LIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAAIPUNG NOMOR: !DO TAHUN 2011

TENTANG:

IZIN PEMANFAATAN BAGlAN-BAGIAN JALAN DI WILA Y AH KOTA BANDAR LAl\IPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG~

Menimbang a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pembangunan kehidupan masyarakat, rnernajukan kesejahteraan umum, pemerataan pembangunan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta membentux struktur ruang dalam memajukan pembangunan daerah;

b. bahwa untuk memenuhi dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur pemanfaatan bagian-bagian jalan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) , Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang­Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubab kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :2004 Nornor 132 );

5. Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tabun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213) ;

Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3254 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keamanan, Ketertiban , Keapikan dan Keindahan;

10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PEMANFAATAN BAGIAN­BAGIAN JALAN 01 WILAYAIl KOTA BANDAR LAlVIPUNG.

BABI

KETENTUAN UNIUM

Pasal!

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Kota Bandar Lampung;

b.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;

c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;

d.Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas ?ekerjaan Umum Kota Bandar Lampung;

e. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Bandar Lampung ;

f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pekerjaan Umum atau Tata Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

g.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas , yang berada pada permukaan tanah , diatas pennukaan tanah , dibawah permukaan tanah danl atau air, scm diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, danjalan kabel.;

h.Jalan umum adalahjalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

i. Jalan alteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;

j. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata2 sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi ;

k.Jalan lokal yang adalah jalan umum yg berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat , kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;

2

I. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;

m. .Ialan Provinsi, adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubunghkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota KabupatenIKota atau antar ibu kota KabupatenIKota dan jalan strategis Provinsi;

n.Jalan kota adalah adalah jalan umum dalarn sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota , menghubungkan pusat pelayanan dengan Persil , menghubungkan antar Persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada dalam Kota;

o. Jalan diluar kota adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan skunder yang menghubungkan antara Kota dengan Kabupaten/Kota;

p.Jalan kelurahan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman didalam kelurahan serta jalan iingkungan;

q. Terganggunya fungsi jalan adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barangfbenda/material clibahu jalan, berjualan dibadan jalan, parkir, dan berher.ti untuk keperluan lain selain kendaraan dalarn keadaan darurat.

BABII

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal2 (1). Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang

pengawasan jalan. (2). Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi badan jalan,

saluran tepi jalan, dan arnbang pengamanannya. (3). Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi ruang manfaat

jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan. (4).Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan ruang

tertentu diluar ruang milik jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

(5). Gambar bagian-bagianjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini .

Bagian Kesatu Ruang Manfaat Jalan

Pasal3

(1). Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) meliputi a. Badan Jalan; b. Saluran tepi jalan; c. Ambang pengamanannya.

(2). Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan bagi medi anjalan, perkerasanjalan, jalur pemisah, bahujalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengarnanan, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan

jalan, dan bangunan perlengkapan lainnya; (3). Setiap orang atau badan hukum dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa ijin Walikota.

Pasal4

(1). Badanjalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutanjalan; (2). Saluran tepi jalan hanya diperuntukan bagi penampungan dan penyaluran air

dengan badan jalan bebas dari pengaruh air;

3

(3) . Ambang pengamanan jalan berupa bidang tanah dan! atau konstruksi bangunan pengaman yang berada diantara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan hanya diperuntukan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Bagian Kedua Ruang Milik Jalan

Pasa15 (I). Ruang milik jalan terdiri dan ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar

ruang manfaat jalan; (2). Ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan

penambahan jalur Jalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;

(3). Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansecap jalan.

(4).Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang Milik Jalan, Walikota wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan penggunajalan.

(5). Bidang tanah ruang milik jalan dikuasai oleh Walikota dengan suatu hak tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(6). Setiap orang atau badan hukurn dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa ijin Walikota.

Bagian Ketiga Ruang Pecgawasan Jalan

Pasal6

(1). Ruang Pengawasan Jalan rnerupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya berada dibawah pengawasan Walikota;

(2). Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;

(3).Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa ijin Walikota;

(3). Dalam pengawasan penggunaan Ruwasja, Walikota bersama lnstansi teknis terkait dapat mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan dan! atau berwenang melakukan dapat melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

BAB III

PEMANFAATAN BAGIAN-BAGlAN JALAN

Pasal7

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas , penanaman pohon, prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kesatu Bangunan Utilitas

Pasal8

(1). Bangunan utilitas sebagaimana dirnaksud pada pasal 7 (tujuh) pada jaringan jalan didalam kota dapat ditempatkan didalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan : a. yang berada diatas tanah ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar

bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan atau;

b. yang berada dibawah tanah ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menggangu keamanan konstruksi jalan;

4

(2). Bangunan Utilitas pada jaringan jalan diluar kota yang dapat ditempatkan didalam ruang milik jalan pada sisi terluar, penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas harus direncanakan dan dikerjakan sesuai persyaratan teknis jalan;

(3). Rencana kerja, jadwal kerja dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas harus mendapat persetujuan Walikota;

(4). Dalam hal ruang manfaat jalan Jan! atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, dan! atau dibawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Walikota dan pemilik bangunan utili tas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Kedua Penanaman Pohon

Pasal9

(1). Penanaman pohon pada sistem jaringan jalan diclalam Kota dapat ditanam dibatas ruang manfaat jalan, median jalan, atau dijalur pernisah;.

(2). Pohon pada sitem jaringan jalan diluar kota hams ditanam diluar ruang manfaat jalan.

Bagian Ketiga Prasarana Moda Transportasi

PasallO

Dalam hal Ruang Milik Jalan (Rumija) dig....makan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan Dinas Teknis terkait dibidang prasarana moda transportasi dengan mengutarnakan kepentingan umum.

BABIV

PERIZINAN

Pasall1

(l). Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan selain peruntukan badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga), pasal 4 (empat),serta pemanfaatan Ruang Milik Jalan selain ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan, sebagairnana dimaksud pada pasal 5 (lima) wajib memperoleh izin dari Walikota;

(2). Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan diruang milikjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan diatas, pada dan dibawah perrnukaan tanah diruang manfaatjalan dan diruang milikjalan dengan syarat : a.tidak menggangu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak

membahayakan konstruksi jalan; b. sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan c. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) paling sedikit mernuat hal-hal sebagai berikut : a. gam bar tekhnis, jenis dan dimensi bangunan; b. jangka waktu c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan

menaggung resiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan. d. penunjukan lokasi dan persyaratan tekhnis dan pemanfaatan ruang manfaat jalan

dan ruang milikjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

5

(2).Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan bangunan atau benda, dan penanaman pohon dalam rangka pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Kota sesuai kewenangannya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal17

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak­banyaknya 2 (dua) kali dan ditindak lanjuti dengan penghentian sementara kegiatan dilapangan, dan pengembalian keadaan seperti semula dan/ atau sanksi sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan

Keputusan Walikota.

Pasal19

Peraturan Walikota ini berlaku sej ak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar

Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal :17-9 -;to f I Diundangkan di Band ar Lampung Pada tanggal • ~ I.t. t (rdY r 20i\

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap /dto SEKRET AJ.U S DAERAH KOT1\. Bfu~TDAR LAMPLJ'NG

HERMAN HN. Cap/dto

Drs. BADRl TAMAM Pembina Utama Muda

Nip 1<j61041 4 198D03 1 D04

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TABUN 2011 t\'OMOR : ..!.~~.

7

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR TANGGAL:

PERMOHONAN IZIN PENGGALIAN RUANG MILIK JALAN (RUMIJA)

(KOP SURAT) (khusus untuk Badan usaha yang mernil iki badan hukum)

Nomor Lampiran Perihal lzinPenggalian Rumija

...... ..(tempat), (tgl/bln/thn)

Kepada Yth. Walikota Bandar Lampung

Melalui Dinas pekerjaan Umum

Di-BANDARLAMPUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

berupa Dengan ini rnengaju

*) p.

B. Persyaratan Tekhnis : 1. Lokasi 2. Rencana Teknis 3. jadwal waktu pelaksanaan

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pemohon izin

Tandatangan-cap

( )

*) lsi sesuai dengan jenis pili han permohonan

WAUKOTA BANDAI{ LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN Hl'J .

• •

• • • • • •

•

• • • • • •

•• •

•

• •• • •

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR TANGGAL

GAMBAR RAGIAN-BAGIAN JALAN

•

•••• •

: .11''''• •• •••

•

• ••• ••· .

•

.•

•••

••

•

•••

•••

, .• •

•••••

••

• ••

••••

•• • .: . c.'..•

•

•••

••••

•••

•••

•

••

•

•

• ••

•

•••

·:.• •

•

• •• • • • • • •

• • • • · , . . • •• .. • • • • • • • · , . . • •••• • • • • • • • •

• • • • • • ·• • , . .• • •no..• • i . i •• ••

• • •,

::I••

••5m •• •

1,5 m

•• • • • • • • • • • •

• • • • • e • • • e • • _ • • • • • • • • • • ..• •

r- J - Ruang manfaat jalan (Rumaja) ~ 8 Ruang pengawasan jalan (Ruwasja)

...., [.: i:::; :1 z: Ruang milik jalan [Rumija] (-:-:-3. Bangunan

a -,jalur lalu lintas d • ambang pengaman b -bahu jalan x· b+a+b • Qadanjalan C .. saluran tepi

WALiKOTA BANDA R LAM!)TjNG,

Cap/dto

HERMANHN.