penerimaan mahasiswa

baru. Apakah penyelenggaraan Ebtanas dan UMPTN, seperti yang selama ini

dilaksanakan, dengan segala kekurangan dan kelebihannya sudah merupakan

keadaan yang terbaik dan tidak perlu ada perubahan apapun. Atau kita harus

memilih salah satu, Ebtanas atau UMPTN, dengan mengadakan perbaikan-

perbaikan seperlunya untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Atau kita

tinggalkan era Ebtanas dan UMPTN dengan mencari alternatif lain yang

munglun lebih bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi dasar dari penelitian-penelitian selanjutnya. Di

tingkat universitaslinstitut, penelitian semacam ini dengan data yang lebih

menyeluruh dan meneeminkan kondisi lokal dari universitas/institut yang

bersangkutan, akan merupakan masukan yang sangat berharga bagi pimpinan

universitaslinstitut tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, Rektor sebagai

pemegang otonomi dalam penerimaan mahasiswa baru, dapat memilih alat

seleksi yang paling baik dan cocok dengan kondisi lokal dari universitaslinstitut

yang dipimpinnya.