Kebijakan Pariwisata

Tourism Philosophy and Policy (HTB-004)

Semester 2, TA. 2013/2014

Dosen:

Sapto Siswoyo

Topik Perkuliahan

• Refresh perkuliahan.• Definisi kebijakan.• Kebijakan usaha yang

ramah lingkungan.• Kaitan manajemen,

perencanaan dan kebijakan pariwisata.

Rangkaian kegiatan manajemen

1. Perencanaan dan pengambilan keputusan.

2. Pengorganisasian.

3. Kepemimpinan.

4. Pengendalian.(Griffin, 2004)

Kegiatan manajemen

Sumberdaya:• Manusia• Finansial• Fisik• Informasi

Tujuan yang dicapai:• Efektif.• Efisien.

1 2

34

Sumber:

Griffin, 2004.

Manajemen pariwisata

• Penerapan prinsip-prinsip kegiatan manajemen dalam usaha pariwisata.

• Bertujuan mengendalikan dan mempengaruhi faktor persediaan pariwisata dan permintaan pengunjung untuk mencapai tujuan kebijakan pariwisata yang sudah ditetapkan.

Tahapan Perencanaan

Persiapan studi

Penentuan objektif

Survei menyeluruh

Analisa dan sintesa

Perumusan kebijakan dan rencana

Perumusan rekomendasi

Pelaksanaan dan pengawasan

Perencanaan Pariwisata

• Perencanaan merupakan suatu proses.• Tujuan umum (objektif perencanaan):

• Kepuasan pengunjung.• Keberhasilan bisnis pariwisata.• Penggunaan sumberdaya secara lestari.• Integrasi dengan warga sekitar destinasi.

Perencanaan dan Kebijakan

• Kebijakan berisi serangkaian gagasan/ide dan pernyataan yang dapat diterapkan melalui sebuah perencanaan.

• Kebijakan merupakan panduan bagi semua pihak dan bersifat umum, sedangkan perencanaan lebih spesifik.

Riwayat kebijakan pariwisata

• Kebijakan pariwisata baru dikembangkan setelah Perang Dunia II.

• Fokus kebijakan pariwisata umumnya masih pada sektor ekonomi.

• Kebijakan satu sektor ini menjumpai banyak tantangan, misalnya dari sektor sosial dan lingkungan hidup.

Stakeholders penyusun kebijakan

• Pemerintah,kebijakan publik yang dapat memiliki kekuatan hukum.

• Sektor swasta,kebijakan internal untuk menunjang aktivitas bisnis pariwisata.

• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),memantau penerapan kebijakan pariwisata, khususnya yang bersinggungan dengan unsur sosial dan lingkungan hidup.

Nilai dan ideologi kebijakan publik

• Penyusunan kebijakan publik idealnya berdasarkan pada data-data faktual kebutuhan publik.

• Hall & Jenkins (1995) menjumpai bahwa penyusunan kebijakan lebih dipengaruhi nilai dan ideologi yang dianut individu-individu yang menyusunnya.

• Contoh: Amerika dan Kuba; Jerman Timur dan Barat.

Lingkungan hidup versus pariwisata

Penyebab kerusakan lingkungan hidup akibat pariwisata:

• Jumlah pengunjung yang terlalu banyak• Alih fungsi lahan untuk pariwisata• Kurang perencanaan, kebijakan dan

tindakan untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi pariwisata.

Kerusakan lingkungan

Ledakan jumlah pengunjung

Kerusakan lingkungan

Alih fungsi lahan untuk pariwisata

Lingkungan hidup versus kebijakan

• Kerusakan lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh kebijakan publik dan pengambilan keputusan yang buruk; bukan semata-mata oleh pariwisata.

• Kebijakan publik yang berpengaruh terhadap pariwisata, antara lain: tata ruang dan wilayah, investasi, pembangunan infrastruktur.

Penyusunan kebijakan publik

• Kejelasan definisi permasalahan dan tujuan yang dipahami semua pihak.

• Konsensus/kesepakatan visi dan sasaran pengembangan pariwisata.

• Pelibatan semua pihak yang terpengaruh oleh kebijakan pariwisata.

• Pemanfaatan hasil penelitian dan informasi teknis yang terbaik dan terbaru.

• Mengarah pada sasaran yang spesifik, bukan sekedar kalimat indah tanpa isi.

• Mengadopsi struktur organisasi pariwisata yang baru.

Sumber: Gunn & Var (2002).

Kebijakan sektor swasta

• Sangat dipengaruhi faktor-faktor eksternal, misal: tren pengunjung, kondisi ekonomi makro, undang-undang dan peraturan pemerintah.

• Mengalami pergeseran dari hanya mengumpulkan laba ke arah kepedulian sosial dan lingkungan hidup (CSR).

• Studi kasus: Songadventure.

Profil Songadventure

Dirintis mulai tahun 1999 oleh sekumpulan alumni UNESA yang hobi berpetualang di alam.

Songa responsible tourism 2014

Songadventure berupaya mewujudkan usaha nan lestari guna memastikan para pengguna jasa rafting punya pengalaman berkesan, sekaligus lingkungan tempat usaha Songadventure tetap terpelihara.

Kebijakan Songadventure

Songadventure menerapkan tiga pilar penghargaan :• Hargai masyarakat sekitar melalui penyerapan

tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.• Hargai Sungai Pekalen dengan mengurangi

sampah secara berkelanjutan dan bebas plastik pada Januari 2016.

• Hargai kehidupan liar di Sungai Pekalen dengan tanpa mengganggu satwa lokal selama rafting.

Rencana Songadventure

• Pelatihan berkala tentang lingkungan hidup bagi para staf, rafting guide maupun tim operasional basecamp.

• Pendidikan ke tamu tentang usaha pelestarian Sungai Pekalen.

• Kegiatan rutin bersama warga sekitar basecamp untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya sungai bersih.

Hubungan manajemen, kebijakan dan perencanaan

Sustainable tourism

Manajemen pariwisata

Kebijakan

Perencanaan

Kata Kunci Perencanaan dan Kebijakan

• Negosiasi• Nilai-nilai• Kompromi• Pengambilan keputusan• Politik• Luwes/fleksibel.

Praktikum

• Kerja dalam kelompok.• 1 kelompok beranggotakan 3 mahasiswa.• Baca dan pelajari:

• Undang-Undang (UU) no. 9 th. 2010 tentang Kepariwisataan.

• Peraturan Pemerintah (PP) no. 50 th. 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025.

Praktikum

• Diskusikan dalam kelompok:• Apa saja yang diatur pemerintah dalam UU dan

PP kepariwisataan?• Bagaimana kebijakan pembangunan pariwisata

di Indonesia?• Sebutkan daftar dan karakteristik utama

Destinasi Pariwisata Nasional, sesuai PP tersebut.

• Tulis dan kumpulkan hasil diskusi.

Literatur

• George, E. Wanda et al. Rural Tourism Development. Bristol: Channel View Publications, 2009.

• Gunn, Clare A. & Var, Turgut. Tourism Planning 4th edition. London: Routledge, 2002.

• Hadinoto, Kusudianto. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta: UI Press, 1996.

• Undang-Undang no. 10 th. 2009 tentang Kepariwisataan.• Peraturan Pemerintah no. 50 th. 2011 tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025.