lembaran daerah kabupaten kuantan singingi...
TRANSCRIPT
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
1
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Nomor : 15 Tahun 2002 Seri : B Nomor : 07
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
pada Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka kewenangan pengujian berkala kendaraan
bermotor dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
b. Bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan yang telah diserahkan
kepda Pemerintah Kabupaten/Kota perlu diimplementasikan pelaksanaannya sebagai
sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
c. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor
kepada masyarakat perlu dilaksanakan guna menunjang kelancaran dan ketertiban
kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
d. Bahwa dalam pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kabupaten
Kuantan Singingi perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
3469);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
3839);
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
2
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3834);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
80, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3968);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20).
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penghapusan Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Kabupaten/Kota se-
Propinsi Riau.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG RETRIBUSI
IZIN TEMPAT USAHA
Dd
D D D d
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
3
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah
beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
d. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan;
g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
h. Bendaharawan Khusus penerima (BKP) adalah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan
Kabupaten Kuantan Singingi.
i. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada
kendaraan itu.
j. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan, pengangkutan bagas.
k. Mobil Barang adalah setiap kendaraan selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil
penumpang dan mobil bus.
l. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengakut barang yang seluruh bebannya
ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
m. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang
untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
n. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk
menumpang dan kendaraan mermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keprluan khusus atau
pengangkatan barang-barang khusus.
o. Kendaraan umum / mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
p. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-
bagian kendaraanbermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka
pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
q. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut berkala adalah pengujian
kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandeng,
kereta tempelan dan kendaraan khusus.
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
4
r. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisis data dan legitimasi hasil
pengujian setiap kendaraan bermotor,, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
s. Tanda Uji adalah tanda bukti uji berkala berbentuk plat uji dan tanda samping yang berisis data dan
legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor.
t. Surat Penentuan Jenis/sifat kendaraan Bermotor disingkat SPJK.
u. Surat Perubahan jenis/sifat Kendaraan Bermotor disngkat SPSK.
v. Keterlambatan adalah waktu yang melampaui batas jatu tempo masa uji kendaraan dan pengurusan
SPJK/SPSK.
w. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib
Retribusi serta pengawasan penyetoran.
x. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.
y. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
z. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib
Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke
tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang
menetukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi,
besarnya kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang
masih harus dibayar;
dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT,
adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut atas jasa umum dalam memberikan
pengujian tentang keselamatan secara teknis kendaraan bermotor.
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
5
Pasal 3
Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan
bermotor.
BAB III
PERSYARATAN UMUM PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 5
(1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksud untuk :
a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap kendraan bermotor di jalan;
b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan
kendaraan bermotor.
c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka:
a. setiap unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan
peralatan pengujian;
b. pemilihan jenis, type, kapasitas jumlah dan teknologi peralatan pengujian harus dilakukan secara
cermat dan tepat;
c. Pengujian kendaraan bermotor oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknik tertentu;
d. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta lokasi yang telah ditetapkan
dengan menggunakan peralatan yang disediakan;
e. Hasil Uji Berkala kendaraan harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
f. Fasilitas dan peralatan penguji harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodic sehingga
semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
g. Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodic;
h. Kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah
kendaraan wajib uji pada wilayah pelayanan yang bersangkutan.
(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka :
a. besarnya biaya pengujian yang dipungut dari masyarakat harus disesuaikan dengan Peraturan
Daerah;
b. tidak boleh memungut dari masyarakat dalam bentuk apapun selain biaya pengujian yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
6
c. setiap pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang
ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon, yang
memuat besarnya biaya yang dipungut dalam rangka pengujian kendaraan bermotor;
d. setiap tenaga penguji yang sdang melaksanakan tugas menggunakan tanda kualifikasi teknis
penguji;
e. jumlah dan kualifikasi tenaga penguji harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan
yang diuji dan peralatan penguji;
f. unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan
Jalan Kabupaten Kuantan Singingi.
Pasal 6
Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten
Kuantan Singingi sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan
Pasal 7
(1) Prosedur pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor unutk pertama kali adalah sebagai berikut :
a. Pemilik kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lalu Lintas
Angkutan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi;
b. Pemeriksaan/penelitian surat-surat kendaraan bermotor oleh petugas Dinas Lalu Lintas
Angkutan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi;
c. Pemeriksaan teknis kendaraan diruang tester pengujian bagi pengujian mekanis, dan
dilapangan bagi pengujian non mekanis, serta pengukuran dimensi kendaraan dan pemberian
nomor kontrak kendaraan;
d. Pemeriksaan yang memenuhi persyaratan teknis/lulus uji diberikan masa uji, tanda samping
kendaraan dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).
(2) Prosedur pelaksanaan uji berkala ulangan adalah sebagai berikut :
a. Pemilik kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lalu Lintas
Angkutan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi apabila kendaraan tersebut berdomisili di Kabupaten
Kuantan Singingi;
b. Pemeriksaan/penelitian surat-surat kendaraan oleh petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kabupaten Kuantan Singingi;
c. Pemeriksaan teknis kendaraan dilaksanakan diruangan tester pengujian bagi pengujian mekanis,
atau di lapangan uji bagi penguji non mekanis;
d. Pemeriksaan yang memenuhi persyaratan teknis/lulus uji diberikan masa uji, plat samping
kendaraan dan surat tanda uji kendaraan (STUK)
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
7
BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA APERMOHONAN
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 8
(1) Permohon uji berkala kendaraan bermotor untuk pertama kali dapat dibedakan menjadi :
a. Kendaraan yang typenya telah memperoleh sertifikat uji type, sertifikat registrasi uji type dan tanda
lulus uji type;
b. Kendaraan yang tidak memperoleh sertifikat uji type.
(2) Permohonan untuk kendaraan yang typenya telah memperoleh sertifikat uji type, sertifkat registrasi uji
type sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aharus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. mengisi formulir permohonan;
b. memiliki bukti pembayaran uji berkala;
c. memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku
pemilik kendaraan;
d. memiliki sertifikat registrasi uji type;
e. foto chopy jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukanaslinya;
f. membawa kendaraannya ke unit pelaksanaan pengujian berkala.
(3) Permohonan untuk kendaraan yang typenya tidak memperoleh sertifikat uji type sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b harus memneuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. mengisi formulir permohonan;
b. memiliki bukti pemilikan kendaraan yang sah (STNK) dan BPKB;
c. memiliki bukti poembayaran uji berkala;
d. memiliki pengesahan rancangan bangunan dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dari
Direktur Jenderal Perhubungan Darat serta Surat Keterangan Hasil pemeriksaan mutu dari Kepala
Kantor wilayah Departemen Perhubungan tempat kendaraan tersebut dibuat, dan/ dirakit dan atau
diimpor;
e. Foto copy jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukan aslinya;
f. Membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala.
Pasal 9
(1) Permohonan uji berkala sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditolak apabila persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/ atau ayat (3) tidak dipenuhi;
(2) Penolakan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis.
Pasal 10
(1) Permohonan uji berkala dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
a. Mengisi permohonan;
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
8
b. Melampirkankan tanda bukti buku uji yang lama;
c. Melampirkan surat nomor tanda kenderaan;
d. Memiliki bukti pembayaran uji berkala;
e. Fotokopi jati diri pemilik kenderaan dengan menunjukan aslinya;
f. Membawa kenderaan ke unit pelaksana uji berkala.
(2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji berkala dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
a. Memeiliki tanda bukti lulus uji lama;
b. Memiliki tanda jati diri pemilik kenderaan;
c. Menyampaikan keterangan mengenai perubahan- perubahan spesifikasi teknis dan/atau data
pemilik dan/atau wilayah operasi kenderaan;
d. Lulus uji berkala untukl kenderaan yang mengalami perubahan spesifikasi tenisnya.
(3) Permohonan penggantian tanda lulus uji dapat diberikan setelah dapat memenuhi persyaratan :
a. Membawa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat apabila tanda bukti hilang;
b. Melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
c. Membawa kenderaan untuk diuji kembali apabila telah habis masa berlakunya dan/atau apabila
permohonan tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji berkala yang sah;
d. Memilliki sertifikat registrasi uji type;
e. Fotokofi jati diri pemilik kenderaan dengan menunjukkan aslinya;
f. Membawa kenderaannya ke unit pelaksana pengujian berkala.
Pasal 11
(1) Apabila kenderaan tidak diyatakan lulus uji, petugas pengujidiwajibkan memberitahukan secara tertulis :
a. Perbaikan- perbaikan yang harus dilakukan;
b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian.
(2) Pemilik atau pemegang kenderaan yamg dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya Buku Uji;
(3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kenderaan menunjukkan bukti
pemberitahuan dari petugas penguji sebagaimana dimaksud daalm ayat (1);
(4) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji,
pemilik atau pemegang kenderaan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian
berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.
Pasa 12
(1) Apabila pemilik atau pemegang kenderaan tidak menyetujui keputusan penguji, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan
petugas penguji yang bersangkutan;
(2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
9
paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemengang
kenderaan, mengenai diterima atau ditolak permohon keberatan tersebut;
(3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada
penguji lainnya unutk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji;
(4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3)
dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kenderaan tidak lagi mengajukan
permohonaan keberatan.
BAB V
PELAKSANAAN UJI BERKALA
Pasal 13
Jenis kenderaan yang diwajibkan uji berkala meliputi mobil bus, mobil barang, kereta gandengan,
kenderaan khusus dan kenderaan umum/mobil penumpang umum.
Pasal 14
(1) Uji berkala kenderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pada unit pelaksana uji
kenderaan bermoto;
(2) Setiap unit uji berkala kenderaan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memasang
papan informsi yang memuat besarnya biaya yang dipungut dan prosedur pengujian kenderaan
Bermotor;
(3) Papan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah
terbaca oleh masyarakat.
Pasal 15
(1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilakukan secara
mekanis dan non mekanis;
(2) Tata cara pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi sepanjang teknis pelaksanaannya.
BAB VI
LOKASI TEMPAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 16
(1) Lokasi tempat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan
atau tidak tetap;
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
10
(2) Lokasi tempat pelaksanaan pengujian yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kuantan
Singingi
BAB VII
TENAGA PENGUJI
Pasal 17
(1) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan oleh tenaga penguji
yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
(2) Kualifikasi teknis yang dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang
dan tanggung jawab secara berjenjang.
BAB VIII
BUKU UJI DAN TANDA UJI BERKALA SERTA TANDA SAMPING
Pasal 18
(1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus serta
kendaraan umum yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku
dan tanda uji berkala;
(2) Buku dan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki unsure-unsur pengaman;
(3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, huruf dan angka serta
unsure-unsur pengaman buku uji, tanda uji dan tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat.
BAB IX
KETENTUAN NUMPANG UJI
Pasal 19
(1) Kendaraan wajib uji yang beroperasi di luar daerah asalnya bila masa ujinya telah berakhir dapat
melakukan uji berkala di tempat pengujian terdekat dengan ketentuan :
a. Memiliki surat persetujuan numpang uji dari unit pengujian dimana kendaraan berdomisili;
b. Membayar biaya uji kendaraan pada unit pengujian dimana kendaraan berdomisili..
(2) Unit pengujian yang melakukan uji berkala terhadap kendaraan tersebut pada ayat (1) pasal ini
diwajibkan :
a. Melaporkan hasil uji berkala kepada unit pengujian asal kendaraan dengan tembusan kepda Dinas
Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi;
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
11
b. Uji berkala hanya dapat dilakukan sesuai dengan surat persetujuan numpang uji dan tidak
dibenarkan melakukan perubahan-perubahan dalam STUK dan mengganti STUK.
Pasal 20
(1) Bagi kendaraan bermotor numpang uji dari luar Kabupaten Kuantan Singingi dipungut biaya pengujian
dengan komponen biaya :
a. Administrasi;
b. Jasa Pengujian;
c. Pengolahan Nomor;
d. Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping;
e. Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel.
(2) Bagi kendaraan bermotor numpang uji antar Pemerintah Kota/Kabupaten dalam Pemerintahan Propinsi
Riau sesuai dengan pasal 19 ayat (1).
BAB X
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 21
(1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya penguian baru;
(2) Komponen biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
a. Administrasi;
b. Jasa pengujian;
c. Pengolahan nomor;
d. Pembuatan dan pemasangan tanda samping;
e. Tanda uji, baut, kawat dan segel;
f. Buku uji.
BAB XI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 22
Struktur dan besarnya tariff retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
(1) Mobil Bus dan mobil barang besar : Rp.44.500,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Administrasi Rp. 5.500,-
b. Jasa Pengujian Rp. 17.000,-
c. Pengolahan Nomor Rp. 5.000,-
d. Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 7.000,-
e. Tanda uji, baut, kawat dan segel Rp. 5.000,-
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
12
f. Buku uji Rp. 5.000,-
(2) Mobil Penumpang Umum/Pick Up sebesar Rp. 42.500,-
dengan rincian sebagai brerikut :
a. Administrasi Rp. 5.500,-
b. Jasa Pengujian Rp. 15.000,-
c. Pengolahan nomor Rp. 5.000,-
d. Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 7.000,-
e. Tanda uji, baut, kawat dan segel Rp. 5.000,-
f. Buku uji Rp. 5.000,-
(3) Kereta Gandeng/tempelan barang sebesar Rp. 48.000,-
a. Administrasi Rp. 5.500,-
b. Jasa Pengujian Rp. 20.500,-
c. Pengolahan Motor Rp. 5.000,-
d. Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 7.000,-
e. Tanda uji, baut, kawat dan segel Rp. 5.000,-
f. Buku uji Rp. 5.000,-
(4) Mobil penumpang umum beroda tiga sebesar Rp. 25.500,-
dengan rincian sebagai berikut :
a. Administrasi Rp. 5.500,-
b. Jasa Pengujian Rp. 5.500,-
c. Pengolahan nomor Rp. 3.000,-
d. Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 2.000,-
e. Tanda uji, baut, kawat dan segel Rp. 5.000,-
f. Buku uji Rp. 5.000,-
(5) Kendaraan khusus barang sebesar Rp. 48.000,-
dengan rincian sebagai berikut :
a. Administrasi Rp. 5.500,-
b. Jasa Pengujian Rp. 20.500,-
c. Pengolahan nomor Rp. 5.000,-
d. Pembuatan dan pemsangan tanda samping Rp. 7.000,-
e. Buku uji Rp. 5.000,-
(1) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
13
BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 23
Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Kabupaten
Kuantan Singngi.
BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 24
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
Dalam hal Wajib Retribusi terutama tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tangihan Retribusi Daerah
( STRD )
Pasal 26
(1) Terhadap setiap keterlambatan pendaftaran uji dikenakan denda sebesar 50 % ( Lima puluh persen )
dari besarnya biaya uji;
(2) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji terlambat mengajukan kendaraanya untuk diuji dikenakan
denda keterlambatan sebagai berikut :
a. Terlambat sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda 100%;
b. Terlambat lebih dari ! (satu ) bulan sampai dengan 2 ( dua ) bulan dikenakan denda 200%
c. Terlambat 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 300%;
d. Terlambat lebih dari 4 ( empat) bulan sampai dengan 5 ( lima ) bulan dikenakan denda 500%
e. Terlambat le3bih 5 ( lima ) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda 600%
(3) Besarnya denda keterlambatan sebagimana dimaksud ayat (2) di atas untuk setiap tahunnya dikenakan
setinggi-tinggiya 600% ( enam ratus persen);
(4) Persentase denda sebaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah dari komponen biaya jasa
pengujian.
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
14
Pasal 27
Terhadap setiap keterlambatan pengurusan surat penetuan dan perubahan jenis/ sifat kendaraan dikenakan
denda sebesar 100% ( seratus persen ) dari biaya atas pemberian pelayanan terhadap penetuan dan atau
perubahan jenis dan sifat kendaraan bermotor.
BAB XV Pasal 28
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak diterbitnya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan ;
(3) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar, ditambah, harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas;
(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan
Bupati
BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 29
(1) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah
7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo;
(2) Surat Teguran sebagimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
(3) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD,SKRDKB,SKRDBKT,STRD,Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan dan keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi
pada waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa;
(4) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksankan berdasarkan peraturan perundang-undang yang
berlalku;
(5) Biaya pelaksanaan penegakan Hukum sebagi akibat pelaksanaan maksud ayat (4) dapat dibebakan
seluruhnya kepada pelanggar.
BAB XVII
KEBERATAN
Pasal 30
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atau penetapan retribusi kepada Bupati atau Pajabat yang
ditunjuk;
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
15
(2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dengan alas an dan dapat membuktikan ketidak benaran
Ketetapan Retribusi tersebut;
(3) Keberatan diajukan palaing lama 2 (dua) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lainya yang
dipersamakan;
(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dapat
dipertimbangkan;
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.
Pasal 31
(1) Bupati dalam jangka waktu paling 6 ( enam ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau
menambah besarnya retribusi terutang;
(3) Apabila jangka waktu sebaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 32
(1) Wajib Retribusi dapat mengjukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
(2) Bupati dalam massa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib
memberikan keputusan;
(3) abila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilewati dan tidak memberikan
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang reribusi lainya, kelibihan pembayaran retribusi sebagimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini lansung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu;
(5) Pengembalikan kelebihan pembayaran sebaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 2 ( dua)
bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran.
Pasal 33
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati
sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
b. Masa Retribusi;
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
16
c. Besarnya Kelebihan;
d. Alasan singkat dan jelas.
Pasal 34
(1) Pengembalian kelebihan reribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayaran kelebihan
retribusi;
(2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitunngkan dengan utang retribusi lainya, pembayaran dilakukan
dengan cara pemindahbukuan.
BAB XIX CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 35
(1) Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi kareana hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa
dapat dihapuskan;
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah daluarsa
sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
BAB XX
PETUGAS PEMUNGUT
Pasal 37
(1) Satuan kerja pemungutan bertanggung jawab kepada Bupati atau Pajabat yang ditunjuk.
(2) Petugas Pemungutan diangkut dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Satuan kerja pemungutan menyelenggarakan adfministrasi Pebukuan atas kegiatan yang dilakukan;
(4) Satuan Kerja Pemungut atau Juru Pungut yang menyalahgunakan uang Pungutan Daerah yang
mengakibatkan kegurian Daerah akan dikenakan sanksi pedana sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
Pasal 38
(1) Buapti menunjukan dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang –undangan yang berlaku;
(2) Bendaharawan khusus Pemnerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja semua hasil
penerimaan sudah disetorkan ke kas daerah;
(3) Buapti atau Pajabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud ayat (2) pasal ini
untuk Daerah pemungutan tertentu;
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
17
(4) Penyimpangan ketentuan ayat (2) pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undanganyang berlaku;
(5) Bendahawan khusus Penerima dilarang menyimpan uang :
a. Di luar batas waktu yang ditetepkan;
b. atas nama pribadi/satuan kerja pada suatu Bank.
(6) Selamabat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan lansung
telah menyimpaikan laporan penerimaan kepada Bupati.
BAB XXI UANG PERANGSANG
Pasal 39
(1) Satuan kerja terkait dan atau juru pungut diberikan uang perangsang setinggi tingginya 10 % dri hasil
penerimaan pungutan.
(2) Pelaksanakan pmbagian uang perangsang sebagimana diatur ayat (1) pasal ini diatur lanjut dengan
Keputusan bupati.
BAB XXII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 40
Pegawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh Bbupati atau pejabta
yang ditunjuk sesuai fungsi dan kewenangannya.
BAB XXIII DALUARSA
Pasal 41
(1) Penagihan Retribusi dalursa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali apbila Wajib Retribusi melakukan tindask pidana dibidang retribusi;
(2) Daluarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atu;
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baoik lansung maupun tidak lansung.
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
18
BAB XXIV KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam
pidana Kurang paling lama 6 (enam) bulanm dan /atau denda setinggi-tingginya 5.000.000,- ( lima juta
rupiah);
BAB XXV
PENYIDIKAN
Pasal 43
(1) Pejabat Pegawai Negeri teertentu di linngkunngan Pemerintah daerah diberikan wewenag khisus sebagi
peyedik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Reteribusi Daerfah sebagimana dimakud
dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pedana.
(2) Wewenang penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
a. menerima, mencari mrngupulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak
pidana di bidang Reteribusi daerah agar ketrangan atau lap[oran tersebut menjadi lebih lengbkap
dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;
d. memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen – dokumen lain berkenan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen –
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. memeinta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikkan tidak pidana dobidang
Retribusi Daerah;
g. meyuruh dan berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sxedang berlansung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa
sebagimana dimaksud pada huref e;
h. memotret seseorang yang bewrkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memenggil orsng untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebaimana tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyeidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang Retribuksi
Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan
menyampaikan hasil penyidikanya kepada Penunut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
19
Republik Indonesia, sasaui dengan kemntentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara
Pidana yang berlaku.
BAB XXVI ATURAN PERALIHAN
Pasal 44
Pada tanggal mulai berlaku Peraturan Daerah ini, maka :
a. Nomor uji yang telah diberikan pada kendaraan bermotor dinyatakan tetap berlaku dan tidak diganti;
b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan
pengujian kendaraan bermotor, tetap melakukan pengujian berkala secara manual di wilayah
Kabupaten Kuantan Singingi.
Gfd
D
Gd
Gdg
Dg
Dg
Dg
Df
Gd
Gdfg
Dfg
Dfg
Df
Gdf
Gd
Ghsh
S
As
Shs
G
Dfg
Dfg
Dfgdf
G
Dfgdf
Gdf
Gdf
G
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
20
dfgd
BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati.
Pasal 46
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang berkaitan dengan Retribusi Izin Tempat
Usaha di Kabupaten Kuantan Singingi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Disahkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 9 Juli 2001
WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI,
H. ASRUL JA’AFAR
Diundangkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 10 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
MOHD. RIS HASAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2001 NOMOR 15
Fgadg
A gaga
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
21
P E N J E L A S A N
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR T AHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PENJELASAN UMUM : Bahwa tempat-tempat kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan
terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya perlu diatur dan diberikan
izin oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini termasuk toko atau kios yang
berada di luar lokasi lingkungan pasar sebagai tempat diadakan kegiatan
jual beli yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah seperti lingkungan
pemukiman, lingkungan perkantoran, sekolah dan lain sebagainya.
Atas pemberian Izin Tempat Usaha ini maka Pemerintah Daerah menarik
Retribusi sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : subjek Retribusi sekaligus dapat juga sebagai wajib Retribusi yang
dibebankan kewajiban untuk membayar Retribusi terhutang.
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 20 : untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini
Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Bagian Ketertiban Setda
Kabupaten Kuantan Singingi.
Pasal 21 s/d 25 : Cukup Jelas.