lm_azita-zandian-aridyantie_ekonomi-hijau-solusi-pembangunan-ekonomi-berkelanjutan.pdf

8/14/2019 LM_Azita-Zandian-Aridyantie_Ekonomi-Hijau-Solusi-Pembangunan-Ekonomi-Berkelanjutan.pdf

1/4

EKONOMI HIJAU, SOLUSI PEMBANGUNAN EKONOMI

BERKELANJUTAN

oleh Azita Zandian Aridyantie

Sejak dahulu, bahkan semenjak di Sekolah Dasar, doktrin bahwa

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam jamak terdengar.

Doktrin tersebut memang merupakan fakta. Dari sektor hutan sendiri saja,

Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati yang begitu besar sehingga

dikenal sebagai mega-biodiversity country. Hutan tropis Indonesia yang

tersebar di berbagai pulau diperkirakan merupakan habitat dari 30-40 ribu jenis

tumbuhan. Indonesia pun tercatat pernah menguasai 10% luas hutan tropis

yang tersisa di dunia (sekitar 100 juta hektar) dan berada di urutan kedua

setelah Brasil.

Mengapa pernah? Karena anugerah tersebut hanya dapat

dipertahankan sampai tahun 1995 saja. Di 2006, Indonesia dinobatkan menjadi

negara yang juga urutan kedua, namun dalam hal laju kehilangan hutan

terbanyak, yakni sebesar 1,8 juta hektar per tahun dalam kurun waktu 2000-

2005 (FAO). Di tahun 2007, luas hutan Indonesia pun diperkirakan hanya

tinggal 88 juta hektar dan menjadi hanya peringkat ke-8 dunia setelah Kongo

dalam hal penguasaan hutan tropis yang tersisa di dunia.

Sangat sedikit masyarakat yang menyadari bahwa kelestarian hutan

sangatlah penting. Mindset orang pada umumnya adalah hutan lebih

menguntungkan untuk dialihfungsikan menjadi lahan tambang, perkebunan

(umumnya sawit) ataupun ditebang secara serampangan untuk dijual sebagai

kayu gelondongan.

Padahal, deforestasi besar-besaran memicu pelepasan cadangan

karbon ke alam yang tentunya memperburuk efek global warmingyang sudah

terjadi. Efek global warming yang sangat dikhawatirkan di Indonesia saat ini

adalah kenaikan permukaan air laut akibat melelehnya tutupan es dunia seiring

meningkatnya suhu global. Perubahan iklim dapat mengancam 41 juta

penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir dengan ketinggian dibawah

10 meter (Indonesia Maritime Institute, 2011).


2/4

Laju deforestasi yang menghawatirkan tersebut juga mempengaruhi

masyarakat yang hidup di sekitar hutan yang memanfaatkan hasil hutan

tersebut sebagai sumber penghidupan. Jumlah penduduk Indonesia yang

tinggal di desa-desa di dalam dan sekitar hutan yang kehidupannya bergantung

pada sumber daya hutan berjumlah sekitar 48,8 juta orang, dimana 10,2 juta

orang diantaranya tergolong miskin. (Departmen Kehutanan, 2011)

Menilik ancaman-ancaman yang timbul akibat deforestasi, tentunya

urgensi untuk mencegah rusaknya hutan Indonesia sangat besar. Namun,

mitos yang menjadi pertimbangan dari masifnya alih fungsi lahan di Indonesia

adalah nilai ekonomi dari aktivitas deforestasi yang memacu pertumbuhan

ekonomi. Padahal, pembabatan hutan secara serampangan hanya akan

menimbulkan keuntungan jangka pendek tanpa menghitung nilai kerugian dari

kerusakan lingkungan dan habitat berbagai macam spesies yang hilang untuk

generasi selanjutnya.

Lalu, adakah solusi untuk pelestarian hutan yang dapat turut

berkontribusi bagi perekonomian? Jawabannya adalah green economy

(ekonomi hijau). Ekonomi hijau sering disalahartikan dengan pelarangan total

terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Paradigma tersebut salah besar.Prinsip ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya,

kegiatan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan

selama tidak merusak lingkungan.

Salah satu upaya penerapan ekonomi hijau untuk mengurangi

deforestasi adalah pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hutan

Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar menyimpan

potensi besar selain pemanfaatan kayu hasil penebangan. Menurut data dariDepartemen Kehutanan, dari 30-40 ribu spesies tumbuhan di hutan tropis

Indonesia, 20 % diantaranya memberikan hasil hutan berupa kayu dan bagian

terbesar yakni 80 % justru memiliki potensi memberikan hasil hutan bukan

kayu. HHBK yang sudah dapat dikomersilkan diantaranya gaharu, sagu, rotan,

sutera alam, madu, kayu putih, masohi, aneka tanaman hias, tanaman obat dll.

Pengembangan HHBK pun dapat melibatkan masyarakat sekitar hutan

itu sendiri. Pelibatan masyarakat tentunya harus diiringi dengan edukasi dan

pembinaan karena tidak dapat dipungkiri umumnya pengetahuan masyarakat


3/4

mengenai HHBK masih sangat rendah, disamping taraf pendidikan masyarakat

sekitar hutan itu sendiri juga yang umumnya masih rendah. Dengan

dimanfaatkannya HHBK secara lestari, selain dapat mengangkat taraf hidup

48,8 juta orang yang bergantung pada hasil hutan, keseimbangan ekosistem

dapat terjaga karena hutan sebagai habitat kenekaragaman hayati tersebut

tetap ada.

Untuk skala global, maraknya isu ekonomi hijau sudah banyak

dikonkritkan melalui kesepakatan berbagai negara. Contohnya, mekanisme cap

and trade, yakni komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan

mekanisme perdagangan karbonnya pun sudah dikonkritkan dalam Kyoto

Protocol antar negara Annex I (diantaranya Jepang, Swiss, Norwegia, dan

Kanada) pada periode 2008-2012 yang akan diajukan kembali ratifikasi

komitmennya untuk 2013-2020. Indonesia pun telah mengusulkan mekanisme

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Mekanisme ini memungkinkan pemberian insentif kepada negara berkembang

yang mau dan mampu mengurangi emisi GRK yang berasal dari deforestasi

dan degradasi hutan. Pada perjalanannya, selain deforestasi dan degradasi

hutan, REDD+ juga mencakup peran konservasi, pengelolaan hutan lestari, danpeningkatan cadangan karbon. Menurut Indonesian Forest Climate Alliance

(IFCA), pada tingkat global potensi pasar dari REDD+ mencapai $15 milyar /

tahun dan Indonesia berpotensi untuk menyerap pasar karbon dari REDD+

sebesar $2 milyar / tahun. Dana tersebut dapat disalurkan ke masyarakat

sekitar hutan untuk diberdayakan dalam menjaga kelestarian hutan di

Indonesia. REDD+ merupakan kesempatan Indonesia untuk mewujudkan

komitmennya mengurangi emisi 26% sampai 41% dari skenario pembangunanBusiness as Usual (BAU) pada 2020.

Bentuk ekonomi hijau tidak hanya terbatas pada sektor kehutanan.

Komitmen pengembangan energi bersih yang ramah lingkungan diantaranya

merupakan konsep yang dapat diterapkan di Indonesia. Pengembangan energi

bersih yang murah sangat besar potensinya di Indonesia yang kaya sumber

daya alam contohnya energi panas bumi, sinar matahari, angin, air, dsb.

Namun sayangnya, potensi energi tersebut belum dimanfaatkan secara


4/4

maksimal. Menurut Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia

Tenggara, Arif Fiyanto, dari sekitar 29 ribu megawatt panas bumi yang dimiliki

baru sekitar 12 ribu megawatt yang telah dimanfaatkan. Kontribusi energi

terbarukan dalam bauran energi di Indonesia pun masih berada di angka 5%.

Padahal jika pemerintah berkomitmen, subsidi BBM yang banyak tidak tepat

sasaran dan emisinya besar dapat dialihkan ke pengembangan energi ramah

lingkungan yang berlimpah dan tidak terbatas jumlahnya di Indonesia.

Dari penjelasan ekonomi hijau diatas, sebuah keniscayaan bahwa

pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah pilihan yang saling

meniadakan. Sebuah keniscayaan keduanya dapat berjalan beriringan. Kunci

ekonomi hijau lagi-lagi merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang

berkelanjutan. Jangan sampai doktrin masa lampau bahwa Indonesia adalah

negara yang kaya akan sumber daya alam tadi pupus karena alam yang rusak

akibat generasi saat ini tidak bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam

Indonesia.

Imagine...Live in prosperity,

yet with harmony..

Yes. It is..

Oh yes it is.. Green Economy.

lm_azita-zandian-aridyantie_ekonomi-hijau-solusi-pembangunan-ekonomi-berkelanjutan.pdf

Documents