Linda Sundaswari/ 20090310160

Puskesmas Kasihan II

1. PengalamanKunjungan pasien yang berobat ke balai pengobatan Puskesmas yang menggunakan Jamkesmas hanya sebanyak 5% yang target seharusnya 15% dari semua kunjungan per tahun.

2. Masalah yang dikajiApa penyebab penggunaan Jamkesmas tidak memenuhi target?Apa kendala Jamkesmas? Apa yang Puskesmas lakukan untuk mengatasi hal tersebut?

3. Analisa kritisSalah satu dari 6 program pokok Puskesmas adalah Balai Pengobatan. Balai

pengobatan merupakan upaya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan ini diberikan di dalam gedung untuk masyarakat yang berkunjung ke puskesmas, dan diluar gedung dengan sarana puskesmas keliling ke posyandu, institusi pendidikan dan kunjungan rumah. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif Puskesmas Kasihan II, meliputi :a. Pengobatan

Kunjungan rawat jalan umum Kunjungan rawat jalan gigi Penggunaan antibiotik untuk kasus common cold Utilisasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin

b. Pemeriksaan Laboratorium

Utilisasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin dilaksanakan salah satunya melalui program Jamkesmas. Sejak tahun 2005 Indomesia telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007) yang kemudian berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Selama tahun 2009-2011, di wilayah kerja Puskesmas Kasihan II terdapat 9090 jiwa penerima kartu Jamkesmas dan 3692 jiwa penerima kartu Jamkessos DIY. Dalam pelaksanaannya puskesmas hanya mencapai 5% yang seharusnya target 15% dari semua kunjungan pasien per tahun.

Penyebab Jamkesmas tidak memenuhi target : Kepesertaan

Tidak semua pasien miskin mempunyai kartu Jamkesmas. Meskipun data kepesertaan Jamkesmas yang akan digunakan mulai tahun 2012 bersumber dari basis data terpadu TNP2K namun pemberlakukannya akan ditetapkan oleh menteri kesehatan. Dengan demikian, kepesertaan Jamkesmas masih mengikuti kebijakan tahun lalu. Kepesertaan Jamkesmas ditentukan oleh pusat sehingga

pihak Puskesmas hanya melayani peserta Jamkesmas yang memiliki kartu Jamkesmas. Untuk pasien yang tidak mampu tapi belum terdaftar Jamkesmas dapat menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Kendala- kendala yang dialami tahun-tahun sebelumnya juga masih dihadapi seperti banyaknya kelahiran baru, kematian, pindah tempat tinggal, perubahan tingkat sosial ekonomi, dan masih terdapatnya penyalahgunaan rekomendasi dari institusi yang berwenang, penyalahgunaan kartu oleh yang tidak berhak, masih ada peserta kesulitan mendapatkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) bagi bayi baru lahir dari peserta Jamkesmas, masyarakat miskin penghuni panti sosial dan lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, masyarakat miskin korban bencana pasca tanggap darurat. Permasalahan tersebut di atas disebabkan masih belum adanya kesamaan persepsi antara Verifikator Independen, Petugas Askes di lapangan dan fasilitas kesehatan.

Untuk mengatasi belum terdaftarnya warga yang miskin tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), akan dilakukan perubahan database kepesertaan Jamkesmas yang bersumber dari basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sejumlah 76.409.731 jiwa (by name by address) yang akan diberikan identitas berupa kartu peserta.

Pelayanan KesehatanKendala dalam pelayanan kesehatan antara lain:a. sistem rujukan belum berjalan dengan optimal,

bagi pasien yang dirujuk, perlu prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan persyaratan ke rumah sakit. Pasien biasanya merasa ribet dengan prosedur yang ada, sebaiknya ada sosialisasi dari tenaga medis untuk proses rujukan.

b. penyediaan dan distribusi obat belum mengakomodasi kebutuhan pelayanan obat

c. penetapan status kepesertaan Jamkesmas atau bukan peserta Jamkesmas sejak awal masuk, belum dipatuhi sepenuhnya oleh peserta.

Pendanaan ProgramKendala dalam Pendanaan Program antara lain:a. permasalahan teknis dalam penerapan pola pembayaran INA-CBGs :

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan penyempurnaan sistem INA- CBGs masih terus dilakukan dan diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2012. Dengan demikian, sistem INA-CBGs dapat mengakomodasi hal-hal antara lain: penyesuaian tarif dengan kondisi yang mutakhir, kasus-kasus sub acute/chronic, special drugs, special procedure, special investigation, special prosthesis dan ambulatory package secara optimal.

b. ketepatan waktu pengiriman klaim, yaitu ketidaktepatan waktu dalam mengirimkan pertanggungjawaban klaim. Dengan demikian, perlu kerja keras puskesmas, rumah sakit dan Tim Pengelola Pusat dan Daerah agar pertanggungjawaban keuangan dapat diselenggarakan sesuai dengan pengaturannya.

Kurang mengertinya pasien tentang program Jamkesmas

Pada bagian pendaftaran sudah ada himbauan dan pemisahan form pendaftaran bagi warga yang memiliki kartu Jamkesmas dan yang tidak. Hal ini bagus karena akan mempercepat pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk mengatasi kekurangtahuan program Jamkesmas pemerintah dan petugas medis sebaiknya lebih meningkatkan kegiatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui berbagai media informasi.

Pasien menganggap prosedur yang lama, mutu dan pelayanan kesehatan dengan Jamkesmas kurang baik dibandingkan pengobatan dengan swasta. Pasien menganggap bahwa obat generik tidak manjur sehingga memilih berobat swasta

Dalam upaya mewujudkan standardisasi dan efisiensi pelayanan obat dalam program Jamkesmas, maka seluruh fasilitas kesehatan terutama rumah sakit diwajibkan mengacu pada formularium obat Jamkesmas, di mana obat-obatan dalam formularium ini sebagian besar merupakan obat generik. Hal ini berkaitan dengan keputusan Menteri Kesehatan agar dibudayakan penggunaan obat generik karena obat generik berkhasiat baik dengan harga ekonomis. Tenaga medis harus dapat meyakinkan pasien bahwa obat yang sudah diberikan merupakan standar dari pusat yang berkhasiat dan ekonomis.

Penerima kartu Jamkesmas ditentukan oleh pusat sehingga Puskesmas tinggal melaksanakan program sesuai standar pelayanan Jamkesmas yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan anggota Jamkesmas perlu advokasi dan peningkatan standar oleh pemerintah. Dari data penerima Jamkesmas yang sudah ada sebaiknya Puskesmas lebih melakukan promosi penggunaan Jamkesmas bagi warga kurang mampu, melakukan pelayanan sesuai standar program Jamkesmas, untuk itu diperlukan pengorganisasian Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah Peran, tugas dan fungsi Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kota yang baik agar dapat mewujudkan kesehatan pasien.

4. DokumentasiData Profil Puskesmas Kasihan II.Data dari Posyandu Teratai Putih, Ngestiharjo, Kasihan.

5. ReferensiHidayati, Titiek. 2013. Kedokteran Komunitas. Yogyakarta : FKIK UMY.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat