makalah bpjs fix

8/16/2019 Makalah Bpjs Fix

1/19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan telah menyelenggarakan Program

Jaminan Kesehatan. Bagi Tenaga Kerja yang mengikuti program JPK (Jaminan Pemelihara

Kesehatan PT Jamsostek (Persero akan dialihkan ke BPJS Kesehatan. !ndang"!ndang #o.

24 Tahun 2011 juga menetapkan$ Jaminan Sosial #asional akan diselenggarakan oleh BPJS$

yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan

Kesehatan #asional (JK# akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang

implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Se%ara operasional$ pelaksanaan JK# dituangkan

dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden$ antara lain& Peraturan Pemerintah

#o.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan 'uranan (PB' Peraturan Presiden #o. 12

Tahun 201) tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan JK# ( Roadmap Jaminan Kesehatan

#asional.

BPJS Kesehatan akan mem*erikan man+aat perlindungan sesuai dengan hak dan

ketentuan yang *erlaku. ,ak dapat diperoleh setelah perusahaan dan tenaga kerja

menyelesaikan ke-aji*an untuk mem*ayar iuranan.

alam pelaksanaan BPJS$ masih ditemukan *anyak masalah yang menye*a*kan

mun%ulnya keluhan"keluhan dari masyarakat diantaranya$ proses registrasi yang rumit$

pelayanan yang kurang memuaskan$ ruang pera-atan yang tidak sesuai dengan jenis iuranan

BPJS$ dan masih *anyak lainnya. ,al ini dise*a*kan karena kurangnya persiapan dalam

pelaksanaan BPJS. Tidak hanya itu$ *anyak dari pihak masyarakat yang *elum tahu prosedur

registrasi dan %ara kerja BPJS.

!ntuk itu$ kita perlu mengenal BPJS le*ih dalam agar kita tidak hanya terikut dengan

keluhan"keluhan yang ada tetapi juga *isa ikut mem*antu menyelesaikan masalah se%ara

*ersama. /elihat masih *anyaknya masalah BPJS yang *elum diketahui penye*a*nya maka$

dalam makalah ini penyusun tertarik untuk mem*ahas pengenalan terhadap BPJS$ *agaimana

struktur organisasinya dan lain"lain. Karena untuk masuk dan ikut dalam se*uah program

pemerintah maupun program"program lainnya setidaknya kita sudah mengetahui mengenai

%ara kerja program terse*ut.

1


2/19


3/19


4/19

ia-ali dengan Sidang Tahunan /PA A' Tahun 2000$ dimana Presiden *durrahman

ahid menyatakan tentang Pengem*angan Konsep SJS#. Pernyataan Presiden terse*ut

direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang !ndang"!ndang Jaminan Sosial

(!! JS oleh Kantor /enko Kesra (Kep. /enko Kesra dan Taskin #o.

25KP/#K?KSAC'''2000$ tanggal ) gustus 2000$ tentang Pem*entukan Tim

Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial #asional. Sejalan dengan pernyataan Presiden$ P

A' melalui Pertim*angan P A' #o. )0P2000$ tanggal 11 ?kto*er 2000$ menyatakan

perlu segera di*entuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial #asional dalam rangka

me-ujudkan masyarakat sejahtera.

alam


5/19

Selama pem*ahasan Tim Pemerintah dengan Pansus A!! SJS# PA A' hingga

diter*itkannya !! SJS#$ A!! SJS# telah mengalami ) (tiga kali peru*ahan. /aka dalam

perjalanannya$ Konsep A!! SJS# hingga diter*itkan menjadi !! SJS# telah mengalami

peru*ahan dan penyempurnaan se*anyak 56 (lima puluh enam kali. !! SJS# terse*ut

se%ara resmi diter*itkan menjadi !! #o. 40 Tahun 2004 tentang SJS# pada tanggal 1>

?kto*er Tahun 2004.

engan demikian proses penyusunan !! SJS# memakan -aktu ) (tiga tahun 8

(tujuh *ulan dan 18 (tujuh *elas hari sejak Kepses-apres #o. 8 Tahun 2001$ 21 /aret 2001.

Lanjutan Im$lementas% UU "#"N h%ngga ke UU BP#"

Setelah resmi menjadi undang"undang$ 4 *ulan *erselang !! SJS# kem*ali terusik.

Pada *ulan Januari 2005$ ke*ijakan SKSK'# mengantar *e*erapa daerah ke /K untuk

menguji !! SJS# terhadap !! #egara A' Tahun 1>45. Penetapan 4 B!/# se*agai BPJS

dipahami se*agai monopoli dan menutup kesempatan daerah untuk menyelenggarakan

jaminan sosial. 4 *ulan kemudian$ pada )1 gustus 2005$ /K menganulir 4 ayat dalam Pasal

5 yang mengatur penetapan 4 B!/# terse*ut dan mem*eri peluang *agi daerah untuk

mem*entuk BPJS aerah (BPJS.

Putusan /K semakin memperumit penyelenggaraan jaminan sosial di masa transisi.

Pem*angunan kelem*agaan SJS# yang semula diatur dalam satu paket peraturan dalam !!

SJS#$ kini harus diatur dengan !! BPJS. e-an Jaminan Sosial #asional (JS# pun

akhirnya *aru ter*entuk. Pemerintah se%ara resmi mem*entuk JS# le-at Keputusan

Presiden (Keppres #omor 110 tahun 200@ tentang pengangkatan anggota JS# tertanggal

24 Septem*er 200@.

Pem*ahasan A!! BPJS *erjalan alot. Tim Kerja /enko Kesra dan Tim Kerja /eneg

B!/#$ yang nota*ene keduanya adalah Pem*antu Presiden$ tidak men%apai titik temu. A!!

BPJS tidak selesai dirumuskan hingga tenggat peralihan !! SJS# pada 1> ?kto*er 200>

terle-ati. Seluruh perhatian ter%urah pada A!! BPJS sehingga perintah dari 21 pasal yang

mendelegasikan peraturan pelaksanaan tera*aikan. ,asilnya$ penyelenggaraan jaminan sosial

'ndonesia gagal menaati semua ketentuan !! SJS# yaitu 5 tahun.

Tahun *erganti. PA mengam*il alih peran%angan A!! BPJS pada tahun 2010.

Perde*atan konsep BPJS kem*ali men%uat ke permukaan sejak PA mengajukan A!! BPJSinisiati+ PA kepada Pemerintah pada *ulan Juli 2010. Bahkan area perde*atan *ertam*ah$


6/19

selain *entuk *adan hukum$ Pemerintah dan PA tengah *erseteru menentukan siapa BPJS

dan *erapa jumlah BPJS. ikotomi BPJS multi dan BPJS tunggal tengah diperde*atkan

dengan sengit.

Pro dan kontra ke*eradaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS akhirnya

*erakhir pada 2> ?kto*er 2011$ ketika PA A' sepakat dan kemudian mengesahkannya

menjadi !ndang"!ndang. Setelah melalui proses panjang yang melelahkan mulai dari

puluhan kali rapat di mana setidaknya dilakukan tak kurang dari 50 kali pertemuan di tingkat

Pansus$ Panja$ hingga proses +ormal lainnya. Sementara di kalangan operator hal serupa

dilakukan di lingkup empat B!/# penyelenggara program jaminan sosial meliputi PT

Jamsostek$ PT Taspen$ sa*ri$ dan PT skes.

/eski *ukan sesuatu yang mudah$ namun ke*eradaan BPJS mutlak ada se*agai

implementasi !ndang"!ndang #omor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

#asional (SJS#$ yang *ahkan semestinya telah dapat dioperasionalkan sejak > ?kto*er 200>

dua tahun lampau. Perjalanan tak selesai sampai disahkannya BPJS menjadi !! +ormal$ jalan

terjal nan *erliku menanti di depan. Segudang pekerjaan rumah menunggu untuk diselesaikan

demi terpenuhinya hak rakyat atas jaminan sosial. Se*uah kajian menye*utkan *ah-a saat

ini$ *erdasarkan data yang dihimpun oleh PA A' dari keempat Badan !saha /ilik #egara

(B!/# yang *erstatus *adan hukumnya adalah Persero terse*ut$ hanya terdapat sekitar 50

juta orang di 'ndonesia ini dilayani oleh Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh 4 B!/#

penyelenggara jaminan sosial.

Pas&a "ah UU BP#"

Peru*ahan dari 4 PT (Persero yang selama ini menyelenggarakan program jaminan

sosial menjadi 2 BPJS sudah menjadi perintah !ndang"!ndang$ karena itu harus

dilaksanakan. Peru*ahan yang multi dimensi terse*ut harus dipersiapkan dengan se*aik"

*aiknya agar *erjalan sesuai dengan ketentuan !! BPJS.Pasal 60 ayat (1 !! BPJS

menentukan BPJS Kesehatan mulai *eroperasi menyelenggarakan program jaminan

kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian Pasal 62 ayat (1 !! BPJS menentukan

PT Jamsostek (Persero *eru*ah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014

BPJS Ketenagakerjaan dan menurut Pasal 64 !! BPJS mulai *eroperasi paling lam*at

tanggal 1 Juli 2015.


7/19

Pada saat mulai *erlakunya !! BPJS$ e-an Komisaris dan ireksi PT skes

(Persero dan PT Jamsostek (Persero ditugasi oleh !! BPJS untuk menyiapkan *er*agai hal

yang diperlukan untuk *erjalannya proses tran+ormasi atau peru*ahan dari Persero menjadi

BPJS dengan status *adan hukum pu*lik. Peru*ahan terse*ut men%akup struktur$ mekanisme

kerja dan juga kultur kelem*agaan./engu*ah struktur$ mekanisme kerja dan kultur

kelem*agaan yang lama$ yang sudah mengakar dan dirasakan nyaman$ sering menjadi

kendala *agi penerimaan struktur$ mekanisme kerja dan kultur kelem*agaan yang *aru$

meskipun hal terse*ut ditentukan dalam !ndang"!ndang.

!ntuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari kedua B!/# ini$ B!/# yang

diper%aya mengem*an tugas menyiapkan peru*ahan terse*ut. Se*agai pro+essional tentu

mereka paham *agaimana %aranya mengatasi *er*agai persoalan yang tim*ul dalam proses

peru*ahan terse*ut$ dan *agaimana harus *ertindak pada -aktu yang tepat untuk mem*uat

peru*ahan *erjalan terti* e+ekti+$ e+isien dan lan%ar sesuai dengan ren%ana.

Tahun 2012 merupakan tahun untuk mempersiapkan peru*ahan yang ditentukan

dalam !! BPJS. Peru*ahan yang dipersiapkan dengan %ermat$ +okus pada hasil dan

*erorientasi pada proses implementasi Peraturan Perundang"undangan se%ara taat asas dan

didukung oleh pemangku kepentingan$ akan mem*uat peru*ahan BPJS mem*eri harapan

yang le*ih *aik untuk pemenuhan hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial.

2.2. De!%n%s% BP#"

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lem*aga yang di*entuk

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di 'ndonesia menurut !ndang"undang

#omor 40 Tahun 2004 dan !ndang"undang #omor 24 Tahun 2011. Sesuai !ndang"undang

#omor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial #asional$ BPJS merupakan *adan

hukum nirla*a.

Berdasarkan !ndang"undang #omor 24 Tahun 2011$ BPJS akan menggantikan

sejumlah lem*aga jaminan sosial yang ada di 'ndonesia yaitu lem*aga asuransi jaminan

kesehatan PT. skes 'ndonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lem*aga jaminan sosial

ketenaga kerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Trans+ormasi PT skes dan

PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan se%ara *ertahap. Pada a-al 2014$ PT skes akan

menjadi BPJS Kesehatan$ selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS

Ketenagakerjaan.


8/19


9/19

,ak Peserta &

1. /endapatkan kartu peserta se*agai *ukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan

2. /emperoleh man+aat dan in+ormasi tentang hak dan ke-aji*an serta prosedur

pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang *erlaku

). /endapatkan pelayanan kesehatan di +asilitas kesehatan yang *ekerjasama dengan

BPJS Kesehatan dan

4. /enyampaikan keluhanpengaduan$ kritik dan saran se%ara lisan atau tertulis ke

Kantor BPJS Kesehatan.

Ke-aji*an Peserta &

1. /enda+tarkan dirinya se*agai peserta serta mem*ayar iuranan yang *esarannya sesuai

dengan ketentuan yang *erlaku

2. /elaporkan peru*ahan data peserta$ *aik karena pernikahan$ per%eraian$ kematian$kelahiran$ pindah alamat atau pindah +asilitas kesehatan tingkat '

). /enjaga Kartu Peserta agar tidak rusak$ hilang atau diman+aatkan oleh orang yang

tidak *erhak.

4. /entaati semua ketentuan dan tata %ara pelayanan kesehatan.

2.3. ,ungs%- Tugas- *an (e+enang BP#"

2.3.1. ,ungs% BP#"

!! BPJS menetukan *ah-a BPJS Kesehatan *er+ungsi menyelenggarakan program

jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut !! SJS# diselenggarakan se%ara nasional

*erdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas$ dengan tujuan menjamin agar peserta

memperoleh man+aat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi ke*utuhan

dasar kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan menurut !! BPJS *er+ungsi menyelenggarakan 4 program$

yaitu program jaminan ke%elakaan kerja$ jaminan hari tua$ jaminan pensiun$ dan jaminan

kematian.

/enurut !! SJS# program jaminan ke%elakaan kerja diselenggarakan se%ara

nasional *erdasarkan prinsip asuransi sosial$ dengan tujuan menjamin agar peserta

memperoleh man+aat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apa*ila seorang pekerja

mengalami ke%elakaan kerja atau menderita penyakit aki*at kerja.

Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan se%ara nasional *erdasarkan prinsip asuransi sosial atau ta*ungan -aji*$ dengan tujuan untuk menjamin agar peserta


10/19

menerima uang tunai apa*ila memasuki masa pensiun$ mengalami %a%at total tetap$ atau

meninggal dunia.

Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan se%ara nasional *erdasarkan

prinsip asuransi sosial atau ta*ungan -aji*$ untuk mempertahankan derajat kehidupan yang

layak pada saat peserta kehilangan atau *erkurang penghasilannya karena memasuki usia

pensiun atau mengalami %a%at total tetap.

Jaminan pensiun ini diselenggarakan *erdasarkan man+aat pasti.

Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan se%ara nasional *erdasarkan

prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk mem*erikan santuan kematian yang di*ayarkan

kepada ahli -aris peserta yang meninggal dunia.

2.3.2. Tugas BP#"

alam melaksanakan +ungsi se*agaimana terse*ut diatas BPJS *ertugas untuk&

1. /elakukan danatau menerima penda+taran peserta

2. /emungut dan mengumpulkan iuranan dari peserta dan pem*eri kerja

). /enerima *antuan iuranan dari Pemerintah

4. /engelola ana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta

5. /engumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial6. /em*ayarkan man+aat danatau mem*iayai pelayanan kesehatan sesuai dengan

ketentuan program jaminan sosial dan

8. /em*erikan in+ormasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada

peserta dan masyarakat.

engan kata lain tugas BPJS meliputi penda+taran kepesertaan dan pengelolaan data

kepesertaan$ pemungutan$ pengumpulan iuranan termasuk menerima *antuan iuranan dari

Pemerintah$ pengelolaan ana jaminan Sosial$ pem*ayaran man+aat danatau mem*iayai

pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian in+ormasi dalam rangka sosialisasi program

jaminan sosial dan keter*ukaan in+ormasi.

Tugas penda+taran kepesertaan dapat dilakukan se%ara pasi+ dalam arti menerima

penda+taran atau se%ara akti+ dalam arti menda+tarkan peserta.

2.3.3. (e+enang BP#"

alam melaksanakan tugasnya se*agaimana diamksud di atas BPJS *er-enang&


11/19

1. /enagih pem*ayaran 'uranan

2. /enempatkan ana Jaminan Sosial untuk in=estasi jangka pendek dan jangka

panjang dengan mempertim*angkan aspek likuiditas$ sol=a*ilitas$ kehati"hatian$

keamanan dana$ dan hasil yang memadai

). /elakukan penga-asan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pem*eri kerja

dalam memanuhi ke-aji*annya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"

undangan jaminan sosial nasional

4. /em*uat kesepakatan dengan +asilitas kesehatan mengenai *esar pem*ayaran

+asilitas kesehatan yang menga%u pada standar tari+ yang ditetapkan oleh Pemerintah

5. /em*uat atau menghentikan kontrak kerja dengan +asilitas kesehatan

6. /engenakan sanksi administrati+ kepada peserta atau pem*eri kerja yang tidak

memenuhi ke-aji*annya

8. /elaporkan pem*eri kerja kepada instansi yang *er-enang mengenai

ketidakpatuhannya dalam mem*ayar iuranan atau dalam memenuhi ke-aji*an lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan dan

@. /elakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program

jaminan sosial.

Ke-enangan menagih pem*ayaran 'uranan dalam arti meminta pem*ayaran dalam

hal terjadi penunggakan$ kema%etan$ atau kekurangan pem*ayaran$ ke-enangan melakukan

penga-asan dan ke-enangan mengenakan sanksi administrati+ yang di*erikan kepada BPJS

memperkuat kedudukan BPJS se*agai *adan hukum pu*lik.

2.3.. Pertanggung #a+a)an BP#"

BPJS Kesehatan -aji* mem*ayar 3asilitas Kesehatan atas pelayanan yang di*erikan

kepada Peserta paling lam*at 15 (lima *elas hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.

Besaran pem*ayaran kepada 3asilitas Kesehatan ditentukan *erdasarkan kesepakatan antara

BPJS Kesehatan dan asosiasi 3asilitas Kesehatan di -ilayah terse*ut dengan menga%u pada

standar tari+ yang ditetapkan oleh /enteri Kesehatan. alam hal tidak ada kesepakatan atas

*esaran pem*ayaran$ /enteri Kesehatan memutuskan *esaran pem*ayaran atas program JK#

yang di*erikan. sosiasi 3asilitas Kesehatan ditetapkan oleh /enteri Kesehatan.

alam JK#$ peserta dapat meminta man+aat tam*ahan *erupa man+aat yang *ersi+at

non medis *erupa akomodasi. /isalnya& Peserta yang menginginkan kelas pera-atan yang

le*ih tinggi daripada haknya$ dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi

kesehatan tam*ahan$ atau mem*ayar sendiri selisih antara *iaya yang dijamin oleh BPJS


12/19

Kesehatan dan *iaya yang harus di*ayar aki*at peningkatan kelas pera-atan$ yang dise*ut

dengan iuran *iaya (additional %harge. Ketentuan terse*ut tidak *erlaku *agi peserta PB'.

Se*agai *entuk pertanggungja-a*an atas pelaksanaan tugasnya$ BPJS Kesehatan

-aji* menyampaikan pertanggungja-a*an dalam *entuk laporan pengelolaan program dan

laporan keuangan tahunan (periode 1 Januari sampai dengan )1 esem*er.


13/19

e. Pelayanan Khusus adalah pelayanan reha*ilitasi$ atau man+aat yang di*erikan

untuk mengem*alikan +ungsi tu*uh

+. mergensi merupakan suatu keadaan dimana peserta mem*utuhkan pertolongan

segera$ yang *ila tidak dilakukan dapat mem*ahayakan ji-a.

2.3.0. Pela/anan 'esehatan /ang T%*ak D%jam%n

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur se*agaimana diatur

dalam peraturan yang *erlaku.

2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di +asilitas kesehatan yang tidak *ekerjasama

dengan BPJS Kesehatan (ke%uali untu kasus ga-at darurat.

). Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan ke%elakaan kerja

terhadap penyakit atau %edera aki*at ke%elakaan kerja atau hu*ungan kerja.

4. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan ke%elakaan lalu lintas.5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.

6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik danatau kosmetik.

8. Pelayanan untuk mengatasi in+ertilitas (memperoleh keturunan.

@. Pelayanan ortodonsi (meratakan gigi.

>. Fangguan kesehatan aki*at ketergantungan o*at terlarang danatau alkohol.

10. Fangguan kesehatan aki*at sengaja menyakiti diri sendiri atau aki*at melakukan ho*i

yang *er*ahaya.

11. Pengo*atan komplementer$ alternati+ dan tradisional.

12. Pengo*atan dan tindakan medis yang dikategorikan se*agai eksperimentasi.

1). lat kontrasepsi$ kosmetik$ makanan *ayi dan susu.14. Per*ekalan kesehatan rumah tangga.

15. Pelayanan kesehatan aki*at *en%ana dan -a*ah.

2.. Man!aat BP#"

/an+aat BPJS dari segi Promosi dan Pre=enti+ akan mem*erikan pelayanan yang meliputi&

1. Penyuluhan kesehatan perorangan

Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi paling sedikit penyuluhan

mengenai pengelolahan +aktor resiko penyakit dan P,BS.

2. 'munisasi dasar

Pelayanani imunisasi dasar meliputi&

a. Caksin Ba%%ile 7almett Fuerin (B7F

*. Caksin i+teri Pertusis Tetanus (PT

%. Caksin ,epatitis"B

d. Caksin Polio$ dan

e. Caksin 7ampak

). Keluarga Beren%ana (KB


14/19

Pelayanan KB yang dijamin meliputi konseling$ kontrasepsi dasar$ =asektomi

dan tu*ektomi dimana BPJS akan *ekerjasama dengan lem*aga terkait.

4. Skrining kesehatan

Pelayanan skrining kesehatan di*erikan se%ara selekti+ yang ditujukan untuk

mendeteksi resiko penyakit dan men%egah dampak lanjutan dari resiko penyakit

tertentu.

2. Pem)%a/aan BP#"

'uranan Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang di*ayarkan se%ara teratur oleh

Peserta$ Pem*eri Kerja$ danatau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (pasal 16$

Perpres #o. 12201) tentang Jaminan Kesehatan.

Tari+ Kapitasi adalah *esaran pem*ayaran per"*ulan yang di*ayar dimuka oleh BPJS

Kesehatan kepada 3asilitas Kesehatan Tingkat Pertama *erdasarkanjumlah peserta yang

terda+tar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang di*erikan.

Tari+ #on Kapitasi adalah *esaran pem*ayaran klaim oleh BPJS Kesehatankepada 3asilitas

Kesehatan Tingkat Pertama *erdasarkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang

di*erikan.

Tari+ Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya dise*ut Tari+ '#"

7BFGsadalah *esaran pem*ayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada 3asilitasKesehatan

Tingkat


15/19


16/19

BPJS Kesehatan akan mem*ayar kepada +asilitas kesehatan yang tidak menjalin

kerjasama setelah mem*erikan pelayanan ga-at darurat setara dengan tari+ yang *erlaku di

-ilayah terse*ut.

2.. Pen/e)a) *ar% P%hak BP#" Mena%kkan Harga Iuranan Prem%

Kenapa iuran premi harus naik

Ja-a*annya se*etulnya sederhana. Pasalnya iuran premi *agi kelompok Penerima

Bantuan 'uranan (PB' se*anyak Ap1>.225 dipandang sudah tidak rele=an lagi diterapkan di

2016. Besaran iuranan perlu ditingkatkan signi+ikan agar sesuai dengan *elanja kesehatan

+asilitas kesehatan. Jadi sudah sangat tepat jika Presiden Joko idodo memerintahkan agar

JS# dan BPJS Kesehatan menghitung kem*ali iuranan kepesertaan JK#"BPJS Kesehatan

yang pantas di 2016. 'uranan yang memadai diperlukan agar dapat memenuhi nilai

keekonomian +asilitas kesehatan sehingga ke*erlangsungan program JK# terjaga. Sementara

ini$ JS# mengusulkan *esaran iuranan Ap 28.500 seperti yang pernah diusulkan di 2012.

pakah kenaikan iuran premi menjadi Ap 28.500

Ea$ jumlahnya tentu seperti itu. Pasalnya angka Ap28.500 merupakan hasil perhitungan

se%ara aktuaria pada 2012. Jika ditetapkan pada 2016$ tentu jumlahnya *elum tentu sesuai

dengan ke*utuhan di saat itu. ?leh karena itu$ pada saat ini$ *aik JS#$ BPJS Kesehatan danKementerian Kesehatan tengah menghitung *esaran ideal iuran premi untuk 2016. /ungkin

saja tidak hanya iuran PB' yang perlu naik$ tetapi juga yang non"PB'. #amun$ itu semua

masih dalam pengkajian. Sesuai jad-al$ seharusnya masing"masing perhitungan yang

dilakukan sudah *isa rampung pada a-al pril ini. ,asil hitungan masing"masing akan

di*ahas lagi di Kementerian Bidang Koordinasi Pem*erdayaan /asyarakat dan Ke*udayaan

(P/K sampai nantinya disampaikan ke Kementerian Keuangan.

'dealnya memang$ perhitungan iuranan kepesertaan JK#BPJS Kesehatan seharusnya

dimulai dengan menetapkan man+aat apa saja yang jadi hak peserta. Berdasarkan penetapan

man+aat itu$ akan terlihat *esar dana kapitasi puskesmas dan tari+ layanan pada rumah sakit

dalam sistem 'ndonesia 7ase Based Froups ('#"7BFs yang di*utuhkan. Kemudian$ *aru

dihitung *erapa *esaran iuranan yang harus di*ayar seorang peserta.

Bagaimana jika kenaikan iuran premi pada PB' mem*e*ani +iskal pemerintah

'ntinya *egini$ program JK# adalah amanat dari !! 1>45. Sedangkan BPJS Kesehatan

adalah lem*aga yang se%ara mandatory ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola JK#. Jadi


17/19

mustahil pemerintah akan mem*iarkan BPJS Kesehatan *angkrut. #egara pasti ingin agar

BPJS Kesehatan *isa terus hidup sehingga pu*lik mendapat garansi untuk mengakses +asilitas

layanan kesehatan. Saat ini saja pemerintah *erani menyuntikan dana P/# ke sejumlah

B!/# hingga Ap84 triliun dari pen%a*utan alokasi BB/. /asa demi jaminan kesejahteraan

rakyat pemerintah tidak *erani mem*erikan suntikan dana.

BAB III

PENUTUP

3.1. 'es%m$ulan

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah *adan

hukum yang di*entuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri

dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah *adanhukum yang di*entuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

2. BPJS Kesehatan akan mem*ayar kepada 3asilitas Kesehatan tingkat pertama dengan

Kapitasi. !ntuk 3asilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan$ BPJS Kesehatan

mem*ayar dengan sistem paket '# 7BFGs.

). BPJS Kesehatan -aji* mem*ayar 3asilitas Kesehatan atas pelayanan yang di*erikan

kepada Peserta paling lam*at 15 (lima *elas hari sejak dokumen klaim diterima

lengkap. Besaran pem*ayaran kepada 3asilitas Kesehatan ditentukan *erdasarkan

kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi 3asilitas Kesehatan di -ilayah

terse*ut dengan menga%u pada standar tari+ yang ditetapkan oleh /enteri Kesehatan.

3.2 "aran

1. Sustaina*ilitas program atau *ah-a program jaminan sosial harus *erkelanjutan

selama negara ini ada$ oleh karena itu harus dikelola se%ara prudent$ e+isien dengan

tetap menga%u pada *udaya pengelolaan korporasi

2. Kenyataannya @0; penyakit yang ditangani rumah sakit rujukan di Pro=insi adalah

penyakit yang seharusnya ditangani di Puskesmas. Tingkat okupansi tempat tidur

yang tinggi di AS Aujukan Pro=insi *ukan indikator kesuksesan suatu Jaminan

Kesehatan. ,al ini *erdampak pada *e*an +iskal daerah yang terlalu tinggi.?leh

karenanya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan mem*utuhkan sistem rujukan *erjenjang

dan terstruktur maka setiap Pro=insi harap segera menyusun peraturan terkait sistem

rujukan.


18/19

DA,TAR PU"TA'A

H1I http&id.-ikipedia.org-ikiBadanPenyelenggaraJaminanSosial

H2I http&---.jamsosindonesia.%om%etakprintout26@

H)I http&*pjs"kesehatan.go.idstatis"1)"man+aat.html

H4I http&portalkesehatanku.*logspot.%om201401man+aat"keuntungan"*pjs"

kesehatan.html

H5I http&---.kopertis12.or.id2014010>selamat"datang"*pjs"kesehatan"silakan"

unduh"in+ormasi"tentang"*pjs.htmlH6I http&---.jamsosindonesia.%omsjsn*pjs

H8I http&---.*pjsketenagakerjaan.go.id%ontenti.phpmid)Lid185

H@I http&---.s%ri*d.%omdo%211120128Badan"Penyelenggara"Jaminan"Sosial"

Bpjs

H>I http&*pjs"kesehatan.go.id*pjsdmdo%uments

e5%82*e*564da8a5)2)d>a%52@%a%a@8

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosialhttp://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268http://bpjs-kesehatan.go.id/statis-13-manfaat.htmlhttp://portalkesehatanku.blogspot.com/2014/01/manfaat-keuntungan-bpjs-kesehatan.htmlhttp://portalkesehatanku.blogspot.com/2014/01/manfaat-keuntungan-bpjs-kesehatan.htmlhttp://www.kopertis12.or.id/2014/01/09/selamat-datang-bpjs-kesehatan-silakan-unduh-informasi-tentang-bpjs.htmlhttp://www.kopertis12.or.id/2014/01/09/selamat-datang-bpjs-kesehatan-silakan-unduh-informasi-tentang-bpjs.htmlhttp://www.jamsosindonesia.com/sjsn/bpjshttp://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=3&id=175http://www.scribd.com/doc/211120127/Badan-Penyelenggara-Jaminan-Sosial-Bpjshttp://www.scribd.com/doc/211120127/Badan-Penyelenggara-Jaminan-Sosial-Bpjshttp://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/%20e5c72beb564da7a5323d9ac528caca87http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/%20e5c72beb564da7a5323d9ac528caca87http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268http://bpjs-kesehatan.go.id/statis-13-manfaat.htmlhttp://portalkesehatanku.blogspot.com/2014/01/manfaat-keuntungan-bpjs-kesehatan.htmlhttp://portalkesehatanku.blogspot.com/2014/01/manfaat-keuntungan-bpjs-kesehatan.htmlhttp://www.kopertis12.or.id/2014/01/09/selamat-datang-bpjs-kesehatan-silakan-unduh-informasi-tentang-bpjs.htmlhttp://www.kopertis12.or.id/2014/01/09/selamat-datang-bpjs-kesehatan-silakan-unduh-informasi-tentang-bpjs.htmlhttp://www.jamsosindonesia.com/sjsn/bpjshttp://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=3&id=175http://www.scribd.com/doc/211120127/Badan-Penyelenggara-Jaminan-Sosial-Bpjshttp://www.scribd.com/doc/211120127/Badan-Penyelenggara-Jaminan-Sosial-Bpjshttp://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/%20e5c72beb564da7a5323d9ac528caca87http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/%20e5c72beb564da7a5323d9ac528caca87http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosial


19/19

MA'ALAH PELAANAN BP#" TERHADAP

MA"ARA'AT DI "URABAA

Tim Penyusun &

1. inda #ur MiMa (1)0)1)1006

2. -i Eus-anhadi (1)0)1)101)

). rie+ian 3ariMky (1)0)1)1015

4. JaMilul 3a-aid (1)0)1)102@

PA?FA/ ST!' ) TK#'K

makalah bpjs fix

Documents