m e l a w a n - pt-medan.go.id filepenggugat dan memalsukan tanda tangan penggugat dan menjual...
TRANSCRIPT
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 1 dari 25
.;;
P U T U S A N
Nomor: 301/PDT/2014/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada
Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :
BONTEAN SAMOSIR, Tiga Dolok 16 Nopember 1946, Laki-laki, Bertani,
Kristen, Indonesia, Kampung Baru Nagori Kerasaan I
Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun; Dalam
hal ini member kuasa kepada MARULAM PANDIANGAN, SH
Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan
Sisingamangaraja Pasar Baru Simpang II Kecamatan Siantar
Marihat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober
2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun pada tanggal 07 Oktober 2013 dibawah register
nomor : 177/SK/Leg/SK/2013/PN-SIM, semula Sebagai
PENGGUGAT Sekarang PEMBANDING;
M E L A W A N :
1. MARHUASA PASARIBU: 31 Tahun, Kristen, Wiraswasta, Pekan
Kerasaan Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar
Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT-I ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada KENCANA
TARIGAN,SH, FERERIUS PURBA, SH dan RONALD
PASARIBU, SH Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Law
Office KENCANA TARIGAN, SH & REKAN yang berkantor di
Jalan Gereja Nomor 115 Kota Pematang Siantar berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2013 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada
tanggal 25 September 2013 dibawah register nomor :
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 2 dari 25
171/Leg/SK/2013/PN-Sim, semula sebagai TERGUGAT-I
sekarang TERBANDING-I ;
2. DERMAN SAMOSIR : Kristen, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
Kompleks Perumahan Lebak Indah Blok B No.188 Trondol
Kabupaten Serang Propinsi Banten, semula sebagai
TERGUGAT-II sekarang TERBANDING-II;
3. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Badan
Pertanahan
Nasional Pusat di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional
Wilayah Propinsi Sunatera Utara di Medan, Cq. Badan
Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun
di Jalan Asahan No.39 Pematang Siantar, semula sebagai
TERGUGAT-III sekarang TERBANDING-III;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No:
301/PDT/2014/PT.MDN, tertanggal 08 Oktober 2014, tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun nomor :
15/Pdt.G/2013/PN.Sim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 04 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun pada tanggal 05 Maret 2013 dibawah register perkara Nomor:
15/Pdt.G/2013/PN-Sim, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah anak pertama ( sulung/anak kandung dari
Almarhum Mula Samosir/Kalaria Br. Pakpahan;
2. Bahwa anak kandung dari Almarhum Mula Samosir/Kalaria Br.
Pakpahan ada 7 orang yaitu :
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 3 dari 25
1. Bontean Samosir ( Penggugat );
2. Surtiana Samosir;
3. Nurlan Samosir;
4. Albert Samosir ( Almarhum );
5. Derman Samosir ( Tergugat II );
6. Ramses Samosir;
7. Rosnariati Samosir;
3. Bahwa Penggugat adalah abang kandung Derman Samosir ( Tergugat
II);
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mula Samosir ada meninggalkan
warisan kepada Bontean Samosir atas sebuah rumah dan tanah
pertapakannya seluas 139.09 M2 ( seratus tiga puluh sembilan, 9/100
meter persegi ) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang
terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun tersebut yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai
berikut :
- Sebelah Timur dengan : Tanah Negara 5 M;
- Sebelah Selatan dengan : Persil No.2 28,10 M;
- Sebelah Barat dengan : Jalan Besar 4,80 M;
- Sebelah Utara dengan : Persil No.4 28,10 M;
5. Bahwa Derman Samosir ( Tergugat II ) menggelapkan Sertifikat Hak
Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, yang diterima dari
Penggugat dan memalsukan tanda tangan Penggugat dan menjual
Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa
Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kepada
Marhuasa Pasaribu ( Tergugat I ) tanggal 01-11-2011;
6. Bahwa Marhuasa Pasaribu menjadi Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor :
3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan
Bandar Kabupaten Simalungun;
7. Bahwa BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ( Tergugat III )
menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di
Jalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 4 dari 25
Simalungun, SHM baru tanggal 01-11-2011 atas nama Marhuasa
Pasaribu;
8. Bahwa Penggugat telah melakukan keberatan pertama pada tanggal 3
September 2012 yang bermohon Bontean Samosir, keberatan kedua
tanggal 22 Januari 2013 mohon : Pemblokiran SHM No. 3 Desa Pekan
Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang bermohon
kuasanya Marulam Pandiangan, SH;
9. Atas adanya surat-surat keberatan tersebut, maka Kantor Pertanahan
mengeluarkan Surat dari Pertanahan Nasional R.I No.35/5.12.08/II/2012/
perihal : Permohonan blokir tanggal 5 Pebruari 2013;
10. Bahwa Penggugat merasa Hak Penggugat secara hukum telah
dirugikan, maka Penggugat melakukan Pengaduan Pidana, dengan
tindak pidana Pengggelapan dan Pemalsuan Tanda Tangan dengan
Surat Tanda Penerimaan Laporan ( STPL ) yang dikeluarkan Polres
Simalungun tanggal 12 Pebruari 2013. Bahwa terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
I,II dan III terdapat hubungan hukum yang sah, dan oleh karenanya
Penggugat memiliki kepentingan hukum yang sah dan mengikat;
Bahwa ada pun selengkapnya duduk gugatan perkara ini adalah sebagai
berikut :
- Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Mula Samosir dan
istrinya Kalaria Br. Pakpahan ada memiliki sebidang tanah beserta
rumah diatasnya, seluas 139.09 M2 ( seratus tiga puluh sembilan,
9/100 meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun
1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaaan Kecamatan
Bandar Kabupaten Simalungun tersebut yang terletak di Jalan Desa
Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan
batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur dengan : Tanah Negara 5 M;
- Sebelah Selatan dengan : Persil No.2 28,10 M;
- Sebelah Barat dengan : Jalan Besar 4,80 M;
- Sebelah Utara dengan : Persil No.4 28,10 M;
- Bahwa orang tua Penggugat yang bernama ayah : Mula Samosir
meninggal dunia tahun 1982, dan ibu Kalaria Br. Pakpahan
meninggal tanggal 3 April tahun 2009;
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 5 dari 25
- Bahwa anak Mula Samosir/Kalaria Br. Pakpahan, ada 7 ( tujuh )
orang yaitu :
1. Bontean Samosir ( Penggugat );
2. Surtiana Samosir;
3. Nurlan Samosir;
4. Albert Samosir ( Almarhum );
5. Derman Samosir ( Tergugat II );
6. Ramses Samosir;
7. Rosnariati Samosir;
- Bahwa tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun
1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan
Bandar Kabupaten Simalungun tersebut menjadi milik Penggugat
sebagai anak pertama, dimana dalam adat batak marga Samosir
rumah peninggalan milik orang tua menjadi bagian anak pertama
(Penggugat );
- Bahwa rumah dan tanah tersebut tidak ditempati oleh Penggugat
karena Penggugat bertempat tinggal di Kampung Baru Lingkungan
kelurahan Kerasaaan I Kecamatan Pematang Pematang Bandar
Kabupaten Simalungun sehingga rumah dan tanah tersebut dalam
keadaaan disewakan kepada orang lain yang bernama ARMY,
dengan membuka warung makan dan masa sewa terakhir tahun
2010 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa awal tahun 2011, Tergugat II datang menjumpai Penggugat,
meminta Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di
Jalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun atas nama Mula Samosir, untuk pengurusan Surat Ijin
Membangun Rumah, karena runah tersebut hendak direnovasi
Tergugat II, sebagai rumah milik bersama ahli waris Mula
Samosir/Kalaria Br. Pakpahan;
- Bahwa akan tetapi Tergugat II memalsukan tanda tangan Penggugat
Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan
Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
tersebut dibuat atas nama Tergugat II dan tanggal 01-11-2011 dijual
kepada Marhuasa Pasaribu ( Tergugat I );
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 6 dari 25
- Bahwa Derman Samosir ( Tergugat II ) mengggelapkan Sertifikat Hak
Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan
Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, yang diterima
dari Penggugat dan memalsukan tanda tangan Penggugat dan
menjual Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di
Jalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun kepada Marhuasa Pasaribu ( Tergugat I ) tanggal 01-11-
2011;
- Bahwa Marhuasa Pasaribu menjadi Pemilik Sertifikat Hak Milik
Nomor: 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
- Bahwa BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ( Tergugat
III) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang
terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar
Kabupaten Simalungun, SHM baru tanggal 01-11-2011 atas nama
Marhuasa Pasaribu;
- Bahwa Penggugat telah melakukan keberatan pertama pada tanggal
3 September 2012 yang bermohon Bontean Samosir, keberatan
kedua tanggal 22 Januari 2013 mohon : Pemblokiran SHM No. 3
Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
yang bermohon kuasanya Marulam Pandiangan, SH;
- Atas adanya surat-surat keberatan tersebut, maka Kantor
Pertanahan mengeluarkan Surat dari Pertanahan Nasional R.I
No.35/5.12.08/II/2012/ perihal : Permohonan blokir tanggal 5
Pebruari 2013;
- Bahwa Penggugat merasa Hak Penggugat secara hukum telah
dirugikan, maka Penggugat melakukan Pengaduan Pidana, dengan
tindak pidana Pengggelapan dan Pemalsuan Tanda Tangan dengan
Surat Tanda Penerimaan Laporan ( STPL ) yang dikeluarkan Polres
Simalungun tanggal 12 Pebruari 2013;
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat keberatan karena ada Plank
merek di rumah yang disewakan Pengugat yang diperbuat oleh
Tergugat I, sehingga Penggugat diadukan ke Kepolisian dengan
tindak pidana Pengerusakan yang berkasnya dilimpahkan ke
Pengadilan Negeri Simalungun;
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 7 dari 25
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memohon hak
dan mengalihkan hak dan diproses pengalihan haknya oleh Tergugat
III, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai salah satu ahli waris
dan pemilik yang sah secara adat batak dan secara hukum perdata
adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan dan permohonan Tergugat II untuk menerbitkan
Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan
Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
atas nama Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan dan permohonan Tergugat II menjual Sertifikat
Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan
Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atas nama
Tergugat II kepada Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan
hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat III untuk mengalihkan dan membalik
namakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di
Jalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun atas nama Tergugat II dan terakhir atas nama Tergugat
I adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang
mengalihkan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967
yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar
Kabupaten Simalungun, yang merugikan Penggugat sebagai pemilik
dan sebagai salah satu ahli waris dari Mula Samosir, adalah cacat
hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena telah
diperbuat dengan itikad tidak baik, terjadinya pengggelapan dan
pemalsuan tanda tangan yang bertentangan dengan hukum, maka
sewajarnya Tergugat II, III membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor :
3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atas nama Tergugat I
Marhuasa Pasaribu;
- Bahwa Penggugat telah melarang dan menegur Tergugat I agar
Tergugat I menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan,
akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkanya, malah Tergugat I
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 8 dari 25
mengadukan Penggugat secara pidana dan mengatakan siap
menghadapi Penggugat secara pidana maupun perdata;
- Bahwa perbuatan Tergugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
mengalihkan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967
yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar
Kabupaten Simalungun adalah merupakan perbuatan melawan
hukum oleh karena itu segala perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III atas tanah/rumah tersebut telah merugikan Penggugat
secara material maupun immaterial, Karena Penggugat
mengeluarkan biaya-biaya untuk pengurusan baik pidana maupun
perdata;
- Bahwa menurut pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
orang lain wajib seorang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Maka oleh gugatan ini
diajukan karena perbuatan Tergugat I, II, dan III mengalihkan hak
secara bersama-sama, atas SHM Nomor : 3 tersebut yang bukan
miliknya dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah
merugikan Penggugat dari segi material dan immaterial, maka wajar
bila Tergugat I secara tanggung renteng dengan Tergugat II
membayar kerugian material sebagai berikut :
- Biaya ongkos-ongkos Penggugat Rp. 30.000.000.-
- Biaya pembuatan pengaduan Rp. 30.000.000.-
- Biaya perkara perdata Rp. 30.000.000.-
- Biaya konsultasi hukum Rp. 50.000.000.-
- Biaya Immaterial Rp.500.000.000.-
Total Keseluruhan Rp.640.000.000.-
( enam ratus empat puluh juta rupiah ) dengan kontan sekaligus dan
seketika;
- Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan
melawan hukum yakni mengalihkan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor :
3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tersebut, tidak
mempunyai alas hak yang jelas atas tanah/rumah tersebut, maka
Tergugat I, II dan III harus dihukum untuk mengembalikan Balik
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 9 dari 25
nama atas SHM Nomor : 3 tersebut, atas nama Mula Samosir atau
atas nama Penggugat dengan keadaan baik tanpa dibebani apa pun;
- Bahwa dengan keterlambatan Tergugat I, II dan III untuk
mengalihkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak
di Jalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun tersebut, dapat merugikan Penggugat secara nyata,
oleh karena itu Tergugat I, II dan III pantas dan wajar dihukum
membayar uang paksa (dwangsom ) sebesar Rp.1.000.000.- (satu
juta rupiah) setiap harinya sejak putusan Pengadilan Negeri
Simalungun ditetapkan hingga SHM Nomor : 3 tersebut diserahkan
kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai dugaan/prasangka yang kuat bahwa
Tergugat I akan mengalihkan tanah/ruamh terperkara kepada pihak
lain, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dan mencegah tanah/rumah milik Penggugat tidak beralih kepada
pihak lain, maka Penggugat memohon merasa perlu agar
Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan/meletakkan sita
penyelamatan atas tanah/rumah milik Penggugat, baik sita
conservatoir Beslaag atas harta/barang bergerak dan tidak bergerak
milik Tergugat I, II dan III yang akan ditunjuk kemudian hari;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini telah didukung oleh fakta-
fakta hukum dan bukti-bukti yang akurat, maka sangat beralasan
hukum apabila bapak juga berkenan untuk menayatakan putusan
hukum dalam perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu
dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada
perlawanan, banding atau kasasi;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang kami
sebutkan diatas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Simalungun berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan
dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada
suatu tempat yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya
berkenan pula untuk mengambil keputusan hukum dalam perkara ini
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
M e n g a d i l i :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 10 dari 25
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir Beslaag
) atau sita milik sendiri ( revindicatoir beslaag ) yang telah
dijalankan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
secara bersama-sama dengan mengalihkan Sertifikat Hak Milik
Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan
Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atas nama
Mula Samosir tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris
dan pemilik telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang
terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar
Kabupaten Simalungun yang dialihkan Tergugat I, dan Tergugat II
dan Tergugat III dengan mengalihkan Sertifikat Hak Milik Nomor :
3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atas nama Mula
Samosir tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris dan
pemilik telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara
tanggung renteng untuk memberikan ganti kerugian kepada
Penggugat sebesar Rp.640.000.000.- ( enam ratus empat puluh
juta rupiah ) secara sekaligus dan tunai;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara
tanggung renteng membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar
Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah untuk setiap harinya jika
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan
Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum
tetap dalam perkara ini;
7. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Mula Samosir dan
Kalaria Br. Pakpahan;
8. Menyatakan secara hukum bahwa rumah/tanah Sertifikat Hak
Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan
Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun adalah milik
Penggugat sebagai anak pertama dan ahli waris yang sah dari
Mula Samosir/Kalaria Br. Pakpahan;
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 11 dari 25
9. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai
rumah/tanah yang bukan miliknya tanpa alas hak yang sah
menurut hukum atas tanah/rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3
Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan Kerasaan
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun milik/kepunyaan
Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
10.Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala
perbuatan hukum oleh Tergugat I, II dan III atau pihak yang
diperbuat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah
perkara, demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari
surat-surat dan perbuatan tersebut;
11.Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik
Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan Desa Pekan
Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kepada
Penggugat dengan keadaan baik tanpa dibebani apapun;
12.Menyatakan bahwa penerbitan hak atas nama Tergugat I hak
Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan
Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat III
atas nama/terdaftar atas nama Tergugat I adalah cacat hukum
dan tidak berkekuatan hukum;
13.Menyatakan bahwa penerbitan Hak atas nama Tergugat II hak
Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 Tahun 1967 yang terletak di Jalan
Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat III
ke atas/terdaftar atas nama Tergugat II yang dialihkan kepada
Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
14.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu dengan serta merta ( uitvoorbaar bij voorraad ) meskipun
ada perlawanan, banding atau kasasi;
15.Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk
membayar keseluruhan biaya-biaya yang timbul dalam perkara
ini;
Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun/ Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 12 dari 25
ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et
bono);
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat-I telah
mengajukan jawaban tertanggal 28 Oktober 2013 yang berbunyi sebagai
berikut:
DALAM EKSEPSI.
EKSEPSI ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI.
(Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili perkara a quo.)
1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) halaman 5
(lima) dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan dan meminta
“……..membatalkan sertifikat hak milik Nomor 3 Tahun 1967, yang
terletak dijalan Desa Pekan Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun atas nama Tergugat I Marhuasa Pasaribu;
2. Bahwa berdasarkan dalil yang dinyatakan sebagaimana dikemukakan
diatas, maka Pengadilan Negeri (PN) Simalungun tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara a quo. Karena pembatalan sertifikat
hak milik Nomor 3 Tahun 1967, yang terletak dijalan Desa Pekan
Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atas nama
Tergugat I Marhuasa Pasaribu bukanlah wewenang Pengadilan Negeri
Simalungun untuk memutuskannya melainkan wewenang Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini diperkuat dengan Putusan MA No.
716 K/Sip/1973 jo Putusan MA No. 317K/Pdt/1984)
EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM.
1. Tentang Kurang Pihak sebagai Penggugat.
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan Hukum
disebabkan bahwa Penggugat (Bontean Samosir) bukanlah satu-
satunya ahli waris dari orangtuanya Alm. Mula Samosir/Alm. Kalaria
br Pakpahan;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat (Bontean Samosir) tidak berhak
mengajukan Gugatan ini dan tidak ada mendapat izin untuk mewakili
Ahli Waris yang lain (Surtiana Samosir, Nurlan Samosir, ahli waris
Albert Samosir, Derman Samosir, Ramses Samosir dan Rosnariati
Samosir);
2. Tentang Kurang Pihak sebagai Tergugat.
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 13 dari 25
- Bahwa Gugatan Penggugat juga kurang pihak karena Lurah
Kerasaan I dan Camat Pematang Bandar tidak diikutsertakan
sebagai para pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa, dengan tidak ditariknya Lurah Kerasaan I dan Camat
Pematang Bandar, sebagai pihak dalam perkara oleh Penggugat,
maka gugatan tidak sempurna/kurang pihak karena Lurah Kerasaan I
dan Camat Pematang Bandar adalah subjek hukum yang bertugas
dan berfungsi mendaftarkan dan membukukan Surat Pernyataan Ahli
Waris tertanggal 12 Juli 2011 dan Surat Pernyataan Penolakan Hak
Waris tertanggal 12 Juli 2011 di Kantor Lurah Kerasaan I dan Kantor
Camat Pematang Bandar. Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat
Pernyataan Penolakan Hak Waris adalah menjadi salah satu dasar
dan syarat dapat melaksanakan transaksi jual beli atas objek
perkara;
- Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat tidak
sempurna/kurang pihak dan oleh karena itu gugatan harus
dinyatakan tidak dapat diterima N.O (Niet Onvanklijk Verklaard);
EXCEPTIO OBSCUUR LIBELS.
- Bahwa jika dicermati secara seksama Gugatan Penggugat kabur dan
hanya mengada-ada dan tidak mempunyai dasar Hukum;
- Bahwa didalam Gugatannya tidak tercermin dengan jelas adanya
hubungan antara posita dengan petitum, diantaranya pada awalnya
Gugatan tersebut berbicara soal kepemilikan tanah terperkara akan
tetapi pada petitum Penggugat meminta agar Gugatan ini sekaligus
menyatakan dan menetapkan ahli waris, hal ini adalah bertentangan
dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia;
- Bahwa Gugatan kepemilikan tanah adalah diajukan terpisah dari
penetapan ahli waris dengan kata lain Gugatan kepemilikan tanah
tidak dapat digabung dengan penetapan ahli waris
- Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet On Van
Kelijke Verklaard / NO );
DALAM POKOK PERKARA
DALAM KONVENSI
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 14 dari 25
- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian dalam eksepsi
diatas secara mutatis-mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan merupakan bagian dalam konvensi ini sehingga tidak
diulangi lagi penulisannya satu-persatu;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali
terhadap hal-hal yang diakui sebagai berikut;
- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar dan
illusoir, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat I perlu
mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum
sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan memiliki
sebuah rumah dan tanah pertapakannya seluas 139,09 m2 (seratus tiga
puluh Sembilan 9/10 meter persegi) yang terletak di Jl. Desa Pekan
Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun berdasarkan
peninggalan orangtuanya Alm. Mula Samosir/Alm. Kalaria Br Pakpahan;-
- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya juga menyatakan bahwa
Tergugat I memperoleh rumah dan tanah pertapakannya dengan cara
melawan hukum;
- Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat I memiliki rumah dan
tanah pertapakan miliknya seluas 139,09 m2 (seratus tiga puluh
Sembilan 9/10 meter persegi) yang terletak di Jl. Siantar ke
Perdagangan, Kelurahan Pekan Kerasaan, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Simalungun berdasarkan jual beli yang sah dari pemiliknya,
yaitu Derman Samosir (Tergugat II) dan transaksi jual beli tersebut,
jelas-jelas diketahui oleh Penggugat (Bontean Samosir) dan ahli waris
lainnya. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Penolakan
Ahli Waris yang diperbuat dan diketahui oleh Penggugat dan ahli waris
Alm. Mula Samosir/Alm. Kalaria br Pakpahan lainnya ;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli dilakukan, Penggugat tidak
keberatan. Dan adalah hal yang aneh dan tidak masuk akal setelah
transaksi jual beli berlangsung 2 (dua) tahun, baru Penggugat keberatan
terhadap jual beli tersebut. Dan perlu Tergugat I sampaikan bahwa
rumah dan pertapakannya dibeli Tergugat I sebelum balik nama atas
nama penjual;
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 15 dari 25
- Bahwa oleh karena Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik, maka
Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum
sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya. Dan dalil
Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I yang memohon hak
dan diproses pengalihan haknya oleh BPN Simalungun tanpa
sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan
hukum haruslah Penggugat buktikan. Apabila tidak terbukti, maka
Tergugat I akan melaporkan Penggugat ke Kepolisian;
- Bahwa dengan demikian sebenarnya berdasarkan fakta yang diuraikan
tersebut diatas rumah dan tanah pertapakan yang luasnya 139,09 m2
(seratus tiga puluh Sembilan 9/10 meter persegi) yang terletak di Jl.
Siantar ke Perdagangan, Kelurahan Pekan Kerasaan, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Simalungun segaimana dimaksud dan diuraikan
dalam SHM No. 3 Tahun 1967 Jo. Akta Jual Beli No. 147/2011, tanggal
24 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang
berwenang untuk itu yakni Gunawan Tarigan, SH selaku PPAT telah sah
menjadi Hak dan Milik Tergugat-I sebagai pembeli beritikad baik
(toegoeder troow) dan harus dilindungi;
- Bahwa dengan demikian maka perbuatan Tergugat I bukan merupakan
perbuatan melanggar hukum karena transaksi jual-beli dilakukan secara
terang sesuai prosedur yang berlaku dihadapan pejabat yang
berwenang untuk itu Gunawan Tarigan, SH selaku PPAT, oleh karena itu
Akte Jual Beli No. 147/2011, tanggal 24 Oktober 2012 haruslah
dinyatakan sah menurut hukum;
- Bahwa karena Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan
hukum dalam transaksi jual beli atas objek perkara maka tuntutan ganti
rugi moriel-materiel, sita jaminan, dwang soom dan permohonan agar
Tergugat I mengosongkan objek perkara tidak relevan dan harus ditolak
seluruhnya;
- Bahwa tuntutan Penggugat yang mendalilkan tentang kebiasaan dalam
Hukum Adat Batak jika rumah peninggalan orangtua menjadi bagian
anak pertama adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan melanggar
kaidah-kaidah Hukum Adat Batak yang berlaku dan haruslah ditolak;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum,
maka tidak ada dasar hukumnya Tergugat I untuk membayar kerugian
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 16 dari 25
material kepada Penggugat sebesar Rp.640.000.000,- (enam ratus
empat puluh juta rupiah) adalah suatu tuntutan bertitel karangan
belaka/illusioner dan harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Gugatan Pengugat
harus ditolak keseluruhannya oleh Pengadilan Negeri Simalungun;
DALAM REKONPENSI.
- Bahwa semua hal-hal yang telah ditemukan oleh Tergugat dk/Penggugat
dr pada bagian dalam eksepsi dan konpensi tersebut diatas secara
mutatis-mutandis dianggap merupakan bagian posita gugatan dalam
rekonpensi terhadap Tergugat dr shingga tidak diulangi lagi
penulisannya satu-persatu;
- Bahwa, Penggugat dr/Tergugat dk ic. Marhuasa Pasaribu memperoleh
tanah dan rumah yang menjadi objek perkara secara terang dan sesuai
prosedur hukum yang berlaku melalui tahapan sebagai berikut ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Penggugat dr membeli tanah dan
rumah yang luasnya 139,09 m2 (seratus tiga puluh Sembilan 9/10 meter
persegi) yang terletak di Jl. Siantar ke Perdagangan, Kelurahan Pekan
Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun (objek perkara)
sesuai prosedur berdasarkan Akta Jual-Beli No. 147/2011, tanggal 24
Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang
untuk itu yakni Gunawan Tarigan, SH selaku PPAT telah sah menjadi
Hak Milik Penggugat dr sebagai pembeli beritikad baik (teogoeder troow)
dan harus dilindungi;
- Bahwa transaksi jual-beli sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual-Beli
No. 147/2011, tanggal 24 Oktober 2012 telah dilakukan Penggugat dr
sesuai prosedur hukum yang berlaku dan masing-masing ahli waris
keturunan Alm. Mula Samosir/Alm. Kalaria br Pakpahan (minus Derman
Samosir) telah membuat Surat Pernyataan Penolakan Hak Waris atas
objek jual beli sehingga hanya Derman Samosir selaku penjual yang
mendapatkan hak;
- Bahwa atas objek perkara telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat
dr secara tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta
rupiah);
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 17 dari 25
- Bahwa oleh karena itu Akta Jual Beli No. 147/2011, tanggal 24 Oktober
2011 yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu
yakni Gunawan Tarigan, SH selaku PPAT sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr yang telah
menggugat Tergugat dk/Penggugat dr dalam Gugatannya No. 15/Pd t
.G/2013/PN-Sim adalah jelas merupakan suatu gugatan yang tidak
beralasan hukum, sehingga gugatan menimbulkan kerugian kepada
Tergugat dk/Penggugat dr yang secara moril tidak dapat diperhitungkan
dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungan ditetapkan
sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan materil
sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jumlah
seluruhnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus
dibayarkan seketika dan sekaligus oleh Penggugat dk/Tergugat dr;
- Bahwa apabila Tergugat dr/Penggugat dk lalai melaksanakan putusan ini
maka sudah sewajarnya Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk
membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) setiap
hari keterlambatannya hingga dibayar lunas seluruhnya;
- Bahwa selain dari hal tersebut untuk merehabilitasi kembali nama baik
Tergugat dk/Penggugat dr disamping ganti kerugian sebagaimana
tersebut diatas sangatlah wajar apabila Terggugat dr/Penggugat dk
memasukan ucapan rasa bersalah dan memohon maaf di beberapa
surat kabar/harian media masa yang diterbitkan di Pematangsiantar dan
beredar diwilayah Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) hari
berturut-turut, yakni pada harian Metro Siantar dan Siantar 24 Jam
dengan ukuran 3 kolom x 180 mm;
- Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik,
mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta
merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi;
Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat
d.r/Tergugat d.k mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri
Simalungun berkenan memutuskan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 18 dari 25
DALAM KONVENSI:
- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat Konvensi secara bersama-sama untuk
membayar seluruh biaya perkara ini.
DALAM REKONVENSI :
- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dalam hukum Akta Jual-Beli No. 147/2011, tanggal 24
Oktober 2012 sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian
materil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah
dengan moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan
jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
secara tunai dan seketika terhitung sejak adanya keputusan berkekuatan
hukum tetap dalam perkara ini sampai dengan membayar lunas
keseluruhannya kerugian yang dialami Penggugat dr;
- Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang paksa Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat dr lalai dalam
melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Tergugat dr untuk menyatakan bersalah dan memohon
maaf kepada Penggugat dr dengan cara memuat di beberapa surat
kabar/harian media massa yang diterbitkan di Pematangsiantar dan
beredar d wilayah Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) hari
berturut-turut, yakni pada harian Metro Siantar dan Siantar 24 Jam
dengan ukuran 3 kolom x 180 mm dengan biaya Tergugat dr sendiri;
- Menghukum Penggugat Konvensi secara bersama-sama untuk
membayar seluruh biaya perkara ini;
Apabila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain maka dalam
peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);
Memperhatikan & mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.: 15/Pdt.G/2013/PN.Sim, tanggal 06
Mei 2013 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :
DALAM KONPENSI :
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 19 dari 25
Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi dari Tergugat.I untuk selruhnya;
Dalam Pokok perkara :
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard ) ;
DALAM REKONPENSI :
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat
Konpensi tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard );
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.171.000.- ( satu juta seratus
tujuh satu ribu rupiah );
Membaca & memperhatikan :
1. Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Simalungun kepada
Penggugat tanggal 26 Mei 2014 No.15/Pdt/G/2013/PN.Sim ;
2. Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Simalungun kepada
Tergugat II tanggal 03 Juni 2014 No:15/Pdt.G/2013/PN.Sim;
3. Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Simalungun kepada
Tergugat III tsanggal 16 Mei 2014 No:15/Pdt.G/2013/PN.Sim;
4. Risalah Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt/B.D.G2014/PN.SIM
(15/PDT.G/2014/PN-Sim) ,yang dibuat oleh Abdiaman Damanik, SH.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan
pada hari : tanggal, Kuasa Penggugat menyatakan banding terhadap
Putusan Pengadilan Negeri No.: 15/PDT.G/2013/PN-Mdn. tanggal, 06-05-
2013; Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada :
a. Terbanding I semula Tergugat I tanggal, 04-07-2014; Terbanding II
semula Tergugat II tanggal, 03-07-2014 Terbanding III semula Tergugat
III tanggal, 30-06-2014; berdasarkan relaas pembritahuan Pernyataan
banding No.: 15/Pdt.G/2013/PN-Sim. .
5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara/ Inzage kepada
Tergugat I/Pembanding tanggal 13 Agustus 2014, kepada Tergugat
III/Terbanding III tanggal 13 Agustus 2014, kepada Penggugat/Pembanding
tanggal 29 Agustus 2014, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 03 Juli
2014;
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 20 dari 25
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat diajukan dalam tenggang waktu & menurut cara serta syarat-syarat
yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;
Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat atas permohonan
bandingnya tidak mengajukan Memori Banding demikian pula tidak ada Kontra
Memori Banding;
Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Medan sekedar akan menilai pertimbangan putusan No.:
15/Pdt.G/2013/PN-Sim. Tanggal, 06-05-1014;
DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI :
Menimbang bahwa setelah membaca & mempelajari pertimbangan
Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi, Majelis Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim
tingkat pertama sehingga dapat dikuatkan;
DALAM POKOK PERKARA.
Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima dengan dua alasan yaitu :
1. Bahwa mendasarkan surat bukti P-5 & P-6 berupa Laporan adanya tindak
pidana Penipuan & Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat II yang
mana karena belum ada Laporan hasil Labkrim tentang pemalsuan Tanda
Tangan atau belum ada putusan pidana tentang masalah tersebut sehingga
surat gugatan Penggugat premature;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat terdapat pertentangan yaitu
mendalilkan obyek gugatan milik bersama ahli waris Mula Samosir dengan
Kalaria; sedang posita yang lain menurut Hukum Adat Batak obyek gugatan
milik Penggugat sebagai anak pertama dari Mula Samosir dengan Kalaria;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca berkas
perkara, dan memperhatikan alat bukti dalam perkara a quo
mempertimbangkan sebagai berikut ;
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 21 dari 25
Menimbang bahwa mendasarkan Perma No : 1 tahun 1956 tanggal, 18
Maret 1956 Jo. Sema No : 4 tahun 1980 dalam hal sengketa Prae Yudisial,
maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menilai apakah akan
menangguhkan sampai dengan ada putusan pidana tentang hal tersebut atau
akan memutus sendiri dengan alat bukti yang telah ada;
Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari berkas
perkara berpendapat alat bukti dalam perkara a quo sudah cukup untuk
mengambil putusan tanpa harus digantugkannya terbukti tidaknya laporan
Penggugat tentang adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan oleh
Tergugat II/Terbanding II; Dengan demikian alasan ke satu putusan Majelis
Hakim tingkat pertama harus dibatalkan;
Menimbang bahwa pertimbangan & pendapat Majelis Hakim tingkat
pertama tentang adanya posita gugatan yang saling bertentangan juga tidak
tepat karena jika dibaca secara utuh posita tersebut tidak bertentangan karena
pada dasarnya Penggugat/Pembanding mendalilkan tanah obyek gugatan
menurut hukum adat Batak adalah sebagai milik anak
pertama/Penggugat/Pembanding; Penggugat/Pembanding mendalilkan pada
saat Tergugat II/Terbanding II meminjam Sertifikat Hak Milik No. : 3 tahun 1967
dengan menggunakan alasan rumah akan direnovasi sebagai rumah milik
bersama; Dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat pula
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga harus dibatalkan;
Menimbang bahwa obyek gugatan adalah tanah beserta rumah di
atasnya seluas 139.09 M2 di Jln Pekan Kerasaan, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Simalungun, Sertifikat Hak Milik No : 3 tahun 1967 semula atas
nama : Mula Samosir; Selanjutnya atas dasar Akta Jual Beli No.: 147 tahun
2011 sekarang atas nama : Marhuasa Pasaribu/ Tergugat I/Terbanding I;
Menimbang bahwa semasa hidupnya, dalam perkawinan Mula Samosir
dengan Kalaria memiliki tujuh anak yaitu :1. Bontean Samosir/
Penggugat/Pembanding; 2. Surtiana Samosir, 3. Nulan Samosir, 4. Albert
Samosir. 5. Derman Samosir/ Tergugat II/Terbanding II; 6. Ramses Samosir &
7. Rosnariati Samosir;
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 22 dari 25
Menimbang bahwa dari surat bukti yang ada Penggugat/Pembanding
belum dapat membuktikan bahwa obyek gugatan tersebut merupakan milik
Penggugat/Pembanding;
Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak dapat
membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat/Pembanding
dinyatakan ditolak;
Menimbang bahwa oleh gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan
ditolak maka dibebani membayar biaya perkara a quo;
DALAM REKONPENSI
Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I/Pdenggugat
Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan mendalilkan
sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal, 24-102011, Penggugat Rekonpensi telah membeli
obyek gugatan dari Derman Samosir/Tergugat II/Terbanding II; Dan ada
surat pernyataan penolakan hak waris dari saudara-saudara Derman
Samosir;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi membeli secara terang dengan Akta Jual
Beli No. : 147/2011 tanggal, 24-10-2011 dibuat dihadapan Gunawan
Tarigan, SH selaku PPAT; Dan dibayar secara tunai sebesar Rp
350.000.000;
3. Bahwa obyek gugatan telah balik nama atas nama : Marhuasa Pasaribu/
Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
Menimbang bahwa mendasarkan surat bukti T-1 & T-2 terbukti bahwa
benar tanah & rumah di atasnya/obyek gugatan telah dijual oleh Derman
Samosir/Tergugat II Konpensi/Terbanding II yang merupakan anak kelima dari
Mula Samosir dengan Kalaria; Jual beli tersebut dilakukan secara terang &
tunai;
Menimbang bahwa dari keterangan saksi Wahdi, pelaksana Lurah
Kerasan, menerangkan bahwa ia pernah menandatangani surat keterangan
menolak warisan dari enam bersaudara Derman Samosir/Tergugat II
Konpensi/Terbanding II, anak-anak dari Mula Samosir & Kalaria;
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 23 dari 25
Menimbang bahwa dalam Pasal 5 UU No. : 5 tahun 1960 tentang
Agraria dinyatakan berlaku hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional, khususnya dalam jual beli tanah berlaku asas terang &
tunai; Artinya penyerahan hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat umum
yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT serta
pembayarannya dilakukan secara tunai & bersamaan ;
Menimbang bahwa oleh jual beli yang dilakukan antara Marhuasa
Pasaribu/ Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Derman
Samosir/Tergugat II Konpensi/Terbanding II telah sesuai dengan prosedur dan
terang & tunai maka jual beli tersebut sah;
Menimbang bahwa persoalan antara Derman Samosir/Tergughat II
Konpensi/Terbanding II dengan suadara-saudaranya tidak boleh merugikan
pihak ketiga sepanjang tidak terbukti adanya itikad tidak baik dari pihak ketiga
tersebut; Dalam jual beli berlaku asas hukum bahwa pembeli yang beritikad
baik harus dilindungi;
Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana terurai diatas
Majelis Hakim Banding dapat mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat
Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/Terbanding I tersebut;
Menimbang bahwa atas dasar uraian pertimbangan di atas Majelis
Hakim Tinggi mengabulkan petitum kedua gugat rekonpensi “menyatakan
dalam hukum Akta Jual-beli No.147/2011 tanggal 24 Oktober 2012 sah dan
berkekuatan hokum”;
Menimbang bahwa untuk petitum ketiga, empat & lima gugat rekonpensi
tidak cukup bukti & alasan yuridis sehingga dinyatakan ditolak;
Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonpensi dikabulkan maka
Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi/Pembanding berada
dipihak yang dikalahkan dalam pengadilan tingkat banding maka semua biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;
Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 24 dari 25
Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo
UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.
15:/Pdt,G/2013/PN-Simalungun, tanggal 06 Mei 2014 yang
dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI
DALAM KONPENSI:
DALAM EKSEPSI :
- Menolak seluruh eksepsi para Terbanding semula para
Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/
Pembanding untuk seluruhnya
DALAM REKONPENSI;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I
Konpensi/Terbanding I untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Akta Jual-Beli No. 147/2011, tanggal
24 Oktober 2012 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menolak gugatan rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp
150,000; (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 10 DESEMBER 2014 oleh
kami : YANSEN PASARIBU, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, KAREL TUPPU,
SH, MH. dan MARYANA,SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota
Putusan Nomor:301/PDT/2014/PT.MDN Halaman 25 dari 25
Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08
Oktober 2014 Nomor: 301/PDT/2014/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari JUMAT
tanggal 09 JANUARI 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,
BAIK SITEPU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd ttd
( KAREL TUPPU SH, MH. ) ( YANSEN PASARIBU, SH )
ttd
( MARYANA SH, MH )
Panitera Pengganti,
ttd
( BAIK SITEPU, SH. )
Perincian Biaya :1. Meterai Rp. 6.000,-2. Redaksi Rp. 5.000,-3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )