lembaran daerah kota bekasiditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/perdabekasi10...lembaran daerah...
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAHKOTA BEKASI
NOMOR : 10 SERI : D
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2OO8
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASINOMOR 31 TAHUN 2OO3 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : 4 .
WALIKOTA BEKASI.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakatmelalui evaluasi penyempurnaan organisasi perangkat daerah,dipandang per lu di lakukan penyesuaian pembentukanSatuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasisebagaimana ketentuan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksudhuruf a di atas, d ipandang per lu di lakukan perubahan yangkedua terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong PrajaPemerintah Kota Bekasi denoan Peraturan Daerah Perubahan.
l J .
LEMBARAN DAERAHKOTA BEKASI
NOMOR: 10 2008 SERI : D
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2OO8
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASINOMOR 31 TAHUN 2OO3 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang '. a.
WALIKOTA BEKASI.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakatmelalui evaluasi penyempurnaan organisasi perangkat daerah,dipandang per lu di lakukan penyesuaian pembentukanSatuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasisebagaimana ketentuan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksudhuruf a di atas, d ipandang per lu di lakukan perubahan yangkedua terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong PrajaPemerintah Kota Bekasi dengan Peraturan Daerah Perubahan.
h
LEMBARAN DAERAHKOTA BEKASI
NOMOR: 1O 2008 SERI : ,D
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2OO8
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASINOMOR 31 TAHUN 2OO3 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
WALIKOTA BEKASI.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakatmelalui evaluasi penyempurnaan organisasi perangkat daerah,dipandang per lu di lakukan penyesuaian pembentukanSatuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasisebagaimana ketentuan yang ber laku;
bahwa berdasarkan peft imbangan sebagaimana dimaksudhuruf a di atas, d ipandang per lu di lakukan perubahan yangkedua terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong PrajaPemerintah Kota Bekasi dengan Peraturan Daerah Perubahan.
h
Mengingat : L
Memperhat ikan : 1.
2.
Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
Undang-Undang Nomor I Tahun 1996 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat ll Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor a3B9);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 45r'.B);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang PedomanSatuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2AA4Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor4428);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi KewenanganPemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3SeriE).
Keputusan Dewan Penryakilan Rakyat Daerah Kota BekasiNomor 1Bl174.2lDPRD/200B tentang Persetujuan PenetapanPeraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi PelayananKesehatan RSUD Kota Bekasi dan tentang Susunan OrganisasiPerangkat Pemerintah Kota Bekasi,
3.
4.
5 .
o .
7.
2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 06112251largperihal Fasil itasi Usulan Raperda Perangkat Daerah KotaBekasi .
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
Menetapkan :
WALIKOTA BEKASI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 31 TAHUN 2OO3TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJAPEMERINTAH KOTA BEKASI.
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang PembentukanSatuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31Seri D), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2006(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D) diubah dengan ketentuan sebagai berikut :
A. Ketentuan BAB lV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 angka 2 sampai dengan 5 danhuruf a dan b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi menjadi sebagaiber ikut :
"Pasal 6
Susunan Organisasi Satuan Pol is i Pamong Praja terdir i dar i :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, membawahkan :
Bagian Tata Usaha, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;b . Sub Bag ian Keuangan.
1
2.
/
4
6
,,ii1tffilltiii i il i i I
ltr
Bidang Pembinaan dan Pendataan, membawahkan .
a. Seksi Pendataan dan Evaluasi ;b . Seks i Pembinaan.
Bidang Penelaahan Produk Hukum, membawahkan ;
a. Seksi Penelaahan Peraturan Perundang-undangan;b. Seksi Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
Bidang Operasional Ketentraman dan Ketert iban Umum membawahkan
a. Seks i Peny id ikan;b . Seks i Operas iona l Pen indakan.
Polisi Pamong Praja;
Kelompok Jabatan Fungsional .
B. Ketentuan BAB Vl KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal B diubah, sehingga keseluruhanPasal B berbunyi menjadi sebagai ber ikut :
"Pasal 8
(1) Rincian tugas pokok, fungsi , tata ker ja dan uraian tugas jabatan sebagai pedomanpelaksanaan tugas dan jabatan pada Satpol PP diatur dan di tetapkan lebih lanjutdengan Peraturan Wal ikota.
(2) Bagan struktur organisasi Satpol PP tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yangt idak teroisahkan dar i Peraturan Daerah in i .
(3) Apabi la dipandang per lu susunan organisasi pada Peraturan Daerah in i dapatdievaluasi selambat- lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah in i ber lakuefektif.
Pasal l l
Peraturan Daerah in i mulai ber laku efekt i f pada saat pengis ian jabatan di laksanakan.
Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in idengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi .
6 .
i r ii t f
iflfii rllri i ;I I
i lli 'l l .1: ! . i i
, iiii
l r
,iiiiffiit'i i
i i li i i IIn
Diundangkan d i Bekas ipadatangga l 25 Ju I i 2O0B
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
TJANDRA UTAMA EFFENDIPembina Utama Madya
NtP. 010 081 186
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8
Ditetapkan di Bekasipada tanggal 25 Jul i 2008
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAMAD
NOMOR 1 O SERI
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASINomor : '10 Tahun 2008Tanqqal : 25 Jul i 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASISATUAN POLISI PAMONG PRA'A
urut tuat tgKijn ur beKijsl
p a d a t a n g g a l i F ; ; . - t - . , ) i 1 f ' ( , i -SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
TJANDRA UTAMA EFFENDIPembina Ulama Madya
NrP .010 081 186
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8 NOMOR
KEPALA SATUAN
TATA USAHA
UMUM DAN PERE
JABATANFUNGSIONAL
PENELAHAAN PRODUK HUKUMOPERASIONAL
KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM
PENDATAAN DANEVALUASI
PENELAAHAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
PENYIDIKAN
PENGAWASAN PENEGAKANPERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SATUAN POLISIPAMONG PRAJA
SEKSI
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAMAD
I SERI
NOMOR: 9
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAHKOTA BEKASI
SERI : D
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2OO8
TENTANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUKOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah dan Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja UnitPelayanan Per iz inan Terpadu di Daerah, maka dipandang per ludibentuk lembaga la innya berupa Badan Pelayanan Per iz inanTerpadu Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NomorB Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890);
P4.
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1996 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat ll Bekasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1996 Nomor 111. Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4il8);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3M7);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4 1 94);
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a593);Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);
6 .
7 .
B.
9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor a7a1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentangPedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentangPedoman Organisasi dan Tatakeqa Unit Pelayanan Perizinan TerpaduDi Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan StandarPelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran DaerahKota BekasiTahun 2007 Nomor 13 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi KewenanganPemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 SeriE)
Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BekasiNomor 1Bl174.21DPRD/2008 tentang Persetujuan PenetapanPeraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi PelayananKesehatan RSUD Kota Bekasi dan tentang Susunan OrganisasiPerangkat Pemerintah Kota Bekasi;
2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 06112251lOrgtanggal 24 Jul i 2008 perihal Fasi l i tasi Usulan RaperdaPerangkat Daerah Kota Bekasi.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PELAYANANPERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah in i , yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Bekasi .
Pemerintah Daerah adalah Wal ikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
Wal ikota adalah Wal ikota Bekasi .
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
Badan adalah Badan Pelayanan Per iz inan Terpadu Kota Bekasi yang selanjutnyadisebut BPPT.
1 .
2.
4.
5 .
6. Kepala Badan adalah Kepala BPPT.
7. Tim Teknis adalah kelompok ker ja yang terdir i dar i unsur-unsur satuan ker japerangkat daerah terkai t yang mempunyai kewenangan untuk memberikanpelayanan per iz inan.
B. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan per iz inandan non per iz inan yang proses pengelolaannya mulai dar i tahap permohonansampai ke tahap terbi tnya dokumen di lakukan secara terpadu dalam satu pintu dansatu temoat.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang PembentukanOrganisasi BPPT Kota Bekasi .
l0.Peraturan Wal ikota atau Keputusan Wal ikota adalah Peraturan Wal ikota atauKeputusan Wal ikota Bekasi .
1 1. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga Pemerintah Daerah yang terdir i dar iSekretar iat Daerah, Inspektorat , Sekretar iat DPRD, Dinas Daerah, LembagaTeknis Daerah, Satuan Pol is i Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
12.JabaIan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional .
l3.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tangglngjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Neger i Sipi l dalam rangkamemimpin suatu satuan organisasi negara.
l4.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Neger i Sipi l yang diber itugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untukmelaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukungkelancaran tugas pemerintahan Daerah.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah in i d ibentuk lembaga la innya sebagai perangkat daerahberupa BPPT yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan terpadu.
BAB I I I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI,SUSUNAN ORGANISASI SERTA ESELONERING BPPT
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
(1) BPPT sebagaimana dimaksud Pasal 2, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wal ikota melalui Sekretar is Daerah.
(2) BPPT sebagaimana dimaksud ayat (1), d idukung oleh Sekretar iat yang dipimpinoleh seorang Kepala Sekretariat.
(3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimasud ayat (2), karena jabatannya adalahsebagai Kepala BPPT.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4
BPPT mempunyai tugas pokok membantu Wal ikota dalam melaksanakan koordinasidan menyelenggarakan pelayanan administrasi d i b idang per iz inan dan non per iz inan
5
yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan pr insip koordinasi , integrasi ,s inkronisasi , s impl i f ikasi , keamanan dan kepast ian.
Bagian Ketiga
Fungs i
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewaj iban sebagaimana dimaksud Pasal 4,
BPPT menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program dan kebi jakan teknis pemberian pelayanan;
b. pengoordinasian proses pelayanan dan penyiapan produk pelayanan sesuai
dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi dalam l ingkup
tugasnya;
d. pembinaan administrasi dan aparatur penyelenggara pelayanan per iz inan dan nonper iz inan dalam l ingkuP tugasnYa;
e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Badan;
f . pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian KeemPat
Susunan Organisasi
Pasal 6
Susunan organisasi BPPT terdir i dar i :
Kepala Badan, membawahkan :
Bagian Tata Usaha, membawahkan :a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;c . Sub Bag ian Keuangan.
Bidang Pelayanan Administrasi , Informasi dan Pengaduan, membawahkan :
T im Tekn is
2.
4. Bidang Pelayanan Pengendal ian Per i j inan Jasa Usaha, membawahkan :Tim Teknis
5. Bidang Pelayanan Pengendal ian Per i j inan Tertentu, membawahkan :Tim Teknis
6. Bidang Pelayanan Pengendal ian Non Per i j inan, membawahkan .T im Tekn is
7. Kelompok Jabatan Fungsional .
Bagian Kel ima
Eselon
Pasal 7
Eselonering jabatan pada BPPT sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebagai berikut
a. Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon l l 'b
b. Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon l l l .a
c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon l l l .b
d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon lV.a
Pasal 8
(1) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan sebagai pedomanpelaksanaan tugas dan jabatan pada BPPT diatur dan di tetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Wal ikota.
(2) Bagan struktur organisasi BPPT tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang
t idak terpisahkan dar i Peraturan Daerah in i .
BAB IV
KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 9
Apabi la dipandang per lu susunan organisasi pada Peraturan Daerah in i dapat
dievaluasi selambit- lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah in i ber laku
efektif .
BAB V
PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah in i , sepanjang mengenaiteknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota BekasiNomor 74 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelayanan Satu AtapPemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 75 Seri E)dicabut dan dinyatakan t idak ber laku lagi .
iur"l rzPeraturan Daerah in i mulai ber laku efekt i f pada saat pengis ian jabatan di laksanakan.
Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi .
Ditetapkan di Bekasipada tanggal 25 Jul i 2008
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAMADDiundangkan di Bekasipada tanggal 25 Jut i 2OOB
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
TJANDRA UTAMA EFFENDIPembina Utama Madya
NtP. 010 081 186
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8NOMOR 9 SERI D
LAMPIRAN
-
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASINomor : 9 Tahun2008Tanggal : 25 Jul i 2008
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAMAD
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SEKRETARIAT
TATA USAHA
SUB BAGIAN
UMUM DANKEPEGAWAIAN
PELAYANAN ADMINISTRASI,INFORMASI DAN PENGADUAN
PELAYANANPENGENDALIAN PERIJINAN
JASA USAHA
PELAYANANPENGENDALIAN
PERIJINAN TERTENTU
PELAYANANPENGENDALIAN NON
PERIJINAN
Diundangkan di Bekasl
p a d a t a n g g a l : ' , l t i ] . i i ' "
SFKREIAR S DAERAH KOIA BEKASI
Pembina Utama Madya
NrP 010081 186
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8 NOMOR SERI
I --'
LEMBARAN DAERAHKOTA BEKASI
NOMOR: 8 SERI : D
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2OO8
TENTANG
PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan NarkotikaProvinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, per lu dibentukPelaksana Harian Badan Narkot ika Kota Bekasi sebagai lembagalainnya dalam susunan satuan kerja perangkat daerah Kota Bekasiyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republ ik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
2.
Nomor B Tahun 1974 (Lembaran Negara Republ ik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republ ikIndonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat l l Bekasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran NegaraRepubl ik Indonesia Nomor 3663);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3698);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepubl ik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor B Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipi l (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republ ik IndonesiaNomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3.
4.
5.
6.
7 .
B.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepubl ik Indonesia Nomor 4741):
l0.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang BadanNarkot ika Nasional . Badan Narkot ika Provinsi . dan BadanNarkotika Kabupaten lKota;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi KewenanganPemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3Seri E).
Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/566/SJ tanggal 6 Maret2008 Perihal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BekasiNomor 18l174.2lDPRD/2008 tentang Persetujuan PenetapanPeraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi PelayananKesehatan RSUD Kota Bekasi dan tentang Susunan OrganisasiPerangkat Pemerintah Kota Bekasi.
Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 06112251lOrgtanggal 24 Juli 2008 perihal Fasil itasi Usulan Raperda PerangkatDaerah Kota Bekasi.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
Menetapkan :
dan
WALIKOTA BEKASI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANGBADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI,
PELAKSANA HARIAN
2.
3 .
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah in i , yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bekasi .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Waki l Wal ikota adalah Waki l Wal ikota Bekasi .
5. Badan Narkotika Kota adalah Badan Narkotika Kota Bekasi yang selanjutnyadisebut BN Kota.
Pelaksana Harian BN Kota adalah Pelaksana Harian BN Kota Bekasi yangselanjutnya disebut Lakhar BN Kota.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang PembentukanOrganisasi Lakhar BN Kota Bekasi.
Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota atauKeputusan Walikota Bekasi.
L Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dariSekretariat Daerah, lnspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDaerah, Satuan Pol is i Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
l0.Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional .
l l .Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkamemimpin suatu satuan organisasi negara.
l2.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Neger i Sipi l yang diber itugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untukmelaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukungkelancaran tugas pemerintahan Daerah.
6 .
7 .
B.
13. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkot ika,psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya disingkat p4GN.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lakhar BN Kota sebagai lembaga lainnya danmerupakan bagian dar i perangkat daerah di daerah.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSIDAN SUSUNAN ORGANISASI LAKHAR BN KOTA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
(1) Lakhar BN Kota sebagai lembaga la innya yang dalam kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Walikota selaku Ketua BN Kota.
(2) Lakhar BN Kota dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebutKalakhar BN Kota.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4
Lakhar BN Kota mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administrat i fdan operasional kepada BN Kota di bidang P4GN.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Lakhar BNKota menyelenggarakan fungsi :
{
/ a. penyusunan rencana program kerja secara berkala;
b. penyiapan dukungan teknis dan operasional pelaksanaan tugas BN Kota;
c. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
d. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan P4GN oleh BN Kotasesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
e. penyiapan bahan laPoran BN Kota;
f . penyiapan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Lakhar BN Kota,
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh BN Kota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Bagian KeemPat
Susunan Organisasi Lakhar BN Kota
Pasal 6
Susunan organisasi Lakhar BN Kota terdiri dari :
1. Kepala Pelaksana Harian, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika;
4. Seksi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkot ika;
5. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan P4GN;
6. Seksi Peran Serta Masyarakat;
7. Satuan Tugas.
Pasal 7
Eseloner ing jabatan pada Lakhar BN Kota sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7adalah sebagai ber ikut :
a. Kalakhar adalah jabatan struktural eselon l l .b;
b. Sekretar is Lakhar adalah jabatan struktural eselon l l l .b;
c. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon lV.a;
d. Kepala Seksi adalah jabatan eselon struktural lV.a.
Pasal 8
(1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, bukan merupakan jabatan strukturalmaupun fungsional ter tentu dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di tetapkan olehBN Kota yang anggotanya berasal dari satuan kerja perangkat daerah dan instansiterkait.
Pasal 9
Nomenklatur kelembagaan ber ikut r incian tugas pokok, fungsi , tata ker ja.dan uraiantugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jabatan pada Lakhar BN Kotadiatur dan di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wal ikota.
Pasal 10
Bagan struktur organisasi Lakhar BN Kota tercantum dalam Lampiran sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV
KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 11
Apabi la dipandang perlu susunan organisasi pada Peraturan Daerah ini dapatdievaluasi selambat- lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlakuefektif.
/ BAB vul
PENUTUP
Pasal 12
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah in i , sepanjang mengenaiteknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasa l 13
Dengan ber lakunya Peraturan Daerah in i , maka ketentuan la in yang mengatur hal yangsama serta sederajat atau di bawahnya dicabut dan dinyatakan t idak ber laku lagi .
Pasal 14
Peraturan Daerah in i mulai ber laku pada tanggal d iundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi .
Di tetapkan di Bekasipada tanggal 25 Jul i 2008
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAMADDiundangkan d i Bekas ipada tanggal 25 Jul i 2OOg
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
TJANDRA UTAMA EFFENDIPembina Utama Madya
NtP. 010 081 186
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8NOMOR 8 SERI
Diundangkan di Bekasi
Padatangga l 25 Ju l i 2o( )gSEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
TJANDRA UTAI\1A EFFENDIPernbrrra Utama MadyaNIP 010 081 186
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASINomor : 08 Tahun 2008Tangga l . 25 Ju l i 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI
BN KOTA
PELAKSANA HARIAN
SEKRETARIAT
UMUM DANPERENCANAAN KEUANGAN
PENCEGAHAN PEREDARAN. GELAP NARKOTIKA
PEMBERANTASANPENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
EVALUASI DANPELAPORAN P4GN
PERAN SERTAMASYARAKAT
SATUAN TUGAS
WALIKOTA BEKASI
Ttd/ Cap
H. MOCHTAR MOHAMAD
BERITA DAERAHKOTA BEKASI
NOMOR i 7 2008 SERI : t)
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 07 TAHUN 2OO8
Menimbang : a.
TENTANG
KECAMATAN DAN KELURAHANKOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah KabupatenlKola dan Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandangper lu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, maka dipandang per lu melakukan penyesuaian organisasiKecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkandengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
Meng ingat : 1 .
b .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3890);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan KotamadyaDaerah Tingkat ll Bekasi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor3663);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan FungsionalPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3UT);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4194);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
L Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor45BB);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4593);
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614),
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang PetunjukTeknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor A4 Tahun 2004 tentangPembentukan Wilayah Administratif Kecamatan dan KelurahanKota Bekasi(Lembaran Daerah Kota BekasiTahun 2004 Nomor4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan PemerintahKota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).
Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BekasiNomor 1Bl174.2lDPRD/2008 tentang Persetujuan PenetapanPeraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi PelayananKesehatan RSUD Kota Bekasi dan tentang Susunan OrganisasiPerangkat Pemerintah Kota Bekasi;
Menetapkan :
2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 06112251lOrgtanggal 24 Juli 2008 perihal Fasil itasi Usulan Raperda PerangkatDaerah Kota Bekasi.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN DANKELURAHAN KOTA BEKASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah in i , yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bekasi .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wal ikota adalah Wal ikota Bekasi .
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dariSekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDaerah, Satuan Pol is i Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Kecamatan sebagai perangkat daerah adalah Kecamatan di l ingkungan PemerintahKota Bekasi.
E//
(7
B.
Kelurahan sebagai perangkat daerah adalah Kelurahan di l ingkunganKota Bekasi.
Uni t Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis padaberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yangdisebut UPTD.
Pemerintah
Dinas yangselanjutnya
9. Uni t Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga TeknisDaerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yangselanjutnya disebut UPTB.
10.Camat adalah Kepala Kecamatan di l ingkungan Pemerintah Kota Bekasi .
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan di l ingkungan Pemerintah Kota Bekasi .
l2.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang PembentukanOrganisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi.
l3.Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota atauKeputusan Walikota Bekasi.
l4.Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
l5.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpinsuatu satuan organisasi negara.
l6.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Neger i Sipi l yang diber itugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untukmelaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukungkelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahansebagai perangkat daerah dalam wilayah kerya Kecamatan dan Kelurahan yangmelaksanakan fungsi utama sebagai unsur pelaksana sebagian tugas otonomi daerahdan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wi layah ker janya.
Pasal 3
Wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalahsebagaimana ketentuan dalam peraturan daerah yang mengatur tentang wilayahadministrasi kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi.
BAB II I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSISERTA SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4
Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerahyang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamelalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 5
Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Wal ikota dalam melaksanakankewenangan pemerintahan yang di l impahkan oleh Wal ikota untuk menanganisebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahanumum lainnya sesuai wilayah kerjanya,
Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayal (1) ditetapkan denganPeraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 6
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal S,Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
(1 )
(2)
6
pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang di l impahkan;
pelaksanaan penanganan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaanmasyarakat;
pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
pengoordinasian pemel iharaan prasarana dan fasi l i tas pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
g. pengoordinasian UPTD dan UPTB;
h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atauyang belum dapat di laksanakan pemerintahan kelurahan;
j . pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Bagian Keempat
Susunan Organisasi Kecamatan
Pasal 7
Susunan Organisasi Kecamatan, terdir i dar i :
1 . Camat .2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b . Sub Bag ian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan:
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban:
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan
7. Seksi Kependudukan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8
(1) Rincian tugas pokok, fungsi , tata ker ja dan uraian tugas jabatan sebagai pedomanpelaksanaan tugas dan jabatan pada Kecamatan diatur dan di tetapkan lebih lanjutdengan Peraturan Walikota.
(2) Bagan struktur organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran I sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSISERTA SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 9
Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam kedudukannya berada di bawah danbertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasa l 10
(1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan yang dil impahkan oleh Walikotasesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhat ikan pr insip ef is iensi danpeningkatan aku ntabi l i tas.
(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan denganPeraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Fungs i
Pasa l 11
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10, Kelurahanmenyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang di l impahkan;
b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian pemel iharaan prasarana dan fasi l i tas pelayanan umum;
e. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
f . pembinaan dan pengendal ian administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat sesuai dengantugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Susunan Organisasi Kelurahan
Pasal 12
Susunan Organisasi Kelurahan, terdir i dar i :
1. Lurah, membawahkan :
2. Sekretar iat Kelurahan:
3. Seksi Pemerintahan:
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban:
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional .
Pasal 13
(1) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan sebagai pedomanpelaksanaan tugas dan jabatan pada Kelurahan diatur dan ditetaptan tebin lanjutdengan Peraturan Walikota.
(2) Bagan struktur organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran l l sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
Apabila dipandang perlu susunan organisasi pada Peraturan Daerah ini dapat dievaluasiselambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 15
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenaiteknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
l 0
Pasa l 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota BekasiNomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan PemerintahKota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Ser i D) dan peraturanpelaksanaannya dicabut dan dinyatakan t idak ber laku lagi .
Pasal 17
Peraturan Daerah in i mulai ber laku efekt i f pada saat pengis ian jabatan di laksanakan.
Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi .
Ditetapkan di Bekasipada tanggal 25 Jul i 2008
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAMAD
Diundangkan di Bekasipada tanggal 25 Jut i 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
TJANDRA UTAMA EFFENDIPembina Utama Madya
NrP.010 081 186
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8NOMOR ? SERI nl 1
-
LAMPIRAN I I : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASIN o m o r : 7 T a h u n 2 0 0 8Tangga l : 25 Ju l i 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIKELURAHAN
JABATANFUNGSIONAL
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAMAD
Diundangkan di Belasi -pada tan"ggai 2i ,IrtIL 2r()3
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
WTJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama MadyaNtP 010 108 186
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8 NOMOR
PEMERINTAHAN EKONOMI DANPEMBANGUNAN
SERI D
f-LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI
NOMOR: 6 2008 SERI : J,
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2OO8
TENTANG
DINAS DAERAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI.
Menimbang '. a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan PemerintaliNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan PeraturarrPemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentanq
Mengingat 1 .
Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang per lu melakukanpenyesuaian organisasi perangkat daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, maka dipandang per lu melakukan penyesuaianorganisasi Dinas Daerah Kota Bekasi yang di tetapkan denganPeraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
h
Nomor B Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat ll Bekasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1996 Nomor 111. Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran NeqaraRepublik Indonesia Nomor4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran NeqaraRepublik Indonesia Nomor 3547\;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4194)',
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a2ffi);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
7 .
2
10. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)',
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah KabupateniKota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)',
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741):
l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentangPetunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi KewenanganPemerintah Kota Bekasi ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3Seri E).
Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Penruakilan Rakyat Daerah Kota BekasiNomor 18l174.2|DPRD/2008 tentang Persetujuan PenetapanPeraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi PelayananKesehatan RSUD Kota Bekasi dan tentanq SusunanOrganisasi Perangkat Pemerintah Kota Bekasi ;
2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061122511019tanggal 24 Jul i 2008 per ihal Fasi l i tasi Usulan RaperdaPerangkat Daerah Kota Bekasi.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAHKOTA BEKASI.
Menetaokan : TENTANG DINAS DAERAH
tBAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah in i , yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah organisasiilembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dariSekretariat Daerah, lnspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDaerah, Satuan Polisi Pamong Pra1a, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Dinas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
B. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang PembentukanOrganisasi Dinas Daerah Kota Bekasi.
L Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota atauKeputusan Walikota Bekasi.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebutUPTD.
1 1 . Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
12. Jabalan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatusatuan organisasi negara.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untukmelaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukungkelancaran tugas pemerintahan Daerah.
IBAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah in i d ibentuk perangkat daerah berupa Dinas yang akanmelaksanakan fungsi utama sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang akanmenyelenggarakan urusan otonomi Daerah baik yang bersi fat waj ib maupun pi l ihandengan susunan yang terdir i dar i :
1 . D inas Pend id ikan '
2. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepar iwisataan;
3. Dinas Kesehatan:
4 . D inas Sos ia l ;
5. Dinas Tenaga Ker ja;
6 . D inas Perhubungan;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi l ;
B. Dinas Bina Marga dan Tata Air ;
9. Dinas Tata Ruang;
10. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan;
11 . D inas Kebers ihan ;
12 . D inas Per tamanan, Pemakaman dan Penerangan Ja lan Umum;
13. Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Koperasi ;
14. Dinas Perekonomian Rakyat;
'15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
IBAB I I I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSISERTA SUSUNAN ORGANISASI DINAS
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Dinasyang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaWal ikota melalui Sekretar is Daerah.
Bagian Kedua
Iugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 4
Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahandaerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuanmel iput i pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal, informaldan Pendidikan Anak Usia Dini serta bina program.
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud PasalPendidikan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebi jakan teknis pendidikan di daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumpendidikan sesuai dengan l ingkup tugasnya;
4, Dinas
d i b idang
Ic. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional d i b idang pendidikan
mel iput i pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, informaldan Pendidikan Anak Usia Dini serta bina program;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 6
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdir i atas :
1 . Kepa la D inas , membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :a. Sub Bagian Umum dan perencanaan:b. Sub Bagian Kepegawaian;c . Sub Bag ian Keuangan.
3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :a . Seks i Kur iku lum;b. Seksi Kelembagaan;c. Seksi Kesiswaan.
4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :a. Seksi Kur ikulum;b. Seksi Kelembagaan;c. Seksi Kesiswaan.
5. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini .membawahkan :a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini :b. Seksi Pendidikan Masyarakat;c. Seksi Kursus dan Kelembagaan.
6. Bidang Bina Program, membawahkan :a. Seksi Data dan Perencanaan program;b. Seksi Monitor ing, Evaluasi dan pelaporan;c. Seksi Pengawasan Sarana dan prasarana.
7. UPTD.
B. Kelompok Jabatan Fungsional .
tParagrat 2
Dinas pemuda, orah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
Pasal 7
Dinas Pemuda, orah Raga, Kebudayaa,n dan Kepar iwisataan mempunyai tugaspokok meraksanakan urusan pemerintahan daerah bidang p.r"J", orah raga,kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan ur".-otonomi dan tugas pembantuanmel iput i pemuda, olah raga, kebudayaan, dan kepar iwisataan.
Pasal 8
Untuk menyerenggarakan.tugas ?okgf sebagaimana dimaksud pasar 7, DinasPemuda, orah Raga, Kebudayi"n Jrn Kepariwiiataan menyerenggarakan fungsi :
a ' perumusan kebi jakan teknis pemuda, olah raga, kebudayaan dan kepar iwisataan;b' penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perayanan umum di b idang pemuda,olah raga, budaya dan kepariwisataan r"rrri 'Jff in ringkup tugasnya;
pembinaan dan pelaksanaan tugas di b idang pemuda, olahkepariwisataan yang meliputi pemuda, -
olah raga,kepariwisataan;
pelaksanaan tugas rain yang diber ikan oreh warikota sesuaifungsinya.
raga, budayakebudayaan
dengan tugas dan
dandan
d .
Pasaf 9
susunan organisasi Dinas Pemuda, olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwrsataan terdiri
1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :a. Sub Bagian perencanaan:b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c . Sub Bag ian Keuangan.
3. Bidang pemuda, membawahkan :a. Seksi Kelembagaan dan pengembangan Ker jasama;b. Seksi Mot ivasi dan pelat ihan Kepemudrrn;c. Seksi pembinaan dan pengawasan.
t
4. Bidang Olahraga, membawahkan :a ' seksi pengembangan
orahraga prestasi dan Ungguran;b. Seksi pengembangan Olahraga Masyarakat;c. Seksi Bina Olahraga pelajar.
5. Bidang Kebudayaan, membawahkan :a. Seksi pengembangan Sumber Daya Kebudayaan;b' seksi pengembangan seni Budaya D"; ; ; ; ; "n Luar Daerah;c. Seksi Sejarah Oan Nitai Tradis ional .
6. Bidang Kepariwisataan, membawahkan :a' seksi Pengembangan Pemasaran Kepariwisataan;b. Seksi Hiburan Umum dan Obyek Wisata;c' seksi Pengembangan Usaha Jasa Kepariwisataan.
7. UPTD.
B. Kelompok Jabatan Fungsional .
Paragraf 3
Dinas Kesehatan
Pasaf 10Dinas Kesehatard a e ra h il;; ; ;. J, "ffi,Tf H,: : #,!F ffj: :,#:,nT 3,u [il,, ;:x;, ffi ff H:i I 3 ilff l,?*il,Ti ?*X'f; ii, fi :*# fJ,, [;*: il:n"j: f ; :'; UillX n n " n s u m b e r
Pasa l 11Untuk menyelencK;;;;'; ;=J;r3,H#;-:T7r',JJi"* sebasaimana dimaksud pasar 10, Dinasa. perumusan kebijakan teknis kesehatan di daerah;b
[:iJ;,:::tHil oJfil]xn,,nff,l.ffi':iil, o,n perayanan umum di bidans
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional d i b idang kesehatan yangmel iput i pelayanan kesehatan, pengendal ian masalah kesehatan, pengembangansumber daya manusia kesehatan, jaminan dan sarana kesehatan;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 12
Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdir i atas :
1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :a. Sub Bagian Penyusunan Program;b. Sub Bagian Tata Usaha;c. Sub Bagian Keuangan dan Per lengkapan.
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan .a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;c. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
4. Bidang Pengendal ian Masalah Kesehatan, membawahkan :a. Seksi Pengendal ian dan Pemberantasan Penyaki t ;b. Seksi Wabah dan Bencana;c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;b. Seksi Pendidikan dan Pelat ihan;c. Seksi Registrasi dan Akredi tasi .
6. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :a. Seksi Jaminan Kesehatan;b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan:c. Seksi Kefarmasian.
7. UPTD.
B. Kelompok Jabatan Fungsional .
10
IParagraf 4
Dinas Sosial
Pasa l 13
Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerahbidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan mel iput i pelayananPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pMKS), pengembangan danPendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (pSK$ dan pembinaanSosial .
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 13, DinasSosial menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebi jakan teknis penanganan bidang sosial d i daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di b idang sosialsesuai dengan l ingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional d i b idang sosial yangmeliputi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan So-siat leMxSIPengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Keseiahteraan Sosial(PSKS) dan Pembinaan Sos ia t ;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasa l 15
Susunan organisasi Dinas Sosial terdir i atas .
1 . Kepa la D inas , membawahkan :
Sekretariat, membawahkan :a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c . Sub Bag ian Keuangan.
Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (pMKS),membawahkan :a. Seksi Penanganan PMKS Anak dan Remaja;b. Seksi Penanganan PMKS Orang Tua dan Keluarga;c. Seksi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial .
I I
2.
3
I4. Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS), membawahkan :a. Seksi Pengembangan PSKS;b. Seksi Penggal ian dan Pendayagunaan PSKS;c. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Part is ipasi Sosial .
5. Bidang Pembinaan Sosial , membawahkan .a. Seksi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat;b. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial ;c. Seksi Pengawasan dan Pelaporan Bidang Sosial .
6. Kelompok Jabatan Fungsional .
Paragraf 5
Dinas Tenaga Kerja
Pasal 16
Dinas Tenaga Ker ja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahandaerah bidang tenaga ker ja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugaspembantuan mel iput i penempatan, pelat ihan dan produktrv i tas tenaga ker ja,pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasanketenagakerjaan.
Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16, DinasTenaga Ker ja menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebi jakan teknis tenaga ker ja dan transmigrasi daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum tenaga ker ja dantransmigrasi sesuai dengan l ingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional d i b idang tenaga ker ja dantransmigrasi yang mel iput i urusan penempatan, pelat ihan dan produkt iv i tastenaga ker ja, pembinaan hubungan industr ia l dan jaminan sosial tenaga ker jaserta pengawasan ketenagakerjaan ;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
12
Pasal 18
Susunan organisasi Dinas Tenaga Ker ja terdir i atas :
1 . Kepa la D inas , membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;c . Sub Bag ian Keuangan.
3. Bidang Penempatan, membawahkan :a. Seksi PenemPatan Tenaga Ker ja;b. Seksi Pengembangan dan Per luasan Kesempatan Ker ja;c . Seks i B ina Transmigras i .
4. Bidang Pelat ihan dan Produkt iv i tas Tenaga Ker ja, membawahkan :
a. Seksi Pelat ihan Ker ja;b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;c. Seksi Sertif ikasi dan Akreditasi.
5. Bidang Pembinaan Hubungan Industr ia l Dan Jaminan Sosial Tenaga Ker ja,membawahkan :a. Seksi Penyelesaian Persel is ihan Hubungan lndustr ia l ;b. Seksi Pembinaan Hubungan Industr ia l dan Syarat Ker ja;c. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Ker ja.
6. Bidang Pengawasan Ketenagaker jaan, membawahkan :a. Seksi Norma Kerja;b. Seksi Keselamatan Ker ja;c. Seksi Kesehatan Kerja.
7. Kelompok Jabatan Fungsional .
Paragraf 6
Dinas Perhubungan
Pasal 19
Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informat ika berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan mel iput i teknik la lu l intas, angkutan, teknik prasarana dan
sarana, serta pos dan telekomunikasi . 13
IPasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 19, DinasPerhubungan menyelenggara[an fungsi :
a- perumusan kebi jakan teknis raru r intas dan angkutan jaran di daerah;
b' penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perayanan umum di b idangperhubungan, komunikasi dan informat ik" ,uru" i dengan l ingkup tugasnya;
c ' pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional d i b idangnya mel iput iteknik tatu r intas, angkutan, te ln ik pr"rrrunu ; ; ; r ; r ; , iunu pos dantelekomunikasi :
d ' pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh war ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 21
Susunan organisasi Dinas perhubungan terdir i atas :
1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :a. Sub Bagian Umum dan perencanaan:b. Sub Bagian Kepegawaian;c, Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Teknik Lalu Lintas, membawahkan :a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;c. seksi pengendar ian dan Keseramatan Laru Lintas.
4. Bidang Angkutan, membawahkan :a. Seksi pengembangan Transportasi;b. Seksi Angkutan Orang;c. Seksi Angkutan Barang dan Khusus.
5' Bidang Teknik prasarana Dan sarana, membawahkan :a. Seksi Bina Teknik perbengkelan;b . Seks i B ina Termina l ;c. Seksi Bina perparkiran.
t4
l
l i t
dItriltl l ri:l rj lxr1 r), l'{,|l
6. Bidang Pos dan Telekomunikasi , membawahkan :a . Seks i Pos ;b . Seks iTe lekomunikas i ;c. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi .
7 UPTD.
B Ke lompok Jabatan Fungs iona l .
Paragraf 7
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi l
Pasal 22
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi l mempunyai tugas pokok melaksanakanurusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan catatan sipi l berdasarkanasas otonomi dan tugas pembantuan mel iput i pendaftaran dan informasi penduduk,perkembangan, proyeksi dan penyerasian kebi jakan kependudukan dan pencatatans io i l .
Pasal 23
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 22, DinasKependudukan dan Catatan Sipi l menyelenggarakan fungsi .
a. perumusan kebi jakan teknis kependudukan dan catatan sipi l d i daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di b idangkependudukan dan catatan sipi l sesuai dengan l ingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis op"rrr ional d i b idang kependudukandan catatan sipi l yang mel iput i pendaftaran penduduk, evaluasi , pelaporan danpengawasan penduduk, dan pencatatan sipi l ;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 24
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi l terdir i atas :
1 . Kepa la D inas , membawahkan :
2. Sekretar iat , membawahkan :
i,'ij i *&
iltI f
i;l i il t l! i ; l
:il
l 5
6. Bidang pos dan Telekomunikasi , membawahkan :a. Seksi pos;b . Seks iTe lekomunikas i ;c. seksi sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi .
7 UPTD.
B Kelompok Jabatan Funqsional .
Paragrat 7
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi l
Pasal22
Dinas Kependudukan dan catatan sipi l mempunyai tugas pokok melaksanakanurusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan-cataian sipil berdasarkanasas otonomi dan tugas pembantuan meliputi pendaftaran p"nolo,irrl ffir;ilpelaporan dan pengawasan penduduk, dan pencatalan sipi t . )
Pasal 23
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 22, DinasKependudukan dan catatan sipir menyerenggarakan fungsi :
a. perumusan kebi jakan teknis kependudukan dan catatan sipi r d i daerah;
b' penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perayanan umum di b idangkependudukan dan catatan sipi r sesuai dengan r ingkup tugasnya;
c ' pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional d i b idang kependudukandan catatan sipil yang meliputi pendaftaran'penduduk, evaluasi petaporan danpengawasan penduduk, dan pencatatan sipi l ;
d ' pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 24
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan catatan sipi r terdir i atas :
1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :
l 5
a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;c . Sub Bag ian Keuangan.
3. Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk, membawahkan .a. Seksi Penerbi tan ldent i tas dan Pendaftaran Penduduk;b. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kependudukan;c. Seksi Monitor ing, Evaluasi , Dokumentasi dan Pelaporan Kependudukan.
4. Bidang Perkembangan, Proyeksi dan Penyerasian Kebi jakan Kependudukan,membawahkan :a. Seksi Pengarahan Kuant i tas dan Pengembangan Kual i tas Penduduk;b. Seksi Penataan, Penyusunan Indikator serta Proyeksi dan Anal is is Dampak
Kependudukan;c. Seksi Penataan Persebaran, Per l indungan dan Pemberdayaan Sefta
Pengembangan Wawasan Kependudukan.
5. Bidang Pencatatan Sipi l , membawahkan :a. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan anak;b. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Adopsi Anak dan Gant i Nama;c. Seksi Dokumentasi dan Informasi Pencatatan Sipi l .
6. Kelompok Jabatan Fungsional .
Paragraf 8
Dinas Bina Marga dan Tata Air
Pasal 25
Dinas Bina Marga dan Tata Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusanpemerintahan daerah bidang peker jaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugaspembantuan mel iput i perencanaan, bina marga, tata air , serta pengawasan danpengenda l ian .
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 25, Dinas BinaMarga dan Tata Air menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebi jakan teknis bina marga dan tata air d i daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di b idang binamarga dan tata air sesuai dengan l ingkup tugasnya;
l /
l o
Ic' pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional d i b idang perencanaan,
bina marga, tata air , serta pengawasan dan pengendar ian;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 27
susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Tata Air terdir i atas :
1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :a, Sub Bagian Umum dan perencanaan;b. Sub Bagian Kepegawaian;c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, membawahkan :a. Seksi Perencanaan Kebinamargaan;b. Seksi Perencanaan Ketataairan;c' Seksi Pengembangan Manajemen Kebinamargaan dan Ketataairan.
4. Bidang Bina Marga, membawahkan :a. seksi Rehabi l i tasi dan pemel iharaan Jalan dan Jembatan;b. seksi Pembangunan dan peningkatan Jalan dan Jembatan;c. Seksi Pengendal ian Ruang Mi l ik Jalan.
5. Bidang Tata Air , membawahkan :a. Seksi Rehabi l i tasi dan pemel iharaan Saluran;b. Seksi Pembangunan dan peningkatan Saluran;c. Seksi Pengendal ian Daerah Al i ran Sungai .
6. Bidang Pengawasan dan pengendal ian, membawahkan :a . Seks i Pengu j ian ;b. Seksi Pengawasan Kebinamargaan;c. Seksi Pengawasan Ketataairan.
7. UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional .
17
l lil.liffillitl l f
ll'rl i
x li l r I
i:ii: i
Paragraf 9
Dinas Tata Ruang
Pasal 28
Dinas Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahandaerah bidang penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuanmel iput i perencanaan tata ruang, pengendal ian pernanfaatan ruang, dan penataanguna lahan.
Pasal 29
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28, DinasTata Ruang menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebi jakan teknis tata ruang daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di b idang tataruang daerah sesuai dengan l ingkup tugasnya;
c. pembtnaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional d i b idang tata ruang daerahyang mel iput i perencanaan tata ruang, pengendal ian pemanfaatan ruang, danpenataan guna lahan;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 30
Susunan organisasi Dinas Tata Ruang terdir i atas :
1 . Kepa la D inas , membawahkan :
2. Sekretar iat , membawahkan :a. Sub Bagian Perencanaan;b . Sub Bag ian Umum dan Kepegawaian ;c . Sub Bag ian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, membawahkan :a. Seksi Pengolahan Data dan Pemetaan;b. Seksi Planologi Kota;c. Seksi Perencanaan Ruang lnfrastruktur Kota.
4. Bidang Pengendal ian Pemanfaatan Ruang, membawahkan :a. Seksi Pengendal ian Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Permukiman;
t r fr llllI ifiq' x ! l
! l ii 1 .
! i
i"l f il i , rtii!' ' : i
lr r.1 r
rilut i l f
I lllt! ! r
i l
1 1 i
! i , l
i i i l
I i
iffil 8
I iril*1mtltii
{ i l
i i
irl 1l l l
, , r I
illi
6
b. Seksi Pengendal ian Pernanfaatan Ruang Perdagangan, Jasa dan RuangTerbuka Hi jau,
c. Seksi Pengendal ian Pemanfaatan Ruang Industr i .
Bidang Penatagunaan Lahan, membawahkan :a. Seksi Tata Guna Lahan Perumahan dan Permukiman;b. Seksi Tata Guna Lahan Perdagangan Jasa dan Ruang Terbuka Hi jau;c. Seksi Tata Guna Lahan Industr i .
Kelompok Jabatan Fungsional .
Paragraf 10
Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan
Pasal 31
Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian urusan pemerintahan daerah bidang peker jaan umum berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan mel iput i perencanaan, penataan bangunan,perumahan dan permukiman, pengawasan dan pengendal ian bangunan sertapenanganan kebakaran.
Pasal 32
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 31, DinasPenataan dan Pengawasan Bangunan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebi jakan teknis permukiman di daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di b idang Penataandan Pengawasan Bangunan sesua i dengan l ingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional d i b idang yang mel iput iperencanaan, penataan bangunan, perumahan dan permukiman, pengawasandan pengendal ian bangunan, serta pemadam kebakaran;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfu ngsinya.
Pasal 33
Susunan organisasi Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan terdir i atas :
i i lr, l1l i'${
llii it i
l : ri t ii t ; liilr
i
' l i It , ,
ilffii rll{
i i ' li l
'')i l r
r i i
iiil' 1 .
irim
Kepala Dinas, membawahkan :
l 9
2, Sekretar iat , membawahkan :a. Sub Bagian Perencanaan;b . Sub Bag ian Umum dan Kepegawaian ;c . Sub Bag ian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, membawahkan :a. Seksi Survey dan Pendataan;b. Seksi Perencanaan Bangunan;c. Seksi Arsitektur Perkotaan.
4. Bidang Penataan Bangunan, membawahkan :a. Seksi Pengaturan;b. Seksi Penel i t ian;c. Seksi Pengukuran.
5. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :a. Seksi Perencanaan, Pengembangan Perumahan dan Permukiman;b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman;c. Seksi Operasional dan Pemel iharaan Sarana Prasarana Permukiman.
6. Bidang Pengawasan dan Pengendal ian Bangunan, membawahkan :a . Seks i Pengenda l ian Bangunan;b. Seksi Pembongkaran Bangunan;c. Seksi Penanganan dan Pengaduan Sengketa.
7. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :a. Seksi Pencegahan dan Pengendal ian;b. Seksi Operasi Penanganan Kebakaran;c. Seksi Prasarana dan Sarana.
B. UPTD.
L Kelompok Jabatan Fungsional .
Paragraf 11
Dinas Kebersihan
Pasal 34
Dinas Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahandaerah bidang peker jaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
20
meliput i pendataan dan pengembangan, persampahan serta peralatan danper lengkapan.
Pasal 35
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 34, DinasKebersihan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebi jakan teknis kebersihan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di b idangkebersihan sesuai dengan l ingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional d i b idang kebersihan yangmel iput i pendataan dan pengembangan, persampahan serta peralatan danper lengkapan;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 36
Susunan organisasi Dinas Kebersihan terdir i atas :
1 . Kepa la D inas , membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :a . Sub Bag ian Umum dan perencanaan,b. Sub Bagian Kepegawaian;c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Pengembangan, membawahkan :a. Seksi Pendataan Potensi ;b . Seks i Penyu luhan;c. Seksi Monitor ing dan Pengendal ian.
4. Bidang Persampahan, membawahkan :a . Seks i Penampungan;b. Seksi Pengangkutan;c. Seksi Pengembangan Teknik persampahan.
5. Bidang Peralatan dan Per lengkapan, membawahkan :a. Seksi Pengadaan;
21
b. Seksi Pengelolaan;c. Seksi Perawatan.
6. UPTD.
7. Kelompok Jabatan Fungsional .
Paragraf 12
Dinas Pertamanan, pemakaman dan penerangan Jalan Umum
Pasal 37
Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugaspokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peker jaan urutberdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan mel iput i pertamanan,pemakaman, sarana prasarana, dan penerangan ja lan umum.
Pasal 38
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 37, DinasPertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebi jakan teknis Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan JalanUmum;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pertamanan,Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan l ingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional d i b idang pertamanan,Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum yang mel iput i pertamanan,pemakaman, sarana prasarana, dan penerangan ja lan umum;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 39
Susunan organisasi Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umumterdiri atas :
1 . Kepa la D inas , membawahkan :
2. Sekretar iat , membawahkan :
22
a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c . Sub Bag ian Keuangan.
3. Bidang Pertamanan, membawahkan .a. Seksi Perencanaan dan Penataan Taman:b. Seksi Reklame dan Dekorasi Kota.
4. Bidang Pemakaman, membawahkan :a. Seksi Data dan Inventar isasi ;b. Seksi Penataan Lahan Pemakaman.
5. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :a. Seksi Pendataan dan Monitor ing;b. Seksi Teknik dan Prasarana Penerangan Jalan Umum.
6. Bidang Sarana Prasarana, membawahkan :a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;b. Seksi Pemel iharaan.
7. UPTD.
B. Kelompok Jabatan Fungsional .
Paragraf 13
Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Koperasi
Pasal 40
Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokokmelaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, per industr ian dankoperasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan mel iput i per industr ian,perdagangan, koperasi serta usaha mikro, keci l dan menengah.
Pasal 41
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 40, DinasPerindustr ian, Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebi jakan teknis bidang per industr ian, perdagangan, koperasi sertausaha mikro, keci l dan menengah;
L J
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di b idangper industr ian, perdagangan dan koperasi yang mel iput i per industr ian,perdagangan, koperasi serta usaha mikro, keci l dan menengah sesuai denganl ingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional b idang per industr ian,perdagangan, koperasi serta usaha mikro, keci l dan menengah;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal42
Susunan organisasi Dinas Per industr ian, Perdagangan dan Koperasi terdir i atas :
1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, membawahkan :a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c . Sub Bag ian Keuangan.
3. Bidang Per industr ian, membawahkan :a. Seksi Industr i Agro Hasi l Hutan;b. Seksi Industr i Logam, Mesin dan Elektronika;c. Seksi Industr i Kimia, Tekst i l dan Aneka.
4. Bidang Perdagangan, membawahkan :a. Seksi Waj ib Daftar Perusahaan;b. Seksi Bina Usaha Perdagangan;c. Seksi Ekspor dan lmpor.
Bidang Koperasi , membawahkan :a. Seksi Bina Lembaga dan Sumber Daya Manusia;b. Seksi Bina Usaha:c. Seksi Bina Program, Monitor ing, Evaluasi dan Fasi l i tasi .
Bidang Usaha Mikro, Keci l dan Menengah, membawahkan :a. Seksi Bina Lembaga dan Sumber Daya Manusia;b . Seks i B ina Usaha;c. Seksi Bina Program, Monitor ing, Evaluasi dan Fasi l i tasi .
6
24
l"7. UPTD.
8 . Ke lompok Jabatan Fungs iona l .
t i I,. ,li.r
tffi Paragraf 14I tftl
l l ' Dinas Perekonomian Rakyatn
i i li i , Pasal 43ilil
Dinas Perekonomian Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusanpemerintahan daerah bidang perdagangan berda'sarkan asas otonomi dan tugaspembantuan mel iput i teknik perpasaran, kebersihan dan ketert iban pasar,pembinaan, penataan dan pengendal ian Pedagang Kaki L ima (PKL), agr ib isnis sertapeternakan dan kesehatan hewan.
Pasal 44
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 43, Dinas, l i Perekonomian Rakyat menyelenggarakan fungsi :
t i l$
!fft'1l l a. perumusan kebi jakan teknis perekonomian rakyat;i i
iif ] O. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perekonomiani ' r rakyat sesuai dengan l ingkup tugasnya;:1t
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis ope;asional d i b idang perekonomianrakyat yang mel iput i teknik perpasaran, kebersihan dan ketert iban pasar,pembinaan, penataan dan pengendal ian Pedagang Kaki L ima (PKL), agr ib isnisserta peternakan dan kesehatan hewan;
d. pelaksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesuai dengan tugas danfu ngsinya.
Pasal 45
i r, f f Susunan organisasi Dinas Perekonomian Rakyat terdir i atas :!ffir i l lJf 1. Kepala Dinas. membawahkan :t:*
' t l
,, i ,\ 2. Sekretariat, membawahkan :i : ' t a. Sub Bagian Perencanaan;i i ' l b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c . Sub Bag ian Keuangan.
3. Bidang Teknik Perpasaran, membawahkan :
25
Ia. Seksi Bina Pasar Tradis ional :b. Seksi Bina Pasar Swasta dan Lingkungan;c. Seksi Pendataan dan penagihan Retr ibusi .
4. Bidang Kebersihan dan Ketert iban, membawahkan :a. Seksi Kebersihan Pasar;b. Seksi Ketertiban Pasar;c. Seksi Pembinaan Pedagang pasar.
5. Bidang Pembinaan, Penataan dan Pengendal ian Pedagang Kaki L ima,membawahkan :a. Seksi Pembinaan;b. Seksi Penataan;c. Seksi Pengendal ian.
6. Bidang Agr ib isnis, membawahkan :a- Seksi Pengembangan sumber Daya Manusia Agr ib isnis;b. Seksi Pemberdayaan Agr ib isnis;c. Seksi Pengendal ian dan Pencegahan penyaki t Tanaman.
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :a. Seksi Kesehatan Hewan;b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;c. Seksi Bina Usaha Peternakan dan per ikanan.
B. UPTD.
9. Kelompok Jabatan Fungsional .
Paragraf 15
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 46
Dtnas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugaspokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam mengelol i b idJngpendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dantugas pembantuan mel iput i pendapatan, perencanaan dan pengembangan,anggaran, perbendaharaan serta aset dan akuntansi.
26
Pasal 47
Untuk menye lenggarakan tugas pokok sebaga imana d imaksud Pasa l 46 , D inasPendapatan , Penge lo laan Keuangan dan Aset Daerahmenye lenggarakan fungs i :
a . perumusan keb i jakan tekn is pendapatan daerah;
b . penye lenggaraan urusan pemer in tahan dan pe layanan umum d i b idangpendapatan , penge lo laan keuangan dan aset daerah sesua i dengan l ingkuptugasnya ;
c . pembinaan dan pe laksanaan tugas tekn is operas iona l d i b idang pendapatan ,perencanaan dan pengembangan, anggaran, perbendaharcan serta aset danakuntansi ;
d . pe laksanaan tugas la in yang d iber ikan o leh Wal iko ta sesua i dengan tugasdan fungs inya .
Pasal 48
Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahterdiri atas :
1. Kepala Dinas, membawahkan :
Sekretariat, membawahkan :a . Sub Bag ian Umum dan Perencanaan;b . Sub Bag ian Kepegawaian ;c . Sub Bag ian Keuangan.
Bidang Pendapatan membawahkan :a. Seksi Pendapatan Asl i Daerah;b. Seksi Dana Per imbangan;c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;b. Seksi Pengendal ian Operasional ;c. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
Bidang Anggaran, membawahkan :
2.
4.
6
27
Ia. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;b. Seksi Anggaran Belanja Langsung;c. Seksi Penyusunan dan Penelaahan Kebi jakan Anggaran.
6. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :a. Seksi Belanja dan Pembiayaan;b. Seksi Belanja Pegawai;c. Seksi Penqelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Aset dan Akuntansi , membawahkan :a. Seksi Penatausahaan Kebutuhan dan Aset;b. Seksi Pengendal ian dan Pemanfataan;c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
B. UPTD.
9. Jabatan Fungsional .
BAB IV
KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 49
(1) Rincian tugas pokok, fungsi , tata ker ja dan uraian tugas jabatan sebagai pedomanpelaksanaan tugas dan jabatan pada Dinas diatur dan di tetapkan lebih lanjutdengan Peraturan Wal ikota.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lamoiran | : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN:
Lampiran l l : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN;
Lampiran l l l : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN;
Lampiran lV : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL;
28
ILampiran V . BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA:
Lampi ran V l : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN;
Lampiran Vl l : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL:
Lampiran Vl l l : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DANTATA AIR;
Lampiran lX : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG;
Lampiran X : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENATAAN DANPENGAWASAN BANGUNAN:
Lampiran Xl : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN;
Lampiran Xl l : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINASPERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALANUMUM;
Lampi ran X l l l : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN KOPERASI :
Lampiran XIV : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEREKONOMIANRAKYAT;
Lampiran XV : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.
Pasal 50
Nomenklatur kelembagaan, jumlah, wi layah ker ja, r incian tugas pokok, fungsi danuraian tugas jabatan, beserta bagan struktur organisasi sebagai pedomanpelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas akan di tentukan dandi tetapkan oleh Peraturan Wal ikota.
? o
Pasal 51
Apabi la dipandang per lu susunan organisasi pada Peraturan Daerah in i dapatdievaluasi selambat- lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah in i ber lakuefektif.
Pasal 52
(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas terdir i atas sejumlahtenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompoksesua i dengan b idang keah l iannya.
(2) Set iap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat olehWal ikota.
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional d i tetapkan oleh Wal ikotaberdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber laku.
BAB V
PENUTUP
Pasal 53
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah in i , sepanjang mengenalteknis pelaksanaannya di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wal ikota.
Pasal 54
Dengan ber lakunya Peraturan Daerah in i , maka Peraturan Daerah sebagaimanatersebut di bawah ini dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidakber laku lagi .
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2003 tentang pembentukanBadan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun2003 Nomor 15 Ser i D) ;
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang PembentukanBadan Kependudukan, Catatan Sipi l dan Keluarga Berencana PemerintahKota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Ser i D);
At .
30
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1B Tahun 2003 tentang PembentukanDinas Peker jaan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003Nomor 1B Ser i D) ;
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2003 tentang PembentukanDinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah KotaBekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Ser i D);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2003 tentang PembentukanDinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003Nomor 20 Ser i D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2003 tentang PembentukanDinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi (LembaranDaerah Tahun 2003 Nomor 21 Ser i D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 f ahun 2003 tentang PembentukanDinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran DaerahTahun 2003 Nomor 22 Ser i D);
B. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2003 tentang PembentukanDinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor23 Ser i D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2003 tentang PembentukanDinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor25 Seri );
l0.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2003 tentang PembentukanDinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran DaerahTahun 2003 Nomor 26 Ser i D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang PembentukanDinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah KotaBekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D);
l2.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2003 tentang PembentukanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran DaerahTahun 2003 Nomor 28 Ser i D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2003 tentang PembentukanDinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2003 tentang PembentukanKantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran DaerahTahun 2003 Nomor 32 Ser i D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2003 tentang PembentukanKantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran DaerahTahun 2003 Nomor 33 Ser i D);
3 l
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang pembentukanDinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003Nomor 24 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah KotaBekasi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan pemerintahKota Bekasi (Lembaran Daerah rahun 200T Nomor 3 seri D).
Pasal 55
Peraturan Daerah in i mulai ber laku efekt i f pada saat pengis ian jabatan di laksanakan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerahini dengan penempatannya daram Lembaran Daerah Kota Bekai i .
D iundangkan d i Bekas ipada tangga l 25 Ju t i 2OOB
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
TJANDRA UTAMA EFFENDIPembina Utama MadyaNtP. 010 081 186
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKAST TAHUN 2OO8
Ditetapkan di Bekasipada tanggal 25 Jul i 2008
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Gap
H. MOCHTAR MOHAMAD
NOMOR 6 SERI
a aJ L
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTNomor :06 Tahun 2008Tanooal : 25 Jul i 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN
KEPALA
JABATANFUNGSIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL,
INFORMAL DANPENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BINA PROGRAMPENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINIKURIKULUM KURIKULUM
PENDIDIKAN MASYARAKATMONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
PENGAWASAN SARANA DANPRASARANAKESISWAAN
SEKRETARIAT
UMUM DANPERENCANAAN
KEPEGAWAIAN
KURSUS DAN KELE[/BAGAAN
WALIKOTA BI
Ttd/Gap
H. MOCHTAR MC
Drundangkan di Bekasi
padaranssa t 25 j u - i ] - ? ( t ( : 8
SEKRETARiS DAERAH KOTA BEMSI
Pembina Utama N,4adya
N l P 0 1 0 0 8 1 1 8 6
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8 NOMOR A SERI
q
LAIVPIRAN I I , PERATURAN DAERAH KONomor :06 Tahun 2008Tangga l : 25 Ju l i 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
SEKRETARIAT
KEBUDAYAAN
KELEMBAGAAN DANPENGEMBANGAN
KERJASAMA
PENGEMBANGANOLAHRAGA PRESTASI DAN
UNGGULAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KEBUDAYAAN
PENGEMBANGAN PEMASARANKEPARIWISATAAN
MOTIVASI DAN PELATIHANKEPEMUDAAN
PENGEMBANGANOLAHRAGA MASYARAKAT
PENGEMBANGAN SENI BUDAYADAERAH DAN LUAR DAERAH
HIBURAN UMUM DAN OBYEKWISATA
PEMBINAAN DANPENGAWASAN
BINA OLAHRAGAPELAJAR
SEJARAH DAN NILAITRADISIONAL
PENGEMBANGAN USAHA JASAKEPARIWISATAAN
UMUM DANKEPEGAWAIAN
Diundanqkan di Bekasip a o a t a r i g g a l 2 i J u t r ' Z f t ) : '
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
Pembina Utama MadyaN t P 0 1 0 0 8 1 1 8 6
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN
WALIKOTA BEI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOI]
TJANDRA UTAN/A EFFENDI
2008 NOMOR SERI
_
LAMPIRAN II I : PERATURAN DAERAH KOTA BEINomor .06 Tahun 2008Tanggal : 25 Jul i 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS KESEHATAN
JABATANFUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
TATA USAHA
JAUIINAN DAN SARANAKESEHATAN
PELAYANAN KESEHATANPENGENDALIAN
MASALAH KESEHATANPENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
PENGENDALIAN DANPEMBERANTASAN
PENYAKIT
PERENCANAAN DANPENDAYAGUNAAN
JAMINAN KESEHATAN
PELAYANAN KESEHATANRUJUKAN
WABAH DAN BENCANA. PENDIDIKAN DAN PELATIHANSARANA DAN PERALATAN
KESEHATAN
PELAYANAN KESEHATANKHUSUS
KESEHATANLINGKUNGAN
REGITRASI DAN AKREDITASI KEFARMASIAN
SUB BI
KEUANG/PERLENC
WALIKOTA BEKAS
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAM
)iundangkan di Bekasirada tanggal 25 Ju I i 200E
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
NtP 010 081 1866 r',
D.EMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8 NOMOR SERI
-I
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BEKAINomor :06 Tahun 2008Tangga l : 25 Ju l i 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS SOSIAL
JABATANFUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PERENCANAANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
PELAYANAN PENYANDANGMASALAH KESEJAHTERAAN
sosrAL (PMKS)
PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAANPOTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN
sosrAl (PsKs)PEMBINAAN SOSIAL
PENANGANAN PMKS ANAKDAN REMAJA
PENGEMBANGAN PSKSPEMBINAAN PEKERJA SOSIAL
MASYARAKAT
PENANGANAN PMKS ORANGTUA DAN KELUARGA
PENGGALIAN DAN PENDAYAGUNAAN PSKS
PENGELOLAAN DANABANTUAN SOSIAL
PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN DANPARTISIPASI SOSIAL
PENGAWASAN DANPELAPORAN BIDANG SOSIAL
) iundanqk6n dr Bekasiradatansqar 25 Jul i 2Or)BSEKRETARIS DAERAH KOTA EEKASI
Pembrna Utama Madya
NrP 010 081 . 186
WALIKOTA BEKASI
TTd/Cap
H. MOCHTAR MOHAMAD
-EIVIBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8 NOMOR 5 senr L'
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS TENAGA KERJA
SEKSIPENGUPAHAN DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA
-
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BENomor :06 Tahun 2008Tangga l : 25 Ju l i 2008
W.ALIKOTA BEKA]
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAIPembina Utama Madya
NtP 010 081 186LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN
PENEMPATANPELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PEMBINAAN HUBUNGANINDUSTRIAL DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA
PENGAWASANKETENAGAKERJAAN
PENYELESAIAN PERSELISIHANHUBUNGAN INDUSTRIAL
PENEMPATAN TENAGAKERJA
PELATIHAN KERJA
PENGEMBANGAN DANPERLUASAN KESEMPATAN
KERJAPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PEMBINAAN HUBUNGANINDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA
KESELAMATAN KERJA
BINA TRANSMIGRASI SERTI F IKASI DAN AKREDITASI KESEHATAN KERJA
SEKRETARIAT
PERENCANAANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUt
3'U''lXtr!T ob$nu$,rr i 21 0BB
SEKRETARIS DAERAH
TJANDRA UTAMA EFFENDI
2008 N0MOR SERI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERHUBUNGAN
BINA TEKNIK PERBENGKELAN
-
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA ENomor .06 Tahun 2008Tangga l : 25 Ju l i 2008
WALIKOTA B
TtdlCa(
MOCHTAR MI
REKAYASA LALU LINTAS
)iundangkan d i Bekasiada tanggal 22 ,Its.)-t , ?() ".),
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
TJANDRA UTAMA EFFENDIPembina Utama Madya
N I P 0 1 0 1 0 8 1 8 6EMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8 NOMOR
' l
' sERl 1-
SEKRETARIAT
UMUM DANPERENCANAAN
KEPEGAWAIAN
JABATANFUNGSIONAL
TEKNIK LALU LINTASTEKNIK PRASARANA DAN
SARANAPOS DAN TELEKOMUNIKASI
SEKSI
MANAJEMEN LALU LINTASPENGEMBANGANTRANSPORTASI
BINA TERMINAL TELEKOMUNIKASI
ANGKUTAN BARANG DANKHUSUS
BINA PERPARKIRANSARANA KOMUNIKASI DAN
DISEMINASI INFORMASI
PENGENDALIAN DANKESELAMATAN LALU
LINTAS
H .
LAMPIRAN VI I : PERATURAN DAERAH KOTA BEKANomor :06 Tahun 2008Tanoqa l 25 Ju l i 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PENDAFTARAN DANINFORMASI PENDUDUK
PERKEMBANGAN, PROYEKSI DANPENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL
PERCEI?AIAN, PENGAKUAN DANPENGESAHAN ANAK
PENERBITAN IDENTITAS DANPENDAFTARAN PENDUDUK
PENGARAHAN KUANTITAS DAN PENGEMBANGANKUALITAS PENDIJDUK
TEKNOLOGI INFORMASIKEPENDUDUKAN
SERTA PROYEKSI DAN ANALISIS DAMPAK KEMATIAN. ADOPSI ANAK DAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASIFENCATATAN SIPIL
DOKUMENTASI DAN PELAPORAN PEMBERDAYAAN SERTA PENGEMBANGAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DANKEPEGAWAIAN
KEUANGANPERENCANAAN
JABATANFUNGSIONAL
urundangkan d t Bek€s t r . . 1 - 11 ; _ :Paoa tanggal z ' ) u ur -L
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
TJANDRA UTAMA EFFENDIPembina Utama Madya
NtP, U lU 1Ub 16bLEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN
WALIKOTA BEKAI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAI
2008 NOMOR 6 SERI i)
_
TAMPIRAN V I I I : PERATURAN DAERAH KOTA ENomor O6 Tahun 2008Tangga l : 25 Ju l i 2008
BAGAN STRUKTURDINAS BINA MARGA
ORGANISASIDAN TATA AIR
UMUM DANPERENCANAAN
KEPEGAWAIAN
BINA MARGA TATA AIR
PERENCANAANKEBINAMARGAAN
REHABILITASI DANPEMELIHARAAN JALAh
DAN JEMBATAN
REHABILITASI DANPEMELIHARAAN SALURAN
SEKSI
PERENCANAAN KETATAAIRANPEMBANGUNAN DANPENINGKATAN JALAN
DAN JEMBATAN
PEMBANGUNAN DANPENINGKATAN SALURAN
PENGEMBANGAN MANAJEMENKEBINAMARGAAN DAN
KETATAAIRAN
PENGENDALIAN RUANGMIL IK JALAN
PENGENDALIAN DAERAHALIRAN SUNGAI
BIDANGPENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
3i::tlt r?,? o'99"J,.,r- i 2 or)8
SEKRETARIS DAERAHKOTA
IJANDRfUTAIVA EFFENDI
PENGAWASANKEBINAMARGAAN
SEKSI
PENGAWASANKETATAAIRAN
WALIKOTA BEI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOI
Pembina Utama lVadyaN r P 0 1 0 1 0 8 1 8 6
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8 NOMORDA
SERi
-
LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BEhNomor : O6 Tahun 2008Tanooa l : 25 Ju l i 2008
BAGAN STRUKTURDINAS TATA
ORGANISASIRUANG
KEPALA
SUB BAGIANSUB BAGIAN
UMUM DANKEPEGAWAIAN
PERENCANAAN
PERENCANAAN TATA RUANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PENATAGUNAAN LAHAN
PENGOLAHAN DATA DANPEMETAAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PLANOLOGI KOTAPENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PERDAGANGAN. JASA DAN RUANGTERBUKA H IJAU
TAI'A GUNA LAHANPERDAGANGAN JASA DAN
RUANG TERBUKA HIJAU
TATA GUNA LAHAN INDUSTRIPERENCANAAN RUANGINFRASTRUKTUR KOTA
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGINDUSTRI
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
KEUANGAN
WALIKOTA BEKI
' Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHI
Diundanokan dr Bekasrpaoa tan"ggat 25 Jul i 2 C'( )E
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
Pembrna Utama lvladyaNrP. 010 108 186
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN
TJANDRAUTAMA EFFENDI
2008 NOMOR v SERI .
TAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA BEKINomor . 06 tahun 2008Tanooa l 25 . i r r l i 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN
JABATANUNGSIONAL
SEKRETARIAT
PENGAWASAN DANPENGENDALIAN
BANGUNANPERENCANAAN
PENATAANBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
SURVEY DANPENDATAAN
PERENCANAAN, PENGEMBANGANPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PENCEGAHAN DANPENGENDALIAN
PENELITIANPEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA DASAR PERMUKIMANOPERASI PENANGANAN
KEBAKARAN
PENGADUAN SENGKETAARSITEKTURPERKOTAAN
OPERASIONAL DAN PEMEL IHARAANSARANA PRASARANA PERMUKIMAN
SUB BAt
KEUAN(
WALIKOTA BEKAS
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAIV
Diundangkan d i Qelas i -otlto.nnl'
- 2)"-J"1= lfrt)i '
TJANDRA UTAMA EFFENDIPembina Utama Madya
NrP 010 108 186LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8 NOMOR
C)
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
SERI
-
LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA BEKINomor .O6 Tahun 2008Tanqqa l . 25 Ju l i 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS KEBERSIHAN
Diundangkap! i Bgkaq i ! ^ . \ . ._paoa tanggd) JuJ l eL) r r r?
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
TJANDRA UTAIVA EFFENDIPembina Utama Madya
N t P 0 1 0 1 0 8 1 8 6LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8 NOMOR C SERI
KEPALA
SEKRETARIAT
UMUM DANPERENCANAAN
KEPEGAWAIAN
JABATANFUNGSIONAL PENDATAAN DAN
PENGEMBANGANPERSAMPAHAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN
PENDATAAN POTENSI
PENYULUHAN PENGANGKUTAN PENGELOLAAN
MONITORING DANPENGENDALIAN
PENGEMBANGAN TEKNIKPERSAMPAHAN
PERAWATAN
WALIKOTABEKAS
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAM
t : - ; ; r 4 '
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMU14
LAI\4PIRAN XII
-
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASINomor : 06 Tahr:n 2008Tangga l : 25 Juh 2008
PENERANGAN JALAN UMUM
DATA DAN INVENTARISASI PENDATAAN DAN MONITORING
REKLAME DAN DEKORASI KOTATEKNIK DAN PRASARA.NA
PENERANGAN JALAN UMUN/
SEKRETARIAT
UMUM DANKEPEGAWAIAN
PEIVELIHARAAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
WALIKOTA BEKASI
Ttd/ Cap
H. MOCHTAR MOHAM,Drundangkan di Bekasi
padatanssal 25 Jul i 2OOi
SEKREIARIS DAERAH KOTA BEKASI
Pembina Utama MadyaN I P 0 1 0 0 8 1 1 8 6
LEMBARAil DAERAH KOTA BtrKASI 6 DTAHUN 2OOB NOIVIOR SERI
_
LAMPIRAN XII I : PERATURAN DAERAH KOTA BNomor :06 Tahun 2008Tanooa l 25 Ju l i20OB
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
UMUM DANKEPEGAWAIAN
PERINDUSTRIAN KOPERASIUSAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
INDUSTRI AGRO HASIL HUTANWAJIB DAFTARPERUSAHAAN
BINA LEMBAGA DAN SUMBERDAYA MANUSIA
BINA LEMBAGA DANSUMBER DAYA MANUSIA
SEKSI
INDUSTRI LOGAM, MESIN DANELEKTRONIKA
BINA USAHAPERDAGANGAN
BINA USAHA
INDUSTRI K IMIA . TEKSTIL DANANEKA
E K S P O R D A N I M P O RBINA PROGRAM
MONITORING, EVALUASI DANFASILITASI
BINA PROGRAM,MON ORING, EVALUASI
DAN FASILITASI
D undangkan di Bekasi
pada tanggat .l' j i I i -l i
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utarna [4adya
N I P 0 1 0 0 8 1 1 8 6
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2OO8 NOMORi-: I
J E K I
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAMAD
-
LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA BNomor :06 Tahun 2008Tanqoal 25 Jul r 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PEREKONOMIAN RAKYAT
TEKNIK PERPASARANPEMBINAAN. PENATAAN
DAN PENGENDALIANPEDAGANG KAKILIMA
PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN
BINA PASAR TRADISIONAL KEBERSIHAN PASARPENGEMBANGAN SUMBER
DAYA N/ANUSIAAGRIB ISN IS
KESEHATAN HEWAN
PENATAANPEMEERDAYAAN
AGRIB ISN ISKESEHATAN MASYARAKAT
VETERINERBINA PASAR SWASIA DAN
L INGKUNGANKETERTIBAN PASAR
PENDATAAN DANPENAGIHAN RETRIBUSI
PENGENDAL IANPENGENDALIAN DAN
PENCEGAHAN PENYAKITTANAMAN
BINA USAHA PETERNAKANDAN PERIKANAN
SEKRETARIAT
PERENCANAAN
S U T
Diundangkan di Bekasr
pada tanggal ?* ; ..
SFKRETAR1S DAERAH KOIA
i . i - i_ -
BEKASI
IAiVA I-FF
Pembina Utama I!4adya
N t P 0 1 0 0 8 1 1 8 6
LEMEARAN DAERAH KOTA BEKASI
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
MOCHTAR MOHAMAI
IAHUN 2OO8 NOMOR SERI
H .
:.*1+.
LAMPIRAN XV
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
'-#PERATURAN DAERAH KOTA BINomor '06 Tahun 2008T a n o o a l ' 2 5 J u l t 2 O O 8
JABATANFUNGSIONAL
PENDAPATANPERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN ASET DAN AKUNTANSI
PENGUMPULAN DANPENGOLAHAN DATA
ANGGARAN BELANJA TIDAKLANGSUNG DAN PEMBIAYAAN
BELANJA DANPEMBIAYAAN
PENATAUSAHAANKEBUTUHAN DAN ASET
DANA PERIMBANGANPENGE.NDALIANOPERASIONAL
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAIPENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN
PEMBUKUAN DANPELAPORAN
INTENSIF IKAS I DANEKSTENSIF IKAS I
PENYUSUNAN DAN PENELAAHANKEBIJAKAN ANGGARAN
AKUNTANSI DANPELAPORAN
Diundangkan dr Bekasi
padatanssa 2) ! J t - i - ! ! ZC: l tSEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASl
TJANDRA UTA]VA EFFENDI
Pembina Ulama Madya
NrP . 010 081 ' 86
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2O()8 NOMOR : SERI
WALIKOTA BEK
Ttd/Cap
n. fuocnreR MoH,