lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan

Upload: nikita-rizky

Post on 07-Jul-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    1/14

    Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistemnegara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa indonesia, namunsistem ketatanegaraan Republik indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias oliti!a "ontes#uieu$ %jarantrias politi!a tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga &aitu 'egislati(,)ksekuti(, dan *udikati( &ang kemudian masing+masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaann&adiserahkan kepada satu badan mandiri, artin&a masing+masing badan itu satu sama lain tidak dapatsaling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung jaaban$

    %pabila ajaran trias politika diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan maka jelas Undang+undangDasar 1945 menganut ajaran tersbut, oleh karena memang dalam UUD 1945 kekuasaan negaradipisah+pisahkan, dan masing+masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaann&a diserahkan kepadasuatu alat perlengkapan negara$-hart .lo di baah adalah perbedaan struktur pemerintahan Indonesia sebelum amandemenUUD 1945 dan setelah amandemen UUD1945$ erbedaan mendasarn&a adalah kedudukan "R &angbukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara$

     

    • )ksekuti(/residen, akil dan menteri kabinet0 memiliki (ungsi pelaksana undang+undang

    dalam menjalankan negara• 'egislati(/DR0 memiliki (ungsi membuat undang+undang

    •  udikati(/"%0 memiliki (ungsi memertahankan pelaksanaan undang+undang$'embaga lainn&a adalah "ajelis ermus&aaratan Rak&at/"R0, Komisi udisial/K0 dan "ahkamahKonstitusi/"K0$ Setelah amandemen tidak ada lagi Dean ertimbangan %gung dan diganti sebuahdean pertimbangan &ang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada residen

    http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.htmlhttp://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.htmlhttp://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.html

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    2/14

    Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Negara 

    1$ Majelis Permusyawaratan RakyatMPR!"R merupakan lembaga negara/bukan lagi lemabag tertinggi setelah amandemen UUD 19450 &angberanggotakan semua anggota DR dan anggota DD &ang terpilih dalam pemilu legislati($ "asa jabatan "R adalah lima tahun sama seperti masa jabatan DR dan DD dan "R paling sedikit harusbersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara$ .ungsi, tugas dan eenang "R adalah

    sebagai berikut2

    1.  "engubah dan menetapkan UUD

    2. "elantik presiden dan akil residen

    3. "emberhentikan presiden dan akil presiden dalam masa jabatann&a sesuai UUD3ak dan Keajiban anggota "R dalam menjalankan tugas dan eenanghak anggota dpr

    1. mengusulkan perubahan pasal+pasal UUD$

    2. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan

    3. memilih dan dipilih

    4. membela diri

    5. imunitas

    6. protokoler

    7. keuangan dan administrati( 

    keajiban anggota "R

    1. mengamalkan an!asila

    2. menjalankan UUD 1945 dan peratura perundang+undangan

    3. menjaga keutuhan KRI dan kerukunan nasional

    4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan

    5. melaksanakan peranan sebagai akil rak&at dan akil daerah"# $ewan Perwakilan Rakyat $PR!DR adalah lembaga negara &ang ber(ungsi sebagai lembaga perakilan rak&at$ %nggota DR terpilih

    melalui pemilihan umum legislati( &ang diikuti partai politik pengusung !alon anggota legislati($Deaneraklian Rak&at terdiri dari DR/usat0 dan DRD/daerah0$

    Keanggotaan DR &ang berjumlah 56 orang sesuai UU emilu no 16 tahun 7668 diresmikan dengan

    keputusan presiden untuk masa jabatan 5 tahun$ "asa jabatan ini berakhir ketika anggota DR baru

    mengu!ap sumpahjanji oleh ketua "% dalam sidang paripurna $

    :eenang DR

    1. "embuat Undang+undang/(ungsi legislasi0

    2. "enetapkan %;/(ungsi anggaran0

    3. "engaasi pemerintah dalam menjalankan undang+undang/(ungsi pengaasan0

    3ak+hak anggota DR

    1. 3ak Interpelasi

    2. 3ak %ngket3. 3ak men&atakan pendapat

    %#$ewan Perwakilan $aerah

    Dean erakilan Daerah merupakan lembaga negara &ang terdiri dari perakilan dari tiap pro

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    3/14

    :eenang2

    1. 'embaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterakilan kepentingan daerah

    dalam badan perakilan tingkat nasional setelah ditiadakann&a utusan daerah dan utusan

    golongan &ang diangkat sebagai anggota "R$2.  Keberadaan&a dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan egara Republik Indonesia$

    3. Dipilih se!ara langsung oleh mas&arakat di daerah melalui pemilu$

    4. "empun&ai keenangan mengajukan dan ikut membahas RUU &ang berkaitan dengan

    otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain &ang berkait dengan kepentingan daerah$

    Presiden dan Wakil Presiden

    residen Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan &ang memegang

    kekuasaan eksekuti( menjalankan roda pemerintahan$ residen dan kil presiden dipilih langsung

    melalui pemilu oleh rak&at sesuai UUD 1945 sekarang$ "asa jabatan presiden dan akil presiden

    adalah lima tahun sejak mengu!ap janji dan dilantik oleh ketua "R dalam sidang "R$ Dalam

    menjalankan program dan kebijakan, pelaksanaann&a harus sesuai dengan UUD 1945 dan sesuaidengan tujuan negara dalam pembukaan Undang+undang dasar 1945$

    :eenang residen sebagai kepala negara

    1. membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DR

    2. mengangkat duta dan konsul

    3. menerima duta dari negara asing

    4. memberi gelar , tanda jasa, tanda kohormatan kepada :I ataupun :% &ang berjasa bagi

    Indonesia$

    :eenang residen sebagai kepala pemerintahan

    1. menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai UUD

    2. berhak mengusulkan RUU kepada DR

    3. menetapkan peraturan pemerintah

    4. memegang teguh UUD dan menjalankan seluruh undang+undang dan peraturann dengan

    selurus+lurusn&a serta berbakti kepada usa dan ;angsa

    5. memberi grasi dan rehabilitasi

    6. memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan dpr

    Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, residen merupakan panglima angkatan

    tertinggi &ang memiliki eenang sebagai berikut2

    1. men&atakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DR

    2. membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DR

    3. men&atakan keadaan baha&a

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    4/14

    '# Mahkamah (gung

    "ahkamah agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman$ "ahkamah agung adalah peradilan

    tertinggi di Indonesia$ asal 74 a&at /70 men&ebutkan baha kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

    sebuah "ahkamah %gung dan badan peradilan dibaahn&a serta oleh sebuah "ahkamah Konstitusi$

    Ketentuan tersebut men&atakan pun!ak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada "%dan "K$ "ahkamah %gung merupakan lembaga &ang mandiri dan harus bebas dari pengaruh !abang+

    !abang kekuasaan &ang lain$Dalam hubungann&a dengan "ahkamah Konstitusi, "% mengajukan =

    /tiga0 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di "ahkamah Konstitusi$

    :eenang "% antara lain2

    1. 'embaga negara &ang melakukan kekuasaan kehakiman, &aitu kekuasaan &ang

    men&elenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan >asal 74 a&at /10?$

    2. memiliki eeang menagili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang+udangan dibaah

    UU terhadap UU

    3. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi

    4. memberikan pertimbangan /presiden mengajukan grasi0

    )# Mahkama *onstitusi

    Keenangan "ahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan asal 74- a&at /10 dan /70

    1$ untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD,

    7$ memutus sengketa keenangan lembaga negara &ang keenangann&a diberikan UUD,

    =$ memutus pembubaran partai politik, dan

    4$ memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum$

    Disamping itu, "K juga ajib memberikan putusan atas pendapat DR mengenai dugaan pelanggaran

    oleh residen danatau :akil residen menurut UUD$Dengan keenangan tersebut, jelas baha "K

    memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara &aitu apabila terdapat sengketa antar

    lembaga negara atau apabila terjadi proses judi!ial re

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    5/14

    -# *omisi .udisial

    asal 74% a&at /=0 dan asal 74; a&at /10 menegaskan baha !alon hakim agung diusulkan Komisi

     udisial kepada DR untuk mendapat persetujuan$ Keberadaan Komisi udisial tidak bisa dipisahkan

    dari kekuasaan kehakiman$ Dari ketentuan ini baha jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan

    &ang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatann&a oleh suatu lembaga &ang juga bersi(at

    mandiri$ Dalam hubungann&a dengan "%, tugas K han&a dikaitkan dengan (ungsi pengusulanpengangkatan 3akim %gung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainn&a, seperti hakim "K

    tidak dikaitkan dengan K$Demikian beberapa !atatan mengenai tugas, (ungsi serta hubungan antar

    lembaga$

    http2sistempemerintahan+indonesia$blogspot$!om761=6@ketatanegaraan+

    indonesia+struktur+pemerintahan+amandemen+lembaga+negara$html  Juna Dinasthi ,

    2013

    Lembaga Tinggi Negara

    Lembaga negara merupakan institusi-institusi negara yang secara angsung !iatur atau memiiki ke"enangan yang

    !iberikan #eh $$D 1%45. Lembaga tinggi negara a!aah sekumpuan embaga negara utama yang membentuk

    pemerintahan &n!#nesia. Dimana embaga negara merupakan #rganisasi pemerintahan yang !ibuat #eh negara,

    !ari negara, !an untuk negara.

    Lembaga negara terbagi !aam beberapa macam !an mempunyai tugas nya masing-masing. 'ecara garis besar

    tugas umum embaga negara a!aah( )1* +enaga kestabian atau stabiitas keamanan, p#itik, hukum, ham, !an

    bu!aya. )2* +enciptakan suatu ingkungan yang k#n!usi , aman, !an harm#nis. )3* +ena!i ba!an penghubung

    antara negara !an rakyatnya. )4* +ena!i sumber insipirat#r !an aspirat#r rakyat. )5* +emberantas tin!ak pi!ana

    k#rupsi, k#usi, maupun nep#tisme. )6* +embantu menaankan r#!a pemerintahan negara.

    http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.htmlhttp://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.htmlhttp://pemerintah.net/lembaga-tinggi-negara/http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.htmlhttp://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.htmlhttp://pemerintah.net/lembaga-tinggi-negara/

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    6/14

     

    'eteah aman!emen $$D 1%45, !isebut embaga negara !an ter!iri atas (

    Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)

    +aeis ermusya"aratan /akyat )!isingkat +/* a!aah embaga egisati bikamera yang merupakan saah satu

    embaga tinggi negara !aam sistem ketatanegaraan &n!#nesia. 'ebeum re#rmasi, +/ merupakan embaga

    tertinggi negara yang menaankan ke!auatan rakyat &n!#nesia. +/ !ianggap sebagai penemaan seuruh rakyat

    &n!#nesia karena ter!iri atas seuruh angg#ta D/, $tusan Daerah, !an $tusan ##ngan.

    'eteah re#rmasi tiba, +/ bukan agi embaga tertinggi negara karena +/ sen!iri teah meepas ke"enangan

    yang a!a pa!a !irinya !engan meakukan aman!emen terha!ap $$D 1%45. +/ saat ini ter!iri atas seuruh

    angg#ta D/ !an seuruh angg#ta DD. +/ bersi!ang se!ikitnya sekai !aam ima tahun !i ibuk#ta negara.

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

    De"an er"akian Daerah )!isingkat DD* a!aah embaga tinggi negara !aam sistem ketatanegaraan &n!#nesia

    yang angg#tanya merupakan per"akian !ari setiap pr#insi yang !ipiih meaui emiihan $mum. De"an

    er"akian Daerah )DD* ahir pa!a tangga 1 kt#ber 2004, ketika 12 angg#ta DD yang terpiih untuk pertama

    kainya !iantik !an !iambi sumpahnya. ngg#ta DD uga merupakan angg#ta +/.

    Dewan Perwakilan Daera Republik Indonesia (DPD-RI)

    De"an er"akian /akyat /epubik &n!#nesia atau sering !isebut De"an er"akian /akyat )!isingkat D/-/& atau

    D/* a!aah saah satu embaga tinggi negara !aam sistem ketatanegaraan &n!#nesia yang merupakan embaga

    per"akian rakyat. D/ ter!iri atas angg#ta partai p#itik peserta pemiihan umum yang !ipiih meaui pemiihan

    umum.

    Presiden dan !akil Presiden Republik Indonesia"

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    7/14

    resi!en &n!#nesia )nama abatan resmi( resi!en /epubik &n!#nesia* a!aah kepaa negara sekaigus kepaa

    pemerintahan &n!#nesia. 'ebagai kepaa negara, resi!en a!aah simb# resmi negara &n!#nesia !i !unia. 'ebagai

    kepaa pemerintahan, resi!en !ibantu #eh "aki presi!en !an menteri-menteri !aam kabinet, memegang

    kekuasaan eksekuti untuk meaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. resi!en )!an aki resi!en*

    menabat seama 5 tahun, !an sesu!ahnya !apat !ipiih kembai !aam abatan yang sama untuk satu kai masa

     abatan. aca uga ( 'istem enyeenggaraan emerintah.

    Makama #gung Republik Indonesia (M#-RI)

    +ahkamah gung )!isingkat +* a!aah embaga tinggi negara !aam sistem ketatanegaraan &n!#nesia yang

    merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama !engan +ahkamah #nstitusi !an bebas !ari

    pengaruh cabang-cabang kekuasaan ainnya. +ahkamah gung memba"ahi ba!an pera!ian !aam ingkungan

    pera!ian umum, ingkungan pera!ian agama, ingkungan pera!ian miiter, ingkungan pera!ian tata usaha negara.

    Makama $onstitusi Republik Indonesia (M$-RI)

    +ahkamah #nstitusi )!isingkat +* a!aah embaga tinggi negara !aam sistem ketatanegaraan &n!#nesia yang

    merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama !engan +ahkamah gung.

    %adan Pemeriksa $euangan Republik Indonesia (%P$-RI)

    a!an emeriksa euangan )!isingkat * a!aah embaga tinggi negara !aam sistem ketatanegaraan &n!#nesia

    yang memiiki "e"enang memeriksa penge#aan !an tanggung a"ab keuangan negara. +enurut $$D 1%45,

    merupakan embaga yang bebas !an man!iri. pemerintah.net

    http2pemerintah$netlembaga+tinggi+negara anonimus, 7617

    &ubungan #ntar Lembaga Negara dalam 'istem $etatanegaraan Republik

    Indonesia

    Pendauluan

    'eak a"a kemer!ekaan, bangsa !an negara &n!#nesia teah beberapa kai memiiki $n!ang-$n!ang

    Dasar, namun yang paing ama !iberakukan a!aah $n!ang-$n!ang Dasar 1%45 )$$D 1%45*. Dengan $$D 1%45

    itu, kekuasaan tertinggi bera!a !i tangan +aeis ermusya"aratan /akyat )+/*, namun kekuasaan resi!en uga

    sangat besar serta memiiki ke"enangan untuk mengatur ha-ha penting !engan perun!angan. 'ementara itu

    rumusan $$D 1%45 tentang semangat penyeenggara negara beum cukup !i!ukung !engan ketentuan k#nstitusi.

    Disisi ain ter!apat pasa-pasa !aam $$D 1%45 yang terau 8u"es9 sehingga !apat menimbukan mutitasir, !an

    hubungan antara embaga negara !aam prakteknya ti!ak a!a keseimbangan.

    http://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/http://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/http://pemerintah.net/http://pemerintah.net/lembaga-tinggi-negara/http://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/http://pemerintah.net/http://pemerintah.net/lembaga-tinggi-negara/

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    8/14

    /e#rmasi yang !ia"ai tahun 1%% teah menghasikan antara ain aman!emen $$D :egara /epubik

    &n!#nesia 1%45 yang menyempurnakan peraturan-peraturan !asar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan,

    penambahan embaga negara yang !iharapkan !apat me"uu!kan prinsip checks and balances antara embaga-

    embaga negara !engan mekanisme hubungan yang serasi !an harm#nis. ;erepas !ari masih a!anya keemahan

    untuk mencapai keharm#nisan hubungan antar embaga negara, upaya pengaturan yang !irumuskan !i !aam $$D

    :/& 1%45 seteah !iaman!emen harus !iakui sebagai kemauan.

    Daam kaitan hubungan antar embaga negara itu, akan !itinau perkembangan embaga negara seteah

    a!anya perubahan $$D 1%45 !engan meihat prinsip kekuasaan penyeenggaraan negara, pembagian kekuasaan

    negara, tugas !an ungsi +/ /&, !an hubungan antar embaga negara. emahaman akan masaah itu penting bagi

    semua penyeenggara negara agar !apat !icapai tanpa mengena istiah embaga tinggi atau tertinggi negara.

    $$D :/& tahun 1%45 mengea"antahkan prinisip ke!auatan yang tercermin !aam pengaturan

    penyeenggaraan negara. $$D :/& tahun 1%45 memuat pengaturan ke!auatan hukum, rakyat, !an negara, karena

    !i !aamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan yang ber!asarkan pa!a hukum, pr#ses penyeenggaraan

    ke!auatan rakyat, !an hubungan antara :egara /& !engan negara uar !aam k#nteks hubungan internasi#na.

    Di samping mengatur mengenai pr#ses pembagian kekuasaan, $$D :/& tahun 1%45 uga mengatur 

    mengenai hubungan ke"enangan !an mekanisme kera antar embaga negara !aam penyeenggaraan negara.

    $ntuk !apat meneaah tentang hubungan antar embaga negara tersebut, kita peru mencermati k#nsep kunci yang

    !ipakai !aam sistem pemikiran kenegaraan &n!#nesia.

    rinsip ke!auatan rakyat yang ter"uu! !aam peraturan perun!ang-un!angan tercermin !aam strukutur 

    !an mekanisme keembagaan negara !an pemerintahan untuk menamin tegaknya sistem hukum !an berungsinya

    sistem !em#krasi. Dari segi keembagaan, prinsip ke!auatan rakyat biasanya !i#rganisasikan meaui sistem

    pemisahan kekuasaan )separation of power * !an pembagian kekuasaan )distribution of power *. emisahan

    kekuasaan cen!erung bersiat h#ri?#nta !aam arti kekuasaan !ipisahkan ke !aam ungsi-ungsi yang tercermin

    !aam embaga-embaga negara yang se!eraat !an saing mengimbangi )checks and balances*, se!angkanpembagian kekuasaan bersiat ertika !aam arti per"uu!an kekuasaan itu !ibagikan secara ertika ke ba"ah

    kepa!a embaga-embaga tinggi negara !i ba"ah embaga pemegang ke!auatan rakyat.

    'ebeum a!a perubahan $$D 1%45 &n!#nesia menganut paham pembagian kekuasaan yang bersiat

    ertika. e!auatan rakyat !ianggap sebagai "uu! penuh !aam "a!ah +/ yang berke!u!ukan sebagai embaga

    tertinggi negara @asa 1 ayat )2*, sebeum perubahanA. Dari sini ungsi-ungsi tertentu !ibagikan sebagai tugas !an

    "e"enang embaga-embaga tinggi negara yang a!a !i ba"ahnya, yaitu resi!en, D, D/, , !an +. Daam

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    9/14

    $$D 1%45 itu ti!ak !ikena pemisahan yang tegas. ;etapi ber!asarkan pa!a hasi perubahan $$D 1%45, prinsip

    pemisahan kekuasaan secara h#ri?#nta eas !ianut, misanya mengenai pemisahan antara pemegang kekuasaan

    eksekuti yang bera!a !i tangan resi!en @asa 5 ayat )1*A !an pemegang kekuasaan egisati yang bera!a !i

    tangan D/ @asa 20 ayat )1*A.

    $ntuk mengetahui bagaimana pr#ses penyeenggaraan negara menurut $$D, maka rinsip pemisahan !anpembagian kekuasaan peru !icermati karena sangat mempengaruhi hubungan !an mekanisme keembagaan antar 

    embaga negara. enegasan prinsip tersebut sekaigus menunukkan ciri k#nstitusi#naisme yang beraku yang

    berarti sangat penting agar ti!ak tera!i kese"enang-"enangan kekuasaan.

    Pembagian $ekuasaan Negara

    erkembangan searah penyeenggaraan pemerintahan !i &n!#nesia !aam kurun "aktu 60 tahun &n!#nesia

    mer!eka mengaami pasang surut seaan !engan perkembangan kehi!upan k#nstitusi#na !an p#itik yang seama

    ini teah tiga kai hi!up !aam k#nstitusi !an sistem p#itik yang berbe!a. erkembangan sistem p#itik !i &n!#nesia

    secara umum !apat !ikatag#rikan pa!a empat masa !engan ciri-ciri yang me"arnai penyeenggaraan negara, yaitu

    'istem #itik Dem#krasi Libera-arementer )1%45-1%5%*, "aaupun pa!a tahun 1%45-1%4% menganut $$D 1%45!engan prinsip emerintahan resi!ensia, ;erpimpin )1%5%-1%66* @r!e amaA, !an Dem#krasi ancasia )1%66-

    1%%* @r!e aruA, !an Dem#krasi ber!asarkan $$D @r!e /e#rmasiA.

    ergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang !ianut !aam $$D :/& tahun 1%45 teah

    memba"a impikasi pa!a pergeseran ke!u!ukan !an hubungan tata kera antar embaga negara !aam

    penyeenggaraan pemerintahan negara, baik !aam kekuasaan egisati, eksekuti, !an yu!ikati. erubahan prinsip

    yang men!asari bangunan pemisahan kekuasaan antar embaga negara a!aah a!anya pergeseran ke!u!ukan

    embaga pemegang ke!auatan rakyat yang semua !itangan +/ !irubah mena!i !iaksanakan menurut $$D

    )asa 1 ayat @2A*.

    Dengan perubahan tersebut, eas bah"a $$D yang mena!i pemegang ke!auatan rakyat yang !aam

    prakteknya !ibagikan pa!a embaga-embaga !engan pemisahan kekuasaan yang eas !an tegas. $$D 1%45

    mengatur mengenai pemegang cabang kekuasaan pemerintahan negara !engan prinsip pemisahan kekuasaan

    secara tegas yang tercermin pa!a embaga negara yang menaankan ungsi kekuasaan eksekuti, egisati, !an

    yu!ikati !engan menge!epankan prinsipchecks and balances system. Di bi!ang egisati ter!apat D/ !an DD= !i

    bi!ang eksekuti ter!apat resi!en !an aki resi!en yang !ipiih #eh rakyat= !i bi!ang yu!ikati ter!apat

    +ahkamah gung, +ahkamah #nstitusi, !an #misi >u!isia= !an !i bi!ang penga"asan keuangan a!a .

    :amun !emikian, !aam pembagian kekuasaan antar embaga negara ter!apat ke!u!ukan !an hubungan tata kera

    antar embaga negara yang mencerminkan a!anya kesamaan tuuan !aam penyeenggaraan negara.

    erubahan ke!u!ukan +/ berimpikasi pa!a berubahnya struktur keembagaan !aam sistem

    ketatanegaraan &n!#nesia. 'aat ini, embaga negara yang memegang ungsi kekuasaan pemerintahan )eksekuti*

    a!aah resi!en, yang memegang kekuasaan membentuk $n!ang-$n!ang a!aah D/, !an yang memegang

    ekuasaan ehakiman a!aah +ahkamah gung !an +ahkamah #nstitusi.

     !anya perubahan terha!ap ungsi !an ke!u!ukan embaga memba"a impikasi pa!a hubungan tata kera

    antar embaga negara karena pa!a prinsipnya $$D 1%45 mengatur embaga negara sesuai !engan prinsip

    pemisahan kekuasaan secara tegas.

    Tugas dan ungsi MPR

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    10/14

    erubahan tugas !an ungsi +/ !iakukan untuk meakukan penataan uang sistem ketatanegaraan agar 

    !apat !i"uu!kan secara #ptima yang menganut sistem saing menga"asi !an saing mengimbangi antarembaga

    negara !aam ke!u!ukan yang setara, !aam ha ini antara +/ !an embaga negara ainnya, seperti resi!en !an

    D/.

    'aat ini +/ ti!ak agi menetapkan garis-garis besar hauan negara, baik yang berbentuk B: maupunberupa peraturan perun!ang-un!angan, serta ti!ak agi memiih !an mengangkat resi!en !an aki resi!en. Ba

    ini berkaitan !engan perubahan $n!ang-$n!ang Dasar :egara /epubik &n!#nesia ;ahun 1%45 yang menganut

    sistem pemiihan resi!en !an aki resi!en secara angsung #eh rakyat. erkaitan !engan ha itu, "e"enang

    +/ a!aah meantik resi!en atau aki resi!en yang !ipiih secara angsung #eh rakyat. Daam ha ini +/

    ti!ak b#eh ti!ak meantik resi!en !anCatau aki resi!en yang su!ah terpiih.

    e"enang +/ ber!asarkan asa 3 !an asa ayat )2* !an ayat )3* $$D ;ahun 1%45 a!aah(

    1* mengubah !an menetapkan $n!ang-$n!ang Dasar=

    2* meantik resi!en !anCatau aki resi!en=

    3* memberhentikan resi!en !anCatau aki resi!en !aam masa abatannya menurut $n!ang-$n!ang Dasar=

    4* memiih aki resi!en !ari !ua ca#n yang !iusukan #eh resi!en apabia tera!i kek#s#ngan abatan aki

    resi!en !aam masa abatannya=

    5* memiih resi!en !an aki resi!en apabia ke!uanya berhenti secara bersamaan !aam masa abatannya, !ari

    !ua pasangan ca#n resi!en !an ca#n aki resi!en yang !iusukan #eh partai p#itik atau gabungan partai

    p#itik yang pasangan ca#n resi!en !an ca#n aki resi!ennya meraih suara terbanyak pertama !an ke!ua

    !aam pemiihan umum sebeumnya, sampai berakhir masa abatannya.

    'ehubungan +/ ti!ak agi menetapkan B:, maka teah !iterbitkan $n!ang-$n!ang :#m#r 17 ;ahun

    2007 tentang /encana embangunan Jangka anang :asi#na ;ahun 2005-2025 atau !isebut /J :asi#na yang

    merupakan perencanaan pembangunan nasi#na untuk peri#!e 20 tahun. /J :asi#na tersebut !iabarkan !aam

    /encana embangunan Jangka +enengah :asi#na atau /J+ :asi#na yang merupakan !#kumen perencanaan

    pembangunan nasi#na untuk peri#!e 5 tahunan, yaitu /J+ :asi#na &, &&, &&&, !an &

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    11/14

    $nsur angg#ta D/ merupakan representasi rakyat meaui partai p#itik, se!angkan unsur angg#ta DD

    merupakan representasi rakyat !ari !aerah untuk memperuangkan kepentingan !aerah.

    'ebagai embaga, +/ memiiki ke"enangan mengubah !an menetapkan $$D, memiih resi!en !anCatau

    aki resi!en !aam ha tera!i kek#s#ngan abatan resi!en !anCatau aki resi!en, meantik resi!en

    !anCatau aki resi!en, !an ke"enangan memberhentikan resi!en !anCatau aki resi!en menurut $$D.husus mengenai penyeenggaraan si!ang +/ berkaitan !engan ke"enangan untuk memberhentikan

    resi!en !anCatau aki resi!en, pr#ses tersebut hanya bisa !iakukan apabia !i!ahuui #eh pen!apat D/

    yang !iaukan pa!a +/.

    b. D/ !engan resi!en, DD, !an +.

    er!asarkan $$D :/& tahun 1%45, kini +/ ter!iri !ari angg#ta D/ !an angg#ta DD. erbe!aan

    ke!uanya teretak pa!a hakikat kepentingan yang !i"akiinya, angg#ta D/ untuk me"akii rakyat se!angkan

    angg#ta DD untuk me"akii !aerah.

    asa 20 ayat )1* menyatakan bah"a D/ memegang kekuasaan membentuk un!ang-un!ang. 'eanutnya

    untuk menguatkan p#sisi D/ sebagai pemegang kekuasaan egisati, maka pa!a asa 20 ayat )5*!itegaskan bah"a !aam ha /$$ yang !isetuui bersama ti!ak !isahkan #eh resi!en, !aam "aktu 30 hari

    semenak /$$ tersebut !isetuui, secara #t#matis sah mena!i $$ !an "aib !iun!angkan.

    Daam hubungan D/ !engan DD, ter!apat hubungan kera !aam ha ikut membahas /$$ yang berkaitan

    !engan bi!ang tertentu. DD !apat mengaukan kepa!a D/ /$$ yang berkaitan !engan #t#n#mi !aerah,

    hubungan pusat !an !aerah, pembentukan !an pemekaran serta penggabungan !aerah, penge#aan sumber 

    !aya aam !an sumber !aya ek#n#mi ainnya, serta yang berkaitan !engan perimbangan keuangan pusat !an

    !aerah )Lihat asa 22 D*.

    Daam hubungannya !engan +ahkamah #nstitusi, ter!apat hubungan tata kera yaitu !aam ha permintaan

    D/ kepa!a + untuk memeriksa pen!apat D/ mengenai !ugaan bah"a resi!en bersaah. Di samping itu

    ter!apat hubungan tata kera ain, misanya !aam ha apabia a!a sengketa !engan embaga negara ainnya,

    !an pr#ses pengauan pen!apat D/ yang menyatakan bah"a resi!en bersaah untuk !iperiksa #eh +.

    c. DD !engan

    er!asarkan ketentuan $$D :/& 1%45, DD menerima hasi pemeriksaan !an memberikan

    pertimbangan untuk pemiihan angg#ta . etentuan ini memberikan hak kepa!a DD untuk mena!ikan

    hasi ap#ran keuangan sebagai bahan !aam rangka meaksanakan tugas !an ke"enangan yang

    !imiikinya, !an untuk turut menentukan keangg#taan !aam pr#ses pemiihan angg#ta . Di samping

    itu, ap#ran akan !ia!ikan sebagai bahan untuk mengaukan usu !an pertimbangan berkenaan !engan

    /$$ :.

    !. + !engan embaga negara ainnya

    asa 24 ayat )2* menyebutkan bah"a kekuasaan kehakiman !iakukan #eh sebuah +ahkamah gung !an

    ba!an pera!ian !i ba"ahnya serta #eh sebuah +ahkamah #nstitusi. etentuan tersebut menyatakan

    puncak kekuasaan kehakiman !an ke!auatan hukum a!a pa!a + !an +. +ahkamah gung merupakan

    embaga yang man!iri !an harus bebas !ari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang ain.

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    12/14

    Daam hubungannya !engan +ahkamah #nstitusi, + mengaukan 3 )tiga* #rang hakim k#nstitusi untuk

    !itetapkan sebagai hakim !i +ahkamah #nstitusi.

    e. +ahkamah #nstitusi !engan resi!en, D/, , DD, +, >

    'eanutnya, asa 24 ayat )1* $$D 1%45 menyebutkan bah"a saah satu "e"enang +ahkamah #nstitusi

    a!aah untuk memutus sengketa ke"enangan embaga negara yang ke"enangannya !iberikan $$D. arena

    ke!u!ukan +/ sebagai embaga negara, maka apabia +/ bersengketa !engan embaga negara ainnya

    yang sama-sama memiiki ke"enangan yang !itentukan #eh $$D, maka k#nik tersebut harus !iseesaikan

    #eh +ahkamah #nstitusi.

    e"enangan +ahkamah #nstitusi sesuai !engan ketentuan asa 24 ayat )1* !an )2* $$D :/& tahun 1%45

    a!aah untuk menga!ii pa!a tingkat pertama !an terakhir untuk mengui $$ terha!ap $$D, memutus

    sengketa ke"enangan embaga negara yang ke"enangannya !iberikan $$D, memutus pembubaran partai

    p#itik, !an memutus perseisihan tentang hasi pemiihan umum. Di samping itu, + uga "aib memberikan

    putusan atas pen!apat D/ mengenai !ugaan peanggaran #eh resi!en !anCatau aki resi!en menurut

    $$D.

    Dengan ke"enangan tersebut, eas bah"a + memiiki hubungan tata kera !engan semua embaga negara

    yaitu apabia ter!apat sengketa antar embaga negara atau apabia tera!i pr#ses u!icia reie" yang !iaukan

    #eh embaga negara pa!a +.

    . !engan D/ !an DD

    merupakan embaga yang bebas !an man!iri untuk memeriksa penge#aan !an tanggung a"ab tentang

    keuangan negara !an hasi pemeriksaan tersebut !iserahkan kepa!a D/, DD, !an D/D.

    Dengan pengaturan !aam $$D, ter!apat perkembangan yaitu menyangkut perubahan bentuk

    #rganisasinya secara struktura !an peruasan angkauan tugas pemeriksaan secara ungsi#na. arena saat

    ini pemeriksaan uga meiputi peaksanaan : !i !aerah-!aerah !an harus menyerahkan hasinya ituseain pa!a D/ uga pa!a DD !an D/D.

    'eain !aam kerangka pemeriksaan :, hubungan !engan D/ !an DD a!aah !aam ha pr#ses

    pemiihan angg#ta .

    g. #misi >u!isia !engan +

    asa 24 ayat )3* !an asa 24 ayat )1* menegaskan bah"a ca#n hakim agung !iusukan #misi >u!isia

    kepa!a D/ untuk men!apat persetuuan. ebera!aan #misi >u!isia ti!ak bisa !ipisahkan !ari kekuasaan

    kehakiman. etentuan ini meneaskan bah"a abatan hakim merupakan abatan keh#rmatan yang harus

    !ih#rmati, !iaga, !an !itegakkan keh#rmatannya #eh suatu embaga yang uga bersiat man!iri. Daam

    hubungannya !engan +, tugas > hanya !ikaitkan !engan ungsi pengusuan pengangkatan Bakim gung,se!angkan pengusuan pengangkatan hakim ainnya, seperti hakim + ti!ak !ikaitkan !engan >.

    isi Indonesia Masa Depan

    a!a tangga % :#pember 2001 +/ /& teah mengesahkan etetapan +/ :#m#r

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    13/14

    !asarnya teah mencakup seuruh aspek kehi!upan berbangsa !an bernegara !engan memperhatikan tantangan

    yang !iha!api. >ang hen!ak !i"uu!kan a!aah masyarakat &n!#nesia yang reigius, manusia"i, bersatu,

    !em#kratis, a!i, seahtera, mau, man!iri, serta baik !an bersih !aam penyeenggaraan negara. +asyarakat

    &n!#nesia yang reigius, !itan!ai antara ain ter"uu!nya masyarakat yang beriman, bertak"a, berakhak muia

    sehingga aaran agama !an niai-niai uhur bu!aya !iamakan !aam periaku keseharian. +anusia"i, !apat !iartikan

    menghargai niai-niai kemanusiaan yang a!i !an bera!ab. ersatu, !imaksu!kan antara ain memiiki semangat

    persatuan !an kerukunan bangsa, t#eransi, memiiki kepe!uian, sp#rti, !an tanggung a"ab s#sia. 'e!angkan

    !em#kratis, !iartikan antara ain ter"uu!nya keseimbangan kekuasaan antara embaga penyeenggara negara,

    hubungan pusat !an !aerah, serta eektiitas peran !an ungsi partai p#itik, !an berkembangnya bu!aya !em#krasi.

    'ementara a!i, antara ain !imaksu!kan tegaknya hukum yang berkea!ian !an ter"uu!nya kea!ian !aam

    !istribusi pen!apatan, sumber !aya ek#n#mi !an penguasaan aset ek#n#mi serta hiangnya praktek m#n#p#i.

  • 8/18/2019 Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

    14/14

     !a beberapa isu aktua yang peru men!apatkan perhatian !an kaian yang ebih men!aam, antara ain(

    ertama, a!anya +ahkamah #nstitusi )+* sebagai saah satu hasi aman!emen $$D :/& tahun 1%45,

    memberikan peuang pa!a rakyat untuk mengaukan gugatan ke + untuk mengui apakah sebuah un!ang-un!ang

    bertentangan !engan $$D :/& tahun 1%45 atau ti!ak )pasa 24 c*. etentuan ini mengharuskan !aam membuat

    un!ang-un!ang para penyeenggara negara agar ebih hati-hati !an ti!ak se"enang-"enang. $$D 1%45 merupakan

    sumber !ari berbagai peraturan perun!ang-un!angan. eh karena itu pemerintah !iseenggarakan seain

    ber!asarkan $$D 1%45 uga ber!asarkan berbagai peraturan perun!ang-un!angan. &su yang muncu a!aah

    ketentuan bah"a keputusan + bersiat ina pa!aha a!a ha-ha yang masih !irasakan #eh masyarakat yang

    memerukan penguian kembai atas sesuatu keputusan +. ahkan a!a yang mengatakan bah"a ter!apat

    keputusan + yang meebihi perm#h#nan penguian materia atas un!ang-un!ang. ;erha!ap isu itu,

    permasaahannya akan kembai pa!a ketentuan $$D 1%45 !an kearian + !aam memutuskan perm#h#nan

    penguian materia atas un!ang-un!ang.

    e!ua, a!anya anggapan bah"a penyeenggaraan negara mengarah pa!alegislative heavy . Daam negara

    yang !em#kratis, memang !iperukan a!anyabalancing of power  untuk menghin!ari kekuasaan atau !#minasi #eh

    sebuah embaga atas embaga-embaga ain. Jika resi!en )eksekuti* terau kuat !an paremen emah misanya,

    maka yang tera!i a!aah #t#ritarianisme. eh karena itu, masing-masing embaga negara mempunyai kesetaraan

    ke"enangan untuk saing meng#ntr# !an mengimbangi atau harus !icegah a!anya embaga yang ingin ebih

    menguasai yang ain.

    etiga, DD !ipan!ang kurang memiiki peran yang cukup signiikan sebagai embaga egisati. 'ering

    muncu pan!angan bah"a sebagai embaga yang angg#ta-angg#tanya !ipiih secara angsung #eh rakyat, maka

    seharunya DD memiiki ke"enangan yang ebih besar !ari sekarang. einginan untuk mempesar ke"enangan DD

    cukup bisa !ipahami mengingat permasaah-permasaah !i !aerah cukup besar. :amun, ika argumentasi yang

    !igunakan a!aah karena angg#ta-angg#ta DD !ipiih secara angsung, sesungguhya argumentasi tersebutsangatah emah. 'ebab, angg#ta DD !ipiih secara angsung sebagaimana tera!i pa!a pemiu 2004 a!aah karena

    sistem yang memang mengaturnya !emikian.

    $ntuk mengatasi permasaahan-permasaahan yang terkait !engan hubungan antar embaga negara !apat

    !itempuh !engan aan menyempurnakan peraturan-peraturan perun!angan !engan ber!asar pa!a semangat

    penyeenggaraan negara yang menghayati i"a, pan!angan, !an aspirasi rakyat banyak.

    http(CChukum.k#mpasiana.c#mC2012C07C05Chubungan-antar-embaga-negara-!aam-sistem-ketatanegaraan-repubik-

    in!#nesia-46%333.htm, .+ Eat"a 2012