lhp koperindag 09

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI........................................................................................................................................................................................................ i.............................................................................................................

REKAPITULASI TEMUAN.................................................................................................................................................................................... ii..........................................................................................................................................................................................................................

BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI...........................................1

A. Kesimpulan ..................................................................... 1

B. Rekomendasi................................................................... 1

BAB II TINJAUAN UMUM DAN URAIAN HASIL PEMERIKSAAN............... 2................................................................................................

A. TINJAUAN UMUM............................................................... 2

1. Dasar hukum pemeriksaan......................................... 2

2. Ruang lingkup pemeriksaan....................................... 2

3. Tujuan pemeriksaan................................................... 3

4. Waktu dan periode pemeriksaan................................ 3

5. Tim pemeriksaan........................................................ 3

6. Informasi singkat tentang objek pemeriksa................ 3

B. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN........................................... 5

1. Aspek pengelolaan aparatur....................................... 5

2. Aspek pengelolaan keuangan..................................... 6

3. Aspek pengelolaan barang/ inventaris........................... .. 16

BAB III LAMPIRAN.................................................................................... 17

/tt/file_convert/55cf9c10550346d033a87059/document.doc i

REKAPITULASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAANPADA DINAS KOPERINDAG KOTA PARIAMAN

TAHUN 2008/2009

A. JUMLAH TEMUAN

1. Aspek tugas Pokok dan Fungsi sebanyak 1 temuan, yaitu :

a. Kelalaian dalam menyampaikan Tugas Pokok dan Fungsi ke bagian hukum Sekretariat Kota Paraiman

2. Aspek Pengelolaan Keuangan sebanyak 9 temuan, terdiri dari :

a. Kewajiban setor ke Kas Negara sebanyak 1 temuan dengan jumlah Rp. 432.000,-

b. Kewajiban setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pariaman sebanyak 5 temuan dengan jumlah Rp. 2.557.000,-

c. Perbaikan administrasi/melengkapi bukti sebanyak 3 temuan dengan jumlah Rp. 4.551.000,-

B. TINDAK LANJUT

1. Temuan yang telah ditindak lanjuti :

a. Setor ke Kas Negara Rp. 432.000,-

b. Setor ke Kas Daerah Pemko Pariaman Rp. 2.557.000,-

c. Perbaikan administrasi/melengkapi bukti Rp. 4.551.000,-

/tt/file_convert/55cf9c10550346d033a87059/document.doc ii

BAB I

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan PKPT dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Pariaman Nomor : 68/SPTInsp/V-2009 tanggal 11 mei 2009, telah dilakukan pemeriksaan reguler pada Dinas Koperindag Kota Pariaman pada tanggal 13 Mei s/d 03 Juni 2008. Dari hasil pemeriksaan masih ditemui terjadinya kelemahan dalam penata usahaan keuangan penerimaan dan pengeluaran. Temuan di atas penyebabnya dilatar belakangi oleh kurangnya kompetensi dari aparatur serta kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam uraian tugas pada SKPD tersebut.

Hal yang positif ditemui selama kami melakukan pemeriksaan adalah terjalinnya kerja sama positif antara tim pemeriksa dengan objek pemeriksaan guna kelancaran pelaksanaan pemeriksaan serta sikap pro aktif dari objek pemeriksaan untuk menindaklanjuti sebagian temuan hasil pemeriksaan yang di dapati.

B. REKOMENDASI

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Dinas Koperindag Kota Pariaman, kami menyarankan :

1. Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman agar lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahanya dari aspek pengelolaan keuangan dan pelaksanaan Tupoksi.

2. Kepada segenap aparatur PNS dilingkungan Dinas Koperindag Kota Pariaman untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kinerjanya, dengan tetap konsisten mempedomani ketentuan yang berlaku.

3. Kepada pejabat, staf dan pelaksana tugas lainnya untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan yang telah dimuat pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan memberikan satu rangkap dokumen atas bukti tindak lanjut tersebut.

PENANGGUNG JAWAB TIMInspektur

Drs. Effendi Jamal, MM NIP19610607 198203 1 007

/tt/file_convert/55cf9c10550346d033a87059/document.doc 1

BAB II

TINJAUAN UMUM DAN URAIAN

HASIL PEMERIKSAAN

A. TINJAUAN UMUM

1. Dasar hukum pemeriksaan

a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah.

b. Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

e. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

f. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Kota Pariaman.

g. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 170/900/2008 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

h. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 273/900/2008 Tahun 2008 tentang PerubahanPertama Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

i. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 04 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

j. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pariaman.

k. Surat Perintah Tugas Kepala Inspektorat Kota Pariaman Nomor : 68/SPT/INSP/V-2009 tanggal 11 Mei 2009


2. Ruang lingkup pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan reguler, dengan tujuan untuk menilai tingkat kedisiplinan dan akuntabilitas aparatur serta ketaatan terhadap azas hemat, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang meliputi aspek pengelolaan aparatur, aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan barang/jasa yang dilaksanakan pada Dinas Koperindag Kota Pariaman.

3. Tujuan pemeriksaan

a. Untuk menilai kinerja institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Untuk mencegah terjadinya kerugian Keuangan Negara dan Daerah.

c. Memberikan pembinaan kepada objek pemeriksaan didasarkan atas kelemahan dan atau penyimpangan yang telah dilakukan guna menuju ke arah perbaikan.

d. Sebagai pedoman bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk menilai kinerja dari objek pemeriksaan.

4. Waktu dan periode pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 13 Mei s/d 3 Juni 2009, periode yang diperiksa adalah tahun anggaran 2008 s/d bulan Mei tahun anggaran 2009.

5. Tim pemeriksa

Susunan dari tim pemeriksa, yaitu :

a. Drs. Efendi Jamal, MM ( Penanggung Jawab )

b. Syafri syaaam, BA ( Ketua )

c. Yusuf Saibi, A.Ma.Pd ( Anggota )

d. Masril ( Anggota )

e. Yelmis Sri Yetti, SE ( Anggota )

6. Informasi singkat tentang objek pemeriksaan

SKPD Dinas Koperindag Kota Pariaman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor : 04 Tahun 2007. Pada Peraturan Daerah dimaksud di atas secara umum telah diatur tugas pokok dan fungsinya. Uraian tugas dari masing-masing pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sudah dibuat namun belum ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja dari


Dinas Koperindag Kota Pariaman pada tahun 2009 serta satuan pengelola keuangan/barang tahun anggaran 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 :

Struktur Organisasi Jabatan Struktural Tahun 2009

No Nama Nip Pangkat/Gol Jabatan

1. Ir.Armen,MM 19580311 199003 1 002

Pembina Tk.I, IV/b

Kepala Dinas

2. Drs. Sumiramis 19611113 196603 1 006

Pembina Tk.I, IV/b

Sekretaris

3. Drs.Nawalis 19580311 199003 1 004

Pembina, IV/a Kabid Perindustrian

4. Erwin Ifhadi 19600708 198503 1 006

Pembina, IV/a Kabid Koperasi

5. Fakhrizal 19571221 198603 1 004

Pembina, IV/a Kabid Perdagangan

6. M.Nurdin 19611116 198203 1 003

Penata Tk. I, III/d

Kabid UMKM

7. Masril, BA 010138018 Penata Tk. I, III/d

Kasi kelembagaan Bina Usaha Koperasi

8. Maryani 19560810 19830 2 004

Penata, III/c Kasi Pemb.Peng.Ind.agro & hasil laut

9. Drs. Asani Sofana 19620307 198302 1 001

Penata, III/c Kasi Pendaf.Persh. & Perlin dungan Konsumen

10. Syafrina 19570901 198303 2 003

Penata, III/c Kasubag Keuangan

11. Erizalti 19590513 198301 2 001

Penata, III/c Kasi Fasilitasi pembiayaan Koperasi

12. Maida Isnelli 19621231 198602 2 023

Penata, III/c Kasubag Umum & Adminsitasi

13. Rusdi 19591224 196211 1 001

Penata, III/c Kasi Pendataan Pemb. Pengawasan Konsumen

14. Zarnistati 19631012 198503 2 006

Penata, III/c Kasi Fasilitasi Pembiayaan UKM

15. Febri Naswati 19790217 200501 2 006

Penata Muda Tk I, III/b

Pj. Kasi Pemb.Peng.Ind non agro & anek

16 Yenita Sari 19810514 200501 2 013

Penata Muda Tk I, III/b

Pj. Kasubag Program & Pelaporan

17 Darman 070013741 Penata Muda, III/a

Plt.UPTD pasar


Tabel 2 :

Satuan Pengelola Keuangan /Barang 2007

No Nama/Nip Pangkat/Gol Jabatan

1. Ir.Armen,MM Pembina Tk.I, IV/b

Pengguna Anggaran

2. Drs. Sumiramis Pembina Tk.I, IV/b

Kuasa Pengguna Anggaran

3. Drs.Nawalis Pembina, IV/a Kuasa Pengguna Anggaran

4. Erwin Ifhadi Pembina, IV/a Kuasa Pengguna Anggaran

5. Fakhrizal Pembina, IV/a Kuasa Pengguna Anggaran

6. M.Nurdin Penata Tk. I, III/d Kuasa Pengguna Anggaran

7. Deni Jamal, SE Penata Muda, III/a

Bendahara Pengeluaran/ Pembayar Gaji

8. Erman, HN Pengatur Muda, II/a Bendahara Penerima

9. Syafrina Penata, III/c Pejabat Penatausahaan Keuangan .

Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan 2008 dan 2009

Jumlah anggaran Tahun 2008 Rp. 1.944.008.023,-Jumlah Penerimaan Tahun 2008 Rp. 2.189.175.205,-Realisasi Rp. 2.158.919.528,-Sisa UYHD Rp. 30.255.677,-

Jumlah anggaran Tahun 2009 Rp. 4.274.191.000,-Jumlah Penerimaan Tahun 2009 Rp. 499.669.482,-Realisasi s/d Mei 2009 Rp. 405.583.690,-

Sisa UYHD Rp. 94.083.792,-

B. URAIAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

1. ASPEK PENGELOLAAN APARATUR

Uraian Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat dan Kepala Bidang pada Dinas Perindag & UKM telah dibuat dan belum disampaikan ke Bagian Hukum Sekretariat Kota Pariaman.( 0320)

Seharusnya Uraian tugas pokok dan fungsi yang telah dibuat disampaikan ke Bagian Hukum sekretariat Kota Pariaman untuk dibuatkan Surat Keputusan ( SK ) Walikotanya.


Hal ini disebabkan karena kelalaian sekretaris Dinas Koperindag dan UKM Kota Pariaman. ( 10100 )

Akibatnya tugas-tugas yang dilaksanakan tidak berkekuatan hukum untuk dapat sepenuhnya dilaksanakn oleh masing-masing Kepala Bidang dan hanya berdasarkan kegiatan yang ada pada anggaran.

Disarankan kepada Kepala Koperindag Kota Pariaman memerintahkan Sekretaris untuk menyampaikan uraian tugas yang telah dibuat ke Bagian Hukum Sekretariat Kota Pariaman untuk ditetapkan sebagai peraturan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Menurut Pejabat yang diperiksa : Pejabat yang diperiksa mengakui temuan dan telah menindaklanjuti temuan tanggal 6 Juli 2009.

2. ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Ditemui pembayaran biaya makan dan minum yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap sejumlah Rp. 610.000.- yaitu tidak ada daftar hadir rapat dan notulen rapat, yakni sbb : ( 0813 )

NoNo Kwt tanggal kegiatan Jumlah (Rp) PPTK Keterangan

142

8 30 Jan 2008(nasi) 140.800 Rusdi Notulen rapat

242

9 30 Jan 2008 80.000 sda sda

300

4 15 Okt 2008 144.000 Asani Sofana sda

400

5 Snack 15 Okt 2008 96.000 sdaDaftar hadir/notulen

534

4 Nasi 27 Okt 2008 150.000 Zarnis Tati Daftar Hadir

Jumlah 610.000

Hal ini belum sesuai dengan maksud Permendagri no. 13 tahun 2006 pasal 132 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

” Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah .”

Hal ini disebabkan kelalaian bendahara PPTK dan KPA. ( 10100 )

Akibatnya dana sejumlah Rp. 610.000.- belum dapat dipertanggungjawabkan.

Disarankan kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman memerintahkan kepada PPTK dan KPA untuk melengkapi bukti pengeluaran atau mengembalikan dana tersebut ke kas daerah sejumlah Rp. 610.000.- ( 5001 )

Menurut Pejabat yang diperiksa: Pejabat yang diperiksa membenarkan temuan tersebut dan telah menindak lanjuti tanggal 6 Juli 2009


2. Ditemui Pembayaran biaya perjalanan dinas pada dinas Koperindag Kota Pariaman yang dilaksanakan pada hari libur sejumlah Rp. 750.000.- yang terdiri atas : ( 0160 )

No.Kwt Nama tgl tujuan Jumlah setor Ket168 Asani

Sofana6, 7 Maret

Kec. Par-utara

100.000 50.000 7/3 Hari Nyepi

169 Arifa Yulmarses

6, 7 Maret

Kec. Par-utara

100.000 50.000 sda

069 Ir. Armen 16 Nov

Dinas Kop & PKM Prop

125.000 125.000 Hari Minggu

070 Erwin Ifhadi

16 Nov


125.000 125.000 sda

071 Masril, BA 16 Nov


100.000 100.000 sda

072 Zulhimra 16 Nov


100.000 100.000 sda

107 Zamzami 12 Juli

DDPKA 50.000 50.000 Hari sabtu

084 Leni Marlina

5 Juli DPPKA 50.000 50.000 sda

083 Syafrina 5 Juli DPPKA 50.000 50.000 Hari sabtu

108 Mailinda 12 Juli

DPPKA 50.000 50.000 Hari sabtu

Jumlah setor

750.000



Hal ini disebabkan kelalaian pegawai yang bersangkutan dan bendahara yang kurang koordinasi dalam melaksanakan pembayaran. ( 10100)

Akibatnya terjadi kerugian daerah sejumlah Rp. 750.000

Disarankan kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman memerintahkan kepada kepada masing-masing pegawai tersebut diatas untuk mengembalikan dana sejumlah Rp. 750.000.- dan menyetorkannya ke Kas daerah, bukti setoran disampaikan ke Inspektorat Kota Pariaman. ( 1004 )

Menurut Pejabat yang diperiksa: Pejabat yang diperiksa membenarkan temuan tersebut dan telah menindaklanjuti tanggal 6 Juli 2009


3. Ditemui perjalanan dinas ganda pegawai Dinas Koperindag Kota Pariaman tahun 2008 sejumlah Rp. 1.010.000,-yaitu : ( 0160 )

No

Nama No.kwt Tgl Tujuan Jumlah (Rp)

1 Arifa Yulmarses

262 17, 18 Juli Par-sel 100.000,-

576 17, 18 Juli Par-teng 100.000,-setor 100.000,-

657 29, 30 Mei Desa Taluak 100.000,-849 30 Mei Diperindag

Prop100.000,-

setor 50.000,-Jumlah 150.000,-

2 Ir.Armen 091 22 Jan Primkopepabri

60.000,-

149 22 Jan Diperindag Prop

125.000,-

setor 60.000,-172 11, 12 Maret Padang 250.000,-69 11, 12, 13, 14, 15

MaretSurabaya 5.450.000,-

setor 250.000,-Jumlah 310.000,-

3 Fakrizal 476 21 Okt Padang 125.000,-661 21 Okt Par Utara 60.000,-

setor 60.000,-008 15 Juli Par-Utara 60.000,-157 15 Juli Padang 125.000,-

setor 60.000,-Jumlah 120.000,-

4 Meilinda 380 22 Sept Par-Selatan 50.000,-592 22 Sept Par-Tengah 50.00,-

setor 50.000,-430 25 Sept Par-Teng 50.000,-526 24, 25 Sept DPPKA 100.000.-

setor 50.000.-Jumlah 100.000,-

5 Zarnis Tati 386 15 Okt Par-Sel 50.000.-359 15 Okt Par-Teng 50.000.-

Jumlah setor 50.000.-

6 Zamzami 360 15 Okt Par-Teng 50.000.-388 15 Okt Par-Sel 50.000.-

Jumlah setor 50.000.-

7 Deni Jamal 1223 16 Okt Par-Utara 50.000.-1048 16 Okt Par-Sel 50.000.-

Jumlah Setor 50.000.-

8 Zaidar 815 2, 3 April Par-teng 100.000,-818 2, 3 April Par-sel 100.000,-

Jumlah setor 100.000,-

9 Erman H N 821 17, 18 April Parut 80.000,-845 17, 18 April Parut 80.000.-

Setor 80.000,-


Jumlah setor 1.010.000,-



Dan Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 pasal (7) dan pasal (20) ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal (7):“ Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama “.

Pasal 20 ayat (2):“ Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan”.

Hal ini disebabkan kelalaian pemegang kas, pimpinan kegiatan serta kurangnya koordinasi dan pengendali dari atasan.(10100)

Akibatnya terjadi kerugian daerah sejumlah Rp. 1.010.000.-

Disarankan kepada Kepala Koperindag Kota Pariaman memerintahkan kepada pegawai Koperindag Kota Pariaman tersebut diatas untuk menyetorkan pembayaran perjalanan dinas ganda sejumlah RP. 1.010.000.- ke Kas Daerah dan bukti setoran disampaikan ke Inspektorat Kota Pariaman. (1004)

Menurut Pejabat yang diperiksa: Pejabat yang diperiksa membenarkan temuan tersebut dan telah menindaklanjuti tanggal 6 Juli 2009.

4. Ditemui PPh pasal 21 yang sudah dipungut dan belum disetor pada kegiatan dinas Koperindag Kota Pariaman tahun 2008 Rp 432.000,- sebagai berikut : (0211 )

No Kwt uraian Jumlah PPH 211 439 Pembayaran Uang

lembur an. Emlizarti dkk tgl 16 Feb 2008 (Rusdi )

495.000 54.000

2 440 Pembayaran Uang lembur an. Emlizarti dkk tgl 12 jan 2008 (Rusdi )

495.000 54.000

3 441 Pembayaran Uang lembur an. Emlizarti dkk tgl 8 Mar 2008 (Rusdi )

495.000 54.000

4 442 Pembayaran Uang lembur an. Emlizarti dkk tgl 26 Jan 2008 (Rusdi )

495.000 54.000

5 743 Pembayaran Uang 495.000 54.000


lembur an. Emlizarti dkk tgl 5 April 2008 (Rusdi )

6 744 Pembayaran Uang lembur an. Emlizarti dkk tgl 26 April 2008 (Rusdi ))

495.000 54.000

7 745 Pembayaran Uang lembur an. Emlizarti dkk tgl 5 Mei 2008 (Rusdi )

495.000 54.000

8 746 Pembayaran Uang lembur an. Emlizarti dkk tgl 7 Juni 2008 (Rusdi )

495.000 54.000

Jumlah 432.000

Hal ini belum Hal ini belum sesuai dengan maksud Kepres Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi:

“Bendaharawan instansi Pemerintah/BUMN/BUMD dan Bendaharawan lain sebagai Wajib Pungut Pajak menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang telah dipungut dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan kelalaian PPTK dan KPA dalam melakukan penyetoran pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (10403)

Akibatnya terdapat kurangnya Penerimaan Negara dari sektor pajak sejumlah Rp.432.000,-

Disarankan kepada Kepala Koperindag Kota Pariaman memerintahkan masing-masing PPTK dan KPA agar menyetorkan Pajak yang telah dipungut tersebut ke Kas Negara sejumlah Rp. 432.000,- dan bukti setoran disampaikan ke Inspektorat Kota Pariaman. (1002)


5. Ditemui PBn I( makan minum ) yang sudah dipungut dan belum disetor pada kegiatan dinas Koperindag Kota Pariaman tahun 2008 Rp.90.000,- sebagai berikut:( 0211 )

No Kwt Uraian Jumlah Pbn I1 439 Makan lembur tgl 16 Feb

2008( Rusdi )90.000 9.000

2 440 Makan lembur tgl 12 jan 2008

90.000 9.000

3 441 Makan lembur tgl 8 maret 2008

90.000 9.000

4 442 Makn lembur tgl 26 Jan 2008

90.000 9.000

5 743 Makan lembur tgl 5 April 2008

90.000 9.000

6 744 Makan lembur tgl 26 April 2008

90.000 9.000

7 745 Makan lembur tgl 5 Mei 2008

90.000 9.000


8 746 Makan lembur tgl 7 Juni 2008

90.000 9.000

9 745 Makan lembur tgl 5 Mei 2008

90.000 9.000

10 746 Makan lembur tgl 7 Juni 2008

90.000 9.000

Jumlah 90.000

Hal ini belum sesuai dengan maksud Edaran Walikota Pariaman No. 793/113/KPD/III-2004 tanggal 8 maret 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

” setiap kegiatan yang memerlukan jasa restoran dan rumah makan/hotel harus menyisihkan pajaknya sebesar 10%.”

Hal ini disebabkan kelalaian pemegang kas dan kurangnya pengendali dari atasan. ( 10100 )

Akibatnya terjadi terlambatnya dalam penerimaan pajak makan dan minum sebesar Rp. 90.000,-

Disarankan kepada Kepala Koperindag Kota Pariaman memerintahkan masing masing PPTK dan KPA untuk menyetorkan pajak makan dan minum sebesar Rp. 90.000,-bukti setoran disampaikan ke Inspektorat Kota Pariaman. ( 1005)


6. Ditemui pemborosan Rp.300.000,-kemahalan harga biaya ATK pada Dinas Koperindag Kota Pariaman untuk pembelian Falsdisk dengan uraian sebagai berikut: (0140 )

No Kwt Uraian Jumlah Harga pasar

Kemahalan

1 447 Pembelian 1 bh Falsdisk pada ATK Tri IV (PPTK Maida Isneli )

450.000 250.000 200.000

2 538 Falsdisk 1 bh pada ATK Monitoring & Evlap( Yenita Sari)

250.000 200.000 50.000

3 553 Flasdisk ATK Kegiatan Penyusunan Renstra & Renja 2008 ( Yenita Sari )

250.000 200.000 50.000

Jumlah 300.000

Hal ini tidak sesuai dengan maksud Permendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), pasal 122 ayat (10) dan pasal 132 ayat (1).

Pasal 4 ayat (1) :


“ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 122 ayat (10):

“ Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hal ini disebabkan kelalaian dari PPTK, bendahara dan lemahnya pengendali atasan langsung. ( 10100 )


Disarankan Kepada Kepala Koperindag Kota Pariaman memerintahkan masing-masing PPTK dan KPA untuk mengembalikan kemahalan harga terhadap belanja barang sejumlah Rp. 300.000,- ke kas Daerah, bukti setoran disampaikan ke Inspektorat Kota Pariaman. ( 1004 )


7.Ditemui Pembayaran biaya makan dan minum sejumlah Rp. 900.000,- yang tidak sesuai dengan jumlah daftar hadirnya pada kegiatan pelatihan peningkatan mutu industri kecil: ( 0813 )

No Kwt

Jml bayar

Daftar hadir

Kekurangan

satuan Jumlah PPTK/KPA

037 240 ktk

80 orgx2=160

80 0rg 5.000.- 400.000.-

038 120 ktk

80 org 40 org 12.500 500.000.-

Jumlah 900.000.- Feby Naswati

Hal ini belum sesuai dengan maksud Permendagri no. 13 tahun 2006 pasal 132 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 132 ayat (1) :


Pasal 4 ayat (1) :

“ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, ekonomis, transparan, dan


bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Hal ini disebabkan kelalaian bendaharawan pengeluaran, PPTK dan KPA serta kurangnya pengendali dari atasan. ( 10100 )

Akibatnya terdapat pengeluaran yang belum dapat dipertangggungjawabakan sejumlah Rp.900.000.-

Disarankan kepada Kepala Koperindag Kota Pariaman memerintahkan kepada masing-masing PPTK dan KPA untuk melengkapi bukti daftar hadir sesuai jumlah peserta atas pembayaran makan minum sejumlah Rp.900.000.- dan meyerahkan ke Inspektorat Kota Pariaman. ( 5001 )


8. Dari hasil verfikasi terhadap SPJ tahun 2008 ditemukan kwitansi pembayaran yang belum didukung bukti yang lengkap sbb : ( 0813 )

No No.Kwt Uraian Jumlah Keterangan

1 41 Perjalanan dinas An. Leni Marlena tgl 30, 31 Jan ke padang

200.000 SPPD tidak ada

2 341 Biaya fotocopy 800.000 Faktur tdk jelas

Jumlah 1.000.000



Hal ini disebabkan kelalaian PPTK dan KPA serta kurangnya koordinasi dan pengendali dari atasan. (10100 )

Akibatnya terdapatnya pengeluaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sejumlah Rp.1.000.000,-

Disarankan kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman memerintahkan kepada masing-masing PPTK dan KPA untuk melengkapi


bukti pengeluaran sejumlah Rp 1.000.000,-atau mengembalikannya ke Kas daerah ( 5001 )


TAHUN 2009:

1. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen pembayaran belanja makan minum ditemui pembayaran nasi bungkus yang melebihi standar harga barang dan harga pasar sejumlah Rp.407.000,- dengan uraian sbb: ( 0140 )

No No Kwt

Uraian Jumlah bayar Jumlah seharusnya

Lebih harga

1 025 Nasi bungkus rapat persiapan kegiatan tgl 16 feb 2009

28 x 12.500 Rp. 350.000

28 x 10.000 Rp.280.000

28 x 2.500= Rp. 70.000

2 027 Nasi bungkus serah terima pengelola pasar lama dg UPTD Pasar tgl 21 ja 2009

20 x 12.500 Rp. 250.000

20 x 10.000 Rp.200.000

20 x 2.500= Rp.50.000

3 029 Nasi bungkus rapat persiapan pemeriksaan BPK tgl 9 feb 2009

27 x 12.500 Rp. 337.500

27 x 10.000 Rp.270.000

27 x 2.500= Rp.67.500

4 031 Nasi bungkus rapat evaluasi kegiatan tgl 5 jan 2009

25 x 12.500 Rp. 312.500

25 x 10.000 Rp.250.000

25 x 2.500= Rp.62.500

5 033 Nasi bungkus rapat staf tgl 2 Feb 2009

25 x 12.500 Rp. 312.500

25 x 10.000 Rp.250.000

25 x 2.500= Rp.62.500

035 Nasi bungkus rapat staf tgl 29 Jan 2009

23 x 12.500 Rp. 312.500

23 x 10.000 Rp.230.000

23 x 2.500= Rp.57.500

037 Nasi bungkus rapat staf tgl 2o Jan 2009

15 x 12.500 Rp. 187.500

15 x 10.000 Rp.150.000

15 x 2.500= Rp.37.500

Jumlah 407.000

Hal ini tidak sesuai dengan maksud Permendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), pasal 122 ayat (10) dan pasal 132 ayat (1).

Pasal 4 ayat (1) :


Pasal 122 ayat (10):

“ Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hal ini disebabkan PPTK dan KPA terlalu tinggi meletakkan harga makan dan minum .( 10402 )



Disarankan Kepada Kepala Koperindag Kota Pariaman memerintahkan PPTK dan KPA ( maida Isneli )untuk mengembalikan kemahalan harga terhadap belanja makan dan minum sejumlah Rp. 407.000,- ke kas Daerah, bukti setoran disampaikan ke Inspektorat Kota Pariaman.( 1004 )


2. Ditemui Pembayaran biaya makan dan minum sejumlah Rp.1.021.000,- yang tidak sesuai dengan jumlah daftar hadirnya pada kegiatan pelatihan peningkatan mutu industri kecil: ( 0813 )

No Kwt

Jml bayar

Daftar hadir

Kekurangan

satuan Jumlah PPTK/KPA

249 130 ktk

80 org 50 0rg 12.500.- 625.000.-

226 80x2=160 org

66 org 6.000 396.000.-

Jumlah 1.021.000.- Maryani

Hal ini belum sesuai dengan maksud Permendagri no. 13 tahun 2006 pasal 132 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 132 ayat (1) :


Pasal 4 ayat (1) :


Hal ini disebabkan kelalaian bendaharawan pengeluaran, PPTK dan KPA serta kurangnya pengendali dari atasan. ( 10100 )

Akibatnya terdapat kerugian daerah sejumlah Rp.1.021.000.-

Disarankan kepada Kepala Koperindag Kota Pariaman memerintahkan kepada PPTK dan KPA untuk melengkapi bukti daftar hadir sesuai jumlah peserta atas pembayaran makan minum sejumlah Rp.1.021.000.- dan bukti disampaikan ke Inspektorat Kota Pariaman.( 5001)


3. Ditemui kwitansi Nomor 166 atas pembayaran honor nara sumber dalam Kota sejumlah Rp. 1.200.000 atas kegiatan sosialisasi prinsip-


prinsip pemahaman perkoperasian tgl 17 s/d 19 Maret 2009 yang belum didukung daftar hadir narasumber yang lengkap. ( 0813 )



Hal ini disebabkan kelalaian PPTK dan bendahara serta lemahnya pengendali atasan langsung.( 10100 )

Akibatnya pembayaran yang dilakukan belum dapat dipertangungjawabkan kelegalitasnnya.

Disarankan kepada Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman memerintahkan kepada PPTK dan KPA untuk melengkapi bukti pengeluaran sejumlah Rp 1.200.000,- ( 5001)


3. . ASPEK PENGELOLAAN BARANG/INVENTARIS

Bidang Sarana dan Prasarana

Administrasi pengelolaan barang inventaris pada Dinas Koperindag sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan sebagai bahan informasi dan pedoman Tindak lanjutnya.

Pariaman, 9 Juli 2009

INSPEKTUR

Drs. Effendi Jamal, MMNIP19610607 198203 1 007


BAB III

LAMPIRAN

1. Surat Perintah Tugas Inpektur Kota Pariaman.

2. Tanggapan Naskah Hasil Pemeriksaan


lhp koperindag 09

Documents