BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi kesehatan sedunia (WHO) dan organisasi Dokter Keluarga Se –

dunia (WONCA) telah menekankan pentingnya peranan dokter keluarga ini dalam

mencapai pemerataan pelayanan kesehatan. Sebagai salah satu anggota WHO,

Departemen Kesehatan dan Institusi Pendidikan serta masyarakat perlu menata

sistem pelayanan dokter keluarga dalam suatu struktur yang tersistem. Untuk

mendukung agar terlaksananya pelayanan dokter keluarga yang baik maka perlu

dilakukan juga perancangan praktik dokter keluarga demi mendapatkan perubahan

sistem kesehatan strata pertama yang lebih baik dan berlangsung secara

berkesinambungan.

Saat ini upaya kesehatan, termasuk upaya kesehatan strata pertama belum

terselenggara secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan meskipun sarana

pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah maupun pelayanan kesehatan swasta

berbasis masyarakat terdapat di semua kecamatan. Begitu pula dengan sistem

rujukan upaya kesehatan perorangan juga belum dapat berjalan dengan baik. Untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat, perubahan yang fundamental harus dilakukan

dalam sistem pelayanan kesehatan. Salah satu cara untuk melakukan perubahan ini

ialah dengan merancang praktik kedokteran keluarga agar masyarakat memiliki

aksesyang mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Praktik dokter keluarga perlu diarahkan agar lebih berjenjang dan ditingkatkan

mutunya, serta diharapkan dapat melakukan pelayanan individu dan mampu

mengintegrasikan pelayanan kesehatan individu, keluarga dan komunitas.

Praktik dokter keluarga juga harus senantiasa ditingkatkan mutunya melalui

sertifikasi, registrasi hasil, lisensi, pendidikan, dan pelatihan yang sinambung, serta

pemantauan terhadap kinerja dokter dalam menyelenggarakan prakteknya. Sejalan

dengan UU praktik kedokteran maka pengadaan dokter keluarga harus dikaitkan

langsung dengan dengan upaya registrasi yang berada di bawah tanggung jawab

Konsil Kedokteran Indonesia.

Dalam merancang praktik dokter keluarga perlu diperhatikan sistem

pembiayaan pelayanan kesehatan, dimana pembiayaan pelayanan kesehatan harus

dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap kebutuhan dan prioritas pelayanan

kesehatan. Investasi perlu disediakan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur

pada pelayanan kedokteran keluarga di strata pertama (sumber daya manusia,

sarana / prasarana, peralatan, prosedur pelayanan, uraian tugas) yang memenuhi

standar.

Dari uraian diatas maka sudah jelas bahwa sangat diperlukan untuk merancang

praktik kedokteran keluarga agar masyarakat dapat mendapatkan akses yang lebih

mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB II

PERMASALAHAN

2.1. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Praktik Dokter Keluarga

Dalam melaksanakan praktik dokter keluarga banyak hambatan dari berbagai

faktor. Ada beberapa faktor yang dinilai mempunyai peranan penting dalam

menghambat terwujudnya pelayanan kedokteran. Faktor – faktor yang dimaksud

adalah :

1. Kurangnya Pemahaman Pemangku Kepentingan

Secara umum, berbagai pemangku kepentingan (stake holders) seperti

DepKes, KKI, IDI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan AIPKI telah

membuat kebijakan dan mendukung pengembangan pelayanan dokter keluarga,

namun dalam aplikasinya masih banyak ditemui mispersepsi dan perbedaan.

Misalnya, apakah dokter keluarga merupakan ilmu tersendiri atau bukan?

Apakah sama seperti dokter umum yang selama ini dikenal, tetapi hanya

namanya saja yang berubah sehingga setiap dokter umum secara otomatis dapat

menyebut dirinya sebagai dokter keluarga?

Ternyata, persepsi pemangku kepentingan terhadap pertanyaan itu belum

sama. Perbedaan persepsi itu mempunyai konsekuensi dalam pengembangannya.

Sebagai contoh, kalau merupakan ilmu atau disiplin tersendiri, harus ada unit

atau bagian tersendiri dan para ahlinya di fakultas kedokteran sebagai institusi

pendidikan dan keilmuan. Di banyak negara, khususnya negara maju, dokter

keluarga merupakan ilmu atau disiplin kedokteran yang berdiri sendiri dan

merupakan spesialisasi bidang kedokteran tersendiri. Ada program pendidikan

profesinya yang dikelola oleh unit tersendiri di fakultas kedokteran dan ada

perkumpulan profesinya.

Di FKUI, sejak hampir 20 tahun yang lalu telah dibentuk subbagian

tersendiri untuk ilmu kedokteran keluarga di bawah Departemen Ilmu

Kedokteran Komunitas. Beberapa staf muda telah dikirim untuk memperdalam

ilmu kedokteran keluarga di Universitas Singapura dan Filipina. Subbagian ilmu

kedokteran keluarga juga telah mengembangkan praktek dokter keluarga di

beberapa daerah di Indonesia sebagai model percontohan dan untuk mendidik

mahasiswa dalam pelayanan dokter keluarga.

2. Pengembangannya Kurang Terencana, Terpadu, Terstruktur dan

Terkoordinasi Dengan Baik

Karena terdapatnya perbedaan persepsi ketika konsep dokter keluarga mulai

muncul, pengembangan dan penerapannya tidak berjalan secara utuh, terencana,

terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Selama ini, pengembangan dan

penerapan dokter keluarga dijalankan secara parsial oleh berbagai pihak sesuai

persepsi dan kepentingan masing-masing. Sebagai contoh, karena dokter

keluarga dikaitkan dengan kepentingan pengembangan sistem pendanaan JPKM,

maka Depkes menjalankan berbagai kegiatan pelatihan dokter keluarga

berdasarkan kepentingan mereka melalui anggaran proyek Depkes. Mereka lebih

melihat dokter keluarga sebagai “dokter umum” biasa ditambah dengan sekedar

pengetahuan mengenai aspek JPKM untuk menjadi Penyedia Pelayanan

Kesehatan dalam sistem JPKM yang ingin dikembangkan. Maka dijalankanlah

berbagai pelatihan singkat terhadap dokter-dokter termasuk dokter puskesmas

yang dikaitkan dengan proyek percontohan JPKM. Selain Depkes, kegiatan

kursus dan pelatihan serupa juga dijalankan oleh PT Asuransi Kesehatan (Askes)

dalam kaitannya dengan pengembangan sistem JPK dan menamakan dokter

yang telah direkrutnya sebagai dokter keluarga PT Askes. Hal itu mencerminkan

persepsi bahwa dokter keluarga sama saja dengan dokter umum biasa bukan

keahlian atau spesialisasi tertentu sebagaimana yang berlaku di negara maju.

Karena dijalankan secara parsial, berorientasi proyek dan kepentingan

jangka pendek, maka semua upaya untuk mengembangkan profesi dokter

keluarga boleh dikatakan gagal. Selama ini, banyak dilakukan trial and error

berdasarkan persepsi beberapa orang pengurusnya saja. Mulanya, dianggap di

bawah 4 bidang spesialis yaitu ilmu penyakit dalam, bedah, kebidanan dan ilmu

kesehatan anak, karena dokter keluarga dipersepsikan sebagai dokter umum

yang perlu diberikan kursus tambahan dari ke-4 bidang tersebut. Maka

dilakukanlah penataran singkat dengan dukungan proyek dan pengajarnya

terutama dari ke-4 bidang tersebut. Beberapa tahun kemudian, untuk menambah

legitimasi upaya pengembangan dokter keluarga yang dijalankan IDI tersebut,

beberapa orang yang dianggap “memahaminya” atau diharapkan terlibat,

diberikan “gelar” PKK, singkatan Pakar Kedokteran Keluarga.

Hambatan dari beberapa dokter spesialis terjadi karena kurang pahamnya

akan pelayanan dokter keluarga dalam konteks SPK yang efektif, efisien dan

berkualitas. Mereka merasa seolah-olah dokter keluarga akan menjadi pesaing

yang “merebut” dan mengurangi pasien yang datang ke praktik mereka

nantinya. Padahal, pembagian kerja antara berbagai profesi dokter yang

menjalankan praktiknya, baik dokter praktik umum dan spesialis maupun di

antara berbagai spesialis sudah diatur dan berlaku dengan baik. Juga, dari

pengalaman di negara maju yang telah menerapkan pelayanan dokter keluarga,

persaingan tidaklah terjadi. Bahkan, yang terjadi adalah sebaliknya yaitu

kerjasama yang lebih harmonis dan saling menguntungkan untuk kedua belah

pihak terutama dalam memenuhi kepuasan pasien, sehingga meningkatkan citra

profesi dokter.

3. Masalah dalam Sistem Pembiayaan Kesehatan

Masalah yang paling menonjol yang ditemukan pada sistem pembiayaan

kesehatan ialah biaya kesehatan menjadi meningkat. Peningkatan biaya tersebut

bukan saja karena telah dipergunakannya berbagai peralatan canggih, tetapi

juga karena pelayanan kesehatan tersebut telah terkotak- kotak. Akibatnya

pemeriksaan kesehatan yang sama sering dilakukan berulang – ulang, yang

tentu saja akan memberatkan pasien. Maka dari itu, seharusnya praktik dokter

keluarga diharapkan telah menerapkan sistem pembayaran kapitasi.

4. Mutu Pelayanan yang Kurang Memuaskan

Dokter keluarga yang telah menjalankan praktik , ditemukan pula masalah

lainnya. Masalah tersebut ialah mutu pelayanan yang diselenggarakan ternyata

jauh dari memuaskan. Saat ini cukup banyak dokter keluarga yang berpraktik di

bawah standar. Penyebabnya adalah karena para dokter keluarga yang berpraktik

tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk perkembangan teknologi

kedokteran.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Merancang Praktek Dokter Keluarga

Dalam Merancang praktek dokter keluarga, diperlukan beberapa cara untuk

membantu agar praktek dokter keluarga dapat berjalan dengan baik.

A. Bentuk Praktek Dokter Keluarga

Bentuk praktek dokter keluarga secara umum dapat dibedakan atas tiga

macam :

1. Pelayanan Dokter Keluarga Sebagai Bagian dari Pelayanan Rumah Sakit

(Hospital Based)

Pada bentuk pelayanan dokter keluarga diselenggarakan di rumah sakit.

Untuk ini dibentuklah suatu unit khusus yang diserahkan tanggung jawab

menyelenggarakan pelayanan dokter keluarga. Unit khusus ini dikenal dengan

nama bagian dokter keluarga (departement of family medicine), semua pasien

baru yang berkunjung ke rumah sakit, diwajibkan melalui bagian khusus ini.

Apabila pasien tersebut ternyata membutuhkan pelayanan spesialistis, baru

kemudian dirujuk kebagian lain yang ada dirumah sakit.

2. Pelayanan Dokter Keluarga Dilaksanakan oleh Klinik Dokter Keluarga

(Family Clinic)

Pada bentuk ini sarana yang menyelenggarakan pelayanan dokter

keluarga adalah suatu klinik yang didirikan secara khusus yang disebut dengan

nama klinik dokter keluarga (family clinic/center). Pada dasarnya klinik dokter

keluarga ini ada dua macam. Pertama, klinik keluarga mandiri (free-standing

family clinic). Kedua, merupakan bagian dari rumah sakit tetapi didirikan diluar

komplek rumah sakit (satelite family clinic). Di luar negeri klinik dokter

keluarga satelit ini mulai banyak didirikan. Salah satu tujuannya adalah untuk

menopang pelayanan dan juga penghasilan rumah sakit.

Terlepas apakah klinik dokter keluarga tersebut adalah suatu klinik

mandiri atau hanya merupakan klinik satelit dari rumah sakit, lazimnya klinik

dokter keluarga tersebut menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan rumah

sakit. Pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap akan dirawat sendiri atau

dirujuk ke rumah sakit kerja sama tersebut.Klinik dokter keluarga ini dapat

diselenggarakan secara sendiri (solo practice) atau bersama-sama dalam satu

kelompok (group practice). Dari dua bentuk klinik dokter keluarga ini, yang

paling dianjurkan adalah klinik dokter keluarga yang dikelola secara

berkelompok. Biasanya merupakan gabungan dari 2 sampai 3 orang dokter

keluarga.Pada klinik dokter keluarga berkelompok ini diterapkan suatu sistem

manajernen yang sama. Dalam arti para dokter yang tergabung dalam klinik

dokter keluarga tersebut secara bersama-sama membeli dan memakai alat-alat

praktek yang sama. Untuk kemudian menyelenggarakan pelayanan dokter

keluarga yang dikelola oleh satu sistem manajemen keuangan, manajemen

personalia serta manajemen sistem informasi yang sama pula. Jika bentuk

praktek berkelompok ini yang dipilih, akan diperoleh beberapa keuntungan

sebagai berikut :

a. Pelayanan Dokter Keluarga yang Diselenggarakan Akan Lebih

Bermutu

Penyebab utamanya adalah karena pada klinik dokter keluarga yang

dikelola secara kelompok, para dokter keluarga yang terlibat akan dapat

saling tukar menukar pengalaman, pengetahuan dan keterampilan. Di

samping itu, karena waktu praktek dapat diatur, para dokter mempunyai

cukup waktu pula untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.

Kesemuannya ini, ditambah dengan adanya kerjasama tim (team work)

disatu pihak, serta lancarnya hubungan dokter-pasien di pihak lain,

menyebabkan pelayanan dokter keluarga yang diselenggarakan akan lebih

bermutu.

b. Pelayanan Dokter Keluarga yang Diselenggarakan Akan Lebih

Terjangkau

Penyebab utamanya adalah karena pada klinik dokter keluarga yang

dikelola secara berkelompok, pembelian serta pemakaian pelbagai peralatan

medis dan non medis dapat dilakukan bersama-sama (cost sharing). Lebih

dari pada itu, karena pendapatan dikelola bersama, menyebabkan

penghasilan dokter akan lebih terjamin. Keadaan yang seperti ini akan

mengurangi kecenderungan penyelenggara pelayanan yang berlebihan.

Kesemuanya ini apabila berhasil dilaksanakan, pada gilirannya akan

menghasilkan pelayanan dokter keluarga yang lebih terjangkau.

3. Pelayanan Dokter Keluarga Dilaksanakan Melalui Praktek Dokter

Keluarga (Family Practice)

Pada bentuk ini sarana yang menyelenggarakan pelayanan dokter

keluarga adalah praktek dokter keluarga. Pada dasarnya bentuk pelayanan dokter

keluarga ini sama dengan pelayanan dokter keluarga yang diselenggarakan

melalui klinik dokter keluarga. Disini para dokter yang menyelenggarakan

praktek, rnenerapkan prinsip-prinsip pelayanan dokter keluarga pada pelayanan

kedokteran yang diselenggarakanya. Praktek dokter keluarga tersebut dapat

dibedaka pula atas dua macam. Pertama, praktek dokter keluarga yang

diselenggarakan sendiri (solo practice). Kedua praktek dokter keluarga yang

diselenggarakan secara berkelompok (group practice).

B. Peralatan dan Tenaga Pelaksana

Untuk dapat menyelenggarakan praktek dokter keluarga yang baik, tentu

perlu disediakan pelbagai peralatan dan tenaga pelaksana yang memadai. Peralatan

dan tenaga pelaksana yang dimaksud adalah :

1. Peralatan

Peralatan yang dibutuhkan pada praktek dokter keluarga pada dasarnya

tidak berbeda dengan peralatan pelbagai pelayanan kedokteran lainnya. Jika

pelayanan dokter keluarga tersebut dilaksanakan dalam bentuk klinik dokter

keluarga, maka peralatan yang dibutuhkan secara umum dapat dibedakan atas

dua macam:

a. Peralatan Medis

Karena praktek dokter keluarga melayani beberapa tindakan spesialistis

sederhana, maka pada praktek dokter keluarga perlu disediakan pelbagai

peralatan medis spesialistis. Disamping, dibutuhkan pula pelbagai peralatan

pemeriksaan penunjang serta pertolongan gawat darurat.), Peralatan medis

yang tersedia disuatu klinik dokter keluarga harus lengkap. Peralatan yang

dimaksud telah mencakup pula laboratorium klinis, rontgen foto, EKG,

minor surgery set, sigmoiskop, audiometer, otoskop, visual chart, tonometer

dan ophtalmoskop.

b. Peralatan Non-Medis

Peralatan non medis praktek dokter keluarga adalah suatu klinik yang

memiliki sekurang- kurangnya sebuah ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang

periksa, ruang tindakan, ruang laboratorium, ruang rontgen (fakultatif), ruang

administrasi, gudang serta kamar mandi, yang luas lantai seluruhnya minimal

antara 150 s.d 200 meter persegi. Karena praktek dokter keluarga, adalah

pelayanan dengan perjanjian (appointment system), maka perlu pula

disediakan alat komunikasi seperti telepon.

2. Tenaga Pelaksana

Tenaga pelaksana yang dibutuhkan pada praktek dokter keluarga pada

dasarnya tidaklah berbeda dengan tenaga pelaksana pelbagai pelayanan

kedokteran lainnya. Tenaga pelaksana yang dimaksud secara umum dapat

dibedakan atas tiga macam :

a. Tenaga Medis

Tenaga medis yang dimaksudkan disini ialah para dokter keluarga (family

doctor/physician). Tergantung dari sarana pelayanan yang menyelenggarakan

pelayanan dokter keluarga serta beban kerja yang dihadapi, jumlah dokter

keluarga yang dibutuhkan dapat berbeda. Secara umum dapat disebutkan,

apabila sarana pelayanan tersebut adalah rumah sakit serta beban kerjanya

lebih berat, maka jumlah dokter keluarga yang dibutuhkan akan lebih banyak.

Sedangkan jika pelayanan dokter keluarga tersebut diselenggarakan oleh suatu

klinik dokter keluarga, jumlah dokter yang dibutuhkan umumnya lebih sedikit.

Klinik dokter keluarga memang dapat diselenggarakan hanya oleh satu orang

dokter keluarga (solo practice) ataupun oleh sekelompok dokter keluarga

(group practice). Telah disebutkan, dari kedua bentuk ini, yang dianjurkan

adalah bentuk kedua, yakni yang diselenggarakan oleh satu kelompok dokter

keluarga.

b. Tenaga paramedis

Untuk lancaranya pelayanan dokter keluarga, perlu mengikut sertakan tenaga

paramedis. Disarankan tenaga paramedis tersebut seyogoyanya yang telah

mendapatkan pendidikan dan latihan prinsip-prinsip pelayanan dokter

keluarga, baik aspek medis dan ataupun aspek non medis. Jumlah tenaga

paramedis yang diperlukan tergantung dari jumlah dokter keluarga yang

menyelenggarakan pelayanan dokter keluarga secara umum disebutkan untuk

setiap satu orang dokter keluarga, diperlukan 2 sampai 3 tenaga paramedis

terlatih.

c. Tenaga Non-Medis

Sama halnya dengan tenaga paramedis, untuk lancarnya pelayanan dokter

keluarga, perlu pula mengikutsertakan tenaga non-medis. Pada umumnya ada

dua katagori tenaga non-medis tersebut. Pertama, tenaga administrasi yang

diperlukan untuk menangani masalah–masalah administrasi. Kedua, pekerja

sosial (social worker) yang diperlukan untuk menangai program

penyuluhan/nasehat kesehatan dan atau kunjungan rumah misalnya. Jumlah

tenaga non medis yang diperlukan tergantung dari jumlah dokter keluarga,

dibutuhkan sekurang-kurangnya satu orang tenaga administrasi serta satu

orang pekerja sosial.

C. Pelayanan Praktek Dokter Keluarga

Pelayanan yang diselenggarakan pada praktek dokter keluarga banyak

macamnya. Secara umum dapat dibedakan atas tiga macam :

1. Menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan

Pada bentuk ini, pelayanan yang diselenggarakan pada praktek dokter

keluarga hanya pelayanan rawat jalan saja. Dokter yang menyelenggarakan

praktek dokter keluarga tersebut tidak melakukan pelayanan kunjungan dan

perawatan pasien di rumah atau pelayanan rawat inap di rumah sakit. Semua

pasien yang membutuhkan pertolongan diharuskan datang ke tempat praktek

dokter keluarga. Jika kebetulan pasien tersebut memerlukan pelayanan rawat

inap, pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan, Kunjungan dan Perawatan

Pasien Dirumah

Pada bentuk ini, pelayanan yang diselenggarakan pada praktek dokter

keluarga mencakup pelayanan rawat jalan serta pelayanan kunjungan dan

perawatan pasien di rumah. Pelayanan bentuk ini lazimnya dilaksanakan oleh

dokter keluarga yang tidak mempunyai akses dengan rumah sakit.

3. Menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan, Kunjungan dan Perawatan

Pasien di Rumah, Serta Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit.

Pada bentuk ini, pelayanan yang diselenggarakan pada praktek dokter

keluarga telah mencakup pelayanan rawat jalan, kunjungan dan perawatan pasien

di rumah, serta perawatan rawat inap di rumah sakit. Pelayanan bentuk ini

lazimnya diselenggarakan oleh dokter keluarga yang telah berhasil menjalin kerja

sama dengan rumah sakit terdekat dan rumah sakit tersebut memberi kesempatan

kepada dokter keluarga untuk merawat sendiri pasiennya di rumah sakit.

D. Pembiayaan Praktek Dokter Keluarga

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dokter keluarga tentu diperlukan

tersedianya dana yang cukup. Tidak hanya untuk pengadaan pelbagai sarana dan

prasarana medis dan non medis yang diperlukan (investment cost), tetapi juga untuk

membiayai pelayanan dokter keluarga yang diselenggarakan (operational cost)

Seyogyanyalah semua dana yang diperlukan ini dapat dibiayai oleh pasien dan atau

keluarga yang memanfaatkan jasa pelayanan dokter keluarga. Masalah kesehatan

seseorang dan atau keluarga adalah tanggung jawab masing-masing orang atau

keluarga yang bersangkutan. Untuk dapat mengatasi masalah kesehatan tersebut

adalah amat diharapkan setiap orang atau keluarga bersedia membiayai pelayanan

kesehatan yang dibutuhkannya.

Saat ini pembiayaan yang banyak diterapkan ialah sistem pembiayaan pra –

upaya, mengingat pembiayaan pra – upaya ini banyak menjajikan keuntungan. Pada

dasarnya ada tiga bentuk pembiayaan secara pra-upaya yang dipergunakan. Ketiga

bentuk yang dimaksud adalah:

1. Sistem Kapitasi (Capitation System)

Yang dimaksud dengan sistem kapitasi adalah sistem pembayaran dimuka yang

dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan

berdasarkan kesepakatan harga yang dihitung untuk setiap peserta untuk jangka

waktu tertentu. Dengan sistem pembayaran ini, maka besarnya biaya yang

dibayar oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan yang tidak

ditentukan oleh frekwensi penggunaan pelayanan kesehatan oleh peserta,

melainkan ditentukan oleh jumlah peserta dan kesepakatan jangka waktu

jaminan.

2. Sistem Paket (Packet System)

Yang dimaksud dengan sistem paket adalah sistem pembayaran di muka yang

dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan

berdasarkan kesepakatan harga yang dihitung untuk suatu paket pelayanan

kesehatan tertentu. Dengan sistem pembayaran ini, maka besarnya biaya yang

dibayar oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan tidak

ditentukan oleh macam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, melainkan

oleh paket pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan. Penyakit apapun yang

dihadapi, jika termasuk dalam satu paket pelayanan yang sama, mendapatkan

biaya dengan besar yang sama. Sistem pernbiayaan paket ini dikenal pula dengan

nama sistem pembiayaan kelompok diagnosis terkait (diagnosis related group)

yang di banyak negara maju telah lama diterapkan.

3. Sistem Anggaran (Budget System)

Yang dimaksud dengan sistem anggaran adalah sistem pembayaran di muka yang

dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan

berdasarkan kesepakatan harga, sesuai dengan besarnya anggaran yang diajukan

penyelenggara pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan sistern paket, pada

sistem anggaran ini, besarnya biaya yang dibayar oleh badan asuransi kepada

penyelenggara pelayanan kesehatan tidak ditentukan oleh macam pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan, melainkan oleh besarnya anggaran yang telah

disepakati.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

a. Faktor yang dapat menghambat pelakasanaan praktek dokter keluarga

adalah kurangnya pemahaman pemangku kepentingan, pengembangan

dokter keluarga yang kurang terstruktur dan kurang terkoordinasi, adanya

masalah dalam sistem pembiayaan kesehatan, dan mutu pelayanan yang

kurang memuaskan.

b. Dalam merancang praktek dokter keluarga perlu diperhatikan bentuk-

bentuk dari praktek dokter keluarga, peralatan dan tenaga pelakasana, dan

sistem pembiayaan.

4.2. Saran

a. Diharapkan kepada pemangku kepentingan seperti Depkes, KKI, IDI,

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan AIPKI dapat menyamakan

persepsi mengenai dokter keluarga agar pengembangan dokter keluarga di

Indonesia menjadi lebih baik.

b. Diharapkan dokter keluarga di Indonesia dapat menerapkan rancangan

praktek dokter keluarga dengan baik agar masyarakat mendapatkan akses

yang lebih mudah untuk mengatasi masalah kesehatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Lubis. F. 2008. Dokter Keluarga Sebagai Tulang Punggung Dalam Sistem Pelayanan

Kesehatan.http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=hambatan%20dalam

%20melaksanakan%20praktek%20dokter

%20keluarga&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F

%2Findonesia.digitaljournals.org%2Findex.php%2Fidnmed%2Farticle%2Fdownload

%2F566%2F563&ei=xqr6UJHsEJDSrQeL0oDQCw&usg=AFQjCNFHnGeVaVxYUiFe

ZFNrGR5Gt-NB-g&bvm =bv.41248874,d.bmk . (Diakases 19 Januari 2013).

Prasetyawati. A.E. 2010. Kedokteran Keluarga. Rineka Cipta. Jakarta, Indonesia. Hal 29.

Wahyuni. A.S. 2003. Pelayanan Dokter Keluarga.

http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1/FK-arlinda%20sari.pdf.

(Diakses !9 Januari 2013).