legal opinion kasus pt newmont

5/23/2018 Legal Opinion Kasus PT Newmont

1/4

1

Pendapat Hukum (Legal Opin ion) Tentang Penutupan Operasional Tambang

PT. Newmont Nusa Tenggara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Disusun Oleh : Rusdianto S, S.H., M.H., dosen tetap bagian Hukum Tata Negara danPemerintahan Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya

KASUS POSISI

PT. Newmon Nusa Tenggara (NNT) merupakan perusahaan patungan PT. Newmont Indonesia

Limited (perusahaan asing) dengan PT. Pukuafu yang komposisi sahamnya masing-masing 80%dan 20%. Kontrak Karya antara PT.NNT dengan Pemerintah Republik Indonesia dibuat dan

ditandatagani pada tanggal 2 Desember 1986.

Berdasarkan Kontrak Karya, 80% saham modal asing harus didivestasikan sebesar 31% sampaiMaret 2010, tetapi mundur hingga Maret 2011. 24% saham telah didivestasikan dan dimiliki oleh

Pemda Sumbawa, Pemda Sumbawa Barat dan Pemprov NTB.

PT.NNT telah menawarkan sisa 7% saham tersebut kepada pemerintah pusat sesuai Pasal 24 ayat

(3) Kontrak Karya. Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menginginkan agar sisa 7% saham

tersebut dimiliki sepenuhnya oleh Pemda KSB. Akan tetapi hingga tanggal 18 Maret 2011,pemerintah pusat belum memutuskan siapa yang berhak membeli 7% saham tersebut.

Pada tanggal 18 Maret 2011, Bupati KSB mengirimkan surat kepada PT.NNT yang menyatakanbahwa jika divestasi 7% saham tersebut tidak diberikan kepada Pemda KSB, maka Bupati KSB

akan menutup operasional tambang PT.NNT pada 19 April 2011.

Presiden Direktur PT. NNT menyatakan bahwa tindakan Pemda KSB tersebut telah melanggarketentuan perundang-undangan.

ISU HUKUM DAN PERTANYAAN HUKUM

1. Apakah Pemda KSB berhak memiliki divestasi sisa 7% saham modal asing tersebut?2. Apakah Pemerintah Daerah KSB berwenang untuk menutup operasional tambang PT.NNT

mengingat Kontrak Karya antara PT.NNT dengan Pemerintah Pusat (Menteri Pertambangan)dibuat dan ditantatangani pada Tahun 1986?

DASAR HUKUM1. Pasal 1338 KUH Perdata2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah3. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal4. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara5. PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan6. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu

Bara


2/4

2

7. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa TenggaraANALISIS

Anal isis I su Satu:

Pasal 2 ayat (4) UU No.32 th. 2004 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan

pemerintahan daerah lainnya termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya

lainnya yang menjadi kewenangan daerah dan juga hubungan koordinasi antara pemerintah pusatdan pemerintah daerah dalam bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

pasal Pasal 14 ayat (1) huruf n dan Pasal 17 UU No.32 th. 2004 jo Pasal 27 UU No. 25 th. 2007.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Pusat harus berhubungan dan melakukan

koordinasi dengan pemerintah daerah dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam.Dalam ketentuan Pasal 24 ayat 3 Kontrak Karya disebutkan bahwa divestasi saham modal

asing akan ditawarkan pertama-tama kepada pemerintah dan jika pemerintah dalam waktu

30 hari sejak diterimanya penawaran itu pemerintah tidak menerimanya, maka barulah divestasi

saham modal asing tersebut ditawarkan kepada warga negara Indonesia atau perusahaanIndonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.

Dalam kasus ini, permasalahan yang penting adalah defenisi atau tafsiran terhadap

konsep pemerintah. Pemerintah yang dimaksud pada Kontrak Karya tersebut dapat dilihat

dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Kontrak Karya yang menyebutkan bahwa Pemerintah berarti

Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah,

Kepala Daerah Tingkat I atau Tingkat II nya. Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah

termasuk Kepala Daerah Tingkat I dan II { sekarang Kepala Daerah Provinsi (Gubernur) dan

Kepala Daerah Kabupaten/Kota ( Bupati/Walikota) } juga merupakan pemerintah

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 ayat 3 Kontrak Karya.Dengan demikian, dalam menentukan siapa yang berhak membeli dan memiliki sisa

divestasi 7% saham modal asing tersebut, pemerintah pusat (menteri) hendaknya melakukankoordinasi dengan pemerintah daerah (gubernur dan/atau walikota). Jika pemerintah pusat tidak

menerima (menginginkan) penawaran divestasi tersebut, maka sudah seharusnya pemerintahdaerah lah yang berhak untuk memiliki sisa 7% saham tersebut.

Anal isis I su Dua

Dalam kaitannya dengan kasus penutupan operasi tambang PT.NNT yang akan dilakukan

oleh Pemda KSB, maka untuk dapat mengetahui apakah Pemda KSB memiliki kewenangan

untuk melakukan penutupan operasional tambang atau tidak, para pihak harus tetapmemperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kontrak Karya yang telah ditandatangani.

Setiap penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing,

berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf e dan Pasal 16 huruf f UU No. 25 th. 2007 wajib danbertanggungjawab mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan

demikian, maka setiap penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanammodal luar negeri harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia.

Ketentuan mengenai diwajibkannya para penanam modal untuk mematuhi semua ketentuan

perundang-undangan tidaklah berarti bahwa penanam modal harus mengikuti semua

kehendak pemerintah diluar isi kontrak karya yang telah disepakati. Karena bagaimanapun,


3/4

3

Kontrak Karya atau work of contract itu merupakan salah satu bentuk perjanjian ( Salim HS,2007: 128) dan merupakan bentuk kerjasama modal asing dengan badan hukum yang

menggunakan modal nasional ( Erman Rajagukguk, dkk., 1995: 186). Bahwa berdasarkan

ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata berlaku asas Pacta Sunt Servanda yaitu suatu perjanjian

yang telah disepakati secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Oleh karena Kontrak Karya tersebut merupakan perjanjian, maka Kontrak Karya tersebut

merupakan suatu pri vatrechtelij ke rechtshandl ingenatautindakan hukum privat pemerintah( Philipus M. Hadjon, 2007: 175). Dalam konsep Hukum Administrasi, tindakan hukum privatpemerintah juga harus tunduk pada Civil Code are also appli ed as well as action by privat

persons ( Ching- Hsiou Chen dalam Yong Zhang, 1999: 31 ) dan bukan merupakan suatu

publiekrechtelijke rechtshandlingen atau tindakan hukum publik pemerintahan yang bersifat

sepihak( Tutik Triwulan Titik, 2010: 326 ).Dengan demikian, maka segala bentuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

maupun Pemda KSB harus tunduk terhadap ketentuan Kontrak Karya yang disepakati tersebut,

termasuk prosedur penutupan operasional tambang.

Untuk proses pengakhiran Kontrak Karya atau penutupan operasi tambang, maka harusdiperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Kontrak Karya, yaitu bahwa pemerintah (termasuk

pemerintah daerah) jika PT.NNT lalai (default) dalam hal ini tidak memberikan divestasi

saham kepada pemerintah maka pemerintah harus memberikan teguran atau pemberitahuan

tertulis kepada PT.NNT dan PT.NNT mendapat jangka waktu maksimal 180 hari untuk

memperbaiki kelalaian tersebut. Dan jika selama 180 hari tersebut PT.NNT tidak

memperbaiki kelalaiannya maka pemerintah dapat mengakhiri Kontrak Karya, yaitu

pemberhentian atau penutupan operasional tambang.

Akan tetapi, dalam hal ini, istilah pemerintah yang dimaksud juga masih

membutuhkan penafsiran (lihat penjelasan tentang siapa yang dimaksud denganpemerintah pada analisis isu 1). Apakah Pemerintah Pusat ataukah Pemerintah Daerah yang

berwenang untuk menutup atau mengakhiri kontrak karya?. Oleh karena itu, maka penting untukmemperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No.4 th.2009

sebagai pengganti UU No. 11 th. 1967 termasuk juga Peraturan pelaksananya, dalam hal ini PPNo. 22 th. 2010 dan PP No. 23 th. 2010.

Konsep kewenanganmerupakan konsep hukum publik khususnya Hukum Administrasi.

Untuk mengetahui apakah pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan atau tidak makadapat dilihat dari tiga hal, yaitu bevoegdheid ratione mater ie ( berwenang karena materi ),

bevoegdheid ratione loci ( berwenang karena tempat ) dan bevoegdheid ratione temporis (

berwenang karena waktu).Materi yang menjadi objek permasalahan adalah termasuk dalam jenis pertambangan

mineral logam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) hruf b UU No. 4 th.

2009 jo. Pasal 2 ayat (2) huruf b PP no. 23 th. 2010 dan juga seperti tercantum dalam Pasal 1angka 6 Kontrak Karya.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi pertambangan PT.NNT diberikan oleh Menterikarena Kontak Karya tersebut dibuat dan ditandatangani pada tahun 1986 sebelum diterapkannya

sistem otonomi daerah di Indonesia.

Untuk jenis pertambangan mineral logam Bupati/Walikota berwenang memberikan IUP

produksi apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan beradadi dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari


4/4

4

garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a PP No. 23 th. 2010. UntukPT.NNT, lokasi pemurnian tidak berada pada Kabupaten KSB sehingga yang berwenang

memberikan IUP Produksi adalah Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf c

dan Pasal 38 huruf a PP No. 23 th. 2010. Hal ini berarti juga sesuai dengan apa yang telah dibuat

dan ditandatangani sebelum berlakunya UU No. 4 th. 2009 yaitu ketika Kontrak Karya dbuat danditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT.

Walaupun lokasi pertambangan berada di wilayah KSB akan tetapi yang berwenang

menetapkan Wilayah Pertambangan ( WP ), Wilayah Usaha Pertambangan ( WUP ) dan WilayahIzin Usaha Pertambangan ( WIUP ) adalah Menteri sebagaimana dimaksud masing-masing pada

Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 PP No. 22 th. 2010.

Oleh karena terkait masalah siapa yang berwenang memberikan izin, maka berlaku asas

contrar ius actus yaitu pencabutan izin adalah kewenangan dari pejabat yang memberikan

izin. Dengan dicabutnya izin tersebut, maka dapat diartikan bahwa seseorang atau badan hukum

yang izinnya dicabut tersebut tidak boleh lagi melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang

sebelumnya diperbolehkan. Untuk kasus ini maka dapat diartikan bahwa pencabutan izin berarti

merupakan bentuk penutupan atau penghentian operasional dari PT. NNT. Sehingga yang berhakmencabut izin tersebut adalah Menteri.

Dengan demikian baik secara materi, tempat dan waktu,Pemda KSB tidak memiliki

kewenangan ( onbevoegdheid ratione materie, onbevoegdheid ratione loci , onbevoegdheid

rati one tempores ) untuk menutup operasional pertambangan PT. NNT karena yangberwenang adalah Menteri.

KESIMPULAN

1. Bahwa Pemda KSB berhak memiliki ( menerima) divestasi sisa 7% saham modal asing yangakan didivestasikan oleh PT. NNT sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 24 ayat 3Kontrak Karya dengan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

2. Bahwa Pemda KSB (Bupati KSB) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penutupanatau penghentian operasional pertambangan PT.NNT akan tetapi dapat melakukan koordinasidengan Menteri untuk meminta Menteri menutup atau menghentikan operasionalpertambangan PT. NNT .

legal opinion kasus pt newmont

Documents