lembaran daerah kabupaten tangerangtangerangkab.go.id/tangerangkab-web/files/perda 6-2012...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 06 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sampah dan Nomor 11 tahun 2004 tentang Retribusi Penyedotan Kakus perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan

pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, bertanggung jawab dan dukungan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat umum sehingga dapat berjalan

secara proporsional, efektif dan efisien;

b. bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dan

berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan pembangunan, perumahan, perdagangan, pendidikan dan industri

menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah dan lumpur tinja yang semakin beragam yang menimbulkan dampak terhadap kesehatan

dan lingkungan;

c. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduk merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah diperlukan

pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

2. Undang-Undang……

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3469); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2009 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4752);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah

Tahun 2011 Nomor 36); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08

Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun

2009 tentang Pokok dan pengelolaan keuangan Daerah

Kabupaten Tangerang. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

0209);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan pengendalian

lingkungan hidup (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0210);


Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0208);


Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

Daerah Tahun 2011 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011

Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1311).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DAN LUMPUR TINJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tangerang.

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang persampahan dan lumpur tinja.

5. Kepala Dinas adalah Pejabat yang diangkat Bupati untuk memimpin SKPD.

6. Petugas SKPD yang berwenang adalah Petugas Dinas Kebersihan, Pertamanan

dan Pemakaman Kabupaten Tangerang yang ditunjuk oleh Bupati Tangerang untuk melaksanakn tugas sehari-hari dibidang Kebersihan, Bidang Pertamanan, dan Bidang Pemakaman.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT pada SKPD.

8. UPT Kebersihan adalah Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk oleh Bupati Tangerang untuk melaksanakan tugas dalam bidang Kebersihan dan

Pengangutan sampah sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.

9. UPT IPLT adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

yang ditunjuk oleh Bupati Tangerang untuk melaksanakan tugas dalam bidang instalasi pengelolaan lumpur tinja sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

11. Sampah Organik adalah sampah yang bahan asalnya adalah mahluk hidup dan mudah terurai secara alami (mudah membusuk).

12. Sampah Anorganik adalah sejenis sampah yang bahan asalnya benda mati dan

sulit terurai secara alami (sukar membusuk).

13. Sumber sampah adalah asal timbulnya sampah dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

14. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam Rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.

15. Sampah….

15. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas

sosial, fasilitas umum dan /atau fasilitas lainnya.

16. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau

volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

17. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

18. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

19. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi sarana dan sarana penunjang.

20. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/bersakala nasional.

21. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah

tempat sebelum sampah diangkat ke tempat pendaur ulangan, pengelolaan dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat

dilaksankannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penyusunan ulang, pendaur ulangan, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah.

24. Tempat Pemprosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah

tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

25. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbunan sampah, pendaur ulangan sampah dan/atau pemanfaatan sampah.

26. Pembatasan timbunan sampah adalah upaya meminimalisasi timbunan

sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunanaan produk dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

27. Pendaur ulangan sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

28. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui

suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

29. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

30. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.

31. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

32. Pengakutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke

tempat perosesan akhir.

33. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik,komposisi dan/atau jumlah sampah.

34. Pemrosesan.....

34. Pemrosesan akhir adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagia

manusia dan lingkungan.

35. Pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan adalah pengolahan

sampah dengan menggunakan terknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

36. Incenerator adalah Pengolahan sampah dengan metode pembakaran.

37. Sampah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari rumah tangga yang selanjutnya disingkat sampah B3 rumah tangga adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karna

sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langung mapun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan

hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

38. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

39. Rekomendasi adalah surat yang diberikan oleh pihak berwenang kepada seseorang atau lembaga sesuai yang dianggap pantas dan mampu sesuai

dengan Kriteria dan peraturan yang berlaku.

40. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.

41. Pelayanan umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan

umum.

42. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum.

43. Orang adalah orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

44. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum

45. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar

46. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah.

47. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat

Pembuangan Akhir ( TPA ).

48. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna

lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.

49. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi

kerusakan dan pencemaran lingkungan

50. Biaya paksa ketentuan adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar

keharusan dan larangan dalam Peraturan Daerah ini.

51. Badan.....

51. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseoraan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

52. Lumpur tinja adalah benda atau zat yang tidak bisa di daur ulang yang merupakan hasil dari sisa pencernaan manusia yang didalamnya mengandung microba yang mati,feses dan kotoran.

53. Kakus adalah jamban atau suatu bangunan yang berfungsi menampung tinja manusia

54. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu prasarana yang berfungsi untuk mengelola lumpur tinja dan membuang hasil olahan yang memenuhi syarat ke badan air.

55. Kendaraan tinja adalah kendaraan milik Pemerintah Deerah yang berfungsi untuk menyedot mengangkut dan membuang tinja.

56. Penyedotan kakus adalah pekerjaan pengambilan tinja manusia, penampungan tinja manusia kedalam kendaraan tinja dan selanjutnya diangkut ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

57. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

a. Tanggung jawab b. Berkelanjutan

c. Manfaat d. Keadilan

e. Kesadaran f. Kebersamaan

g. Keselamatan h. Keamanan

i. Nilai ekomoni dan j. Kwalitas Lingkungan Hidup

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian

lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga …………….

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. sampah rumah tangga;

b. sampah sejenis sampah rumah tangga; c. sampah spesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan

sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ;

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan V;

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah diluar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Tugas Pemerintah Daerah sebagimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas : a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan sampah; b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan

penanganan sampah; c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan,

penanganan, dan pemanfaatan sampah;

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada

masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;

g Melakukan …………….

g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar tedapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan

h. Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat. 1. dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan oleh SKPD; 2. SKPD dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud

dapat didelegasikan kepada UPT;

3. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang

dilaksanakan oleh pihak lain;

d. memberikan bantuan teknis kepada Kecamatan, Kelurahan/Desa, serta kelompok masyarakat;

e. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA; f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan

selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPAS dengan sistem pembuangan

terbuka yang telah ditutup dan g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi TPS, TPST, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan. (4) Wewenang dalam melaksanakan pengolahan sampah :

a. Dalam hal pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh SKPD. b. SKPD dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimanan dimaksud

pada ayat (2) dapat di delegasikan kepada (UPT ).

c. UPT pengelolaan sampah sebagaimanan dimaksud ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 8

(1) Dalam pengelolaan sampah, sertiap orang berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;

b. Berfartisipasi.....

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif dari TPA;

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah

secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;

f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;

g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana


Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah Wajib:

a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap; b. Menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala Kabuparen yang berupa :

1. TPS; 2. TPS 3R atau TPST; 3. Stasiun Peralihan Antara (SPA);

4. TPA. c. Melakukan pengolahan sampah skala Kawasan dan atau skala Kabupaten

secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

d. Memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat

1. sumber sampah; 2. timbulan sampah; 3. komposisi sampah;

4. karakteristik sampah; 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga; dan 6. data informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah tangga.

e. Mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah; f. Menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3(tiga) jenis sampah

yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 Rumah Tangga;

dan g. Memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan

memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Paragraf 2 …………….

Paragraf 2 Masyarakat

Pasal 10

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis

rumah tangga harus melaksanakan pengurangan sampah dan penanganan

sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara: a. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau

b. Pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi. (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara: a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;

b. membuang sampah pada tempatnya; c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan,

pemindahan dan pengangkutan sampah;

d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS; e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.

Paragraf 3

Pengelola Kawasan Pasal 11

(1) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:

a. fasilitas pemilahan sampah; b. lokasi dan fasilitas TPS;

c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas

kegiatannya.

(2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapatkan rekomendasi dari SKPD.

Paragraf 4 Pelaku Usaha

Pasal 12

(1) Pelaku usaha wajib melaksanakan :

a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :

a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah; b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;

dan

c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.

3. Penanganan …….

(3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan; b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;

c. pemilahan sampah; d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat

didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui

tanggung jawab sosial dan lingkungan; e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan

produksi yang dilakukannya;

f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;

dan h. Menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen

BAB V

SUMBER SAMPAH

Pasal 13

Sumber sampah terdiri dari

a. Hasil kegiatan kawasan pemukiman, kawasan komersial, Industri,

pendidikan, kesehatan ,perkantoran dan kawasan khusus. b. Hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;

c. Saluran terbuka berupa : drainase jalan, anak sungai dan sungai; d. Jalan umum; e. Hasil kegiatan lainnya.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 14

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari: 1. Pengurangan sampah; dan

2. Penanganan sampah.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 15

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, meliputi:

a. Pembatasan timbulan; b. Pendaur ulang sampah; dan

c. Pemanfaatan kembali sampah;

2. Pengurangan ……………..

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; bahan yang dapat didaur

ulang; dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan

b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengurangan sampah sebagaimana


Pasal 16

(1) Produsen wajib :

a. menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan sampah sesedikit

mungkin dapat diguna ulang didaur ulang dan atau mudah diurai oleh proses alam;

b. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan atau mudah diurai oleh proses alam; dan

c. menyusun rencana dan atau program pembatasan timbulan sampah

sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan strategi pengelolaan sampah.

(2) Ketentuan mengenai kriteria bahan produk yang menimbulkan sedikit mungkin sampah serta produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh

proses atau dan mudah didaur ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2 Pendaur Ulang

Pasal 17

(1) Produsen melakukan pendaur ulang sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Dalam kegiatan pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

produsen: a. Menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang

dihasilkannya untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan. b. Menyusun rencana dan/atau program pendaur ulang sampah sebagai

bagian dari usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan

strategi pengolahan sampah. (3) Kegiatan pendaur ulang sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat

diserahkan kepada Badan Usaha yang memiliki ijin.

Paragraf 3

Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 18

(1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkannya

dengan cara yang berwawasan lingkungan.

2. Dalam ………….

(2) Dalam kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen wajib:

a. menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkannya; dan

b. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan kembali sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Perundang-

Undangan.

Paragraf 4 Target Pengurangan Sampah

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pengurangan dan Penanganan sampah yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

(2) Rencana pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Target pengurangan sampah

b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA.

c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.

d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah

Daerah dan masyarakat; e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan

dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan

penanganan akhir sampah f. Target pengurangan sampah ditetapkan sebesar :

1. 20% (Dua Puluh Perseratus) pada tiga tahun pertama; 2. 30% (Tiga Puluh Perseratus) pada lima tahun berikutnya; 3. 5 % (Lima Persertus) kenaikannya setiap lima tahun sampai dengan

tahun 2025.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Paragraf 1 Cara Penanganan Sampah

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara : a. Pemilahan; b. Pengumpulan;

c. Pengangkutan d. Pengolahan; dan

e. Pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2 ………….

Paragraf 2 Pemilahan

Pasal 21

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah di sumber sampah.

Pasal 22

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui

pemilahan sesuai dengan jenis sampah organik, anorganik dan sampah B3 rumah tangga.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menyediakan fasilitas tempat sampah organik,anorganik dan sampah B3

rumah tangga disetiap kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas

pendidikan dan kesehatan dan lainnya.

Pasal 23

(1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 pada ayat (1) dipilah

dan ditempatkan kedalam wadah yang di beri simbol, label dan warna yang

berbeda.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan standarisasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan simbol

dan label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukan bahwa produk dan/atau kemasan produk:

a. dapat terurai oleh proses alam; b. dapat diguna ulang ; dan/atau c. dapat didaur ulang.

(2) Peraturan Bupati lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Pengumpulan Sampah Pasal 25

Pengumpulan sampah dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Rumah Tangga (TPSRT)

ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 26

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tersebut diatas menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh pengurus RT/RW, pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

2. TPS/TPST ……………..

(2) TPS/TPST sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 wajib memenuhi kriteria : a. terpilah yang dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu organik,

anorganik, dan b3 rumah tangga; b. luas lokasi dan kapasitas yang mencukupi;

c. mudah diakses; d. tertutup; e. memiliki jadwal pengumpulan;

(3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

melalui penetapan lokasi musyawarah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan sampah dan penyediaan

TPS/TPST diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

SKPD/Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka,

sungai, taman kota, dilingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS atau ke TPA.

Paragraf 4 Pengangkutan

Pasal 28

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c

dilaksanakan dengan cara:

a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;

b. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA ;

c. pemerintah daerah menyediakan Alat Angkut Sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan dan

Peraturan Perundang-Undangan; d. pelaksanaan pengangkutan sampah sebagimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan b tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis

sampah; e. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ditetapkan berdasarkan jadwal

pengangkutan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai wilayah kerja;

f. ketentuan lebih lanjut mengenai penjadwalan pengangkutan sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 huruf e diatur dengan Peraturan Bupati Sampah kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah dan atau TPS/TPST sampai ke TPA menjadi

tanggung jawab pengelola kawasan.

(2) Pemerintah Daerah melakukan: a. pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke TPA menjadi

tanggung jawab Pemerintah Daerah;

b. penyediaan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;

c. penjadwalan pengangkutan.

3. Pelaksanaan ………….

(3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjadwalan pengangkutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengolahan Sampah

Pasal 29

(1) Pengolahan sampah sebagimanana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d

dilaksanakan dengan cara : a. pemadatan; b. pengomposan;

c. daur ulang; dan/atau d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan pada

sumber, TPS, TPST dan/atau TPA.

(3) Kegiatan pengolahan sampah sebagiamana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan dan sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 30

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman

Pasal 31

(1) Pemprosesan akhir sampah dilakukan mengunakan Teknologi Ramah Lingkungan dengan cara :

a. Lahan Urug saniter; b. Sanaitary landfill; c. Composting.

(2) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber

energi.

(3) Rencana pemrosesan akhir sampah harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.

(4) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32 ………….

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan

ramah lingkungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan RTRW.

Pasal 33

(1) TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 32 ayat 2 harus dilengkapi: a. fasilitas dasar;

b. fasilitas perlindungan lingkungan; c. fasilitas operasi; d. fasilitas penunjang.

(2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan

TPS/TPST dikawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, dan

kawasan khusus. (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi

persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan Perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan RTRW.

Bagian Keempat Penanganan Sampah Spesifik

Pasal 35

(1) Penanganan sampah spesifik akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kelima ……….

Bagian Kelima Insentif dan Disinsentif

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan

usaha yang melakukan :

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; c. pengurangan timbulan sampah;dan/atau

d. tertib penanganan sampah.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan: a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan

Pasal 37

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan

perseorangan yang melakukan: a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atas b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 38

(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

a. Pemberian penghargaan; dan/atau b. Pemberian subsidi;

(2). Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dapat berupa:

a. pemberian penghargaan; b. pemberian kemudahan perijinan dalam pengelolaan sampah; c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu

tertentu; d. penyertaan modal daerah; dan/atau

e. pemberian subsidi.

Pasal 39

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 37 dapat berupa:

a. penghentian subsidi; dan/atau b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dapat

berupa :

a. Penghentian subsidi; b. Penghentian pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan/atau

c. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 40 ………….

Pasal 40

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha

terhadap: a. inovasi pengelolaan sampah;

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; c. pengurangan tibulan sampah; d. tertib penanganan sampah;

e. pelanggaran terhadap larangan;dan/atau f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati

Pasal 41

Pemberian insentif dan disinsentif sebagai mana dalam Pasal 37 dan Pasal 38 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan local.

Bagian Keenam

Lembaga Pengelola

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah.

(2) Pembentukan fasilitas Lembaga Pengelola Sampah dapat dilaksanakan di

Desa/Kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum,

fasilitas sosial, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 43

(1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 tingkat

Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas : a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing

rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;

dan b. Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah

tangga.

(2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 tingkat

Rukun Warga mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga (

RT ) ; dan

b. Mengusulkan kebutuhan TPS/TPST ke Pihak Kelurahan/Desa.

(3) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tingkat Kelurahan/Desa mempunyai tugas: a. Mengkoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah tingkat Rukun Warga (RW).

b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari Tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai Rukun Warga (RW ) ; dan

c. Mengusulkan kebutuhan TPS/TPST ke pihak Kecamatan.

(4) Lembaga ....

(4) Lembaga Pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tingkat Kecamatan mempunyai tugas:

a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan/Desa b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat

Rukun Warga (RW) sampai tingkat Kelurahan/Desa dan lingkungan kawasan;dan

c. Mengusulkan kebutuhan TPS/TPST ke SKPD yang membidangi

persampahan.

Pasal 44

Lembaga Pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 pada

kawasan komersial, kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas: a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;

b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 45

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dari : a. penerimaan jasa pelayanan pengelolaan sampah;

b. pelayanan umum; c. subsidi; dan d. penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya jasa pengelolaan sampah pelayanan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

(1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.

(2) Jasa pengelolaan sampah dihitung berdasarkan kebutuhan biaya satuan pengelolaan sampah.

(3) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan

kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan

menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif jasa pengelolaan smpah diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48 ………….

Pasal 48

Besaran tarif jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan secara progresif berdasarkan pada :

a. volume atau berat sampah yang ditimbulkan; b. jenis penghasil sampah; dan c. jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 49

Hasil penerimaan jasa pengelolaan sampah digunakan kembali untuk kegiatan operasional pengelolaan sampah yang meliputi :

a. biaya penyediaan prasarana dan sarana TPS/TPST; b. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; c. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 50

Komponen biaya perhitungan jasa pengelolaan sampah meliputi : a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;

b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA c. biaya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 51

Wajib bayar jasa pengelolaan sampah meliputi kategori : a. rumah tinggal; b. sosial;

c. komersial/non komersial;dan d. pedagang sektor informal;

Pasal 52

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dari sumber sampah ke

TPS melaui swakelola Rukun Warga (RW)/lembaga pengelola dapat memungut

iuran sebagai pembayaran atas pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.

(2) Penentuan besaran iuran pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah melalui RW.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.

(2) Dampak negative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :

a. pencemaran air; b. pencemaran udara; c. pencemaran tanah;

d.longsor ………….

d. longsor; e. kebakaran;

f. ledakan gas methan; dan/atau. g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

(3) pemberian kompensasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:

a. relokasi;

b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; d. ganti rugi; dan/atau

e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 54

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

dilaksanakan melalui : a. Pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan

c. Menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi

dan hasil kajian.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 55

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 56

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

a. menjaga kebersihan lingkungan; b. aktif dalam kegiatan pengurangan,pengumpulan,pemilahan,pengangkutan dan

pengolahan sampah; dan

c. pemberian saran ,usul,pengaduan,pertimbangan,dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 57

(1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilaksanakan dengan cara; a. sosialisasi;

b. mobilisasi; c. kegiatan gotong-royong; dan/atau

d. pemberian insentif.

(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf

b dilaksanakan dengan cara : a. Mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;

dan/atau b. Pemberian insentif.

(3) Penjelasan …………..

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilaksanakan dengan cara :

a. penyediaan media komunikasi; b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau

c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB IX

PERIJINAN

Pasal 58

(1) Setiap kegiatan usaha yang bersifat pengelolaan sampah/penanganan sampah

baik secara perorangan/kelompok/badan usaha harus mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Persyaratan dan tatacara pengajuan perijinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan pihak Ketiga.

(2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih Daerah Kabupaten/Kota pada suatu Provinsi atau antar Provinsi.

(3) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:

a. penyediaan/pembangunan TPA; b. sarana dan prasarana TPA; c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;

d. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua Kerja Sama Dengan Badan Usaha

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan

sampah.

(2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain: a. penyediaan/pembangunan TPS/TPST dan TPA; b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA;

c. pengangkutan sampah dari TPS / TPST dan TPA; d. pengelolaan TPA;

e.Pemberdayaan …………

e. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berbasis Reduce,Reuse, Dan Recycle;

f. rekayasa sampah menjadi sumber energy; g. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 61

Pelaksanaan kerja sama antar Daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan;

(2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Umum;

(3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi: a. biaya pengumpulan dan pewadahan sampah dari sumber sampah ke

TPS/TPST;

b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA; c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan

d. biaya pengelolaan;

(4) Pengaturan retribusi sampah ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang

Retribusi Jasa Umum.

BAB XII

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 63

Pengelolaan Lumpur Tinja meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan Lumpur Tinja dari bak penampungan lumpur tinja rumah tangga, Kawasan industri, perkantoran, pendidikan, Rumah Sakit sebagainya ke IPLT.

Bagian Kedua

Perijinan Lumpur Tinja

Pasal 64

(1) Setiap kegiatan usaha yang bersifat pengelolaan lumpur tinja baik pengambilan

pengangkutan maupun pembuangan lumpur tinja secara

perorangan/kelompok/badan usaha baik pengambilan, pengangkutan, maupun pembuangan lumpur tinja harus mendapat ijin dari Bupati atau

pejabat yang ditunjuk.

(2) Persyaratan dan tata cara pengajuan perijinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga …………

Bagian Ketiga Pengambilan dan Pembuangan Lumpur Tinja

Pasal 65

(1) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari rumah tinggal ke IPLT

menjadi tanggung jawab SKPD.

(2) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari pasar dan terminal ke IPLT

dapat dilaksanakan oleh pengelola pasar/terminal, masyarakat/ swasta

setelah mendapat ijin dan/atau dapat bekerjasama dengan SKPD.

(3) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari obyek wisata, tempat hiburan umum dan tempat hiburan lainnya termasuk kegiatan-kegiatan urusan kepariwisataan ke IPLT dapat dilaksanakan oleh

pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat tersebut setelah mendapat ijin dan/atau dapat bekerja sama dengan SKPD.

(4) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari kawasan industri,

perdagangan, apartemen, hotel, perkantoran, dan jasa lainnya ke IPLT, dapat

dilaksanakan oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat tersebut setelah mendapat ijin dan/atau dapat bekerjasama dengan SKPD.

Bagian Keempat Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan penyedotan lumpur tinja di kakus bagi masyarakat di seluruh Wilayah Kabupaten Tangerang.

(2) Setiap orang atau pribadi dan atau badan yang menghendaki pelayanan penyedotan lumpur tinja dapat mengajukan permohonan kepada SKPD.

Bagian Kelima

Sarana Lumpur Tinja

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah menetapkan dan menyediakan tempat atau lokasi

pembuangan akhir lumpur tinja di IPLT.

(2) Penetapan lokasi pembuangan akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu

pada RTRW Kabupaten Tangerang.

Bagian Keenam

Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 68

(1) Pengguna jasa pelayanan penyedotan lumpur Tinja di kakus atau istilah lain

sebagai mana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dikenakan biaya retribusi. (2) Pengaturan biaya retribusi jasa pelayanan penyedotan lumpur tinja ditetapkan

melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketujuh …………..

Bagian Ketujuh

Kerjasama Pengelolaan Lumpur Tinja

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Perorangan/ Badan

Usaha/Kelompok Masyarakat (Swasta) dalam pengambilan, pembuangan, dan penyedotan lumpur tinja serta pemanfaatan lumpur tinja.

(2) Kerjasama dengan orang/badan usaha kelompok masyarakat dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pengelola pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari pihak swasta

diwajibkan melaporkan hasil pengelolaannya pada SKPD setiap bulan serta

melaksanakan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian sampah dan lumpur tinja kepada lembaga pengelola.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. peningkatan kapasitas kelembagaan; b. peningkatan sumber daya manusia; c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan

d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemprosesan akhir.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 71

(1) Pemerintah Daeerah melakukan pengawasan pengelolaan sampah dan lumpur tinja kepada lembaga pengelola.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. penerapan standar pelyanan minimal; b. penerapan standar operasional prosedur;

c. penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria; d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta

pelaporan dan evaluasi secara periodik.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 72

Setiap orang/kelompok/badan usaha dilarang ;

a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

b.Mencampur ………….

b. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;

c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;

e. membuang sampah, kotoran, atau barang lainnya di saluran air atau selokan,

jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya;

f. mengotori, merusak, membakar,atau menghilangkan tempat sampah yang

telah disediakan; g. Membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan.

h. membakar sampah atau benda-benda lainnya dibawah pohon yang menyebabkan matinya pohon; dan.

i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan

sampah j. membuang lumpur tinja di luar IPLT.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 73

(1) Setiap orang/kelompok/badan usaha yang melanggar ketetentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1)

dikenakan sanksi administratif dan atau biaya paksa penegakan hukum.

(2) Pelaksanaan sanksi administratif dan atau pembebanan biaya paksa

penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tindakan hukum diluar peradilan

Pasal 74

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) berupa:

a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin;

g. paksaan pemerintah; h. uang paksa;

Bagian Kedua

Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Hukum

Pasal 75

(1) Biaya Paksa Penegakan Hukum dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat

dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.

(2).Apabila ……………

(2) Apabila pembayaran tidak dilaksankan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau

proses hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

(1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak

menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelaggaran Peraturan Daerah

ini.

Pasal 77

(1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat kembali memperoleh

haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik berwenang untuk tidak melakukan penyidikan terhadap pelanggar

Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakan

hukum dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum serta pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah dan lumpur tinja terdiri

atas:

a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua ……….

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 80

(1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi,

arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang

bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 81

(1) Penyelesaian sengketa persampahan dan lumpur tinja di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

(2) Gugatan melawan hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan

penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 82

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dibidang

pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima

Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 83

(1) Organisasi Persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan

pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada

tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran nyata.

(3) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. berbentuk badan hukum; b. mempunyai anggaran dasar dibidang pengelolaan sampah; dan

c.Telah …………….

c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan

anggaran dasarnya.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 84

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya dibidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak

pidana di bidang pengelolaan sampah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan

peristiwa tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan,pencatatan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam kejahatan tindak pidana di bidang

pengelolaan sampah; dan

f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

di bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

72, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal …

-32-

Pasal 86

Pada saat Peratura Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten

Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 30 - 10 - 2012

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal 30 - 10 - 2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANGERANG,

ttd.

H. ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 06

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN LUMPUR TINJA

BUPATI TANGERANG,

I. UMUM

Kedudukan Kabupaten Tangerang sebagai wilayah yang berdekatan dengan

ibu kota Negara Republik Indonesia dan pesatnya pertumbuhan pemukiman, perkotaan, industri, perdagangan dan jasa, telah mendorong adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan diikuti munculnya berbagai

permasalahan yang begitu kompleks Sampah dan tinja merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan

pemecahan secara sistematis dan berkesinambungan agar dapat tercipta kondisi lingkungan yang bersih dan sehat untuk masyarakat.

Volume timbulan sampah yang tidak terkendali akan menggangu

Keindahan dan Kesehatan lingkungan karena sebagian masyarakat masih memandang sampah sebagai barang yang tidak berguna dan penanganan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan,

diangkat dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) padahal timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir

sampah berpotensi melepaskan gas metan yang dapat mengakibatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terbentuknya pemanasan global.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir

perlu ditingkatkan dan diganti dengan paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan

pengurangan sampah meliputi: pembatasan, pengurangan kembali dan pendaur ulangan. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komperhensip tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha

dan Masyarakat luas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan.

pengelolaan sampah dan lumpur tinja yaitu menetapkan kebijakan dan

strategi pengelolaan sampah dan lumpur tinja berdasarkan kebijakan nasional

dan provinsi. Pengaturan pengelolaan sampah dan lumpur tinja dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan,

azas manfaat, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, dan azas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

1. Kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dan lumpur tinja yang baik

dan berwawasan lingkungan. 2. Kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam

pengelolaan sampah dan lumpur tinja.

3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan lumpur tinja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah

sampah yang bukan berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial merupakan antara lain pusat

perdagangan,pasar,pertokoan,hotel, perkantoran,restoran dan tempat hiburan.

Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang

yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional,misalnya

kawasan cagar budaya, taman nasional,pengembangan industry strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial, antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti

social.

Fasilitas umum antara lain,terminal angkutan umum ,stasiun,

taman,jalan ,trotoar

Fasilitas yang termasuk fasilitas lain adalah, antara lainyang tidak

termasuk kawasan fasilitas umum,sosial,khusus antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan,rumah sakit, klinik kawasan

pendidikan, pariwisata,berikat dan pusat kegiatan olah raga. Ayat (3)

Cukup jelas Ayat (4)

Pasal 5

Cukup jelas Pasal 6

Huruf e

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos,pupuk,biogas potensi energi dan hasil daur ulang lainnya

Cukup jelas

Pasal 7 Huruf b.

Penyelenggaraan pengolahan sampah,antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah ,alat angkut sampah, tempat penampungan

sementara, tempat pengelolaan sampag terpadu, dan/atau pemproesan akhir sampah

Pasal 8

Cukup jelas Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) Kawasan Pemukiman meliputi kawasan pemukiman dalam bentuk

klaster,apartemen,kondominium,asrama,dan sejenisnya. Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakan pada tempat yang mudah

dijangkau oleh masyarakat>Cukup jelas Pasal 12

Cukup jelas




Pasal 16

Cukup jelas Pasal 17

Cukup jelas



Pasal 20



Cukup jelas


Pasal 24



Cukup jelas



Pasal 29


Cukup jelas






Pasal 36

Ayat ( 1 ) Huruf a Intensif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan

bahan baku produksi yang dapat dan mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Huruf b Dis intensif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan froduksi yang sulit diurai oleh proses alam,diguna ulang /atau daur

ulang serta tidak ramah lingklungan. Pasal 37


Cukup jelas


Pasal 40



Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang berbentuk atas

kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannyameliputi bidang pengelolaan sampah.

Pasal 43



Cukup jelas



Pasal 48


Cukup jelas



Pasal 52


Ayat (1) Kompensasi merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemprosesan akhir yang berdampak negative

terhadap orang.




Pasal 57


Cukup jelas



Pasal 61

Poin (e) - Reuse adalah kegiatan penggunaan kemabali sampah Sscara

langsung baik dengan fungsi yang sama atau yang lainnya - Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan

sampah

- Recycle adalah Pemanfatan kembali sampah setelah mengalami prses pengoleh



Pasal 64


Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja dimaksud adalah Instalasi Pengelolaan

Lumpur Tinja (IPLT) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tangerang berlokasi di Kecamatan Sepatan Timur


Pasal 67

Cukup jelas Pasal68


Cukup jelas


Pasal 71



Cukup jelas



Pasal 76


Cukup jelas





Pasal 82


Cukup jelas



Pasal 86


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 0612

lembaran daerah kabupaten tangerangtangerangkab.go.id/tangerangkab-web/files/perda 6-2012...

Documents