LAW ENFORCEMENTYon Arsal

TOPIKUMUMPEMERIKSAAN PAJAKPENAGIHAN PAJAKPENYIDIKAN PAJAK

UMUM

SERVICESLAW ENFORCEMENT

Prilaku Wajib Pajak dan Tax Gap*TaActual Tax CollectedVoluntary ComplianceTheoretical Potential Tax RevenueTax Gap

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak*Faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku Wajib Pajak dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai berikut:Faktor-faktor ekonomi, meliputi antara lain: sistem perpajakan yang berlaku, kebijakan pemerintah secara umum, inflasi, suku bunga dan kegiatan perdagangan domestik dan internasional.Faktor-faktor industri, meliputi antara lain: hal-hal unik pada industri dimana Wajib Pajak berusaha seperti keberadaan competitor, berbagai regulasi yang mengikat industri yang bersangkutan, keberadaan asosiasi industri, cost structure industri dan pengaruh perkembangan teknologi pada industri yang bersangkutan. Faktor-faktor bisnis, meliputi antara lain: jenis kegiatan bisnis yang dilakukan, skala bisnis, lokasi, pangsa pasar dan rencana serta strategi bisnis.Faktor-faktor sosiologis, meliputi antara lain: norma yang berlaku di masyarakat dimana Wajib Pajak berada, umur, jenis kelamin,dan tingkat pendidikan.Faktor-faktor psikologis, meliputi antara lain: pandangan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku dan pengalaman mereka berinteraksi dengan administratur perpajakan sebelumnya.

Compliance model*Have decided not to complyDont want to complyTry to but dont always succeedWilling to do the right thingUse full force of the lawDeter by detectionAssist to complyMake it easyCompliance strategyAltitude to complianceLevel of Compliance Cost

LAW ENFORCEMENTPemeriksaanPenagihanPenyidikan

District OfficeGeneral AffairsData Processing & InformationSectionServicesectionArrears CollectionSectionAuditSectionMonitoring and Consultation Section* Tax Extensification SectionAuditorsTAX DISTRIC OFFICE*) Exist in Small Tax Office only

DGTREGIONPERSONNELGENERALAFFAIRS DIVISIONFINANCEADM & HOUSEHOLDREPORT &ADVOCATIONTECHNICAL SUPPORT&CONSULTATION DIVISIONAUDIT AND AREARS COLLECTIONDIVISIONCONCELLING, SERVICE ANDPUBLIC RELATIONDIVISIONOBJECTION AND APPEALDIVISIONCOMPUTER AND TECHNICAL SUPPORT CONSELLING ANDCONSULTATIONSECTIONDATA AND POTENTIONSECTIONAUDITSECTIONAUDIT ADMINISTRATIONSECTIONARREARS COLLECTIONSECTIONSERVICE SECTIONCONSELLING SECTIONPUBLIC RELATION SECTIONOBJECTION AND APPEALSECTION III

OBJECTION AND APPEALSECTION IIOBJECTION AND APPEALSECTION IAUDITORSDistrict OfficesSTRUCTURE OF REGIONAL TAX OFFICE

DIRECTOR GENERALDirectorateInternal Compliance and Resources TransformationDirectorateTax Information TechnologyDirectorateTax Objection and AppealDirectorate Information and Communication Technology TransformationDirectorate Tax Audit and Collection DirectorateTax Intelligent and InvestigationDirectorate Tax Potential, Compliance, and RevenueDirectorate Tax Dissemination, Service, and PRSecretariatDirectorate GeneralDirectorateTax Regulation IDirectorate Tax Regulation IIDirectorate Business Process TransformationDirectorateTax Extensification and AppraisalORGANIZATIONAL STRUCTUREDGT HEADQUARTERRegional Offices Data Processing CenterHeadquarterFieldsExpert Staff

Administrator - Wakil Dirjen bidang pelayanan

PEMERIKSAAN PAJAK

Definisi Pemeriksaan Pajak Secara Umum*

A tax audit is an examination of whether a taxpayer has correctly assessed and reported their tax liability and fulfilled otherobligations (OECD).Audit merupakan salah satu bagian utama dari sistem pengawasan kepatuhan Wajib Pajak

Peranan Pemeriksaan Pajak*Peranan Pemeriksaan PajakKualitas AuditKuantitas Audit

Pengertian pemeriksaan pajak *Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan

Dasar Hukum*Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 199/PMK.03/2007 tgl 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (menggantikan Keputusan menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-123/PJ/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-176/PJ/2006)Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor (menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-142/PJ/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-173/PJ/2006)

*Pasal 29 UU KUP

(1)Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(2)Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.(3)Wajib Pajak yang diperiksa wajib :a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;dan/atauc. memberikan keterangan lain yang diperlukan.(3a)Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.(3b)Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(4)Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Pasal 30 UU KUP

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf b.Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.

*Pasal 31 UU KUPTata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakanTujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMERIKSAAN KANTOR (PK)atauPEMERIKSAAN LAPANGAN (PL)Tujuan Pemeriksaan*

Ruang LingkupPemeriksaanMenguji KepatuhanSatu/beberapa/seluruh jenis pajak baik untuksatu atau beberapaMasa pajak, BagianTahun pajak dalamTahun-tahun lalu/Tahun berjalanPemeriksaanTujuan Lain WP mohon pengembalian kelebihan pembayaran pajak SPT Lebih Bayar SPT Lebih BayarSPT menyatakan rugi tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT yang melampaui batas waktu pada Surat Teguran melakukan pengabungan, peleburan, dll SPT memenuhi kriteria seleksi (analisis risiko)Melaksanakan ketentuan perundang-undangan pemberian NPWP penghapusan NPWP pengukuhan.pencabutan pengukuhan PKP WP mengajukan keberatan pengumpulan bahan Norma Penghitungan pencocokan data/alket penentuan WP berlokasi daerah terpencil penentuan tempat terutang PPN pemeriksaan dalam rangka penagihan penentuan saat mulai produksi pertukaran informasi dengan negara mitra P3B

Ruang Lingkup Pemeriksaan*

Kriteria Pemeriksaan*Pemeriksaan Untuk Menguji KepatuhanWP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; WP menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;WP menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;WP tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;WP melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;atauWP menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kriteria Pemeriksaan*Pemeriksaan Untuk Tujuan Lainpemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Wajib Pajak mengajukan keberatan;pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;pencocokan data dan/ atau alat keterangan;penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Jangka WaktuPemeriksaanMenguji KepatuhanPemeriksaanTujuan LainPemeriksaanLapanganPemeriksaanKantor4 bulanMax 8 bulan3 bulanMax 6 bulanIndikasi transfer pricing atau khusus lainnya Indikasi transfer pricing atau khusus lainnya Max 2 tahunSP3 s.dLPPWP datangs.dLPPPemeriksaanKantorPemeriksaanLapangan2 bulanMax 4 bulan7 hariMax 14 hariJangka Waktu Pemeriksaan*

Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan *

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa yang: Telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama

Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara

Taat terhadap peraturan perundangan-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan

Standar Umum*

Pemeriksaan dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan:Harus didahuli dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.Scope audit ditentukan dan harus dikembangkan berdasarkan pencocokan data, pengamatan, konfirmasi, dan pengujian lain.Temuan pemeriksaan berdasarkan bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. >> (menguji kepatuhan)Dilakukan oleh Tim Pemeriksa (1 supervisor, 1 ketua tim, 1 atau lebih anggota tim)Tim Pemeriksa dapat dibantu oleh orang yang memiliki keahlian tertentu yang bukan pemeriksa pajak, baik yang berasal dari internal maupun ekternal DJP. >> (menguji kepatuhan)Apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. >> (menguji kepatuhan)Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor DJP, tempat tinggal WP, dan tempat lain yang dianggap perlu.Pada jam kerja, jika perlu dapat di luar jam kerja Didokumentasikan dalam bentuk KKPLHP sebagai dasar penerbitan SKP dan/atau STPStandar Pelaksanaan Pemeriksaan*

LHP disusun secara disusun secara ringkas dan jelas, memuat: - ruang lingkup dan pos-pos yang diperiksa- simpulan yang didukung dengan temuan yang kuat

B. Isi LHP mengenai (sesuai dengan tujuan): Penugasan pemeriksaan Identitas Wajib Pajak Pembukuan/pencatatan Wajib Pajak menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban perpajakan menguji kepatuhan Data/informasi yang tersedia menguji kepatuhan Materi yang diperiksa Uraian hasil pemeriksaan Ikhtisar hasil pemeriksaan menguji kepatuhan Perhitungan pajak terutang menguji kepatuhan Simpulan dan usul pemeriksa pajak Dasar/Tujuan pemeriksaan tujuan lain Buku/dokumen yang dipinjam tujuan lainStandar Pelaporan*

Kewajiban &WewenangMengujiKepatuhanTujuan LainKewajiban Menyampaikan pemberitahuan tertulis (Pem. Lap.) Memperlihatkan tanda pengenal dan SP3 Menjelasan alasan pemeriksaan Memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan pemeriksa berubah Menyampaikan SPHP Memberikan hak hadir kepada WP waktu Pembahasan Akhir Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak Mengembalikan buku, dokumen, dll yang dipinjam dari WP Merahasiakan segala yang diberitahukan oleh WPWewenang Memanggil WP datang ke kantor dengan Surat Panggilan (Pem. Kantor) Melihat/meminjam buku, catatan, dokumen, dll Mengakses/mengunduh data elektronik (Pem. Lap) Memasuki tempat/ruangan yang dianggap perlu (Pem. Lap) Meminta kepada WP memberi bantuan jika diperlukan Menyegel tempat/ruangan dan barang bergerak/tidak (Pem. Lap) Meminta keterangan tertulis/lisan dari WP Meminta keterangan/bukti dari pihak ketiga Meminjam KKP yang dibuat Akuntan Publik melalui WP (Pem. Kantor)(Pasal 12)KewajibanWewenang Menyampaikan pemberitahuan tertulis (Pem. Lap.) Menyampaikan Surat Panggilan (Pem. Kantor) Memperlihatkan tanda pengenal dan SP3 Menjelasan alasan dan tujuan pemeriksaan Memperlihatkan ST apabila susunan pemeriksa berubah Membuat KKP sebagai dasar penyusunan LPP Mengembalikan buku, dokumen, dll yang dipinjam dari WP Merahasiakan segala yang diberitahukan oleh WP Melihat/meminjam buku, catatan, dokumen, dll Mengakses/mengunduh data elektronik (Pem. Lap.) Memasuki tempat/ruangan yang dianggap perlu Meminta keterangan tertulis/lisan dar WP Meminta keterangan/bukti dari pihak ketigaPasal 37Pasal 11Pasal 12Pasal 38Kewajiban dan Wewenang Pemeriksa*

Hak &KewajibanMengujiKepatuhanTujuan LainHakKewajibanKewajibanHak Minta pemeriksa memperlihatkan tanda pengenal dan SP3 Minta pemberitahuan secara tertulis perihal pemeriksaan (Pem. Lap.) Minta penjelasan alasan dan tujuan pemeriksaan Minta diperlihatkan Surat Tugas jika pemeriksa berubah Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Menghadari Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Mengajukan permohonan dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas Memberikan pendapat/penilaian atas pemeriksaan Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan (Pem. Kantor) Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen, dll Memberikan mengakses/mengunduh data elektronik (Pem. Lap.) Mengizinkan pemeriksa memasuki ruangan/tempat Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan Menyampaikan tanggapan tertulis atas (SPHP) Memberikan keterangan tertulis/lisan Minta pemeriksa memperlihatkan tanda pengenal dan SP3 Minta pemberitahuan secara tertulis perihal pemeriksaan (Pem. Lap.) Minta penjelasan alasan dan tujuan pemeriksaan Minta diperlihatkan Surat Tugas jika pemeriksa berubah Memberikan pendapat/penilaian atas pemeriksaan melalui kuisioner Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen, dll Memberikan mengakses/mengunduh data elektronik (Pem. Lap.) Mengizinkan pemeriksa memasuki ruangan/tempat (Pem. Lap.) Memberikan keterangan tertulis/lisanPasal 40Pasal 39Pasal 13Pasal 14Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*

Pemeriksaan lapanganPemeriksaan KantorBuku, catatan, dokumen, data yang dikelola secara elektronik dan keterangan lain Wajib dipinjam pada saat itu juga, dan pemeriksa membuat bukti peminjaman Dalam hal dokumen yang diperlukan belum diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa membuat Surat Permintaan Peminjaman. Wajib Pajak wajib menyerahkan dokumen yang dimaksud paling lama 1 bulan sejak Surat Permintaan Peminjaman disampaikan kepada Wajib Pajak- Buku, catatan, dokumen, data yang dikelola secara elektronik dan keterangan lain yang diperlukan harus dicantumkan pada Surat Panggilan Dokumen tersebut wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan, dan Pemeriksa Membuat bukti peminjaman Dalam hal dokumen yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat memenuhi panggilan Pemeriksa membuat Surat Permintaan Peminjaman. Wajib Pajak wajib menyerahkan dokumen yang dimaksud paling lama 1 bulan sejak Surat Panggilan diterima oleh Wajib PajakDalam hal dokumen belum dapat dipenuhi dan jangka waktu 1 bulan belum terlampaui,Pemeriksa dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali. Dalam jangka waktu 1 bulan terlampaui dan Surat Permintaan Peminjaman tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa harus membuat berita acara mengenai hal tersebutPeminjaman Dokumen*

Dalam jangka waktu 1 bulan terlampaui dan Surat Permintaan Peminjaman tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya.Jika besarnya Penghasilan Kena Pajak tidak dapat dihitungWP Orang PribadiWP BadanPemeriksa dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pemeriksa mengusulkan Pemeriksaan Bukti PermulaanPeminjaman Dokumen (Lanjutan)*

Peminjaman Dokumen*Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan LapanganBuku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.Dalam hal buku belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.

Peminjaman Dokumen*Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan KantorBuku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan.Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.Buku, catatam, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan diterima oleh Wajib Pajak.

Peminjaman Dokumen*SAAT PEMINJAMAN DOKUMENHarus dibuat bukti peminjamanApabila dalam bentuk fotokopi/data elektronik, harus dibuat pernyaan bahwa bahwa fotokopi dan/ atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya.

Data Tidak Dipinjamkan Atau Dipinjamkan Sebagian*Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penolakan Pemeriksaan*Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

Untuk memperoleh penjelasan lebih rinci Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan dapat memanggil WP

Penjelasan yang diberikan WP ditungkan dalam pemberian keterangan Wajib PajakPenjelasan Wajib Pajak *

Penolakan Pemeriksaan (Lanjutan)

*Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan berita acara penolakan Pemeriksaan berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan,

Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyegelan*Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Permintaan Keterangan dan/atau Penjelasan*

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan*Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama :3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor;7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

WP menyampaikan tanggapan hasil pemeriksaan tepat waktuBerisi persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaanBerisi ketidaksetujuan atas sebagian atauseluruh hasil pemeriksaanHadir dalam pembahasan akhirTidak hadir dalam pembahasan akhirPemeriksa membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Pemeriksaan(ditandatangani Pemeriksa & WP*)Pemeriksa membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran WP dalam pembahasan akhir pemeriksaan(ditandatangani Pemeriksa)Tidak hadir dalam pembahasan akhirHadir dalam pembahasan akhirMelakukan pembahasan akhir dengan WP, membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Pemeriksaan(ditandatangani Pemeriksa & WP*)*) Dalam hal wajib menolak menandatangani Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan*

Hasil pemeriksaan dan SKP dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan WP apabila pemeriksaan dilaksanakan tanpa:Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Pembahasan Akhir Hasil PemeriksaanProses dilanjutkan dengan penyampaian SPHP Proses dilanjutkan dengan melakukan Pembahasan Akhir PemeriksaanPembatalan Pemeriksaan*

Pengungkapan Wajib Pajak Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan*Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri ten tang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan. Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan, hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan*Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;pada saat Wajib Pajak badan diperiksa tidak meminjamkan sebagian atau keseluruhan dokumen; atauWajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran Pemeriksaan dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.

Pemeriksaan Ulang*Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak.lnstruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang Dapat diberikan :apabila terdapat data baru masuk data yang semula belum terungkap; atauberdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang, dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.

PENAGIHAN PAJAK

PENGERTIAN PENAGIHANDASAR HUKUMPELAKSANAAN PENAGIHANSURAT TEGURANSURAT PAKSAPENYITAANPELELANGANHAK MENDAHULU TAGIHAN PAJAKANGSURAN DAN PENUNDAANPENCEGAHAN DAN PENYANDERAANDALUARSA PENAGIHAN

PENDAHULUANPengertian Penagihan Pajak Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita .Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undagngan perpajakan.

Yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambahDASAR HUKUM PENAGIHAN (1)

Yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambahUU BPHTBDASAR HUKUM PENAGIHAN (2)

PELAKSANAAN PENAGIHANPenerbitan Surat TeguranPenerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa (SP)Pemberitahuan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)Pelelangan/Penjualan Aset Sitaan

Syarat:WP akan/berniat meninggalkan RI selama-lamanyaPP mimindahkan barang-barang yg dimiliki/dikuasai dlm rangka menghentikan/mengecilkan kegiatan usahanya di RI Ada tanda-tanda bahwa PP akan: membubarkan, memindahtangankan, menggabungkan, memekarkan, dan melakukan perubahan bentuk usahanyaBadan Usaha akan dibubarkan oleh negaraTerjadi penyitaan oleh pihak ke-3 atau ada tanda-tanda kepailitan.Jalur BiasaPenagihan Seketika dan Sekaligus

SKPSKPKBSKPKBTdll

ALUR DAN JADWAL PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

SPMP/PENYITAANSPSURATTEGURANPARATE EXECUTIEDIBERITAHUKAN OLEH JURUSITA PAJAKDIBUAT BAP SPPENCABUTANSITA`PENGUMUMANLELANGPELAKSANAANLELANGUTANG PAJAK & BIAYA PENAGIHANPUTUSAN PENGADILANLUNAS14 HARI TDK LUNASPENCEGAHANPENYANDERAANSYARAT: UTANG PAJAK Rp100 jt DIRAGUKAN ITIKAD BAIKJANGKA WAKTU:6 BLN DPT DIPERPANJANG MAX 6 BLNAKIBAT:UTANG PAJAK TDK HAPUS & PENAGIHAN TETAP DILAKSANAKAN* KEP / IJIN MENKEUSPMPJURUSITA + 2 SAKSIBAP SITABRG BERGERAK & BRG TDK BERGERAKBRG YG DISITA DILARANG:DIPINDAHTANGANKANDISEWAKANDIPINJAMKANDISEMBUNYIKANDIHILANGKANDIRUSAKPENYITAAN ATAS REK. BANK & EFEK7 hari21 hari2X24 jamJatuh tempo14 hariDasar Hukum :UU No 19 Tahun 2000 UU No 28 Tahun 2007PP No 80 Tahun 2007PMK No 24/PMK.03/2008PEMBLOKIRANBarang Bergerak 1 XBarang Tdk Bergerak 2 X

SURAT TEGURAN (1)Tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan atau Surat lain yang SejenisDisampaikan setelah 7 hari sejak jatuh tempoTidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajakDiterbitkan oleh Kepala KPP yang menerbitkan SKPKB, STP dsb. yang menjadi dasar penagihan pajak

SURAT TEGURAN (2)

JenisJatuh TempoSTP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding, Putusan Peninjauan Kembali1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkanSTP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding, Putusan Peninjauan Kembali bagi WP Usaha kecil dan di daerah tertentu1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkanDapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulanSTP PBB1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh WPSKBKB, SKBKBT, STB, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding, Putusan Peninjauan Kembali1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh WP

Dalam hal WP mengajukan keberatan atas SKPKB dan SKPKBT1 (satu) bulan sejak tanggal SK Keberatan diterbitkan

Dalam hal WP mengajukan banding atas SKPKB dan SKPKBT1 (satu) bulan sejak tanggal putusan banding diterbitkan

SURAT PAKSA (1)Diterbitkan paling cepat 21 hari dari penerbitan Surat TeguranSurat paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (parate executie) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lelang atas barang-barang tersebut tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu.

SURAT PAKSA (2)Penyampaian Surat Paksa

Kriteria WPSurat Paksa Diberitahukan KepadaOrang PribadiPenanggung PajakOrang Dewasa yang bertempat tinggal atau bekerja pada Penanggung PajakAhli Waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan bagi WP yang sudah meninggal namun harta warisan belum dibagiAhli waris untuk warisan yang sudah dibagiBadanPengurus, pemegang saham, pemilik modalPegawai tingkat pimpinanWP PailitKurator, Balai Harta Peninggalan dan Hakim PengawasBagi WP yang sudah dibubarkan: likuidator atau penerima kuasaCatatan:Dalam hal Surat Paksa tidak dapat diserahlan kepada WP OP atau Badan sebagaimana disebutkan diatas, Surat Paksa diserahkan pada pejabat Pemda (minimal setingkat Sekretairs Kelurahan atau Sekretaris Desa)Apabila WP atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kedudukannya, Surat Paksa cukup ditempel di papan pengumuman KPP yang menerbitkannya dan atau mengumumkannya melalui media massa

PENYITAANSurat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) diterbitkan paling cepat 2 X 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan dan hutang pajak tetap tidak dilunasi oleh WPPenyitaan dilakukan oleh JurusitaMemperlihatkan kartu tanda pengenal juru sitaMemperlihatkan SPMPMemberitahukan maksud dan tujuan penyitaanBarang yang disita: barang bergerak (mobil, perhiasan, uang tuna, obligasi, saham dll) dan barang tidak bergerak (tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu)Mendahulukan barang bergerakDihadiri oleh saksi (minimal dua orang dewasa penduduk Indonesia)Tetap dapat dilaksanakan meskipun penanggung pajak tidak hadir sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemda sekurang-kurangnya setingkat Lurah atau Kepala Desa

PELELANGANPengumuman lelang dilakukan paling cepat 14 hari setelah penyitaan melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang yang akan dijualPengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan satu kaliPengumuman lelang untuk barang tidak bergerak dilakukan dua kali, dengan jangka waktu antara kedua pengumuman sekurang-kurangnya 15 hariHak penanggung pajak atas barang yang dilelang berpindah kepada pembeliApabila setelah pelaksanaan lelang WP memperoleh keputusan keberatan atau banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran, WP tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang dilelang. Kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikan dalam bentuk uang

PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUSDiterbitkan dalam hal:WP akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.Penanggung Pajak memindahkan barang-barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya di IndonesiaTerdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan: membubarkan usahanya, memindahtangankan usahanya, menggabungkan usahanya, memekarkan usahanya atau melakukan perubahan bentuk usahanya.Badan usaha akan dibubarkan oleh negaraTerjadi penyitaan atas barang-barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitanPenerbitan SPSSSebelum tanggal jatuh tempo pembayaranTanpa didahului Surat TeguranSebelum Penerbitan Surat Paksa

Hak Mendahulu Tagihan Pajak dan Kepailitan.Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak (Negara sebagai Kreditur Preferen).Hak mendahulu meliputi pokok pajak dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerakBiaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dan/atauBiaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.Jika Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi, maka kurator/likuidator /atau badan lainnya dilarang membagikan harta Wajib Pajak sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak.

HAK MENDAHULU HILANG Pasal 21ayat(4), dan ayat(5) UU KUP SETELAH LAMPAU 5* TAHUN SEJAK DITERBITKANNYASTP SKPKB SKPKPBT SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN BANDINGYang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA; BATAS AKHIR SEJAK PENUNDAAN DIBERIKAN; ATAU SEJAK TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN TERAKHIR (Pasal 26 PP No 80 Tahun 2007)Perhitungan Jangka Waktu*) 2 tahun untuk Utang Pajak sebelum tahun 2008

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.Atas permohonan WP, DJP dapat memberikan persetrujuan mengansur atau menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan PPh atau dalam surat Ketetapan, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran sudah ditentukan.Kelonggaran ini diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 bulan dan hanya kepada WP yang benar-benar kesulitan likuiditas.Permohonan angsuran dan penundaan harus diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, dengan menyertakan:Alasan permohonan angsuran/penundaanJumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur/ditunda, masa angsuran, dan besarnya angsuranWP harus bersedia memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala KPP, kecuali jika dianggap tidak perlu. Jaminan dapat berupa: Bank garansi, Dokumen Kepemilikan, Sertifikat Tanah/Deposito, Penanggungan Utang Pihak Ke-3.

Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak memberikan keputusan paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan dengan lengkap. Apabila tidak ada keputusan dalam jangka waktu tersebut, permohonan Wajib Pajak dianggap diterimaJika WP yang mengajukan permohonanmempunyai SKPLB, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang pajak yang ada.Pengajuan keberatan atas tahun pajak sebelum 2008, atas persetujuan penundan/angsuran pembayaran pajak yang telah terjadi TETAP berlaku, WP Wajib Melunasi sesuai jadual waktu yang ditetapkan.Pengajuan keberatan atas tahun pajak 2008 dst menyebabkan persetujuan penundan/angsuran pembayaran pajak yang telah disetujui menjadi tidak berlaku.

*PENCEGAHAN(PASAL 29 S.D. 32 UU PPSP)

adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20 UU PPSP )

Penanggung Pajak yg mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100 juta dan diragukan itikad baiknyaJangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan, dpt diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan PELAKSANAAN PENCEGAHAN BERDASARKAN UU NO.9 TAHUN 1992 TTG KEIMIGRASIAN, PP NO.30 TH 1994 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

*PENYANDERAAN(PASAL 33 S.D. 36 UU PPSP; PP 137 TAHUN 2000SKB Menkeu & Menkeh dan HAM no.: M-02.UM.01 th 2003 & no.: 294/KMK.03/2003)

pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu yaitu rumah tahanan negara yang terpisah dari tahanan lain.(Pasal 1 angka 21 uu PPSP)

Penanggung Pajak yg mempuyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100 juta dan diragukan itikad baiknyaJangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan, dpt diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan

DALUWARSA PENAGIHANPasal 22 Ayat (1) UU KUP

DALUWARSA PENAGIHAN TERTANGGUHPasal 22 Ayat (2) KUP

SENGKETA PAJAKSengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP/PP dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU PPSPGugatan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh WP/PP thd pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh WP/PP thd suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

GUGATAN WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAKPasal 23 KUPHanya dapat Diajukan Kepada Badan Peradilan Pajak

GUGATAN WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK atas PELAKSANAAN PENAGIHAN

Atas Pelaksanaan SP, SPMP, atau Pengumuman LelangAtas Pelaksanaan PenyanderaanDiajukan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 14 hari sejak dilaksanakan.Diajukan ke Pengadilan Negeri (sebelum masa penyanderaan berakhir)Jika dikabulkan: Wp dapat minta rehabilitasi dan ganti rugi maks 5jutaJika dikabulkan: Wp dapat minta rehabilitasi dan ganti rugi sebesar 100 rb/hari12

Banding(Ps 27 KUP)Hanya dapat diajukan atas SK KeberatanJangka Waktu Pelunasan Pajak1. Atas STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan banding, Putusan Peninjauan Kembali yg menyebabkan jumlah pajak YMHD bertambah2. Atas point 1 bagi WP Usaha Kecil dan WP di daerah tertentu 3. WP yang mengajukan keberatan, atas jumlah point 1 yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan1 bulan sejak tanggal terbitdapat diperpanjang paling lama 2 bulan1 bulan sejak tanggal putusan banding

Peninjauan Kembali

Hanya dapat diajukan 1x ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan PajakTidak menangguhkan pelaksanaan putusan Pengadilan PajakAlasan pengajuanPKJika putusan pengadilan Pajak didasarkan atas suatu kebohongan /tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu.Jika tdp bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan,Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih dari pada yang dituntut,Jika mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,Jika terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENYIDIKAN PAJAK

DEFINISIPenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.Pemeriksaan Bukti Permulaan adaiah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan

*InformasiDATALaporanPengaduanSELEKSIPengamatanPemeriksaanPajakLaporanPengamatanLaporanPemeriksaanPajakPemerik-saan BuktiPermulaanLaporanPemeriksaanBuktiPermulaanKPPUntukPenetapanPajakDIRJEN PAJAKUntukPENYIDIKANPROSES KEGIATAN SEBELUM PENYIDIKANSesuai KEP-272/PJ/2002KPPUntukPenetapanPajakFILESumber: Direktorat Intelijen dan Penyidikan

*WEWENANG PPNS DJP (1)menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pajak agar menjadi lebih lengkap dan jelas

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai OP / badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak

meminta keterangan dan bahan bukti OP / badan sehubungan dengan tindak pidana pajak

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pajak

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

*WEWENANG PPNS DJP (2)meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Azas-azas Hukum yang Harus Diperhatikan Dalam Penyidikan *Azas legalitasAzas keseimbanganAzas praduga tak bersalahPrinsip pembatasan penahananAzas ganti rugi dan rehabilitasiPenggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugiAzas unifikasiPrinsip diferensiasi fungsionalPrinsip saling koordinasiAzas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringanPrinsip peradilan terbuka untuk umum

*Pasal 44A dan 44B Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan penjelasannya.Pasal 109 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Pasal 21 dan 22 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

*Secara umum latar belakang penghentian penyidikan sebagai berikut :Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat, biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.Menghindari dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian.Keluarnya surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 tidak membawa akibat hapusnya kewenangan penyidik untuk memeriksa kembali kasus itu. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti yang cukup, penyidikan bisa dimulai lagi.

*Atas Usul PenyidikTidak terdapat cukup bukti Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dibidang perpajakanPenyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsaTersangka meninggal dunia

Atas Permohonan Wajib PajakWajib Pajak boleh mengajukan permohonan penghentian penyidikan sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

*Di samping karena alasan di atas, penyidikan juga mungkin dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Meteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara

Dengan syarat:WP melunasi utang pajak + denda 400%

***************************************************************************IBM/c/my doc/elia/pidana pajak Bogor*IBM/c/my doc/elia/pidana pajak Bogor*IBM/c/my doc/elia/pidana pajak Bogor*IBM/c/my doc/elia/pidana pajak Bogor*IBM/c/my doc/elia/pidana pajak Bogor*IBM/c/my doc/elia/pidana pajak Bogor*IBM/c/my doc/elia/pidana pajak Bogor*IBM/c/my doc/elia/pidana pajak Bogor*