lkpj biro pemerintahan 2010 oke
TRANSCRIPT
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
BIRO PEMERINTAHAN
Urusan Wajib yang dilaksanakan
Urusan Wajib Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Biro
Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun 2010
anggaran pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di APBD Induk sebesar Rp. 33.881.074.000,00. Pada APBD Perubahan Tahun
2010 anggaran pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebesar Rp. 25.212.050.000,00 dengan menyelenggarakan 4 Program
dan 7 Kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 24.677.969.011,00
(97,88%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 534.081.989,00 (20,18%).
Adapun perincian uraian belanja pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
Realisasi Belanja Langsung Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2010
NO URAIAN KEGIATAN APBD APBD Perubahan (Rp)
FISIK (%)
REALISASI SISA ANGGARAN
KEUANGAN (Rp) % (Rp) %
I. BELANJA LANGSUNG 33,881,074,000.00 25,212,050,000.00 82,25 24.677.968.011 97,88 534.081.989,00 2,12
A
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
157,050,000.00 157,050,000.00 100 124,125,000.00 79,02 32,925,000.00 20,18
1
Penyusunan Baseline Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)
87,700,000.00 87,700,000.00 100 57.775.000,00 65,88 29.952.000,00 34,12
2
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2009
69,350,000.00 69,350,000.00 100 66.350.000,00 95,67 3.000.000,00 4,33
B
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
238,000,000.00 205,000,000.00 67,00 97,687,500.00 47,45 107,312,500.00 52,55
3
Rapat Koordinasi Unsur Muspida Plus se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
155,000,000.00 122,000,000.00 67,00 59.200.000,00 48,52 62.800.000,00 51,48
4.
Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
83,000,000.00 83,000,000.00 67,00 38.487.500,00 46,37 44.512.500,00 53,63
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
CProgram Pengembangan Wilayah Perbatasan
900,000,000.00 350,000,000.00 85,00 203,763,000.00
5.
Penegasan Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau
750,000,000.00 250,000,000.00 70,00 118.588.000,00 47,44 131.412.000,00 52,56
6.
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antar Kabupaten (Perapatan Pilar)
100,000,000.00 100,000,000.00 100 85.175.000,00 85.14 14.825.000,00
14,86
7.
Verifikasi Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan
150,000,000.00 0 0 0 0 0 0
D
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
32,000,000,000.00 24,500,000,000.00 77,01 24.252.392.551,00 98,99 247.607.449,00 1,01
8.
Pengadaan Tanah/Lahan Keperluan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
32,000,000,000.00 24,500,000,000.00 77,01 24.252.392.551,00 98,99 247.607.449,00 1,01
EProgram Penataan Administrasi Kependudukan
586,024,000.00 0 0 0 0 0 0
9.
Peningkatan Koneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
250,000,000.00 0 0 0 0 0 0
10. Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran 336,024,000.00 0 0 0 0 0 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 33,881,074,000.00 25,212,050,000.00 82,25 24.677.968.011 97,88 534.081.989,00 2,12
A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2010 untuk Program
Perencanaan Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung adalah sebesar Rp.157.050.000,00 untuk 2 (dua)
kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.124.125.000,00 (79,02%) dan sisa
pagu dana Rp.32.952.000,00 (20,98%). Adapun kegiatan-kegiatan yang
telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Baseline Data Evaluasi Kemampuan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
kegiatan ini dilaksanakan dengan pendanaan sebesar Rp.
87.700.000,00. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi
keuangan sebesar Rp. 57.775.000,00 atau 65,88%. Sisa anggaran
sebesar Rp.29.925.000,00 (34,12%) dan output dari kegiatan ini
adalah Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Gambar.
Buku Baseline Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan
Otonomi Daerah (EKPOD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2009
Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 69.350.000,00.
Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.
66.350.000,00 atau 95,67% dan Sisa anggaran sebesar
Rp.3.000.000,00 (4,33%) dan Output dari kegiatan ini Tersusunnya
Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009.
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
Gambar.
Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009
B. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada APBD Induk
sebesar Rp. 205.000.000,00 untuk 2 (dua) kegiatan. Realisasi serapan
anggaran sebesar Rp. 97.687.500,00 (47,65%) dengan sisa anggaran
sebesar Rp. 107.312.500 (52,35%).
Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
1. Rapat Koordinasi Unsur Muspida Plus se-Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 122.000.000,00.
Realisasi fisik mencapai 67% dan realisasi keuangan sebesar Rp.
59,200,000.00 atau 48,52%. Sisa anggaran sebesar Rp.
62.800.000,00 (51,48%). Output dari kegiatan ini adalah
terlaksananya pertemuan antar unsur muspida dan instansi vertikal
se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Realisasi fisik dari
kegiatan ini tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan dari target
pelaksanaan Rapat Koordinasi Unsur Muspida Plus se – Provinsi
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3 kali rapat tetapi hanya dapat
dilaksanakan sebanyak 2 kali rapat terkait dengan kesesuaian jadwal
kerja Gubernur dengan Unsur Muspida di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
Gambar.
Rapat Koordinasi unsur Muspida Plus se – Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
2. Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.000.000,00.
Realisasi fisik mencapai 67% dan realisasi keuangan sebesar Rp.
38.487.500,00 atau 46.37%. Sisa anggaran sebesar
Rp. 44.512.500,00 (53,63%) dan output dari kegiatan ini adalah
terlaksananya pertemuan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota
se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Realisasi fisik dari
kegiatan ini tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan dari target
pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se
– Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3 kali rapat tetapi
hanya dapat dilaksanakan sebanyak 2 kali rapat terkait dengan
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
kesesuaian jadwal kerja Gubernur Bupati/Walikota se – Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Gambar.
Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se – Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
C. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Total Pagu dana untuk program ini adalah Rp. 350.000.000,00 untuk
2 (dua) kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.203.763.000,00 (58,22%)
dan sisa pagu dana Rp.146.237.000,00 (41,78%). Adapun kegiatan yang
telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
1 Penegasan Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan Privinsi Kepulauan Riau
Alokasi dana untuk kegiatan ini pada adalah Rp. 250.000.000,00,
dengan realisasi fisik mencapai 70% dan realisasi keuangan
Rp.118.588.000,00 atau sebesar 47,44% dan sisa pagu dana
Rp.131.412.000,00 (52,56%). Output kegiatan ini adalah Peta dan
Pilar Batas Wilayah antar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan
Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi fisik dari kegiatan ini tidak
mencapai 100%, hal ini dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan
antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi
Kepulauan Riau terkait dengan kepemilikan gugusan pulau tujuh.
Gambar.
Seminar Kajian Masalah Gugusan Pulau Tujuh di Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
2. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antar Kabupaten
(Perapatan Pilar)
Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,00.
Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar
Rp.85.175.000,00 atau 85,18%. Sisa anggaran sebesar
Rp.14.825.000,00 (14,82%) dan output dari kegiatan ini adalah
selesainya sengketa batas Kabupaten/Kota.
Gambar.
Pilar Batas Utama antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka
D. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Total pagu dana untuk program ini adalah Rp. 24.500.000.000,00 untuk 1
(satu) kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 24.252.000.000,00
(98,99%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 248.000.000,00 (1,01%).
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai
berikut:
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
1. Tanah/Lahan Keperluan Pemerintahan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.500.000.000,00.
Realisasi fisik mencapai 77,01% dan realisasi keuangan sebesar
Rp. 24.252.392.511,00 atau 98,99% Sisa anggaran sebesar
Rp. 247.607.449,00 (1,01%). Output dari kegiatan ini adalah
Tersedianya Lahan Keperluan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
Gambar.
Lokasi Lahan yang dibebaskan untuk keperluan Perluasan Bandara
Depati Amir
Pada Tahun Anggaran 2010 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung terdapat program dan kegiatan yang tidak bisa
dilaksanakan yaitu Program Pembinaan Administrasi Kependudukan yang
terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Koneksi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
Kegiatan Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran serta kegiatan Verifikasi
Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
Selatan, hal ini disebabkan pada APBD Perubahan anggaran yang
dialokasikan untuk program dan kegiatan tersebut dihapuskan karena
keterbatasan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010.
Kepegawaian
Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 3 program dengan 7 kegiatan
didukung sebanyak 37 pegawai (data per Desember 2010), dengan status
kepegawaian 32 orang PNS, 5 orang CPNS. Kualifikasi pendidikan
pegawai terdiri dari S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 24 orang, D3
sebanyak 6 orang, SMU sebanyak 3 orang. Berdasarkan eselonering yang
menduduki jabatan eselon II sebanyak 0 orang, eselon III sebanyak 3
orang dan eselon IV sebanyak 12 orang.
Klasifikasi Pegawai di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat PendidikanJumlah Pegawai Jumlah
Laki-laki Perempuan1 Doktoral/ S3 - - -2 Pasca Sarjana/ S2 - 3 33 Sarjana / S1 11 13 254 Diploma-IV - - -5 Diploma-III 4 2 66 Diploma-I/ II - - -7 SLTA 3 1 48 SLTP - - -9 SD - - -
JUMLAH 18 19 37
Tabel. 5.4Klasifikasi PNS dan CPNS di Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Eseloning
No EseloningJumlah Pegawai Jumlah
Laki-laki Perempuan1 II A - - -
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
2 II B - - 13 III A 2 1 34 III B - - -5 IV A 4 8 126 IV B - - -7 Non Eselon 12 10 228 Fungsional - - -
JUMLAH 18 19 37
Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan
a. Permasalahan di Biro Pemerintahan adalah kurangnya Sumber Daya
Manusia (SDM) yaitu masih terdapatnya jabatan Eselon III yang belum
terisi sehingga menghambat penyelesaian tugas – tugas di Biro
Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
b. Pada Tahun Anggaran 2010 terdapat program dan kegiatan yang btidak
bisa dilaksanakan yaitu Program Pembinaan Administrasi
Kependudukan yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan
Koneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan Kegiatan Pembangunan Sistem
Pencatatan Kelahiran serta kegiatan Verfifikasi Batas Wilayah Provinsi
tidak adanya anggaran yang dialokasikan pada bagian Kependudukan
sehingga menghambat pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan
Sipil yang merupakan urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
2. Solusi
a. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung telah mengusulkan nama pegawai untuk mengisi
kekosongan jabatan eselon III kepada Sekretaris Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
b. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung pada Tahun 2011 telah mengajukan anggaran untuk
dialokasikan pada bagian Kependudukan sehingga urusan
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan urusan wajib dapat
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
PRESTASI KINERJA YANG DICAPAI SKPD
1. Tersusunnya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 sebanyak 35 buku;
2. Tersusunnya Buku Baseline Data Evaluasi Kemampuan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) sebanyak 35 buku;
3. Terealisasinya Pengadaan Tanah/Lahan Keperluan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 sebanyak 23,13 hektar.
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
PERTANAHAN
Urusan wajib pertanahan dilaksanakan oleh Biro pemerintahan Setda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada sub Bagian Prasarana Fisik dan
Pertanahan. Pada Tahun 2010 telah dilaksanakan Program Penataan,
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan kegiatan
Pengadaan Tanah/Lahan keperluan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dengan total alokasi yang diperuntukkan bagi lahan :
Kekurangan Jalan Akses dan Terminal Bandara seluas 14.203 M²
Penempatan Alat ILS Selatan Bandara Depati Amir seluas 60.780 M²
Penambahan Lahan Sport Center seluas 96.263 M²
Lahan Lembaga Adat seluas 21.835 M²
Lokasi Dalam Komplek Perkantoran Prov. Kep. Babel seluas 28.536 M²
Penempatan Alat ILS Utara Bandara Depati Amir seluas 9.730 M²
Dari target seluas 30 Ha untuk Tahun Anggaran 2011 terealisasi seluas
23,13 Ha atau 77,01%. Sisa pagu anggaran adalah sebesar
Rp 247.607.449,00,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu
empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dan output dari kegiatan ini adalah
tersedianya Lahan keperluan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
seluas 23,13.
Realisasi Belanja Langsung Urusan Pertanahan Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung APBD Tahun Anggaran 2010
NO URAIAN KEGIATAN APBD APBD Perubahan (Rp)
FISIK (%)
REALISASI SISA ANGGARAN
KEUANGAN (Rp) % (Rp) %
I. BELANJA LANGSUNGProgram Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
32,000,000,000.00 24,500,000,000.00 77,01 24.252.392.551,00 98,99 247.607.449,00 1,01
1
Pengadaan Tanah/Lahan Keperluan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
32,000,000,000.00 24,500,000,000.00 77,01 24.252.392.551,00 98,99 247.607.449,00 1,01
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 32,000,000,000.00 24,500,000,000.00 77,01 24.252.392.551,00 98,99 247.607.449,00 1,01
LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010
A. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah, terdiri dari:
1. Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan Keperluan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Bertujuan agar tersedianya lahan keperluan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran
Rp. 24.500.000.000,- (dua empat empat milyar lima ratus juta rupiah).
Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 77,01% dan realisasi keuangan
sebesar Rp. 24.251.764.111,- (dua puluh empat milyar dua ratus lima
puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sebelas
rupiah ) atau 98,99%, sisa pagu anggaran sebesar Rp. 247.607.449,00
(dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu empat ratus
empat pulu sembilan rupiah). Output dari kegiatan ini adalah
tersedianya lahan keperluan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung seluas 231.347 M² atau 23,13 Ha.
Gambar.
Lokasi Lahan yang dibebaskan untuk keperluan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010