makalah amdl

8/17/2019 MAKALAH Amdl

1/17


2/17


3/17

Pp No 27 Tahun 1999 Tentang Amdal

Dan Implikasinya Pada Pembangunan Berkelanjutan

'eraturan 'emerintah o % Tahun 1999, yang disahkan dan ditanda

tangani pada tanggal "ei 1999 oleh 'residen = *abibie, telah melalui

mekanisme politik dan pertimbangan yang matang 'ertimbangan tersebut

antara lain / perubahan undang-undang o : Tahun 192%, 7ndang-undang o

%& Tahun 199, 77 19:> pasal > ayat (1), 'enyesuaian '' o >1 Tahun

199&, dan jaminan pengelolaan lingkungan hidup demi kesejahteraan

masyarakat se$ara berkelanjutan

Substansi '' % Tahun 199, memuat tata aturan tentang +omisi 'enilai

Amdal, Tata aksana Amdal, 'embinaan, +eterbukaan normasi dan 'eran

"asyarakat, dan 'embiayaan Substansi '' ini se$ara implisit telah menyajikan

tata aturan administrati, sedangkan se$ara eksplisit men$akup kelayakan usaha

dan8atau kegiatan yang terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya

mplikasi dari '' % ini diharapkan memberi dampak yang positi atau

meminimalisasikan dampak-dampak negati suatu usaha dan8atau kegiatan

pengelolaan lingkungan

erdasarkan rumusan yang telah dijelaskan di atas, penulisan makalah

ini dimaksudkan untuk membahas substansi dan diskripsi '' % Tahun 1999,

dan diperbandingkan dengan '' sebelumnya

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini antara lain /

1 "endiskripsikan substansi dasar '' % Tahun 1999, persamaan, dan

perbedaannya dengan '' sebelumnya .

% "endiskripsikan dan menjelaskan substansi '' % Tahun 1999, per bab,

pasal, dan ayat .

& "enjelaskan mplikasi pelaksanaan '' % Tahun 1999 dan dampaknya

terhadap 'embangunan erkelanjutan . dan: "engetahui kelemahan mplementasi '' % Tahun 1999

Praktikum !" Amdal Ps" P#$ Pas%asarjana IPB& 'leh !elompok I& Tahun 2(() II - 3


4/17


5/17



> "emenuhi kebutuhan inormasi yang diperlukan untuk menge?aluasi

kembali kebijakan alokasi dan pemanaatan ruang dan menentukan

instensitas kegiatan pembangunan yang dapat dikembangkan sesuai dengan

daya dukung yang ada

2.2. De#kr$%#$ PP N&. 27 Tahun 1999

'' o % Tahun 1999 adalah 'eraturan 'emerintah yang memuat

tentang ketentuan dasar mengenai tata kerja dan tata laksana Analisa "engenai

ampak ingkungan (Amdal) '' ini merupakan penjabaran dan ketentuan

pokok pada 77 o %& Tahun 199

iskripsi '' % Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut /

Ba' I. (etentuan U"u"

ab ini terdiri dari pasal (pasal 1 s8d pasal ) 'enjelasannya sebagai

berikut /

'asal 1 menyajikan pengertian Analisa mengenai dampak lingkungan

dan ruang lingkupnya, baik se$ara indukti dan diskripti, yang terdiri dari

(tujuh) pengertian

'asal % yang terdiri ayat (1), (%), dan (&), se$ara berturut-turut

menjelaskan kegiatan studi kelayakan usaha dan8atau kegiatan sebagaibagian dari Amdal, implikasi hasil Amdal sebagai bahan peren$anaan

pembangunan #ilayah, dan pendekatan studi terhadap usaha dan8atau

kegiatan tunggal, terpadu, atau kegiatan dalam ka#asan, dalam

menganalisis dampak mengenai lingkungan

'asal & ayat (1) mendiskripsikan dampak besar dan penting suatu usaha

dan8atau kegiatan terhadap lingkungan hidup . ayat (%) menjelaskan

ke#ajiban memiliki Amdal bagi suatu usaha dan8atau kegiatan yang

menimbulkan dampak besar dan penting sebagaimana yang dijelaskan pada

ayat (%), dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam #aktu >

(lima) tahun (ayat &) . ayat (:) tentang ke#ajiban melakukan upaya

pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan, bagi

ren$ana usaha dan8atau kegiatan di luar usaha dan8atau kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (%), yang pembinaannya berada pada

instansi yang membidangi usaha dan8atau kegiatan . ayat (>) menjelaskan

ke#ajiban 'ejabat dari instansi yang menerbitkan i@in agar men$antumkan

upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan



6/17



hidup dalam i@innya . dan ayat (6) menjelaskan ketentuan lain mengenai

persyaratan dan ke#ajiban upaya pengelolaan lingkungan hidup dan

pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana di maksud pada

ayat (>) oleh instansi yang membidangi usaha dan8atau kegiatan setelah

mempertimbangkan masukan dari instansi yang bertanggung ja#ab

'asal : ayat (1) dan ayat (%) memuat ketentuan bah#a bagi suatu usaha

dan8atau kegiatan dalam ka#asan yang telah memiliki tidak di#ajibkan

dibuatkan Amdal, tetapi di#ajibkan melakukan pengendalian dampak

lingkungan hidup dan perlindungan ungsi lingkungan hidup sesuai dengan

ren$ana pengelolaan lingkungan hidup dan ren$ana pemantauan lingkungan

hidup ka#asan

'asal > ayat (1) mendiskripsikan kriteria dampak besar dan penting suatu

usaha dan8atau kegiatan lingkungan hidup . dan ayat (%) memuat ungsi

+epala nstansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan untuk

menetapkan 'edoman mengenai penentuan kriteria dampak besar dan

penting

'asal 6 ayat (1) memuat ketentuan bah#a suatu ren$ana dan8atau usaha

untuk menanggulangi keadaan darurat, tidak perlu dibuat Analisis mengenai

dampak lingkungan . dan ayat (%) menjelaskan, bila terjadi keadaan darurat

(ayat1), ditetapkan oleh "enteri lain dan8atau 'impinan embaga 'emerintah

on epartemen

'asal ayat (1) menjelaskan persyaratan memiliki Amdal untuk

melakukan usaha dan8atau kegiatan yang diterbitkan oleh 'ejabat yang

ber#enang . ayat (%) memuat ketentuan prosedur pengajuan i@in . ayat (&)

memuat ketentuan mengenai persyaratan mengeluarkan i@in . dan ayat (:)

memuat ketentuan mengenai ke#ajiban pemrakarsa dalam mematuhi

ketentuan dalam i@in usaha dan8atau kegiatanBa' II. (&"$#$ Pen$la$ A"al

ab ini terdiri dari 6 pasal, yaitu pasal 2, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal

1%, dan pasal 1& iskripsi dari masing-masing pasal dijelaskan sebagai berikut /

'asal 2 ayat (1) dan ayat (%) tentang ke#enangan "anteri membentuk

+omisi 'enilai Amdal di tingkat pusat yang berkedudukan di instansi yang

ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, dan ke#enangan !ubernur

membentuk +omisi 'enilai Amdal di tingkat daerah yang berkedudukan di

instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan aerah Tingkat



7/17



'asal 9 ayat (&), ayat (:), ayat (>), dan ayat (6) memuat ketentuan

mengenai tugas +omisi penilai dan tugas tim teknis yang membantu, dan

khusus di tingkat pusat berasal dari tim teknis dari masing-masing sektor .

ayat () memuat ketentuan tentang tata kerja +omisi penilai dengan

ketetapan lain . dan ayat (2) memuat ketentuan lain

'asal 9 ayat (1) menjelaskan unsur-unsur komisi penilai pusat yang

ditugasi mengelola lingkungan hidup . dan ayat (%) tentang ketentuan lanjutan

dalam menetapkan susunan anggota komisi pusat

'asal 10 ayat (1) menjelaskan unsur-unsur komisi penilai daerah . dan

ayat (%) tentang ketentuan lanjutan dalam menetapkan susunan

anggota komisi penilai daerah

'asal 11 ayat (1) menjelaskan #e#enang komisi penilai pusat dalam

menilai hasil Amdal berdasarkan kriteria-kriteria. dan ayat (%) memuat

ketentua #e#enang komisi penilai daerah dalam menilai hasil Amdal di luar

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

'asal 1% ayat (1) dan ayat (%) memuat ketentuan tentang latar belakang

keahlian tim teknis, dan ayat (%) tentang ketentuan lanjutan dalam

menetapkan susunan anggota komisi penilai daerah dan pusat

Ba' III. Tata Lak#ana

• agian 'ertama / +erangka A$uan

agian pertama tentang +erangka A$uan (+A) pada bagian ini, pasal 1:

ayat (1:) dan ayat (1>) memuat ketentuan mengenai +erangka A$uan (+A) .

pasal 1> ayat (1) dan ayat (%) tentang tata $ara penyampaian +A . pasal 16 ayat

(1), ayat (%), ayat (&), dan ayat (:) tentang tata $ara menilai dan hasil penilaian

+A

• agian +edua /

agian kedua tentang Analisis ampak ingkungan *idup, 4en$ana

'engelolaan ingkungan *idup (4+), dan 4en$ana 'emantauan ingkungan

*idup (4') agian ini terdiri dari pasal 1, pasal 12, pasal 19, pasal %0, pasal

%1, psal %%, dan pasal %& 'asal 1 ayat (1) menyajikan ke#ajiban-ke#ajiban

pemrakarsa menyusun Andal, 4+, dan 4' berdasarkan +A yang telah

disetujui, dan ayat (%) tentang penggunaan pedoman penyusunan Amdal, 4+,

dan 4' . pasal 12 ayat (1) dan ayat (%) tentang tata $ara pengajuan Amdal,

4+, dan 4' di tingkat pusat maupun tingkat daerah . pasal 19 ayat (1) tentang

tugas penilaian Amdal, 4+, dan 4' di tingkat pusat dan di tingkat daerah, ayat



8/17



(%), ayat (&), pasal %0 ayat (1) dan ayat (%) tentang pertanggungan ja#aban

instansi penerbit keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan8atau

kegiatan . pasal %1 ayat (1), ayat (%), dan ayat (&) tentang proses pengembalian

dan perbaikan Amdal, jika penyusunannya tidak sesuai pedoman yang

ditetapkan . pasal %% ayat (1) dan ayat (%) tentang dasar penolakan suatu usaha

dan8atau kegiatan yang tidak layak . dan pasal %& ayat (1) dan ayat (%) tentang

penyampaian salinan dampak lingkungan hidup, 4', 4', dan keputusan

kelayakan lingkungan hidup ke tingkat pusat maupun tingkat daerah

• agian +etiga

agian ketiga tentang +adalu#arsa dan atalnya keputusan hasil Amdal,

4+, dan 4' agian ini terdiri dari pasal %:, pasal %>, pasal %6, dan pasal %

'asall % ayat (1), ayat (%), an ayat (&) miniature tenting pentagon kembali

permohonan persetujuan bila kelayakan lingkungan hidup dinyatakan

kadalu#arsa . pasal %> ayat (1), dan ayat (%) . pasal %6 ayat (1) dan ayat (%) .

dan pasal % ayat (1) dan ayat (%) mengatur tentang pembatalan kelayakan

keputusan hasil Amdal, 4+, dan 4' bila / pemrakarsa memindahkan lokasi

usaha dan8atau kegiatan, pemrakarsa mengubah desain, kapasitas, dan bahan

baku, dan bila terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat

peristi#a alam dan atau karena akibat lain sebelum dan pada #aktu usaha

dan8atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan

Ba' I). Pe"'$naan

ab ini terdiri dari pasal %2, pasal %9, pasal &0, dan pasal &1 'asal %2

ayat (1) dan ayat (%) mengatur tentang pembinaan teknis . pasal %9 ayat (1) dan

ayat (%) mengatur tentang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di bidang

Amdal . pasal &0 mengatur tentang kualiikasi penyusunan Amdal . dan pasal

&1 mengatur tentang penyusunan Amdal bagi usaha dan8atau kegiatan golongan

ekonomi lemah

Ba' ) Penga*a#an

ab ini hanya 1 pasal yaitu pasal &% 'asal ini mengatur penugasan

instansi yang membidangi usaha dan8atau kegiatan, instansi yang bertugas

mengendalikan dampak lingkungan hidup, dan !ubernur untuk melakukan

peng#asan dan e?aluasi penerapan peraturan perundang-undangan dibidang

Amdal, pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa, dan

menyampaikan laporan penga#asan dan e?aluasi hasilnya kepada "enteri

se$ara berkala



9/17



Ba' )I. (eter'ukaan In!&r"a#$ an Peran Ma#+arakat

ab ini terdiri dari & pasal, yaitu pasal &&, pasal &:, dan pasal &> 'asal

&> ayat (1) sampai ayat (6) mengatur tentang ke#ajiban pemrakarsa

mensosialisasikan ren$ana jenis usaha dan8atau kegiatan kepada masyarakat

dalam ka#asan dan sekitar ka#asan se$ara terbuka . pasal &: mengatur tentang

keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kerangka a$uan, penilaian

kerangka a$uan, analisis dampak lingkungan hidup, ren$ana pengelolaan

lingkungan hidup, dan ren$ana pemantauan lingkungan hidup . pasal &> ayat (1)

dan ayat (%) memuat tentang pen$antuman saran, pendapat, dan tanggapan

#arga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai, dan

keputusan kelayakan lingkungan hidup yang dilakukan se$ara terbuka untuk

umum, dan penyerahannya kepada suatu lembaga dokumentasi

Ba' )II. Pe"'$a+an

ab ini hanya memuat & pasal yaitu pasal &6, pasal &, dan pasal &2

'asal &6 memuat tentang pembebanan biaya pelaksanaan kegiatan komisi

penilai dan tim teknis . pasal & tentang pembebanan biaya penyusunan dan

penilaian kerangka a$uan, Andal, 4+, dan 4' . pasal &2 tentang

pembebanan biaya pembinaan teknis , biaya peng#asan, biaya pengumuman,

dan biaya pembinaan pelaksanaan, masing-masing kepada instansi yang

berkompetensi

Ba' )III. (etentuan Peral$han

ab ini memuat 1 pasal, yaitu pasal &9 tentang ketentuan peralihan

pemberlakuan peraturan no % tahun 1999

Ba' I. (etentuan Penutu%

ab ini terdiri dari pasal :0, pasal :1, dan pasal :%, yang memuat

ketentuan pemberlakuan '' ini dan konsidelarannya

iskripsi 'eraturan 'emerintah tersebut, pada prinsipnya memuat

ketentuan tentang proses Analisis "engenai ampak ingkungan, pembinaan,

penga#asan, dan pembiayaan mpelemtasi '' ini diikuti dengan 'edoman

penyusunan Amdal, +eputusan "enteri, dan +eputusan !ubernur

erdasarkan diskripsi '' % Tahun 1999 tersebut, se$ara ringkas

subtansi pokok tentang mekanisme penyusunan A"A diilustrasikan sebagai

berikut /



10/17



!ambar 1 lustrasi *ubungan Antar ab '' % Tahun 1999Tentang 'enyusunan B 'enilaian A"A

2.-. Per'an$ngan PP N&. 27 Tahun 1999 engan PP N&. 1 Tahun 199-


Penyusunan KA-ANDAL

Oleh Pemrakarsaa! III" a#$an Per%ama&Pasal 14 aya% '1( ) '2(*

Ins%ans$

Pen#en+al$ Am+al

&Pasal 15 aya% '1(*

K,m$s$ Pen$la$

ADAL'Pasal 8 . 13(

Pr,ses Pen$la$an

ersama-sama +en#an Pemrakarsa

Ke/u%usan Pen$la$an

saha +ana%au Ke#$a%an yan#

kemun#k$nan +a/a% men$m!ulkan

+am/ak !esar +an /en%$n# %erha+a/

l$n#kun#an

a$! ADAL&Pasal 3 aya% '2(*

Alasan en+asar &Pasal 3 aya% '1(

a#$an &Pasal 2 aya% '1(*

Ke/u%usan

Penyusunan

ANDAL KL ) PL

Oleh Pemrakarsa

a! III" a#$an Ke+uaPasal 17

Ke%erl$na%an

asyaraka%

&a! I(

Ka- ANDAL

Pasal 16 aya% 1

ANDA KL ) PL

Pasal 19 aya% 1

Ka-ANDALPasal 16 aya% 1

ANDAL KL ) PLPasal 19 aya% 1

K,m$s$ Pen$la$Ka-An+alAn+al KL ) PL

1

2

Pr,ses Pen$la$an Ka-An+al

Pr,ses Pen$la$an An+al KL ) PL


11/17



2.-.1. Per#a"aan PP N&. 27 Tahun 1999 engan PP N&. 1 Tahun 199-

'ersamaan '' o % Tahun 1999, maupun '' sebelumnya ('' %9

Tahun 1926 dan '' >1 Tahun 199&), pada prinsipnya adalah sebagai berikut /

1 ibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan sebagai

upaya sadar dan beren$ana mengolah sumberdaya se$ara bijaksana untuk

meningkatkan mutu hidup sehingga perlu dijaga keserasian berbagai usaha

dan8atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup

% ibuat sebagai kajian mengenai dampak suatu usaha dan8atau kegiatan

yang diren$anakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan8atau kegiatan

& "enganalisis dampak sejak a#al peren$anaan hingga langkah

pengendalian dampak negati dan pengembangan dampak positi sejak dini

2.-.2. Per'eaan PP N&. 27 Tahun 1999 engan PP N&. 1 Tahun199- an PP 29 Tahun 19/0

isamping persamaannya, beberapa terdapat perbedaan substansi

maupun sistimatika '' % dengan '' sebelumnya, yang dijelaskan pada tabel

berikut /

Tabel 1 'erbedaan Substansi '' Tentang Amdal

'' %9 Tahun

1926

'' >1 Tahun 199& '' % Tahun 1999

Substansi Substansi Substansi +eterangan

Sentralistik Sentralistik esentralistik ab

Tidak terbuka dantidak inormati

Tidak terbuka dantidak inormati

Terbuka dan inormati ab C,'asal &&

Tidak partisipati Tidak partisipati 'artisipati ab C,asal &:

Tidak aspirati Tidak aspirati Aspirati ab C,'asal &>

Tabel % 'erbedaan Sistimatika 'eraturan 'emerintah Tentang Amdal



12/17



7raian '' %9 Tahun 1926 '' >1 Tahun 199& '' % Tahun 1999

(1) (%) (&) (:)

=umlah bab danpasal

bab dan :0pasal

6 bab dan %9pasal

9 bab dan :% pasal

ab +etentuan 7mum6 pasal ('asal 1 ;6)

+etentuan7mum / 6 pasal('asal 1 ; 6)

+etentuan 7mum / pasal ('asal 1 ;)

ab Tata aksana / %1pasal (pasal ;%)

Tata aksana / 1&pasal ('asal ;19)

+omisi 'enilai / 1:pasal ('asal 2 ; 1&)

(1) (%) (&) (:)

ab 'embinaan / &pasal ('asal %2 ;&0)

'embinaan / %pasal (%0 ; %1)

Tata aksana / 1:pasal ('asal 1: ;%)

ab C 'enga#asan / :pasal ('asal &1 ;

&:)

'enga#asan / :pasal ('asal %% ;

%>)

'embinaan / :pasal ('asal %2 ;

&1)ab C 'embiayaan / &

pasal ('asal &> ;&)

'embiayaan / &pasal ('asal %6 ;%2)

'enga#asan / 1pasal ('asal &%)

ab C +etentuan'eralihan / %pasal ('asal &2 ;&9)

+etentuan'enutup / 1 pasal('asal %9)

+eterbukaannormasi dan'eran "asyarakat /& pasal ('asal && ;&>)

ab C +etentuan'enutup / 1 pasal('asal :0)

- 'embiayaan / &pasal ('asal &6 ;&2)

ab C - - +etentuan'eralihan / 1 pasal('asal &9)

ab D - - +etentuan'enutup / & pasal('asal :0 ; :%)

Terhadap perbedaan pada tabel 1 dan %, perubahan-perubahan substansinya

adalah pada +omisi Amdal, =angka #aktu penilaian, dan 'embinaan dan

penga#asan kegiatan Amdal

2.. H$rark$ PP N&. 27 Tahun 1999

asar hukum lahirnya 'eraturan 'emerintah tentang Amdal adalah

'an$asila dan 77 :> 'asal && Ayat & '' % ini adalah implementasi dari 77

o %& Tahun 199 pasal, yang sebelumnya adalah '' %9 Tahun 1926 dan ''

>1 Tahun 199& yang juga merupakan impelementasi dari 77 o : Tahun 192%

=adi '' tentang Amdal mengalami perubahan sebanyak % (dua) kali, yaitu tahun

199& dan tahun 1999 *irarki perubahannya diilustrasikan pada gambar %



13/17



!ambar % *irarki '' "engenai Amdal

2.. PP N&. 27 Tahun 1999 an I"%l$ka#$n+a ala" Pe"'angunan

'en$anangan 'embangunan asional tahun 1962 menandai a#al

45'5TA pada masa 'emerintahan Erde hingga tahun 199, telah

memberikan dampak positi dan negati bagi seluruh rakyat ndonesia

ampaknya telah kita ketahui bersama 'ositinya telah kita nikmati bersama,

dan negatinya telah kita rasakan bersama tulah dampak dari sebuah

perubahan

'' o % Tahun 1999 telah memberi jaminan, bah#a setiap usaha dan

atau kegiatan yang dilakukan pada lingkungan hidup, yang memberikan dampak

dan penting, #ajib melalui proses Andal (dokumen lingkungan), kemudian Amdal

untuk mengetahui perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang,

baik lingkungan isik maupun lingkungan sosial Sebagai gambaran untuk

mengetahui dan memahami implikasi '' % Tahun 1999 pada pengelolaan

lingkungan hidup berikut ini kasus-kasus, yang disertai dengan penjelasan ''-

nya

+asus pen$emaran Teluk uyat dari pembuangan limbah 'T e#mont

"inahasa 4aya ("4), pada tahun 1996 dan 199, tentang #abah penyakit

pada masyarakat nelayan Teluk uyat, yang diduga berasal dari limbah 'T"

+asus ini, berdasarkan '' % tahun 1999, maupun '' sebelumnya (''

%9 Tahun 1926 dan '' >1 tahun 199&), dampaknya antara lain /

1 Telah membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya di lingkungan

perairan Teluk uyat, dan berpeluang menyebar ke daerah lain yang lebih

jauh



14/17



% Telah meresahkan dan mengan$am akti?itas perekonomian masyarakat

di sekitar perairan Teluk uyat

& Sumber konik sosial dengan pemrakarsa

elajar dari kasus uyak, '' % Tahun 1999 dibuat tidak hanya untuk

memenuhi persyaratan peri@inan pendirian suatu usaha, tetapi yang lebih

penting adalah tanggung ja#ab pemrakarsa dan tanggung ja#ab instansi yang

menerbitkan ijin tersebut +atakanlah proses Amdal 'T "4 dinyatakan layak

pada masa itu, namun dalam kegiatan-kegiatannya, amanat pasal &% tentang

'enga#asan, mungkin saja tidak dilaksanakan se$ara konsekuen

+asus di atas adalah sebahagian ke$il dari kasus-kasus besar +asus-

kasus ke$il lainnya yang ikut memberikan kontribusi pada dampak besar dan

penting antara lain / tragedi sampah eu#igajah tanggal 1% 'ebruari %00>,

pen$emaran udara oleh kenderaan bermotor, pen$emaran pantai oleh nelayan

dan masyarakat, pen$emaran sungai oleh masyarakat, dll +asus-kasus tersebut

dalam jangka panjang telah memberikan dampak besar dan penting

'enimbunan sampah oleh masyarakat di T'A eu#igajah selama

bertahun-tahun telah menelan korban 3 %00 ji#a ertambahnya kenderaan

bermotor roda dan roda empat setiap tahunnya telah pula men$emari udara

*asil penelitian apedalda +ota "akassar tahun %001 di +ota "akassar,

menunjukkan bah#a pen$emaran +arbon "onoksida (


15/17



pen$emaran sungai bisa melebihi ambang batas toleransi manusia untuk hidup

dengan layak

erkaitan dengan itu, substansi '' % Tahun 1999 maupun ''

sebelumnya, lebih banyak memuat ketentuan tentang jenis usaha dan8atau

kegiatan yang berorientasi pada sektor usaha *al ini se$ara implisit dijelaskan

pada pasal 1 poin (), bah#a yang dimaksudkan dengan 'emrakarsa adalah

orang dan8atau badan hukum, kemudian pasal & ayat (1), poin a s8d i , kriteria-

kriteria yang ditetapkan berkonotasi usaha dan8atau kegiatan komersial

Sehingga sulit menentukan kasus-kasus tersebut di atas masuk dalam kriteria

mana ntinya kasus-kasus tentang lingkungan hidup mulai mengan$am kualitas

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia

2.0. (ele"ahan PP 27 Tahun 1999

elajar dari kasus-kasus tersebut yang me#akili kasus-kasus besar

lainnya, pada prinsipnya '' % ini telah mengakomodir ketentuan mengenai

peraturan penyusunan dokumen A"A amun kelemahan utama dari '' %

ini adalah tentang pengaturan penga#asan

ila penga#asan pengelolaan lingkungan hidup (bab >) dari suatu

kegiatan, hanya dilakukan oleh pemerintah, maka $enderung hanya melakukan

penga#asan semu Artinya peng#asan tidak dilaksanakan sesuai dengan

ren$ana pengelolaan lingkungan hidup 7ntuk itu pada bab ini, perlu dire?isi

dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam menga#asi pengelolaan

lingkungan hidup

III. (ESIMPULAN DAN SAAN



16/17



-.1. (e#$"%ulan

erdasarkan pembahasan di atas, kesimpulannya adalah sebagai

berikut/

1 Terdapat persamaan dan perbedaan, '' % Tahun 1999 dengan ''

sebelumnya, baik substansi maupun sistimatika pembahasannya

% '' % tahun 1999 merupakan peraturan tentang / tatalaksana

penyusunan dokumen +A, AA, 4+, dan 4' . kadaluarsa dan batalnya

keputusan hasil analisis AA, 4+, dan 4' . pembinaan teknis pengelola

lingkungan . penga#asan lingkungan . keterbukaan inormasi dan peran

masyarakat . dan pembiayaan pengelolaan lingkungan

& mplikasi dari '' % Tahun 1999, bila tidak dilaksanakan dengan

sungguh-sungguh dan konsekuen oleh pemerintah dan pemrakarsa, akan

dapat mengan$am kualitas hidup manusia dan sumberdaya alam bagi

pembangunan berkelanjutan

: +elemahan '' % Tahun 1999, tidak melibatkan pihak ketiga sebagai

kontrol penga#asan pengelolaan lingkungan hidup

-.2. Saran3#aran

Terhadap kesimpulan di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut /

1 7paya pengendalian lingkungan hidup harus didukung dengan kebijakan

dan kemauan politik, dari egislati, 5ksekuti, dan Fudikati

% '' % Tahun 1999 perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan konsepsi

pembangunan berkelanjutan

Da!tar Pu#taka



17/17



Anonim 1926 'eraturan 'emerintah o %9 Tahun 1926 tentang Analisa"engenai ampak ingkungan *idup =akarta

Anonim 199& 'eraturan 'emerintah o >1 Tahun 199& tentang Analisa"engenai ingkungan *idup =akarta

apedalda +ota "akassar %001 era$a +ualitas ingkungan aerah +ota"akassar (*asil 'enelitian) "akassar

5n?ironment %00> 7paya "eme$ah G4umah +a$aH ("edia normasiingkungan *idup dan Sumberdaya Alam)

*ttp/8buyatdisease$om8penyakit8 %00> +asus 'en$emaran di Teluk uyat

"uljono, 5+ %00> 7ndang-nudang 4 o %& Tahun 199 tentang 'engelolaaningkungan *idup *ar?arindo =akarta

Soemar#oto, E %00& Analisa "engenai ampak ingkungan (

makalah amdl

Documents