makalah analisis kebijakan pendidikan_masalah ujian nasional - final

7/26/2019 Makalah Analisis Kebijakan Pendidikan_masalah Ujian Nasional - Final

1/22

TUGAS KELOMPOK

MAKALAH

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL

OLEH :

KELOMPOK 2

DWIVA DEVI SHINTIA 1410246159

FAUZIAH 1410245841

FIDAUS 1420245!68

POGAM STUDI MAGISTE ADMINISTASI PENDIDIKAN

PAS"A SAJANA UNIVESITAS IAU

PEKANBAU

2016


2/22

KATA PENGANTA

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa

yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kenikmatan sehingga kami dapat

menyelesaikan Makalah Tugas Kelompok Mata Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan

ini, dengan judul Analisis Kebijakan !jian "asional#$

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih setinggi%tingginya kepada &osen

Pengasuh Mata Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan, yang telah memberikan

bimbingan, arahan serta dorongan ' moti(asi sehingga kami dapat menyelesaikan tugas

kelompok ini tepat pada )aktunya$

Kami berharap semoga makalah ini dapat berman*aat bagi kami khususnya, dan

bagi mahasis)a administrasi pendidikan !ni(ersitas +iau pada umumnya$ &an kami

juga mengharpkan kritik dan saran yang kontrukti* demi kebaikan makalah ini di masa

akan datang$

Pekanbaru, uni -./0

Penulis,

K#$%&'%( 2


3/22

DAFTA ISI

KATA PE"1A"TA+2222222222222222222222$$$

&A3TA+ 4S4 22222222222222222222222222

5A5 4 PE"&A6!7!A" 22222222222222222222$

/$/$ 7atar 5elakang Masalah 2222222222222222

/$-$ Tujuan 2222222222222222222222$$

/$8$ +umusan Masalah 222222222222222222$

/$9$ Sistematika Penulisan 2222222222222222$$

5A5 44 PEM5A6ASA" 22222222222222222222$$

-$/$ Analisis Kebijakan22$

222222222222222-$/$/$ Pengertian Analisis Kebiajakan 22222$$$$$$$$$$$$$$$$

-$/$-$ Pengertian Kebijakan Pendidikan 22222222$$

-$/$8$ Perlunya Kebijakan Pendidikan 222222222$

-$-$ Kebiajkan !jian "asional

22222222222222$$

-$-$/$ Pengertian !jian "asional 22222222222$$

-$-$-$ Sejarah !jian "asional 2222222222222

-$-$8$ Tujuan !jian "asional 2222222222222

-$-$9$ 7andasan 6ukum !jian "asional 22222222$$$

-$-$:$ Analisa Kebijakan !jian "asional 22222222$

5A5 444 PE"!T!P 22$$22222222222222222222$

8$/$ Kesimpulan 22222222222222222222$$

8$-$ Saran 22222222222222222222222$$

&A3TA+ P!STAKA 2222222222222222222222$$

i

ii

/

/

8

8

8

:

:

:

0

;

pihak masyarakat yang merasa dan berpendapat bah)a !jian

"asional tidak perlu dilaksanakan lagi dengan berbagai alasan yang berupa keluhan,

ocehan, dan pendapat lainnya, seperti dari persiapan sis)a dengan berbagai

bimbingan belajar yang merepotkan bagi sis)a dan orang tua, tentang berbagai

kecurangan, dan bahkan ada yang mengatakan bah)a !jian "asional tidak lebih

dari sekedar pembodohan dan tidak ada man*aat secara langsung bagi dunia

pendidikan$ Sementara di sisi yang lain, banyak pula yang menyarankan agar !jian

"asional tetap dipertahankan$ &an tentu saja pemerintah sebagai pemegang

kebijakan tetap teguh dengan pendiriannya bah)a !jian "asional harus tetap


6/22

dilaksanakan dalam rangka pemetaan mutu program satuan pendidikan, dasar

seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya, penentuan kelulusan dan sebagai

dasar pemberian bantuan dan binaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan$

1)2 T*-

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah

/$ !ntuk mengetahui sejauh mana kebijakan pelaksanaan !" yang dibuat dapat

dilaksanakan di lembaga pendidikan *ormal

-$ !ntuk mengetahui pentingnya pelaksanaan Kebijakan !jian "asional

dilaksanakan pada lembaga pendidikan *ormal

8$ !ntuk menganalisis kebijakan Pelaksanaan !jian "asional

9$ !ntuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan !jian "asional

1)3 &/*- M*/*$*

5erdasarkan latar belakang dan tujuan di atas dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut

/$ 5agaimana Kebijakan Pelaksanaan !" yang dibuat dapat dilaksanakan di

lembaga pendidikan *ormal B

-$ 5agaimana pentingnya kebijakan pelaksanaan !jian "asional dilaksanakan pada

lembaga pendidikan *ormal B

8$ 5agaimana menganalisis kebijakan pelaksanaan !jian "asionalB9$ 5agaimana Kelebihan dan kelemahan pelaksanaan !jian "asionalB

1)4 S/+#&*+(* M*(*$*

Adapun sistimatika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut

5ab 4 terdiri dari 7atar 5elakang, Tujuan Penulisan dan +umusan Masalah,

sedangkan 5ab 44 terdiri dari penjelasan tentang Analisis Kebijakan yang dimulai

dari Pengertian Kebijakan, Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan !jian "asional

yang meliputi Pengertian !jian "asional, Sejarah !jian "asional, Tujuan !jian

"asional, 7andasan 6ukum !jian "asional dan Kelebihan serta Kelamahan

pelaksanaan !jian "asional$ Sementara pada 5ab 444 berisikan kesimpulan dan

saran$

-

8

9


7/22

BAB II

PEMBAHASAN

2)1 A-*$// K#*(*-

Menurut Kamus CD*ord kebijakan berarti rencana kegiatan atau pernyataan

tujuan%tujuan ideal$ Menurut 6eint Eulau dan Kenneth Pre)itt dalam buku Fharles C$

ones mende*inisikan kebijakan sebagai keputusan tetap# yang dicirikan oleh

konsistensi dan pengulangan ?repeti(eness@ tingkah laku dari mereka yang membuat dan

dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut ?/==0@

Kebijakan Menurut (Noeng Muhadjir, 1993: 15)kebijakan merupakan upaya

memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan

kesejatheraan masyarakat$ &an dipilih kebijakan setidaknya harus memenuhi empat

butir yakniG ?/@ tingkat hidup masyarakat meningkat, ?-@ terjadi keadilan 5y the la),

social justice, dan peluang prestasi dan kreasi indi(idual, ?8@ diberikan peluang akti*

partisipasi masyarakat ?dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan

implementasi@ dan ?9@ terjaminnya pengembangan berkelanjutan$

Kebijakan Menurut Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh

?Sya*aruddin, -..


8/22

dibuat dan disepakati bersama$ &engan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan

masalah atas tindakan yang terjadi$

2)1)1)P#-.#,+*- A-*$// K#*(*-

Pengertian Analis Kebijakan dari beberapa ahli

/$ Patton dan Sa)ichi ?/=


9/22

-$ 1amage dan Pang ?-..8@ menyebutkan bah)a kebijakan pendidikan adalah

seperangkat panduan yang memberikan kerangka kerja bagi tindakan dalam

hubungan dengan persoalan substanti(e$ 1aris panduan dimaksud mencakup

istilah umum ?general terms@, dan tindakan yaitu yang akan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan masalah yang ada$ 1aris panduan atau kebijakan pendidikan

akan menjadikan kepsek, sta*, dan personalia lainnya sebagai )arga sekolah

dapat melaksanakan tanggung ja)abnya dengan arah yang jelas$

8$ 6A+ Tilaar ?-..


10/22

Sebagai regulator atau pengatur penyelenggarakan pendidikan, baik

pendidikan negeri, s)asta, maupun lembaga >lembaga pendidikan non

*ormal$

3asilitator dlm penyediaan in*rastruktur pendidikan, termasuk di

dalamnya penyedia skema%skema beasis)a dan tunjangan%tunjangan

pendidikan bagi sis)a%sis)a berprestasi dan atau tidak mampu secara

ekonomi$

2)2 K#*(*- U*- N*/%-*$

2)2)1 P#-.#,+*- U*- N*/%-*$

Menurut Peraturan Pemerintah +epublik 4ndonesia "omor /= Tahun

-..: Tentang Standar "asional Pendidikan, 5ab 4 Ketentuan !mum, Pasal /

Ayat ?/=@ dijelaskan bah)a !jian adalah kegiatan yang dilakukan untuk

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi

belajar dan'atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan$#Sedangkan

pengertian ujian nasional berdasarkan PP "omor /= Tahun -..: Pasal 08 ayat

?/@ butir c adalah Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah#$

Yang kemudian diperjelas dalam Pasal 00 ayat ?/@ bah)a Penilaian hasil belajar

sebagaimana dimaksud dalam pasal 08 ayat ?/@ butir c bertujuan untuk menilai

pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu

dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan

dalam bentuk ujian nasional#$ Pemerintah yang dimaksud diatas adalah

pemerintah pusat, sebagaimana dijelaskan dalam !ndang%!ndang +epublik

4ndonesia "omor -. Tahun -..8 pasal -/ ayat ?-


11/22

sistem e(aluasi atau penilaian standar pendidikan dasar dan menengah secara

nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan yang bertujuan

sebagai pemetaan masalah pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan

pendidikan nasional$

!jian "asional biasa disingkat !" adalah sistem e(aluasi standar

pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat

pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan,

&epdiknas di 4ndonesia berdasarkan !ndang%undang +epublik 4ndonesia nomor

-. tahun -..8 menyatakan bah)a dalam rangka pengendalian mutu pendidikan

secara nasional dilakukan e(aluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara

pendidikan kepada pihak%pihak yang berkepentingan$

7ebih lanjut dinyatakan bah)a e(aluasi dilakukan oleh lembaga yang

mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai

pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan e(aluasi tersebut

harus dilakukan secara berkesinambungan$ Proses pemantauan e(aluasi tersebut

dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan

dapat membenahi mutu pendidikan$ Pembenahan mutu pendidikan dimulai

dengan penentuan standar$

Yang di maksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan

nilai batas (cut off score)$ Seseorang dikatakan sudah lulus'kompeten bila telah

mele)ati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah

menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum menguasai

kompetensi tertentu$ 5ila itu terjadi pada ujian nasional atau sekolah maka nilai

batas ber*ungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak

lulus disebut batas kelulusan, kegiatan penentuan batas kelulusan disebut standarsetting$ Penentuan standar yang terus meningkat diharapkan akan mendorong

peningkatan mutu pendidikan$

2)2)2 S#*,* U*- N*/%-*$

Pada periode /=:.%/=0.%an, ujian akhir disebut !jian Penghabisan$

!jian Penghabisan diadakan secara nasional dan seluruh soal dibuat &epartemen


12/22

Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan$ Seluruh soal dalam bentuk esai$ 6asil

ujian tidak diperiksa di sekolah tempat ujian, tetapi di pusat rayon$

Periode /=0:%/=;/, semua mata pelajaran diujikan dalam hajat yang

disebut ujian negara$ 5ahan ujian dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku

untuk seluruh )ilayah di 4ndonesia$ Waktu ujian juga ditentukan oleh

pemerintah pusat$

Periode /=;-%/=;=, pemerintah memberi kebebasan setiap sekolah atau

sekelompok sekolah menyelenggarakan ujian sendiri$ Pembuatan soal dan

prosesm penilaian dilakukan masing%masing sekolah atau kelompok$ Pemerintah

hanya menyusun pedoman dan panduan yang bersi*at umum$

Periode /=


13/22

Pada tahun ini, masih hampir sama dengan pelaksanaan ujian nasional

pada tahun sebelumnya$ 6anya saja terdapat ujian susulan bagi sis)a yang tidak

lulus !jian "asional$ Kelulusan masih ditentukan oleh nilai !jian "asional

dan dilihat juga dari nilai rapor sis)a$

2)2)3 T*- U*- N*/%-*$

Tujuan !jian "asional menurut Kemendikbud +4 adalah untuk menilai

pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara

nasional$ 6asil !jian "asional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk

a$ Pemetaan mutu program dan'atau satuan pendidikanb$ &asar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya

c$ Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam

upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan$

d$ Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan$ Tetapi mulai tahun -./0,

!jian "asional sudah tidak lagi menjadi penentu utama untuk kelulusan

satuan pendidikan karena kelulusan sudah dipengaruhi oleh sekolah$

2)2)4 L*-*/*- H(& U*- N*/%-*$

1 L*-*/*- K%-/++/%-*$

a$ !ndang%!ndang +epublik 4ndonesia "omor -. Tahun -..8 tentang Sistem

Pendidikan "asional pasal / ayat ?8@, ayat ?/;@, ayat ?-/@G pasal /- ayat ?/@

butir *, pasal -/ ayat ?-


14/22

Pelaksanaan ujian nasional secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri

Pendidikan "asional ?yang terakhir@, yaitu sebagai berikut

a$ Peraturan Menteri Pendidikan "asional "omor -- Tahun -..0 tentang Standar

4si !ntuk Satuan Pendidikan &asar dan Menengah$

b$ Peraturan Menteri Pendidikan "asional "omor -8 Tahun -..0 tentang Standar

Kompetensi 7ulusan !ntuk Satuan Pendidikan &asar dan Menengah$

c$ Peraturan Menteri Pendidikan "asional "omor 0 Tahun -..; tentang

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan "asional "omor -- Tahun -..0 dan

Peraturan Menteri Pendidikan "asional "omor -8 Tahun -..0$

d$ Peraturan Menteri Pendidikan "asional "omor -. Tahun -..; tentang Standar

Penilaian Pendidikan$

e$ Prosedur Cperasi Standar Pelaksanaan !jian "asional yang ditetapkan oleh

5S"P setiap tahunnya$

2)2)5 A-*$/* K#*(*- U*- N*/%-*$

Analisa kebijakan !A" yang bertentangan dengan !! Sisdiknas dan

bentuk e(aluasi di dalam pendidikan$ Pertama, ada anggapan dari sebagian

orang, terutama para pejabat 7egislati* yang menganggap bah)a !A"

bertentangan dengan !! Sisdiknas$ &imana Pemerintah telah mengambil

kebijakan untuk menerapkan !A" sebagai salah satu bentuk e(aluasi

pendidikan$ Menurut Keputusan Menteri Pendidikan "asional "o$ /:8'!'-..8

tentang !jian Akhir "asional Tahun Pelajaran -..8'-..9 disebutkan bah)a

tujuan !A" adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik

melalui pemberian tes pada sis)a sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah

lanjutan tingkat atas$5egitu pula e(aluasi dalam pendidikan seharusnya dapat memberikan

gambaran tentang pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam !ndang%

!ndang "o$ -. tahun -..8$ E(aluasi seharusnya mampu memberikan in*ormasi

tentang sejauh mana kesehatan peserta didik$ E(aluasi harus mampu

memberikan tiga in*ormasi penting seperti yang dipaparkan oleh Mc"eil$ Selain

itupula dalam e(aluasi pendidikan diharapkan dapat memberikan in*ormasi

tentang keimanan dan ketak)aan peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa


15/22

dan juga dapat meningkatkan kreati(itas, kemandirian dan sikap demokratis

peserta didik)

&ari paparan di atas, yang menjadi pertanyaan apakah mutu pendidikan

dapat diukur dengan memberikan ujian akhir secara nasional di akhir tahun

ajaranB Apalagi bila dihadapkan mutu pendidikan dari aspek sikap dan perilaku

sis)a, apakah bisa dilihat hanya pada saat sekejap di penghujung tahunB Mutu

pendidikan pada tingkat nasional dapat dilihat dengan berbagai cara, tetapi

pelaksanaan !A" sebagaimana yang dipraktekkan belum menja)ab pertanyaan

sejauh mana mutu pendidikan di 4ndonesia, apakah menurun atau meningkat

dari tahun sebelumnya$ 5ahkan terdapat indikasi bah)a soal%soal !A" ?yang

dulu disebut Ebtanas@ berbeda dari tahun ke tahun, dan seandainya hal ini benar

maka akibatnya tidak bisa dibandingkannya hasil ujian antara tahun lalu dengan

sekarang$ Selain itu mutu pendidikan tidak mungkin diukur dengan hanya

memberikan tes pada beberapa mata pelajaran Jpenting saja, apalagi

dilaksanakan sekali di akhir tahun pelajaran$ Mutu pendidikan terkait dengan

semua mata pelajaran dan pembiasaan yang dipelajari dan ditanamkan di

sekolah, bukan hanya pengetahuan kogniti* saja$ !A" tidak akan dapat

menja)ab pertanyaan seberapa jauh perkembangan anak didik dalam mengenal

seni, olah raga, dan menyanyi$ !A" tidak akan mampu melihat mutu

pendidikan dari sisi percaya diri dan keberanian sis)a dalam mengemukakan

pendapat dan bersikap demokratis$ &engan kata lain, !A" tidak akan mampu

menyediakan in*ormasi yang cukup mengenai mutu pendidikan$ Artinya tujuan

yang diinginkan masih terlalu jauh untuk dicapai hanya dengan penyelenggaraan

!A"$

Selain itu pula !A" yang dilakukan hanya dengan tes akhir padabeberapa mata pelajaran tidak mungkin memberikan in*ormasi menyeluruh

tentang perkembangan peserta didik sebelum dan setelah mengikuti pendidikan$

Karena tes yang dilaksanakan di bagian akhir tahun pelajaran tidak dapat

memberikan gambaran tentang perkembangan pendidikan peserta didik, tes

tersebut tidak dapat memperhatikan proses belajar mengajar dalam keseharian

karena tes tertulis tidak dapat melihat aspek sikap, semangat dan moti(asi

belajar anak selain itu pula tes di ujung tahun ajaran tidak dapat menyajikan

/-


16/22

keterampilan sis)a yang sesungguhnya dan juga hasil tes tidak dapat

menggambarkan kemampuan dan keterampilan anak selama mengikuti

pelajaran$ Cleh karena itu terjadi pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai

dengan bentuk ujian yang diterapkan, karena pengukuran hasil belajar tidak bisa

diukur hanya dengan memberikan tes di akhir tahun ajaran saja$

Kedua, tujuan !A" yang lain dalam Keputusan Menteri Pendidikan

"asional "o$ /:8'!'-..8 tentang !jian Akhir "asional Tahun Pelajaran

-..8'-..9 adalah untuk mengukur mutu pendidikan dan

mempertanggungja)abkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional,

pro(insi, kabupaten, sampai tingkat sekolah$ Adalah ironis kalau !A" dipakai

sebagai bentuk pertanggungja)aban penyenggaraan pendidikan, karena

pendidikan merupakan satu kesatuan terpadu antara kogniti*, a*ekti*, dan

psikomotor$ Selain itu pendidikan juga bertujuan untuk membentuk manusia

yang berakhlak mulia, berbudi luhur, mandiri, cerdas, dan kreati(e yang

semuanya itu tidak dapat dilihat hanya dengan penyelenggaraan !A"$ &engan

kata lain, !A" belum memenuhi syarat untuk dipakai sebagai bentuk

pertanggungja)aban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat$

Ketiga, jika dihubungkan dengan kurikulum, maka !A" juga tidak

sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut dalam pengembangan kurikulum

yaitu di(ersi*ikasi kurikulum$ Artinya bah)a pelaksanaan kurikulum

disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing%masing$ Kondisi sekolah

di akarta dan kota%kota besar tidak bisa disamakan dengan kondisi sekolah%

sekolah di daerah perkampungan, apalagi di daerah terpencil$ Kondisi yang jauh

berbeda mengakibatkan proses belajar mengajar juga berbeda$ Sekolah di

lingkungan kota relati* lebih baik karena sarana dan prasana lebih lengkap$Tetapi di daerah%daerah pelosok keberadaan sarana dan prasarana serba terbatas,

bahkan kadang jumlah guru pun kurang dan yang ada pun tidak kuali*ied akibat

ketiadaan$ Kebijakan penerapan !A" dengan standar yang sama untuk semua

sekolah di 4ndonesia telah melanggar prinsip tersebut dan mengakibatkan

ketidakadilan bagi peserta didik yang tentu saja hasilnya akan jauh berbeda,

sedangkan kebijakan yang diambil adalah menyamakan mereka$

/8

/9


17/22

Keempat, pelaksanaan !A" hanya pada beberapa mata pelajaran yang

dianggap penting# juga memiliki permasalahan tersendiri$ Sekarang yang

terjadi orang akan beranggapan hanya matematika, bahasa 4ndonesia, bahasa

4nggris dan 4PA yang merupakan mata pelajaran penting$ Sedangkan ada

diantara kita anak%anak yang memiliki bakat untuk melukis atau olahraga,

mereka akan meragukan bah)a pelajaran tersebut merupakan pelajaran penting

bagi dia$ Sehingga bakat tersebut akan terkubur dengan sendirinya karena yang

ada di benak mereka adalah bagaimana mereka bisa lulus dalam !A" tersebut$

&engan demikian pelaksanaan !A" hanya pada beberapa mata pelajaran akan

mendorong guru untuk cenderung mengajarkan hanya mata pelajaran tersebut,

karena yang lain tidak akan dilakukan ujian nasional$ 6al ini dapat berakibat

terkesampingnya mata pelajaran lain, padahal tidak semua anak senang pada

mata pelajaran yang diujikan$ Akibat dari kondisi ini adalah terjadi peremehan

terhadap mata pelajaran yang tidak dilakukan pengujian$

Keima, tingkat kreati(itas guru empat mata pelajaran tersebut akan

terkekang karena dikejar target untuk menyelesaikan materi$ Selain itu pula

metode pembelajaran yang seharusnya bisa disajikan secara menarik dan

dikembangkan sesuai dengan implementasi peserta didik dalam kehidupan

sehari%hari tergantikan dengan metode drill latihan soal dan peserta didik hanya

dicekoki# dengan bagaimana dapat menja)ab soal%soal pada empat mata

pelajaran tersebut$

Keenam, beberapa orang berpendapat bah)a !A" bertentangan dengan

kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam !ndang%!ndang "o$ --

Tahun /===$ 6al ini dapat dipahami sebagai berikut$ Kebijakan !A"

dilaksanakan bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah$Selain itu pada saat yang sama juga dikenalkan kebijakan otonomi sekolah

melalui manajemen berbasis sekolah$ E(aluasi sudah seharusnya menjadi hak

dan tanggung ja)ab daerah termasuk sekolah, tetapi pelaksanaan !A" telah

membuat otonomi sekolah menjadi terkurangi karena sekolah harus tetap

mengikuti kebijakan !A" yang diatur dari pusat$ Selain itu !A" ber*ungsi

untuk menentukan kelulusan sis)a$ Padahal pendidikan merupakan salah satu

bidang yang diotonomikan, kecuali sistem dan perencanaan pendidikan yang


18/22

diatur secara nasional termasuk kurikulum$ &i sisi lain, dengan adanya kebijakan

otonomi sekolah yang berhak meluluskan sis)a adalah sekolah melalui

kebijakan manajemen berbasis sekolah$ !A" telah dijadikan alat untuk

menghakim# sis)a, tetapi dengan cara yang tanggung karena dengan

memberikan batasan nilai minimal 9$-:$ &engan menetapkan nilai serendah itu,

maka berarti bah)a standar mutu pendidikan di 4ndonesia memang ditetapkan

sangat rendah$ Kalau direnungkan, apa arti nilai 9 pada suatu ujian$ "ilai 9 dapat

diartikan hanya 9.L dari seluruh soal yang diujikan dikuasai, padahal secara

umum pada bagian lain diakui bah)a nilai yang dapat diterima untuk dinyatakan

cukup atau baik adalah di atas 0$ &engan kata lain, !A" selain menetapkan

standar mutu pendidikan yang sangat rendah telah menghakimi# semua sis)a

tanpa melihat latar belakang, situasi, kondisi, sarana dan prasarana serta proses

belajar mengajar yang dialami terutama sis)a di daerah pedesaan$

2)2)6 K#$#&**- *- K#$#*- U*- N*/%-*$

Pelaksanaan !jian "asional mempunyai kelebihan dan kelemahan$

Adapun beberapa kelebihan dari diadakannya !jian "asional adalah sebagai

berikut

/@ Terdapat standard kelulusan yang sama sehingga tidak ada perbedaan antara

sis)a di daerah terpencil dan juga di kota besar$

-@ &apat mempermudah masuk ke Perguruan Tinggi dengan hanya menggunakan

nilai !jian "asional$

Adapun kelemahan dari diadakannya !jian "asional adalah

/@ 5anyak sis)a yang tertekan karena materi !jian "asional yang tidak dapat

diprediksikan$

-@ Standard kualitas pendidikan dan pengajaran di 4ndonesia berbeda%beda

8@ Kurangnya tinjauan dari pembuat soal !" ke daerah%daerah terpencil yang

kualitas pendidikannya masih kurang sehingga sis)a di daerah terpencil banyak

yang kesulitan menja)ab soal !"$

9@ Seringnya terjadi kecurangan dalam pelaksanaan !" seperti bocornya soal !"$

Pelaksanaan !" diman*aatkan oleh pihak%pihak yang ingin mengambil

keuntungan$

:@ &istribusi soal yang selalu bermasalah$

/:

/0


19/22

/;


20/22

BAB III

PENUTUP

3)1 K#/&'$*-

5egitu banyak pertentangan tentang kebijakan !A" dengan model e(aluasi

pendidikan yang seharusnya, tujuan pendidikan nasional maupun dengan tujuan !A"

itu sendiri$ &imana kebijakan !A" kontra produkti* bagi pendidikan nasional dan

tujuan yang ingin dicapai menjadi gagal total bahkan hanya menimbulkan masalah

baru$ Kecurangan sistematik tidak hanya mengaburkan pemetaan mengenai kondisi

pendidikan nasional tapi juga berdampak buruk bagi guru dan murid dan juga

kreati(itas murid terkungkung karena perhatian dan porsi pembelajaran lebih besar pada

mata pelajaran pilihan pemerintah$ Padahal tujuan pendidikan sesungguhnya adalah

membentuk manusia cerdas, penuh kreati(itas dan mandiri serta dapat mengatasi segala

persoalan yang dihadapi$ Cleh karena itu pemerintah harus mengkaji ulang tentang

kebijakan !A" ini atau memberikan kepercayaan kepada tim agar dapat melakukan

kegiatannya secara optimal$ &engan cara demikian maka perumusan kebijakan nasional

pendidikan akan berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan menghasilkan

kebijakan yang tepat bagi perkembangan bangsa dan "egara di masa mendatang$

3)2 S*,*-

Adapun beberapa hal yang dapat kami sarankan terhadap pemerintah perlu

dilakukan dalam pelaksanaan !" selanjutnya yaitu

/@ !" tetap dilaksanakan tetapi soal !" diselaraskan dengan tingkatan Akreditasi

masing%masing sekolah$

-@ "ilai !" tidak lagi menjadi patokan kelulusan sis)a dan jadikan !" sebagaipemetaan keberhasilan sis)a dalam menerima materi pelajaran

8@ Membentuk kepanitiaan independen dalam pelaksanaan !" dari tingkat

pusat,sampai ke sekolah%sekolah$ 5ukan hanya itu, Panitia 4ndependen juga

bertugas menjadi penga)as ruang saat berlangsungnya ujian, menga)asi dan

atau mengumpulkan lembar%lembar ja)aban, sampai dengan penga)asan dalam

proses penilaian dan pengumuman hasil ujian nasional$

/


21/22

9@ Pemerintah pusat dan daerah perlu terus menerus meningkatkan pengalokasian

anggaran di bidang pendidikan agar kualitas pendidikan di negeri ini semakin

meningkat dan merata$

:@ Para pendidik dan pemerintah daerah negeri ini perlu belajar kembali tentang

norma%norma kejujuran, sehingga tidak dengan mudah menerapkan segala cara

dalam mendongkrak nilai !" sis)a$

/=


22/22

DAFTA PUSTAKA

3attah, "anang$ -./8. Analisis Kebijakan Pendidikan$ 5andung +emaja +osdakarya$

6asbullah, 6$M$ -./:$Kebijakan Pendidikan$ akarta +aja 1ra*indo Persada$

4rianto, Yoyon 5ahtiar$ -.//$ Kebijakan Pembaruan Pendidikan$ akarta +aja)ali

Pers$

4mron, Ali$ -..-$Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia.akarta PT 5umi Aksara

+ohman, Arie*$ -./-$ Kebijakan Pendidikan ?Analisis &inamika 3ormulasi dan

4mplementasi@$ Yogyakarta FI As)aja Pressindo$

-.

makalah analisis kebijakan pendidikan_masalah ujian nasional - final

Documents