LEGAL MEMORANDUM

introduction

Perebutan dan perdebatan mengenai kelayakan siapakah yang

seharusnya berhak untuk duduk di kursi Wakil Ketua tiga Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk masa bakti 2009-2014 terus

menjadi polemik baik ditingkat nasional maupun lokal berbagai

argumen terus mewarnai pemberitaan.

Hal ini tentu harus segera diselesaikan agar fungsi-fungsi dari pada

DPRA tidak mandek, namun tentunya harus dengan solusi yang

bijaksana pula karena jika tidak akan menimbulkan dampak yang

sangat luas dan berkepanjangan.

mapping problem

Kisruh penetapan wakil pimpinan tiga DPRA bermula pada saat proses pengesahan

Tata Tertib terutama mengenai pengusulan calon pimpinan dewan, yang belum selaras

dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD , dimana pada

saat itu Lima legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) memilih walk out (hengkang)

dari ruang sidang, setelah memprotes dan meminta kepada pimpinan sidang untuk

tidak mengesahkan tatib sebelum dikonsultasikan ke Mendagri.

Namun tatib tersebut juga tetap disahkan yang selanjutnya melalui pimpinan DPRA

mengajukan beberapa nama yang akan mengisi posisi ketua maupun tiga orang wakil

ketua DPRA untuk disahkan oleh Mendagri, namun sebagaimana kita ketahui hingga

hari belum juga disahkan dan tentunya hal ini berimplikasi kepada mandeknya fungsi-

fungsi urgen dari DPRA.

legal reference

Berikut acuan hukum (pasal-pasal yang krusial) yang digunakan

DPRA dalam mengisi posisi pimpinan DPRA :

UU 27/2009 tentang

MPR,DPR,DPD & DPRD

1. Pasal 301 ayat (3)

2. Pasal 303 ayat (1) huruf

b, ayat (2), ayat (3).

3. Pasal 304 ayat (6)

4. Pasal 305 huruf b.

5. Pasal 325 (1)

6. Pasal 400

UU 11/2006 tentang

Pemerintahan Aceh (UUPA)

1. Pasal 22 ayat (2)

2. Pasal 30 ayat (2)

3. Pasal 31 ayat (1)

Lex Specialis (objek) Lex Specialis (teritori)

Result

Terjadi tarik menarik kepentingan Politik dalam dalam

merumuskan Tatib Dimana DPRA tidak mengacu secara

konsisten Terhadap salah satu UU namun hanya mengambil

Pasal-pasal yang diangap menguntungkan Pihak-pihak

tertentu yang mengakibatkan Kerugian pada pihak lain yang

kemudian Tidak dapat menerima hal tersebut.

Kemudian DPRA sampai hari ini tidak dapat menjalankan

fungsinya karena Mendagri belum mau mengesahkan atau

menandatanggani SK pengangkatan tersebut.

recommendations Terhadap keterlambatan pengesahan tersebut berakibat kepada mandeknya fungsi-

fungsi DPRA salah satunya fungsi Budgeting (pembahasan RAPBA 2010), namun

menunggu ataupun usaha-usaha diplomatis lainnya hanya akan membuang-buang

waktu, biaya dan energi disamping itu juga tentunya akan mendapat perlawan pula dari

pihak-pihak yang dirugikan (judicial review), juga akan menimbulkan perpecahan-

percahan (internal & eksternal) dan akan berdampak selama lima tahun kedepan.

Untuk itu sebaiknya dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan sebaiknya DPRA

merevisi kembali usulan pengesahan pimpinan tersebut dan mengacu pada

perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan hukum) karena Indonesia adalah

Negara Hukum, tidak sebaliknya mengedepankan Nafsu Politik, karena akan semakin

mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRA, dan sebaliknya dengan

merevisi usulan tersebut akan menimbulkan simpati bagi masyarakat dan hal ini

sebagai proses pembelajaran yang sangat berharga.

The EndSemoga Legal Memorandum ini dapat menjadi

pertimbangan atau setidaknya sebagai masukan.

Terima Kasih

Teuku Iskandar SyafeiMahasiswa MIH UNSYIAH 2009