LESBI SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN

(Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara No 207/Pdt. G/2009/PAJT)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

Muhammad Faisal107044102074

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A GA M A

PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1432 H/2011 M

KATA PENGANTAR

بسم ال الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat ilahi rabii, Allah SWT,

yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada baginda Nabi

Besar Muhammad SAW yang merubah dunia dari kegelapan menjadi alam yang terang

benderang. Dan salam sejahterta semoga Allah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan

pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi dan

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati

penulis ucapkan terima kasih yang tulus kepada segenap pihak yang membantu terselesaikannya

skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA., MM., selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga sebagai pembimbing

skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis

dalam menyadari kekurangan dalam pembuatan skripsi ini.

2. Drs. H.A. Basiq Djalil, S.H., MA., selaku ketua Program Studi. Selanjutnya

kepada Hj. Rosdiana, MA, selaku sekretaris jurusan beserta staffnya yang telah

membantu penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum ini.

3. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

tidak lupa juga kepada staff perpustakaan, karyawan yang telah banyak membantu

penulis dalam pembuatan skripsi baik berupa peminjaman buku ataupun yang lainnya.

Yaitu perpustakaan utama UIN Jakarta, perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum,

perpustakaan nasional Jakarta, dan perpustakaan ICRP.

4. Penulis juga berterima kasih kepada Pengadilan Agama jakarta Timur, Majlis

Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, dan RS Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah

membantu penulis banyak sekali dalam pengolahan data skripsi.

5. Terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda Bahder Djohan dan ibunda Hj.

Suryanah yang telah membesarkan dengan penuh cinta dan pengorbanan baik berupa

dukungan moril dan finansial serta doa restunya sehingga penulis dapat menyelesikan

pendidikan Strata I Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum. Dan juga

kepada adik-adikku M. Iskandar Fauzi dan Farhatunnisa Afriliana yang telah memberikan

semangat serta peringatan untuk selalu melihat kedepan. Dan tidak lupa kepada seluruh

keluarga yang sangat penulis cintai dan sayangi.

6. Teristimewa untuk Maya Ulfahsari, yang telah memberikan banyak hal termasuk

semangat, sayang, cinta, motivasi dan kesabaran untuk membantu penulis dalam proses

penyelesaian skripsi ini. Semoga kita bisa lebih baik lagi dalam segala hal. Penulis juga

mengucapkan terima kasih banyak kepada Muhammad Muachir, Fitrah Nurhalim, yang

selalu memberikan penulis informasi dan pengetahuan tambahan. Dan juga kepada

teman-teman angkatan 2007/2008 Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah yang tak mampu

penulis sebutkan satu persatu, terim kasih atas kebersamaan kalian selama kuliah di UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta. Thanks a lot guys.

7. Dan tak lupa jua kepada PASKIBRA SMAN 44 Jakarta yang telah membuat

penulis bisa menjadi seperti sekarang ini dan juga turut memberikan semangat serta

dukungan untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatiannya sehingga

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis

memohon dan mendoakan semoga jasa baik yang telah semuanya berikan menjadi ladang amal

sholeh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnanan karena di dalam

penulisannya banyak sekali terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kritik dan saran

dari para pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi kebaikan dan perbaikan karya

ilmiyah ini.

Semoga skipsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi penulis

sendiri. Amin.

Wassalam

Jakarta, 31 Mei 2011

Penulis

Muhammad Faisal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................ iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 7

D. Metode Penelitian.................................................................. 8

E. Review Studi Terdahulu ........................................................ 10

F. Sistematika Penulisan ........................................................... 11

BAB II : PERCERAIAN

A. Pengertian dan Dasar Perceraian .......................................... 13

B. Jenis dan Alasan Perceraian .................................................. 16

C. Akibat dan Hikmah Perceraian ............................................. 25

BAB III : LESBI

A. Pengertian Penyimpangan Seksual ....................................... 30

B. Pengertian Lesbi .................................................................... 32

C. Sebab-sebab terjadinya Lesbi ............................................... 33

D. Akibat dari Lesbi ................................................................... 37

E. Pandangan fiqh dan hukum positif mengenai lesbi .............. 39

BAB IV : ANALISA TERHADAP PUTUSAN PA JAKTIM

A. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur ............................ 44

B. Kronologis kasus perceraian ................................................. 49

C. Opini terhadap putusan ......................................................... 51

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................... 62

B. Saran ..................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Salinan putusan

2. Surat permohonan pembimbing skripsi

3. Wawancara dengan hakim

4. Wawancara dengan MUI

5. Wawancara dengan psikolog

6. Surat keterangan wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan berdampingan

dengan manusia lain. Ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang

membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupan. Akibat manusia yang

saling berhubungan tersebut, manusia memiliki ketertarikan terhadap lawan

jenisnya yaitu, perempuan. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-

jodohan iu melalui jenjang perkawinan yang ketentunnya dirumuskan dalam ujud

aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan.1 Perkawinan itu adalah salah satu

cara yang telah ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh anak dan memperbanyak

keturunan serta melangsungkan kehidupan manusia.2

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai

penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu

keluarga atau biduk rumah tangga. Aturan mengenai perkawinan tersebut di

Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut

dikatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

1 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h.13.

2 Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h.42.

1

2

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan perkawinan menurut hukum

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.4

Menurut syara nikah adalah sebuah ikatan yang meliputi rukun-rukun dan

syarat-syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri.5 Secara pendek

pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan.6

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan

ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.7 Dan dalam hukum

Islam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun pernikahan itu

harus terdiri dari, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab

kabul. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

3 Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

4 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

5 Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad Al Husainy, Kifayatul al-Akhyar, (Beirut : Dar al Fikr), Jilid 2, h.36.

6 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1986). h. 47.

7Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) cet. Ke-3. h.41.

3

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin

menjadikannya istri.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.8

Bagi Ulama Hanafiah akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami

istri berhak memiliki kesenangan (mik al mut’ah) dari istrinya, dari Ulama

Malikiyah akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan

kelezatan (talazuz) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi’iyah akad

membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan jima’

(bersetubuh) dengan istrinya.9

Akibat ikatan pernikahan ini, maka lahirlah hak dan kewajiban yang harus

dijalani oleh suami dan juga istri. Hak ialah sesuatu yang harus diterima.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.10 Keseimbangan dalam

menjalankan kedua hal ini merupakan kunci untuk menuju keluarga yang

harmonis. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai

dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawwadah wa rahmah.11

8 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat. h.49.

9 Abdu Ar Rahman Al Jaziri, Kitab al Fiqh ‘Ala Al Ma’zahib Al Arba’ah, (Dar Al Fikr, Beirut, 1969), h.2-3.

10 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. 1. h.1006.

11 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, h.155.

4

Dalam menjalani bahtera rumah tangga yang diidamkan tidak selamanya

berjalan harmonis, karena banyak sekali halangan dan rintangan yang akan

menghadang di depannya nanti yang memungkinkan pasangan suami istri untuk

mengakhiri perkawinan tersebut akibat tidak mampu menghadapi permasalahan

yang datang tersebut. Hal ini karena sudah tidak dapat lagi dipertahankan lagi

lebih lama, ditinjau dari beberapa sudut, mereka lebih baik putuskan

perkawinannya daripada dilangsungkan terus.12 Oleh karena itu, pasangan suami

istri harus menjadi sebuah tim yang kompak untuk mengatasi masalah tersebut.

Jangan sampai setiap permasalahan yang datang di hadapi dengan emosi sehingga

bukannya menyelesaikan permasalahan tapi malah menghasilkan permasalahan

baru.

Pada umumnya yang menimbulkan perselisihan dan percekcokan dalam

rumah tangga itu karena salah satu pihaknya tidak dapat menjalankan fungsinya

dengan baik, mereka tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, tidak

saling pengertian antara sesama mereka dalam rumah tangganya.13 Sebab yang

mendasar adalah keduanya hidup dalam satu tempat selama dua puluh empat jam

sehari semalam. Keduanya selalu bersama-sama meniti kehidupan rumah tangga,

12 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987) , Cet. Ke-1. h.175.

13 Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Rumah Tangga. ( Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1993). h.37.

5

maka tidak heran, jika mereka selalu menemukan perbedaan pendapat dalam

berbagai hal.14

Akibatnya, dalam sebuah keluarga mudah sekali terjadi perselisihan dan

percekcokan yang membuat mereka berfikir untuk mengakhiri pernikahan mereka

dengan jalan perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara laki-laki dengan

perempuan sehingga mengakibatkan berakhirnya hubungannya sebagai suami

istri. Perceraian itu dapat dilakukan atas kehendak dari suami atau dari pihak istri.

Permohonan cerai yang dilakukan atas kehendak suami dinamakan talak, dan

permohonan cerai yang berasal dari pihak istri dinamakan khulu’.

Hak talaq ini dapat digunakan untuk menjadi jalan keluar bagi kesulitan

yang dihadapi suami dalam melangsungkan situasi rukun damai dalam kehidupan

rumah tangga.15 Talak secara bahasa memutuskan ikatan, secara syara’

memutuskan ikatan pernikahan atau memutuskan akad nikah dengan lafaz talak

atau sejenisnya atau menghilangkan ikatan nikah dalam keadaan apapun dan

dimanapun dengan lafaz yang ditentukan (khusus).16 Talak yang dijatuhkan

14 Syaikh Abdul Aziz Bin Abdurrahman Al-Musnad, Perkawinan dan Masalahnya. Penerjemah Musifin As’ad dan Salim Basyarahil. (Jakarta: Pustaka Al-kautsar,1993), cet. II. h.15.

15 Ahmad Khuzari, Nikah Sebagai Perikatan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.118-119.

16 Wahbah Zuhaili, al- Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz 7. h.356.

6

seorang suami kepada istrinya harus memilik alasan yang sesuai, agar talak yang

dijatuhkan suami kepada istrinya tidak terkesan semena-mena.

Talak adalah sesuatu yang halal yang dibenci Allah Swt, tetapi ada talak

yang dijatuhkan oleh seorang suami yang tidak dibenci oleh Allah SWT

disebabkan oleh tindakan dan perilaku pasangannya:

1. Istrinya diketahui berbuat zina;

2. Istrinya berbuat nusyuz dan sudah berkali-kali dikasih peringatan;

3. Istrinya suka mabuk, penjudi, bertindak tanduk yang bisa

merugikan lingkungan sekitarnya; dan

4. Istrinya susah diajak kerja sama dalam membina rumah tangga

yang lebih damai dam tentram, mau menang sendiri, kurang menghargai

peran suami, dan sebagainya.17

Tapi dengan seiring berjalannya waktu, faktor-faktor yang menyebabkan

suami mejatuhkan talak kepada istrinya menjadi lebih kompleks dari biasanya,

yaitu seperti penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri yang penulis

temukan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan

bahwa istri memiliki penyimpangan seksual, yaitu menyukai sesama jenis atau

lesbian. Oleh karena itu penulis tergerak untuk meneliti hal tersebut ke dalam

sebuah skripsi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil

17 Mohammad Asmawi. Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), Cet. I. h.234.

7

permasalahan ini sebagai skripsi dengan judul “LESBI SEBAGAI PEMICU

PERCERAIAN (Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.

207/Pdt.G/2009/PAJT)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang perceraian, alasan perceraian, akibat

perceraian, hikmah perceraian, alasan hakim dalam memutuskan perkara,

pandangan fiqh dan hukum positif terhadap lesbi, alasan seseorang bisa

menjadi lesbi dan akibatnya, serta alasan diterimanya lesbi sebagai pemicu

perceraian pada Pengadilan Agama Jakarta Timur.

2. Perumusan Masalah

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian tidak dapat terjadi

karena alasan lesbi. Tapi kenyataannya, dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta

Timur dengan perkara No.207/Pdt.G/2009/PAJT, pemohon dalam mengajukan

permohonan cerainya, menyatakan lesbi sebagai salah satu alasan perceraian.

Rumusan masalah tersebut penulis rinci dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Apakah penyimpangan seksual yang dialami oleh istri bisa dijadikan

sebagai alasan perceraian?

2. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang lesbi?

3. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

8

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bisa atau tidaknya suami memohon perceraian

karena alasan penyimpangan seksual (lesbi) yang dialami oleh istrinya.

2. Untuk mengetahui pandangan fiqh dan Hukum positif terhadap

penyimpangan seksual seperti lesbi.

3. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam memutus

perkara tersebut.

4. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapt memberikan kontribusi yang positif terhadap

pembaca dan juga para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum sebagai

bagian dari peningkatan kualitas intelektual.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan tambahan serta menambah wawasan bagi para

mahasiswa yang akan bergerak sebagai praktisi hukum nantinya.

D. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis

menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

9

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian

kualitatif. Data kualitatif pada umumnya dalam bentuk pernyataan kata-kata

atau gambarantentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan

dengan kata-kata atau tulisan.18 Dan penelitian ini bersifat pendekatan

normatif yuridis, yaitu meneliti hasil putusan pengadilan.

2. Sumber Data dan Proses Pengumpulan Data

a. Data primer

Data pimer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari

sumbernya.19 Data primer Data primer berbentuk “putusan” yang

didapatkan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur.

b. Data sekunder

Data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat

untuk maksud yang berbeda.20 Data sekunder adalah data yang diperoleh

dari buku-buku, internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan

dengan penelitian ini.

c. Data tertier

Data tertier adalah data yang diperoleh dari kamus dan jurnal

18 Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis, Seri Umum No. 12., Ed. Revisi, h.191.

19 Ibid, h.182.

20Ibid, h.178-179.

10

hukum.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang diperoleh meliputi transkip interview dari

wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut, catatan

lapangan, dokumen pribadi dan lain-lain.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan

analisa kualitatif dengan pendekatan konten analisis yaitu menganalisis isi

(conten analysis)21 dengan mendeskripsikan putusan perceraian tersebut dan

menghubungkannya dengan hasil wawancara.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini menggunakan buku “Pedoman Penulisan

Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun 2007”.

E. Review Studi Terdahulu

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan kajian

terhadap skripsi terdahulu. Dan penulis telah menemukan beberapa skripsi yang

memiliki tema mirip dan memberikan perbedaannya. Skripsi-skripsi tersebut

adalah sebagai berikut:

21 Analisis data yang didasarkan pada aspek penting, yaitu data (dokumen, naskah atau literatur) dalam hal ini adalah putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama.

11

1. Surya Darma Batu Bara, “Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Terjadinya

Perceraian (Studi Putusan Cerai Gugat Akibat Suami Disfungsi Seksual

Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2007)”, skripsi ini membahas

tentang kelamahan fungsi alat seksual suami segai alasan perceraian.

2. Rahmat Hidayat, “Kekerasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (studi

Putusan No. 322/Pdt.G/2007/PAJT)”, skripsi ini membahas tentang

kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri sebagai alasan untuk

melakukan perceraian.

3. Jamilah, “Kelainan Seks Pada Suami Sebagai Pemicu Terjadinya

Perceraian (Analisa Putusan PA Depok Perkara Nomor 662/Pdt.G/

2008/PA.Dpk.Jawa Barat)”, skripsi ini membahas tentang kelainan seksual

yang dilakukan oleh suami yang suka mengintip dan menggerayangi orang

lain (Voyeurisme) sebagai alasan perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang hal-hal yang diuraikan

dalam penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penyusunan penulisan ini

ke dalam lima Bab. Dimana masing-masing bab dibagi ke dalam sub-sub sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang meliputi Latar

Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan

12

Manfaat Penelitian, Tinjauan Kajian Terdahulu serta Sistematika

Penulisan.

BAB II : Perceraian. Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang meliputi

Pengertian dan Dasar Perceraian, Jenis dan Alasan Perceraian,

Akibat dan Hikmah Perceraian.

BAB III : Lesbi. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian

Penyimpangan seksual, Pengertian Lesbi, sebab-sebab terjadinya

terjadinya Lesbi, dan pandangan hukum Islam dan hukum positif

mengenai lesbi.

BAB IV : Analisa Terhadap Putusan PA Jaktim. Dalam bab ini diuraikan

hal-hal yang meliputi profil Pengadilan Agama Jakarta Timur,

duduknya perkara, pertimbangan hukum para hakim, kronologis

kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan analisa

penulis.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan yang menggambarkan

secara umum tentang permasalahan yang dibahas, dalam bab ini juga

mencakup saran-saran dari peneliti atas permasalahan yang diteliti

sehingga upaya mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan dan

diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis umumnya dan

penulis khususnya.

13

BAB II

PERCERAIAN

A. Pengertian dan Dasar Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri.22 Ta’rif talak

menurut bahasa Arab adalah “melepaskan ikatan”.23 Talak secara bahasa

memutuskan ikatan, secara syara’ memutuskan ikatan pernikahan atau

memutuskan akad nikah dengan lafaz talak atau sejenisnya atau

22 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), ed .3 cet.ke-3. h. 208.

23 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1997), cet. Ke-31, h. 401. Lihat juga Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad Al Husainy, Kifayatul al-Akhyar, (Beirut : Dar al Fikr), Jilid 2, h. 84.

14

menghilangkan ikatan nikah dalam keadaan apapun dan dimanapun dengan

lafaz yang ditentukan (khusus).24

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah arti kata talak, yaitu:

ة ي وج الز ة ق ل ع ل ا ء ا نه إ و وج الز طة ب ا ر 25حل

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.”

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim

atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.26 Dari definisi talak di

atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk

melepaskan sebuah ikatan perkawinan.27

2. Dasar Perceraian

Talak ini merupakan suatu yang disyariatkan.28 Dalil persyariatan talak

ini berasal dari al-Qur’an, as-Sunnah, maupun ijma’ ulama.29

24 Wahbah Zuhaili, al- Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) Juz 7. h. 356.

25 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 2, h. 206.

26 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), cet. Ke-27, h. 42.

27 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no.1/74, sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004), cet. 1. h. 207.

28 Syekh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Penerjemah Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. ke-5. h. 207.

29 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), cet. I, h. 579.

15

Adapun dalil-dalil yang melandasi terjadinya perceraian adalah

sebagai berikut:

a. Surat Ath-Thalaq ayat 1.

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS.Ath-Thalaq: 1)

b. Surat An-Nisa ayat 130

) 130:4النساء/(

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan

kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan

adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

c. Surat Al-Baqarah ayat 227

16

) 227:2 البقارة/(

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha

Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: 227)

d. Dari hadits nabi Muhammad SAW.

ه للل وآ ه ي ل ع الله لى ص بي ن ال عن عمر بن ا عن ووجلل علز ه اللل للى إ لل لح ا غلض ب أ ال ق لم وس

بإسللناد ( ماجللة وابللن داود أبللو رواه لق ط ال30صحيح)

Artinya: “Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw.

bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza

wa Jalla adalah talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dengan

sanad yang shahih)

e. Ijma’

Para ulama sepakat membolehkan talak.31 Hikmah dibolehkannya

talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang

menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan

30 Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sajastani al-Azdi, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), Cet. 1, h. 334.

31 Syekh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga,. h. 208.

17

rumah tangga itu.32 Karena walaupun perbuatan ini dibenci oleh Allah,

akan tetapi perbuatan ini tetap dibolehkan untuk menghindari dan

menghilangkan berbagai hal negatif dalam rumah tangga.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, masalah

perceraian ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 dan juga terdapat

dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 148.

B. Jenis dan Alasan Perceraian

1. Jenis Perceraian

a. Cerai Talak

Cerai talak ini adalah cerai yang datang atas inisiatif dari pihak

suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 diterangkan bahwa,

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang

menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan dengan cara

sebagaimana pasal 129, 130, 131.”33

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang inisiatifnya datang dari pihak istri.

Dalam Islam cerai seperi ini dikenal dengan istilah khulu’. Khulu adalah

32 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana, 2003), cet. 1., h. 127.

33 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

18

perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan

atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.34 Hukum Islam

memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan

mengajukan khulu’, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada

suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.35 Dalam istilah

sehari-hari khulu’ biasa di sebut dengan thalaq tebus atau gugat cerai.36

Menurut bahasa, kata khulu’ berarti tebusan.37 Karena istri

meminta cerai kepada suaminya dengan membayar tebusan atau

imbalan.38 Menurut istilah syariat, khulu’ adalah perpisahan wanita

dengan ganti dan dengan kata-kata khusus.39 Dalam khulu ganti rugi dari

34 Lihat KHI Pasal 1 huruf i. Lihat juga A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. V, h. 234.

35 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 220.

36 Zurinal. Z dan Aminuddin, Fiqih Ibadah, (Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah), cet. Ke-1, h. 261.

37 Syekh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, h. 305.

38 A. Fuad, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 96.

39 Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah. Penerjemah Faisal Saleh Dan Yusuf Hamdani (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), Cet ke-2, h. 340.

19

pihak istri merupakan unsur penting. Unsur inilah yang membedakannya

dengan cerai biasa. 40

Talak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu

haid, karena biasanya talak tebus itu terjadi dari kehendak dan kemauan si

istri.41

Dasar dari khulu’, adalah firman Allah,

)229:2 البقارة/(Artinya:“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 229)

40 Dewan Redaksi Ensklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) cet. Ke-3, jilid 5, h. 57.

41 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, h. 409.

20

)128:4النساء/(Artinya: ”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak

acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 128)

2. Alasan Perceraian

Alasan perceraian adalah suatu kondisi dimana suami atau istri

mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali

perkawinan.42

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan

rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu:43

a. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

42 Taufiqurrohman, Pengaruh Wanita Karir Terhadap Perceraian, Skripsi S1, fakultas syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta, h. 45.

43 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no.1/74, sampai KHI), h. 209-214.

21

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri

terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran

perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu

keharmonisan rumah tangga. Mengenai hal ini Al-Quran memberikan

petunjuk agar tidak terjadi perceraian, yaitu:

)34:4النساء/ ( Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An-Nisa’: 34)

Berangkat dari surah an-Nisa ayat 34 al-Qur’an memberikan opsi

sebagai berikut:

1) Isteri diberi nasihat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera sadar

terhadap kekeliruan yang dibuatnya.

2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri

dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri

terhadap kekeliruannya.

22

3) Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah

memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat,

yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si isteri

seperti betisnya.

b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami

Nusyuz tidak hanya dapat terjadi dan dilakukan oleh isteri, suami juga

dapat berlaku nusyuz. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya

datang dari pihak isteri saja. Padahal al-Quran menyebutkan adanya nusyuz

dari suami sesuai dengan ayat al-Quran:

)128:4 /النساء(

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’: 128)

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian

dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada isteri, baik nafkah lahir

maupun nafkah bathin.

c. Terjadinya Syiqaq

Jika dua kemungkinan di atas menggambarkan salah satu pihak

nusyuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang

ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqaq (percekcokan),

23

misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering

bertengkar. Dalam hal ini al-Quran memberi petunjuk:

)35:4(النساء / Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,

Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa’: 35)

Dari ayat di atas jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema

kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakam (arbitrator) dari masing-

masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter,

sifat keluarga sendiri.

d. Terjadinya salah satu pihak berbuat zina

Hal ini juga disebut dengan fakhisyah, yang mana menimbulkan

saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah dengan

membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan li’an. Li’an sesungguhnya

telah memasuki “gerbang putusnya” perkawinan dan bahkan untuk selama-

lamanya karena akibat li’an adalah terjadinnya talak ba’in kubra.

Selain itu, dalam hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh

alasan-alasan sebagai berikut:44

44 Muhammad Hamidy, Perkawinan Dan Permasalahannya, (Surabaya: Bina Ilmu,1980), h. 89.

24

1) Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suaasan rumah

tangga, tidak ada lagi rasa kasih saying yang merupakan tujuan dan

hikmah dari perkawinan.

2) karena salah satu pihak berpindah agama (murtad).

3) Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang agama.

4) Istri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak berapologi

dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan istri.

5) Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.

6) Suami melanggar janji yang pernah di ucapkan sewaktu akad pernikahan

(taklik talak).

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 juga menyatakan bahwa

perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,penjudi dan

lain sebagaianya yang sukar disembuhkan;

2) salah satu pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak

lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuanya.

3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman mendapatkan hukuman penjara 5

(tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain.

25

5) Salah satu pihak mendapatkan cacad badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan peertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7) Suami melanggar taklik-talak.

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 45

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyatakan

alasan yang dapat menyebabkan perceraian adalah sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena

hal lain diluar kemampuannya;

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain;

45 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

26

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga. 46

C. Akibat dan Hikmah Perceraian

1. Akibat Perceraian

Setelah putus suatu perkawinan, maka hal tersebut akan mempunyai

akibat-akibat, seperti akibat talak, perceraian, khulu’ dan li’an. Disamping itu

adapula mut’ah dan masa tunggu (iddah).47

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal

41 menyatakan akibat dari perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi

keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan

46 Lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19

47 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. 1. h. 197.

27

tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

isteri.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa akibat dari

perceraian dijelaskan dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 162, yaitu: Pasal

149 yang menjelaskan kewajiban suami setelah perceraian harus memberikan

mut’ah kepada bekas isterinya dengan jumlah atau kadar yang wajar kecuali

bila isterinya qobla al-dukhul; memberi nafkah kepada bekas isteri selama

berlangsungnya masa iddah kecuali jika isteri tersebut dijatuhi talak ba’in atau

nusyuz dan dalam keadaan hamil; membayar lunas mahar yang belum

dibayarkan; dan memberikan hak hadhonah kepada anaknya yang belum

berumur 21 tahun.48

Pasal 150 dan 151 berisi kebolehan bagi suami untuk merujuk

isterinya yang masih dalam masa iddah dan untuk isteri yang masih dalam

masa iddah mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya dan tidak menerima

pinangan dari orang lain. Sedangkan dalam Pasal 152 dijelaskan bagi isteri

berhak menerima nafkah iddah jika dia tidak nusyuz.49

48 Lihat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

49 Lihat Pasal 150 sampai 152 Kompilasi Hukum Islam

28

Selanjutnya dalam Pasal 153 menjelaskan tentang resiko bagi wanita

yang bercerai dari suaminya untuk melaksanakan iddah yang hitungannya

bermacam-macam tergantung dari bagaimana kondisi antara suami isteri

tersebut berpisah. Dalam pasal itu juga terdapat pengecualian bahwa tidak ada

masa iddah bagi bekas isteri jika bercerai qabla al-dukhul.50

Pasal 154 dan 155 juga masih menjelaskan tentang masa tunggu

(iddah) untuk wanita yang bercerai karena khuluk, fasakh dan li’an berlaku

juga iddah talak. Sedangkan untuk isteri yang ditalak raj’i yang ditinggal mati

suaminya, iddahnya menjadi empat bulan sepuluh hari yang dihitung dari

sejak kematian suaminya.51

Sedangkan Pasal 156 menjelaskan tentang akibat perceraian yang

berkaitan dengan orang yang berhak untuk mendapatkan hak pemeliharaan

dan biaya keperluan anak dari mulai anak yang belum mumayyiz sampai anak

yang sudah mumayyiz52.

Kemudian Pasal 157 mengatur tentang harta bersama yang harus

diperhitungkan ketika perceraian terjadi. Sedang Pasal 158 sampai 160

membicarakan mengenai mut’ah yang wajib dbayarkan oleh bekas suami

50 Lihat Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

51 Lihat Pasal 154 dan 155 Kompilasi Hukum Islam

52 Lihat Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

29

kepada bekas isteri dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam dan sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat serta

besarnya mut’ah itu sendiri.53

Selanjutnya Pasal 161 menyatakan bahwa, perceraian dengan khulu’

mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Dan dalam Pasal 162 yang

menyatakan, bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk

selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang

suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.54

2. Hikmah Perceraian

Maksud perkawinan, untuk membina rumah tangga bahagia dan abadi,

tenteram, penuh rasa kasih dan cinta serta dapat bergaul dengan baik sebagai

suami isteri yang sehati. 55 Namun sering kali tujuan tersebut tidak tercapai dan

berakhir sebelum tujuan itu tercapai. Karena tidak adanya kesepakatan antara

suami istri, maka dengan keadilan Allah Swt. Dibukakan-Nya suatu jalan keluar

dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Dalam Al-Qur’an dan Hadits

dinyatakan bahwa perceraian di perbolehkan tetapi dibenci dan tidak di

53 Lihat Pasal 157 sampai 160 Kompilasi Hukum Islam

54 Lihat Pasal 161 dan 162 Kompilasi Hukum Islam

55 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunah Dan Negara-Negara Islam, (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 2005), cet. Ke-2, h. 326.

30

seyogiakan oleh Allah.56 Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang

wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga

dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.57

Walaupun demikian, seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju

talak bagi suami isteri dan tidak membolehkan mereka untuk bercerai pada saat

yang kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut.58 Karena

talak merupakan satu-satunya jalan, tak ubahnya seperti membalut luka yang

harus terjaga untuk menyelamatkan seluruh tubuh.59

BAB III

LESBIAN

A. Pengertian Penyimpangan Seksual

56 Hisako Nakamura, Perceraian Orang Jawa, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), h. 31.

57 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 206.

58 Syekh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, h. 205.

59 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h. 44.

31

Penyimpangan adalah sikap tindak diluar ukuran (kaidah) yang berlaku.60

Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari

tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat

kebanyakan/populasi.61 Sedangkan seksual, berkenaan dengan perkara

persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.62

Jadi, Deviasi seksual ialah gangguan arah-tujuan seksual.63 Karena

mendapatkan kepuasan seksualnya dengan cara yang keluar dari kebiasaan.

Penyimpangan seks tidak terbatas kepada pribadi tertentu saja, akan tetapi

banyak tampak pada keadaan pribadi biasa, akan tetapi banyak tampak pada

keadaan pribadi psikopatik.64 Dan penyimpangan seksual ini memilki beberapa

jenis.

Jenisnya antara lain:

1. Fetishism

60 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), ed.3, cet.4, h. 1067.

61 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), jil.1. h. 11

62 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1015

63 W.F. Maramis, Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, (Surabaya: Airlangga University Press, 2004), cet. 8. h. 314

64 Musthafa Fahmi, Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), cet.1. h. 125

32

Yaitu ketergantungan seseorang pada obyek yang tidak hidup untuk

memperoleh rangsangan seksual.

2. Transvestic Fetishism

Adalah gangguan dimana seorang laki-laki terangsang secara seksual dengan

menggunakan pakaian atau perlengkapan perempuan lainnya, meskipun ia

masih menyadari dirinya sendiri sebagai laki-laki.

3. Pedofilia

Pedofilia berasal dari kata “pedos” (bahasa Yunani untuk “anak”), adalah

orang dewasa yang emeperoleh kepuasan seksual melalui kontak fisik dan

seksual dengan anak prapubertas yang tidak berhubungan dengannya.

4. Inses

Mengacu pada hubungan seksual antara keluarga dekat, dimana pernikahan

tidak diperbolehkan antara mereka.

5. Voyeurism

Adalah prefensi yang nyata untuk memperoleh kepuasan seksual dengan

melihat orang lain dalam keadaan tanpa busana atau sedang melakukan

hubungan seksual.

6. Eksibisionisme

Adalah prefensi yang jelas dan berulang untuk memperolah kepuasan seksual

dengan mempertontonkan alat kelaminnya pada orang lain yang tidak

menghendakinya, terkadang pada anak-anak.

33

7. Frotteurism

Yaitu orientasi seksual dengan menyentuh orang yang tidak disangka-sangka.

8. Sadisme dan masokisme seksual

Sadisme adalah kegemaran untuk memperoleh atau meningkatkan kepuasan

seksual dengan menimbulkan kesakitan atau penderitaan psikologis (misalnya

mempermalukan) pada orang lain

Sedangkan masokisme adalah kegemaran seseorang untuk memperoleh atau

meningkatkan kepuasan seksual dengan menjadikan dirinya sebagai subyek

untuk disakiti atau dipermalukan.65

9. Homosexualitas dan lesbianism

Homoseksual adalah keadaan seseorang yang menunjukkan perilaku seksual

diantara orang-orang dari sex yang sama.66

B. Pengertian Lesbian

Lesbianisme adalah homoseksual antara sesama wanita.67 Homoseksual

adalah keadaan seseorang yang menunjukkan perilaku seksual diantara orang-

orang dari sex yang sama.68 Dalam Psikologi, lesbian ini tidak dipisahkan

pembahasannya dengan homoseksual karena mereka tersebut merupakan bentuk

65 Fitri Fausiah dan Julianti Widury, Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, (Jakarta: UI press, 2005), h. 61-64.

66 Iyus Yosep, Keperawatan Jiwa, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 194.

67 Ensiklopedi Umum, (Jakarta: Yayasan Kanisius), h. 747.

68 W.F. Maramis, Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, h. 315.

34

penyimpangan yang sejenis. Istilah homoseksual lebih lazim digunakan bagi pria

yang menderita penyimpangan ini, sedang bagi wanita, keadaan yang sama lebih

lazim disebut “lesbian”.69 Sering juga homoseks ini disebut gay.

Homoseks dalam bahasa Arab disebut liwath; dinisbatkan kepada

perbuatan kaum Nabi Luth yang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia

melakukan perbuatan keji tersebut. Sedangkan lesbianism (dari kata Lesbos, atau

pulau di tengah lautan Egeis dalam mitologi Yunani dan dihuni oleh para

wanita).70

Lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual

sesama jenisnya.71 Secara sederhana, homoseksualitas dapat diartikan sebagai

kecenderungan yang kuat akan daya tarik erotis sesorang justru terhadap jenis

kelamin yang sama. Gay dan lesbian memiliki minat erotis pada anggota gender

mereka sendiri, tetapi identitas gender mereka (perasaan menjadi pria atau wanita)

konsisten dengan anatomi seks mereka.72

C. Sebab-sebab terjadinya Lesbi

69 Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), cet. 1, h. 41.

70 Didi Junaedi, 17+ Seks Menyimpang: Tinjauan dan solusi berdasarkan Al_quran dan Psikologi, (Jakarta: Sejuk, 2010), h. 41.

71 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: balai Pustaka, 2005), ed. 3 cet. 3, h. 665.

72 Jeffrey S Nevid, dkk. Psikologi Abnormal, (Jakarta: Erlangga, 2003), Edisi Kelima, jil 2, h. 75.

35

Menjadi hetero atau homo atau bisek, atau orientasi seksual lain bukanlah

sebuah pilihan, juga bukan akibat kontruksi sosial. Akan tetapi, tidak tertutup

kemungkinan potensi kecenderungan orientasi seksual seseorang menjadi actual

setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya, potensi homo dalam diri

seseorang menjadi dominan karena desakan faktor lingkungan tertentu, seperti

pesantren.73

Diantara sebab-sebab seseorang bisa terjangkit hubungan seks sejenis

adalah:

1. Faktor lingkungan, tempat tinggal atau pergaulan

2. Faktor biologis yang memang mempunyai kecenderungan untuk

tertareik pada lawan jenis dan sejenis

3. Faktor psiko dinamika, karena mempunyai konflik atau pengalaman

hidup

4. Faktor sosio-kultural, karena merasa minder dan takut mencintai lawan

jenisnya.

Beberapa faktor yang memicu timbulnya lesbianisme antara lain:

1. Wanita yang bersangkutan terlalu mudah jenuh dalam hubungan

seksual dengan suami atau laki-laki serta ia tidak pernah merasakan orgasme,

73 Musdah Mulia, Islam Dan Hak Asasi Manusia Konsep Dan Implementasi, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), cet.1., h. 287.

36

2. Pengalaman traumatis dari wanita yang bersangkutan dengan seorang

laki-laki atau suami yang kejam, sehingga timbul rasa benci dan antipasti

terhadap laki-laki.74

Dalam buku Marzuki Umar Sa’abah, dikatakan ada beberapa tinjauan

kemunculan lesbianisme antara lain:

1. Wanita yang bersangkutan terlalu mudah jenuh dalam hubungan

senggama ddengan suami atau laki-laki serta ia tidak pernah merasakan

orgasme.

2. Faktor traumatis berkait dengan pengalaman mendapat perlakuan

kejam dari laki-laki atau suaminya bisa juga menjai penyebab. Trauma

tersebut berubah menjai sikap benci terhadap semua laki-laki.

3. Bisa juga lesbianism yang ia lakukan merupakan pelarian akan ketidak

bahagiaan hidup dan kekecewaan, keputusasaan selama ini, hingga mencoba

mencari hal yang baru dalam hidupnya.75

Kartini Kartono menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan

penyimpangan seks:

1. Faktor intrinsik ialah faktor-faktor herediter atau keturunan, berupa

predisposisi dan konstitusi jasmaniah dan mentalnya.

74 Didi Junaedi, 17+ Seks Menyimpang: Tinjauan dan solusi berdasarkan Al_quran dan Psikologi, h. 42-43.

75 Marzuki Umar Sa’abah, Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, (T.tp, 2001), h. 131.

37

2. Faktro ekstrinsik ialah mencakup adanya kerusakan-kerusakan psikis

dan fisik disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar, atau oleh adanya interaksi

pengalaman dengan lingkungan yang traumatis sifatnya.76

Selain itu pula, Lesbianisme terbangun secara ilmiah karena manusia

memiliki kecenderungan homoseksual. Lesbianisme terbangun secara sosial

karena perempuan ingin membebaskan diri dari konstruksi ideologi seksual

dominan, yaitu heteroseksual, yang menjadi alat patriarki untuk menindas

perempuan.77

Sedangkan menurut Ma’ruf Asrori, dorongan seks yang tidak terkendali

disebabkan oleh dua faktor:

1. Faktor endogen (dari dalam), yakni lemahnya iman dan intelegensinya

tidak dapat mengendalikan hawa nafsu.

2. Faktor eksogin, yakni datangnya dari hampir setiap aspek kehidupan

modern yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama.

Misalnya, trend mode, make up, pegaulan bebas, film dan bacaan porno, panti

pijat, klub malam, bar dan lain-lain.78

76 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas seksual, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal. 252.

77 Bernadet Rosinta Nirmala Situmorang, Analisis Isi Berprespektif Feminis Dan Pembongkaran Pemikiran Lesbianism Dalam Teks Naraktif Fiksi Bertema Lesbian. (Tesis., Program Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2001), h. 28.

78 Ma’ruf Asrori dan Anang Zamroni, Bimbingan Seks Islam, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), h. 213.

38

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan psikolog, dikatakan

bahwa pola pengasuhan anak mulai pada saat balita sangat berpengaruh terhadap

perkembangan seksual anak.79

Berdasarkan penjelasan di atas maka secara sederhana dapat diketahui

bahwa tidak adanya pola pengasuhan yang benar dari orangtua, pengendalian diri

yang sempurna, pengalaman dan faktor lingkungan merupakan sebab-sebab atau

faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi lesbi atau mengalami

penyimpangan seksual.

D. Akibat dari lesbi

Akibat lesbi secara sosial itu tidak ada, karena bila ia mampu

bersosialisasi dengan masyarakatnya secara baik hal tersebut tentu tidak akan

diketahui.80

Lesbi bukan hanya perbuatan yang dilarang tapi juga perbuatan yang

dapat mendatangkan penyakit terhadap tubuh khususnya daerah kelamin. Lesbi

juga rentan untuk mendapatkan penyakit kelamin, karena kelamin perempuan

lebih rentan terhadap virus dan bakteri.81

Diantaranya penyakit yang dapat menular akibat seksual adalah:

1. AIDS

79 Wawancara pribadi dengan Yunilia Juhana, Jakarta, 30 Mei 2011

80 Wawancara pribadi dengan Yunilia Juhana, Jakarta, 30 Mei 2011

81 Ibid.

39

AIDS (Acquire immunodeficiency syndrome) adalah sindrom dengan gejala

penyakit infeksi atau kanker terntentu akibat menurunnya system kekebalan

tubuh oleh infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus).82

Virus masuk ke tubuh melalui perantara darah,semen, dan secret

vagina.sebagian besar (75%) penularan terjadi melalui hubungan seksual.

2. Gonore

Gonore mencakup semu penyakit yang disebabkan oleh neisseria

gonorrhoeae. Daerah yang paling mudah terinfeksi ialah daerah dengan

mukosa epitelkuboid atau lapis gepeng yang belum berkembang (imatur),

yakni pada vagina wanita sebelum pubertas.83

3. Trikomoniasis

Trikomoniasismerupakan penyakit infeksi protozoa yang disebabkan oleh

trichomonas vaginalis, biasanya ditularkan melalui hubungan seksual dan

sering menyerang traktus urogenitalis bagian bawah pada wanita maupun pria,

namun pada pria peranannya sebagai penyebab penyakit masih diragukan.84

4. Hepatitis-B

82 N. Wirya Duarsa, Infeksi HIV & AIDS, dalam Sjaiful Fahmi Daili dkk ed., Infeksi Menular Seksual, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009), Ed. Ke-4, cet. Ke-1, h. 146

83 Sjaiful Fahmi daili, Gonore, Ibid, h. 65.

84 Tony S. Djajakusumah, Trikomoniasis, Ibid, h. 183.

40

Penularan hepatitis-B terjadi secara parenteral melalui jarum suntik, transfusi

darah, hemodialisa, hubungan seksual. Villareyos dkk melaporkan, antigen

virus hepatitis-B dapat ditemukan pada air liur, cairan vagina dan semen, dan

menyimpulkan bahwa penyakit ini dapat ditularkan memlui hubungan intim

seperti ciuman mesra dan kontak seksual.

Meningkatnya insidens infeksi VHB di banyak negara pada tahun 70-an

diduga erat kaitannya dengan peningkatan promiskuitas dan peningkatan pola

perilaku hubungan seksual yaitu homoseksual, hubungan oro-genital dan ano-

genital.85

5. Sifilis

Sifilis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh trponema pallidum,

merupakanpenyaki kronis dan bersifat sistemik, selama perjalanan penyakit

dapat menyerang seluruh organ tubuh, ada masa laten tanpa manifestasi lesi di

tubuh,dan dapat ditularkan kepada bayi.86

E. Pandangan fiqh dan hukum positif mengenai lesbi

1. Pandangan fiqh

Lesbi dalam hukum Islam merupakan hal yang dilarang. Hal ini

berdasarkan surat An-Naml ayat 54-56 yang menceritakan kisah kaum Nabi

85 Winsy F. Th. Warouw, Hepatitis B, Ibid, h. 161.

86 Namyo O. Hutapea, Sifilis, Ibid, h.84

41

Luth a.s yang melakukan perbuatan homoseksual. Ayat-ayat tersebut adalah

sebagai berikut:

. .

56:27-54 /(النمل(Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata

kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?.Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu). Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; Karena Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya) bersih". (QS. An-Naml:54-56)

Menurut Jumhur Mufassir yang dimaksud perbuatan keji ialah

perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan

mesum seperti: zina, homoseksual dan yang sejenisnya. Menurut pendapat

Muslim dan Mujahid, yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah

(homoseks antara wanita dengan wanita).87

87 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), cet. Ke-10, h. 522.

42

Jadi, bisa diartikan maksud dari perbuatan keji tersebut adalah

perbuatan mesum baik homoseksual ataupun lesbi.

Ayat-ayat tersebut menunjukan kecaman terhadap perbuatan kaum

Nabi Luth a.s yang melepaskan hasrat seksualnya tidak pada pasangan yang

seharusnya tapi pada sejenisnya atau yang memiliki jenis kelamin sama

dengannya.

Disamping itu, larangan dan ancaman tehadap perbuatan ini juga

terdapat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad saw. Hadits-hadits tersebut

adalah

: رسلول قلال قلال بلاس ع بلن ا علن رمة ك ع عن : عمللل ي ه تمو د وج من لم وس ه ي ل ع له ال لى ص ه ل ال

م و ق ه )لوطعمل بلل عول لمف وا لفاعل ا لوا ت ق فا

النسائ إل الخمسة 88( رواه

Artinya: “Dari Ikrimah dari ibn Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: “Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya.” (Diriwayatkan oleh lima ahli hadits kecuali Nasa’i)

Selain itu juga hadits

88 Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj, Shahih Muslim, (Beirut: Daar al-Fikr, 1993), juz II, h. 128.

43

نا ث د حلل هارون بن د زي ي نا ث د ح نيع م بن د أحم نا ث د حعللن كلي لم ا د واحلل ل ا د بل ع بلن م لقاس ا عن همام

برا جلا ع سلم نله أ يلل عق بلن د محمل بلن ه ل ال د ب عإن لم وس ه ي ل ع له ال لى ص ه ل ال رسول قال يقول

للوط م و قل عملل تلي أم للى ع أخلاف ملا وف أخل( مذى( التر 89رواه

Artinya: “dari Ahmad bin Mani’ dari Yazid ibn Harun dari Hamam dari Qasim ibn Abdul Wahid al-Maki dari Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil bahwa ia mendengar Jabir berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: bahwa sesuatu yang paling aku takutkan dari segala apa yang aku takuti terhadap umatku adalah perbuatan kaum Luth. (HR. Tirmidzi)

Serta hadits Nabi yang menyatakan:

وسللم عليله الله صلى النبى عن سعيد ابى عن : ول الرجلل ة ور عل للى ع الرجلل ظر ن ي ل قال انه

الرجل يفض ول ة ا لمر ا ة ور ع لى ع ة أ لمر ا ظر ن تللى ا ة أ لملر ا ول د واحل ال وب ثل ال فلى الرجلل لى ا

89 Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Turats al-Arabi, t.th), juz IV, h. 58

44

داود ( وابلو احملد رواه د واح ال وب ث ال فى ة أ لمر ا90والترمذى)

Artinya: “Dari Abi Said dari Rasulullah SAW bersabda laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki dalam satu kain dan seorang perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu kain. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Islam memandang bahwa lesbian merupakan perbuatan haram, dan

para ulama telah sepakat mengharamkan perilaku ini. Sebagaimana Imam

Nawawi berkata,”wanita diharamkan berhubungan seksual dengan wanita,

jika hal itu terjadi maka wanita tersebut arus dicela dan diperingatkan. Dan

Menurut Ibnu Qudamah, jika telah berkumpul dua wanita maka keduanya

melakukan zina.91 Dan hal itu serupa dengan mubasyarah92 tanpa farji.

2. Lesbi Menurut Hukum Positif

Di Indonesia lesbi sudah tidak bisa untuk didiamkan lagi. Jika

didiamkan terus penyimpangan ini akan menjadi momok yang menakutkan

dan menjadi hal yang biasa dan lumrah dalam masyarakat. Bila sudah terjadi

seperti ini akan memberikan dampak yang sangat negatif untuk kehidupan

90 Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj, Shahih Muslim, (Beirut: Daar al-Fikr, 1993), juz II, h. 398

91 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, Al-Mugni,(Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, t.th), Juz 10, h. 162.

92 Hubungan badan antara suami dan istri

45

warga negara Indonesia kedepan, karena tidak lagi mengindahkan nilai-nilai

agama dan moral.

Oleh sebab itu, pemerintah selaku pihak yang diberi kepercayaan oleh

rakyat untuk mengurusi rakyat harus jeli melihat permasalahan ini dan

memecahkannya. Karena aturan yang berkenaan dengan lesbi ini belum

lengkap, yang ada hanya aturan mengenai pelampiasan seksual terhadap anak

dibawah umur yang berjenis kelamin sama. Aturan tersebut ada dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292 yang menyatakan “orang yang

cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama

kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup

umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”93

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pasal tersebut memang

menampung masalah penyimpangan seksual yang sejenis (gay dan lesbi), tapi

tidak menghukum pelaku jika pelaku melakukannya dengan orang yang sudah

cukup umur atau dewasa. Sedangkan dalam Undang-undang No.1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam aturan

mengenai lesbi ini tidak terdapat sama sekali.

93 Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 292.

46

BAB IV

ANALISA TERHADAP PUTUSAN PA JAKTIM

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Timur

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Timur

Secara khusus lahirnya Pengadilan Agama Jakarta Timur kelas IA

Jakarta Timur adalah dibidani oleh Menteri Agama RI sebagaimana tersebut

dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 67 Tahun 1963 jo Nomor 4 Tahun

1967.94

Melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor Ib.3/I/I/1966 tanggal 12 Agustus 1966, maka pada tanggal 18 Februari

1967 diresmikanlah sebutan maupun operasional Pengadilan Agama di 5

(lima) wilayah Daerah Khusus Ibukota, terutama Pengadilan Agama Jakarta

Timur menjadi sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama Jakarta Pusat

b. Pengadilan Agama Jakarta Utara

c. Pengadilan Agama Jakarta Barat

d. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan

94 Arsip Pengadikan Agama Jakarta Timur, Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Timur, diambil tanggal 18 Mei 2011.

47

e. Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Wilayah kekuasaan hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Jakarta

Timur adalah wilayah daerah Kotamadya Jakarta Timur yang terdiri dari 10

(sepuluh) kecamatan dan 65 kelurahan. Adapun batas-batas wilayahnya

adalah:

a. Sebelah utara dengan: Kodya Jakarta Utara dan Kodya Jakarta Pusat

b. Sebelah barat dengan: Kodya Jakarta Selatan

c. Sebelah selatan dengan: Kabupaten Bogor/Kodya Depok

d. Sebelah timur dengan: Kabupaten Bekasi/Kota Bekasi.95

2. Wilayah Pengadilan Agama

Luas wilayah: 18.877.77 Ha. Jumlah penduduknya 3.050.713 jiwa

(besumber data BAPEKO TAHUN 2003). Jumlah penduduk yang beragama

Islam 2.569.390 jiwa (bersumber data Depag. tahun 2003). Kodya Jakarta Timur

adalah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, adapun 10 wilayah

kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Matraman, terdiri dari 6 (enam) kelurahan dengan

jumlah penduduknya sebanyak 153.484 jiwa, yaitu: Kelurahan Kebon

Manggis, Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Pisangan Baru, Kelurahan Kayu

Manis, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kelurahan Utan Kayu Utara dan

Kelurahan Utan Kayu Selatan.

95 Ibid, h. 5

48

b. Kecamatan Jatinegara, teridri dari 8 (delapan) Kelurahan dengan

jumlah penduduknya sebanyak 250.186 jiwa, yaitu: Kelurahan Bali Mester,

Kelurahan Bidaracina, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan

Cipinang Besar Utara, Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Rawa Bunga

dan Kelurahan Kampung Melayu Kecil.

c. Kecamatan Pasar Rebo, terdiri dari 5 (lima) kelurahan dengan

jumlah penduduknya sebanyak 240.074 jiwa, yaitu: Kelurahan Baru,

Kelurahan Cijantung, Kelurahan Gedong, Kelurahan Kalisari dan Kelurahan

Pekayon.

d. Kecamatan Kramat Jati, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan dengan

jumlah penduduknya sebanyak 175.883 jiwa, yaitu: Kelurahan Balekambang,

Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Cawang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan

Dukuh, Kelurahan Kampung Tengah dan Kelurahan Kramat Jati

e. Kecamatan Pulogadung terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan dengan

jumlah penduduk sebanyak 250.878 jiwa, yaitu: Kelurahan Cipinang,

Kelurahan Jati, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kelurahan Kayu Putih,

Kelurahan Pisangan Timur, Kelurahan Pulogadung dan Kelurahan

Rawamangun.

f. Kecamatan Cakung terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan dengan jumlah

penduduknya sebanyak 251.184 jiwa, yaitu: Kelurahan Cakung Barat,

Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Jatinegara, Kelurahan Penggilingan,

49

Kelurahan Pulogebang, Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Ujung

Menteng.

g. Kecamatan Ciracas, terdiri dari 5 (lima) kelurahan dengan jumlah

penduduknya sebanyak 160.679 jiwa, yaitu: Kelurahan Cibubur, Kelurahan

Ciracas, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kelurahan Rambutan dan Kelurahan

Susukan.

h. Kelurahan Cipayung terdiri dari 8 (delapan) kelurahan dengan

jumlah penduduknya sebanyak 171.883 jiwa, yaitu: Kelurahan Ceger,

Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Lubang Buaya,

Kelurahan Munjul, Kelurahan Pondok Rangon dan Kelurahan Setu.

i. Kecamatan Makasar terdiri dari 5 (lima) kelurahan dengan jumlah

penduduk sebanyak 193.085 jiwa, yaitu: Kelurahan Cipinang Melayu,

Kelurahan Halim, Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan Pinang Ranti dan

Kelurahan Makasar.

j. Kecamatan Duren Sawit terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan dengan

jumlah penduduknya 203.280 jiwa: Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan

Malaka Jaya, Kelurahan Pondok Kopi, Kelurahan Pondok Bambu dan

Kelurahan Klender.96

3. Strukur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur

96 Ibid, h. 5-7

50

4. Kedudukan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Pengadulan agama jakarta timur berkedudukan di Kelapa dua wetan

alamat jalan raya PKP No. 24 Kelurahan Kelapa Dua Wetan kcamatan Ciracas

Kotamadya Jakarta Timur telp (021) 87717548 Faks (021) 87717549 Kode Pos

13730. Geding Pengadilan Agama Jaarta Timur dibangun diatas tanah negar milik

Pengadilan Agama Jakarta dengan luas tanah 2.760m2, luas bangunan 1400m2

terdiri dari 3 lantai yang dibangun tahun 2003 dengan dana APBD Pemda DKI.

Peta lokasi Pengadilan Agama Jakarta Timur.97

97Ibid, h. 10

51

B. Kronologis Kasus Perceraian

Pada kali ini penulis menjelaskan kronologis kasus perceraian atau duduk

perkara perceraian dengan nomor perkara 207/Pdt.G/2009/PAJT. Pada nomor

perkara ini kasus perceraian tersebut termasuk dalam kategori cerai talak, karena

permohonan cerai ini datang dari inisiatif pihak suami.

Yang mana pihak yang mengajukan perceraian atau disebut Pemohon

adalah Juredi bin Hamid Mustofa, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kp. Melayu Barat Rt. 01/06,

Kelurahan Bukit Duri No. 36 Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan. Dan pihak

Termohon adalah Juhaini binti Johari, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kp. Pulo Rt. 012/02,

Kelurahan Kp. Melayu, Kecamatan Jatinegara kota Jakarta Timur.

52

Mereka telah menikah pada tanggal 6 Februari 1998 di hadapan pejabat

PPN KUA Kecamatan Purwokerto. Setelah menikah mereka hidup rukun dan

telah berhubungan badan layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal di

Kp. Melayu selama 4,5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Eko

SatriaP. Yang lahir pada tanggal 6 Juni 1999.

Mulai tahun 2002 kehidupan keluarga mereka mulai goyah dan terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk diatasi. Dan

perselisihan serta pertengkaran mereka menjadi semakin tajam dan memuncak

pada tahun yang sama pula. Adapaun sebab-sebab terjadinya perseisihan dan

pertengkaran tersebut karena:

1. Termohon tidak taat kepada Pemohon.

2. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon hingga 1,5 bulan baru

pulang tanpa alasan yang jelas.

3. Termohon ada hubungan khusus dengan wanita lain (lesbian) dan

Termohon juga ada hubungan khusus dengan beberapa pria lain.

4. Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan

Pemohon dan anaknya.

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya mereka telah

berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi

meninggalkan kediaman bersama. Sejak berpisah selama 6 tahun, maka hak dan

kewajiban mereka sebagai suami istri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya

53

karena sejak itu Pemohon tidak lagi melaksanankan kewajibannya sebagai suami

terhadap Termohon. Walaupun Pemohon telah berupaya mengatasi masalah

tersebut dengan jalan bermusyawrah atau berbicara dengan Termohon secara

baik-baik tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasarumah

tangga anatar mereka tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan

tidak dapat diharapakan lagi maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Termohon. Kemudian, dengan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Juredi bin Hamid Mustofa

untukmenjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Juhaini binti Johari.

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

C. Opini Terhadap Putusan

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

54

Pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

pada waktu dan hari yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara

tersebut, pihak Pemohon hadir sendiri di persidangan namun pihak Termohon

tidak hadir dalam persidangan. Majelis hakim telah berusaha menasehati

kepada pihak berperkara untuk bersabar menunggu dan berdamai dengan

Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap kepada pendiriannya.

Selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap

ia pertahankan yaitu ingin bercerai dengan istrinya. Namun Termohon tidak

datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya,

meskipun menurut surat panggilan dari Juru Sita Nomor

207/Pdt.G/2009/PAJT, tanggal 2 Maret 2009 dan tanggal 3 April 2009 yang

dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak

ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Selanjutnya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat dalam bentuk

asli maupun dalam bentuk fotokopi bermaterai berupa buku kutipan akta

nikah Nomor 79/DN/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh

KUA Kkecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto (Bukti P.1).

Selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang

memeberi keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

55

a. M. Isnaini bin Hamid Mustofa, umur 30 tahun, agama Islam,

pekerjaan karyawan swasta, bertempattinggal di Jl. Kp. Melayu Barat No.

36 Rt. 01/06 Kelurahan Bukit Duri, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

1) Menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon serta ada

hubungan family dengan Pemohon sebagai adik Pemohon.

2) Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai

berikut:

a) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri

dan telah dikaruniai anak 1 orang.

b) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

cekcok rumah tangga dikarenakan Termohon sering pergi-pergian

yang tidak jelas.

c) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

tangga selama 5 tahun.

b. Muhaji bin M. Yunus, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan

karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Pulo Rt. 015/02, kelurahan Kp.

Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

1) Menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon seta tidak ada

hubungan family dengan Pemohon sebagai teman.

2) Bahwa kehidupan rumah tangga anatar Pemohon dan Termohon

sebagai berikut:

56

a) Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai

suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.

b) Bahwa antara pemoho dan Termohon sering terjadi cekcok

rumah tangga karena Termohon sering perrgi-pergi minmal 1 bulan

tanpa alasan yang jelas.

c) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah

tangga selama 5 tahun.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya tetap bercerai,

karena kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat diperbaiki dan tetap pada

permohonannya. Dan telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara

persidangan dalam perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak

dipisahkan-pisahkan dari perkara ini dan diangap termuat dalam putusan ini.

Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan

memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya.

Mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana

tersebut diatas.

Berdasarkan posita dan petitum permohonan Pemohon telah dengan jelas

menunjukan tentang adanya sengketa dalam kehidupan rumah tangga antara

Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam permohonan dan keterangan para

saksi di persidangan.

57

Berdasarkan pengakuan Termohon tentang kediaman sebagaimana relaas

panggilan pertama atas nama Termohon, ternyata sah dan patut, maka harus

dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili diwilayah hukum/yurisdiksi

Pengadilan Agama Jakarta Timur, makaoleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat

(1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

,Pengadilan Agama di Jakarta Timur berwenang memeriksa dan menyelesaikan

permohonan Pemohon.

Pemohon benar telah terikat dalam pernikahan dengan Termohon yang sah

dan juga terkikat dengan taklik talak yang di buktikan dalam surat bukti kutipan

Akta Nikah Nomor 79/DN/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008.

Majelis hakim menyatakan bahwa benar telah terbukti Pemohon dan

Termohon telah pernah hidup bersama selayaknya suami istri yang baik dalam

keadaan rukun dan telah dikarunai 1 orang anak, bernama Eko Satrio P. lahir

tanggal 6 Juni 1999.

Asas dan tujuan dari pernikahan sesuai denga kehendak ayat 21 surat Ar-

Rum dan ayat 34 surat An-Nisa, antara lain adalah untuk mewujudkan adanya

sakinah mawaddah dan rahmah dalam kehidupan berumah tangga suami istri,aka

tetapi bilamana hal tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan, maka dapat

dibenarkan salah satu pihak mengajukan perceraian dan hal ini sesuai dengan

kehendak Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 77 ayat

(5) Kompilasi Hukum Islam.

58

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan/pertengkaran

dalam kehidupan rumah tangga dikarenakan Termohon tidak taat kepada

Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon hingga 1,5 bulan baru

pulang tanpa alasan yang jelas, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon

kurang lebih 5 tahun.

Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap

dan pula tidak ternyata, bahwa datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, serta gugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Termohon

yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus

dinyatakan tidak hadir/dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Berdasarkan saksi Pemohon masing-masing bernama Munan bin M.Yunus

dan M. Isnaini bin Hamid Mustofa yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan

Termohon sudah pisah rumah tangga selama 5 tahun meninggalakan Pemohon.

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibuktikan akan kebenarannya dengan

pengakuan langsung tersebut dan diperkuat dengan keterangan para saksi dan

keluarga, majelis dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa antara Pemohon dan

Termohon dalam kehidupan rumah tangganya telah terbukti terjadinya

perselisihan/pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon telah terbukti

memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

59

Majelis telah dapat menarik kesimpulan sebagaimana tersebut diatas dan

yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah cukup jelas

maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat

memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, yang telah

membuktikan akibat tindakan perbuatan Termohon menimbulkan perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus dan terbukti pula Termohon telah melanggar

ketentuan pasal 33, 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan oleh

karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dengan jelasnya masalah pokok permohonan Pemohon

serta ditemukan dasar hukum tentang permohonan tersebut majelis hakim telah

memberikan pokok pikiran kepada pihak Pemohon untuk mengurungkan niatnya

bercerai, namun ternyata Pemohon tetap kepada pendiriannya karena sudah tidak

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, dengan demikian

majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi

perselisihan dan percekcokan yang sulit untuk dibina lebih lanjut oleh karena itu

majelis hakim menilai Termohon telah terbukti melanggar ketentuan yang diatur

dalam pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g)

Kompilasi Hukum Islam. Juga berdasarkan surat al-Baqarah ayat 227.

)227:2 البقارة/(

60

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. Al-

Baqarah: 227)

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan

Pemohon dapat dikabulkan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7

Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

2. Analisa Penulis

Dalam perkara cerai talak ini, Pemohon adalah Juredi bin Hamid Mustofa

yang memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menceraikan

isterinya Juhaini binti Johari atau Termohon pada tanggal 2 Februari 2009 dengan

salah satu alasannya yaitu istri Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain

(lesbi).

Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah berhak untuk

memeriksa dan menyelesaikan perkara ini, karena sudah sesuai dengan Pasal 49

ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama.98

Dalam proses pemeriksaan perkara ini hakim mengingatkan Pemohon

untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, tapi Pemohon tetap pada

pendiriannya. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang

98Lihat UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2)

61

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pembuktian Pemohon mengajukan bukti berupa surat bukti kutipan

Akta Nikah Nomor 79/DN/VII/2008 tanggal1 Juli 2008, serta mengajukan dua

orang saksi benama Munan bin M.Yunus dan M. Isnaini bin Hamid Mustofa,

namun hakim dalam putusannya hanya menyatakan saksi mengatakan bahwa

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tangga selama 5 tahun meninggalkan

Pemohon, tanpa menyertakan hal-hal lain dikatakan oleh saksi padahal isinya

sama yaitu sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok rumah tangga

dikarenakan Termohon sering pergi-pergian yang tidak jelas.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tangga selama 5

tahun.

Dalam memeriksa saksi, hakim mencoba menanyakan kepada para saksi

tentang Termohon apa benar lesbi atau tidak. Namun, saksi-saksi yang diajukan

oleh Pemohon tidak mengetahui apa benar Termohon tersebut memilki hubungan

dengan wanita lain (lesbi) atau tidak. Hakim pun mengalami kesulitan untuk

memeriksa alasan perceraian yang satu ini karena Termohon tidak mengahadiri

62

persidangan. Dalam wawancara dengan hakim perkara ini, beliau menyatakan jika

Termohon hadir maka hubungannyapun bisa diketahui dengan jelas.99

Alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 165

HIR, sedangkan untuk bukti saksi juga sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974.100

Dalam memutus perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa

dikabulkannya permohonan Pemohon telah terbukti, karena memenuhi ketentuan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam. Juga karena telah melanggar ketentuan pasal 33, 34

ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hemat penulis

harusnya majelis hakim bisa memasukkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

yang menyatakan, ”salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

diluar kemampuannya” dan juga karena telah melanggar ketentuan Pasal 83

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “kewajiban utama bagi seoarang

isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh

hukum Islam. Dan isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah

99Ahmad Busyro, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Wawancara Pribadi, tanggal 10 Mei 2011

100 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 ayat (2)

63

tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”, untuk lebih menguatkan lagi dalil-

dalil hukumnya.101

Karena lesbi ini belum bisa dibuktikan dan dikarenakan alat buktinya

belum cukup, akhirnya majelis hakim dalam memutuskan perkara ini

mengalihkan kepada permasalahan yang lain yang diangkat oleh Pemohon. Tapi

apabila Pemohon bisa membuktikan tentang lesbi tersebut maka alasan tersebut

bisa dipertimbangkan.102

Hemat penulis, jika lesbi ini mampu dibuktikan kebenarannya, majelis

hakim bisa menggunakan permasalahan ini sebagai alasan perceraian. Dengan

membuktikan terlebih dahulu ada saksi yang melihat secara langsung hubungan

ini atau tidak. Dalam wawancara, hakim juga menyatakan, dalam hal pembuktian

lesbi ini, pembuktian ini dilakukan sama seperti dalam teori pembuktian zina

apakah ada saksi melihat secara jelas tentang lesbi ini atau tidak.103 Dan saksi-

saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah para saksi yang melihat secara

jelas proses tersebut.

Tapi bila berhasil dibuktikan hubungan ini, akan sulit menetapkan lesbi ini

sebagai alasan perceraian yang utama karena didalam Undang-undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

101Lihat Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

102 Ahmad Busyro, wawancara pribadi

103 Ibid

64

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan pasal yang berkenaan dengan

masalah lesbi ini, tapi bila menganggap lesbi ini sama seperti zina, sama seperti

sebagian ulama, majelis hakim bisa menggunakan Pasal 19 huruf (a) Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Dikarenakan tidak cukupnya bukti tersebut, maka hakimpun

menggunakan alasan lain untuk menyelesaikan perkara ini yaitu dengan

menggunakan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Juga karena telah melanggar

ketentuan Pasal 33, 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan. Walau akhirnya menggunakan alasan lain untuk menyelesaikan

perkara ini, penulis tidak merasa sanksi akan keputusan yang diberikan oleh

majelis hakim karena bila melihat alasan lain alasan-alasan tersebut cukup kuat

untuk dijadikan alasan perceraian yang menitikberatkan perkara ini dikarenakan

perselisihan dan percekcokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah jawaban masalah berdasarkan data yang diperoleh dari

masalah yang diteliti dan harus menampakkan konsistensi kaitan antara rumusan

65

masalah dan tujuan penelitian. Dan berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah

penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Bila menganggap lesbi ini sebagai alasan utama terjadinya perceraian

maka akan sulit sekali, karena dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No.1 Tahun 1974, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada

pasal yang berkenaan dengan lesbi. Bila dilihat dari segi kasus yang penulis

angkat mengenai lesbi maka hal inipun masih belum bisa dikatakan sebagai

alasan perceraian karena alat bukti yang diajukan tidak ada yang menyatakan

dengan pasti dan jelas bahwa termohon itu adalah lesbi.

2. Lesbi dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang,

sama halnya seperti pelarangan homoseksual atau gay yang berdasarkan pada

al-Quran surat An-Naml ayat 54-56 yang menceritakan kisah kaum Nabi Luth

a.s yang melakukan perbuatan homoseksual. Ayat tersebut menunjukan

kecaman terhadap perbuatan kaum Nabi Luth a.s yang melepaskan hasrat

seksualnya tidak pada pasangan yang seharusnya tapi pada sejenisnya atau

yang memiliki jenis kelamin sama dengannya.

Disamping itu, larangan dan ancaman tehadap perbuatan ini juga terdapat

dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh

lima ahli hadits kecuali Nasa’I bahwa bagi yang melakukan perbuatan seperti

yang dilakukan kaum nabi Luth maka bunuhlah orang tersebut atau HR.

66

Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi mengenai pelarangan hubungan

dengan sesama jenis. Sehingga lesbi menurut hukum Islam mutlak haram.

Dan para ulama telah sepakat mengharamkan perilaku ini.

Sedangkan lesbi menurut hukum positif sebenarnya tidak dijelaskan baik

dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, maupun

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak ada pasal yang berkenaan

dengan lesbi. Akan tetapi lesbi sedikit dibahas pada aturan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292 yang menyatakan “orang yang

cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama

kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup

umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. ”Dari pasal

tersebut dapat dipahami bahwa pasal ini memang menampung masalah

penyimpangan seksual yang sejenis (gay dan lesbi), tapi tidak menghukum

pelaku jika pelaku melakukannya dengan orang yang sudah cukup umur atau

dewasa.

3. Dikarenakan alasan lesbi yang dikatakan oleh pemohon tidak memiliki cukup

bukti maka alasan perceraian tersebut dialihkan kepada Pasal 19 huruf

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang

berbunyi: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga.” Selain pasal itu juga alasan lesbi ini dialihkan kepada Pasal 33

67

Undang-Undang Perkawinan yang berbicara tentang “suami istri wajib saling

cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin

yang satu kepada yang lain. Dan Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: “suami wajib

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

tangga sesuai dengan kemampuannya”.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi para orang tua, harus memulai pendidikan seks sejak dini, sehingga

penyimpangan seksual bisa dicegah sebelum terlambat. Dan jaga pola asuh

keluarga sejak kecil pula. Karena pembentukan kepribadian dimulai sejak

balita. Selain itu kepada MUI, ulama, da’i dan ustadz, harus lebih menjelaskan

tentang haramnya lesbi atau penyimpangan seksual yang lainnya, serta jangan

malu untuk membicarakan mengenai pendidikan seksual di pengajian-

pengajian dan juga memberikan penyuluhan mengenai ini sehingga perbuatan

yang dilarang oleh Allah seperti perbuatan kaum nabi Luth a.s tidak akan

terjadi lagi.

2. Bagi pasangan suami istri untuk lebih memahami lagi tentang hak dan

kewajibannya masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga,

sehingga mampu meminimalisasikan angka perceraian yang terjadi saat ini,

dan mampu mencapai tujuan dari pernikahan yaitu menjadikan keluarga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah.

68

3. Bagi Majelis Hakim agar dapat lebih teliti dan bijaksana dalam menangani

perkara sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan juga

mampu menekan angka perceraian.

4. Bagi pemerintah, diharapkan mampu membuat aturan yang lebih jelas lagi

agar dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang

masuk ke Pengadilan dan diharapkan pula mampu membuat aturan sebelum

suatu kasus atau peristiwa sudah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Karim

69

Abdul Aziz Bin Abdurrahman Al-Musnad, Syaikh. Perkawinan Dan Masalahnya. Penerjemah Musifin As’ad dan Salim Basyarahil. cet. II. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1993.

Abi Husain Muslim bin Hajaj, Imam. Shahih Muslim, juz II. Beirut: Daar al-Fikr, 1993.

Al Husainy, Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad. Kifayatul al-Akhyar, Beirut: Dar al Fikr, Jil. 2.

Ali Hasan, M. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Jakarta: Prenada Media, cet. 1. 2003.

Al Jaziri, Abdu Ar Rahman. Kitab al Fiqh ‘Ala Al Ma’zahib Al Arba’ah, Dar Al Fikr, Beirut, 1969.

Asmawi, Mohammad. Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan, Cet. I. Yogyakarta:Darussalam, 2004.

Asrori dan Anang Zamroni, Ma’ruf. Bimbingan Seks Islam, Surabaya: Pustaka Anda, 1997.

Ayyub, Syekh Hasan. Fikih Keluarga, Penerjemah Abdul Ghofar. cet. ke-5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunah Dan Negara-Negara Islam, cet. Ke-2. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005.

Dewan Redaksi Ensklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, cet. Ke-3, jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, cet. Ke-10. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.

Ensiklopedi Umum, Jakarta: Yayasan Kanisius.

F. Maramis, W. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, , cet. 8. Surabaya: Airlangga University Press, 2004.

Fahmi, Musthafa. Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat, , cet.1. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

70

Fahmi Daili dkk, Sjaiful. Infeksi Menular Seksual, Ed. Ke-4, cet. Ke-1. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009.

Fausiah dan Julianti Widury, Fitri. Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, Jakarta: UI

Press, 2005.

Fuad, A. Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sajastani al-Azdi, Imam. Sunan Abi Daud, Cet. 1. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.

Hamidy, Muhammad. Perkawinan Dan Permasalahannya, (Surabaya: Bina Ilmu,1980

Ibn Isa al-Tirmidzi, Muhammad. Sunan al-Tirmidzi, juz IV. Beirut: Dar al-Turats al-Arabi, t.th.

Junaedi, Didi. 17+ Seks Menyimpang: Tinjauan dan solusi berdasarkan Al_quran

dan Psikologi, Jakarta: Sejuk, 2010.

Kartini kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas seksual, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Kartono, Kartini. Patologi Sosial, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Khuzari, Ahmad. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Kountur, Ronny. Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis, Seri Umum No. 12., Ed. Revisi,

Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, Abi. Juz 10. Al-Mugni, Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, t.th.

Muhammad al-Jamal, Ibrahim, Fiqih Wanita Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991

71

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh. Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah. Penerjemah Faisal Saleh Dan Yusuf Hamdani. Cet ke-2, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.

Mukti Arto, A. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. V.Jakarta:

Pustaka Pelajar, 2003.

Mulia, Musdah. Islam Dan Hak Asasi Manusia Konsep Dan Implementasi, cet.1. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.

Nakamura, Hisako. Perceraian Orang Jawa, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.

Nazar Bakri, Sidi. Kunci Keutuhan Rumah Tangga. Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no.1/74, sampai KHI), cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Prakoso dan I Ketut Murtika, Djoko. Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet. Ke-1. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Rosinta Nirmala Situmorang, Bernadet. Analisis Isi Berprespektif Feminis Dan

Pembongkaran Pemikiran Lesbianism Dalam Teks Naraktif Fiksi Bertema Lesbian. Tesis., Program Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2001.

Qadir Djaelani, Abdul. Keluarga Sakinah. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Rahman Ghazali, Abdul. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam, cet. Ke-31, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1997.

S Nevid, dkk. Jeffrey. Psikologi Abnormal, jil 2. Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga, 2003.

Sabiq, Sayyid. Fiqh As-Sunnah, Juz. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. Ke-27. Jakarta: PT. Intermasa, 1995.

72

Supardi Sadarjoen, Sawitri. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh, cet. 1. Bogor: Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Taufiqurrohman, Pengaruh Wanita Karir Terhadap Perceraian, Skripsi S1, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta.

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI-Press, 1986.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Umar Sa’abah, Marzuki. Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, T.tp, 2001.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara pribadi dengan Achmad Busyro. Jakarta. 10 Mei 2011

Wawancara pribadi dengan Yunilia Juhana. Jakarta. 30 Mei 2011

Yosep, Iyus. Keperawatan Jiwa, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007

Zuhaili, Wahbah. al- Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu, Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

----------------------. Fiqih Imam Syafi’i, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz cet. I. Jakarta: Almahira, 2010.

Zurinal. Z dan Aminuddin, Fiqih Ibadah, cet. Ke-1. Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah, T.th.

HASIL WAWANCARA

Nama : Muhammad Faisal

73

Nama Hakim : Drs. H. Achmad Busyro, M.H

Tanggal : 10 Mei 2011

Alamat : Pengadilan Agama Jakarta Timur, Jl. PKP Raya No. 24

Ciracas Jakarta Timur

1. Bagaimana menurut Bapak terhadap perceraian yang

diajukan atas alasan lesbi?

Jawab: ini adalah putusan verstek karena pada kasus ini

Termohon tidak hadir, sehingga apa yang kita

terima itu yang dikabulkan. Apa yang tidak terbukti,

ya tidak bisa dikabulkan. Dalam putusan ini yang

diambil bukan masalah hubungannya karena itu

perlu bukti-bukti yang jelas untuk menunjukkan apa

benar ia lesbi atau tidak. Jadi lesbian ini tidak

terungkap karena Termohon tidak hadir, apabila

Termohon hadir maka hubungannya pun bisa

diketahui dengan jelas .

2. Menurut Bapak apakah lesbi ini dapat dikategorikan

sebagai alasan perceraian?

Jawab: pada kasus ini belum bisa, karena alat bukti yang

diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk

membuktikan bahwa Termohon itu lesbi.

3. Dalam hal pembuktian, bagaimana cara pembuktian kalau

istri ternyata lesbi?

Jawab: dalam hal pembuktian lesbi ini, pembuktian ini

dilakukan sama seperti dalam teori pembuktian zina

74

apakah ada saksi melihat secara jelas tentang lesbi

ini atau tidak.

4. Pertimbangan hukum apa yang Bapak ambil dalam

menyelesaian kasus perceraian ini?

Jawab: karena lesbi ini belum bisa dibuktikan dikarena alat

buktinya belum cukup. Oleh karena itu di alihkan

kepada permasalahan yang lain yang diangkat oleh

Pemohon. Tapi apabila Pemohon bisa membuktikan

tentang lesbi tersebut maka alasan tersebut bisa

dipertimbangkan.

5. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap lesbi?

Jawab: sama seperti kisah Nabi Luth yang dikutuk oleh

Allah karena memiliki hubungan antara laki-laki

dengan laki-laki dan perempuan dengan

perempuan.

6. Selama Bapak menjabat di PA Jaktim ini, apakah Bapak

pernah menangani kasus dengan alasan istri lesbi seperti

ini, selain kasus ini?

Jawab: kita kan tidak menghitung ya, karena kita hanya

menerima perkara dan menyelesaikannya.

Hakim

75

Drs. H. Achmad Busyro, M.H

Pewancara : Muhammad Faisal

Yang diwawancara : Dr. H. Syamsul Ma’arif, MA

Tempat wawancara : Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara

Hari dan tanggal wawancara : Kamis, 12 Mei 2011

Hasil Wawancara dengan Majlis Ulama Indonesia

1. Bagaimana Lesbi Menurut Hukum Islam?

Jawab: Pada dasarnya dalam konsep ajaran agama, Allah menciptakan

manusia berpasang-pasangan, kalau kemudian jika diberikan suatu wadah

khusus yaitu melalui pernikahan. Pernikahan itu diatur dalam agama, seperti

yang kita ketahui bersama. Tapi kemudian hal ini akan sedikit berubah jika

ada berbagai pengaruh seperti perkembangan sekarang ini mulai dari

pengaruh sikap, kebudayaan ataupun yang lainnya. Sehingga muncul ada

orang yang kepengen melampiaskan syahwatnya itu dengan sesama jenisnya

seperti perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Oleh karena

itu dalam pandangan ulama hal ini tidak dibenarkan, bahkan jangankan lesbi

onani saja dilarang oleh agama. Kecuali Mazhab Hanafi yang mengatakan

76

bahwa onani itu diperbolehkan, jika dalam keadaan darurat. Darurat disini

dalam arti syahwatnya semakin tinggi dan ditakutkan terjadinya perbuatan

yang tidak diinginkan. Sehingga onani itu akan lebih baik dilakukan jika

dalam kondisi seperti itu. Nah… onani saja yang tidak berhubungan dengan

siapa-siapa itu dilarang, apalagi sekarang mengenai lesbi. Tapi sebenarnya

semua agama mengatakan lesbi maupun homo itu dilarang karena menyalahi

secara etika, menyalahi kodrat , dan menyalahi fitrah kemanusiaan. Hal ini

pernah menjadi rame ketika Bu Musdah mengeluarkan pendapat yang liberal

yaitu memberikan peluang tentang homo maupun lesbi. Homo dan lesbi ini

sudah berkembang di negara-negara liberal yang menganggap homo ataupun

lesbi itu diperbolehkan dan sudah mulai melegalkan pernikahan sesama jenis,

seperti yang terjadi di negara Belanda. Akan tetapi saya tegaskan kembali

bahwa semua agama pada dasarnya melarang perbuatan ini. Jadi bagi agama

Islam lesbi adalah perbuatan haram.

77

Pewancara : Muhammad Faisal

Yang diwawancara : Dra. Yunilia Juhana

Tempat wawancara : Taman Rempoa Indah, Jakarta Selatan

Hari dan tanggal wawancara : Senin, 30 Mei 2011

Hasil Wawancara dengan Psikolog RS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

1. Apa itu lesbi?

Jawab: penyimpangan perilaku dalam hubungan seksual, tentang konsep

dirinya (perempuan) tersebut.

2. Apakah lesbi dengan homoseksual itu sama?

Jawab: Sama, hanya berbeda istilah saja. Sebenarnya kedua hal tersebut

terjadi karena laki-laki atau perempuan tersebut tidak diperkenalkan tentang

seks jenis kelamin atau hubungan seks yang sehat itu seperti apa sehingga

kelima sistem bagian otak orang tersebut menjadi error, nah inilah cikal bakal

terjadinya lesbi atau homo. Oleh karena itu ia tidak tahu hubungan sex dengan

78

benar, sehingga orang tersebut harus di theraphy karena otaknya sudah tidak

berfungsi dengan baik.

3. Kenapa seseorang bisa menjadi lesbi?

Jawab: Itu terjadi karena hormon testoteron dalam diri perempuan tersebut

lebih dominan dibandingkan hormon estrogennya sehingga ada istilah “anak

perempuan tapi sikapnya kelaki-lakian”. Selain itu juga karena adanya

pengasuhan yang salah dari keluarganya sehingga tidak membentuk konsep

anak dengan benar dan ketika ada orang yang mengatakan ini salah

lingkungannya. Saya rasa itu tidak benar, karena jangan menyalahkan

lingkungan tapi salahkanlah orang tuanya dalam arti orang yang mendidik,

mengasuh anak tersebut. Selain itu juga, tidak ada pendidikan seks pada usia

dini sehingga dalam perkembangannya anak tidak pernah mengenal peran

jenis kelaminnya.

4. Kenapa faktor dalam diri bisa menyebabkan seseorang menjadi lesbi?

Jawab: Karena tidak ada kontrol internal (kontrol dari dalam), tidak adanya

disiplin, dan tidak tau mana yang benar dan mana yang salah sehingga bisa

menyebabkan seseorang menjadi lesbi.

5. Bagaimana cara menanggulanginya?

Jawab: dengan cara spiritual, selain itu juga harus mencari tahu sumber

masalahnya, karena pasti ada sumber masalah lain di dalamnya. Mungkin ada

sesuatu dimasa lalunya, sehingga emosi dan kematangannya terganggu. Oleh

79

karena itu perlu adanya penghargaan. Karena dengan dihargai orang akan

mendapatkan rasa aman dan dia akan hidup normal-normal saja.

6. Apa akibat dari lesbi?

Jawab: Saya rasa tidak ada masalah, jika ia mampu bersosialisasi dengan baik.

Akan tetapi jika itu terjadi, orang tersebut akan mudah terjangkit penyakit

kelamin apalagi perempuan itu lebih rentan dibanding laki-laki.