majalahdalam wawancara singkat kiprah dengan menteri pupr basuki hadimujo, beliau dengan bangga...
TRANSCRIPT
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
2
HIP HIP HOREEE... Kiprah sudah memasuki
edisinya yang ke-100. Ucapan terimakasih
kami persembahkan untuk seluruh kontribu-
tor, unit organisasi serta pelbagai pihak terkait dan ten-
tunya para pembaca setia Kiprah.
Mengusung tema “Hunian, Infrastruktur, Kota dan
Lingkungan”. Nama Kiprah sendiri merupakan akronim
dari Permukiman dan Prasarana Wilayah yang dibentuk
pada tahun 2001 silam dan masih dipertahankan hingga
saat ini.
Kiprah mendobrak paradigma kaku yang terbentuk
di kalangan masyarakat akan media internal pemerintah
dengan terus berupaya berinovasi menjaga kualitas dan
standarisasi media cetak seiring dengan tren perkem-
bangan zaman dari awal penerbitannya hingga mema-
suki edisi ke-100 kali ini.
Dalam wawancara singkat Kiprah dengan Menteri
PUPR Basuki Hadimujo, beliau dengan bangga meng-
ucapkan selamat kepada Kiprah yang telah berhasil
mencapai edisi penerbitannnya yang ke-100. Disaat yang
sama, beliau berpesan agar Kiprah dapat selalu mem-
pertahankan netralitas dan akuntabilitas informasi yang
disajikan kepada masyarakat.
Ucapan selamat tak luput disampaikan oleh salah
satu Dewan Redaksi Kiprah Anita Firmanti yang tak
lain merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
dimana Kiprah bernaung saat ini. Sebagai Pemimpin
Umum Kiprah, Endra S. Atmawidjaya menjabarkan kiat-
kiat bagaimana menjadi media internal pemerintah agar
dapat sejajar dengan media cetak populer yang ada.
Sejarah singkat beberapa infrastruktur besar di In-
donesia Kiprah hadirkan, bermula pada pesimisme akan
terbangunnya hingga pembuktian nyata akan megah-
nya. Salah satunya, sebut saja Pos Lintas Batas Negara
(PLBN). Dahulu, potret beranda terdepan negara ini tak
tersentuh pembangunan dan nampak memprihatin-
kan. Kini, masyarakat patut berbangga. Sarana utama
maupun pendukung tapal batas negara telah berubah,
membawa kebanggaan untuk kita masyarakat Indonesia
kepada negara tetangga diseberang sana.
Bentuk layout Kiprah kali ini tak seperti biasanya, hal
ini merupakan penanda penting untuk Kiprah bahwa
Kiprah telah mampu berkiprah sampai dengan edisinya
yang ke-100. Terus mendukung pembangunan infra-
struktur untuk kemajuan negeri. Selamat membaca.
Salam Infrastruktur! n
NUANSA
SERATUS EDISI
KIPRAH BERKIPRAHREDAKSI KIPRAH
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
3NUANSA
Daftar isi4
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
12Laporan UTaMa MENJADI REPRESENTASI KINERJA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
n Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Pertahankan Netralitas dan Akuntabilitas hal 16
n Anita Firmanti, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
Terobosan KIPRAH Agar Melekat di Masyarakat hal 18
n Endra S. Atmawidjaja, Kepala Biro Komunikasi
Publik Kementerian PUPR
Harus Terus Berkembang, Memberi Manfaat,
dan Menyentuh Publik hal 20
n Lisniari Munthe, Pemimpin Redaksi KIPRAH 2011-2015
Harus Lebih Menarik, Ringkas, dan Sederhana hal 22
LAPORAN UTAMA
Dewan Redaksi: Anita Firmanti • Luthfil Annam • Sudirman Pemimpin Umum: Endra S Atmawidjaja Pemimpin
Redaksi: Anum Kurniawan Redaktur Pelaksana: Arif Fajar Redaksi: Krisno Yuwono • Muhammad Danial • Djoko Karsono • Mirah N • Warjono • A B Hartati • Gustav S Editor: Santi I Astuti • Wayan Yoke • Sri Rizqi Gustiarini • Anisah FB Desain/Artistik: E Prananta • Hedi Hardiyansyah • Rangga • Amelia • Harits Fotografer: Odhy A • Andika • Agus Iwan S S Sekretaris: Juariah • Nur Aisyah • Umi Fatimah S • Fitria MP Kontributor: Djadjuri Luciana R • Asep Kurniawan • Warsono Sirkulasi/Distribusi: Karina • Nadi Tarmadi • Yusron • Anas • Arifin Diterbitkan oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Alamat: Biro Komunikasi Publik, Gedung Utama Lt. 4 Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Telp./Fax: 021-725 1538, 021-724 8932 e-mail: [email protected]
Redaksi Majalah KIPRAH menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang (1) bersifat populer dan (2) sesuai dengan isi Majalah KIPRAH. (3) Panjang tulisan minimal 400 kata, maksimal 1600 kata. (4) Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email ke [email protected], diser-tai dengan data diri berupa biografi singkat dan alamat, nomor telepon, fax atau E-mail (bila ada). (5) Naskah yang tidak dimuat biasanya tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis. (6) Redaksi berhak melakukan perubahan naskah tanpa mengubah isi dari tulisan.
@KemenPU
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
@kemenpupr KemenPU
5
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
24LaporanUTaMa NAPAK TILAS
KIPRAH
LAPORAN UTAMA
n Sejarah Logo PU hal 28
Laporan Utama
Daftar isi6
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
n KPBU Perumahan
Alternatif Pembiayaan Perumahan
Layak dan Terjangkau hal 30
n Milenial Campaign Infrastruktur hal 31
n Pesan Menteri Basuki
Upacara HUT RI ke-74
di Kementerian PUPR hal 31
n Akses 4 KSPN Ditingkatkan hal 32
n Lima Visi Presiden hal 32
n Tol Cisumdawu Ditargetkan Rampung
Akhir 2020 hal 33
n Jalan Tol Pertama di Kalimantan hal 33
n Penghargaan Manajemen Informasi
Arus Mudik 2019 untuk Kementerian
PUPR hal 34
n Politeknik PU hal 34
n Pembiayaan Infrastruktur hal 35
n Jembatan Apung Pertama di Indonesia hal 35
n Mitigasi Bencana Alam Papua hal 36
n Menteri Basuki Dorong Pembentukan
Pusat Penelitian Likuifaksi di Indonesia hal 36
n Teknologi Aspal Karet dan Aspal Plastik hal 37
n Renovasi Masjid Istiqlal hal 37
INFOGRAFIS
InfograFis
30InfografIs TOL JORR II
7
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
38InfrasTrUkTUr MENYAMBUNG UJUNG
SUMATERA
n Megahnya Tapal Batas Negara hal 44
n Membuka Konektivitas
di Tanah Borneo hal 49
n Bendungan Jatiluhur
yang Serbaguna hal 52
n Membuka Isolasi dengan
Jalan Trans Papua hal 54
n Megah Membentang di Papua hal 57
n Hasil Kerja Membangun
Trans Jawa hal 60
n Menyulap Permukiman Kumuh
Menjadi Layak Huni hal 65
n Bergegas Menuju Ibu Kota Baru hal 71
INFRASTRUKTUR
Infrastruktur
Daftar isi8
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Karikatur
n Kunci Percepatan Pembangunan
Infrastruktur hal 81
n Sentuhan Kasih Bagi
Korban Bencana hal 86
n Kinerja Anggaran Kementerian PUPR
Masuk Urutan Kedua hal 90
n Tingkatkan Kualitas Insan PUPR
melalui Beasiswa Belajar hal 92
AKTUALITA
JELAJAH
SELINGAN
74 76karIkaTUr INVESTASI
gaLerI MAJALAH KIPRAH
9
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
10
11
91JendeLa Alika Islamadina
MUDAH BEPERGIAN
KARENA BANYAK
AKSES JALAN
n Raih Predikat Media
Sosial Terbaik 2019 hal 10
n SIBIMA Masuk Top 45
SINOVIK 2019 hal 11
LINTAS INFO
94karIkaTUr
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
10
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
meraih penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga terbaik dalam
kategori media sosial dalam malam Anugerah Media Humas (AMH)
2019 pada puncak rangkaian Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK)
Nasional 2019, di Pangkalpinang, beberapa waktu lalu.
Penghargaan tersebut diterima oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial
Budaya dan Peran Masyarakat, Sudirman. Pemberian penghargaan ini me-
rupakan apresiasi bersama dan menekankan bahwa Humas merupakan pro-
fesi strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat, untuk memberikan informasi
yang benar dan terpercaya.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, AMH 2019 terbagi dalam lima kategori,
yaitu penerbitan media internal, siaran pers atau pemberitaan, media sosial,
website, dan stan pameran instansi.
Untuk kategori media sosial Kementerian PUPR berhasil menjadi yang
terbaik di tingkat Kementerian/Lembaga, mengalahkan dua nominasi lain,
yakni Bank Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Penghargaan ini memacu kami agar lebih giat dalam menyebarluaskan
informasi kepada masyarakat dalam era digital saat ini, karena media sosial
memungkinkan penyampaian informasi secara lebih cepat dan relatif lebih
murah. Terlebih lagi, infrastruktur PUPR cakupannya cukup luas. Dengan
media sosial, informasi lebih mudah disebarkan karena saat ini sebagaian be-
sar masyarakat menggunakan gadget,” ujar Sudirman.
Ia menambahkan, Kementerian PUPR dalam delapan tahun terakhir me-
ngelola akun media sosial di empat platform, yakni Instagram, Twitter, Fa-
cebook dan YouTube, dengan jumlah follower yang terus tumbuh. Per akhir
September 2019, total follower di keempat akun resmi mendekati 1,5 juta, me-
ningkat 387% dari akhir tahun 2016 lalu. Meski demikian, juri AMH 2019 ka-
tegori media sosial Wicaksono yang juga pegiat media sosial (@ndorokakung)
menyampaikan bahwa jumlah follower bukan menjadi penentu dalam peni-
laian.
“Dari tahun ke tahun peserta tunjukkan kualitas dan kerja yang makin
baik. Satu unsur penilaian tahun ini berubah, jumlah follower tidak lagi men-
jadi penentu karena sekarang bisa dibeli. Kami berikan apresiasi pemenang
kategori media sosial kepada kementerian atau lembaga PUPR,” pungkasnya.
Kementerian PUPR senantiasa berupaya mengembangkan konten yang
simple, kreatif dan jenaka untuk menarik atensi netizen dalam rangka menye-
barluaskan informasi pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah kon-
ten “serah terima jabatan” Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang bersala-
man dengan dirinya sendiri. n
Raih Predikat Media Sosial Terbaik 2019OLEH: nanda, BIRO KOMUNIKASI PUBLIK, KEMENTERIAN PUPR
Lintas info
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
11
SISTEM Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Siap Gapai Peker-
jaan (SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat (PUPR) mendapatkan penghargaan TOP 45 Sistem Inovasi Pe-
layanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin
kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti di Istana Wa-
kil Presiden, Jakarta, pertengahan Oktober lalu.
Penghargaan juga diberikan kepada 7 kementerian lainnya dengan 8 inovasi, 4
lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten de-
ngan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi.
Wapres Jusuf Kalla berharap inovasi-inovasi tersebut dapat me-
ningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Menurutnya,
peningkatan produktivitas sangat erat kaitannya dengan inovasi
yang dapat memberikan nilai tambah pelayanan publik terutama
untuk mempermudah perizinan agar pembangunan lebih cepat
dan lebih baik.
“Inovasi adalah bagaimana menghasilkan sesuatu yang lebih
baik, cepat, dan murah. Sebagai contoh kenapa Amerika menjadi
negara maju, semua karena inovasi. Inovasi sumbernya pengeta-
huan dan teknologi, yang dasarnya adalah pendidikan,” imbuh-
nya.
Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan peng-
hargaan tersebut menjadi pemacu bagi Kementerian PUPR untuk te-
rus meningkatkan pelayanan publik di bidang konstruksi. Menurutnya,
budaya untuk terus berinovasi harus selalu ditingkatkan di lingkungan Ke-
menterian PUPR terutama untuk memberikan pelayanan publik kepada para pe-
mangku kepentingan pelaksana pembangunan infrastruktur.
“Inovasi SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP ini agar para tenaga kerja konstruksi me-
miliki standar yang dibuktikan dengan sertifikasi. SIBIMA menjadi salah satu upaya
untuk mempermudah tenaga konstruksi mengikuti sertifikasi,” ujarnya.
SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP merupakan inovasi Kementerian PUPR melalui Di-
tjen Bina Konstruksi dalam mengembangkan sistem pela-
tihan jarak jauh (distance learning) keahlian bidang konstruksi
bagi masyarakat dan mahasiswa fakultas teknik tingkat akhir. Ha-
nya dengan menggunakan jaringan internet yang dapat diakses mela-
lui website www.sibima.pu.go.id, mahasiswa tingkat akhir maupun masyarakat dapat
mengikuti pelatihan di manapun dan kapan pun tanpa tatap muka.
Hingga saat ini jumlah sertifikat DL-SIBIMA yang diterbitkan terus bertambah.
Pada periode 2015 sebanyak 1.789 orang, 2016 sebanyak 1.907 orang, tahun 2017 seba-
nyak 14.214 orang, dan tahun 2018 sebanyak 20.137 orang. n
SIBIMA Masuk Top 45 SINOVIK 2019OLEH: aHMad JaYadI - BIRO KOMUNIKASI PUBLIK, KEMENTERIAN PUPR
Lintas info
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
12 LAPORAN UTAMA | KIPRAh EDISI 100
MEDIA massa mempunyai peran yang
sangat penting bagi kehidupan ma-
syarakat. Begitu pula majalah KI-
PRAH sebagai media cetak internal
milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat (PUPR) yang turut berperan pen-
ting sebagai sumber informasi aktual mengenai
pembangunan infrastruktur, isu permasalahan,
dan perkembangan konstruksi yang dikerjakan
dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di
Indonesia.
Sejak pertama kali terbit pada 2001, KIPRAH
terus berinovasi dalam penyajian informasi hingga
tampilan desainnya yang lebih menarik dan sede-
rhana. Majalah ini awalnya merupakan alih rupa
dari Majalah PU (milik Departemen Pekerjaan
Menjadi Representasi Kinerja Pembangunan InfrastrukturMenapaki edisi khusus yang ke-100, KIPRAH tetap berupaya memberikan informasi aktual, sederhana dan menarik tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Oleh: Tim kIpraH
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
13Menjadi Representasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur
Umum) yang sempat terhenti di periode 2000.
Nama KIPRAH merupakan singkatan dari Permu-
kiman dan Prasarana Wilayah, sesuai dengan nama
lembaga yang menaunginya waktu itu Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah. Label tersebut
tetap dipertahankan sampai sekarang.
Saat ini KIPRAH pengelolaan dan penerbitannya
berada di ranah Pusat Komunikasi Publik, Kemen-
terian PUPR. Adapun penerbitan majalah ini ditujukan
sebagai media komunikasi dua arah. Tidak hanya dari
sisi pemerintah, melainkan masyarakat umum pun be-
bas menyampaikan pemikiran, pendapat, tanggapan
bahkan kritik sekalipun mengenai pembangunan in-
frastruktur di Indonesia.
Bertepatan dengan KIPRAH edisi ke-100 ini, Men-
teri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi atas
pencapaian KIPRAH yang sudah eksis selama ham-
pir dua dekade. Menurutnya, KIPRAH telah menjadi
representasi utama atas kinerja prasarana pekerjaan
umum dan perumahan rakyat.
Menteri Basuki berharap majalah ini menjadi sum-
ber informasi yang bisa melekat dan manfaatnya dira-
sakan masyarakat. “Selamat untuk KIPRAH. Ke depan-
nya, semoga selalu mempertahankan netralitas dan
akuntabilitas informasi yang disajikan kepada masya-
rakat,” ucapnya.
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Sekretris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
14 LAPORAN UTAMA | KIPRAh EDISI 100
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Menteri Basuki bersama salah satu korban bencana
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
15
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti turut
mengapresiasi KIPRAH yang telah menjadi pionir media Ke-
menterian PUPR. Dirinya mendorong agar majalah tersebut
terus berkembang dalam penyajian informasi dan distribusi ke
masyarakat.
“Kita juga ingin publik tahu bahwa PUPR itu ada. Lewat
majalah KIPRAH misalnya, masyarakat juga bisa tahu dan itu
memberikan harapan bagi mereka tentang infrastruktur yang
dikerjakan pemerintah,” ungkapnya.
Untuk lebih mendekatkan diri lagi ke publik, Anita me-
nyarankan agar penyebaran majalah dilakukan secara meluas.
Bukan hanya kepada instansi pemerintah pusat maupun dae-
rah, melainkan juga bisa masuk ke perusahaan swasta hingga
ke lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah. n
Menjadi Representasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
16
Pertahankan Netralitas dan AkuntabilitasOleh: Tim kIpraH
Bincang-bincang antara Presiden RI dan Menteri PUPR beserta masyarakat
LAPORAN UTAMA | KIPRAh EDISI 100
Basuki hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
MEMASUKI Kiprah edisi ke-100, Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
mengapresiasi atas kinerja dan dedikasi terhadap segenap
redaksi yang terus memberikan bacaan informatif tentang
pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah.
Menteri Basuki mengaku bangga dan mengucapkan selamat kepada
majalah KIPRAH yang telah berhasil mencapai atau mempertahankan
penerbitannya hingga saat ini. Dirinya juga mengapresiasi atas berbagai
penghargaan yang diraih media internal Kementerian PUPR tersebut.
“Walaupun ini majalah internal yang mengabarkan tentang infra-
struktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, saya ber-
harap media yang selalu mendapatkan anugerah penghargaan bagi
media di Indonesia, dapat menampung kritik, saran dan harapan masya-
rakat terhadap kinerja Kementerian PUPR yang direpre-
sentasikan sebagai kinerja prasarana pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang dirasakan masyarakat.
Selamat kepada majalah KIPRAH. Semoga dapat
selalu mempertahankan netralitas dan akuntabili-
tas informasi yang disajikan kepada masyarakat,”
pesan Menteri Basuki. n
Meninjau pembangunan jalan Tol Trans Sumatera Tetap menyalurkan hobi disela-sela kerja
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
17Pertahankan Netralitas dan Akuntabilitas
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
18
Terobosan KIPRAh Agar Melekat di MasyarakatOleh: Tim kIpraH
Anita Firmanti, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
LAPORAN UTAMA | KIPRAh EDISI 100
Anita Firmanti, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
19
UCAPAN selamat mengiringi perjalanan KIPRAH yang telah
mencapai edisi ke-100.
Dalam bincang santainya dengan tim KIPRAH beberapa
hari lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Fir-
manti menilai media memiliki peran penting dalam memberitakan infor-
masi yang perlu diketahui diketahui oleh masyarakat. Termasuk mengenai
pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah melalui Kemen-
terian PUPR.
“Kita juga ingin publik tahu bahwa PUPR itu ada. Lewat majalah KI-
PRAH misalnya, masyarakat juga bisa tahu dan itu memberikan harapan
bagi mereka tentang infrastruktur yang dikerjakan pemerintah,” kata Ani-
ta di ruang kerjanya.
Dia menilai tak ada masalah dengan pemberitaan majalah KIPRAH. Va-
riasi berita menurutnya sudah cukup baik. Banyak informasi yang dibagikan
mengenai kerja pemerintah membangun infrastruktur di berbagai daerah.
Kendati demikian, Anita mendorong agar KIPRAH tidak berpuas diri.
Menurutnya, harus melakukan berbagai terobosan agar majalah tersebut
bisa semakin melekat di masyarakat luas. Dengan harapan, ketika mende-
ngar KIPRAH, orang tahu kalau nama tersebut adalah media Kementerian
PUPR.
“Jadi tantangannya ke depan itu adalah bagaimana orang di luar itu ke-
tika dengar ada majalah KIPRAH, secara langsung akan tahu dan menye-
but itu majalahnya Kementerian PUPR. Intinya, harapan saya itu majalah-
nya dicari-cari dan ditunggu. Jadi bukan sekedar orang hanya menerima
dan hanya sekadar tahu kalau ada KIPRAH,” tutur wanita kelahiran Pasu-
ruan, Jawa Timur pada 1960 tersebut.
Untuk lebih mendekatkan diri lagi ke publik, Anita menyarankan
agar penyebaran majalah dilakukan secara meluas. Bukan hanya kepada
instansi pemerintah pusat maupun daerah, melainkan juga bisa masuk
ke perusahaan swasta hingga ke lembaga pendidikan seperti perguruan
tinggi dan sekolah. “Kalau perlu, melibatkan adik-adik muda dalam pem-
beritaan KIPRAH,” ucapnya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
PUPR 2015 itu berharap melalui penyebaran dan keterbukaan informasi
tersebut akan mendapatkan respon dan masukan dari publik terhadap
kinerja pemerintah membangun infrastruktur. “Mengetahui respon dari
publik itulah saya rasa menjadi kunci penting bagi perbaikan dan perkem-
bangan KIPRAH di waktu yang akan datang,” pungkas dia.
Di akhir perbincangan, Anita pun mengucapkan selamat atas KIPRAH
dan berharap majalah tersebut terus berinovasi melalui sajian informasi
yang menarik tentang kerja pemerintah membangun infrastruktur bagi
negeri. n
Terobosan KIPRAH Agar Melekat di Masyarakat
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
20
SEBAGAI majalah internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR), KIPRAH memiliki peran penting sebagai media informasi
tentang pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah. Di edi-
sinya yang ke-100 ini, KIPRAH makin terus berkembang dan meningkat-
kan kualitasnya dalam menyajikan bacaan yang informatif, baik di lingkup ke-
menterian maupun publik.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR yang juga Pemimpin
Umum KIPRAH berharap agar majalah ini bisa terus berinovasi. Tidak hanya dari
sisi konten maupun foto, melainkan kualitas penyajian dan distribusi majalah ke
masyarakat juga harus ditingkatkan.
“Khususnya di era digital saat ini. Saya kira penting untuk bisa berhijrah dari
cetak menjadi digital. Jika sudah, itu harus terus disosialisasikan agar semakin me-
nyentuh audiens,” tutur Endra saat berbincang dengan tim KIPRAH di ruang kerja-
nya, pekan lalu. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana Anda menilai perkembangan KIPRAH hingga saat ini?
Saya melihat ada perubahan kualitas dari segi tampilan, konten, penyajian berita, dan
cetak. Dari sisi konten, KIPRAH menjadi instrument untuk merekam seluruh kegiatan Ke-
menterian PUPR yang mendapat perhatian besar dari Presiden (Jokowi) dan media. Jadi saya
kira KIPRAH sudah in line dengan apa yang menjadi konsern pemerintah, publik, dan media.
Apa yang membedakan KIPRAH dulu dengan yang sekarang?
Dari sisi kualitas penyajian, teknis pendokumentasian maupun penulisan yang didam-
harus Terus Berkembang, Memberi Manfaat, dan Menyentuh Publik
Oleh: Tim kIpraH
LAPORAN UTAMA | KIPRAh EDISI 100
Endra S. Atmawidjaja, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
21
pingi oleh profesional sehingga KIPRAH pun lebih
mudah dibaca, lebih menarik, dan lebih informatif.
Penyajian ini termasuk kualitas foto-foto yang dipilih
mempunyai nilai fotografi yang tinggi yang dikompilasi
dari fotografer PUPR maupun fotografer lain. Ini men-
jadi semacam nilai tambah KIPRAH sehingga tampilan-
nya menjadi lebih menarik, atraktif, punya nilai seni.
Karena kalau majalah internal itu, intinya harus enak
dibaca, dilihat, dan mudah dicerna. Saya kira KIPRAH
sudah memenuhi kriteria tersebut.
Dari sisi variasi berita, ada beberapa hal yang menurut
saya cukup menarik di samping liputan utama, KIPRAH
sejak beberapa tahun terakhir mulai menyentuh kegia-
tan-kegiatan mitra utama dari legislatif. Ke depan pas-
tinya juga kegiatan mitra seperti asosiasi profesi, ikatan
profesi, ikatan kontraktor, konsultan, asosiasi pengem-
bang, itu harus mendapat tempat yang lebih besar. Jadi
yang sekarang ada ini baru legislatif.
Hal lainnya yang menarik adalah yang memperlihat-
kan daya jangkau KIPRAH ke berbagai pelosok Tanah
Air. Itu yang menurut saya juga menunjukkan bahwa
distribusi KIPRAH sampai ke berbagai wilayah. Ini ada-
lah nilai tambah yang harus dipertahankan dan perlu
ditingkatkan lagi ke depan. Karena layanan internet ini
kan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia de-
ngan kualitas yang sama.
Jadi banyak wilayah yang masih mengandalkan
buku-buku, majalah-majalah atau dokumentasi berita
yang konvensional. Artinya, harus melalui proses cetak.
Jadi ini menurut saya harus jadi perhatian bagaimana
KIPRAH bisa didistribusikan ke tempat-tempat mau-
pun pelosok yang selama ini memang tidak banyak
mendapatkan eksposur internet.
Keempat, saya kira karena kita memasuki era digital,
KIPRAH pun harus punya format baru di tahun 2020
yang bisa kita tawarkan ke publik dalam bentuk digital.
Tujuannya adalah untuk memperluas basis pembaca.
Jadi pembaca KIPRAH ini bukan hanya sifatnya insti-
tusional seperti di kementerian/lembaga, DPR, DPRD,
kampus. Tapi menurut saya harus lebih luas lagi dan
memberanikan diri untuk menyentuh audiens. Nah, ti-
dak ada cara lain kecuali menggunakan format KIPRAH
digital.
Menurut Anda, apa yang membedakan KIPRAH dibanding majalah internal kementerian lainnya?
Yang membedakan adalah kualitas, varian, distribu-
sinya. Jadi empat hal itu perbedaan KIPRAH dengan
media internal lain. Kalau KIPRAH jadi bacaan wajib,
itu soal lain. Kita perlu lihat dan evaluasi apakah KI-
PRAH sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.
Misalnya di PU saja, kalau KIPRAH dibaca, apakah
sudah memberikan manfaat? Jadi bukan sekedar layanan
infromasi publik yang didokumentasikan dalam bentuk
majalah, tetapi layanan informasi publik yang memberi-
kan wacana, konteks dan menjadi referensi bagi banyak
pihak mengenai pembangunan infrastruktur. Jadi tidak
sama dengan media online yang membutuhkan kece-
patan. KIPRAH membutuhkan akurasi, skill khusus, pen-
dampingan, jalinan dari mitra kerja.
Adakah masukan bagi KIPRAH ke depannya?
Saya kira penting untuk KIPRAH bisa berhijrah dari
yang sifatnya media cetak menjadi digital. Jika sudah
ada, itu harus terus disosialisasikan ke publik kalau kita
memang sudah ada KIPRAH digital. Memang harus di-
branding, jadi tidak bisa hanya mengharapkan orang
lain bisa mencari sendiri mengenai format KIPRAH ini.
Dengan berbagai platform media sosial yang ada, saya
kira harus dimanfaatkan. Karena kalau kita hanya pasif,
banyak orang tidak mengetahui kalau KIPRAH sudah
punya versi digital. Jadi sebetulnya versi digital ini bisa
bertahan lebih lama karena terekam dalam jejak digital.
Bagaimana untuk mencapai hal itu?
Tinggal bagaimana kita maintenance bagaimana me-
ningkatkan kualitas ke level tertinggi. Untuk itu me-
mang tidak ada cara lain kecuali KIPRAH lebih proaktif
dan mengangkat berita-berita yang sifatnya feature, ka-
rena berbeda dengan berita-berita majalah online yang
memang lebih cepat, instan, lebih mengandalkan jum-
lah per-satuan waktu. KIPRAH ini kan majalah inter-
nal, terbit satu bulan sekali. Jadi ketika terbit, dia harus
betul-betul ditunggu publik. Jadi kita bisa mengukur
bagaimana attachment orang terhadap KIPRAH dengan
memberikan majalah ini dan melihat responnya.
Kalau KIPRAH ini ditunggu oleh publik, berarti itu
punya kekhasan. Salah satu ciri utama majalah internal
itu harus punya kekhasan. Ia tidak sama dengan media
digital yang membutuhkan kecepatan. Kalau KIPRAH
harus ada pendalaman terhadap sebuah isu, tanpa ha-
rus menjadikan KIPRAH menjadi majalah kaku, terlalu
scientific, sulit dicerna, tetapi harus menunjukkan ini
adalah majalah populer kementerian. Memang berba-
gai stakeholder terkait harus diajak bermitra. n
Harus Terus Berkembang, Memberi Manfaat, dan Menyentuh Publik
(Foto oleh : Roni/PR Indonesia)
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
22
harus Lebih Menarik, Ringkas, dan SederhanaOleh: Tim kIpraH
LAPORAN UTAMA | KIPRAh EDISI 100
Lisniari Munthe, Pemimpin Redaksi KIPRAH 2011-2015
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
23
MEDIA massa memiliki peran penting se-
bagai sumber informasi dan pengetahuan
bagi khalayak pembaca. Demikian juga
KIPRAH, majalah internal milik Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
yang memberikan segala informasi dan capaian kerja
dari program pembangunan infrastruktur di pelbagai
daerah yang dikerjakan pemerintah.
Di edisi khusus KIPRAH ke-100 ini, Lisniari Munthe
yang akrab disapa Lis mengaku bersyukur pernah ter-
libat dalam pengembangan majalah tersebut. “Selamat
sudah masuk edisi yang ke-100. Terus berinovasi dan
memberikan informasi yang menarik kepada banyak
orang,” katanya dalam bincang santai beberapa hari
lalu.
Berikut petikan wawancara dan sepenggal kisah
Lis yang ikut terlibat dalam pengembangan majalah
KIPRAH sejak 2011 hingga beberapa tahun kemudian.
Seperti apa pengalaman Anda ketika dulu mengurus KIPRAH?
Dulu itu tantangannya besar. Cover-nya seperti apa,
tata artistik atau desainnya, ya jelas beda banget. Seka-
rang jauh lebih baik. Kalau dulu, hambatan yang paling
saya rasakan itu kontennya, karena dulu kan banyak
yang bisa diangkat tapi hanya beberapa yang masuk.
Begitu juga foto-fotonya jauh lebih baik yang sekarang.
Dulu hanya cuma tiga orang yang ngurus, tim yang kecil
tapi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
Salah satu orang yang berkontribusi terhadap pe-
rubahan KIPRAH itu adalah Pak Setiabudi, staf ahli
Menteri PU. Beliau banyak membantu KIPRAH dalam
perbaikan redaksional dan isi majalah. Kalau artikelnya
tidak sesuai, dia berani take out dan bongkar lagi konten
majalah. Jadi, artikel pesanan itu enggak boleh masuk.
Semua yang menentukan adalah dewan redaksi.
Dulu rapat KIPRAH mengundang semua perwakilan
Unor (unit organisasi). Dulu publikasinya masih sangat
terbatas, tidak seperti sekarang di mana medsos sudah
berkembang, jadi semua lini bisa dimasukkan sebagai
sarana publikasi.
Hambatan apa saja yang dialami?
Pertama, SDM yang terbatas. Kemudian, ketepatan
waktu penerbitan majalah. Kalau dulu majalah KI-
PRAH dan dokumentasi itu ada dalam satu bidang. Jadi
lebih enak kalau ada peliputan sehingga akses fotonya
lebih mudah.
Bagaimana Anda melihat KIPRAH saat ini dibandingkan dulu?
Secara kualitas sudah semakin baik. Tetapi beberapa
waktu lalu saya sempat memberikan masukan di era di-
gital atau era teknologi 4.0 ini, majalah KIPRAH perlu
mulai bertranformasi menjadi majalah digital. Karena
kalau majalah yang sifatnya hard copy atau cetakan ma-
sih banyak orang yang tidak membaca majalah cetak.
Nah, ini yang mungkin perlu dipertimbangkan.
Kalau dari segi konten atau isi, sudah baik. Tetapi
cara untuk membuat keterbacaan majalah ini yang
menjadi PR ke depan bagi Biro Komunikasi.
KIPRAH meraih sejumlah penghargaan hampir setiap tahunnya. Tanggapan Anda?
Memang suatu prestasi kalau majalah pemerintah
memenangi suatu penghargaan. Bagi saya itu suatu
yang luar biasa. Tapi penghargaan itu apakah sejalan
dengan tingkat keterbacaannya yang tinggi dan sudah
bermanfaat bagi masyarakat? Jangan sampai peng-
hargaan itu dari segi kualitas maupun kontennya saja,
tapi tidak melihat ketermanfaatannya.
Tapi saya senang dan bersyukur sekali bahwa apa
yang sudah pernah saya rintis ini bisa diteruskan, bah-
kan terus mendapatkan penghargaan tertinggi untuk
kategori majalah sektor pemerintah.
Apa harapan untuk KIPRAH ke depannya?
Karena sudah dapat beberapa penghargaan tinggi,
mestinya majalah ini harus terus dikelola. Kedua, un-
tuk menambah tingkat keterbacaan, mungkin harus
diubah publikasinya melalui digital. Mungkin kita juga
harus mulai kolaborasi dengan mitra lain atau rangkul
pihak lain, misalnya perusahaan start up.
Sebagai contoh, saya melihat di start up Ruangguru
ada Indonesia Menulis. Nah, mungkin di kementerian,
ada PUPR Menulis. Jadi nanti insan-insan PUPR itu lah
yang menulis dan memasukkan artikelnya di KIPRAH
sehingga majalah ini menjadi milik bersama. Mungkin
inovasi-inovasi seperti itu yang diperlukan sehingga
tidak sekadar mempertahankan penghargaan, tetapi
juga ketermanfaatan bagi masyarakat bisa lebih me-
ningkat.
Adakah saran mengenai konsep majalah KIPRAH agar lebih menarik?
Mulai mengemas artikelnya menjadi lebih menarik,
lebih populer, ringkas dan sederhana. Apalagi sekarang
ini kebanyakan orang cenderung malas baca berita yang
panjang. n
Harus Lebih Menarik, Ringkas, dan Sederhana
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
24
KIPRAH merupakan ma-
jalah populer dwi bula-
nan produksi Kemen-
terian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR)
yang mengusung tema mengenai
Hunian, Infrastruktur, Kota dan
Lingkungan. Beragam sajian infor-
masinya mengulas tentang isu-isu
terkini seputar bidang infrastruk-
tur dan konstruksi, permasalahan-
nya dan perkembangan aktual di
masyarakat.
Menilik sejarahnya, majalah ini lahir pada 2001. Maja-
lah ini merupakan alih rupa dari Majalah PU yang sempat
terhenti di periode 2000. Nama KIPRAH sendiri meru-
pakan akronim dari Permukiman dan Prasarana Wilayah,
sesuai dengan nama lembaga yang menaunginya waktu
itu Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah di
era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Nama majalah itu kemudian tetap dipertahankan
sampai sekarang. Saat ini KIPRAH dikelola dan diter-
bitkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Kementerian
PUPR. Adapun penerbitan majalah ini ditujukan seba-
gai media komunikasi dua arah. Tidak hanya dari sisi
pemerintah, melainkan masyarakat umum pun bebas
Napak Tilas
KIPRAh
Perpustakaan Kementerian PUPR
LAPORAN UTAMA | KIPRAh EDISI 100
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
25Napak Tilas KIPRAH
Gold Winner INMA Awards 2017
2nd Winner The Best Inhouse Magazine ICMA Award 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
26 LAPORAN UTAMA | KIPRAh EDISI 100
Silver Winner PR Indonesia Kategori Media Cetak Internal
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
27
menyampaikan pemikiran, pendapat, tanggapan bah-
kan kritik sekalipun mengenai pembangunan infra-
struktur di Indonesia.
Pembaca KIPRAH merupakan orang-orang yang
berkecimpung dan memiliki ketertarikan terhadap
permasalahan dan perkembangan terkini seputar
konstruksi terutama pada tema hunian, infrastruk-
tur, kota dan lingkungan. Mereka tersebut diantaranya
para pengambil kebijakan, kontraktor, akademisi, para
profesional terutama di bidang teknik, dan mereka
yang bekerja di instansi terkait.
Kendati demikian, perjalanan KIPRAH bukan ber-
arti tanpa tantangan. Pemimpin Redaksi KIPRAH pe-
riode 2011-2015, Lisniari Munthe, mengungkapkan
beragam tantangan dan hambatan besar datang silih
berganti. “Dulu itu tantangannya besar. Pertama, SDM
yang terbatas. Kemudian, ketepatan waktu penerbitan
majalah,” tutur wanita yang akrab disapa Lis tersebut.
Kini KIPRAH telah semakin berkembang. Lis me-
ngaku dari segi tampilan dan isi jauh lebih berubah.
“Cover-nya seperti apa, tata artistik atau desainnya, ya
jelas beda banget. Sekarang jauh lebih baik. Kalau dulu,
hambatan yang paling saya rasakan itu kontennya, ka-
rena dulu kan banyak yang bisa diangkat tapi hanya be-
berapa yang masuk. Begitu juga foto-fotonya jauh lebih
baik yang sekarang. Dulu hanya cuma tiga orang yang
ngurus, tim yang kecil tapi menghasilkan sesuatu yang
bermanfaat,” imbuhnya.
Pelbagai perubahan dari segi desain hingga konten
yang disajikan itu sukses membawa KIPRAH meraih
sejumlah apresiasi. Secara berturut-turut dari 2016
hingga 2018, KIPRAH meraih penghargaan kategori
the Best of Government Inhouse Magazine yang diada-
kan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia da-
lam Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA). Satu
penghargaan ‘Silver Winner’ dan dua penghargaan
‘Gold Winner’.
Pada 2018, Majalah KIPRAH meraih penghargaan
Terbaik I untuk Kategori Penerbitan Majalah Internal
(Inhouse Magazine) pada ajang Anugerah Media Humas
(AMH) 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Kordi-
nasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Penilaian
penghargaan ini berdasar pada keterbukaan informasi
serta teknik pengerjaan. n
Napak Tilas Kiprah
Kementerian PUPR sebagai pemenang PR Indonesia Awards 2019 Kategori Terpopuler di Media
Memberikan informasi tentang Kementerian PUPR setiap saat
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
28
PERISTIWA pada 1966 silam itu masih melekat erat dibenak Achmad Dzulfikar. Ketika itu
dirinya merupakan karyawan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL).
Baginya peristiwa itu merupakan kebanggaan tersendiri yang telah melengkapi jati dirinya
dalam mengabdi kepada negara.
Dzulfikar merupakan tokoh dibalik penemuan lambang PU yang hingga kini masih menjadi
simbol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Logo buatannya itu berha-
sil memenangkan Sayembara Penciptaan Lambang PU Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga
Listrik (PUTL) pada 1966.
Melalui rangkaian sayembara pertama dan kedua, panitia pelaksana menetapkan karya Dzulfikar
utnuk disempurnakan dan dikukuhkan sebagai pemenang lambang PU berdasarkan Kepmen PU
No 164/KPTS/1966 sekaligus menjadi simbol lambang (Kepmen PU No 150/A/KPTS/10 November
1966).
Hal yang paling menarik adalah logo itu sekaligus menempatkan Departemen Pekerjaan Umum
sebagai departemen (kementerian) pertama yang memiliki lambang pengenal.
Atas pencapaian itu, arsitek lulusan Akademi PU (AKPU/65) Bandung ini terharu bila karyanya
masih menjadi lambang PU. Tak hanya itu, dirinya pun bangga pernah terlibat sebagai perancang
sekaligus konseptor pembangunan Kota Palangkaraya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan
Tengah dan Kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau.
Sebagai generasi senior dan telah berusia senja, Dzulfikar yang
masih gesit dan energik menitipkan salam dan pesan kepada
generasi muda PU agar jangan lekas puas diri dan terus
menjaga dan menggelorakan semangat “Jiwa Korsa”
PU, yaitu Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan
Bertindak Tepat.
Sejarah Logo PUAchmad Dzulfikar berjasa dalam terciptanya lambang Kementerian Pekerjaan Umum. Setiap gambar dan warna yang terdapat dalam logo tersebut memiliki makna tersendiri.
Oleh: Tim kIpraH
LAPORAN UTAMA | KIPRAh EDISI 100
Achmad Dzulfika, Pembuat Logo PU
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
29
Makna Logo
Logo PU secara keseluruhan menggambarkan peran
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-
yat untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong.
Setiap warna memiliki makna. Warna kuning pada
dasar lambang memiliki makna lambang keagungan,
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemakmuran, menggam-
barkan bahwa dalam mengemban fungsi dan peranan
pembangunan di bidang pekerjaan umum dan peru-
mahan rakyat diabadikan dalam rasa puji syukur ter-
hadap keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Warna biru
kehitam-hitaman mengandung arti keadilan sosial,
keteguhan hati, kesetiaan pada tugas dan ketegasan
bertindak.
Masing-masing simbol atau gambar juga mempu-
nyai arti khusus. Baling-Baling menggambarkan dina-
mika. Simbol ‘Berdaun 3’ yang merupakan segitiga
berdiri tegak lurus menggambarkan stabilitas. Secara
keseluruhan menggambarkan ‘Dinamika yang Stabil’
dan ‘Stabilitas yang Dinamis’.
Bagian daun baling-baling yang mengarah ke atas
melambangkan ‘Penciptaan perumahan dan permu-
kiman’. Bagian lengkungnya dari daun baling-baling
melambangkan perlindungan untuk ruang kerja dan
tempat tinggal bagi manusia.
Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kiri
dengan bagian lengkungnya yang telungkup menggam-
barkan penguasaan bumi dan alam serta pengusahaan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Garis ho-
rizontal bentang jalan jembatan di atas sungai sebagai
usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.
Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kanan
dengan bagian lengkungnya yang terlentang meng-
gambarkan usaha pengendalian dan penyaluran un-
tuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Garis Horizontal: Menggambarkan penampang
dari saluran air.
Baling-baling dengan tiga
daun ini menggambarkan tiga
unsur kekaryaan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat, yaitu: Tirta, Wis-
ma (Cipta), dan Marga. Adapun
trilogi Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
adalah Bekerja Keras, Bergerak
Cepat, dan Bertindak Tepat. n
Sejarah Logo PU
Kartu Karyawan Achmad Dzulfikar
Achmad Dzulfika, Pembuat Logo PU
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
30 Infografis
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
31Infografis
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
32 Infografis
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
33Infografis
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
34 Infografis
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
35Infografis
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
36 Infografis
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
37Infografis
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
38
Menyambung Ujung Sumatera
Gerbang Tol Bakauheni Utara Trans Sumatera
Jalan tol Trans Sumatera perlahan telah beroperasi. Sebagian ruas lainnya akan terus dikerjakan hingga tersambung seluruhnya dari
Lampung hingga Aceh.
Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Bina Marga/ BpJT
Infrastruktur
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
39
RUAS tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-
Kayu Agung sepanjang 189 km resmi bero-
perasi. Jalan bebas hambatan itu menambah
capaian pembangunan jalan tol Trans Suma-
tera lainnya yang telah diresmikan sebelumnya oleh Pre-
siden Joko Widodo (Jokowi).
Tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi mencapai
467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut antara
lain Bakauheni–Terbanggi Besar (141 km), Terbanggi
Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km), Pa-
lembang–Indralaya (22 km), Medan–Binjai (10,46 km),
Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (62,2 km), dan Be-
lawan-Medan-Tanjung Morawa (43 km).
“Dengan semakin bertambahnya ruas Jalan Tol
Trans Sumatera yang diresmikan, maka mobilitas
orang, barang logistik, dan jasa akan semakin baik yang
akan berpengaruh pada peningkatan indeks daya saing
bangsa. Kita ingin kecepatan dalam jaringan logistik,
jika sebelumnya dari Palembang ke Lampung sekitar 10
jam, dengan jalan tol sekarang bisa 3 jam. Itu yang na-
manya efisiensi,” tutur Presiden Jokowi.
Dia meyakini kehadiran jalan tol tersebut juga akan
menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
dan memfasilitasi sentra produksi dengan membangun
keterkaitan antara kawasan industri, pertambangan,
perkebunan dan pariwisata dengan pelabuhan atau
bandara di Pulau Sumatera sehingga mendorong pe-
ngembangan wilayah.
“Yang terpenting pembangunan jalan tol mencipta-
kan lapangan kerja. Jalan tol sepanjang ini tidak mung-
kin semua dikerjakan oleh mesin, pasti butuh tenaga
kerja. Selanjutnya juga berkaitan dengan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan jalan tol
di Sumatera menjadi bukti bahwa jalan tol bukan hanya
di Pulau Jawa saja,” serunya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kerja ke-
ras pemerintah membangun Trans Sumatera selama
Gerbang Tol Natar Trans Sumatera
Menyambung Ujung Sumatera
Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang Trans Sumatera
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
40 Infrastruktur
kurun 2015-2019 tak sia-sia. Sejak pertama kali
dimulai pada 30 April 2015, Kementerian PUPR
berupaya mewujudkan mimpi megaproyek jalan
Tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh
sepanjang 2.974 km tersebut. Tahap pertama
pembangunan jalan itu akhirnya dimulai dari
ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-
Tanjung Api-Api sepanjang 434 km.
Menteri Basuki mengatakan pembangunan
tol untuk mengejar ketertinggalan dari negara
lain di Asia Tenggara. Dulunya orang berpan-
dangan bahwa pembangunan Jawasentris karena
hanya fokus di Pulau Jawa. Padahal untuk me-
ningkatkan perekonomian nasional dan kesejah-
teraan masyarakat, pemerataan pembangunan
harus dilakukan di seluruh penjuru wilayah.
Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Trans Sumatera
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
41
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
42 Infrastruktur
“Jadi bukan untuk wah-wahan, tapi un-
tuk mengejar ketertinggalan dengan ne-
gara tetangga kita,” ujarnya.
Pulau Sumatera memiliki potensi
ekonomi yang besar. Hanya saja akses-
nya masih belum memadai. Dulunya
belum ada jalur tol. Semua arus logistik
dan angkutan penumpang hanya melalui
jalan umum sehingga menempuh waktu
yang lama. Belum lagi masalah kriminali-
tas di jalan yang sudah meresahkan.
Kondisi itu berdampak terhadap
Jalan Tol Ruas Palembang-Indralaya Trans Sumatera
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
43Menyambung Ujung Sumatera
terhambatnya pertumbuhan ekonomi
di pulau tersebut. Karena itu Menteri
Basuki menilai pembangunan Trans
Sumatera akan memberikan solusi atas
masalah tersebut, termasuk efisiensi
waktu tempuh menjadi lebih cepat.
Di periode kedua kepemimpinan
Presiden Jokowi ini, Menteri Basuki
memastikan pembangunan Trans
Sumatera akan terus dikebut hingga
2024. Ia berharap seluruh target jalan
akan segera tersambung dan bisa dio-
perasionalkan penuh dalam lima tahun
ke depan. n
Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai Trans Sumatera
Gerbang Tol Kualanamu Trans Sumatera
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
44
Megahnya Tapal Batas Negara
Dulunya kondisi kawasan pos lintas batas memprihatinkan. Setelah
direvitalisasi, kini kondisinya terlihat megah, modern, lengkap
dengan berbagai fasilitas, dan menjadi daya tarik wisata.
Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Cipta karya
Infrastruktur
PLBN Aruk setelah diubah direvitalisasi
PLBN Aruk sebelum direvitalisasi
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
45
KAWASAN perbatasan merupakan beranda
negara yang memiliki peranan strategis. Ha-
nya saja kondisinya sudah jauh tertinggal
dan memprihatinkan dibandingkan dengan
negara tetangga. Sejalan dengan Nawacita Pemerintah
untuk membangun Indonesia dari pinggiran, Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat men-
dapatkan amanat penting dari Presiden Joko Widodo
untuk merevitalisasi kawsan Pos Lintas Batas Negara di
beberapa wilayah.
“Ini masalah kebanggaan, masalah nasionalisme,
masalah martabat dan harga diri kita. Kalau saya tidak
mau seperti itu. Di sana saya bisa melihat, yang di sebe-
lah sangat megah, yang di kita sangat jelek sekali. Inilah
sebuah kebanggaan yang ingin kita bangun bahwa kita
Megahnya Tapal Batas Negara
PLBN Entikong sebelum direvitalisasi
PLBN Badau sebelum direvitalisasi
PLBN Skouw setelah direvitalisasi
PLBN Badau setelah direvitalisasi
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
46
ini negara besar,” tegas Presiden Jokowi.
Pada 2018, Kementerian PUPR akhirnya telah me-
nyelesaikan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Ne-
gara (PLBN) Terpadu atau dikenal Seven Borders of In-
donesia. Tiga PLBN di Provinsi Kalimantan Barat yaitu
Entikong, Badau, dan Aruk. Kemudian tiga lainnya di
Provinsi NTT yaitu PLBN Motaain, Motamassin, dan
Wini. Satu kawasan berikutnya yaitu PLBN Skouw di
Provinsi Papua.
Seluruh PLBN tersebut tampak megah dan menjadi
ikon perbatasan. Bahkan kawasan itu juga menjadi daya
tarik wisata bagi penduduk lokal maupun pendatang
dari negeri tetangga.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan
penataan PLBN tidak hanya pada zona inti seperti ba-
ngunan utama, bangunan pemeriksa terpadu keda-
tangan, klinik, carwash/disinfectant, jembatan timbang,
pemindai truk, bangunan pemeriksaan keberangkatan,
Infrastruktur
PLBN Wini setelah direvitalisasi
PLBN Wini sebelum direvitalisasi
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
47
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
48
“Dengan perbaikan PLBN akan menjadi kebang-
gaan kita bersama. Selain itu diharapkan dapat me-
ningkatkan kualitas keamanan di kawasan perbatasan
dan perekonomian daerah setempat,” tutur Menteri
Basuki.
Kini revitalisasi kawasan PLBN terus dilanjutkan
di wilayah lainnya. Dirjen Cipta Karya Kementerian
PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan pada tahun ini
Kementerian PUPR tengah membangun 4 PLBN Ter-
padu dari 11 PLBN yang diatur dalam Instruksi Presi-
den (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan
Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Keempat PLBN itu adalah PLBN Jagoi Babang di
Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat,
Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan dua
PLBN di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
Utara, yakni Sei Pancang Sebatik dan Long Midang. n
gudang sita, kennel, bangunan utilitas, bangunan check
point dan monumen.
Kawasan PLBN yang dibangun juga mencakup jalan
paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas
dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawa-
san perbatasan seperti pembangunan jalan lingkungan,
drainase, pengelolaan sampah, dan penyediaan air ber-
sih, termasuk juga pasar sebagai sarana pendukung per-
kembangan ekonomi masyarakat setempat.
PLBN Mota ‘Ain setelah direvitalisasi
Infrastruktur
Membuka Konektivitas di Tanah Borneo G
ENCARNYA pembangunan jalan nasional di Kalimantan dalam kurun
lima tahun terakhir telah membuahkan hasil. Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akses di Pulau
Borneo tersebut telah tembus seluruhnya.
Dulunya akses darat di Kalimantan masih belum tersedia lantaran kondisi
alam yang mayoritas merupakan kawasan hutan. Demi memudahkan konekti-
vitas antar daerah dan provinsi, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal
Bina Marga terus melakukan peningkatan konvektivitas di pulau tersebut.
Penataan jalan nasional itu meliputi jalur Lintas Tengah sepanjang 1.684 km,
Lintas Utara 1.557,4 km dan Lintas Selatan 3.315 km. Kini kondisi jalan Trans Kali-
Jalan Tol Ruas Balikpapan-Samarinda Trans Kalimantan
Penataan jalan yang dikerjakan selama lima tahun telah membuka akses mencakup jalan nasional tol
maupun non tol hingga ke kawasan perbatasan.
Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Bina Marga/ BpJT
Membuka Konektivitas di Tanah Borneo
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
49
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
50
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
51
kan ekonomi kawasan perbatasan.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII
Balikpapan Ditjen Bina Marga, Budiamin, mengatakan
bahwa membangun jalan di perbatasan seperti Trans
Kalimantan bukan perkara yang mudah. Banyak ken-
dala yang ditemui Kementerian PUPR untuk menjalan-
kan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam
proyek strategis nasional ini, salah satunya medan yang
sangat berat.
“Ini sama seperti Trans Papua. Topografinya berbu-
kit-bukit, terutama di perbatasan Kaltim dan Kaltara
sehingga mempengaruhi waktu pengerjaan dan biaya
konstruksi,” kata Budiamin.
Peningkatan konektivitas Trans Kalimantan juga
mencakup penyediaan jalan tol. Ruas tersebut men-
cakup Balikpapan–Samarinda dengan total jarak 99,35
km. Inilah ruas jalur bebas hambatan pertama yang di-
bangun di Tanah Borneo yang diyakini dapat memang-
kas waktu tempuh Kota Balikpapan menuju Samarinda
dan sebaliknya dari semula 3 jam menjadi 1 jam. n
mantan secara umum sudah laik untuk dilalui kenda-
raan. “Kondisi jalan keseluruhan sudah siap dilintasi,”
ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR,
Sugiyartanto, beberapa pekan lalu.
Peningkatan konektivitas yang dilakukan juga men-
cakup kawasan perbatasan. Kementerian PUPR secara
bertahap membangun jalan lintas paralel perbatasan di
Pulau Kalimantan sepanjang 1.920 km.
Jalan perbatasan itu dimulai dari Kalimantan Barat
ke Kalimantan Timur, kemudian disambungkan hingga
Kalimantan Utara. Saat ini fokus pekerjaannya masih
pada pembukaan jalan sepanjang 1.068 kilometer di
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ditargetkan
jalan tersebut bakal rampung atau tembus seluruhnya
pada akhir tahun ini.
Pengadaan jalan perbatasan ini bernilai strategis. Se-
lain fungsi pertahanan dan keamanan negara, jalan ter-
sebut juga membuka daerah terisolir dan menumbuh-
Membuka Konektivitas di Tanah Borneo
Trans Kalimantan sesudah pembangunan Trans Kalimantan sesudah pembangunan
Proses pembangunan Trans Kalimantan
Proses pembangunan Trans Kalimantan
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
52
Bendungan Jatiluhur yang SerbagunaPembenahan terus dioptimalkan, terutama dalam pemanfaatan bendungan sebagai pengendalian banjir dan suplai kebutuhan air bersih bagi warga Jawa Barat dan Jakarta.
Oleh: Tim kIpraH/ ditjen sda
Infrastruktur
Bendungan Ir. Djuanda (Jatiluhur)
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
53Bendungan Jatiluhur yang Serbaguna
tenaga listrik (PLTA) yang sudah terpasang sebesar 187,5
megawatt (MW) dan fungsi pariwisata serta olahraga air.
Keberadaan bendungan ini juga dimanfaatkan ma-
syarakat sekitar untuk perikanan. “Untuk ke depannya
pekerjaan besar kita adalah untuk terus mengoptimal-
kan kemanfaaatan Bendungan Jatiluhur yang sudah ber-
umur lebih setengah abad ini,” kata Hari Suprayogi. n
plai air Jakarta mengakibatkan terjadi pengambilan air
tanah yang berdampak pada penurunan tanah sehingga
terjadi banjir rob. Oleh karenanya perlu subtitusi air
tanah dengan air permukaan yakni tambahan suplai air
dari Bendungan Jatiluhur,” kata Menteri Basuki.
Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengata-
kan Jatiluhur juga memiliki potensi sebagai penghasil
BENDUNGAN Ir. H. Djuanda atau dikenal
Waduk Jatiluhur merupakan bendungan ter-
besar di Indonesia. Lokasinya berjarak ku-
rang lebih 100 km arah Tenggara Jakarta. Da-
pat dicapai melalui jalan tol Jakarta-Cikampek dan jalan
tol Cipularang (ruas Cikampek – Jatiluhur). Kalau dari
Bandung berjarak 60 km arah barat laut, yang dapat
dicapai melalui jalan tol Cipularang (ruas Bandung – Ja-
tiluhur). Dari Kota Purwakarta sekitar 7 km arah barat.
Waduk ini membendung aliran Sungai Citarum
di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa
Barat. Luas genangannya mencapai sekitar 83 km2 de-
ngan panjang keliling waduk hingga 150 km.
Proyek pembangunan Jatiluhur memiliki rentetan
waktu yang panjang. Pengerjaannya mengalami sem-
bilan kali pergantian kabinet. Mulai dari Kabinet Karya
tahun 1957 sampai Kabinet Ampera tahun 1967. Diba-
ngun oleh kontraktor Perancis Coyne et Bellier pada
1953, kemudian ditinjau oleh Presiden Soekarno pada
1957 dan peresmiannya pada 26 Agustus 1967 oleh Pre-
siden Soeharto.
Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat juga terus membenahi waduk serba-
guna tersebut. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
mengatakan, Bendungan Jatiluhur telah memberikan
banyak manfaat kepada masyarakat, khususnya yang
bermukim di wilayah Jawa Barat dan Jakarta.
Jatiluhur berfungsi dalam pengendalian banjir di hi-
lir Bendungan, sepanjang saluran Tarum Barat, saluran
Tarum Timur dan saluran Tarum Utara seluas kurang
lebih 20.000 hektare. Selain itu, bendungan tersebut
juga bermanfaat dalam menyuplai kebutuhan air, di an-
taranya untuk keperluan irigasi yang mengairi 240.000
hektare sawah di daerah Purwakarta, Karawang, Bekasi
dan Indramayu, dan juga untuk memenuhi kebutuhan
air bagi industri dan air bersih warga Jakarta.
Untuk memenuhi kebutuhan air di Jakarta misal-
nya, mengatakan Kementerian PUPR akan menambah
suplai dari Bendungan Jatiluhur. “Masih kurangnya su-
Bendungan Ir. Djuanda (Jatiluhur) Bendungan Ir. Djuanda (Jatiluhur)
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
54
Membuka Isolasi dengan Jalan Trans Papua
rus kebut agar jalan ini bisa tersambung dan nantinya
teraspal sehingga dapat dilewati kendaraan dengan le-
bih mudah,” kata Menteri Basuki, pekan lalu.
Menteri Basuki juga mengatakan pembangunan ja-
lan juga mencakup kawasan perbatasan Papua. Bahkan
menurutnya masyarakat sudah mulai merasakan man-
faat dari keberadaan jalan Trans Papua dan jalan perba-
tasan Papua.
Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah
Papua, Osman H. Marbun, mengatakan pengerjaan ja-
lan nasional di Bumi Cenderawasih makin menunjuk-
kan hasil signifikan. Hingga saat ini progres jalan yang
dikerjakan sudah mencapai 97%. Capaian itu sekaligus
menjadi target bahwa tahun depan pengerjaan tuntas
seluruhnya.
Osman menyatakan jalan Trans Papua dibangun
bertujuan untuk membuka isolasi di wilayah di Papua
dan Papua Barat. “Pembangunan sebenarnya didorong
rampung tahun ini. Tapi beberapa kegiatan sempat ber-
henti sehingga target yang mesti dituntaskan sempat
KONEKTIVITAS merupakan salah satu fokus
utama pembangunan infrastruktur di era pe-
merintahan Presiden Joko Widodo. Visinya
untuk membangun Indonesia dari pinggiran
mulai diwujudkan dengan pemerataan pembangunan.
Salah satunya penyediaan jalan di kawasan timur In-
donesia, khususnya di Papua dimulai sejak 2015.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-
yat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan dulunya
akses di Papua nyaris sulit ditembus melalui jalur darat
karena belum tersedianya infrastruktur jalan yang me-
madai. Masih banyak daerah yang sulit dijangkau ka-
rena geografisnya yang masih hutan dan pegunungan.
Karena itu menurutnya pembangunan infrastruktur
jalan sangat penting untuk meningkatkan konektivi-
tas, membuka daerah terisolir dan mengurangi tingkat
kemahalan harga barang-barang terutama di wilayah
pegunungan seperti di Papua. “Makanya kita akan te-
Trans Papua
Dalam kurun lima tahun terakhir, pembangunan jalan kian menunjukkan progres signifikan. Sudah tersambung dan sebagian sudah beraspal.
Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Bina Marga
Infrastruktur
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
55
terkendala,” jelasnya.
Ia mencontohkan, jalan Trans Papua di Provinsi Pa-
pua Barat. Sepanjang 1.071 km telah tersambung dan
terus ditingkatkan kondisinya hingga tahun ini. Bah-
kan sebagian besar dari jalan sudah teraspal dan sisanya
masih agregat atau perkerasan tanah.
Kondisi medan yang berat menjadi tantangan dalam
pembangunan jalan Trans Papua Barat. Medan tersebut
seperti hutan, pegunungan dan cuaca. Ketersediaan
material konstruksi juga terbatas di Papua.
Osman meyakini pembangunan Trans Papua akan
tetap dipercepat demi menunjang kebutuhan akses
masyarakat. Ia berharap warga Papua juga ikut mendu-
kung dan mengawasi pekerjaan jalan sehingga berjalan
lancar. n Masyarakat Papua di Trans Papua Ruas habema – Kenyam
Presiden Jokowi dan Menteri Basuki
kontrol pembangunan Jalan Trans Papua
Membuka Isolasi dengan Jalan Trans Papua
Trans Papua sudah dalam proses pembangunan
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
56
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan
pembangunan Jembatan Youtefa yang berada
di atas Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Provinsi
Papua. Jembatan dengan tipe pelengkung baja terpan-
jang di Papua ini rencananya akan diresmikan besok Se-
nin (28/10) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) didam-
pingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo
mengatakan, pembangunan jembatan yang meng-
hubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami
di Provinsi Papua tersebut menjadi salah satu bukti ko-
Megah Membentang di Papua
Peresmian Jembatan Youtefa
Jembatan Youtefa telah diresmikan. Kemegahannya menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah memajukan timur Indonesia.
Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Bina Marga
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
57Megah Membentang di Papua
mitmen Presiden Jokowi dalam pembangunan infra-
struktur di Indonesia bagian Timur.
“Jadi Jembatan ini merupakan salah satu bukti Ba-
pak Presiden tidak setengah hati untuk membangun
Papua. Apalagi saya sebagai Putra Papua yang saat ini
diberikan kepercayaan menjadi Wakil Menteri untuk
membantu mewujudkan komitmen Presiden dalam
pembangunan infrastruktur,” kata Wamen Wempi saat
meninjau kesiapan lokasi peresmian Jembatan Youtefa
di Jayapura, Minggu (27/10).
Wamen Wempi berpesan kepada warga Papua agar
turut menjaga jembatan yang dibangun dari kolaborasi
antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR
dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah
Kota Jayapura. “Mari kita belajar dan mengajak diri
kita sendiri untuk kita bisa membangun Tanah Papua
dengan lebih baik, termasuk di Jembatan Youtefa, de-
ngan tidak merusak, melakukan coret-coret dan buang
sampah sembarangan,” ujarnya.
Dengan diresmikannya jembatan tersebut, nantinya
waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju Pos Lintas
Batas Negara (PLBN) Skouw akan lebih cepat dari se-
mula sekitar 1,5 hingga 2 jam menjadi sekitar 30 - 45
menit saja. Selain meningkatkan konektivitas, Jemba-
tan Youtefa juga akan mendorong pengembangan Kota
Jayapura ke Timur yakni ke arah kawasan Skouw.
Di kawasan perbatasan Skouw sebagai embrio pusat
pertumbuhan ekonomi kawasan telah selesai dibangun
PLBN dan dilanjutkan dengan pembangunan pasar.
“Kita lihat sekarang di kawasan Skouw sudah banyak
kios yang tersedia, bahkan kita lihat banyak yang berwi-
sata ke sana,” kata Kepala BBPJN XVIII Jayapura? Ditjen
Bina Marga Kementerian PUPR Osman H. Marbun.
Ditambahkan Osman, keberadaan jembatan juga
akan mengendalikan laju perkembangan Kota Jayapura
di bagian Barat yang berupa pegunungan dan sangat
beresiko merusak hutan sebagai daerah tangkapan air
bagi keberlanjutan Kota Jayapura. “Jembatan ini akan
lebih mengarahkan pengembangan Kota Jayapura ke
kawasan Koya,” ungkapnya.
Pengembangan selanjutnya dari kawasan sekitar
Jembatan Youtefa menurut Osman adalah untuk wi-
sata air karena didukung dengan pemandangan teluk
dan perbukitan. Ditambahkan Osman, Jembatan You-
tefa juga akan memperpendek jarak dan waktu tem-
puh menuju kawasan Koya sebagai venue beberapa ca-
bang olahraga dalam Pekan Olahraga Nasional (PON)
2020 di Papua. “Rencananya juga Teluk Youtefa ini
akan menjadi venue pertandingan dayung PON 2020
Papua,” tuturnya.
Kementerian PUPR telah menyelesaikan pem-
bangunan dan pemasangan bentang utama jembatan
sepanjang 433 meter, konstruksi jembatan pendekat sisi
Youtefa sepanjang 600 meter dan jalan akses Jembatan
Youtefa sepanjang 9.950 meter. Sementara Pemerintah
Kota Jayapura telah menyelesaikan pembangunan ja-
lan pendekat sisi Hamadi sepanjang 320 meter. Pem-
bangunannya dikerjakan konsorsium kontraktor PT
Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya dan PT
Nindya Karya dengan total anggaran Rp 1,8 Triliun.
Ini juga kali pertama, pembangunan jembatan di-
mana pelengkungnya dibuat utuh di tempat lain ke-
mudian dibawa ke lokasi.
Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan 2
rekor pada proyek pembangunan Jembatan Youtefa
yakni rekor pengiriman jembatan rangka baja utuh
dengan jarak terjauh dan rekor pemasangan jembatan
rangka baja utuh terpanjang. n
Presiden Jokowi, Menteri Basuki beserta rombongan berjalan di atas Jembatan Youtefa
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
58 Infrastruktur
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
59
Jembatan Tuntang Demak, Jateng
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
60
Hasil Kerja Membangun Trans JawaJalan Trans Jawa makin gencar dikerjakan. Pembangunan melanjutkan pekerjaan di era sebelumnya.
Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Bina Marga/ BpJT
Infrastruktur
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Ruas Semarang Batang - SS Kotabaru Trans Jawa
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
61Hasil Kerja Membangun Trans Jawa
MEWUJUDKAN infrastruktur konektivi-
tas tol Trans-Jawa yang merupakan al-
ternatif dari Jalur Pantura ini bukanlah
sebuah perkara mudah. Meskipun pem-
bangunannya telah dimulai sejak 1978 atau pada era
kepemimpinan Presiden Soeharto, berbagai kendala
dihadapi, mulai dari proses pembebasan lahan hingga
finansial.
Pada 1997, Indonesia dan beberapa negara lain di-
hantam krisis multidimensi. Sejumlah jalan tol yang
semula telah direncanakan pada 1995-1997 akhirnya
ditunda. Hingga kemudian pemerintahan silih ber-
ganti, pembangunan Trans-Jawa berjalan tertatih-tatih
dan baru terwujud 242 kilometer pada 2004.
Gerbang Tol Salatiga Trans Jawa
Jalan Tol Ruas Ngawi Trans Jawa
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
62
Pada 2005, setelah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
terbentuk di era kepemimpinan Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono (SBY), pembangunan jalan tol mulai
dikebut. Setidaknya, ada 17 jalan tol yang selesai di-
bangun. Hanya empat di antaranya yang merupakan
bagian dari jaringan Tol Trans-Jawa dengan total pan-
jang 75 kilometer. Keempatnya yaitu Tol Kanci-Pejagan
sepanjang 35 kilometer, Tol Surabaya-Mojokerto Seksi
1A Waru-Sepanjang mencapai 1,89 kilometer, Tol Ker-
tosono-Mojokerto Seksi 1 Bandar-Jombang sepanjang
14,41 kilometer, dan Tol Semarang Solo Seksi 1-2 Sema-
rang-Bawen sepanjang 22,95 kilometer.
Di era Presiden Jokowi, pembangunan Trans Jawa
makin gencar dikerjakan. Ia memutuskan untuk me-
rampungkan sejumlah proyek Tol Trans-Jawa yang
telah dimulai pembangunannya pada era sebelumnya.
Tahun 2015, misalnya, Tol Gempol-Pandaan sepanjang
12,05 kilometer dan Tol Cikampek-Palimanan atau Ci-
Infrastruktur
Jalan Tol Ruas Semarang Solo Trans Jawa
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
63
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
64
tujuh ruas tol yang diresmikan kemarin, sebelumnya
juga Presiden telah membuka Tol Pemalang-Batang
Segmen Sewaka-SS Pemalang sepanjang 5,4 kilometer.
Dalam kurun waktu 2015-2018 pemerintah telah
menyelesaikan 616 kilometer Jaringan Tol Trans-Jawa.
Saat ini, jaringan tersebut telah terhubung antara Me-
rak sampai Grati di Pasuruan sepanjang 933 kilometer.
“Penyelesaian pembangunan ini melengkapi ruas-
ruas jalan tol yang telah dioperasikan pada masa se-
belumnya, yakni pada kurun 1978 hingga 2004 sepan-
jang 242 kilometer jalan tol, serta pada kurun waktu
2005-2014 sepanjang 75 kilometer,” kata Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono.
Presiden Jokowi berharap rampungnya Tol Trans-
Jawa sesuai target dapat memberikan efek positif terha-
dap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, ter-
utama kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. n
pali sepanjang 116 kilometer diresmikan.
Kehadiran Tol Cipali menjadi salah satu titik
penting bagi penghubung Jakarta ke beberapa
ruas tol di Jawa Barat, seperti Tol Palimanan-
Kanci yang beroperasi sejak 1998, Tol Kanci-
Pejagan (2010), dan Tol Pejagan-Pemalang yang
diketahui beroperasi secara bertahap.
Pada 2016, mantan Gubernur DKI Jakarta
itu merevisi target pembangunan Tol Trans-
Jawa. Tak lagi Merak-Surabaya, melainkan
sampai Banyuwangi sepanjang 1.150 kilometer.
Di tahun berikutnya, beberapa proyek di-
rampungkan secara bertahap. Tol Mojokerto-
Kertosono Seksi 2 dan 3 Jombang-Mojokerto
Kota (19,9 kilometer) dan Mojokerto Barat-
Mojokerto Utara (5 kilometer), Tol Bawen-
Salatiga (17,6 kilometer), serta tiga seksi ter-
akhir Tol Surabaya-Mojokerto sepanjang
36,27 kilometer. Sementara pada 2018, selain
Infrastruktur
Konstruksi jembatan Tol Trans Jawa
Proses pembangunan Underpass Pasuruan Proses pembangunan ruas Tol Pejagan Pemalang
Proses Pembangunan Box Tunnel Sekar Gadung
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
65
Menyulap Permukiman Kumuh menjadi Layak Huni
Penataan kawasan kumuh merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.
Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Cipta karya
Menyulap Permukiman Kumuh menjadi Layak Huni
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
66
WAJAH permukiman nelayan Tegalsari
tampak begitu asri. Sejak 2016, ling-
kungannya perlahan mulai ditata rapi.
Jalannya juga diperbaiki dan dipasang
beberapa tempat sampah. Terdapat ruang terbuka pu-
blic untuk area bermain anak dengan beragam fasilitas
permainan. Sudah ada drainase, MCK komunal, gaze-
bo, jembatan, penerangan jalan, pedestrian, dan turap.
Kondisi itu sangat berbeda jauh jika dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Kampung tersebut meru-
pakan salah satu kawasan kumuh di Kota Tegal. Luas-
nya sekitar 27 hektare dan dihuni sebanyak 2.456 jiwa
yang mayoritas bermatapencaharian nelayan. Kondisi
jalan lingkungan bervariasi dengan lebar antara 1-3 m
dan berkelok-kelok tanpa dilengkapi saluran drainase.
Elevasi jalan sangat rendah sehingga cenderung terjadi
genangan pasca air pasang (banjir rob).
Infrastruktur
Kawasan kumuh yang belum direvitalisasi
Kawasan kumuh yang belum direvitalisasi
Kawasan kumuh yang sudah direvitalisasi
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
67
Kawasan kumuh yang sudah direvitalisasi
Menyulap Permukiman Kumuh menjadi Layak Huni
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
68
Warga juga masih membuang sampah, air besar
(BAB) sembarang di tepi sungai, dan membuang limbah
domestik langsung ke sungai. Untuk sumberair minum,
sebagian penduduk telah memanfaatkan sumber dari
PDAM namun masih ada sebagian yang menggunakan
air tanah dangkal yang tidak layak dikonsumsi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan
penataan kawasan kumuh merupakan wujud kolabo-
rasi antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah
dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawa-
sannya. “Kalau Pemda tidak bergerak dan masyarakat
tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan.
Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali
Infrastruktur
Kawasan Pantai Wainitu Ambon yang sudah direvitalisasi
Kawasan Pantai Wainitu Ambon yang sudah direvitalisasi
Kawasan kumuh yang sudah direvitalisasi
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
69
kumuh,” kata Menteri Basuki
beberapa waktu lalu.
Selain Tegalsari, masih ada
sepuluh kampung nelayan lain-
nya yang juga disulap menjadi
rapi dan layak huni. Beberapa
di antaranya yaitu Kampung
Beting Kota Pontianak, Kawa-
san Sungai Kemuning Kota
Banjarbaru, Kampung Nelayan
Untia Kota Makassar, Kawasan
Dufa-Dufa Kota Ternate dan
Kampung Nelayan Hamadi
Kota Jayapura.
Taman Krueng Daroy, Banda Aceh yang sudah direvitalisasi
Menyulap Permukiman Kumuh menjadi Layak Huni
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
70
Penataan kawasan kumuh juga mencakup kawasan
perkotaan. Salah satunya di Kampoeng Lampion, Ke-
lurahan Jodipan, Kota Malang. Lingkup pekerjaan be-
rupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan ling-
kungan, pembangunan septic tank biofil komunal, dan
hibah gerobak sampah serta motor pengangkut sam-
pah untuk pengelolaan limbah.
“Tadinya jalan aspal biasa dengan kanan kirinya be-
rupa got terbuka. Sekarang jalannya sudah kelihatan
bersih dengan ada ukirannya sehingga lebih indah,
anak-anak juga bisa bermain dengan aman sampai ma-
lam, karena kanan kiri jalan sudah tidak ada saluran
got terbuka, diganti dengan sistem drainase yang lebih
baik,” kata Suheni, Ketua RT 05/01 Kelurahan Jodipan.
Kini kawasan kampung tersebut sudah tampak can-
tik dan asri, bahkan menjadi daya tarik wisata bagi para
wisatawan domestik maupun mancanegara.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR,
Danis H. Sumadilaga memaparkan, dari total area
38.431 hektare, sebanyak 60 persennya atau sekitar
23.594 hektare kawasan kumuh telah ditata dalam
kurun 2015-2018. Kawasan kumuh tersebut tersebar
di 416 kabupaten/kota. Jawa Tengah, Aceh, dan Jawa
Barat menjadi tiga provinsi dengan kawasan kumuh
terluas.
Pencapaian itu tidak terlepas dari beragam pro-
gram dilakukan pemerintah untuk menekan luas per-
mukiman kumuh. Salah satunya program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU). Program tersebut bertujuan me-
nangani kawasan kumuh di perkotaan dengan mem-
bangun jalan lingkungan, jembatan, drainase, persam-
pahan, fasilitas air bersih, septic tank (MCK) komunal,
dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. n
Infrastruktur
Kampung Bugis, Riau yang sudah direvitalisasi
Bergegas Menuju Ibu Kota Baru
Rencana lokasi Ibukota Baru Indonesia
Persiapan terus dilakukan, mulai dari observasi langsung, studi di lapangan, hingga proses perancangan desain ibu
kota yang saat ini masih dalam tahap sayembara.
Oleh: Tim kIpraH
Bergegas Menuju Ibu Kota Baru
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
71
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
72 Infrastruktur
KABUPATEN Kutai Kertanegara dan Kabu-
paten Penajam Paser Utara bakal segera men-
yadang status baru sebagai ibu kota negara In-
donesia, menggantikan DKI Jakarta. Presiden
Joko Widodo pada Agustus lalu telah menetapkan dua
kabupaten di Kalimantan Timur tersebut menjadi pusat
pemerintahan yang baru.
Segala persiapan sedang dilakukan. Mulai dari peng-
amatan, studi kelayakan di lapangan hingga proses pe-
rancangan desain tata kota yang akan dibangun. Jika
sesuai dengan perencanaan awal, tahun depan akan
mulai dilakukan persiapan pembangunan awal atau
groundbreaking di dua lokasi tersebut.
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia perlu me-
miliki ibu kota yang baru menggantikan DKI Jakarta.
Menurutnya, beban Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta
sudah semakin berat. “Kemacetan yang makin parah,
rawan bencana, masalah air, polusi udara hingga kepa-
datan penduduk inilah makanya pemindahan ini sudah
saatnya dilakukan,” terang Presiden Jokowi.
Jika dibandingkan dengan dua kabupaten di Kali-
mantan Timur, kondisinya lebih dibanding daerah lain-
nya. Minim risiko bencana seperti banjir, gempa bumi,
tsunami, gunung berapi, dan longsor.
Lokasinya juga sangat strategis. Berada di tengah-te-
ngah Indonesia. Selain itu, dekat dengan kota yang
sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
“Ketersediaan infrastrukturnya juga sudah cukup leng-
kap,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya
tengah mematangkan desain ibu kota baru. Salah satu
caranya dengan menggelar melalui sayembara desain.
“Tapi desain besarnya sudah ada, ini untuk memberikan
alternatif desain yang banyak,” kata Menteri Basuki.
Kegiatan itu dimaksudkan untuk menjaring hasil
desain yang inklusif, inovatif, dan adaptif terhadap visi
dan kriteria IKN. “Kita ingin berbagai ide atau gagasan
desain kawasan melalui partisipasi seluruh masyara-
kat,” imbuhnya.
Pembangunan ibu kota baru ini akan dilakukan dalam
skala pendek dan panjang. Untuk skala jangka pendek,
gagasan ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Tahapannya dimulai dengan penyiapan rancangan
masterplan dan desain kawasan. Proses konstruksi
awalnya akan berjalan tahun depan hingga 2024. Di-
awali dengan penyediaan jalan, air bersih, drainase,
bendungan, embung, dan sarana publik utama lainnya.
Selanjutnya, pembangunan secara bertahap difokuskan
pada istana negara, gedung kementerian/lembaga dan
bangunan pendukung lainnya.
Menteri Basuki menjamin desain ibu kota baru akan
lebih ramah lingkungan. Ia pun menjawab kekhawa-
tiran banyak pihak tentang pelestarian hutan dengan
mengusung pola pembangunan berkelanjutan. Kawa-
san yang rusak akibat pertambangan dan perambahan
hutan nantinya akan dihijaukan kembali. Hal itu seja-
lan dengan gagasan ibu kota baru nantinya berkonsep
city in the forest. n
Sayembara Gagasan Desain Kawasan IKN Proses Konstruksi Kawasan IKN
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
73
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
74
INVESTASI
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
75
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
76
Ahmed Zaki Iskandar,
Bupati Tangerang
Olly Dondokambey,
Gubernur Sulawesi Utara
Willem Wandik,
Bupati Puncak Papua
Mathius Awoitauw,
Bupati Jayapura
M. Idris Abdul Somad,
Wali Kota Depok
H. Fathul Huda,
Bupati Tuban
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019 Pekerja Konstruksi
Nelayan Kota Cirebon
Petani Kota Cirebon
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
77
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019Pekerja Konstruksi
Mahasiswi
Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono
Sekretaris Jenderal PUPR
Anita Firmanti
Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung
Happy Mulya
Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur PUPR
Eko D. Poerwanto
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
78
PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
79
IBU KOTA NEGARA
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
80
TEKNOLOGI BALITBANG
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
81
Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Aktualita
Presiden RI pada saat peresmian pembukaan Konstruksi Indonesia 2019
Bertepatan dengan momen Hari Konstruksi, pemerintah berkomitmen membenahi manajemen rantai pasok konstruksi dan meningkatkan keterlibatan peran swasta dalam proyek infrastruktur nasional.
Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Bina konstruksi
Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
82
Untuk mendukung hal tersebut, Presiden Jokowi
menilai perlunya kesiapan seluruh komponen rantai
pasok industri konstruksi yang terdiri dari sumber
pendanaan, sumber daya manusia (SDM), peralatan
dan material, serta teknologi konstruksi.
“Kuncinya ada di pembenahan manajemen rantai
pasok konstruksi yang berkualitas, terutama pasokan
tenaga ahli jasa konstruksi yang harus terus kita tin-
gkatkan, kuantitas maupun kualitasnya didukung de-
ngan sertifikasi berstandar internasional,” kata Presi-
den Jokowi saat membuka Konstruksi Indonesia (KI),
Indonesia Infrastructure Development Financing (IIDF),
serta Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di JI-Expo
Kemayoran, Jakarta, Rabu pekan lalu.
Dalam momen Hari Konstruksi Indonesia, Presiden
Jokowi mengatakan perlunya kerja sama antara dunia
pendidikan dan industri jasa konstruksi untuk men-
dorong terciptanya SDM konstruksi yang kompeten,
handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Karena itu, pendidikan dan pelatihan vokasional
LIMA tahun pertama era kepemimpinan Pre-
siden Joko Widodo (Jokowi), program pem-
bangunan infrastruktur menjadi agenda
prioritas utama nasional. Beragam infrastruk-
tur jalan, jembatan, bendungan, perumahan rakyat,
jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM),
dan sarana utilitas lainnya telah dihasilkan selama ku-
run 2015-2019.
Infrastruktur kerakyatan itu rupanya masih menjadi
agenda prioritas nasional di periode kedua kepemim-
pinan Presiden Jokowi selama 2020-2024. Rencana itu
ditambah lagi dengan gagasan pemindahan Ibu Kota
Negara ke Kalimantan Timur.
Demi mewujudkan program tersebut, pemerintah
rela menaikkan anggaran pembangunan infrastruk-
tur dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun depan
jumlahnya sekitar Rp 430 triliun, naik dibandingkan
anggaran tahun ini senilai Rp 420 triliun.
Aktualita
Menteri PUPR saat acara Indonesia Infrastructure Week 2019
Workshop bidang konstruksi digelar di di JI EXPO Jakarta
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
83
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
84
harus juga diperbaiki. Begitu juga link and match antara lembaga pendidikan dengan
kebutuhan dunia konstruksi Indonesia harus diperkuat sehingga menghasilkan te-
naga kerja yang punya keahlian lapangan yang handal.
Terkait kesiapan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam konstruksi, Pre-
siden Jokowi menginstruksikan untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi
kuantitas dan kualitas. Ia pun menekankan agar terus berupaya mengurangi peng-
gunaan bahan konstruksi impor, sehingga pembangunan infrastuktur yang masif
dapat mendongkrak industrialisasi dalam negeri.
“Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius.
Berbagai produk dalam negeri seperti kebutuhan produk baja serta berbagai kebutuhan
material dan bahan baku lainnya harus disediakan sehingga sektor konstruksi bisa be-
rkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca per-
dagangan kita,” pesan Presiden Jokowi.
Ia menambahkan, gencarnya pembangunan infrastruktur juga harus dapat me-
naikkan kelas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri. Tak hanya
itu, ia juga meminta agar pembangunan infrastruktur dapat menciptakan banyak
lapangan kerja dengan mendorong peningkatan peran swasta.
“Berikan ruang kepada swasta terutama pengusaha lokal untuk terlibat dalam
pembangunan infrastruktur. Saya harapkan lima tahun ke depan, peran swasta, pe-
ran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang sebesar-besarnya. Saya yakin
Aktualita
Lomba Fun Run peringatan Hari Konstruksi 2019
Perlombaan Gate Ball peringatan Hari Konstruksi 2019 Perlombaan Gate Ball peringatan Hari Konstruksi 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
85Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Kebutuhan infrastruktur ini dibangun untuk me-
ningkatkan daya saing Indonesia yang saat ini sudah
meningkat dari peringkat 82 menjadi 52. Peningkatan
daya saing ini ditargetkan mencapai peringkat ke 40 di
periode mendatang.
Menteri Basuki menyatakan, untuk proyek in-
frastruktur dengan tingkat kelayakan finansial yang
baik akan diserahkan ke swasta. Kalau tidak meme-
nuhi kriteria, proyek itu akan diserahkan ke BUMN,”
jelasnya.
Pembangunan infrastruktur juga harus dapat me-
ningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pemanfa-
atan berbagai produk dalam negeri seperti alat berat
excavator, marka jalan, bearing jembatan, water treat-
ment mobile, dan lain-lain. “Kita tidak bisa bergantung
pada negara lain dalam impor yang akan menghambat
perkembangan produk dalam negeri. Ada beberapa re-
gulasi yang akan dihapus dalam rangka mempercepat
pembangunan infrastruktur,” pesan Menteri Basuki.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roes-
lani mengatakan pembangunan infrastruktur memang
membutuhkan peran swasta. Apalagi dengan kondisi
budget infrastruktur tahun depan dan banyaknya in-
frastruktur yang dibangun termasuk kesiapan Ibu Kota
Negara baru.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan
Infrastruktur, Erwin Aksa, mengatakan bahwa opti-
malisasi pembiayaan proyek infrastruktur sangat dipe-
ngaruhi oleh terciptanya nilai tambah proyek, jaminan
pengembalian pinjaman, dan jaminan keuntungan
bagi investor. Kadin yang mendukung upaya pemerin-
tah dalam pembangunan infrastruktur mengajak pe-
merintah membuka keterlibatan swasta dalam penye-
diaan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui
skema Public Private Partnership (PPP).
Meriahkan hari Konstruksi Sekitar 2.000 peserta terdiri dari pegawai Kemen-
terian PUPR, masyarakat, dan Komunitas Lari se-
Jabodetabek turut memeriahkan acara Konstruksi
Indonesia Fun Run 5K yang diselenggarakan oleh Ke-
menterian PUPR bersama Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi (LPJK), Minggu lalu. Ajang Fun Run ini
sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka
menyemarakkan Hari Konstruksi Indonesia 2019.
Konstruksi Indonesia Fun Run 5K mengambil ti-
tik start dari Kampus Kementerian PUPR, dengan
rute melalui Jalan Pattimura, Jalan Sisingamangaraja,
Bundaran Patung Senayan dan berakhir kembali me-
nuju Kampus Kementerian PUPR. Acara dibuka oleh
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR
Syarif Burhanuddin didampingi Sekretaris Ditjen Bina
Konstruksi Dewi Chomistriana.
Selain Fun Run 5K, dalam menyemarakkan Kons-
truksi Indonesia 2019 juga diselenggarakan berbagai
kegiatan Turnamen Gateball, seminar, workshop, pa-
meran, kerjasama antar negara di bidang konstruksi
dan puncak peringatannya akan digelar di di JI EXPO
Jakarta pada 6-8 November 2019. n
dengan semangat kolaboratif akan mampu mengejar
ketertinggalan pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Menurutnya, langkah ini juga terkait dengan du-
kungan kesiapan pendanaan pembangunan infra-
struktur yang tidak mungkin semuanya bergantung
pada APBN. “Saya selalu berpesan tolong tawarkan
berikan prioritas pada swasta dulu, kalau swasta ti-
dak mau silahkan BUMN yang mengerjakan terutama
yang nilai investasinya rendah, kalau BUMN tidak mau
maka dikerjakan oleh pemerintah,” pungkasnya.
Peran Swasta Sejalan dengan arahan itu, Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
memaparkan, agenda prioritas ke depan melanjutkan
pembangunan infrastruktur yang menghubungkan
kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mem-
permudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak la-
pangan kerja baru, dan bisa mengakselerasi nilai tam-
bah perekonomian masyarakat.
Lomba Fun Run peringatan Hari Konstruksi 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
86
Sentuhan Kasih Bagi Korban Bencana
Bantuan yang diberikan pemerintah meliputi hunian tetap, sarana air bersih dan sanitasi, hingga rehabilitasi sekolah, madrasah, rumah sakit, dan pasar di Palu dan Ambon.
Oleh: Tim kIpraH
Pembangunan perumahan bagi korban bencana
di Palu menggunakan Teknologi Risha
87
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Suasana kota Palu pasca bencana
Sentuhan Kasih Bagi Korban Bencana
UPAYA pemulihan wilayah terdampak gempa
di Palu, Sulawesi Tengah terus dikerjakan.
Satu persatu hunian akan segera dibangun.
Pemerintah berencana akan menyediakan
11.000 rumah bagi para korban bencana. Kini proses
penyediaan lahan untuk pembangunan rumah telah
rampung.
“Memang dalam setahun belakangan ini
berjalan tersendat karena ada masalah per-
izinan dan pembersihan lahan terutama
dalam pembangunan hunian tetap. Tapi
sekarang sudah selesai, masuk proses
lelang. Begitu juga di Sigi, akan segera
diselesaikan agar masuk tahap kons-
truksi,” tutur Presiden Joko Widodo
saat meninjau lokasi pembangunan
hunian di Kelurahan Duyu dan Ton-
do, Palu, beberapa hari lalu.
Setelah penyediaan lahan selesai,
pembangunan hunian tetap ini rencana-
nya ditargetkan bisa dimulai awal Januari
2020. Adapun estimasi pengerjaan seluruhnya
akan rampung pada akhir tahun depan.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Ben-
cana Kementerian PUPR di Sulawesi Tengah, Arie
Setiadi Moerwanto, mengatakan Kementerian PUPR
memprogramkan untuk membangun 8.465 unit hu-
nian tetap (Huntap) dari target keseluruhan sebanyak
11.465 unit. Itu untuk mengganti hunian sementara
(Huntara) yang telah dibangun,” kata Arie.
Adapun kebutuhan lahan untuk membangun Hun-
tap tersebut seluas 427,4 hektare. Pembangunannya
tersebar di beberapa tempat. Di Kelurahan Duyu seba-
nyak 450 unit, di Tondo – Talise 4.878 unit, di Pombewe
sebanyak 3.000 unit, serta Huntap Satelit sebanyak
3.460 unit. Pembangunan hunian tetap ini juga meli-
batkan beberapa pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu
Chi yang akan membangun sebanyak 3.000 unit rumah
di daerah Tondo.
Arie mengatakan dari 8.465 unit yang akan dise-
diakan, sekitar 1.600 unit di antaranya akan masuk ke
pembangunan tahap pertama dan mulai dibangun ak-
hir tahun ini. Pembangunan hunian itu akan menggu-
nakan teknologi rumah instan sederhana sehat (Risha)
tipe 36 yang tahan gempa. Biaya pembangunannya Rp
50 juta per unit. “Kalau diperkirakan bisa
selesai April tahun depan. Untuk
6.400 unit sisanya akan dibangun
sampai akhir 2020,” jelasnya.
Pembangunan Huntap
Satelit juga dilakukan di
beberapa desa. Di wilayah
Kabupaten Sigi ada 100
unit di Desa Loru, 40 unit di Desa Sibalaya Utara, 100
unit di Desa Lambara, 400 unit di Desa Bangga, dan
200 unit di Desa Salua. Berikutnya di Kelurahan Ganti
Kabupaten Nelayan ada 125 unit dan di Desa Lompio
Kabupaten Donggala akan dibangun 230 unit Huntap.
Selain hunian untuk masyarakat, Kementerian
PUPR juga melaksanakan rehabilitasi beberapa fasili-
tas kesehatan seperti Rumah Sakit Undata Kota Palu,
Rumah Sakit Anutapura Kota Palu, Rehabilitasi Rumah
Sakit Tora Belo Kabupaten Sigi, Puskesmas Tipo Kota
Palu, dan Instalasi Farmasi Provinsi Sulteng, Kota Palu.
Selain itu juga melaksanakan rekonstruksi sekolah
dan madrasah seperti di Kabupaten Donggala sebanyak
22 sekolah dan 14 madrasah, Kota Palu sebanyak 7 seko-
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
88
Perbaikan rumah warga pasca bencana
lah dan 2 madrasah, Kabupaten Sigi sebanyak 11 sekolah
dan 19 madrasah, serta di Kabupaten Parimo sebanyak
2 sekolah dan 6 madrasah.
Tak hanya Sulawesi Tengah, bantuan juga disalur-
kan ke Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Utara di
Provinsi Maluku akibat gempa yang terjadi pada Kamis
pagi, 26 September 2019 dengan magnitudo 6,8.
Berdasarkan data, tercatat sebanyak 11.065 KK atau
45.440 jiwa mengungsi di lokasi pengungsian yang
tersebar di 6 Kecamatan yakni Kecamatan Nusaniwe
(32 KK) , Sirimau (352), Baguala (686 KK), Teluk Ambon
(109 KK), Leitimur Selatan (89 KK), dan Salahitu (9.797
KK).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan
ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sani-
tasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan
pengungsi menjadi kebutuhan penting. “Kami sangat
konsern dengan air bersih terutama di tempat-tempat
pengungsian. Kita juga manfaatkan instalasi pengo-
lahan air minum (IPA) terdekat maupun IPA mobile
untuk mensuplai air bersih, khususnya ke posko pe-
ngungsian,” kata Menteri Basuki.
Selain bantuan tanggap darurat, Kementerian PUPR
dalam penanganan gempa di Ambon juga menangani
perbaikan fasilitas publik yang dibutuhkan yaitu rumah
sakit, sekolah, dan pasar. Hingga akhir Oktober lalu, Ke-
menterian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman
Wilayah (BPPW) Maluku Ditjen Cipta Karya telah me-
nyalurkan bantuan tanggap darurat dengan mobilisasi
2 unit alat berat untuk membantu pembersihan sisa
reruntuhan, mengerahkan 5 unit hidran umum berka-
pasitas 2.000 liter serta 6 unit mobil tangki air berkapa-
sitas 4.000 liter.
Pemulihan di Papua Rehabilitasi juga mencakup wilayah Wamena di
Kabupaten Jayawijaya, Papua yang mengalami keru-
sakan akibat aksi massa pada September kemarin. Per-
baikan yang dilakukan mencakup fasilitas sosial dan
umum seperti pasar, gedung pemerintahan, toko, seko-
lah dan rumah penduduk yang rusak.
Salah satunya adalah Pasar Wouma. “Insya Allah sele-
sai dua minggu. Sudah langsung bisa dipakai, sehingga
kegiatan ekonomi yang berada di pasar ini kembali pu-
lih secepat-cepatnya,” imbuh Presiden Jokowi.
Untuk penanganan pasar, Kementerian PUPR me-
nugaskan kontraktor swasta/BUMN melakukan reha-
bilitasi. Renovasi Pasar Wouma seluas 740 m2 itu diker-
jakan oleh kontraktor pelaksana dari PT Nindya Karya
dan Konsultan PT Virama Karya.
Selain pasar, perbaikan juga meliputi rumah warga
maupun rumah toko (ruko) yang rusak akibat keru-
suhan. Perbaikan rumah warga akan dikerjakan secara
swakelola atau kerja sama melibatkan Zeni TNI AD
agar lebih cepat dan aman.
Rehabilitasi kantor Bupati Jayawijaya juga akan di-
kerjakan oleh Kementerian PUPR. Hingga saat ini,
perbaikan masih dalam proses. Menteri Basuki me-
ngatakan Kementerian PUPR bersama TNI AD akan
melakukan rehabilitasi di Wamena agar penanganan-
nya lebih cepat dan memiliki kualitas mutu yang baik.
Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, sebanyak
enam kantor pemerintahan mengalami rusak berat. Sa-
lah satunya kawasan kantor Bupati Jayawijaya. Kantor
pemerintahan lainnya yang rusak berat adalah Kantor
Badan Lingkungan Hidup, PLN, KUA dan Kantor Dinas
Perhubungan. Menurut hasil identifikasi, sebanyak 18
sarana pendidikan, 403 ruko, dan 183 unit rumah warga
mengalami rusak berat. n
89
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
simpang susun ruas Tol Bakauheni Trans sumatera
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
90
Kinerja Anggaran Kementerian PUPR Masuk Urutan Kedua
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berha-
sil mencatatkan tren positif dalam memasuki triwulan keempat Tahun
Anggaran 2019. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 2019 menempati pering-
kat kedua untuk Kementerian/Lembaga dengan Kategori Pagu Besar di
atas Rp10 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lembaganya akan berkomit-
men memanfaatkan anggaran tersebut untuk mengerjakan target pembangunan
infrastruktur yang ditetapkan. “Kami akan melaksanakan tugas dan amanah de-
ngan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target, baik di dalam
RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Renstra Kemen-
terian PUPR, direktif Presiden termasuk aspirasi anggota DPR RI,” katanya saat
ditemui di DPR, pertengahan September lalu.
Adapun rincian anggaran tersebut, Kementerian PUPR akan mengalokasikan
Rp43,97 triliun untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air dan Rp42,95
triliun bagi peningkatan konektivitas. Untuk anggaran lainnya digunakan bagi
penataan permukiman sebesar Rp22 triliun, perumahan sebesar Rp8,48 triliun,
pengembangan sumber daya manusia Rp525,2 miliar.
Selain itu, untuk dana pembinaan konstruksi sebesar Rp725 miliar, pembiayaan
Selingan
Persentase nilai kinerja mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Akuntabilitas belanja anggaran juga mendapat predikat baik.
Oleh: Tim kIpraH/Biro komunikasi publik
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
RDP dengan agenda pengesahan hasil pemba-
hasan alokasi anggaran dan program Kementerian dan
Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam
RAPBN TA 2020 tersebut merupakan keputusan ter-
akhir RAPBN di Komisi V DPR. Selanjutnya hasil rapat
diserahkan ke Badan Anggaran DPR RI untuk kemu-
dian ditetapkan dalam Sidang Paripurna menjadi UU
APBN Tahun 2020.
Rapat kerja ditutup dengan perpisahaan antara Ko-
misi V DPR RI dan mitra kerja dengan melakukan foto
bersama dan penyerahan buku tentang kinerja Komisi V
DPR. Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi, Menteri Desa, Pembangunan Dae-
rah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko
Putro Sandjojo, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI
Bagus Puruhinto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati,
dan Plt Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surama-
du (BPWS) yang juga Dirjen Cipta Karya Kementerian
PUPR Danis H. Sumadilaga. n
bitnya lima Undang-Undang telah disahkan yang meli-
puti UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, UU
No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, UU No 6 Ta-
hun 2017 tentang Arsitek, UU No 4 Tahun 2016 tentang
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan UU Sumber
Daya Air yang baru disahkan, 17 September lalu.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Menteri
Basuki menilai Komisi V telah melaksanakan secara re-
guler kunjungan kerja dan terjun langsung ke lapangan
untuk mengecek pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR. “Se-
kali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas
prestasi ini. Mengupas buah terkena getah, mencuci
mulut setelah makan ikan teri, walaupun nanti kita
akan berpisah, kami selalu ingat pesan Komisi V DPR
RI,” tutur Menteri Basuki menyampaikan pantun per-
pisahan kepada para anggota Komisi V DPR.
infrastruktur Rp263,8 miliar dan dukungan manaje-
men, pengawasan serta pengembangan inovasi sebesar
Rp1,08 triliun.
Di tahun depan, Kementerian PUPR akan melanjut-
kan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang
infrastruktur. Hal ini untuk mendukung pencapaian
Prioritas Nasional, yaitu infrastruktur dan pemerataan
wilayah serta ketahanan pangan, air, energi, dan ling-
kungan hidup.
Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan antara lain
melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air berupa
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
yang mencakup pembangunan bendungan yang se-
dang dikerjakan (on-going) sebanyak 49 bendungan.
Besaran anggaran juga digunakan untuk men-
dukung lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN) Super Prioritas sebesar Rp4,89 triliun, in-
frastruktur pendukung PON XX di Papua mencapai
Rp793 miliar serta dukungan infrastruktur pendidikan
dan pasar sebesar Rp6 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga
mengapresiasi kinerja DPR yang kooperatif selama lima
tahun terakhir. Salah satu bukti itu melalui dengan ter-
Jalan Nasional Sabuk Merah, NTT
Bendungan Jatibarang, Semarang, Jateng
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
91Kinerja Anggaran Kementerian PUPR Masuk Urutan Kedua
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
92 Selingan
Tingkatkan Kualitas Insan PUPR melalui Beasiswa BelajarKesempatan untuk mengikuti program beasiswa pendidikan ini diberikan dari jajaran bawah hingga pejabat tingkat atas. Total sudah lebih lebih dua ribu pegawai lulus tugas belajar.
Oleh: Tim kIpraH/ Biro komunikasi publik
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
93Tingkatkan Kualitas Insan PUPR melalui Beasiswa Belajar
Kementerian PUPR telah mengeluarkan Surat
Edaran Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2019 tentang
Pelaksanaan Pendidikan Lanjutan Program Magister
(S2) Dan Doktoral (S3) di Kementerian PUPR yang me-
netapkan persyaratan dan mekanisme yang akan digu-
nakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan
lanjutan program Magister (S2) dan Doktoral (S3) agar
sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa keten-
tuan pemberian tugas belajar hanya diberikan kepada
PNS yang mendapatkan rekomendasi dari BPSDM.
Bidang studi yang dipilih juga mengacu pada program
studi yang telah ditetapkan dalam Daftar Bidang Studi
Pendidikan Master dan Doktoral Prioritas Kemen-
terian PUPR, termasuk lembaga pendidikan atau lem-
baga pemberi beasiswa yang dapat dipilih. n
pendidikan. “Ke depan, dengan persaingan global yang
makin ketat, maka kita harus cepat menangkap pelu-
ang untuk memperkuat kompetensi kita, salah satunya
melalui pendidikan,” ujar Lolly.
Berdasarkan rekapitulasi data karyasiswa Kemen-
terian PUPR per 18 Oktober 2019, tercatat yang telah
lulus tugas belajar sejak 2017 hingga tahun ini mencapai
2.027 orang, dengan kategori beasiswa PUPR sebanyak
1.729, dan beasiswa non-PUPR sebanyak 298. Sedang-
kan SDM PUPR yang lulus pelatihan sebanyak 3.680
orang (SDM PUPR Pusat) dan 779 orang (SDM PUPR
Daerah). Sementara untuk rekapitulasi progres studi
pegawai yang saat ini sedang menjalani beasiswa tugas
belajar (karyasiswa) per 18 Oktober 2019 sebanyak 301
orang, dengan rincian beasiswa PUPR sebanyak 221
orang dan beasiswa non-PUPR sebanyak 80 orang.
SUMBER daya manusia yang berkualitas meru-
pakan salah satu kunci penting keberhasilan
pembangunan infastruktur nasional. Demi
mewujudkan kualitas SDM yang unggul, Ke-
menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) berkomitmen untuk mengembang-
kan kompetensi SDM lewat program peningkatan pen-
didikan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah itu sejalan dengan visi Presiden Joko Wi-
dodo di periode kedua kepemimpinannya yaitu me-
wujudkan SDM Unggul Indonesia Maju. SDM yang
dimaksud harus pekerja keras, dinamis, terampil, serta
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Jadi setelah fondasi infrastruktur yang besar kita
bangun, selanjutnya akan diikuti untuk pembangunan
SDM-nya. Presiden Jokowi berkeyakinan terdapat tiga
kunci utama agar Indonesia maju, yakni pembangunan
infrastruktur, pembangunan SDM dan melakukan
reformasi birokrasi,” kata Menteri PUPR Basuki Hadi-
muljono, di Jakarta, pekan lalu.
Seperti diketahui, Indonesia saat ini berada di pun-
cak bonus demografi dengan proporsi penduduk usia
produktif yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
usia tidak produktif. Bonus demografi tersebut akan
memberikan keuntungan besar bagi Indonesia apabila
diikuti dengan pembangunan SDM yang unggul mela-
lui peningkatan kompetensi usia produktif.
Untuk membangun SDM unggul tersebut, ASN di-
tuntut memiliki profesionalisme dan pengembangan
pengetahuan. Salah satunya melalui pendidikan berke-
lanjutan dalam bentuk pemberian beasiswa tugas bela-
jar, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program
pembinaan PNS.
Kepala BPSDM Lolly Martina Martief mengatakan,
program pendidikan merupakan salah satu hal yang ha-
rus menjadi perhatian, tidak hanya bagi pegawai yang
bersangkutan, tetapi juga bagi atasannya agar mem-
beri kesempatan bagi bawahannya untuk melanjutkan
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
94
Kolaborasi Bangun Bendungan Pelosika dengan Tiongkok
International Development Cooperation Agency (CIDCA)
Deng Boqing di Gedung Kementerian PUPR, Rabu lalu.
Momen itu sebagai tanda dimulainya kegiatan Enginee-
ring Services persiapan pembangunan Bendungan Pelo-
sika di Sulawesi Tenggara dengan dana hibah dari Pe-
merintah Tiongkok sebesar 28,19 Juta RMB Yuan atau
setara Rp 56,1 miliar. Konstruksi Bendungan Pelosika
dijadwalkan untuk dimulai pada 2020.
“Pemerintah Tiongkok memainkan peran penting
dalam pembangunan infrastruktur kita, baik di bidang
sumber daya air maupun jalan tol. Contoh terbesar di
bidang sumber daya air adalah Bendungan Jatigede. Ke
depannya akan dibangun empat bendungan yang saat
ini sedang dalam tahap persiapan. Salah satunya adalah
Bendungan Pelosika,” kata Anita dalam sambutannya.
Bendungan Pelosika direncanakan memiliki vo-
INDONESIA dan Tiongkok menyatakan sepakat
untuk memulai pembangunan Bendungan Pelosika
di Sulawesi Tenggara tahun depan. Komitmen itu
dilakukan antara Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama China Interna-
tional Development Cooperation Agency (CIDCA) dengan
menandatangani naskah Exchange of Letter Bendungan
Pelosika.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Jen-
deral PUPR Anita Firmanti dengan Vice Chairman China
Pemberian cendramata
Konstruksi bendungan rencananya dimulai tahun depan dengan bantuan dana hibah dari pemerintah Tiongkok senilai Rp 56 miliar.
Oleh: Tim kIpraH
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
95
lume sebesar 822,56 juta m3 dan dapat mensuplai air
baku sebesar 0,8 m3 per detik. Bendungan ini berfungsi
untuk mengairi area irigasi seluas 22.000 hektare, me-
nyalakan pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 me-
gawatt (MW), dan mengurangi risiko banjir di Sulawesi
Tenggara.
Deng Boqing mengatakan pihaknya merasa senang
dapat menjadi bagian dari pembangunan Bendungan
Pelosika karena memberikan dampak di bidang sosial,
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kerja sama kita selama ini sudah saling mengun-
tungkan. Penandatanganan Exchange of Letter Ben-
dungan Pelosika ini merupakan titik baru dari kerja
sama kita selama ini. Selain itu, kami juga menantikan
kerja sama dengan Indonesia di bendungan lain,” ucap
Den Boqing.
Selain Bendungan Pelosika, Indonesia juga menjalin
kerja sama dengan Tiongkok pada pembangunan tiga
bendungan lainnya, yaitu Bendungan Jenelata di Su-
lawesi Selatan, Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Foto bersama setelah penandatanganan
Proses diskusi
Kolaborasi Bangun Bendungan Pelosika dengan Tiongkok
Selatan dan Bendungan Lambakan di Kalimantan Ti-
mur. Bendungan Jenelata dan Bendungan Riam Kiwa
tengah memasuki proses penyelesaian studi lapangan.
Kesepakatan kedua bendungan tersebut telah ditan-
datangani pada 7 Mei 2018 dan diproyeksikan selesai
pada akhir tahun ini. Untuk Bendungan Lambakan,
konsep kesepakatan akan dinegosiasikan setelah pro-
ses studi awal yang akan dilakukan pada Oktober 2019.
Kerja sama infrastruktur antara Indonesia dengan
Pemerintah Tiongkok telah dimulai sejak 2002, dia-
wali dengan penandatanganan Minutes of Understan-
ding (MoU) antara Kementerian Komunikasi Tiong-
kok dengan Kementerian PUPR mengenai kerjasama
ekonomi dan teknis pada bidang jembatan, jalan dan
proyek infrastruktur di Beijing. Kerja sama tersebut
berlanjut ke berbagai sektor seperti sumber daya air,
pengelolaan sampah, dan sanitasi. n
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
96
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
97
TEKS TIM KIPRAH FOTO ISTIMEWA
BERBAGAI infrastruktur dibangun hingga ke pelosok daerah di era
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari jalan, jembatan,
bendungan, perumahan, dan masih banyak lainnya.
Gencarnya pembangunan itu mengundang pujian dari Alika Islamadina.
Meski tak bisa melihat langsung proses pembangunan di pelabagai daerah,
setidaknya ia bisa mendengar langsung cerita dari keluarga dan kerabatnya.
Alika mengaku sering mengikuti kabar perkembangan infrastruktur
yang dikerjakan pemerintah. Selain media massa, informasi itu didapatkan
dari lingkungan keluarganya, khususnya ibu dan tantenya yang kerap
membincangkan pembangunan infrastruktur di depan dirinya. “Aku sering
dengar kalau mereka bincang dan itu bikin aku excited dengan apa yang sudah
dikerjakan pemerintah sekarang ini,” kata penyanyi muda 24 tahun tersebut.
Dirinya pun mengaku tidak malu untuk memamerkan pembangunan
infrastruktur pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan berswafoto dengan latar
belakang infrastruktur yang dibangun pemerintah dan kemudian diunggahnya
di media sosial Instagram miliknya.
“Kalau foto, terkadang itu aku selfie di jalan tol. Enggak hanya di dalam
negeri tapi juga luar negeri. Saya juga kagum sih yang di Indonesia. Sekarang
sudah mulai tersambung. Jadi gampang deh kemana-mana kalau akses jalannya
sudah ada,” tutupnya seraya tersenyum. n
Jendela
Mudah Bepergian Karena Banyak Akses Jalan
Alika Islamadina
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
98
MAJALAH KIPRAH
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
99
Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019
100