15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 1/17

BantuanPembuat buku (tutup)

Tambahkan halaman ini ke dalam buku Anda Lihat buku (3 halaman) Sarankan

halaman

Ikuti Wikipedia bahasa Indonesia di dan [tutup]

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia

2009–2014

Jenis

Jenis Bikameral

Dewan

Dewan Perwakilan

Daerah

Dewan Perwakilan

Rakyat

Kepemimpinan

KetuaTaufiq Kiemas, PDI-P

sejak 4 Oktober 2009

Wakil Ketua

Melani Leimena Suharli,

Demokrat

sejak 4 Oktober 2009

Wakil Ketua

Hajriyanto Y. Tohari,

Golkar

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 2/17

sejak 4 Oktober 2009

Wakil Ketua

Lukman Hakim

Saifudin, PPP

sejak 4 Oktober 2009

Wakil Ketua

Ahmad Farhan Hamid,

Kelompok DPD

sejak 4 Oktober 2009

Struktur

Anggota

692

132 Anggota DPD

560 Anggota DPR

Kelompok politik DewanPerwakilan Rakyat

Demokrat

(148)

Golkar (106)

PDI-P (94)

PKS (57)

PAN (46)

PPP (38)

PKB (28)

Gerindra

(26)

Hanura (17)

Pemilihan

Pemilihan terakhir DewanPerwakilan Rakyat

9 April 2009

Pemilihan terakhir DewanPerwakilan Daerah

9 April 2009

Tempat bersidang

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 3/17

Kompleks Parlemen

Jakarta

Indonesia

Situs web

www.mpr.go.id

Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri:

Politik dan pemerintahan

Indonesia

Pancasila

UUD 1945

Legislatif[tampilkan][tampilkan]

Eksekutif[tampilkan][tampilkan]

Yudikatif[tampilkan][tampilkan]

Inspektif[tampilkan][tampilkan]

Daerah[tampilkan][tampilkan]

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 4/17

Pemilihan umum[tampilkan][tampilkan]

Partai politik[tampilkan][tampilkan]

Negara lain · Atlas

Portal politik

lihatbicara

sunting

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan

Rakyat (disingkat MPR-RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu

lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembagatertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Daftar isi

[sembunyikan]

1 Sejarah

1.1 Masa Orde Lama (1945-1965)

1.2 Masa Reformasi (1999-sekarang)2 Tugas dan wewenang

2.1 Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

2.2 Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum

2.3 Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masajabatannya

2.4 Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

2.5 Memilih Wakil Presiden

2.6 Memilih Presiden dan Wakil Presiden3 Keanggotaan

4 Hak dan kewajiban anggota

4.1 Hak anggota4.2 Kewajiban anggota

5 Fraksi dan kelompok anggota

5.1 Fraksi

5.2 Kelompok anggota6 Alat kelengkapan

6.1 Pimpinan

6.2 Panitia Ad Hoc

7 Sidang8 Lihat pula

9 Pranala luar

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 5/17

[sunting] Sejarah

Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam

menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasilayang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan

budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra

Amandemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) tersebut mengatur berbagai

macam lembaga negara dari Lembaga Tertinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsepsi

penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari silakeempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya. Kehendak

untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung

Karno, pada pidatonya tanggal 01 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip

kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Soepomo yang mengutarakan idenyaakan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari

oleh prinsip kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya.

Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa ‘’Badan

Permusyawaratan’’ berubah menjadi ‘’Majelis Permusyawaratan Rakyat’’ dengan anggapan bahwa majelis ini

merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh

wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnyaditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (pra Amandemen).

[sunting] Masa Orde Lama (1945-1965)

Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Hal ini

telah diantispasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) menyebutkan, Sebelum Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang

Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas

kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan

Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (praAmandemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR.

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950) dan Undang-Undang Dasar

Sementara (1950-1959), lembaga MPR tidak dikenal dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia.Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante yang

diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar.

Namun, Konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar ternyata menemui jalan

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 6/17

buntu. Di tengah perdebatan yang tak berujung pangkal, pada tanggal 22 April 1959 Pemerintah menganjurkan

untuk kembali ke UUD 1945, tetapi anjuran ini pun tidak mencapai kesepakatan di antara anggota Konstituante.

Dalam suasana yang tidak menguntungkan itu, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit

Presiden yang berisikan :

Pembubaran Konstituante,Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950,

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung

Sementara (DPAS).

Untuk melaksanakan Pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959,

Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur Pembentukan MPRS sebagai

berikut :

MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan

golongan-golongan.

Jumlah Anggota MPR ditetapkan oleh Presiden.Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan Golongan

Karya.

Anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan

Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden.MPRS mempunyai seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden.

Jumlah anggota MPRS pada waktu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960

berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 UtusanDaerah.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI. Sebagai akibat logis dari

peristiwa pengkhianatan G-30-S/PKI, mutlak diperlukan adanya koreksi total atas seluruh kebijaksanaan yang

telah diambil sebelumnya dalam kehidupan kenegaraan. MPRS yang pembentukannya didasarkan pada DekritPresiden 5 Juli 1959 dan selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, setelah terjadi

pemberontakan G-30-S/PKI, Penetapan Presiden tersebut dipandang tidak memadai lagi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diadakan langkah pemurnian keanggotaan MPRS dari unsur PKI,

dan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai

dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk.

Rakyat yang merasa telah dikhianati oleh peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI mengharapkan kejelasan

pertangungjawaban Presiden Soekarno mengenai pemberontakan G-30-S/PKI berikut epilognya serta

kemunduran ekonomi dan akhlak. Tetapi, pidato pertanggungjawaban Presiden Soerkarno yang diberi judul

”Nawaksara” ternyata tidak memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. Ketidakpuasan MPRS diwujudkan

dalam Keputusan MPRS Nomor 5 Tahun 1966 yang meminta Presiden Soekarno melengkapi pidato

pertanggungjawabannya.

Walaupun kemudian Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS dalam suratnya tertangal 10 januari 1967

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 7/17

yang diberi nama “Pelengkap Nawaksara”, tetapi ternyata tidak juga memenuhi harapan rakyat. Setalahmembahas surat Presiden tersebut, Pimpinan MPRS berkesimpulan bahwa Presiden Soekarno telah alpa dalam

memenuhi kewajiban Konstitusional. Sementara itu DPR-GR dalam Resolusi dan Memorandumnya tertanggal 9

Februari 1967 dalam menilai “Nawaksara” beserta pelengkapnya berpendapat bahwa “Kepemimpinan Presiden

Soekarno secara konstitusional, politis/ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila”.

Dalam kaitan itu, MPRS mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan

Presiden/Mandataris MPRS dan memilih/mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai PejabatPresiden/Mandataris sesuai Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, serta memerintahkan Badan

Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum.

[sunting] Masa Reformasi (1999-sekarang)

Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk

tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga

negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruhrakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong

penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR

yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem

ketatanegaraan dapat berjalan optimal.

Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat.” , setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi “Kedaulatanberada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pelaksanaan

kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-

cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.

Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun

setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai

hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Oleh karena itu dalam perkembangan

sejarahnya MPR dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang erat seiring denganperkembangan ketatanegaraan Indonesia.

[sunting] Tugas dan wewenang

[sunting] Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR tidak dapatmengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh

sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis

dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya.

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 8/17

Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada pimpinanMPR. Setelah menerima usul pengubahan, pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah

pengusul dan pasal yang diusulkan diubah yang disertai alasan pengubahan yang paling lama dilakukan selama 30

(tiga puluh) hari sejak usul diterima pimpinan MPR. Dalam pemeriksaan, pimpinan MPR mengadakan rapat

dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Kelompok Anggota MPR untuk membahas kelengkapan persyaratan.

Jika usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul

pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. Namun, jika pengubahan dinyatakan olehpimpinan MPR memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna

MPR paling lambat 60 (enam puluh) hari. Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi

kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna MPR.

Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota

ditambah 1 (satu) anggota.

[sunting] Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum

reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan

Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh

MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden danWakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).

[sunting] Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau WakilPresiden dalam masa jabatannya

MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presidendiusulkan oleh DPR.

MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima

usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna

MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-

kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

[sunting] Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 9/17

jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.

Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik

Wakil Presiden menjadi Presiden. Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah

menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak

dapat mengadakan rapat,Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan

pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

[sunting] Memilih Wakil Presiden

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling

lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden

apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

[sunting] Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukankewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling

lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan

wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan

Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai

berakhir masa jabatannya.

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri LuarNegeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

[sunting] Keanggotaan

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPRdiresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan

utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014

adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR

adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu

oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkansumpah/janji secara bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

[sunting] Hak dan kewajiban anggota

[sunting] Hak anggota

Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 10/17

Memilih dan dipilih.

Membela diri.

Imunitas.

Protokoler.

Keuangan dan administratif.

[sunting] Kewajiban anggota

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan

perundang-undangan.

Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

[sunting] Fraksi dan kelompok anggota

[sunting] Fraksi

Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Fraksi dapat

dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi

DPR. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi

dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.

[sunting] Kelompok anggota

Kelompok Anggota adalah pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD. Kelompok

Anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam

melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah. Pengaturan internal Kelompok Anggota sepenuhnya menjadiurusan Kelompok Anggota.

[sunting] Alat kelengkapan

Alat kelengkapan MPR terdiri atas; Pimpinan dan Panitia Ad Hoc.

[sunting] Pimpinan

Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua

yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari

anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

[sunting] Panitia Ad Hoc

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 11/17

Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan

paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur

DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

[sunting] Sidang

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan

Presiden/Wakil Presiden

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUDsekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

Putusan MPR sah apabila disetujui:

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk

memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan

dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat.

[sunting] Lihat pula

Ketua MPR

Sidang Istimewa MPR

DPR

Ketua DPR

Presiden

Wakil Presiden

VolksraadGedung DPR/MPR

[sunting] Pranala luar

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 12/17

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:

Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Indonesia) Situs resmi

(Indonesia) Pemilu indonesia

[sembunyikan][sembunyikan]

l

bs

Topik Indonesia

SejarahNusantara

PrasejarahKerajaan Hindu-BuddhaKerajaan Islam

Era PortugisEra VOC

Era BelandaEra Jepang

Era Kemerdekaan

SejarahIndonesia

Sejarah nama Indonesia

ProklamasiMasa transisiEra Orde Lama (Dekrit Presiden

Demokrasi TerpimpinGerakan 30 September)

Era Orde Baru (SupersemarIntegrasi Timor Timur

Gerakan 1998)Era reformasi

Geografi

Air terjunBendungan & WadukDanau

Gunung & pegununganGunung berapi

LautPantai

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 13/17

Pulau & kepulauanSelat

SungaiTanjung & ujungTeluk

Titik-titik garis pangkal

Politik danpemerintahan

Pemerintah

PresidenKementerian

MPRDPRDPD

MAMK

KYBPK

Perwakilan di luar negeriKepolisianMiliter

Lembaga pemerintahanAdministratif (Provinsi

Kabupaten/kotaKecamatan dan kelurahan/desa)

Hubungan luar negeriHukum

Undang-UndangPemiluPartai politik

Kewarganegaraan Indonesia

Ekonomi

Perusahaan

PariwisataTransportasi

Pasar modalBank

BUMNBEIBBJ

SukuBahasa

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 14/17

Demografi Agama

Nama IndonesiaTokoh

Budaya

Seni (FilmTariSastra

MusikLagu)

MasakanMitologi

PendidikanOlahragaBusana daerah

Arsitektur (Bandar udaraPelabuhan

Stasiun kereta apiTerminal

Pembangkit listrik)Warisan budaya (WayangBatik

KerisAngklung

Tari SamanNoken)

Simbol

Sang Saka Merah Putih

Garuda PancasilaIbu PertiwiNusantara

Flora fauna

FaunaFlora

BungaBinatang

BurungIkan

TumbuhanCagar alamSuaka margasatwa

Taman nasionalTerumbu karang

Kebun raya

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 15/17

Lainnya

Media

Telekomunikasi (Televisi nasionalTelevisi lokal)

Tanda kehormatanKode teleponKode kendaraan

Hari penting

Portal Indonesia

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia denganmengembangkannya.

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia denganmengembangkannya.

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majelis_Permusyawaratan_Rakyat&oldid=6782718"Kategori:

MPRParlemen Indonesia

Kategori tersembunyi:

Rintisan bertopik IndonesiaRintisan bertopik politik

Menu navigasi

Peralatan pribadi

Buat akun baruMasuk log

Ruang nama

Halaman

Pembicaraan

Varian

Tampilan

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 16/17

Baca

Sunting

Tindakan

Versi terdahulu

↑↑

Pencarian

Cari

Halaman Utama

Perubahan terbaru

Peristiwa terkini

Halaman baru

Halaman sembarang

Komunitas

Warung Kopi

Portal komunitas

Bantuan

Wikipedia

Bagikan

Cetak/ekspor

Tutup pembuat buku

Unduh versi PDF

Versi cetak

15/09/13 Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Majelis Permusyawaratan Rakyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 17/17

Peralatan

Bahasa lain

Deutsch

English

Français

Basa Jawa

Bahasa Melayu

Русский

Tiếng Việt

Sunting interwiki

Halaman ini terakhir diubah pada 06.26, 19 April 2013.

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi/Berbagi Serupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkinberlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

Kebijakan privasi

Tentang WikipediaPenyangkalan

Tampilan seluler