lo pedoman seleksi ppmk final 3

iPEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

ii PEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK


iiiPEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK


PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh:Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

PPMKPeningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas

PEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI

iv PEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK


vPEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK


KATA PENGANTAR

Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) merupakan kelanjutan intervensi PNPM Mandiri Perkotaan dari fase BERDAYA menuju MANDIRI. PPMK bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara berkesinambungan yang bertumpu pada pengembangan mata pencahariannya.

Sehubungan PPMK merupakan program lanjutan, maka hanya BKM/LKM beserta KSM yang memenuhi syarat yang akan diintervensi dengan program ini. Untuk memastikan diperolehnya BKM/LKM beserta KSM yang memenuhi syarat sebagai peserta PPMK diperlukan Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK.

Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat sehingga proses yang dilakukan memiliki standar acuan yang sama di seluruh wilayah dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Semoga bermanfaat,

Jakarta, Agustus 2012

Direktur Penataan Bangunan dan LingkunganDirektorat Jenderal Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum

Ir. Guratno Hartono, MBC.

i

vi PEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK


ii

I. LATAR BELAKANG 1

II. MAKSUD DAN TUJUAN 1

III. KRITERIA LOKASI PPMK 2 3.1 Kriteria BKM/LKM Peserta PPMK 2 3.2 Kriteria KSM Peserta PPMK 2

IV. TIM SELEKSI 2

V. PROSES SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI 2

5.1 Penyusunan Pedoman Seleksi Lokasi PPMK Dan Penetapan Kuota Lokasi PPMK 3 5.2 Sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK KSM 3 5.3 Proses Penilaian KSM di Tingkat Kelurahan 3 5.4 Proses Verifikasi dan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota 3 5.5 Proses Verifikasi dan Penetapan di Tingkat Provinsi 3 5.6 Proses Sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK 4

VI. WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI PPMK 4

VII. PENUTUP 5

DAFTAR LAMPIRAN 7

Lampiran 1 Kuota Lokasi PPMK di Setiap Provinsi 8 Lampiran 2 Format Berita Acara Hasil Penilaian KSM Calon Peserta PPMK 9 Lampiran 3 Form Penilaian KSM Calon Peserta PPMK 10 Lampiran 4 Form Pembobotan Nilai KSM Calon Peserta PPMK 12 Lampiran 5 Form Rekapitulasi Penilaian KSM Tingkat Kelurahan 13 Lampiran 6 Form Nilai Rata-Rata KSM dari 5 KSM Nilai Tertinggi di Tingkat Kelurahan 14

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI ii

viiPEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK


Lampiran 7 Form Data Pemetaan Anggota KSM 15 Lampiran 8 Format Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota 16 Lampiran 9 Format Berita Acara Hasil Verifikasi di Tingkat Provinsi 17 Lampiran 10 Form Hasil Verifikasi Kelurahan Calon Peserta PPMK Tingkat Provinsi 18 Lampiran 11 Form Hasil Verifikasi Kelurahan Calon Peserta PPMK Tingkat Provinsi 19 Lampiran 12 Format Surat Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK 20 Lampiran 13 Format Surat Laporan Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK 21 Lampiran 14 Tata Cara Pengisian Form Seleksi Calon Lokasi PPMK 22

iii

viii PEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK


1PEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK


I. LATAR BELAKANG

PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan dengan tujuan mencapai keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin melalui proses pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan dengan pendekatan pengokohan kelembagaan masyarakat di tingkat basis, yang berbentuk Badan Keswadayaan Masyarakat/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). BKM/LKM diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, sekaligus menjadi lokomotif upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2007 telah mendorong terjadinya tranformasi sosial dari masyarakat “Tidak Berdaya” menjadi masyarakat “Berdaya”, “Mandiri” dan akhirnya “Madani”. Intervensi yang dilakukan dalam mendorong transformasi tersebut selain program reguler juga dilakukan melalui program lanjutan, diantaranya Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas, yang selanjutnya disingkat PPMK.

Sasaran PPMK difokuskan pada peningkatan pendapatan keluarga miskin yang tergabung dalam KSM melalui dukungan komponen program berupa pemberdayaan masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan bantuan teknis. Dalam PPMK proses pemberdayaan lebih ditujukan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota KSM sehingga menjadi kelompok usaha yang mandiri dengan dukungan BKM/LKM yang terpercaya dan mampu mendampingi serta memberikan dukungan yang kuat, termasuk pelayanan pinjaman bergulir.

Sehubungan PPMK merupakan program lanjutan, maka hanya BKM/LKM beserta KSM yang memenuhi syarat yang akan diintervensi program ini. Untuk memastikan diperolehnya BKM/LKM beserta KSM yang memenuhi syarat, maka diperlukan Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK sehingga proses yang dilakukan memiliki standar acuan yang sama di seluruh wilayah dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK adalah sebagai bahan panduan dasar bagi pelaku program PNPM Mandiri Perkotaan dalam melakukan identifikasi,penilaian dan penetapan lokasi PPMK secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat (accountable).

Adapun tujuannya adalah untuk menyamakan pemahaman semua pelaku program tentang sistem dan prosedur penilaian serta penetapan lokasi PPMK.

2 PEDOMAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI | PPMK


III. KRITERIA CALON LOKASI PPMK

3.1. Kriteria Bkm/LKM Peserta PPMK

1. Kinerja kelembagaan BKM minimal “Berdaya”2. Opini audit tahun buku sebelumnya “Wajar Tanpa Pengecualian”3.Kinerja Sekretariat BKM minimal “Memadai” selama 3 bulan terakhir

3.2. Kriteria KSM Peserta PPMK

1. Memiliki kegiatan produktif yang berpotensi dikembangkan (prospektif). • Bagi KSM Ekonomi :Jenis Usaha sektor Jasa maupun produksi, yang prospektif pemasaran tinggi dan melibatkan warga miskin• Bagi KSM Lingkungan :

Memiliki kegiatan produktif seperti pembuatan batu bata/batako. Berpengalaman membangun sarana produksi atau instalasi lingkungan yang mendukung produksi/penghidupan. (pasar lokal/kios, prasarana limbah usaha, dan prasarana lainnya)

• Bagi KSM Sosial :Pernah melakukan pelatihan kerja, magang dan tindaklanjut usahanya berkelanjutan

2. Jumlah anggota minimal 5 orang, 3. Minimal 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (terdaftar dalam PS-2) 4. Memiliki perangkat organisasi dan administrasi sederhana. 5. Bagi KSM yang memiliki kegiatan dana bergulir : pernah mendapat pinjaman dari UPK atau lembaga keuangan lain dengan tingkat pengembalian pinjaman > 90%.6. Bagi KSM bentukan baru dari warga miskin yang berasal dari beberapa KSM namun memiliki usaha sejenis, aneka usaha atau potensial membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

IV. TIM SELEKSI

1. Tim Seleksi Tingkat Provinsi terdiri dari unsur Satker PBL Provinsi dan KMW PNPM Mandiri Perkotaan.

2. Tim Korkot terdiri dari Korkot dengan Askot CD, Askot MK, Askot Infra, atau dengan Askot CD Mandiri.

3. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan terdiri dari unsur BKM, Kepala Kelurahan/Desa dan Tim Fasilitator Kelurahan.

V. PROSES SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI

Proses seleksi lokasi PPMK dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Provinsi. Sementara kewenangan dalam menetapkan lokasi PPMK berada di Tingkat Provinsi. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Provinsi bersama KMW lebih memiliki tanggung jawab dan peran aktif dalam melakukan penilaian KSM dan menentukan lokasi PPMK serta dapat menjaring KSM-KSM terbaik di setiap Provinsi.

Adapun proses seleksi dan penetapan lokasi PPMK secara rinci dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :



5.1. Penyusunan Pedoman Seleksi Lokasi PPMK dan Penetapan Kuota Lokasi PPMK

1. Pedoman Seleksi Lokasi PPMK disusun oleh PMU sebagai bahan panduan dasar bagi pelaku program PNPM Mandiri Perkotaan dalam melakukan identifikasi, penilaian dan penetapan lokasi PPMK secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat (accountable).

2. Kuota lokasi PPMK ditetapkan oleh PMU berdasarkan dokumen Loan Agreement ICDD Phase II dan proporsional terhadap jumlah BKM di masing-masing provinsi.

5.2. Sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK

1. PMU melakukan sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK dan Kuota Lokasi PPMK kepada KMW.

2. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK kepada Tim Korkot.

3. Tim Korkot melakukan sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK kepada Tim Seleksi Tingkat Kelurahan.

4. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan melakukan sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK kepada KSM.

5.3. Proses Penilaian KSM di Tingkat Kelurahan

1. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan melakukan penilaian terhadap KSM sesuai dengan format yang berlaku. Sedikitnya harus terjaring 5 KSM calon peserta PPMK di setiap kelurahan terseleksi.

2. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan melakukan rekapitulasi hasil penilaian KSM.3. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan mengajukan hasil penilaian KSM kepada Tim Korkot.

5.4. Proses Verifikasi dan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota

1. Tim Korkot Menerima Hasil Penilaian KSM dari Tim Seleksi Kelurahan2. Tim Korkot melakukan verifikasi dan rekapitulasi hasil penilaian Tim Seleksi Tingkat

Kelurahan.3. Tim Korkot mengajukan hasil verifikasi dan rekapitulasi Kelurahan beserta KSM calon peserta

PPMK kepada Tim Seleksi Tingkat Provinsi.

5.5. Proses Verifikasi dan Penetapan di Tingkat Provinsi

1. Tim Seleksi Tingkat Provinsi Menerima Daftar Kelurahan Beserta KSM Calon Peserta PPMK dari Tim Korkot.

2. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan verifikasi Kelurahan beserta KSM calon peserta PPMK berdasarkan keterpenuhan syarat PPMK dan Kuota Provinsi.

3. Kepala Satker PBL Provinsi menerbitkan Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK.4. Kepala Satker PBL Provinsi melaporkan Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK yang

ditujukan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan tembusan Kepala PMU PNPM Mandiri Perkotaan.



5.6. Proses Sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK

1. Tim Seleksi Tingkat Provinsi melakukan sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK kepada Tim Korkot.

2. Tim Korkot melakukan sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK kepada Tim Seleksi Tingkat Kelurahan.

3. Tim Seleksi Tingkat Kelurahan melakukan sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK kepada KSM.

Gambar 5.1. Alur Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK



VI. WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN LOKASI PPMK

VI. PENUTUP

Demikian Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK Tahun 2012, ditetapkan dan apabila terjadi perubahan akan diberitahukan lebih lanjut.



LAMPIRAN



Lampiran 1Kuota Lokasi PPMK di Setiap Provinsi

Berdasarkan Dokumen Loan Agreement ICDD Phase II dan Proporsional Terhadap Jumlah Lokasi/BKM Dampingan di Setiap Provinsi



Lampiran 2Format Berita Acara Hasil Penilaian KSM Calon Peserta PPMK

KOP SURAT BKM ........................... KELURAHAN ...............................

Berita AcaraHasil Penilaian KSM Calon Peserta PPMK

Pada Hari ................................... tanggal ................................ Bulan ....................... Tahun..................................... Kelurahan ............................................ Kecamatan .......................................... Kabupaten .............................Provinsi ................................. telah dilakukan penilaian dan seleksi terhadap KSM calon Peserta PPMK.

Berdasarkan penilaian KSM oleh Tim Seleksi Tingkat Kelurahan, telah dilakukan Rekapitulasi KSM calon peserta PPMK untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. Data calon KSM terlampir.

Demikian berita acara ini, kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tim Seleksi Tingkat Kelurahan,

Koordinator BKM Senior Fasilitator Kepala Kelurahan/Desa

(……………..….……..) (………………………….) (………………………….)



Lampiran 3Form Penilaian KSM Calon Peserta PPMK



Lampiran 5Form Rekapitulasi Penilaian KSM Tingkat Kelurahan

Nama Kelurahan/Desa : ................................................................Kecamatan : ................................................................Kota/Kabupaten : ................................................................Provinsi : ................................................................

.................................................................................................2012

Tim Penilaian Tingkat Kelurahan


(.............................................) (............................................) (..............................................) .



Lampiran 6Form Nilai Rata-Rata KSM dari 5 KSM Nilai Tertinggi di Tingkat Kelurahan

Nama Kelurahan/Desa : ................................................................Kecamatan : ................................................................Kota/Kabupaten : ................................................................Provinsi : ................................................................

.................................................................................................2012

Tim Penilaian Tingkat Kelurahan


(.............................................) (............................................) (..............................................) .



Lampiran 7Form Data Pemetaan Anggota KSM

Nama KSM : ................................................................Nama Ketua : ................................................................Alamat : ................................................................No Telp/HP : ................................................................Kelurahan : ................................................................

No. Nama Anggota Alamat No. Telp/Hp Jenis Usaha(Spesifik)

12.3.4.5.6.7.8.9.10.11.dst.

Catatan : Form isian ini harus terus dilampirkan sampai ke verifikasi tingkat provinsi

.................................................................................................2012

Ketua KSM,

(.................................................................)



Lampiran 8Format Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota

KOP SURAT KORKOT

Berita AcaraHasil Verifikasi dan Rekapitulasi Nilai Rata-Rata KSM Setiap Kelurahan Calon Peserta PPMK Di

Tingkat Kabupaten/Kota

Pada Hari ………… tanggal ……….. bulan ………….. tahun ………… di ………………………..………… Kab/Kota ………..………….. Provinsi …………………. telah dilakukan verifikasi terhadap hasil penilaian KSM di setiap Kelurahan calon Peserta PPMK di Tingkat Kab/Kota.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, telah dilakukan rekapitulasi Kelurahan beserta KSM calon peserta PPMK yang selanjutnya disampaikan ke Tim Seleksi Tingkat Provinsi untuk dilakukan verifikasi pada tahap berikutnya. Data hasil verifikasi dan rekapitulasi Kelurahan beserta KSM calon Peserta PPMK terlampir.

Demikian berita acara ini, kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tim Korkot,

Koordinator Kota………...….......... Askot CD Mandiri/Askot……….....................

( ............................................................... ) ( ...................................................................)

Askot ........................................................... Askot .....................................................................

( ............................................................... ) ( .................................................................. )



Lampiran 9Form Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi

Nilai Rata-Rata KSM Setiap kelurahan Calon Peserta PPMKDi Tingkat kabupaten/Kota

Kota/Kabupaten : ................................................................Provinsi : ................................................................

No.(Sesuai

Ranking)Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Nilat Rata-Rata

KSM (Kelurahan)

12.3.4.5.6.7.8.Dst

.................................................................................................2012

Tim Korkot

Koordinator Kota ................................. Askot CD Mandiri/Askot ..................................

(................................................................) (...............................................................)

Askot ............................................................... Askot ......................................................................

( ...............................................................) (.................................................................)



Lampiran 10Format Berita Acara Hasil Verifikasi di Tingkat Provinsi

KOP SURAT Satker PBL Provinsi

Berita Acara Hasil Verifikasi Kelurahan beserta KSM Calon Peserta PPMK

Di Tingkat Provinsi

Pada Hari ………… tanggal ……….. bulan ………….. tahun ………… di ………………………..………….Provinsi ………..………….. telah dilakukan verifikasi terhadap Kelurahan beserta KSM Calon Peserta PPMK di tingkat Provinsi.

Hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan lokasi PPMK. Data hasil verifikasi Kelurahan beserta KSM calon Peserta PPMK terlampir.Demikian berita acara ini, kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tim Seleksi Tingkat Provinsi,

Team Leader KMW Provinsi........................... Kepala Satker PBL Provinsi ..........................

(.....................................................................) (.....................................................................).



Lampiran 11Form Hasil Verifikasi Kelurahan Calon Peserta PPMK Tingkat Provinsi

Provinsi : ...................................................................

No.(Sesuai

Ranking)Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Nilat Rata-Rata

KSM (Kelurahan)

12.3.4.5.6.7.8.Dst

.................................................................................................2012

Tim Seleksi Provinsi

Team Leader KMW Provinsi ...................... Kepala Satker PBL Provinsi .......................

(.....................................................................) (....................................................................)



Lampiran 12Format Surat Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK


Surat KeputusanPenetapan Lokasi Kelurahan Peserta Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis

Komunitas (PPMK) PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi……………………Tahun 2012No:……………………………

Pada hari ………… tanggal ……….. bulan ………….. tahun ………… di ………………………..………… Provinsi ………..………….. telah ditetapkan Lokasi Kelurahan sebagai Peserta Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) di Provinsi………………………….. Data lokasi kelurahan peserta kegiatan PPMK terlampir.

Demikian surat keputusan ini ditetapkan untuk ditindaklanjuti.

Satker PBL Provinsi……………………………..

(……………………………………………)



Lampiran 13Format Surat Laporan Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK


………………………..,…………...........2012Nomor :……………………………. Lampiran :…………………………….

Kepada Yth,Direktur Penataan Bangunan dan LingkunganDirektorat Jenderal Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umumdi Tempat

Perihal : Laporan Hasil Penetapan Lokasi Kelurahan Peserta Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi……………………Tahun 2012

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perihal diatas kami melaporkan bahwa telah dilakukan proses seleksi lokasi PPMK secara berjenjang dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Provinsi. Hasil seleksi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penetapan lokasi Kelurahan Peserta PPMK Provinsi …………………… Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Satker PBL Provinsi Nomor ………………………… Data lokasi kelurahan peserta kegiatan PPMK terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami akan segera melaksanakan tahapan persiapan kegiatan PPMK di Provinsi ………………………… dengan kegiatan sebagai berikut:1. Melakukan sosialisasi Surat Keputusan atas Penetapan Lokasi PPMK kepada Tim Korkot, Tim Seleksi Tingkat Kelurahan dan KSM Peserta Kegiatan PPMK.2. Mempersiapkan hal-hal lain sesuai ketentuan dalam Pedoman Teknis PPMK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Satker PBL Provinsi……………………………..

(…………………………………………)

Tembusan Kepada Yth,1. Kepala PMU P2KP2. Kepala Satker P2KP



Lampiran 14 Tata Cara Pengisian Form Seleksi Calon Lokasi PPMK

Lampiran 2. Format Berita Acara Hasil Penilaian KSM Calon Peserta PPMK

Peringkat nilai KSM dituangkan dalam Berita Acara, yang harus ditandatangani oleh Tim Penilai, yang terdiri dari : Koordinator BKM, Senior Fasilitator Kelurahan dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan. Berita Acara ini harus diketahui dan ditandatangani oleh Kordinator Kota (Korkot). Oleh karena itu, Koordinator Kota harus memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, sesuai dengan fakta di lapangan.

Lampiran 3. Form Penilaian KSM Calon Peserta PPMK

KSM yang tidak memenuhi Syarat Umum, dinyatakan tidak lulus, dan proses tidak perlu dilanjutkan. Bagi KSM yang memenuhi Syarat Umum, proses bisa dilanjutkan ke format berikutnya, yaitu Form Penilaian KSM, dengan ketentuan pengisian seperti di bawah ini :

Syarat Umum

Parameter Keterangan 1. Jumlah anggota KSM minimal 5 orang Sudah cukup jelas2. Minimal 2/3 anggota KSM di PS 2 Sudah cukup jelas3. KSM atau anggota KSM sudah

pernah menerima pinjaman dari UPK atau lembaga lain dengan tingkat pengembalian > 90%

Yang dimaksud “lembaga lain” adalah lembaga keuangan (bukan perorangan) baik bank ataupun non bank, seperti : Koperasi,BMT, dsb. Peminjam bisa atas nama KSM (kelompok) atau anggota KSM (perorangan).

Tingkat pengembalian bisa melihat data kolektibilitas. Persentase tingkat pengemabalian yang dimaksud dalam format ini adalah tingkat pengembalian rata-rata anggota KSM.

4.KSM atau anggota KSM memiliki usaha Produktif

Usaha Produktif yang dimaksud di sini adalah usaha yang berpotensi dikembangkan. Usaha ini biasanya diindikasikan dengan; jika ditambah modal akan memberikan dampak peningkatan omzet. Usaha produktif bisa dimiliki oleh KSM (kelompok) atau anggota KSM (perorangan). Jenis usaha yang produktif biasanya meliputi: usaha primer (pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan), usaha olahan/home industri dan usaha jasa produktif.

Secara umum usaha perdagangan tidak dimasukkan dalam kategori jenis usaha produktif. Usaha perdagangan yang dikelola PS2, biasanya sulit untuk dikembangkan, karena biasanya berada di lingkungan



Parameter Keterangan /konsumen yang terbatas dan tidak memberikan nilai tambah. Contoh perdagangan yang tidak produktif seperti warung kelontong dan sejenisnya.Namun begitu, ada juga perdagangan yang memberikan nilai tambah dan memiliki akses pasar yang masih sangat luas, seperti diantaranya pedagang kue kering kemasan, dimana dia membeli kue kering dalam jumlah besar (dalam plastik besar) kemudian diberi niai tambah dengan membungkusnya menjadi kemasan kecil yang lebih menarik dan dapat dipasarkan secara luas seperti mensuplay warung-warung di sekolah-sekolah, dsb. Jenis usaha perdagangan yang seperti ini masih bisa dikategorikan sebagai usaha produktif.

Form Penilaian KSM

Parameter Keterangan 1. Kelembagaan

1.Kelengkapan Kepengurusan Bukti Kelengkapan Kepengurusan berupa: Berita Acara Pem-bentukan KSM, absensi pertemuan serta notulasi. Untuk absensi dan notulasi cukup sampel/contoh saja (tidak seluruh pertemuan)

1.2. Kelengkapan Aturan ATURAN yang dimaksud adalah seperangkat aturan KSM yang disepakati bersama dan didokumentasikan secara tertulis. Aturan bisa terkait keuangan, tata tertib kelompok maupun yang lainnya.

1.3.Keaktifan Kelompok Melalui Kegiatan Menabung

Kepemilikan tabungan oleh anggota KSM, dibuktikan dengan buku tabungan masing-masing anggota KSM.

Subtotal nilai Kelembagaan Setelah tiga point tentang kelembagaan ini dinilai, lalu jumlahkan. Hasil akhirnya merupakan keseluruhan Nilai Kelembagaan

2. Usaha

2.1. Jenis Usaha Definisi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sebuah kelompok usaha yang terorganisir di dalam KSM, dan pengelolaan usaha dilakukan oleh kelompok. Usaha Sejenis adalah sekelompok warga yang mempunyai usaha sama (sejenis) yang tergabung dalam KSM, namun pengelolaan usaha dilakukan sendiri-sendiri. Aneka Usaha adalah sekelompok warga yang mempunyai usaha berbeda-beda yang tergabung dalam KSM, dan pengelolaan usaha dilakukan sendiri-sendiri.



Parameter Keterangan 2.2. Usaha Produktif Anggota Sudah dijelaskan pada Syarat Umum

2.3. Akses Pasar Akses pasar yang dimaksud adalah jangkauan distribusi/pemasaran produk yang bersangkutan.

2.4. Administrasi Pembukuan Usaha Catatan usaha yang dimaksud adalah segala bentuk alat adminis-trasi yang tertulis, antara lain buku kas

Subtotal Nilai Usaha Setelah lima point tentang usaha dinilai, lalu jumlahkan, yang hasil akhirnya merupakan keseluruhan Nilai Usaha

Jumlah Total Nilai Kelembagaan dan Nilai Usaha

Jumlahkan Subtotal Nilai Kelembagaan dan Subtotal Nilai Usaha, yang akan menghasilkan Nillai Total

Lampiran 4. Form Pembobotan Nilai KSM Calon Peserta PPMK

Form ini merupakan lanjutan dan bagian yang tak terpisahkan dari Lampiran 3. Pindahkan skor/ nilai masing-masing point dari Lampiran 3. kamudian kalikan dengan bobot masing-masing, sehingga akan didapatkan Subtotal Nilai Kelembagaan dan Subtotal Nilai Usaha.

Subtotal Nilai Kelembagaan kalikan dengan Bobot Kelembagaan (20%), sehingga akan didapatkan nilai : Subtotal x Bobot Kelembagaan. Begitu pula dengan Subtotal Nilai Usaha, kalikan dengan Bobot Kelem-bagaan (80%), sehingga akan didapatkan nilai Subtotal x Bobot Kelembgaan dan nilai Subtotal x Bobot Usaha

Pada baris terakhir, akan didapatkan Total Nilai, dengan cara menjumlahkan Subtotal x Bobot Kelemba-gaan dengan Subtotal x Bobot Usaha. Total Nilai maksimal sebesar 100.

Lampiran 5. Form Rekapitulasi Penilaian KSM Tingkat Kelurahan

Rekap seluruh KSM yang ada di desa tersebut, sesuai dengan urutan nilai (perankingan). Nomor urut satu merupakan KSM dengan nilai tertinggi. Dengan demikian, akan diperoleh data/ pemetaan seluruh KSM di kelurahan/desa tersebut

Lampiran 6. Form Nilai Rata-Rata KSM dari 5 KSM Nilai Tertinggi di Tingkat Kelurahan

Rekap lima KSM calon PPMK terbaik di desa tersebut, sesuai dengan urutan nilai (perankingan). Nomor urut satu merupakan KSM dengan nilai tertinggi. Pada baris terakhir isilah Nilai Rata-Rata KSM terbaik di kelurahan tersebut, dengan cara : Total Nilai KSM terbaik dibagi dengan Lima. Dengan demikian, akan diperoleh perankingan terhadap lima KSM terbaik di kelurahan/desa tersebut.

Lampiran 7. Form Data Pemetaan Anggota KSM

Sudah cukup jelas



Lampiran 8. Format Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota

Berita Acara ini harus ditandatangani Korkot bersama Askot CD, MK dan Infra atau Korkot bersama Askot CD Mandiri. Format pengisian tandatangan disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.

Lampiran 9. Form Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Nilai Rata-Rata KSM Setiap Kelurahan Calon Pe-serta PPMK di Tingkat Kabupaten/Kota

Rekap seluruh Kelurahan/Desa calon PPMK di kabupaten tersebut, sesuai urutan Nilai Rata-Rata KSM (hasil akhir dari Lampiran 7). Nomor urut satu merupakan Kelurahan/Desa dengan Nilai Rata-Rata KSM tertinggi. Dengan demikian akan diperoleh ranking kelurahan/desa di kabupaten/kota tersebut.

Lampiran 10. Format Berita Acara Hasil Verifikasi di Tingkat Provinsi

Sudah cukup jelas

Lampiran 11. Form Hasil Verifikasi Kelurahan Calon Peserta PPMK Tingkat Provinsi

Rekap seluruh Kelurahan calon PPMK di provinsi tersebut, sesuai urutan Nilai Rata-Rata KSM. Nomor urut satu merupakan Kelurahan/Desa dengan Nilai Rata-Rata KSM tertingggi. Dengan demikian akan diperoleh ranking seluruh kelurahan/desa calon PPMK di provinsi tersebut.

Lampiran 12. Format Surat Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK

Sudah cukup jelas

Lampiran 13. Format Surat Laporan Keputusan Satker PBL Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK

Sudah cukup jelas

lo pedoman seleksi ppmk final 3

Documents