lembaga keuangan mikro undang-undang tentang … · kabupaten mahakam ulu menetapkan peraturan...
TRANSCRIPT
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
LEMBAGA – KEUANGAN MIKRO
2013
UU NO. 1, LN 2013/No. 12, TLN NO. 5394
UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
ABSTRAK : - Perlu untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan
keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah,
kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara
lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2),
dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Lembaga keuangan mikro, yang terdiri
atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Pendirian, Kepemilikan, dan Perizinan;
4. Kegiatan Usaha dan Cakupan Wilayah Usaha;
5. Penjaminan Simpanan;
6. Informasi;
7. Penggabungan, Peleburan, dan Pembubaran;
8. Perlindungan Pengguna Jasa LKM;
9. Transformasi LKM;
10. Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan;
11. Sanksi Administratif;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Peralihan; dan
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak
diundangkan tanggal 8 Januari 2013.
- Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 2, LN 2013/No. 17, TLN NO. 5395
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
ABSTRAK : - Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan
Timur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan
potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu
di Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Mahakam Ulu harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Mahakam Ulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Mahakam
Ulu menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kutai Barat sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Mahakam
Ulu.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 3, LN 2013/No. 18, TLN NO. 5396
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
ABSTRAK : - Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara
Timur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan
potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 69
Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Malaka di
Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Malaka harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Malaka bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malaka menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Malaka menetapkan
peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan
daerah dan Peraturan Bupati Belu sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Malaka.
- Penjelasan 12 hlm, lampiran 1 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 4, LN 2013/No. 19, TLN NO. 5397
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI
SULAWESI BARAT
ABSTRAK : - Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Mamuju
Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Mamuju Tengah harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Mamuju Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Mamuju
Tengah menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Mamuju sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Mamuju
Tengah.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 5, LN 2013/No. 20, TLN NO. 5398
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 51
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di
Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Banggai Laut harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Banggai Laut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banggai Laut menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Banggai
Laut menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten
Banggai Laut.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 6, LN 2013/No. 21, TLN NO. 5399
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI
MALUKU UTARA
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu
di Provinsi Maluku Utara, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pulau Taliabu harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Pulau Taliabu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pulau Taliabu menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Pulau
Taliabu menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Sula sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Pulau
Taliabu.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 7, LN 2013/No. 22, TLN NO. 5400
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimaksudkan untuk
mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Penukal Abab Lematang Ilir bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan daerah,
dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Muara Enim sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap
berlaku di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 8, LN 2013/No. 23, TLN NO. 5401
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013.
- Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Kolaka Timur harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Kolaka Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Kolaka
Timur menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kolaka sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Kolaka
Timur.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
TERORISME – PENCEGAHAN – PEMBERANTASAN
2013
UU NO. 9, LN 2013/No. 50, TLN NO. 5406
UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME
ABSTRAK : - Salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk
ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi
terorisme. unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap
aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus
diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan
terorisme. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif sehingga perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 28J;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pendanaan terorisme, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
4. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme;
5. Pencegahan;
6. Pemblokiran;
7. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang Dikeluarkan oleh
Pemerintah;
8. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
9. Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme;
10. Ketentuan Peralihan; dan
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 13 Maret 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KONVENSI – PENGESAHAN – PERDAGANGAN INTERNASIONAL – BAHAN KIMIA DAN
PESTISIDA
2013
UU NO. 10, LN 2013/No. 72, TLN NO. 5411
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR
INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN
ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)
ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan tujuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Rotterdam tentang
Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan
Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional untuk untuk
meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama Para Pihak dalam
perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk
melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta menunjang
penggunaannya yang berwawasan lingkungan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengesahkan Konvensi Rotterdam
tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan
Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional dengan
Undang-Undang.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pengesahan Konvensi Rotterdam
tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan
Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional yang salinan
naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Mei 2013.
- Penjelasan 6 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KONVENSI – PENGESAHAN – KEANEKARAGAMAN HAYATI
2013
UU NO. 11, LN 2013/No. 73, TLN NO. 5412
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC
RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR
UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA
TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL
DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN
HAYATI)
ABSTRAK : - Indonesia memiliki beragam sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai
ekonomis. akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
yang berkaitan dengan sumber daya genetik harus diberikan berdasarkan
persetujuan. pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
yang berkaitan dengan sumber daya genetik harus memberikan keuntungan
yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya. Pemerintah Indonesia
pada tanggal 11 Mei 2011 telah menandatangani Protokol Nagoya tentang Akses
pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan
Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman
Hayati yang mengatur tentang prosedur akses dan pembagian keuntungan yang
adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan
tradisional.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengesahkan Protokol Nagoya
tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang
Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi
Keanekaragaman Hayati dengan Undang-Undang.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pengesahan Protokol Nagoya tentang
Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan
Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman
Hayati yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Mei 2013.
- Penjelasan 9 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 12, LN 2013/No. 83, TLN NO. 5414
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal
21 dan Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Morowali Utara
di Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Mei 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Morowali Utara harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Morowali Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Morowali Utara menetapkan peraturan daerah dan Bupati Morowali Utara menetapkan
peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan
Peraturan Bupati Morowali sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
tetap berlaku di Kabupaten Morowali Utara.
- Penjelasan 12 hlm, lampiran 1 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 13, LN 2013/No. 84, TLN NO. 5415
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi
Tenggara.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal
21 dan Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Konawe
Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Mei 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Konawe Kepulauan harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Konawe Kepulauan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Konawe
Kepulauan menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Konawe sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Penjelasan 11 hlm, lampiran 1 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN – PERUBAHAN
2013
UU NO. 14, LN 2013/No. 85, TLN NO. 5416
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT
ABSTRAK : - Dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009
tanggal 25 Januari 2010 perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi
Papua Barat.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan
Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor
56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua
Barat, yaitu:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 5;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya diubah, dan ditambahkan 5
(lima) huruf, yaitu huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k;
3. Ketentuan Pasal 4 diubah;
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasan ayat (2) diubah;
5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A;
6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 14A;
7. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 19A; dan
8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 20A.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Mei 2013.
- Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong
masih tetap berlaku di Distrik Moraid dan Peraturan Daerah Kabupaten
Manokwari dan Peraturan Bupati Manokwari masih tetap berlaku di Distrik
Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, sepanjang belum
ditetapkan dengan yang baru oleh Pemerintahan Kabupaten Tambrauw dan tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- Penjelasan 15 hlm, lampiran 1 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
APBN
2013
UU NO. 15, LN 2013/No. 108, TLN NO. 5426
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK : - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan
kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan
perekonomian nasional. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013, telah terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar
ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yang
berdampak cukup signifikan terhadap besaran APBN Tahun Anggaran 2013
sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013.
Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013, segera
dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja
negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan
anggaran. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD).
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4),
Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013, yaitu:
Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 3 diubah;
Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan penjelasan ayat (4) Pasal 4 diubah;
Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan penjelasan ayat (7)
Pasal 5 diubah;
Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah;
Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah;
Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (8) Pasal 8 diubah;
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 9 diubah;
Ketentuan Pasal 11 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a
angka 2;
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah;
Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan penjelasan ayat (13) Pasal 14 diubah;
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah; dan
Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan penjelasan ayat (3) Pasal 17 diubah.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 18 Juni 2013.
- Penjelasan 28 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KABUPATEN – PEMBENTUKAN
2013
UU NO. 16, LN 2013/No. 112, TLN NO. 5429
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN
ABSTRAK : - Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera
Selatan.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal
21 dan Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959; Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Musi Rawas
Utara di Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota;
3. Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah;
5. Personel, Aset, dan Dokumen;
6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan;
7. Pembinaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 10 Juli 2013.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Sebelum Bupati Musi Rawas Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Musi Rawas
Utara menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua
peraturan daerah dan Peraturan Bupati Musi Rawas sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Penjelasan 12 hlm, lampiran 1 hlm.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
ORGANISASI
2013
UU NO. 17, LN 2013/No. 116, TLN NO. 5430
UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
ABSTRAK : - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan
bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam
pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat
(2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri
atas;
1. Ketentuan Umum;
2. Asas, ciri, dan sifat;
3. Tujuan, fungsi, dan ruang lingkup;
4. Pendirian;
5. Pendaftaran;
6. Hak dan kewajiban;
7. Organisasi, kedudukan, dan kepengurusan;
8. Keanggotaan;
9. Ad dan art ormas;
10. Keuangan;
11. Badan usaha ormas;
12. Pemberdayaan ormas;
13. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing;
14. Pengawasan;
15. Penyelesaian sengketa organisasi;
16. Larangan;
17. Sanksi;
18. Ketentuan Peralihan; dan
19. Ketentuan Penutup.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 22 Juli 2013.
- Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan
yang terkait dengan Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang ini.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
HUTAN – PERUSAKAN
2013
UU NO. 18, LN 2013/No. 130, TLN NO. 5432
UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
ABSTRAK : - Telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar,
penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan
kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup,
serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional,
dan internasional. peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak
memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap
perusakan hutan yang terorganisasi.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan
Pasal 33 ayat (3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- Undang-Undang ini mengatur tentang : Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 6 Agustus 2013.
- Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tindak
pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
PETANI
2013
UU NO. 19 TAHUN 2013, LN 2013/No. 131, TLN NO. 5433
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
ABSTRAK : - Negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat,
khususnya petani akibat dari kecenderungan meningkatnya perubahan iklim,
kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak
ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. peraturan
perundang-undangan yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan dan
pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan
Pasal 33 ayat (3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
Undang-Undang ini mengatur tentang :
a. Ketentuan Umum;
b. Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan
c. Perencanaan;
d. Perlindungan Petani, Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian,
Kepastian Usaha, Harga Komoditas Pertanian, Tarif Bea Masuk Komoditas
Pertanian, Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian; Penghapusan Praktik
Ekonomi Biaya Tinggi, Ganti Rugi Gagal Panen Kejadian Luar Biasa;
e. Pemberdayaan Petani, Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan
Pendampingan, Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian, Konsolidasi
dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian
f. Pengawasan
g. Peran Serta Masyarakat
h. Ketentuan Pidana
i. Ketentuan Penutup
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 6 Agustus 2013.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini.
Pembentukan unit khusus harus telah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2
(dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
PENDIDIKAN – KEDOKTERAN
2013
UU NO. 20 TAHUN 2013, LN 2013/No. 132, TLN NO. 5434
UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN
ABSTRAK : - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional. Pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional
diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Upaya
melakukan penataan pendidikan kedokteran belum diatur secara komprehensif
dalam peraturan perundang-undangan.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pendidikan Kedokteran.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan
Pasal 31.
Undang-Undang ini mengatur tentang :
a. Ketentuan Umum
b. Penyelenggaraan pendidikan kedokteran
c. Pendanaan dan standar satuan biaya pendidikan kedokteran
d. Peran serta masyarakat
e. Sanksi administratif
f. Ketentuan peralihan
g. Ketentuan penutup
h. Pendidikan Kedokteran.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 6 Agustus 2013.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
berdasarkan Undang-Undang ini.
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
ANTARIKSA
2013
UU NO. 21 TAHUN 2013, LN 2013/No. 133, TLN NO. 5435
UNDANG-UNDANG TENTANG KEANTARIKSAAN
ABSTRAK : - Posisi geografis wilayah Indonesia yang terbentang di garis khatulistiwa dan
terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai
negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi
Keantariksaan. Peraturan perundang-undangan Keantariksaan saat ini belum
mengatur secara terpadu dan komprehensif serta belum menjadi landasan
hukum bagi Penyelenggaraan Keantariksaan.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Keantariksaan.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 31 ayat (5).
Undang-Undang ini mengatur tentang :
a. Ketentuan umum;
b. Kegiatan keantariksaan;
c. Penyelenggaraan keantariksaan;
d. Pembinaan;
e. Bandar antariksa;
f. Keamanan dan keselamatan;
g. Pendaftaran;
h. Kerja sama internasional;
i. Tanggung jawab dan ganti rugi;
j. Asuransi, penjaminan, dan fasilitas;
k. Pelestarian lingkungan;
l. Pendanaan;
m. Peran serta masyarakat;
n. Sanksi perdata dan administratif;
o. ketentuan pidana ;
p. Ketentuan lain-lain;
q. Ketentuan peralihan;
r. Ketentuan penutup Keantariksaan;.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 6 Agustus 2013.
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, pembangunan dan pengoperasian
stasiun bumi yang telah ada wajib dilaporkan pengoperasiannya paling lambat 1
(satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Peraturan Lembaga yang diamanatkan Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
APBN – PERTANGGUNGJAWABAN
2013
UU NO. 22 TAHUN 2013, LN 2013/No. 154, TLN NO. 5447
UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diperiksa
dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Pelaksanaan APBN 2012 telah diperiksa oleh BPK dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 harus ditetapkan dengan
Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban
atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 dilakukan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2011.
Undang-Undang ini mengatur tentang : Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 September
2013.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
APBN
2013
UU NO. 23 TAHUN 2013, LN 2013/No. 182, TLN NO. 5462
UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2014
ABSTRAK : - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan
APBN Tahun Anggaran 2014 termuat dalam Rancangan Undang-Undang
tentang APBN Tahun Anggaran 2014 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan negara. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN
Tahun Anggaran 2014 antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah
telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4),
Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009.
Undang-Undang ini mengatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2014.
CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
KEPENDUDUKAN- ADMINISTRASI-PERUBAHAN
2013
UU NO. 24 TAHUN 2013, LN 2013/No. 232, TLN NO. 5475
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK : - bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan
dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional,
memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif
dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang
menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) , Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang ini mengatur tentang :
Ketentuan angka 14, angka 20, dan angka 24 Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 5
diubah, Ketentuan huruf d Pasal 6 diubah, Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 7
diubah,Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (5) Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (2)
Pasal 12 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat
(3) Pasal 32 diubah dan ayat (2) dihapus, Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah,
Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50
diubah dan penjelasan ayat (1) Pasal 50 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 58
ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee,
serta ditambahkan 1 (satu) ayat, Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5),
dan ayat (6) Pasal 63 diubah dan ayat (2) dihapus, ketentuan Pasal 64 diubah,
sehingga Pasal 64, Ketentuan ayat (1) Pasal 68 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni
huruf f, Ketentuan Pasal 76 diubah, Ketentuan Pasal 77 diubah, Ketentuan Pasal
79 diubah, Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
79A, Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA
,Ketentuan Pasal 84 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 86 diubah dan
di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), Ketentuan
Pasal 87 dihapus,Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB
IXA, Ketentuan Pasal 94 diubah, Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2
(dua) pasal, Ketentuan Pasal 96 diubah, Di antara Pasal 96 dan Pasal 97
disisipkan 1 (satu) pasal, Ketentuan Pasal 101 diubah, Ketentuan Pasal 102
diubah, Ketentuan Pasal 103 diubah.
CATATAN : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013.