lp2kd 2013 gabung
TRANSCRIPT
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 1
PENDAHULUAN
-
Page | 2 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 1998 2011 terus
menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk
menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa
dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-
program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah
memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam
mengembangkan hak-hak dasar mereka.
Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia
penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat
dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005 2009 Indonesia mampu
menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar
0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal
Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun.
Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin.
Kondisi objektif tersebut mendorong pemerintah untuk lebih serius
menanggulangi persoalan kemiskinan dan pemiskinan. Upaya pemerintah terhadap
persoalan ini adalah merancang suatu Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan
(SNPK). Kemauan politik pemerintah yang kuat untuk Penanggulangan Kemiskinan
yaitu dengan memasukkan SNPK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2009 2014, dengan demikian posisi SNPK cukup strategis, tidak
hanya sekadar dokumen strategi nasional, melainkan terintegrasi ke dalam RPJMN.
Sesuai RPJMN 2009-2014, angka kemiskinan secara nasional ditargetkan
berkurang hingga 8 10 persen pada akhir tahun 2014. Dalam rangka mendukung
tercapainya target tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden no. 15 tahun
2011 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berupaya memperkuat
kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan secara simultan di tingkat Pusat dan
Daerah.
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 3
Dalam RPJMN 2010-2014, upaya penanggulangan kemiskinan ditempatkan
sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Selain itu, upaya penanggulangan
kemiskinan juga menjadi program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang
diarahkan dengan pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) .
Jumlah penduduk miskin yang keluar dari labirin kemiskinan pada tingkat
nasional merupakan penjumlahan dari jumlah total penduduk miskin di setiap
daerah yang keluar dari kemiskinan. Ini berarti bahwa upaya penanggulangan
kemiskinan nasional tidak akan efektif apabila keadaan lingkungan sosial, politik, dan
ekonomi daerah tidak kondusif bagi penanggulangan kemiskinan. Karena itu, upaya
penanggulangan kemiskinan yang efektif mensyaratkan adanya desain dan
pelaksanaan program yang berdaya guna di tingkat nasional dan daerah. Untuk itu,
peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendesain dan melaksanakan
program penanggulangan kemiskinan menjadi sebuah keharusan.
Ketika kebijakan otonomi daerah membuat tugas layanan publik menjadi
ranah tanggung jawab pemda, maka pemda di seluruh Indonesia pun bertanggung
jawab untuk memimpin di depan dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
Indikator kemiskinan nasional Indonesia saat ini merupakan hasil dari indikator-
indikator kemiskinan yang dikumpulkan di tiap daerah.
Dengan demikian, keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan di
Indonesia bertumpu pada kesuksesan pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan di daerah. Dalam struktur kewenangan pemerintahan Saat ini, ujung
tombak penanggulangan kemiskinan adalah pemerintah daerah. Pemerintah Pusat
lebih berperan dalam proses fasilitasi dan asistensi guna mempercepat pengurangan
tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan efektivitas pemda dalam penanggulangan
kemiskinan dengan dukungan aktif para pemangku kepentingan diperlukan
perbaikan sistem koordinasi melalui TKPK daerah.
Sebagaimana halnya daerah lain di Indonesia, Kabupaten Bone juga masih
diperhadapkan dengan permasalahan kemiskinan. Kemiskinan yang dihadapi adalah
kemiskinan dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan,
ketimpangan struktur usaha, ketakberdayaan, penyandang masalah kesejahteraan
sosial, kondisi pembangunan manusia, yang sehari-hari secara kasat mata terlihat.
Dari berbagai aspek kemiskinan tersebut, permasalahan utama kemiskinan yang
terjadi saat ini sampai beberapa tahun ke depan masih berkaitan dengan kecukupan
-
Page | 4 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
kebutuhan dasar. Terjadi disparitas angka kemiskinan antar kecamatan di daerah ini,
maka perlu upaya startegis untuk menanggulanginya tergantung situasi dan kondisi
wilayah yang bersangkutan.
Dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 termuat upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan merupakan program prioritas dalam pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Bone, sehingga pada Tahun 2013 angka kemiskinan di
Kabupaten Bone ditargetkan akan mengalami penurunan dan berada pada kisaran
10.%. Dengan melihat berbagai program pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone dalam 4 Tahun
terakhir ini, baik program nasional maupun program daerah, maka penurunan
angka kemiskinan tersebut diharapkan dapat tercapai.
Untuk itu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah , maka
penguatan aspek kelembagaan menjadi prioritas untuk dilakukan, antara lain
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Sekretariat,
Kelompok Kerja dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Bone sesui Keputusan Bupati Bone Nomor 348 Tahun 2013.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Tim Koordinasi
Penangggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone adalah :
Mengevaluasi kinerja masing-masing SKPD sesuai indikator yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sesuai RAD SPKD yang telah ditetapkan
oleh masing-masing SKPD.
Menggambarkan indikator kemiskinan Kabupaten Bone dari aspek kesehatan,
Pendidikan, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Koperasi, dll dari tahun 2008-
2012.
Menggambarkan program strategis pemerintah daerah dalam upaya
penanggulangan kemiskinan.
1.3. Landasan Hukum
RPJMN Tahun 2009-2014
RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013-2018
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 5
Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan.
Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
Inpres No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010
Inpres No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
Permendagri No 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Gubernur Prov.Sulsel Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulsel
Keputusan Bupati Bone Nomor : 384 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sekretariat, Kelompok Kerja dan
kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH
2.1. Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan
2.1.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah
2.1.2. Relevansi dan Efektivitas Program
2.1.3. Prioritas Intervensi dan Wilayah
2.2. Bidang Kesehatan
2.2.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah
2.2.2. Relevansi dan Efektivitas Program
2.2.3. Prioritas Intervensi dan Wilayah
2.3. Bidang Pendidikan
2.3.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah
2.3.2. Relevansi dan Efektivitas Program
-
Page | 6 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2.3.3. Prioritas Intervensi dan Wilayah
2.4. Bidang Infrastruktur Dasar
2.4.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah
2.4.2. Relevansi dan Efektivitas Program
2.4.3. Prioritas Intervensi dan Wilayah
2.5. Bidang Ketahanan Pangan
2.5.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah
2.5.2. Relevansi dan Efektivitas Program
2.5.3. Prioritas Intervensi dan Wilayah
BAB III TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI DAERAH
3.1. Komposisi Anggaran Belanja Sektoral
3.1.1 Pendapatan Asli Daerah
3.1.2 Dana Perimbangan
3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
3.2. Anggaran Belanja Daerah menurut Sektor
3.3. Anggaran Belanja Daerah menurut Fungsi
3.4. Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan
3.5. Anggaran Belanja Daerah berdasarkan Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
3.5.1. Program Perlindungan Sosial berbasis Rumah Tangga
3.5.2. Program berbasis Pemberdayaan Masyarakat
3.5.3. Program berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
4.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 7
BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
5.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
5.1.1. Koordinasi di Tingkat Kabupaten
5.1.2. Koordinasi di Tingkat Provinsi dan Pusat
5.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
5.3. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 dan Tahun 2013
5.4. Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
5.4.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis
Rumah Tangga
5.4.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas
5.4.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro
dan Kecil
5.4.4. Program Penanggulangan Kemiskinan untuk Meningkatkan
Akses Pelayanan Dasar (Perluasan Program Pro Rakyat)
5.4.5. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah
5.4.6 Perkembangan Program PNPM MP
5.4.7 Perkembangan Program PNPM Perkotaan
5.5. Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
-
Page | 8 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 9
KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH
-
Page | 10 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
BAB II
KONDISI KEMISKINAN
DI DAERAH
Kemiskinan merupakan permasalahan sangat kompleks dan multidimensional
karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan hanya faktor ekonomi yang menyangkut
masalah pendapatan, tetapi meliputi faktor sosial antara lain pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang
menjadi pusat perhatian dunia. Langkah nyata yang dilakukan sekarang ini adalah
menyepakati asumsi dan kriteria kemiskinan serta melakukan perbaikan database
kemiskinan agar tercipta persamaan persepsi dan konsep tentang kemiskinan secara
universal.
Secara umum konsep kemiskinan di bagi menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan
kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kelompok masyarakat yang berada di bawah
Garis Kemiskinan Daerah (GKD). Artinya kelompok masyarakat tersebut belum mampu
memenuhi standar kebutuhan minimumnya yaitu sandang, pangan, pendidikan &
kesehatan. Untuk kemiskinan relatif diukur berdasarkan 2 pendekatan antara lain
pendekatan moneter dan non moneter. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan
ketidakmampuan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat
sehingga proses penentuannya sangat subyektif.
Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang memiliki garis kemiskinan
masih di atas garis kemiskinan provinsi dan pusat. Berbagai langkah strategis pemerintah
daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melalui intervensi
program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat,
dan capaian dampak program yang terjadi dapat dilihat pada uraian berikut.
2.1. Bidang Kemiskinan & Ketenagakerjaan
A. Bidang Kemiskinan
A. 2.1.1. Perkembangan antar waktu dan antar wilayah
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone tahun 2011-2012
mengalami kecenderungan penurunan sebesar 0,42 % atau sebanyak 4.093 jiwa.
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Besarnya perkembangan tingkat kemiskinan dapat dilihat uraian gambar 2.1 di
bawah ini.
Sumber : Olahan data BPS, 2013.
Berdasarkan gambar 2.1, terjadinya pengurangan angka kemiskinan kurun
waktu 2008 2012 disebabkan karena implikasi positif dari intervensi beberapa
program prioritas pemerintah pusat, provinsi dan
pemerintah dijabarkan oleh masing
programa yaitu (1) Program perlindungan sosial berbasis rumah tangga, (2) Program
pemberdayaan masyarakat, (3) Program pemberdayaan ekonomi
Gambaran jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone per kecamatan tahun 2012 , pada
gambar 2.2.
Gambar 2.1
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Besarnya perkembangan tingkat kemiskinan dapat dilihat uraian gambar 2.1 di
Sumber : Olahan data BPS, 2013.
Berdasarkan gambar 2.1, terjadinya pengurangan angka kemiskinan kurun
2012 disebabkan karena implikasi positif dari intervensi beberapa
program prioritas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Intervensi kebijakan
pemerintah dijabarkan oleh masing-masing SKPD yang dibagi menjadi 3 (tiga) kluster
programa yaitu (1) Program perlindungan sosial berbasis rumah tangga, (2) Program
pemberdayaan masyarakat, (3) Program pemberdayaan ekonomi
Gambaran jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone per kecamatan tahun 2012 , pada
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 11
Besarnya perkembangan tingkat kemiskinan dapat dilihat uraian gambar 2.1 di
Berdasarkan gambar 2.1, terjadinya pengurangan angka kemiskinan kurun
2012 disebabkan karena implikasi positif dari intervensi beberapa
kabupaten. Intervensi kebijakan
masing SKPD yang dibagi menjadi 3 (tiga) kluster
programa yaitu (1) Program perlindungan sosial berbasis rumah tangga, (2) Program
pemberdayaan masyarakat, (3) Program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro.
Gambaran jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone per kecamatan tahun 2012 , pada
-
Page | 12 ..
Sumber : Olahan Data BPS, 2013
Berdasarkan gambar 2.2 tersebut, menunjukkan bahwa
miskin Kabupaten Bone tahun 2012 berdasarkan kategor 1 ( paling miskin) sumber
data PPLS 2011, maka ada 3 ( tiga) kecamatan tertinggi angka kemiskinan , antara lain
Kecamatan Tellu SiattingE, TR. Timur, dan Kecamatan Awangpone .
Sumber : Olahan Data BPS, 2013
Gambar 2.2
Gambar 2.3
..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Sumber : Olahan Data BPS, 2013
Berdasarkan gambar 2.2 tersebut, menunjukkan bahwa
miskin Kabupaten Bone tahun 2012 berdasarkan kategor 1 ( paling miskin) sumber
data PPLS 2011, maka ada 3 ( tiga) kecamatan tertinggi angka kemiskinan , antara lain
Kecamatan Tellu SiattingE, TR. Timur, dan Kecamatan Awangpone .
Sumber : Olahan Data BPS, 2013
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Berdasarkan gambar 2.2 tersebut, menunjukkan bahwa jumlah penduduk
miskin Kabupaten Bone tahun 2012 berdasarkan kategor 1 ( paling miskin) sumber
data PPLS 2011, maka ada 3 ( tiga) kecamatan tertinggi angka kemiskinan , antara lain
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tingkat kemiskinan Kabupaten Bone apabila dibandingkan cdengan beberapa
kabupaten /kota di Sulawesi Selatan, maka kategori tingkat kemiskinan Kabupaten
Bone masih tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan sedang (di atas 10 %).
Uraian gambar tersebut m
Bone masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Sulsel dan Nasional. Garis
kemiskinan Kabupaten Bone lebih tinggi di bandingkan dengan garis kemiskinan
Kabupaten Wajo, Soppeng dan Kabupaten Sinjai. Untuk
tersebut, maka Pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat diharuskan
bersinergi merumuskan langkah
penurunan angka kemiskinan di daerah ini. Kebijakan program yang pro poor di
daerah harus terus digalakkan untuk mendukung pencapaian target Pemerintah
Kabupaten Bone untuk penurunan angka kemiskinan yang dijabarkan target MDGs
2015 sebesar 9 %.
A. 2.1.2. Relevansi dan Efektifitas Program
Relevansi dan efektifitas program merupakan salah satu indikator
keberhasilan pelaksanaan program yang mengitegrasikan antara kebijakan
pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
Sumber : Olahan Data BPS, 2012.
Gambar 2.4
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tingkat kemiskinan Kabupaten Bone apabila dibandingkan cdengan beberapa
kabupaten /kota di Sulawesi Selatan, maka kategori tingkat kemiskinan Kabupaten
Bone masih tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan sedang (di atas 10 %).
Uraian gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten
Bone masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Sulsel dan Nasional. Garis
kemiskinan Kabupaten Bone lebih tinggi di bandingkan dengan garis kemiskinan
Kabupaten Wajo, Soppeng dan Kabupaten Sinjai. Untuk mengantisipasi kondisi
tersebut, maka Pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat diharuskan
bersinergi merumuskan langkah-langkah konkrit dan komitmen bersama dalam upaya
penurunan angka kemiskinan di daerah ini. Kebijakan program yang pro poor di
erah harus terus digalakkan untuk mendukung pencapaian target Pemerintah
Kabupaten Bone untuk penurunan angka kemiskinan yang dijabarkan target MDGs
2.1.2. Relevansi dan Efektifitas Program
Relevansi dan efektifitas program merupakan salah satu indikator
keberhasilan pelaksanaan program yang mengitegrasikan antara kebijakan
pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
Olahan Data BPS, 2012.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 13
Tingkat kemiskinan Kabupaten Bone apabila dibandingkan cdengan beberapa
kabupaten /kota di Sulawesi Selatan, maka kategori tingkat kemiskinan Kabupaten
Bone masih tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan sedang (di atas 10 %).
enunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten
Bone masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Sulsel dan Nasional. Garis
kemiskinan Kabupaten Bone lebih tinggi di bandingkan dengan garis kemiskinan
mengantisipasi kondisi
tersebut, maka Pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat diharuskan
langkah konkrit dan komitmen bersama dalam upaya
penurunan angka kemiskinan di daerah ini. Kebijakan program yang pro poor di
erah harus terus digalakkan untuk mendukung pencapaian target Pemerintah
Kabupaten Bone untuk penurunan angka kemiskinan yang dijabarkan target MDGs
Relevansi dan efektifitas program merupakan salah satu indikator
keberhasilan pelaksanaan program yang mengitegrasikan antara kebijakan
pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
-
Page | 14 ..
Berdasarkan gambar tersebut, bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bone
mulai tahun 2007-2010 relevan dengan tingkat kemiskinan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat. Hal ini berarti dampak kebijakan program penanggulangan
kemiskinan dari Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi dan daerah
berkontribusi positif untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah.
Instrumen lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan
program/kegiatan adalah analisis efe
kemiskinan di Kabupaten Bone dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan melihat
gambar di bawah ini .
Sumber : Olahan Data BPS , 2013.
Mencermati uraian
Kabupaten Bone sangat signifikan dari tahun 2006
tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung program
penurunan angka kemiskinan yang disertai dengan si
antar semua SKPD terkait sudah berjalan sangat efektif.
Gambar 2.5
..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Berdasarkan gambar tersebut, bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bone
2010 relevan dengan tingkat kemiskinan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat. Hal ini berarti dampak kebijakan program penanggulangan
n dari Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi dan daerah
berkontribusi positif untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah.
Instrumen lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan
program/kegiatan adalah analisis efektifitas. Implementasi program/kegiatan
kemiskinan di Kabupaten Bone dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan melihat
Sumber : Olahan Data BPS , 2013.
Mencermati uraian gambar tersebut, bahwa capaian tingkat kemiskinan
Kabupaten Bone sangat signifikan dari tahun 2006 2012. Pencapaian kondisi
tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung program
penurunan angka kemiskinan yang disertai dengan sinergitas dan integrasi program
antar semua SKPD terkait sudah berjalan sangat efektif.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Berdasarkan gambar tersebut, bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bone
2010 relevan dengan tingkat kemiskinan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat. Hal ini berarti dampak kebijakan program penanggulangan
n dari Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi dan daerah
berkontribusi positif untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah.
Instrumen lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan
ktifitas. Implementasi program/kegiatan
kemiskinan di Kabupaten Bone dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan melihat
gambar tersebut, bahwa capaian tingkat kemiskinan
2012. Pencapaian kondisi
tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung program
nergitas dan integrasi program
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Sumber : Olahan Data BPS 2013
Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bone yang meliputi Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,84 dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) sebesar 1,57. Kondisi ini dipicu dengan adanya krisis ekonomi yang
multidimensional untuk semua Negara sehingga berdampak lang
pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2009, terjadi perubahan serta perbaikan
kondisi ekonomi masyarakat sehingga capaian P1 dan P2 Kabupaten Bone turun pada
kisaran 2,31 dan 0,61, dan tahun 2010 terjadi kenaikan P1 dan P2 yang perlu men
koreksi dari kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya cukup signifikan karena pada
tahun 2012 P1 sebesar 1,86 dan P2 sebesar 0,50.
Gambar 2.6
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Sumber : Olahan Data BPS 2013
Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bone yang meliputi Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun
2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,84 dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) sebesar 1,57. Kondisi ini dipicu dengan adanya krisis ekonomi yang
multidimensional untuk semua Negara sehingga berdampak lang
pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2009, terjadi perubahan serta perbaikan
kondisi ekonomi masyarakat sehingga capaian P1 dan P2 Kabupaten Bone turun pada
kisaran 2,31 dan 0,61, dan tahun 2010 terjadi kenaikan P1 dan P2 yang perlu men
koreksi dari kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya cukup signifikan karena pada
tahun 2012 P1 sebesar 1,86 dan P2 sebesar 0,50.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 15
Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bone yang meliputi Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun
2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,84 dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) sebesar 1,57. Kondisi ini dipicu dengan adanya krisis ekonomi yang
multidimensional untuk semua Negara sehingga berdampak langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2009, terjadi perubahan serta perbaikan
kondisi ekonomi masyarakat sehingga capaian P1 dan P2 Kabupaten Bone turun pada
kisaran 2,31 dan 0,61, dan tahun 2010 terjadi kenaikan P1 dan P2 yang perlu menjadi
koreksi dari kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya cukup signifikan karena pada
-
Page | 16 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
B. Bidang Ketenagakerjaan
Tenaga kerja adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan pembangunan
bidang ekonomi suatu negara atau daerah dan menjadi salah satu aspek untuk
mengkur kinerja pembanguan serta dapat mengukur sejauhmana dampak penggunaan
sumberdaya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang
ada. Strategi menurunkan tingkat pengangguran merupakan prioritas utama dalam
indikator kemiskinan sehingga bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu bidang
prioritas yang harus segera diintervensi secara komprehensif karena berkaitan
langsung dengan masalah ekonomi, sosial, politik dan keamanan.
Permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan perhatian
utama adalah angkatan kerja dan pengangguran yang cukup besar. Meningkatnya
angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa
beban tersendiri bagi perekonomian suatu wilayah, karena berimplikasi terhadap
meningkatnya angka pengangguran. Tantangan pemerintah ke depan adalah
bagaimana dengan jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
dapat menjadi pendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi sehingga dapat
mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gambaran tingkat pengangguran di Kabupaten Bone terhadap tingkat
Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel, dapat dicermati pada gambar
berikut.
Sumber data : Olahan Data Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi kab. Bone, 2013
3.252.71
7.02
4.35
6.21
4.01
2.84
6.43
8.03
4.78
3.51
6.15
3.13
6.99
5.35
3.05
10.55
4.635.03
8.12
5.08
9.97
4.21
8.43
0
2
4
6
8
10
12
Ka
b.S
ela
ya
r
Ka
b.B
ulu
ku
mb
a
Ka
b.B
an
tae
ng
Ka
b.J
en
ne
po
n
Ka
b.T
ak
ala
r
Ka
b.G
ow
a
Ka
b.S
inja
i
Ka
b.M
aro
r
Ka
b.P
an
gk
ep
Ka
b.B
arr
u
Ka
b.B
on
e
Ka
b.S
op
pe
ng
Ka
b.W
ajo
Ka
b.S
idra
p
Ka
b.P
inra
ng
Ka
b.E
nre
ka
ng
Ka
b.L
uw
u
Ka
b.T
ata
To
raja
Ka
b.L
uw
u U
tara
Ka
b.L
uw
u
Ka
b.T
ora
ja
Ko
ta M
ak
ass
ar
Ko
ta P
are
pa
re
Ko
ta P
alo
po
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Propinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012Gambar 2.7
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 17
Berdasarkan uraian gambar tersebut, tingkat pengangguran Kabupaten Bone
Tahun 2012 menduduki peringkat 6 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulsel.
Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai yang menduduki peringkat 1 dan 2
dengan jumlah angka pengangguran terendah yaitu 2,71% dan 2,84%.
B.2.1.1.Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah
Pada Tahun 2009, bahwa jumlah Angkatan kerja sebesar 317.289 jiwa dan
menurun menjadi 323.865 jiwa pada Tahun 2010. Demikian pula, pada Tahun 2011,
bahwa jumlah Angkatan kerja sebanyak 328.360 jiwa dan naik menjadi 341.096 jiwa
pada tahun 2012. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
TABEL 2.1
ANGKATAN KERJA DAN BUKAN ANGKATAN KERJA
TAHUN ANGKATAN KERJA BUKAN TPAK TPT
BEKERJA
TIDAK
BEKERJA JUMLAH
ANGKATAN
KERJA ( % ) ( % )
2009 299.539 17.750 317.289 179.019 70,36 5,59
2010 309.942 13.923 323.865 177.228 64,67 4,29
2011 316.219 12.141 328.360 177.480 56,60 3.70
2012 329.381 11.715 341.096 219.214 66.97 3.51
Sumber data Disnakertrans Kab. Bone 2013
Berdasarkan tabel tersebut, bahwa penduduk Angkatan Kerja yang bekerja,
pada Tahun 2009 sebanyak 299.539 jiwa dan yang menganggur atau yang tidak
mempunyai pekerjaan 17.750 orang dan tingkat partisipasi Angkatan Kerja 70,36.%
serta, dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2012 bahwa Penduduk
Angkatan Kerja yang bekerja mencapai 329.381 Jiwa dan yang tidak bekerja
(menganggur) sebanyak 11.715 orang dan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja 66,97
%.
Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bone selama
kurun waktu 2009 - 2012 mengalami penurunan yang baik dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2009, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bone Sebesar 5,59% menjadi
3,51% pada tahun 2012.
-
Page | 18 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Sumber data : Olahan Data Disnakertrans Kab. Bone , 2013
Berkurangnya angka pengangguran disebabkan oleh karena sebagian besar
penduduk Angkatan kerja tersebut bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan
serta pertambangan, khususnya Pertanian tanaman pangan sebesar 55,70% dari
jumlah penduduk yang bekerja, sektor perdagangan sebesar 17,70% sektor jasa
kemasyarakatan sebesar 12,81%, sektor industri sebesar 3,95%, bangunan, keuangan ,
transportasi dan jasa lainnya sebesar 9,95%.
Sumber data Disnakertrans Kab. Bone 2012
5.59
4.29
3.70 3.51
0
1
2
3
4
5
6
2009 2010 2011 2012
Analisis Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Kab. Bone 2009 -2012
Gambar 2.8
Gambar 2.9
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 19
Berdasarkan Gambar 2.9 tersebut, ditunjukkan bahwa perbandingan tingkat
pengangguran terbuka antar wilayah Kabupaten Bone pada tahun 2012, sudah sangat
rendah, dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka 3,51%. Dari 27 kecamatan
yang ada, sebanyak 21 kecamatan yang berada dibawah rata-rata tingkat
pengangguran terbuka kabupaten, sedangkan 6 kecamatan lainnya masih berada di
atas tingkat pengangguran terbuka kabupaten antara lain 3 kecamatan kota ( Tanete
Riattang, Tanete Riattang Barat dan TR.Timur) serta Kecamatan Cina, SibuluE dan
Kecamatan Barebbo.
Kecamatan dengan tingkat pengangguran terbuka paling rendah yakni
Kecamatan Tellu Limpoe sebesar 0,48%, sedangkan kecamatan dengan tingkat
pengangguran terbuka paling tinggi yakni Kecamatan Tanete Riattang sebesar 22,54%.
B.2.1.2 Relevansi dan Efektivitas Program
Analisis relevansi dan efektifitas program digunakan untuk mencermati
sejauhmana relevansi dan efektifitas intervensi programa/kegiatan yang telah
dilaksanakan terhadap capaian provinsi maupun nasional.
Sumber data Disnakertrans Kab. Bone 2013
Gambar 2.10
-
Page | 20 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
5.59
4.29
3.70
3.15
0
1
2
3
4
5
6
2009 2010 2011 2012
Perkembangan Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka Kab.Bone
Tahun 2009-2012
Berdasarkan gambar 2.10 terlihat bahwa pada 4 kurun waktu terakhir, 2009
2012 upaya penurunan tingkat pen gangguran terbuka Kabupaten Bone, cenderung
sejalan dengan provinsi dan nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone selama ini, sejalan
dengan tujuan provinsi dan nasional.
Sumber data Disnakertrans Kab. Bone 2013
Berdasarkan gambar 2.11 menunjukkan bahwa upaya penurunan tingkat
pengangguran di Kabupaten Bone sudah berjalan dengan efektif, hal ini terlihat dari
penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bone yang pada tahun 2009
sebesar 5,59% menjadi 3,51% pada tahun 2012.
Beberapa upaya Pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat
pengangguran dan pengentasan kemiskinan adalah dengan melaksanakan beberapa
program dan kegiatan yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
2. Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
5. Pengurangan Pekerja Anak/Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)
Gambar 2.11
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 21
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yaitu dengan
melakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja.
Tahun 2012 pencari kerja yang mengikuti pendidikan danpelatihan keterampilan
sebanyak 592 orang yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone, keberadaan
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi pencari kerja yang dilaksanakan
dapat menekan angka pengangguran.
PelatihanKomputer PelatihanAutomotif
Pelatihan Elektronika Pelatihan Menjahit
Pelatihan prosessing Pelatihan Tata Rias
-
Page | 22 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, dengan
memberikan kesempatan kerja bagi penganggur untuk ikut berperan aktif dalam
kegiatan padat karya produktif, padat karya infrastruktur , Teknologi Tepat Guna dan
Penempatan Tenaga Kerja Siap Pakai bagi Tenaga Kerja AKAD dan AKL
Program Pengurangan Pekerja Anak/Program Keluarga Harapan ( PPA/PKH)
Pengurangan pekerja anak dilakukan dalam rangka mendukung program
keluarga harapan untuk memotivasi pekerja anak kembali kesekolah.Penarikan
pekerja anak diutamakan anak darirumah tangga sangat miskin ( RTMS)yang usia 7
s/d 15 tahun atau anak putus sekolah.Pekerja anak yang berasal dari rumah tangga
sangat miskin dikembalikan kesekolah melalui pemberian pendampingan di shelter
selama 1 bulan. PPA/PKHdilaksanakan secara terkoordinasi antar berbagai instani
terkait,antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Departemen
Agama. Adapun wilayah sasaran tersebar di 27 kecamatan sebanyak 3 shelter di
Kabupaten Bone.
B.2.1.3 Prioritas Intervensi dan Wilayah
Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan
menciptakan lapangan kerja yang luas yang mengakibatkan belum dapat teratasinya
masalah pengangguran artinya pertumbuhan ekonomi akan dapat ditransformasikan
menjadi peningkatan kapabilitas manusia jika pertumbuhan itu berdampak secara
positif terhadap penciptaan lapangan kerja atau usaha.
Pelatihan Las Listrik Pelatihan Servis HP
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 23
Lapangan kerja yang diciptakan pada akhirnya akan meningkatkan
pendapatan rumah tangga yang memungkinkannya membiayai peningkatan kualitas
manusia, kualitas manusia yang meningkat akan berdampak pada kualitas tenaga
kerja.
Untuk mengatasi masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan di
Kabupaten Bone Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menempuh langkah-
langkah sebagai upaya menekan angka pengangguran yaitu melaksanakan program
dan kegiatan yang sumber dananya diperoleh dari APBD dan APBN Kabupaten Bone.
Adapun program dan kegiatan yang dimaksud antara lain program
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.Pendidikan dan Pelatihan
merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya
manusia, pendidikan dan pelatihan tidak saja menambah pengetahuan akan tetapi
akan menambah keterampilan kerja dengan demikian meningkatkan produktivitas
kerja. Pada Tahun 2009, bahwa pencari kerja yang mengikuti Pendidikan dan Latihan
kejuruan yang berbasis kompetensi maupun masyarakat sebanyak 272 orang, tahun
2010 sebanyak 216 orang,tahun 2011 sebanyak 96 orang dan tahun 2012 sebanyak
592 orang.
Dalam kurun waktu 2009-2012, bahwa pencari kerja yang mengikuti
pendidikan dan latihan keterampilan sebanyak 1.176 orang. Keberadaan Pendidikan
dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi pencari kerja yang dilaksanakan dapat
menekan angka pengangguran dalam kurung waktu tersebut Program perluasan dan
pengembangan kesempatan kerja
Menyadari akan pentingnya penanganan pengangguran seperti data jumlah
pengangguran sebanyak 17.750 orang pada tahun 2009, tahun 2010 yaitu 13.9213
orang, Tahun 2011 sebanyak 12.141 orang serta Tahun 2012 sebanyak 11.715 orang.
Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah
memberikan kesempatan kerja bagi penganggur untuk ikut berperan aktif dalam
kegiatan padat karya produktif, padat karya infrastruktur , Teknologi Tepat Guna dan
Penempatan Tenaga Kerja Siap Pakai bagi Tenaga Kerja AKAD dan AKL.
Intervensi berdasarkan prioritas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten
Bone yakni dengan membandingkan jumlah penduduk miskin kategori 1 (satu) yang
bersumber dari data PPLS 2011, dengan % tingkat pengangguran terbuka.
Penggunaan data PPLS 2011 untuk menganalisa prioritas wilayah intervensi,
-
Page | 24 ..
disebabkan oleh tidak adanya data jumlah penduduk miskin dan tingkat persentase
kemiskinan yang berbasis kecamatan dari data susenas.
Gambar 2.12 menunjukkan korelasi antara Tingkat Pengangguran Terbuka
dan Jumlah Penduduk Miskin. Prioritas wilaya
Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut :
Wilayah prioritas pertama adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya
tinggi dan tingkat pengangguran terbukanya tinggi, meliputi : Kecamatan
Tanete Riattang Timur, Tanete
Wilayah prioritas kedua adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya
tinggi dan tingkat penganggurannya sedang/rendah meliputi : Kecamatan
Tanete Riattang
Sumber : Olahan Data Disnaker Kab.Bone 2013
2.2. Bidang Kesehatan
2.2.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah
2.2.1.1. Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup adalah perkiraan rata
yang diharapkan dapat terus hidup, sehingga pada umumnya ketika membicarakan
Gambar 2. 12
..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
disebabkan oleh tidak adanya data jumlah penduduk miskin dan tingkat persentase
kemiskinan yang berbasis kecamatan dari data susenas.
Gambar 2.12 menunjukkan korelasi antara Tingkat Pengangguran Terbuka
dan Jumlah Penduduk Miskin. Prioritas wilayah intervensi yang perlu ditangani oleh
Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut :
Wilayah prioritas pertama adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya
tinggi dan tingkat pengangguran terbukanya tinggi, meliputi : Kecamatan
Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, Sibulue, Barebbo dan Cina.
Wilayah prioritas kedua adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya
tinggi dan tingkat penganggurannya sedang/rendah meliputi : Kecamatan
Sumber : Olahan Data Disnaker Kab.Bone 2013
2.2.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah
Angka harapan hidup adalah perkiraan rata rata tambahan umur seseorang
yang diharapkan dapat terus hidup, sehingga pada umumnya ketika membicarakan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
disebabkan oleh tidak adanya data jumlah penduduk miskin dan tingkat persentase
Gambar 2.12 menunjukkan korelasi antara Tingkat Pengangguran Terbuka
h intervensi yang perlu ditangani oleh
Wilayah prioritas pertama adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya
tinggi dan tingkat pengangguran terbukanya tinggi, meliputi : Kecamatan
Riattang Barat, Sibulue, Barebbo dan Cina.
Wilayah prioritas kedua adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya
tinggi dan tingkat penganggurannya sedang/rendah meliputi : Kecamatan
rata tambahan umur seseorang
yang diharapkan dapat terus hidup, sehingga pada umumnya ketika membicarakan
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Angka Harapan Hidup, yang dimaksud adalah rata
dijalani seseorang sejak oran
kesehatan atau keadaan sosial penduduk dalam suatu wilayah tertentu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone menunjukkan Angka
Harapan Hidup perempuan cenderung lebih lama dibanding laki
Harapan Hidup di Kabupaten Bone bergerak dari 69,2 tahun pada tahun 2009
menjadi 70,26 tahun pada tahun 2012. Angka ini masih lebih rendah dibanding
angka harapan hidup rata
tahun 2012, akan te
nasional yang berada pada angka 69,87 tahun di tahun yang sama.
2.2.1.2. Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bone dari tahun 2009 sampai
dengan tahun 2010 relatif sama
pada tahun 2011 AKB meningkat menjadi 3,22 per1.000 kelahiran hidup dan di tahun
2012 kembali mengalami penurunan menjadi 3,01 per 1.000 kelahiran hidup.
Gambar 2.13
Sumber Data : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2013
43.50
33.00
40.10
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
2002 2003
Nasional
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
Di Bone , Sulsel dan Nasional Tahun 2002
Gambar2.13
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Angka Harapan Hidup, yang dimaksud adalah rata- rata jumlah tahun yang akan
dijalani seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka ini mencerminkan status
kesehatan atau keadaan sosial penduduk dalam suatu wilayah tertentu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone menunjukkan Angka
Harapan Hidup perempuan cenderung lebih lama dibanding laki
Harapan Hidup di Kabupaten Bone bergerak dari 69,2 tahun pada tahun 2009
menjadi 70,26 tahun pada tahun 2012. Angka ini masih lebih rendah dibanding
angka harapan hidup rata-rata provinsi yang sudah mencapai 70,45 tahun pada
tahun 2012, akan tetapi jauh lebih baik dibanding angka harapan hidup rata
nasional yang berada pada angka 69,87 tahun di tahun yang sama.
2.2.1.2. Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bone dari tahun 2009 sampai
dengan tahun 2010 relatif sama yaitu berada pada angka 1,08 per 1.000 kh. Namun
pada tahun 2011 AKB meningkat menjadi 3,22 per1.000 kelahiran hidup dan di tahun
2012 kembali mengalami penurunan menjadi 3,01 per 1.000 kelahiran hidup.
Sumber Data : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2013
28.90 28.20 27.50 26.80 26.20 25.60
4.28 5.246.41 6.73 5.78 5.67
2.10 1.08 1.083.22
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bone
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
Di Bone , Sulsel dan Nasional Tahun 2002 - 2012
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 25
rata jumlah tahun yang akan
g tersebut lahir. Angka ini mencerminkan status
kesehatan atau keadaan sosial penduduk dalam suatu wilayah tertentu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone menunjukkan Angka
Harapan Hidup perempuan cenderung lebih lama dibanding laki laki. Dan Angka
Harapan Hidup di Kabupaten Bone bergerak dari 69,2 tahun pada tahun 2009
menjadi 70,26 tahun pada tahun 2012. Angka ini masih lebih rendah dibanding
rata provinsi yang sudah mencapai 70,45 tahun pada
tapi jauh lebih baik dibanding angka harapan hidup rata rata
nasional yang berada pada angka 69,87 tahun di tahun yang sama.
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bone dari tahun 2009 sampai
yaitu berada pada angka 1,08 per 1.000 kh. Namun
pada tahun 2011 AKB meningkat menjadi 3,22 per1.000 kelahiran hidup dan di tahun
2012 kembali mengalami penurunan menjadi 3,01 per 1.000 kelahiran hidup.
Sumber Data : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2013
3.22 3.01
2012 2013 2014
Kab. Bone
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
2012
-
Page | 26 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bone dari Tahun 2009 sampai dengan
tahun 2010 sebesar 1.08 Per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2011 meningkat
menjadi 3,22 Per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2012 menurun menjadi 3,01
Per 1.000 kelahiran hidup, kondisi ini masih jauh dibawah angka kematian bayi
Nasional.
Sedangkan analisis Angka Kematian Bayi Antar Wilayah dapat kita lihat pada
gambar di bawah ini :
Sumber : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
Gambar 2.14 menunjukkan angka kematian bayi tertinggi di Kabupaten Bone
tahun 2012 yang tersebar di 17 kecamatan, kecamatan dengan angka kematian bayi
tertinggi adalah Kecamatan Tanete Riattang (8,54 per 1.000 kelahiran hidup), Tonra
(8,10 per 1.000 kelahiran hidup), Tellu Limpoe (7,27 per 1.000 kelahiran hidup),
Palakka (5,85 per 1.000 kelahiran hidup), Lamuru (4,95 per 1.000 kelahiran hidup)
dan Cina (4,35 per 1.000 kelahiran hidup). Kecamatan yang memiliki Angka
Kematian Bayi terendah adalah Kecamatan Tanete Riattang Timur, Awangpone,
Tanete Riattang Barat, Barebbo, Amali, Libureng, Ulaweng, Sibulue, Tellu SiattingE,
Mare dan Kahu. Sedangkan sepuluh kecamatan yang lainnya tidak memiliki
kematian bayi.
0.0
0
1.0
4
0.0
0
0.0
0
8.1
0
0.0
0
2.2
9
0.9
1
1.9
0
4.3
5
2.6
8
0.0
0
0.0
0
4.9
5
7.2
7
0.0
0
2.3
6
5.8
5
2.8
4
1.2
5
2.5
1
0.0
0
0.0
0
0.0
0
2.7
4
8.5
4
3.6
6
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Ke
c. B
on
toca
ni
Ke
c. K
ah
u
Ke
c. K
aju
ara
Ke
c. S
alo
me
kk
o
Ke
c. T
on
ra
Ke
c. P
ati
mp
en
g
Ke
c. L
ibu
ren
g
Ke
c. M
are
Ke
c. S
ibu
lue
Ke
c. C
ina
Ke
c. B
are
bb
o
Ke
c. P
on
re
Ke
c. L
ap
pa
ria
ja
Ke
c. L
am
uru
Ke
c. T
ell
u L
imp
oe
Ke
c. B
en
go
Ke
c. U
law
en
g
Ke
c. P
ala
kk
a
Ke
c. A
wa
ng
po
ne
Ke
c. T
ell
u S
iatt
ing
e
Ke
c. A
ma
li
Ke
c. A
jan
ga
le
Ke
c. D
ua
Bo
cco
e
Ke
c. C
en
ran
a
Ke
c. T
an
ete
Ria
tta
ng
Ba
rat
Ke
c. T
an
ete
Ria
tta
ng
Ke
c. T
an
ete
Ria
tta
ng
Kecamatan Nasional Provinsi Kab. Bone (3.01%)
Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Bone 2012
Gambar 2.14
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 27
2.2.1.3. Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada
tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan
sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat
permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh
terhadap kesehatan anak Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan
kecelakaan. Indikator tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial
penduduk atau tingkat kemiskinan penduduk, sehingga sering digunakan untuk
mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.
Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Bone pada periode tahun 2009-
2012 mengalami peningkatan, pada tahun 2009 AKABA sebesar 1,41 per 1000 kh
meningkat menjadi 3,51 per 1000 kh pada tahun 2011, namun pada tahun 2012
angka kematian balita mengalami penurunan menjadi 3,23 per 1000 kh. Pencapaian
ini tidak relevan dengan hasil pencapaian tingkat propinsi.
disi Kemiskinan di daera
h
2 LP2KD
Sumber : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
0.13 0.14 0.10
0.200.21 0.15 0.15
0.38
1.41
2.08
3.51
3.23
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bone
Relevansi Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Bone
Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2012
Gambar 2.15.
-
Page | 28 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Bone 2 1
Sumber : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
Pada Gambar 2.16, Angka Kematian Balita tertinggi menurut Kecamatan di
Kabupaten Bone Tahun 2012 yaitu Kecamatan Tanete Riattang 8,54 per 1000 kh,
Tonra 8,10 per 1000 kh, Tellu Limpoe 7,27 per 1000 kh, Palakka 5,85 per 1000 kh dan
Lamuru 4,95 per 1000 kh.
Sedang Kecamatan yang jumlah kematian balita terendah adalah Kecamatan
Tanete Riattang Barat 2,74 per 1000 kh, Awangpone 2,84 per 1000 kh, Barebbo 2,68
per 1000 kh, Amali 2,51 per 1000 kh, Ulaweng 2,36 per 1000 kh, Libureng 2,29per
1000kh dan Tellu SiattingE 1,25 per 1000 kh. Sedangkan kecamatan lainnya seperti
Bontocani, Kajuara, Salomekko, Ponre, Lappariaja, Bengo, Ajangale, Dua Boccoe dan
Cenrana tidak ada kasus kematian balita pada tahun 2012.
Gmbar 2.16
2.2.1.4. Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari
suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya
selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per
100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan
tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi
0.0
0
1.0
4
0.0
0
0.0
0
8.1
0
0.0
0
2.2
9
0.9
1
1.9
0
4.3
5
2.6
8
0.0
0
0.0
0
4.9
5
7.2
7
0.0
0
2.3
6
5.8
5
2.8
4
1.2
5
2.5
1
0.0
0
0.0
0
0.0
0 2.7
4
8.5
4
3.6
6
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Kecamatan Nasional Provinsi Kab. Bone (3.23%)
Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Bone 2012
Gambar 2.16
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 29
79.96 79.34
24.84 21.51
14.33
27.43
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
2009 2010 2011 2012
PROV SUL - SEL KAB. BONE
Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan Kab. Bone Terhadap
Provinsi Tahun 2009 - 2012
kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil,
pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Untuk mengantisipasi
masalah ini maka diperlukan terobosan-terobosan dengan mengurangi peran dukun
dan meningkatkan peran Bidan. Harapan kita agar bidan di desa benar-benar sebagai
ujung tombak dalam upaya penurunan AKB (IMR) dan AKI (MMR).
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bone selama empat tahun terakhir
periode 2009-2012, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Angka kematian ibu
maternal yang dilaporkan oleh Puskesmas di Kabupaten Bone pada tahun 2009
sebanyak 24,84 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian menurun menjadi 22,51 per
100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010,tahun 2011 menurun menjadi 14,33 orang
per 100.000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan
pada tahun 2012 menjadi 27,44 orang per 100.000 kelahiran hidup.
Faktor penyebab kematian ibu tertinggi, antara lain karena perdarahan,
infeksi, eklamsia dan partus macet. Factor lain yang turut memicu adalah kesiapan dan
ketersediaan petugas kesehatan khususnya di daerah terpencil, ketersediaan logistik
dan pengambilan keputusan bagi pihak keluarga. Selain itu peningkatan cakupan
pelayanan antenatal juga mempengaruhi angka kematian ibu. Pelayanan antenatal juga
bertujuan mendeteksi ibu hamil dengan faktor resiko tinggi sehingga dapat
ditanggulangi sedini mungkin.
Sumber : Seksi KIA Dinkes Kabupaten Bone
Gambar 2.17
-
Page | 30 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2.2.1.5. Prevalensi Angka Balita Kurang Gizi
Status Gizi Balita merupakan salah satu Indikator yang menggambarkan
tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi pada balita
adalah dengan anthropometri yang diukur melalui indeks berat badan menurut umur
(BB/U) atau berat badan terhadap tinggi badan ( BB/TB ). Kategiri yang digunakan
adalah : Gizi Lebih ( z-score + 2 SD ); gizi baik ( z-score - 2 SD sampai + 2 SD ); gizi
kurang ( z-score
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 31
Sumber : Olahan Data Dinas Kesehatan
Gizi kurang pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor, karena itu selain
penanganan tekhnis dan medis juga mesti diupayakan perbaikan ekonomi dan
peningkatan pendidikan. Disertai penyuluhan gizi dan kesehatan. Bagi keluarga
penderita gizi kurang, selain pemberian pemahaman gizi, juga perlu dilakukan
peningkatan penghasilan keluarga.paten Bone 23
Kabupaten Bone 25
2.2.2. Prioritas Bidang Intervensi
Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bone diharapkan dapat
berkontribusi positif terhadap peningkatan capaian indeks pembangunan manusia
terutama aspek angka harapan hidup. Mengingat pentingnya pembangunan
kesehatan terhadap masyarakat maka sinkronisasi dan integrasi pembangunan
bidang lainnya merupakan langkah nyata yang harus dilakukan bagi semua pihak.
Intervensi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone di bidang kesehatan salah
satunya adalah Program Kesehatan Gratis yang berfokus pada pemberian layanan
kesehatan secara merata kepada seluruh masyarakat baik yang berada di wilayah
pedesaan maupun perkotaan khususnya bagi penduduk yang berpenghasilan rendah.
Sasaran prioritas kebijakan bidang kesehatan dalam penanggulangan kemiskinan
adalah penduduk miskin yang biasanya mengalami kesulitan dalam mengakses
1.78
0.981.10
0.79
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2009 2010 2011 2012
Prevalensi Angka Balita Gizi Kurang Di Kabupaten Bone
Tahun 2009 - 2012
Gambar 2.18
-
Page | 32 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun karena
pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan sangat terbatas.
Kebijakan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone
Kabupaten Bone dalam upaya penanggulangan kemiskinan menurut RPJMD 2008-
2013 yang dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain :
a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
b. Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular maupun Tidak
Menular;
c. Mengurangi Kematian Ibu, Bayi dan Balita serta Memperbaiki Status Gizi
Masyarakat;
d. Meningkatkan Cakupan Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat;
e. Mengurangi Pertumbuhan Jumlah Penduduk.
Untuk mencapai target dan sasaran kebijakan tersebut maka terdapat 11
program sebagai intervensi Pemerintah Kabupaten Bone Kabupaten Bone yang
diimplementasikan sebagai berikut :
a. Program obat dan perbekalan kesehatan
b. Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya
c. Program upaya kesehatan masyarakat
d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
e. Program pengembangan lingkungan sehat
f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
g. Program standarisasi pelayanan kesehatan
h. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
i. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
j. Program pengawasan obat dan makanan
k. Program pelayanan kesehatan gratis
Indikator pencapaian target dan sasaran dapat diukur melalui Angka Kematian
Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), Bayi Gizi
kurang dan Gizi Kurang, Angka Harapan Hidup (AHH). Dan pembangunan kesehatan
tidak akan berhasil tanpa dukungan dari bidang pembangunan lainnya. Berbagai
kebijakan pembangunan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat yang kurang
mampu dan non diskriminatif yang telah diimplementasikan baik dari pemerintah
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 33
pusat,provinsi atau pemerintah daerah, antara lain jamkesda, jamkesmas, jampersal
dll.
2.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)
Kondisi capaian kinerja penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten
Bone berfluktuasi (gambar 2.14 ) dimana AKB pada 7 Kecamatan masih lebih tinggi
dari AKB Kabupaten Bone (gambar 2.16) Dengan demikian capaian AKB tersebut
masih perlu diturunkan.
Intervensi Kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi Angka Kematian
Bayi (AKB) di Kabupaten Bone antara lain :
a. Peningkatan pelayanan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak;
b. Autopsi verbal dan Audit maternal perinatal;
c. Peningkatan dan pengembangan manajemen pengelolaan KIA;
d. Monitoring dan evaluasi efek samping komplikasi dan kegagalan KB ke pelayanan
persalinan;
e. Identifikasi kematian ibu dan bayi baru lahir serta sistem rujukan;
f. Pelatihan TOT penanganan komplikasi persalinan dan nifas;
g. Penanganan ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK);
2.2.2.2. Angka Kematian Balita (AKABA)
Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Balita (Akaba) di Kabupaten Bone
berfluktuasi dan cenderung meningkat (gambar 2.19). Namun demikian masih
terdapat 7 Kecamatan (gambar 2.20) yang memiliki AKABA yang lebih tinggi dibanding
AKABA Kabupaten.
Adapun intervensi Pemerintah Kabupaten Bone untuk menurunkan AKABA,
antara lain melalui :
a. Peningkatan pelayanan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak;
b. Autopsi verbal dan audit maternal dan perinatal;
c. Peningkatan dan pengembangan manajemen pengelolaan program KIA;
d. Penguatan jaringan dan mitra kerja untuk pelaksanaan P4K;
e. Kegiatan program kesehatan ibu dan KB;
f. Mengoptimalkan peran Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Posyandu yang
berbasis pada desa siaga.
-
Page | 34 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2.2.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI)
Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bone
berfluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2009 2011, akan tetapi pada tahun
2012 mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada gambar 2.21. untuk itu masih
perlu di Intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Bone agar lebih rendah. Intervensi
Pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dilakukan
antara lain, melalui :
a. Penanganan ibu hamil kekurangan energy kronik (KEK);
b. Pemberdayaan gizi masyarakat;
c. Peningkatan dan pengembangan manajemen pengelola program AKI;
d. Peningkatan kemampuan asuhan persalinan normal;
e. Pembinaan pelaksanaan PWS KIA ke puskesmas;
f. f . Pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu dan anak serta KB;
g. Monitoring dan evaluasi efek samping komplikasi dan kegagalan KB dan ke
pelayanan persalinan;
h. Mengoptimalkan peran Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Posyandu yang
berbasis pada desa siaga.
2.2.2.4.Prevalenzi Angka Balita Kurang Gizi
Intervensi Pemerintah Kabupaten Bone selama ini melalui Program perbaikan
gizi bayi dan balita berupa makanan tambahan, imunisasi wajib, dan mengatasi
penyebab utama bayi dan balita gizi kurang serta gizi buruk harus mendapat perhatian
lebih serius agar jumlah kasus balita gizi kurang maupun gizi buruk dapat
diminimalkan hingga 10% pada tahun 2013.
Perlindungan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita
keluarga miskin lebih di prioritaskan karena kondisi kesehatan dan gizi balita dari
keluarga miskin secara umum. Kecenderungan Balita Gizi Kurang di Kabupaten Bone
menurun dari 1,78 pada tahun 2009 menjadi 0,79 di tahun 2012.
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 35
Intervensi kegiatan untuk mananggulangi prevalenzi gizi kurang dan Gizi
Kurang antara lain:
a. Peningkatan pelayanan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak;
b. Pemberdayaan gizi masyarakat;
c. Peningkatan cakupan posyandu;
d. Bimbingan teknis dan supervisi program perbaikan gizi;
e. Bimbingan teknis program bantuan sosial melalui program perbaikan gizi
masyarakat.
f. Mengoptimalkan peran Posyandu yang berbasis pada desa siaga
2.2.2.5 Angka Harapan Hidup (AHH)
Upaya untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bone
(2009-2012), dimana AHH Kabupaten Bone meningkat pada tahun 2012 menjadi 70,26
masih dibawah AHH nasional yaitu 69,87. Namun peningkatan AHH ini masih perlu di
intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Bone agar mencapai target yang ditetapkan
dalam RPJMD yaitu 73,70 pada tahun 2013.
Intervensi kegiatan Angka Harapan Hidup, akumulasi seluruh
program/kegiatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan dalam meningkatkan kualitas
masyarakat Kabupaten Bone.
BAB 2. Kondisi Kemiskinan di daerahabupaten Bone
2.2.3. Prioritas Wilayah Intervensi
2.2.3.1. AKB dan Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) terhadap Kelahiran yang ditolong tenaga
kesehatan terlatih menurut Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.17).
Pada gambar tersebut terdapat prioritas yang harus di intervensi penanganannya oleh
Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :
-
Page | 36 ..
Sumber : Olahan Data Dinkes
o Fokus intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara
Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih
yaitu : Kecamatan Lamuru, Cina, Ulaweng, Amali dan Tanete Riattang Barat.
Kelima Kecamatan ini memiliki korelasi antara
Terlatih yang relatif rendah dengan Angka Kematian Bayi yang juga r
o Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat
Tenaga Kesehatan Terlatih
relatif tinggi yaitu: Kecamatan Tonra, Tanete Riattang, Tellu LimpoE, Palakka,
Tanete Riattang Timur, Awangpone, Tellu SiattingE dan Kecamatan Barebbo.
2.2.3.2. AKB dan Kemiskinan
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut
Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.19). Pada gambar tersebut terdapat prioritas
yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah
sebagai berikut :
Gambar 2.19
..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Sumber : Olahan Data Dinkes
Fokus intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara
Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih dengan Angka Kematian Bayi (AKB),
yaitu : Kecamatan Lamuru, Cina, Ulaweng, Amali dan Tanete Riattang Barat.
Kelima Kecamatan ini memiliki korelasi antara Pertolongan Tenaga Kesehatan
yang relatif rendah dengan Angka Kematian Bayi yang juga r
Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat
Tenaga Kesehatan Terlatih relatif sedang dengan angka kematian bayi yang
relatif tinggi yaitu: Kecamatan Tonra, Tanete Riattang, Tellu LimpoE, Palakka,
iattang Timur, Awangpone, Tellu SiattingE dan Kecamatan Barebbo.
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut
Kabupaten Bone (gambar 2.19). Pada gambar tersebut terdapat prioritas
yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Fokus intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara
dengan Angka Kematian Bayi (AKB),
yaitu : Kecamatan Lamuru, Cina, Ulaweng, Amali dan Tanete Riattang Barat.
Pertolongan Tenaga Kesehatan
yang relatif rendah dengan Angka Kematian Bayi yang juga relatif tinggi,
Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat Pertolongan
relatif sedang dengan angka kematian bayi yang
relatif tinggi yaitu: Kecamatan Tonra, Tanete Riattang, Tellu LimpoE, Palakka,
iattang Timur, Awangpone, Tellu SiattingE dan Kecamatan Barebbo.
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut
Kabupaten Bone (gambar 2.19). Pada gambar tersebut terdapat prioritas
yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Sumber : Olahan Data Dinkes
Fokus intervensi
tingkat kemiskinan dengan Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu : Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Awangpone, Barebbo dan Cina.
Kelima Kecamatan ini memiliki korelasi antara tingk
tinggi dengan angka kematian Bayi yang juga relatif tinggi,
Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan
relatif sedang dengan angka kematian bayi yang relatif sedang yaitu: Kecamatan
Tanete Riattang, Tellu LimpoE, Tonra, Palakka, Lamuru, Amali dan Ulaweng.
2.2.3.3. AKABA dan Tingkat Kemiskinan
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari Angka Kematian Balita (AKABA) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut
Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.20). Pada gambar tersebut terdapat prioritas
yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone sebagai
berikut :
Gambar 2.20
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Sumber : Olahan Data Dinkes
Fokus intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara
tingkat kemiskinan dengan Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu : Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Awangpone, Barebbo dan Cina.
Kelima Kecamatan ini memiliki korelasi antara tingkat kemiskinan yang relatif
tinggi dengan angka kematian Bayi yang juga relatif tinggi,
Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan
relatif sedang dengan angka kematian bayi yang relatif sedang yaitu: Kecamatan
ttang, Tellu LimpoE, Tonra, Palakka, Lamuru, Amali dan Ulaweng.
2.2.3.3. AKABA dan Tingkat Kemiskinan
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari Angka Kematian Balita (AKABA) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut
atan di Kabupaten Bone (gambar 2.20). Pada gambar tersebut terdapat prioritas
yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone sebagai
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 37
prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara
tingkat kemiskinan dengan Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu : Kecamatan
Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Awangpone, Barebbo dan Cina.
at kemiskinan yang relatif
tinggi dengan angka kematian Bayi yang juga relatif tinggi,
Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan
relatif sedang dengan angka kematian bayi yang relatif sedang yaitu: Kecamatan
ttang, Tellu LimpoE, Tonra, Palakka, Lamuru, Amali dan Ulaweng.
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari Angka Kematian Balita (AKABA) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut
atan di Kabupaten Bone (gambar 2.20). Pada gambar tersebut terdapat prioritas
yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone sebagai
-
Page | 38 ..
Sumber : Olahan Data DINKES 2013
o Fokus intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara
angka kematian balita yang relatif tinggi dengan jumlah penduduk miskisn yang
relatif tinggi. Daerah yang masuk prioritas I terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:
Kecamatan Tanete Riattang T
dan Cina.
o Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase angka
kematian bayi yang relatif sedang dan jumlah penduduk miskin relatif sedang.
Kecamatan yang masuk dalam prioritas II
Tonra, Lamuru, Tellu LimpoE, Palakka, Amali dan Ulaweng.
2.2.3.4. AKI dan Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih
Intervensi kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone dalam menurunkan angka
kematian ibu dengan memperhatikan korel
kelahiran hidup dengan jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
(gambar 2.21)
Gambar 2.21
..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Sumber : Olahan Data DINKES 2013
intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara
angka kematian balita yang relatif tinggi dengan jumlah penduduk miskisn yang
relatif tinggi. Daerah yang masuk prioritas I terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:
Kecamatan Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, Awangpone, Barebbo
Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase angka
kematian bayi yang relatif sedang dan jumlah penduduk miskin relatif sedang.
Kecamatan yang masuk dalam prioritas II adalah: Kecamatan Tanete Riattang,
Tonra, Lamuru, Tellu LimpoE, Palakka, Amali dan Ulaweng.
2.2.3.4. AKI dan Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih
Intervensi kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone dalam menurunkan angka
kematian ibu dengan memperhatikan korelasi antara angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup dengan jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara
angka kematian balita yang relatif tinggi dengan jumlah penduduk miskisn yang
relatif tinggi. Daerah yang masuk prioritas I terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:
imur, Tanete Riattang Barat, Awangpone, Barebbo
Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase angka
kematian bayi yang relatif sedang dan jumlah penduduk miskin relatif sedang.
adalah: Kecamatan Tanete Riattang,
Intervensi kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone dalam menurunkan angka
asi antara angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup dengan jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Pada prioritas I menunjukkan korelasi antara angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup yang relatif tinggi de
tenaga kesehatan terlatih yang relatif rendah adalah Kecamatan Sibulue, Kahu,
Tanete Riattang Barat dan Cina.
Intervensi kegiatan prioritas II, menunjukkan korelasi antara angka kematian
ibu per 100.000 kelahiran hi
oleh tenaga kesehatan terlatih relatif sedang. Kecamatan yang masuk dalam
prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Tellu SiattingE, Kajuara dan Amali.
Sumber : Olahan Data Dinkes 2013
2.2.3.5. AKI dan Tingkat Kemiskinan
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari persentase Angka Kematian Ibu (AKI) terhadap persentase Tingkat
Kemiskinan menurut Kecamatan di Kabupaten Bone (
tersebut prioritas yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah
Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :
Gambar 2.22
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Pada prioritas I menunjukkan korelasi antara angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup yang relatif tinggi dengan jumlah kelahiran yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih yang relatif rendah adalah Kecamatan Sibulue, Kahu,
Tanete Riattang Barat dan Cina.
Intervensi kegiatan prioritas II, menunjukkan korelasi antara angka kematian
ibu per 100.000 kelahiran hidup relatif sedang dengan kelahiran yang ditolong
oleh tenaga kesehatan terlatih relatif sedang. Kecamatan yang masuk dalam
prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Tellu SiattingE, Kajuara dan Amali.
Olahan Data Dinkes 2013
2.2.3.5. AKI dan Tingkat Kemiskinan
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari persentase Angka Kematian Ibu (AKI) terhadap persentase Tingkat
Kemiskinan menurut Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.22). Pada gambar
tersebut prioritas yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah
Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 39
Pada prioritas I menunjukkan korelasi antara angka kematian ibu per 100.000
ngan jumlah kelahiran yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih yang relatif rendah adalah Kecamatan Sibulue, Kahu,
Intervensi kegiatan prioritas II, menunjukkan korelasi antara angka kematian
dup relatif sedang dengan kelahiran yang ditolong
oleh tenaga kesehatan terlatih relatif sedang. Kecamatan yang masuk dalam
prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Tellu SiattingE, Kajuara dan Amali.
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari persentase Angka Kematian Ibu (AKI) terhadap persentase Tingkat
gambar 2.22). Pada gambar
tersebut prioritas yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah
-
Page | 40 ..
Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase
angka kematian ibu tinggi dan tingkat ke
prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tellu SiattingE, Cina,
Kajuara, Kahu dan Sibulue.
Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase
angka kematian Ibu relatif renda
yang masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Amali.
Sumber : Olahan Data Dinkes
2.2.3.6. Gizi Buruk dan Tingkat Kemiskinan
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan
dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut
Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.23). Pada gambar tersebut prioritas yang
harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone
berikut :
Gambar 2.23
..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase
angka kematian ibu tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi. Daerah yang masuk
prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tellu SiattingE, Cina,
Kajuara, Kahu dan Sibulue.
Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase
angka kematian Ibu relatif rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kabupaten
yang masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Amali.
Sumber : Olahan Data Dinkes
2.2.3.6. Gizi Buruk dan Tingkat Kemiskinan
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut
Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.23). Pada gambar tersebut prioritas yang
harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase
miskinan tinggi. Daerah yang masuk
prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tellu SiattingE, Cina,
Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase
h dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kabupaten
wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut
Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.23). Pada gambar tersebut prioritas yang
harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
o Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi
Buruk relatif tinggi dan tingkat kemiskinan relatif tinggi . Daerah yang masuk
prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Libureng, Bengo dan Kajuara.
o Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi
Buruk relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang sedang. Kabupaten yang
masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Riattang, Mare, Amali dan
Ulaweng.
Sumber : Olahan Data Dinkes
2.2.3.7. Gizi Kurang dan Tingkat Kemiskinan
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut
Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.24). Pada gambar tersebut prioritas yang
harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai
berikut :
Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi
Kurang relative tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi. Daerah yang masuk
Gambar 2.24
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi
Buruk relatif tinggi dan tingkat kemiskinan relatif tinggi . Daerah yang masuk
prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Libureng, Bengo dan Kajuara.
Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi
Buruk relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang sedang. Kabupaten yang
masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Riattang, Mare, Amali dan
Sumber : Olahan Data Dinkes
2.2.3.7. Gizi Kurang dan Tingkat Kemiskinan
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut
Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.24). Pada gambar tersebut prioritas yang
harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai
Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi
relative tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi. Daerah yang masuk
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 41
Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi
Buruk relatif tinggi dan tingkat kemiskinan relatif tinggi . Daerah yang masuk
prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Libureng, Bengo dan Kajuara.
Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi
Buruk relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang sedang. Kabupaten yang
masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Riattang, Mare, Amali dan
Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat
dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut
Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.24). Pada gambar tersebut prioritas yang
harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai
Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi
relative tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi. Daerah yang masuk
-
Page | 42 ..
prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Kajuara, Kahu, Bengo, Libureng, Tanete
Riattang Timur dan Awangpone.
Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Giz
Kurang relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang relative sedang. Kecamatan
yang masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Bontocani, Tanete Riattang,
Amali, Ulaweng dan Mare.
Sumber : Olahan Data Dinkes
2.3 Bidang Pendidikan
Kemiskinan dientaskan melalui berbagai sektor. Pendidikan merupakan salah
satu sektor terpadu yang berpotensi besar dalam upaya tersebut. Pendidikan memiliki
kaitan yang erat dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik, cenderung
memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik pula, karena mereka memiliki peluang
untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi.
Gambar 2.25
..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Kajuara, Kahu, Bengo, Libureng, Tanete
Riattang Timur dan Awangpone.
Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Giz
Kurang relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang relative sedang. Kecamatan
yang masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Bontocani, Tanete Riattang,
Amali, Ulaweng dan Mare.
Sumber : Olahan Data Dinkes
Kemiskinan dientaskan melalui berbagai sektor. Pendidikan merupakan salah
satu sektor terpadu yang berpotensi besar dalam upaya tersebut. Pendidikan memiliki
kaitan yang erat dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik, cenderung
at pendapatan yang lebih baik pula, karena mereka memiliki peluang
untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Kajuara, Kahu, Bengo, Libureng, Tanete
Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi
Kurang relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang relative sedang. Kecamatan
yang masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Bontocani, Tanete Riattang,
Kemiskinan dientaskan melalui berbagai sektor. Pendidikan merupakan salah
satu sektor terpadu yang berpotensi besar dalam upaya tersebut. Pendidikan memiliki
kaitan yang erat dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik, cenderung
at pendapatan yang lebih baik pula, karena mereka memiliki peluang
untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi.
-
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 43
2.3.1 Perkembangan Antar Waktu
2.3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang
pendidikan tersebut. Tetapi indikator ini lebih banyak mengungkap tentang
keberhasilan pendidikan bagi anak dan remaja, bukan pada penduduk dewasa.
APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang
sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu, yaitu jenjang
pendidikan SD, SMP dan SMA.
APK SD (Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar) diperoleh dengan membagi
jumlah murid SD dengan penduduk usia 7-12 tahun. Indikator ini digunakan
untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi sekolah penduduk (kotor) pada
jenjang pendidikan SD/MI. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bone
untuk jenjang pendidikan SD/MI