Lembar Tugas Mandiri

MPKT - A

Nama :Ratri Kirana Prabaningtyas

NPM :1206202154

Kelas :MPKT A - 04

Kelompok :FG - 2

Topik :Arti Kewarganegaraan serta Hubungan Timbal Balik

antara Negara dan Warga Negara

Data Referensi :

Kewarganegaraan (berasal dari bahasa Inggris citizenship dan bahasa latin civis)

secara umum berarti segala sesuatu yang menyangkut warga negara.Namun, pada

dasarnya kata kewarganegaraan sendiri memiliki berbagai interpretasi yang

berubah dari waktu ke waktu. Pada masa Yunani Kuno, (±400 SM) warga negara

diidentikkan dengan orang-orang non-budak yang memiliki hak istimewa untuk

berpartisipasi dalam berbagai aktivitas warga negara mencakup aspek politik,

agama, budaya, hingaga pertahanan negara. Sedangkan pada masa kerajaan

Romawi (±1 M), kewarganegaraan dimaknai sebagai status istimewa bagi para

orang kaya dan tuan tanah. Perubahan penting mengenai pengertiaan

kewarganegaraan terjadi pada abad XVIII dimana terjadi revolusi dalam sistem

kenegaraan dari monarki absolut menjadi negara modern. Pada negara modern,

yang perubahannya dimungkinkan oleh terjadinya pelembagaan prinsip-prinsip

nasionalisme, demokrasi, republik, dan HAM, telah memandang rakyat biasa

sebagai seorang warga negara. Status legal yang dimiliki warga negara ini

menimbulkan perubahan definisi bangsa yang semula dianggap sebagai komunitas

yang disatukan oleh faktor budaya, bahasa, kesamaan nasib, dan sejarah menjadi

kesatuan warga negara yang setara dan memiliki status legal. Sebelum bangsa

Belanda menguasai Indonesia sebenarnya sudah ada sistem masyarakat yang

hierarkis dengan berpuncak pada raja dan keluarganya. Setelah pada abad XVII

Belanda berdaulat, Belanda mulai mengubah struktur politik dengan memerintah

rakyat secara tidak langsung melalui perantaraan elit birokrat Jawa yang biasa

disebut golongan priyayi. Mulai dari sini di Indonesia mulai diterapkan sistem

masyarakat yang mirip dengan sistem kasta, seperti menurut perundang-undangan

yang berlaku (tahun 1854, 1892, 1910) bahwa di Hindia Belanda terdapat tiga

kategori kewargaan, yakni Belanda, pribumi (dengan status sebagai bawahan

Belanda), dan bangsa Timur Asing (Kartodirdjo, 1999: 48,192).

Pascakemerdakaan, warga negara dimaknai sebagai bangsa Indonesia baik yang

tidak maupun yang menerima keturunan Arab, Tionghoa, atau bangsa lain yang

telah lama menetap di Indonesia. Walaupun di UUD 1945, Pasal 26 dicantumkan

kata-kata penduduk, artinya berbeda dengan definisi warga negara. Penduduk

disini artinya WNI atau orang asing yang tinggal di Indonesia dimana mereka

tidak dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajiban yang sama dengan WNI.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan empat asas yang menentukan

kewarganegaraan yaitu ius solii, ius sanguinis, kewarganegaraan tunggal, dan

bipartheid. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa asas ius solii menentukkan

kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, ius sanguinis berdasarkan keturunan,

kewarganegaraan tunggal menetapkan hanya ada satu kewarganegaraan bagi

setiap orang, dan bipartheid merupakan kebijakan kewarganegaraan ganda bagi

anak-anak. Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh atas dasar kelahiran,

pemberian status, pengangkatan, permohonan, naturalisasi, perkawinan, dan

kehormatan. Di sisi lain, kewarganegaraan Indonesia dapat hilang karena

kemauan sendiri, melanggar asas kewarganegaraan tunggal, masuk ke dinas

tentara asing tanpa izin presiden, tinggal di luar wilayah negara Indonesia tidak

dalam rangka dinas selama 5 tahun berturut-turut, dan perkawinan dengan WNA.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antar negara dan warga negara merupakan

hubungan timbal-balik yang melibatkan unsur hak dan kewajiban bagi kedua

belah pihak yang secara mendasar terbangun dari tujuan awal terbentuknya negara

Indonesia yang tercantum di UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUD

telah menetapkan beberapa prinsp dasar yang menjadi pedoman berbangsa dan

bernegara bagi rakyat. Pertama, prinsip negara kesatuan dimana kekuasaan

terletak pada pemerintah pusat dan wewenang legislatif dipusatkan dalam satu

badan legislatif nasional/pusat. Kedua adalah prinsip kedaulatan rakyat dimana

rakyat memiliki kekuasaan tertinggi baik hak dan kewajiban untuk memerintah

diri mereka sendiri. Ketiga adalah prinsip negara republik dimana adanya

kebebasan dari dominasi pihak lain dalam bernegara, dan prinsip terakhir adalah

prinsip negara hukum dimana menuntut pemerintahan agar berjalan dengan

tuntutan hukum dan bukan dengan kekuasaan. Apabila dikaitkan dengan kasus

penimbunan bbm yang ada pada slide, dapat disimpulkan bahwa oknum yang

melakukan penimbunan sudah menyalahi aturan karena pada dasarnyaseorang

warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mementingkan kepentingan

negaranya diatas kepentingan diri sendiri.