lp2kd 2013 gabung

112
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah …………………………………………… Page | 1 PENDAHULUAN

Upload: aschar-qais

Post on 27-Dec-2015

46 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 1

    PENDAHULUAN

  • Page | 2 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 1998 2011 terus

    menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk

    menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa

    dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-

    program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah

    memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam

    mengembangkan hak-hak dasar mereka.

    Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia

    penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat

    dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005 2009 Indonesia mampu

    menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar

    0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal

    Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun.

    Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin.

    Kondisi objektif tersebut mendorong pemerintah untuk lebih serius

    menanggulangi persoalan kemiskinan dan pemiskinan. Upaya pemerintah terhadap

    persoalan ini adalah merancang suatu Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan

    (SNPK). Kemauan politik pemerintah yang kuat untuk Penanggulangan Kemiskinan

    yaitu dengan memasukkan SNPK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    Nasional (RPJMN) 2009 2014, dengan demikian posisi SNPK cukup strategis, tidak

    hanya sekadar dokumen strategi nasional, melainkan terintegrasi ke dalam RPJMN.

    Sesuai RPJMN 2009-2014, angka kemiskinan secara nasional ditargetkan

    berkurang hingga 8 10 persen pada akhir tahun 2014. Dalam rangka mendukung

    tercapainya target tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden no. 15 tahun

    2011 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berupaya memperkuat

    kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan secara simultan di tingkat Pusat dan

    Daerah.

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 3

    Dalam RPJMN 2010-2014, upaya penanggulangan kemiskinan ditempatkan

    sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Selain itu, upaya penanggulangan

    kemiskinan juga menjadi program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang

    diarahkan dengan pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) .

    Jumlah penduduk miskin yang keluar dari labirin kemiskinan pada tingkat

    nasional merupakan penjumlahan dari jumlah total penduduk miskin di setiap

    daerah yang keluar dari kemiskinan. Ini berarti bahwa upaya penanggulangan

    kemiskinan nasional tidak akan efektif apabila keadaan lingkungan sosial, politik, dan

    ekonomi daerah tidak kondusif bagi penanggulangan kemiskinan. Karena itu, upaya

    penanggulangan kemiskinan yang efektif mensyaratkan adanya desain dan

    pelaksanaan program yang berdaya guna di tingkat nasional dan daerah. Untuk itu,

    peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendesain dan melaksanakan

    program penanggulangan kemiskinan menjadi sebuah keharusan.

    Ketika kebijakan otonomi daerah membuat tugas layanan publik menjadi

    ranah tanggung jawab pemda, maka pemda di seluruh Indonesia pun bertanggung

    jawab untuk memimpin di depan dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

    Indikator kemiskinan nasional Indonesia saat ini merupakan hasil dari indikator-

    indikator kemiskinan yang dikumpulkan di tiap daerah.

    Dengan demikian, keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan di

    Indonesia bertumpu pada kesuksesan pelaksanaan program penanggulangan

    kemiskinan di daerah. Dalam struktur kewenangan pemerintahan Saat ini, ujung

    tombak penanggulangan kemiskinan adalah pemerintah daerah. Pemerintah Pusat

    lebih berperan dalam proses fasilitasi dan asistensi guna mempercepat pengurangan

    tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan efektivitas pemda dalam penanggulangan

    kemiskinan dengan dukungan aktif para pemangku kepentingan diperlukan

    perbaikan sistem koordinasi melalui TKPK daerah.

    Sebagaimana halnya daerah lain di Indonesia, Kabupaten Bone juga masih

    diperhadapkan dengan permasalahan kemiskinan. Kemiskinan yang dihadapi adalah

    kemiskinan dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan,

    ketimpangan struktur usaha, ketakberdayaan, penyandang masalah kesejahteraan

    sosial, kondisi pembangunan manusia, yang sehari-hari secara kasat mata terlihat.

    Dari berbagai aspek kemiskinan tersebut, permasalahan utama kemiskinan yang

    terjadi saat ini sampai beberapa tahun ke depan masih berkaitan dengan kecukupan

  • Page | 4 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    kebutuhan dasar. Terjadi disparitas angka kemiskinan antar kecamatan di daerah ini,

    maka perlu upaya startegis untuk menanggulanginya tergantung situasi dan kondisi

    wilayah yang bersangkutan.

    Dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 termuat upaya

    Penanggulangan Kemiskinan dan merupakan program prioritas dalam pelaksanaan

    pembangunan Kabupaten Bone, sehingga pada Tahun 2013 angka kemiskinan di

    Kabupaten Bone ditargetkan akan mengalami penurunan dan berada pada kisaran

    10.%. Dengan melihat berbagai program pemberdayaan masyarakat dan

    penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone dalam 4 Tahun

    terakhir ini, baik program nasional maupun program daerah, maka penurunan

    angka kemiskinan tersebut diharapkan dapat tercapai.

    Untuk itu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah , maka

    penguatan aspek kelembagaan menjadi prioritas untuk dilakukan, antara lain

    Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Sekretariat,

    Kelompok Kerja dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten

    Bone sesui Keputusan Bupati Bone Nomor 348 Tahun 2013.

    1.2. Maksud dan Tujuan

    Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Tim Koordinasi

    Penangggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone adalah :

    Mengevaluasi kinerja masing-masing SKPD sesuai indikator yang telah

    ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sesuai RAD SPKD yang telah ditetapkan

    oleh masing-masing SKPD.

    Menggambarkan indikator kemiskinan Kabupaten Bone dari aspek kesehatan,

    Pendidikan, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Koperasi, dll dari tahun 2008-

    2012.

    Menggambarkan program strategis pemerintah daerah dalam upaya

    penanggulangan kemiskinan.

    1.3. Landasan Hukum

    RPJMN Tahun 2009-2014

    RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013-2018

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 5

    Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan

    Kemiskinan.

    Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan

    Kemiskinan

    Inpres No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

    Pembangunan Nasional Tahun 2010

    Inpres No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

    Permendagri No 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan

    Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

    Peraturan Gubernur Prov.Sulsel Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi

    Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulsel

    Keputusan Bupati Bone Nomor : 384 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim

    Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sekretariat, Kelompok Kerja dan

    kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone.

    1.4. Sistematika Penulisan

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    1.2. Maksud dan Tujuan

    1.3. Landasan Hukum

    1.4. Sistematika Penulisan

    BAB II KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH

    2.1. Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

    2.1.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah

    2.1.2. Relevansi dan Efektivitas Program

    2.1.3. Prioritas Intervensi dan Wilayah

    2.2. Bidang Kesehatan

    2.2.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah

    2.2.2. Relevansi dan Efektivitas Program

    2.2.3. Prioritas Intervensi dan Wilayah

    2.3. Bidang Pendidikan

    2.3.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah

    2.3.2. Relevansi dan Efektivitas Program

  • Page | 6 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    2.3.3. Prioritas Intervensi dan Wilayah

    2.4. Bidang Infrastruktur Dasar

    2.4.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah

    2.4.2. Relevansi dan Efektivitas Program

    2.4.3. Prioritas Intervensi dan Wilayah

    2.5. Bidang Ketahanan Pangan

    2.5.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah

    2.5.2. Relevansi dan Efektivitas Program

    2.5.3. Prioritas Intervensi dan Wilayah

    BAB III TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN

    KEMISKINAN DI DAERAH

    3.1. Komposisi Anggaran Belanja Sektoral

    3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

    3.1.2 Dana Perimbangan

    3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

    3.2. Anggaran Belanja Daerah menurut Sektor

    3.3. Anggaran Belanja Daerah menurut Fungsi

    3.4. Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan

    3.5. Anggaran Belanja Daerah berdasarkan Program Penanggulangan

    Kemiskinan Daerah

    3.5.1. Program Perlindungan Sosial berbasis Rumah Tangga

    3.5.2. Program berbasis Pemberdayaan Masyarakat

    3.5.3. Program berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

    BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

    4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

    4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

    4.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 7

    BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN

    KEMISKINAN

    5.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

    5.1.1. Koordinasi di Tingkat Kabupaten

    5.1.2. Koordinasi di Tingkat Provinsi dan Pusat

    5.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

    5.3. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 dan Tahun 2013

    5.4. Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

    5.4.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis

    Rumah Tangga

    5.4.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas

    5.4.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro

    dan Kecil

    5.4.4. Program Penanggulangan Kemiskinan untuk Meningkatkan

    Akses Pelayanan Dasar (Perluasan Program Pro Rakyat)

    5.4.5. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah

    5.4.6 Perkembangan Program PNPM MP

    5.4.7 Perkembangan Program PNPM Perkotaan

    5.5. Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan

    Kemiskinan Daerah

  • Page | 8 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 9

    KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH

  • Page | 10 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    BAB II

    KONDISI KEMISKINAN

    DI DAERAH

    Kemiskinan merupakan permasalahan sangat kompleks dan multidimensional

    karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan hanya faktor ekonomi yang menyangkut

    masalah pendapatan, tetapi meliputi faktor sosial antara lain pendidikan, kesehatan,

    ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang

    menjadi pusat perhatian dunia. Langkah nyata yang dilakukan sekarang ini adalah

    menyepakati asumsi dan kriteria kemiskinan serta melakukan perbaikan database

    kemiskinan agar tercipta persamaan persepsi dan konsep tentang kemiskinan secara

    universal.

    Secara umum konsep kemiskinan di bagi menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan

    kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kelompok masyarakat yang berada di bawah

    Garis Kemiskinan Daerah (GKD). Artinya kelompok masyarakat tersebut belum mampu

    memenuhi standar kebutuhan minimumnya yaitu sandang, pangan, pendidikan &

    kesehatan. Untuk kemiskinan relatif diukur berdasarkan 2 pendekatan antara lain

    pendekatan moneter dan non moneter. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan

    ketidakmampuan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat

    sehingga proses penentuannya sangat subyektif.

    Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang memiliki garis kemiskinan

    masih di atas garis kemiskinan provinsi dan pusat. Berbagai langkah strategis pemerintah

    daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melalui intervensi

    program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat,

    dan capaian dampak program yang terjadi dapat dilihat pada uraian berikut.

    2.1. Bidang Kemiskinan & Ketenagakerjaan

    A. Bidang Kemiskinan

    A. 2.1.1. Perkembangan antar waktu dan antar wilayah

    Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone tahun 2011-2012

    mengalami kecenderungan penurunan sebesar 0,42 % atau sebanyak 4.093 jiwa.

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Besarnya perkembangan tingkat kemiskinan dapat dilihat uraian gambar 2.1 di

    bawah ini.

    Sumber : Olahan data BPS, 2013.

    Berdasarkan gambar 2.1, terjadinya pengurangan angka kemiskinan kurun

    waktu 2008 2012 disebabkan karena implikasi positif dari intervensi beberapa

    program prioritas pemerintah pusat, provinsi dan

    pemerintah dijabarkan oleh masing

    programa yaitu (1) Program perlindungan sosial berbasis rumah tangga, (2) Program

    pemberdayaan masyarakat, (3) Program pemberdayaan ekonomi

    Gambaran jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone per kecamatan tahun 2012 , pada

    gambar 2.2.

    Gambar 2.1

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Besarnya perkembangan tingkat kemiskinan dapat dilihat uraian gambar 2.1 di

    Sumber : Olahan data BPS, 2013.

    Berdasarkan gambar 2.1, terjadinya pengurangan angka kemiskinan kurun

    2012 disebabkan karena implikasi positif dari intervensi beberapa

    program prioritas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Intervensi kebijakan

    pemerintah dijabarkan oleh masing-masing SKPD yang dibagi menjadi 3 (tiga) kluster

    programa yaitu (1) Program perlindungan sosial berbasis rumah tangga, (2) Program

    pemberdayaan masyarakat, (3) Program pemberdayaan ekonomi

    Gambaran jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone per kecamatan tahun 2012 , pada

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 11

    Besarnya perkembangan tingkat kemiskinan dapat dilihat uraian gambar 2.1 di

    Berdasarkan gambar 2.1, terjadinya pengurangan angka kemiskinan kurun

    2012 disebabkan karena implikasi positif dari intervensi beberapa

    kabupaten. Intervensi kebijakan

    masing SKPD yang dibagi menjadi 3 (tiga) kluster

    programa yaitu (1) Program perlindungan sosial berbasis rumah tangga, (2) Program

    pemberdayaan masyarakat, (3) Program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro.

    Gambaran jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone per kecamatan tahun 2012 , pada

  • Page | 12 ..

    Sumber : Olahan Data BPS, 2013

    Berdasarkan gambar 2.2 tersebut, menunjukkan bahwa

    miskin Kabupaten Bone tahun 2012 berdasarkan kategor 1 ( paling miskin) sumber

    data PPLS 2011, maka ada 3 ( tiga) kecamatan tertinggi angka kemiskinan , antara lain

    Kecamatan Tellu SiattingE, TR. Timur, dan Kecamatan Awangpone .

    Sumber : Olahan Data BPS, 2013

    Gambar 2.2

    Gambar 2.3

    ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Sumber : Olahan Data BPS, 2013

    Berdasarkan gambar 2.2 tersebut, menunjukkan bahwa

    miskin Kabupaten Bone tahun 2012 berdasarkan kategor 1 ( paling miskin) sumber

    data PPLS 2011, maka ada 3 ( tiga) kecamatan tertinggi angka kemiskinan , antara lain

    Kecamatan Tellu SiattingE, TR. Timur, dan Kecamatan Awangpone .

    Sumber : Olahan Data BPS, 2013

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Berdasarkan gambar 2.2 tersebut, menunjukkan bahwa jumlah penduduk

    miskin Kabupaten Bone tahun 2012 berdasarkan kategor 1 ( paling miskin) sumber

    data PPLS 2011, maka ada 3 ( tiga) kecamatan tertinggi angka kemiskinan , antara lain

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Tingkat kemiskinan Kabupaten Bone apabila dibandingkan cdengan beberapa

    kabupaten /kota di Sulawesi Selatan, maka kategori tingkat kemiskinan Kabupaten

    Bone masih tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan sedang (di atas 10 %).

    Uraian gambar tersebut m

    Bone masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Sulsel dan Nasional. Garis

    kemiskinan Kabupaten Bone lebih tinggi di bandingkan dengan garis kemiskinan

    Kabupaten Wajo, Soppeng dan Kabupaten Sinjai. Untuk

    tersebut, maka Pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat diharuskan

    bersinergi merumuskan langkah

    penurunan angka kemiskinan di daerah ini. Kebijakan program yang pro poor di

    daerah harus terus digalakkan untuk mendukung pencapaian target Pemerintah

    Kabupaten Bone untuk penurunan angka kemiskinan yang dijabarkan target MDGs

    2015 sebesar 9 %.

    A. 2.1.2. Relevansi dan Efektifitas Program

    Relevansi dan efektifitas program merupakan salah satu indikator

    keberhasilan pelaksanaan program yang mengitegrasikan antara kebijakan

    pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

    Sumber : Olahan Data BPS, 2012.

    Gambar 2.4

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Tingkat kemiskinan Kabupaten Bone apabila dibandingkan cdengan beberapa

    kabupaten /kota di Sulawesi Selatan, maka kategori tingkat kemiskinan Kabupaten

    Bone masih tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan sedang (di atas 10 %).

    Uraian gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten

    Bone masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Sulsel dan Nasional. Garis

    kemiskinan Kabupaten Bone lebih tinggi di bandingkan dengan garis kemiskinan

    Kabupaten Wajo, Soppeng dan Kabupaten Sinjai. Untuk mengantisipasi kondisi

    tersebut, maka Pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat diharuskan

    bersinergi merumuskan langkah-langkah konkrit dan komitmen bersama dalam upaya

    penurunan angka kemiskinan di daerah ini. Kebijakan program yang pro poor di

    erah harus terus digalakkan untuk mendukung pencapaian target Pemerintah

    Kabupaten Bone untuk penurunan angka kemiskinan yang dijabarkan target MDGs

    2.1.2. Relevansi dan Efektifitas Program

    Relevansi dan efektifitas program merupakan salah satu indikator

    keberhasilan pelaksanaan program yang mengitegrasikan antara kebijakan

    pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

    Olahan Data BPS, 2012.

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 13

    Tingkat kemiskinan Kabupaten Bone apabila dibandingkan cdengan beberapa

    kabupaten /kota di Sulawesi Selatan, maka kategori tingkat kemiskinan Kabupaten

    Bone masih tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan sedang (di atas 10 %).

    enunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten

    Bone masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Sulsel dan Nasional. Garis

    kemiskinan Kabupaten Bone lebih tinggi di bandingkan dengan garis kemiskinan

    mengantisipasi kondisi

    tersebut, maka Pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat diharuskan

    langkah konkrit dan komitmen bersama dalam upaya

    penurunan angka kemiskinan di daerah ini. Kebijakan program yang pro poor di

    erah harus terus digalakkan untuk mendukung pencapaian target Pemerintah

    Kabupaten Bone untuk penurunan angka kemiskinan yang dijabarkan target MDGs

    Relevansi dan efektifitas program merupakan salah satu indikator

    keberhasilan pelaksanaan program yang mengitegrasikan antara kebijakan

    pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

  • Page | 14 ..

    Berdasarkan gambar tersebut, bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bone

    mulai tahun 2007-2010 relevan dengan tingkat kemiskinan Pemerintah Provinsi dan

    Pemerintah Pusat. Hal ini berarti dampak kebijakan program penanggulangan

    kemiskinan dari Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi dan daerah

    berkontribusi positif untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah.

    Instrumen lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan

    program/kegiatan adalah analisis efe

    kemiskinan di Kabupaten Bone dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan melihat

    gambar di bawah ini .

    Sumber : Olahan Data BPS , 2013.

    Mencermati uraian

    Kabupaten Bone sangat signifikan dari tahun 2006

    tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung program

    penurunan angka kemiskinan yang disertai dengan si

    antar semua SKPD terkait sudah berjalan sangat efektif.

    Gambar 2.5

    ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Berdasarkan gambar tersebut, bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bone

    2010 relevan dengan tingkat kemiskinan Pemerintah Provinsi dan

    Pemerintah Pusat. Hal ini berarti dampak kebijakan program penanggulangan

    n dari Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi dan daerah

    berkontribusi positif untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah.

    Instrumen lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan

    program/kegiatan adalah analisis efektifitas. Implementasi program/kegiatan

    kemiskinan di Kabupaten Bone dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan melihat

    Sumber : Olahan Data BPS , 2013.

    Mencermati uraian gambar tersebut, bahwa capaian tingkat kemiskinan

    Kabupaten Bone sangat signifikan dari tahun 2006 2012. Pencapaian kondisi

    tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung program

    penurunan angka kemiskinan yang disertai dengan sinergitas dan integrasi program

    antar semua SKPD terkait sudah berjalan sangat efektif.

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Berdasarkan gambar tersebut, bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bone

    2010 relevan dengan tingkat kemiskinan Pemerintah Provinsi dan

    Pemerintah Pusat. Hal ini berarti dampak kebijakan program penanggulangan

    n dari Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi dan daerah

    berkontribusi positif untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah.

    Instrumen lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan

    ktifitas. Implementasi program/kegiatan

    kemiskinan di Kabupaten Bone dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan melihat

    gambar tersebut, bahwa capaian tingkat kemiskinan

    2012. Pencapaian kondisi

    tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung program

    nergitas dan integrasi program

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Sumber : Olahan Data BPS 2013

    Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bone yang meliputi Indeks

    Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

    2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,84 dan Indeks Keparahan

    Kemiskinan (P2) sebesar 1,57. Kondisi ini dipicu dengan adanya krisis ekonomi yang

    multidimensional untuk semua Negara sehingga berdampak lang

    pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2009, terjadi perubahan serta perbaikan

    kondisi ekonomi masyarakat sehingga capaian P1 dan P2 Kabupaten Bone turun pada

    kisaran 2,31 dan 0,61, dan tahun 2010 terjadi kenaikan P1 dan P2 yang perlu men

    koreksi dari kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya cukup signifikan karena pada

    tahun 2012 P1 sebesar 1,86 dan P2 sebesar 0,50.

    Gambar 2.6

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Sumber : Olahan Data BPS 2013

    Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bone yang meliputi Indeks

    Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun

    2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,84 dan Indeks Keparahan

    Kemiskinan (P2) sebesar 1,57. Kondisi ini dipicu dengan adanya krisis ekonomi yang

    multidimensional untuk semua Negara sehingga berdampak lang

    pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2009, terjadi perubahan serta perbaikan

    kondisi ekonomi masyarakat sehingga capaian P1 dan P2 Kabupaten Bone turun pada

    kisaran 2,31 dan 0,61, dan tahun 2010 terjadi kenaikan P1 dan P2 yang perlu men

    koreksi dari kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya cukup signifikan karena pada

    tahun 2012 P1 sebesar 1,86 dan P2 sebesar 0,50.

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 15

    Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bone yang meliputi Indeks

    Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun

    2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,84 dan Indeks Keparahan

    Kemiskinan (P2) sebesar 1,57. Kondisi ini dipicu dengan adanya krisis ekonomi yang

    multidimensional untuk semua Negara sehingga berdampak langsung terhadap

    pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2009, terjadi perubahan serta perbaikan

    kondisi ekonomi masyarakat sehingga capaian P1 dan P2 Kabupaten Bone turun pada

    kisaran 2,31 dan 0,61, dan tahun 2010 terjadi kenaikan P1 dan P2 yang perlu menjadi

    koreksi dari kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya cukup signifikan karena pada

  • Page | 16 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    B. Bidang Ketenagakerjaan

    Tenaga kerja adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan pembangunan

    bidang ekonomi suatu negara atau daerah dan menjadi salah satu aspek untuk

    mengkur kinerja pembanguan serta dapat mengukur sejauhmana dampak penggunaan

    sumberdaya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang

    ada. Strategi menurunkan tingkat pengangguran merupakan prioritas utama dalam

    indikator kemiskinan sehingga bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu bidang

    prioritas yang harus segera diintervensi secara komprehensif karena berkaitan

    langsung dengan masalah ekonomi, sosial, politik dan keamanan.

    Permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan perhatian

    utama adalah angkatan kerja dan pengangguran yang cukup besar. Meningkatnya

    angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa

    beban tersendiri bagi perekonomian suatu wilayah, karena berimplikasi terhadap

    meningkatnya angka pengangguran. Tantangan pemerintah ke depan adalah

    bagaimana dengan jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan

    dapat menjadi pendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi sehingga dapat

    mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Gambaran tingkat pengangguran di Kabupaten Bone terhadap tingkat

    Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel, dapat dicermati pada gambar

    berikut.

    Sumber data : Olahan Data Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi kab. Bone, 2013

    3.252.71

    7.02

    4.35

    6.21

    4.01

    2.84

    6.43

    8.03

    4.78

    3.51

    6.15

    3.13

    6.99

    5.35

    3.05

    10.55

    4.635.03

    8.12

    5.08

    9.97

    4.21

    8.43

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    Ka

    b.S

    ela

    ya

    r

    Ka

    b.B

    ulu

    ku

    mb

    a

    Ka

    b.B

    an

    tae

    ng

    Ka

    b.J

    en

    ne

    po

    n

    Ka

    b.T

    ak

    ala

    r

    Ka

    b.G

    ow

    a

    Ka

    b.S

    inja

    i

    Ka

    b.M

    aro

    r

    Ka

    b.P

    an

    gk

    ep

    Ka

    b.B

    arr

    u

    Ka

    b.B

    on

    e

    Ka

    b.S

    op

    pe

    ng

    Ka

    b.W

    ajo

    Ka

    b.S

    idra

    p

    Ka

    b.P

    inra

    ng

    Ka

    b.E

    nre

    ka

    ng

    Ka

    b.L

    uw

    u

    Ka

    b.T

    ata

    To

    raja

    Ka

    b.L

    uw

    u U

    tara

    Ka

    b.L

    uw

    u

    Ka

    b.T

    ora

    ja

    Ko

    ta M

    ak

    ass

    ar

    Ko

    ta P

    are

    pa

    re

    Ko

    ta P

    alo

    po

    Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Propinsi Sulawesi Selatan

    Tahun 2012Gambar 2.7

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 17

    Berdasarkan uraian gambar tersebut, tingkat pengangguran Kabupaten Bone

    Tahun 2012 menduduki peringkat 6 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulsel.

    Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai yang menduduki peringkat 1 dan 2

    dengan jumlah angka pengangguran terendah yaitu 2,71% dan 2,84%.

    B.2.1.1.Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah

    Pada Tahun 2009, bahwa jumlah Angkatan kerja sebesar 317.289 jiwa dan

    menurun menjadi 323.865 jiwa pada Tahun 2010. Demikian pula, pada Tahun 2011,

    bahwa jumlah Angkatan kerja sebanyak 328.360 jiwa dan naik menjadi 341.096 jiwa

    pada tahun 2012. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

    TABEL 2.1

    ANGKATAN KERJA DAN BUKAN ANGKATAN KERJA

    TAHUN ANGKATAN KERJA BUKAN TPAK TPT

    BEKERJA

    TIDAK

    BEKERJA JUMLAH

    ANGKATAN

    KERJA ( % ) ( % )

    2009 299.539 17.750 317.289 179.019 70,36 5,59

    2010 309.942 13.923 323.865 177.228 64,67 4,29

    2011 316.219 12.141 328.360 177.480 56,60 3.70

    2012 329.381 11.715 341.096 219.214 66.97 3.51

    Sumber data Disnakertrans Kab. Bone 2013

    Berdasarkan tabel tersebut, bahwa penduduk Angkatan Kerja yang bekerja,

    pada Tahun 2009 sebanyak 299.539 jiwa dan yang menganggur atau yang tidak

    mempunyai pekerjaan 17.750 orang dan tingkat partisipasi Angkatan Kerja 70,36.%

    serta, dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2012 bahwa Penduduk

    Angkatan Kerja yang bekerja mencapai 329.381 Jiwa dan yang tidak bekerja

    (menganggur) sebanyak 11.715 orang dan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja 66,97

    %.

    Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bone selama

    kurun waktu 2009 - 2012 mengalami penurunan yang baik dari tahun ke tahun. Pada

    tahun 2009, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bone Sebesar 5,59% menjadi

    3,51% pada tahun 2012.

  • Page | 18 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Sumber data : Olahan Data Disnakertrans Kab. Bone , 2013

    Berkurangnya angka pengangguran disebabkan oleh karena sebagian besar

    penduduk Angkatan kerja tersebut bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan

    serta pertambangan, khususnya Pertanian tanaman pangan sebesar 55,70% dari

    jumlah penduduk yang bekerja, sektor perdagangan sebesar 17,70% sektor jasa

    kemasyarakatan sebesar 12,81%, sektor industri sebesar 3,95%, bangunan, keuangan ,

    transportasi dan jasa lainnya sebesar 9,95%.

    Sumber data Disnakertrans Kab. Bone 2012

    5.59

    4.29

    3.70 3.51

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    2009 2010 2011 2012

    Analisis Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

    Kab. Bone 2009 -2012

    Gambar 2.8

    Gambar 2.9

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 19

    Berdasarkan Gambar 2.9 tersebut, ditunjukkan bahwa perbandingan tingkat

    pengangguran terbuka antar wilayah Kabupaten Bone pada tahun 2012, sudah sangat

    rendah, dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka 3,51%. Dari 27 kecamatan

    yang ada, sebanyak 21 kecamatan yang berada dibawah rata-rata tingkat

    pengangguran terbuka kabupaten, sedangkan 6 kecamatan lainnya masih berada di

    atas tingkat pengangguran terbuka kabupaten antara lain 3 kecamatan kota ( Tanete

    Riattang, Tanete Riattang Barat dan TR.Timur) serta Kecamatan Cina, SibuluE dan

    Kecamatan Barebbo.

    Kecamatan dengan tingkat pengangguran terbuka paling rendah yakni

    Kecamatan Tellu Limpoe sebesar 0,48%, sedangkan kecamatan dengan tingkat

    pengangguran terbuka paling tinggi yakni Kecamatan Tanete Riattang sebesar 22,54%.

    B.2.1.2 Relevansi dan Efektivitas Program

    Analisis relevansi dan efektifitas program digunakan untuk mencermati

    sejauhmana relevansi dan efektifitas intervensi programa/kegiatan yang telah

    dilaksanakan terhadap capaian provinsi maupun nasional.

    Sumber data Disnakertrans Kab. Bone 2013

    Gambar 2.10

  • Page | 20 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    5.59

    4.29

    3.70

    3.15

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    2009 2010 2011 2012

    Perkembangan Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka Kab.Bone

    Tahun 2009-2012

    Berdasarkan gambar 2.10 terlihat bahwa pada 4 kurun waktu terakhir, 2009

    2012 upaya penurunan tingkat pen gangguran terbuka Kabupaten Bone, cenderung

    sejalan dengan provinsi dan nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

    upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone selama ini, sejalan

    dengan tujuan provinsi dan nasional.

    Sumber data Disnakertrans Kab. Bone 2013

    Berdasarkan gambar 2.11 menunjukkan bahwa upaya penurunan tingkat

    pengangguran di Kabupaten Bone sudah berjalan dengan efektif, hal ini terlihat dari

    penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bone yang pada tahun 2009

    sebesar 5,59% menjadi 3,51% pada tahun 2012.

    Beberapa upaya Pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat

    pengangguran dan pengentasan kemiskinan adalah dengan melaksanakan beberapa

    program dan kegiatan yaitu:

    1. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

    2. Peningkatan Kesempatan Kerja

    3. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

    4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

    5. Pengurangan Pekerja Anak/Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)

    Gambar 2.11

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 21

    Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yaitu dengan

    melakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja.

    Tahun 2012 pencari kerja yang mengikuti pendidikan danpelatihan keterampilan

    sebanyak 592 orang yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone, keberadaan

    Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi pencari kerja yang dilaksanakan

    dapat menekan angka pengangguran.

    PelatihanKomputer PelatihanAutomotif

    Pelatihan Elektronika Pelatihan Menjahit

    Pelatihan prosessing Pelatihan Tata Rias

  • Page | 22 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, dengan

    memberikan kesempatan kerja bagi penganggur untuk ikut berperan aktif dalam

    kegiatan padat karya produktif, padat karya infrastruktur , Teknologi Tepat Guna dan

    Penempatan Tenaga Kerja Siap Pakai bagi Tenaga Kerja AKAD dan AKL

    Program Pengurangan Pekerja Anak/Program Keluarga Harapan ( PPA/PKH)

    Pengurangan pekerja anak dilakukan dalam rangka mendukung program

    keluarga harapan untuk memotivasi pekerja anak kembali kesekolah.Penarikan

    pekerja anak diutamakan anak darirumah tangga sangat miskin ( RTMS)yang usia 7

    s/d 15 tahun atau anak putus sekolah.Pekerja anak yang berasal dari rumah tangga

    sangat miskin dikembalikan kesekolah melalui pemberian pendampingan di shelter

    selama 1 bulan. PPA/PKHdilaksanakan secara terkoordinasi antar berbagai instani

    terkait,antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Departemen

    Agama. Adapun wilayah sasaran tersebar di 27 kecamatan sebanyak 3 shelter di

    Kabupaten Bone.

    B.2.1.3 Prioritas Intervensi dan Wilayah

    Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan

    menciptakan lapangan kerja yang luas yang mengakibatkan belum dapat teratasinya

    masalah pengangguran artinya pertumbuhan ekonomi akan dapat ditransformasikan

    menjadi peningkatan kapabilitas manusia jika pertumbuhan itu berdampak secara

    positif terhadap penciptaan lapangan kerja atau usaha.

    Pelatihan Las Listrik Pelatihan Servis HP

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 23

    Lapangan kerja yang diciptakan pada akhirnya akan meningkatkan

    pendapatan rumah tangga yang memungkinkannya membiayai peningkatan kualitas

    manusia, kualitas manusia yang meningkat akan berdampak pada kualitas tenaga

    kerja.

    Untuk mengatasi masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan di

    Kabupaten Bone Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menempuh langkah-

    langkah sebagai upaya menekan angka pengangguran yaitu melaksanakan program

    dan kegiatan yang sumber dananya diperoleh dari APBD dan APBN Kabupaten Bone.

    Adapun program dan kegiatan yang dimaksud antara lain program

    peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.Pendidikan dan Pelatihan

    merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya

    manusia, pendidikan dan pelatihan tidak saja menambah pengetahuan akan tetapi

    akan menambah keterampilan kerja dengan demikian meningkatkan produktivitas

    kerja. Pada Tahun 2009, bahwa pencari kerja yang mengikuti Pendidikan dan Latihan

    kejuruan yang berbasis kompetensi maupun masyarakat sebanyak 272 orang, tahun

    2010 sebanyak 216 orang,tahun 2011 sebanyak 96 orang dan tahun 2012 sebanyak

    592 orang.

    Dalam kurun waktu 2009-2012, bahwa pencari kerja yang mengikuti

    pendidikan dan latihan keterampilan sebanyak 1.176 orang. Keberadaan Pendidikan

    dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi pencari kerja yang dilaksanakan dapat

    menekan angka pengangguran dalam kurung waktu tersebut Program perluasan dan

    pengembangan kesempatan kerja

    Menyadari akan pentingnya penanganan pengangguran seperti data jumlah

    pengangguran sebanyak 17.750 orang pada tahun 2009, tahun 2010 yaitu 13.9213

    orang, Tahun 2011 sebanyak 12.141 orang serta Tahun 2012 sebanyak 11.715 orang.

    Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah

    memberikan kesempatan kerja bagi penganggur untuk ikut berperan aktif dalam

    kegiatan padat karya produktif, padat karya infrastruktur , Teknologi Tepat Guna dan

    Penempatan Tenaga Kerja Siap Pakai bagi Tenaga Kerja AKAD dan AKL.

    Intervensi berdasarkan prioritas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten

    Bone yakni dengan membandingkan jumlah penduduk miskin kategori 1 (satu) yang

    bersumber dari data PPLS 2011, dengan % tingkat pengangguran terbuka.

    Penggunaan data PPLS 2011 untuk menganalisa prioritas wilayah intervensi,

  • Page | 24 ..

    disebabkan oleh tidak adanya data jumlah penduduk miskin dan tingkat persentase

    kemiskinan yang berbasis kecamatan dari data susenas.

    Gambar 2.12 menunjukkan korelasi antara Tingkat Pengangguran Terbuka

    dan Jumlah Penduduk Miskin. Prioritas wilaya

    Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut :

    Wilayah prioritas pertama adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya

    tinggi dan tingkat pengangguran terbukanya tinggi, meliputi : Kecamatan

    Tanete Riattang Timur, Tanete

    Wilayah prioritas kedua adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya

    tinggi dan tingkat penganggurannya sedang/rendah meliputi : Kecamatan

    Tanete Riattang

    Sumber : Olahan Data Disnaker Kab.Bone 2013

    2.2. Bidang Kesehatan

    2.2.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah

    2.2.1.1. Angka Harapan Hidup

    Angka harapan hidup adalah perkiraan rata

    yang diharapkan dapat terus hidup, sehingga pada umumnya ketika membicarakan

    Gambar 2. 12

    ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    disebabkan oleh tidak adanya data jumlah penduduk miskin dan tingkat persentase

    kemiskinan yang berbasis kecamatan dari data susenas.

    Gambar 2.12 menunjukkan korelasi antara Tingkat Pengangguran Terbuka

    dan Jumlah Penduduk Miskin. Prioritas wilayah intervensi yang perlu ditangani oleh

    Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut :

    Wilayah prioritas pertama adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya

    tinggi dan tingkat pengangguran terbukanya tinggi, meliputi : Kecamatan

    Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, Sibulue, Barebbo dan Cina.

    Wilayah prioritas kedua adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya

    tinggi dan tingkat penganggurannya sedang/rendah meliputi : Kecamatan

    Sumber : Olahan Data Disnaker Kab.Bone 2013

    2.2.1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah

    Angka harapan hidup adalah perkiraan rata rata tambahan umur seseorang

    yang diharapkan dapat terus hidup, sehingga pada umumnya ketika membicarakan

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    disebabkan oleh tidak adanya data jumlah penduduk miskin dan tingkat persentase

    Gambar 2.12 menunjukkan korelasi antara Tingkat Pengangguran Terbuka

    h intervensi yang perlu ditangani oleh

    Wilayah prioritas pertama adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya

    tinggi dan tingkat pengangguran terbukanya tinggi, meliputi : Kecamatan

    Riattang Barat, Sibulue, Barebbo dan Cina.

    Wilayah prioritas kedua adalah wilayah yang jumlah penduduk miskinnya

    tinggi dan tingkat penganggurannya sedang/rendah meliputi : Kecamatan

    rata tambahan umur seseorang

    yang diharapkan dapat terus hidup, sehingga pada umumnya ketika membicarakan

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Angka Harapan Hidup, yang dimaksud adalah rata

    dijalani seseorang sejak oran

    kesehatan atau keadaan sosial penduduk dalam suatu wilayah tertentu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone menunjukkan Angka

    Harapan Hidup perempuan cenderung lebih lama dibanding laki

    Harapan Hidup di Kabupaten Bone bergerak dari 69,2 tahun pada tahun 2009

    menjadi 70,26 tahun pada tahun 2012. Angka ini masih lebih rendah dibanding

    angka harapan hidup rata

    tahun 2012, akan te

    nasional yang berada pada angka 69,87 tahun di tahun yang sama.

    2.2.1.2. Angka Kematian Bayi

    Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bone dari tahun 2009 sampai

    dengan tahun 2010 relatif sama

    pada tahun 2011 AKB meningkat menjadi 3,22 per1.000 kelahiran hidup dan di tahun

    2012 kembali mengalami penurunan menjadi 3,01 per 1.000 kelahiran hidup.

    Gambar 2.13

    Sumber Data : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2013

    43.50

    33.00

    40.10

    0.00

    5.00

    10.00

    15.00

    20.00

    25.00

    30.00

    35.00

    40.00

    45.00

    50.00

    2002 2003

    Nasional

    Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

    Di Bone , Sulsel dan Nasional Tahun 2002

    Gambar2.13

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Angka Harapan Hidup, yang dimaksud adalah rata- rata jumlah tahun yang akan

    dijalani seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka ini mencerminkan status

    kesehatan atau keadaan sosial penduduk dalam suatu wilayah tertentu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone menunjukkan Angka

    Harapan Hidup perempuan cenderung lebih lama dibanding laki

    Harapan Hidup di Kabupaten Bone bergerak dari 69,2 tahun pada tahun 2009

    menjadi 70,26 tahun pada tahun 2012. Angka ini masih lebih rendah dibanding

    angka harapan hidup rata-rata provinsi yang sudah mencapai 70,45 tahun pada

    tahun 2012, akan tetapi jauh lebih baik dibanding angka harapan hidup rata

    nasional yang berada pada angka 69,87 tahun di tahun yang sama.

    2.2.1.2. Angka Kematian Bayi

    Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bone dari tahun 2009 sampai

    dengan tahun 2010 relatif sama yaitu berada pada angka 1,08 per 1.000 kh. Namun

    pada tahun 2011 AKB meningkat menjadi 3,22 per1.000 kelahiran hidup dan di tahun

    2012 kembali mengalami penurunan menjadi 3,01 per 1.000 kelahiran hidup.

    Sumber Data : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2013

    28.90 28.20 27.50 26.80 26.20 25.60

    4.28 5.246.41 6.73 5.78 5.67

    2.10 1.08 1.083.22

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bone

    Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

    Di Bone , Sulsel dan Nasional Tahun 2002 - 2012

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 25

    rata jumlah tahun yang akan

    g tersebut lahir. Angka ini mencerminkan status

    kesehatan atau keadaan sosial penduduk dalam suatu wilayah tertentu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone menunjukkan Angka

    Harapan Hidup perempuan cenderung lebih lama dibanding laki laki. Dan Angka

    Harapan Hidup di Kabupaten Bone bergerak dari 69,2 tahun pada tahun 2009

    menjadi 70,26 tahun pada tahun 2012. Angka ini masih lebih rendah dibanding

    rata provinsi yang sudah mencapai 70,45 tahun pada

    tapi jauh lebih baik dibanding angka harapan hidup rata rata

    nasional yang berada pada angka 69,87 tahun di tahun yang sama.

    Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bone dari tahun 2009 sampai

    yaitu berada pada angka 1,08 per 1.000 kh. Namun

    pada tahun 2011 AKB meningkat menjadi 3,22 per1.000 kelahiran hidup dan di tahun

    2012 kembali mengalami penurunan menjadi 3,01 per 1.000 kelahiran hidup.

    Sumber Data : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2013

    3.22 3.01

    2012 2013 2014

    Kab. Bone

    Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

    2012

  • Page | 26 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bone dari Tahun 2009 sampai dengan

    tahun 2010 sebesar 1.08 Per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2011 meningkat

    menjadi 3,22 Per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2012 menurun menjadi 3,01

    Per 1.000 kelahiran hidup, kondisi ini masih jauh dibawah angka kematian bayi

    Nasional.

    Sedangkan analisis Angka Kematian Bayi Antar Wilayah dapat kita lihat pada

    gambar di bawah ini :

    Sumber : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

    Gambar 2.14 menunjukkan angka kematian bayi tertinggi di Kabupaten Bone

    tahun 2012 yang tersebar di 17 kecamatan, kecamatan dengan angka kematian bayi

    tertinggi adalah Kecamatan Tanete Riattang (8,54 per 1.000 kelahiran hidup), Tonra

    (8,10 per 1.000 kelahiran hidup), Tellu Limpoe (7,27 per 1.000 kelahiran hidup),

    Palakka (5,85 per 1.000 kelahiran hidup), Lamuru (4,95 per 1.000 kelahiran hidup)

    dan Cina (4,35 per 1.000 kelahiran hidup). Kecamatan yang memiliki Angka

    Kematian Bayi terendah adalah Kecamatan Tanete Riattang Timur, Awangpone,

    Tanete Riattang Barat, Barebbo, Amali, Libureng, Ulaweng, Sibulue, Tellu SiattingE,

    Mare dan Kahu. Sedangkan sepuluh kecamatan yang lainnya tidak memiliki

    kematian bayi.

    0.0

    0

    1.0

    4

    0.0

    0

    0.0

    0

    8.1

    0

    0.0

    0

    2.2

    9

    0.9

    1

    1.9

    0

    4.3

    5

    2.6

    8

    0.0

    0

    0.0

    0

    4.9

    5

    7.2

    7

    0.0

    0

    2.3

    6

    5.8

    5

    2.8

    4

    1.2

    5

    2.5

    1

    0.0

    0

    0.0

    0

    0.0

    0

    2.7

    4

    8.5

    4

    3.6

    6

    0.00

    1.00

    2.00

    3.00

    4.00

    5.00

    6.00

    7.00

    8.00

    9.00

    Ke

    c. B

    on

    toca

    ni

    Ke

    c. K

    ah

    u

    Ke

    c. K

    aju

    ara

    Ke

    c. S

    alo

    me

    kk

    o

    Ke

    c. T

    on

    ra

    Ke

    c. P

    ati

    mp

    en

    g

    Ke

    c. L

    ibu

    ren

    g

    Ke

    c. M

    are

    Ke

    c. S

    ibu

    lue

    Ke

    c. C

    ina

    Ke

    c. B

    are

    bb

    o

    Ke

    c. P

    on

    re

    Ke

    c. L

    ap

    pa

    ria

    ja

    Ke

    c. L

    am

    uru

    Ke

    c. T

    ell

    u L

    imp

    oe

    Ke

    c. B

    en

    go

    Ke

    c. U

    law

    en

    g

    Ke

    c. P

    ala

    kk

    a

    Ke

    c. A

    wa

    ng

    po

    ne

    Ke

    c. T

    ell

    u S

    iatt

    ing

    e

    Ke

    c. A

    ma

    li

    Ke

    c. A

    jan

    ga

    le

    Ke

    c. D

    ua

    Bo

    cco

    e

    Ke

    c. C

    en

    ran

    a

    Ke

    c. T

    an

    ete

    Ria

    tta

    ng

    Ba

    rat

    Ke

    c. T

    an

    ete

    Ria

    tta

    ng

    Ke

    c. T

    an

    ete

    Ria

    tta

    ng

    Kecamatan Nasional Provinsi Kab. Bone (3.01%)

    Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Bone 2012

    Gambar 2.14

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 27

    2.2.1.3. Angka Kematian Balita (AKABA)

    Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada

    tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan

    sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat

    permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh

    terhadap kesehatan anak Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan

    kecelakaan. Indikator tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial

    penduduk atau tingkat kemiskinan penduduk, sehingga sering digunakan untuk

    mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

    Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Bone pada periode tahun 2009-

    2012 mengalami peningkatan, pada tahun 2009 AKABA sebesar 1,41 per 1000 kh

    meningkat menjadi 3,51 per 1000 kh pada tahun 2011, namun pada tahun 2012

    angka kematian balita mengalami penurunan menjadi 3,23 per 1000 kh. Pencapaian

    ini tidak relevan dengan hasil pencapaian tingkat propinsi.

    disi Kemiskinan di daera

    h

    2 LP2KD

    Sumber : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

    0.13 0.14 0.10

    0.200.21 0.15 0.15

    0.38

    1.41

    2.08

    3.51

    3.23

    0.00

    0.50

    1.00

    1.50

    2.00

    2.50

    3.00

    3.50

    4.00

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bone

    Relevansi Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Bone

    Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2012

    Gambar 2.15.

  • Page | 28 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Kabupaten Bone 2 1

    Sumber : Laporan Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

    Pada Gambar 2.16, Angka Kematian Balita tertinggi menurut Kecamatan di

    Kabupaten Bone Tahun 2012 yaitu Kecamatan Tanete Riattang 8,54 per 1000 kh,

    Tonra 8,10 per 1000 kh, Tellu Limpoe 7,27 per 1000 kh, Palakka 5,85 per 1000 kh dan

    Lamuru 4,95 per 1000 kh.

    Sedang Kecamatan yang jumlah kematian balita terendah adalah Kecamatan

    Tanete Riattang Barat 2,74 per 1000 kh, Awangpone 2,84 per 1000 kh, Barebbo 2,68

    per 1000 kh, Amali 2,51 per 1000 kh, Ulaweng 2,36 per 1000 kh, Libureng 2,29per

    1000kh dan Tellu SiattingE 1,25 per 1000 kh. Sedangkan kecamatan lainnya seperti

    Bontocani, Kajuara, Salomekko, Ponre, Lappariaja, Bengo, Ajangale, Dua Boccoe dan

    Cenrana tidak ada kasus kematian balita pada tahun 2012.

    Gmbar 2.16

    2.2.1.4. Angka Kematian Ibu

    Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari

    suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya

    selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per

    100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan

    tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi

    0.0

    0

    1.0

    4

    0.0

    0

    0.0

    0

    8.1

    0

    0.0

    0

    2.2

    9

    0.9

    1

    1.9

    0

    4.3

    5

    2.6

    8

    0.0

    0

    0.0

    0

    4.9

    5

    7.2

    7

    0.0

    0

    2.3

    6

    5.8

    5

    2.8

    4

    1.2

    5

    2.5

    1

    0.0

    0

    0.0

    0

    0.0

    0 2.7

    4

    8.5

    4

    3.6

    6

    0.00

    1.00

    2.00

    3.00

    4.00

    5.00

    6.00

    7.00

    8.00

    9.00

    Kecamatan Nasional Provinsi Kab. Bone (3.23%)

    Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Bone 2012

    Gambar 2.16

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 29

    79.96 79.34

    24.84 21.51

    14.33

    27.43

    -

    10.00

    20.00

    30.00

    40.00

    50.00

    60.00

    70.00

    80.00

    90.00

    2009 2010 2011 2012

    PROV SUL - SEL KAB. BONE

    Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan Kab. Bone Terhadap

    Provinsi Tahun 2009 - 2012

    kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil,

    pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Untuk mengantisipasi

    masalah ini maka diperlukan terobosan-terobosan dengan mengurangi peran dukun

    dan meningkatkan peran Bidan. Harapan kita agar bidan di desa benar-benar sebagai

    ujung tombak dalam upaya penurunan AKB (IMR) dan AKI (MMR).

    Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bone selama empat tahun terakhir

    periode 2009-2012, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Angka kematian ibu

    maternal yang dilaporkan oleh Puskesmas di Kabupaten Bone pada tahun 2009

    sebanyak 24,84 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian menurun menjadi 22,51 per

    100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010,tahun 2011 menurun menjadi 14,33 orang

    per 100.000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan

    pada tahun 2012 menjadi 27,44 orang per 100.000 kelahiran hidup.

    Faktor penyebab kematian ibu tertinggi, antara lain karena perdarahan,

    infeksi, eklamsia dan partus macet. Factor lain yang turut memicu adalah kesiapan dan

    ketersediaan petugas kesehatan khususnya di daerah terpencil, ketersediaan logistik

    dan pengambilan keputusan bagi pihak keluarga. Selain itu peningkatan cakupan

    pelayanan antenatal juga mempengaruhi angka kematian ibu. Pelayanan antenatal juga

    bertujuan mendeteksi ibu hamil dengan faktor resiko tinggi sehingga dapat

    ditanggulangi sedini mungkin.

    Sumber : Seksi KIA Dinkes Kabupaten Bone

    Gambar 2.17

  • Page | 30 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    2.2.1.5. Prevalensi Angka Balita Kurang Gizi

    Status Gizi Balita merupakan salah satu Indikator yang menggambarkan

    tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi pada balita

    adalah dengan anthropometri yang diukur melalui indeks berat badan menurut umur

    (BB/U) atau berat badan terhadap tinggi badan ( BB/TB ). Kategiri yang digunakan

    adalah : Gizi Lebih ( z-score + 2 SD ); gizi baik ( z-score - 2 SD sampai + 2 SD ); gizi

    kurang ( z-score

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 31

    Sumber : Olahan Data Dinas Kesehatan

    Gizi kurang pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor, karena itu selain

    penanganan tekhnis dan medis juga mesti diupayakan perbaikan ekonomi dan

    peningkatan pendidikan. Disertai penyuluhan gizi dan kesehatan. Bagi keluarga

    penderita gizi kurang, selain pemberian pemahaman gizi, juga perlu dilakukan

    peningkatan penghasilan keluarga.paten Bone 23

    Kabupaten Bone 25

    2.2.2. Prioritas Bidang Intervensi

    Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bone diharapkan dapat

    berkontribusi positif terhadap peningkatan capaian indeks pembangunan manusia

    terutama aspek angka harapan hidup. Mengingat pentingnya pembangunan

    kesehatan terhadap masyarakat maka sinkronisasi dan integrasi pembangunan

    bidang lainnya merupakan langkah nyata yang harus dilakukan bagi semua pihak.

    Intervensi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone di bidang kesehatan salah

    satunya adalah Program Kesehatan Gratis yang berfokus pada pemberian layanan

    kesehatan secara merata kepada seluruh masyarakat baik yang berada di wilayah

    pedesaan maupun perkotaan khususnya bagi penduduk yang berpenghasilan rendah.

    Sasaran prioritas kebijakan bidang kesehatan dalam penanggulangan kemiskinan

    adalah penduduk miskin yang biasanya mengalami kesulitan dalam mengakses

    1.78

    0.981.10

    0.79

    0

    0.2

    0.4

    0.6

    0.8

    1

    1.2

    1.4

    1.6

    1.8

    2

    2009 2010 2011 2012

    Prevalensi Angka Balita Gizi Kurang Di Kabupaten Bone

    Tahun 2009 - 2012

    Gambar 2.18

  • Page | 32 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun karena

    pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan sangat terbatas.

    Kebijakan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone

    Kabupaten Bone dalam upaya penanggulangan kemiskinan menurut RPJMD 2008-

    2013 yang dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain :

    a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

    b. Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular maupun Tidak

    Menular;

    c. Mengurangi Kematian Ibu, Bayi dan Balita serta Memperbaiki Status Gizi

    Masyarakat;

    d. Meningkatkan Cakupan Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat;

    e. Mengurangi Pertumbuhan Jumlah Penduduk.

    Untuk mencapai target dan sasaran kebijakan tersebut maka terdapat 11

    program sebagai intervensi Pemerintah Kabupaten Bone Kabupaten Bone yang

    diimplementasikan sebagai berikut :

    a. Program obat dan perbekalan kesehatan

    b. Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

    puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya

    c. Program upaya kesehatan masyarakat

    d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

    e. Program pengembangan lingkungan sehat

    f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

    g. Program standarisasi pelayanan kesehatan

    h. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

    i. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

    j. Program pengawasan obat dan makanan

    k. Program pelayanan kesehatan gratis

    Indikator pencapaian target dan sasaran dapat diukur melalui Angka Kematian

    Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), Bayi Gizi

    kurang dan Gizi Kurang, Angka Harapan Hidup (AHH). Dan pembangunan kesehatan

    tidak akan berhasil tanpa dukungan dari bidang pembangunan lainnya. Berbagai

    kebijakan pembangunan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat yang kurang

    mampu dan non diskriminatif yang telah diimplementasikan baik dari pemerintah

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 33

    pusat,provinsi atau pemerintah daerah, antara lain jamkesda, jamkesmas, jampersal

    dll.

    2.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

    Kondisi capaian kinerja penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten

    Bone berfluktuasi (gambar 2.14 ) dimana AKB pada 7 Kecamatan masih lebih tinggi

    dari AKB Kabupaten Bone (gambar 2.16) Dengan demikian capaian AKB tersebut

    masih perlu diturunkan.

    Intervensi Kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi Angka Kematian

    Bayi (AKB) di Kabupaten Bone antara lain :

    a. Peningkatan pelayanan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak;

    b. Autopsi verbal dan Audit maternal perinatal;

    c. Peningkatan dan pengembangan manajemen pengelolaan KIA;

    d. Monitoring dan evaluasi efek samping komplikasi dan kegagalan KB ke pelayanan

    persalinan;

    e. Identifikasi kematian ibu dan bayi baru lahir serta sistem rujukan;

    f. Pelatihan TOT penanganan komplikasi persalinan dan nifas;

    g. Penanganan ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK);

    2.2.2.2. Angka Kematian Balita (AKABA)

    Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Balita (Akaba) di Kabupaten Bone

    berfluktuasi dan cenderung meningkat (gambar 2.19). Namun demikian masih

    terdapat 7 Kecamatan (gambar 2.20) yang memiliki AKABA yang lebih tinggi dibanding

    AKABA Kabupaten.

    Adapun intervensi Pemerintah Kabupaten Bone untuk menurunkan AKABA,

    antara lain melalui :

    a. Peningkatan pelayanan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak;

    b. Autopsi verbal dan audit maternal dan perinatal;

    c. Peningkatan dan pengembangan manajemen pengelolaan program KIA;

    d. Penguatan jaringan dan mitra kerja untuk pelaksanaan P4K;

    e. Kegiatan program kesehatan ibu dan KB;

    f. Mengoptimalkan peran Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Posyandu yang

    berbasis pada desa siaga.

  • Page | 34 ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    2.2.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI)

    Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bone

    berfluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2009 2011, akan tetapi pada tahun

    2012 mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada gambar 2.21. untuk itu masih

    perlu di Intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Bone agar lebih rendah. Intervensi

    Pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dilakukan

    antara lain, melalui :

    a. Penanganan ibu hamil kekurangan energy kronik (KEK);

    b. Pemberdayaan gizi masyarakat;

    c. Peningkatan dan pengembangan manajemen pengelola program AKI;

    d. Peningkatan kemampuan asuhan persalinan normal;

    e. Pembinaan pelaksanaan PWS KIA ke puskesmas;

    f. f . Pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu dan anak serta KB;

    g. Monitoring dan evaluasi efek samping komplikasi dan kegagalan KB dan ke

    pelayanan persalinan;

    h. Mengoptimalkan peran Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Posyandu yang

    berbasis pada desa siaga.

    2.2.2.4.Prevalenzi Angka Balita Kurang Gizi

    Intervensi Pemerintah Kabupaten Bone selama ini melalui Program perbaikan

    gizi bayi dan balita berupa makanan tambahan, imunisasi wajib, dan mengatasi

    penyebab utama bayi dan balita gizi kurang serta gizi buruk harus mendapat perhatian

    lebih serius agar jumlah kasus balita gizi kurang maupun gizi buruk dapat

    diminimalkan hingga 10% pada tahun 2013.

    Perlindungan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita

    keluarga miskin lebih di prioritaskan karena kondisi kesehatan dan gizi balita dari

    keluarga miskin secara umum. Kecenderungan Balita Gizi Kurang di Kabupaten Bone

    menurun dari 1,78 pada tahun 2009 menjadi 0,79 di tahun 2012.

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 35

    Intervensi kegiatan untuk mananggulangi prevalenzi gizi kurang dan Gizi

    Kurang antara lain:

    a. Peningkatan pelayanan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak;

    b. Pemberdayaan gizi masyarakat;

    c. Peningkatan cakupan posyandu;

    d. Bimbingan teknis dan supervisi program perbaikan gizi;

    e. Bimbingan teknis program bantuan sosial melalui program perbaikan gizi

    masyarakat.

    f. Mengoptimalkan peran Posyandu yang berbasis pada desa siaga

    2.2.2.5 Angka Harapan Hidup (AHH)

    Upaya untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bone

    (2009-2012), dimana AHH Kabupaten Bone meningkat pada tahun 2012 menjadi 70,26

    masih dibawah AHH nasional yaitu 69,87. Namun peningkatan AHH ini masih perlu di

    intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Bone agar mencapai target yang ditetapkan

    dalam RPJMD yaitu 73,70 pada tahun 2013.

    Intervensi kegiatan Angka Harapan Hidup, akumulasi seluruh

    program/kegiatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan dalam meningkatkan kualitas

    masyarakat Kabupaten Bone.

    BAB 2. Kondisi Kemiskinan di daerahabupaten Bone

    2.2.3. Prioritas Wilayah Intervensi

    2.2.3.1. AKB dan Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) terhadap Kelahiran yang ditolong tenaga

    kesehatan terlatih menurut Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.17).

    Pada gambar tersebut terdapat prioritas yang harus di intervensi penanganannya oleh

    Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

  • Page | 36 ..

    Sumber : Olahan Data Dinkes

    o Fokus intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara

    Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih

    yaitu : Kecamatan Lamuru, Cina, Ulaweng, Amali dan Tanete Riattang Barat.

    Kelima Kecamatan ini memiliki korelasi antara

    Terlatih yang relatif rendah dengan Angka Kematian Bayi yang juga r

    o Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat

    Tenaga Kesehatan Terlatih

    relatif tinggi yaitu: Kecamatan Tonra, Tanete Riattang, Tellu LimpoE, Palakka,

    Tanete Riattang Timur, Awangpone, Tellu SiattingE dan Kecamatan Barebbo.

    2.2.3.2. AKB dan Kemiskinan

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut

    Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.19). Pada gambar tersebut terdapat prioritas

    yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah

    sebagai berikut :

    Gambar 2.19

    ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Sumber : Olahan Data Dinkes

    Fokus intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara

    Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih dengan Angka Kematian Bayi (AKB),

    yaitu : Kecamatan Lamuru, Cina, Ulaweng, Amali dan Tanete Riattang Barat.

    Kelima Kecamatan ini memiliki korelasi antara Pertolongan Tenaga Kesehatan

    yang relatif rendah dengan Angka Kematian Bayi yang juga r

    Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat

    Tenaga Kesehatan Terlatih relatif sedang dengan angka kematian bayi yang

    relatif tinggi yaitu: Kecamatan Tonra, Tanete Riattang, Tellu LimpoE, Palakka,

    iattang Timur, Awangpone, Tellu SiattingE dan Kecamatan Barebbo.

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut

    Kabupaten Bone (gambar 2.19). Pada gambar tersebut terdapat prioritas

    yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Fokus intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara

    dengan Angka Kematian Bayi (AKB),

    yaitu : Kecamatan Lamuru, Cina, Ulaweng, Amali dan Tanete Riattang Barat.

    Pertolongan Tenaga Kesehatan

    yang relatif rendah dengan Angka Kematian Bayi yang juga relatif tinggi,

    Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat Pertolongan

    relatif sedang dengan angka kematian bayi yang

    relatif tinggi yaitu: Kecamatan Tonra, Tanete Riattang, Tellu LimpoE, Palakka,

    iattang Timur, Awangpone, Tellu SiattingE dan Kecamatan Barebbo.

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut

    Kabupaten Bone (gambar 2.19). Pada gambar tersebut terdapat prioritas

    yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Sumber : Olahan Data Dinkes

    Fokus intervensi

    tingkat kemiskinan dengan Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu : Kecamatan

    Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Awangpone, Barebbo dan Cina.

    Kelima Kecamatan ini memiliki korelasi antara tingk

    tinggi dengan angka kematian Bayi yang juga relatif tinggi,

    Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan

    relatif sedang dengan angka kematian bayi yang relatif sedang yaitu: Kecamatan

    Tanete Riattang, Tellu LimpoE, Tonra, Palakka, Lamuru, Amali dan Ulaweng.

    2.2.3.3. AKABA dan Tingkat Kemiskinan

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari Angka Kematian Balita (AKABA) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut

    Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.20). Pada gambar tersebut terdapat prioritas

    yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone sebagai

    berikut :

    Gambar 2.20

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Sumber : Olahan Data Dinkes

    Fokus intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara

    tingkat kemiskinan dengan Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu : Kecamatan

    Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Awangpone, Barebbo dan Cina.

    Kelima Kecamatan ini memiliki korelasi antara tingkat kemiskinan yang relatif

    tinggi dengan angka kematian Bayi yang juga relatif tinggi,

    Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan

    relatif sedang dengan angka kematian bayi yang relatif sedang yaitu: Kecamatan

    ttang, Tellu LimpoE, Tonra, Palakka, Lamuru, Amali dan Ulaweng.

    2.2.3.3. AKABA dan Tingkat Kemiskinan

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari Angka Kematian Balita (AKABA) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut

    atan di Kabupaten Bone (gambar 2.20). Pada gambar tersebut terdapat prioritas

    yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone sebagai

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 37

    prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara

    tingkat kemiskinan dengan Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu : Kecamatan

    Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Awangpone, Barebbo dan Cina.

    at kemiskinan yang relatif

    tinggi dengan angka kematian Bayi yang juga relatif tinggi,

    Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan

    relatif sedang dengan angka kematian bayi yang relatif sedang yaitu: Kecamatan

    ttang, Tellu LimpoE, Tonra, Palakka, Lamuru, Amali dan Ulaweng.

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari Angka Kematian Balita (AKABA) terhadap Tingkat Kemiskinan menurut

    atan di Kabupaten Bone (gambar 2.20). Pada gambar tersebut terdapat prioritas

    yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone sebagai

  • Page | 38 ..

    Sumber : Olahan Data DINKES 2013

    o Fokus intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara

    angka kematian balita yang relatif tinggi dengan jumlah penduduk miskisn yang

    relatif tinggi. Daerah yang masuk prioritas I terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

    Kecamatan Tanete Riattang T

    dan Cina.

    o Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase angka

    kematian bayi yang relatif sedang dan jumlah penduduk miskin relatif sedang.

    Kecamatan yang masuk dalam prioritas II

    Tonra, Lamuru, Tellu LimpoE, Palakka, Amali dan Ulaweng.

    2.2.3.4. AKI dan Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih

    Intervensi kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone dalam menurunkan angka

    kematian ibu dengan memperhatikan korel

    kelahiran hidup dengan jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

    (gambar 2.21)

    Gambar 2.21

    ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Sumber : Olahan Data DINKES 2013

    intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara

    angka kematian balita yang relatif tinggi dengan jumlah penduduk miskisn yang

    relatif tinggi. Daerah yang masuk prioritas I terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

    Kecamatan Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, Awangpone, Barebbo

    Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase angka

    kematian bayi yang relatif sedang dan jumlah penduduk miskin relatif sedang.

    Kecamatan yang masuk dalam prioritas II adalah: Kecamatan Tanete Riattang,

    Tonra, Lamuru, Tellu LimpoE, Palakka, Amali dan Ulaweng.

    2.2.3.4. AKI dan Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih

    Intervensi kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone dalam menurunkan angka

    kematian ibu dengan memperhatikan korelasi antara angka kematian ibu per 100.000

    kelahiran hidup dengan jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    intervensi prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki korelasi antara

    angka kematian balita yang relatif tinggi dengan jumlah penduduk miskisn yang

    relatif tinggi. Daerah yang masuk prioritas I terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

    imur, Tanete Riattang Barat, Awangpone, Barebbo

    Fokus intervensi prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase angka

    kematian bayi yang relatif sedang dan jumlah penduduk miskin relatif sedang.

    adalah: Kecamatan Tanete Riattang,

    Intervensi kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone dalam menurunkan angka

    asi antara angka kematian ibu per 100.000

    kelahiran hidup dengan jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Pada prioritas I menunjukkan korelasi antara angka kematian ibu per 100.000

    kelahiran hidup yang relatif tinggi de

    tenaga kesehatan terlatih yang relatif rendah adalah Kecamatan Sibulue, Kahu,

    Tanete Riattang Barat dan Cina.

    Intervensi kegiatan prioritas II, menunjukkan korelasi antara angka kematian

    ibu per 100.000 kelahiran hi

    oleh tenaga kesehatan terlatih relatif sedang. Kecamatan yang masuk dalam

    prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Tellu SiattingE, Kajuara dan Amali.

    Sumber : Olahan Data Dinkes 2013

    2.2.3.5. AKI dan Tingkat Kemiskinan

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari persentase Angka Kematian Ibu (AKI) terhadap persentase Tingkat

    Kemiskinan menurut Kecamatan di Kabupaten Bone (

    tersebut prioritas yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah

    Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

    Gambar 2.22

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Pada prioritas I menunjukkan korelasi antara angka kematian ibu per 100.000

    kelahiran hidup yang relatif tinggi dengan jumlah kelahiran yang ditolong oleh

    tenaga kesehatan terlatih yang relatif rendah adalah Kecamatan Sibulue, Kahu,

    Tanete Riattang Barat dan Cina.

    Intervensi kegiatan prioritas II, menunjukkan korelasi antara angka kematian

    ibu per 100.000 kelahiran hidup relatif sedang dengan kelahiran yang ditolong

    oleh tenaga kesehatan terlatih relatif sedang. Kecamatan yang masuk dalam

    prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Tellu SiattingE, Kajuara dan Amali.

    Olahan Data Dinkes 2013

    2.2.3.5. AKI dan Tingkat Kemiskinan

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari persentase Angka Kematian Ibu (AKI) terhadap persentase Tingkat

    Kemiskinan menurut Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.22). Pada gambar

    tersebut prioritas yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah

    Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 39

    Pada prioritas I menunjukkan korelasi antara angka kematian ibu per 100.000

    ngan jumlah kelahiran yang ditolong oleh

    tenaga kesehatan terlatih yang relatif rendah adalah Kecamatan Sibulue, Kahu,

    Intervensi kegiatan prioritas II, menunjukkan korelasi antara angka kematian

    dup relatif sedang dengan kelahiran yang ditolong

    oleh tenaga kesehatan terlatih relatif sedang. Kecamatan yang masuk dalam

    prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Tellu SiattingE, Kajuara dan Amali.

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari persentase Angka Kematian Ibu (AKI) terhadap persentase Tingkat

    gambar 2.22). Pada gambar

    tersebut prioritas yang harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah

  • Page | 40 ..

    Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase

    angka kematian ibu tinggi dan tingkat ke

    prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tellu SiattingE, Cina,

    Kajuara, Kahu dan Sibulue.

    Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase

    angka kematian Ibu relatif renda

    yang masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Amali.

    Sumber : Olahan Data Dinkes

    2.2.3.6. Gizi Buruk dan Tingkat Kemiskinan

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan

    dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut

    Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.23). Pada gambar tersebut prioritas yang

    harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone

    berikut :

    Gambar 2.23

    ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase

    angka kematian ibu tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi. Daerah yang masuk

    prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tellu SiattingE, Cina,

    Kajuara, Kahu dan Sibulue.

    Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase

    angka kematian Ibu relatif rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kabupaten

    yang masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Amali.

    Sumber : Olahan Data Dinkes

    2.2.3.6. Gizi Buruk dan Tingkat Kemiskinan

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut

    Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.23). Pada gambar tersebut prioritas yang

    harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase

    miskinan tinggi. Daerah yang masuk

    prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tellu SiattingE, Cina,

    Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase

    h dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kabupaten

    wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut

    Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.23). Pada gambar tersebut prioritas yang

    harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    o Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi

    Buruk relatif tinggi dan tingkat kemiskinan relatif tinggi . Daerah yang masuk

    prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Libureng, Bengo dan Kajuara.

    o Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi

    Buruk relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang sedang. Kabupaten yang

    masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Riattang, Mare, Amali dan

    Ulaweng.

    Sumber : Olahan Data Dinkes

    2.2.3.7. Gizi Kurang dan Tingkat Kemiskinan

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut

    Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.24). Pada gambar tersebut prioritas yang

    harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai

    berikut :

    Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi

    Kurang relative tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi. Daerah yang masuk

    Gambar 2.24

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi

    Buruk relatif tinggi dan tingkat kemiskinan relatif tinggi . Daerah yang masuk

    prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Libureng, Bengo dan Kajuara.

    Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi

    Buruk relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang sedang. Kabupaten yang

    masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Riattang, Mare, Amali dan

    Sumber : Olahan Data Dinkes

    2.2.3.7. Gizi Kurang dan Tingkat Kemiskinan

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut

    Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.24). Pada gambar tersebut prioritas yang

    harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai

    Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi

    relative tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi. Daerah yang masuk

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 41

    Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi

    Buruk relatif tinggi dan tingkat kemiskinan relatif tinggi . Daerah yang masuk

    prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Libureng, Bengo dan Kajuara.

    Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi

    Buruk relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang sedang. Kabupaten yang

    masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Tanete Riattang, Mare, Amali dan

    Intervensi bidang kesehatan berdasarkan wilayah pada Kecamatan dapat

    dilihat dari persentase Gizi Kurang terhadap persentase Tingkat Kemiskinan menurut

    Kecamatan di Kabupaten Bone (gambar 2.24). Pada gambar tersebut prioritas yang

    harus di intervensi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai

    Fokus intervensi pada prioritas I, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi

    relative tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi. Daerah yang masuk

  • Page | 42 ..

    prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Kajuara, Kahu, Bengo, Libureng, Tanete

    Riattang Timur dan Awangpone.

    Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Giz

    Kurang relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang relative sedang. Kecamatan

    yang masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Bontocani, Tanete Riattang,

    Amali, Ulaweng dan Mare.

    Sumber : Olahan Data Dinkes

    2.3 Bidang Pendidikan

    Kemiskinan dientaskan melalui berbagai sektor. Pendidikan merupakan salah

    satu sektor terpadu yang berpotensi besar dalam upaya tersebut. Pendidikan memiliki

    kaitan yang erat dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik, cenderung

    memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik pula, karena mereka memiliki peluang

    untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi.

    Gambar 2.25

    ..Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Kajuara, Kahu, Bengo, Libureng, Tanete

    Riattang Timur dan Awangpone.

    Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Giz

    Kurang relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang relative sedang. Kecamatan

    yang masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Bontocani, Tanete Riattang,

    Amali, Ulaweng dan Mare.

    Sumber : Olahan Data Dinkes

    Kemiskinan dientaskan melalui berbagai sektor. Pendidikan merupakan salah

    satu sektor terpadu yang berpotensi besar dalam upaya tersebut. Pendidikan memiliki

    kaitan yang erat dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik, cenderung

    at pendapatan yang lebih baik pula, karena mereka memiliki peluang

    untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi.

    Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

    prioritas I terdiri, yaitu : Kecamatan Kajuara, Kahu, Bengo, Libureng, Tanete

    Fokus intervensi pada prioritas II, yaitu Kecamatan yang memiliki persentase Gizi

    Kurang relatif sedang dan tingkat kemiskinan yang relative sedang. Kecamatan

    yang masuk dalam prioritas II adalah : Kecamatan Bontocani, Tanete Riattang,

    Kemiskinan dientaskan melalui berbagai sektor. Pendidikan merupakan salah

    satu sektor terpadu yang berpotensi besar dalam upaya tersebut. Pendidikan memiliki

    kaitan yang erat dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik, cenderung

    at pendapatan yang lebih baik pula, karena mereka memiliki peluang

    untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi.

  • Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Page | 43

    2.3.1 Perkembangan Antar Waktu

    2.3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

    a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

    Indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang

    pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang

    pendidikan tersebut. Tetapi indikator ini lebih banyak mengungkap tentang

    keberhasilan pendidikan bagi anak dan remaja, bukan pada penduduk dewasa.

    APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang

    sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu, yaitu jenjang

    pendidikan SD, SMP dan SMA.

    APK SD (Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar) diperoleh dengan membagi

    jumlah murid SD dengan penduduk usia 7-12 tahun. Indikator ini digunakan

    untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi sekolah penduduk (kotor) pada

    jenjang pendidikan SD/MI. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bone

    untuk jenjang pendidikan SD/MI