1

Wawasan Masa Depan Tentang Sishankamneg (5-10 Tahun ke Depan)1

Antara Harapan dan Kemungkinan

Dewi Fortuna Anwar2

I. Pendahuluan

Gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini, yang dipicu

oleh krisis ekonomi yang telah memporakporandakan berbagai hasil pembangunan yang diraih

dengan susah payah selama lebih kurang 30 tahun, menuntut perubahan-perubahan mendasar

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis multidimensional yang dihadapi bangsa

Indonesia telah mendorong ambruknya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden

Suharto, serta meningkatkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat yang mengancam

terjadinya disintegrasi teritorial maupun disintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa

pemikiran-pemikiran maupun pendekatan, yang selama tiga dasawarsa lebih telah berhasil

memajukan perekonomian nasional serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin

diperhitungkan dalam pentas regional maupun global, ternyata tidak lagi mampu mengantisipasi

perubahan-perubahan besar yang terjadi di lingkungan internasional ataupun domestik. Malahan

1 Makalah yang disampaikan pada Lokakarya "Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Dalam Perspektif 'Indonesia Baru' (5-10 tahun ke depan)" yang diselenggarakan The Habibie

Center. Hotel Gran Melia. Jakarta, 21-211 November 2000.

2 Dr Dewi Fortuna Anwar APU adalah Ahli Peneliti Utama pada PPW-LIPI dan Associate

Director for Research, The Habibie Center.

2

sebagian dari paradigma dan sistem yang ada terbukti semakin mempersulit proses pemulihan dan

kebangkitan Indonesia dari krisis.

Mau tidak mau bangsa Indonesia kini dituntut untuk mengkaji ulang nilai-nilai, paradigma

maupun sistem dan strategi yang selama ini telah dibakukan sebagai suatu kebenaran. Keinginan

bersama untuk membangun suatu "Indonesia Baru" yang lebih mampu memenuhi aspirasi

rakyatnya serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan

merupakan agenda utama reformsi.

Sistem pertahanan dan keamanan negara, yang merupakan sub-sistem dari sistem nasional

secara keseluruhan, termasuk dalam bagian yang harus diperbarui. Bukanlah suatu hal yang

berlebihan apabila dikatakan bahwa keberhasilan dari berbagai agenda reformasi, terutama yang

berkaitan dengan upaya membangun demokrasi, sangat tergantung pada kemampuan bangsa ini

menciptakan sistem pertahanan dan keamanan yang profesional. Makalah singkat ini mencoba

menggambarkan harapan tentang sistem pertahanan dan keamanan yang dapat dibangun dalam

kurun waktu 5 sampai 10 tahun kedepan serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam

merealisasikannya.

Perlu dijelaskan di sini bahwa keamanan atau security sebenarnya menganut arti yang

lebih luas dari sekedar masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atau law and

order seperti yang sekarang ini lazim dipakai di Indonesia untuk merujuk pada ruang lingkup

tugas polisi. National Security adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan survival suatu

negara. Membangun sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan bagian dari upaya

mempertahankan national security, walaupun harus dapat dibedakan secara jelas antara masalah

law and order, internal security dan external security, karena masing-masing menunjuk pada

ruang lingkup yang berbeda yang memerlukan penanganan yang berbeda pula. Di negara-negara

3

maju masalah national security pada dasarnya lebih terfokus pada aspek ancaman militer dari

luar, sedangkan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia security cenderung diartikan

secara lebih komprehensif, karena fakror-faktor yang dapat mengancam survival negara-bangsa

saling kait mengait.

II. Sasaran

Wawasan masa depan tentang sishankamneg dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun

kedepan setidaknya harus mampu memenuhi beberapa kebutuhan utama sebagai berikut:

Pertama, sistem pertahanan dan keamanan yang dibangun harus efektif dalam

menjalankan misi utamanya menjamin keberlansungan eksistensi negara bangsa Indonesia, baik

dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Unsur-unsur utama

keberlangsungan negara-bangsa adalah terjaminnya kedaulatan dan integritas nasional, baik

secara teritorial maupun sosial.

Kedua, sishankamneg yang dikembangkan diharapkan dapat secepatnya membantu

memulihkan keamanan nasional dan rasa aman dalam masyarakat, agar Indonesia dapat segera

keluar dari krisis multidimensional yang kini sedang dihadapi. Berbagai ancaman keamanan yang

dihadapi Indonesia sekarang ini telah melahirkan citra yang sangat buruk sehingga semakin

mempersulit pemulihan ekonomi nasional yang sangat tergantung pada masuknya arus modal dari

luar negeri.

Ketiga, sishankamneg harus mampu melindungi aset bangsa termasuk wilayah perairan

nasional, baik untuk mengamankan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mencegah

infiltrasi asing maupun untuk mengamankan lalu lintas pelayaran dari berbagai tindak kejahatan.

Keempat, sishankamneg diharapkan dapat turut menjamin keamanan dan stabilitas

regional. Walaupun dalam waktu 5-10 tahun kedepan sulit bagi Indonesia untuk membangun

4

sistem pertahanan yang memadai sebagai salah satu kekuatan regional, jurang kemampuan

dengan negara-negara disekitarnya harus diperkecil. Negara-bangsa yang lemah tidak saja

membahayakan bagi dirinya sendiri, tetapi juga dapat mengundang kerawanan bagi wilayah

sekitarnya, antara lain karena ia bisa mengundang intervensi pihak-pihak luar yang

kepentingannya saling bertentangan.

Kelima, sistem yang dikembangkan harus sejalan dengan, dan menjamin berlangsungnya

proses konsolidasi demokrasi. Merupakan suatu kenyataan bahwa sistem pertahanan dan

keamanan yang telah dikembangkan selama ini cenderung bertabrakan dengan kebutuhan untuk

membangun kehidupan sosial-politik yang demokratis, serta mengabaikan penghormatan terhadap

hak asasi manusia. Dengan kata lain, selain mampu menjamin state security, sistem pertahanan

dan keamanan yang dikembangkan juga harus mampu melindungi human security, baik pada

tataran societal (masyarakat) ataupun individual.

III. Permasalahan

Pada negara-bangsa yang telah memiliki sistem kenegaraan dan identitas nasional yang

telah mapan masalah security lebih terfokus pada kemungkinan ancaman militer dari luar,

sehingga perhatian lebih banyak diberikan pada masalah pertahanan serta hubungan antara-

bangsa. Dalam hal ini dikenal dua pendekatan, yaitu pendekatan realist dan pendekatan idealist.

Pendekatan realist memberikan penekanan pada kemampuan suatu negara menangkis ancaman

militer dari luar dengan membangun kekuatan militer, baik secara sendiri-sendiri, maupun secara

kolektif dengan membentuk kerjasama atau aliansi pertahanan dengan negara-negara bersahabat.

Sebaliknya, pendekatan idealist menekankan pada pembentukan jaringan dan institusi regional

maupun global yang dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik antar-negara. Banyak

5

negara yang sekarang menggabungkan dua pendekatan yang berbeda ini guna melindungi

kepentingan nasional masing-masing. Kombinasi pendekatan ini dapat dikatakan sebagai hoping

for the best, but preparing for the worst, yaitu berupaya membangun kerjasama dan perdamaian

disatu pihak dan selalu siaga menghadapi setiap kemungkinan terburuk di lain pihak.

Namun seperti telah disinggung di atas bagi Indonesia, seperti bagi banyak negara

berkembang lainnya, masalah security menganut arti yang lebih luas daripada yang biasa dikenal

dinegara-negara maju. Di samping masalah-masalah yang berkaitan dengan ancaman yang

dihadapi negara-bangsa dari luar, bagi banyak negara-negara berkembang national security juga

menyangkut masalah-masalah internal, antara lain karena belum selesainya proses nation-

building atau pembentukan negara-bangsa. Hal ini tidak terlepas dari sejarah kelahiran negara-

negara ini yang sebagian besar merupakan produk kolonial.

Pemerintah-pemerintah kolonial, terutama di Asia dan Afrika menetapkan batas-batas

negara sesuka hatinya yang akhirnya mewariskan banyak persoalan bagi negara-negara yang

ditinggalkannya. Di satu pihak suku-suku bangsa yang berbeda digabung dalam satu unit negara,

sementara di lain pihak suku-bangsa yang sama dipisah dalam dua negara atau lebih. Tidaklah

mengherankan bahwa banyak negara berkembang, terutama negara-negara yang terdiri dari

berbagai suku-bangsa seperti Indonesia, menghadapi berbagai gerakan separatis ataupun

irredentist (keinginan bergabung dengan pihak lain di luar negara-bangsa yang didiaminya). Di

samping itu, walaupun secara formal negara-negara yang baru merdeka tersebut memiliki

kedaulatan yang diakui masyarakat internasional, namun dalam banyak kasus mereka tidak

memiliki kapasitas, baik berupa kemampuan ekonomi, prasarana dan sarana maupun institusi

untuk menegakkan otoritas pemerintahan di segenap wilayahnya. Masalah-masalah mendasar

tentang identitas nasional, bentuk negara, sistem politik dan pemerintahan yang hendak

6

dibangun, maupun mengenai pendekatan ekonomi dan orientasi luar negeri belum sepenuhnya

disepakati. Perbedaan pendapat mengenai hal-hal mendasar tersebut, yang tidak jarang dapat

memicu konflik terbuka menunjukkan bahwa masalah national security bagi negara-negara ini

bukanlah persoalan yang sederhana. Lebih dari itu masing-masing faktor saling berkaitan,

misalnya antara pembangunan ekonomi dan stabilitas politik sehingga pendekatan yang parsial

tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Dalam hal demikian, mereduksi masalah national

security hanya pada lingkup tugas militer dan polisi saja jelas sangat menyederhanakan

persoalan.

Menyadari kompleksitas pembangunan negara-bangsa yang dihadapi, para elit politik

Indonesia sejak awal telah berupaya untuk menangani persoalan survival bangsa ini secara

komprehensif. Upaya mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah harus diimbangi

dengan upaya membangun rasa kebangsaan, sistem sosial, politik dan ekonomi untuk mengisi

kemerdekaan tersebut. Namun setelah 55 tahun merdeka Indonesia ternyata masih belum dapat

sepenuhnya mengatasi kelemahan-kelemahan bawaan yang dimilikinya, dan malahan sekarang

bangsa ini tengah menghadapi berbagai krisis baru yang tak kalah peliknya.

Dalam membangun national security, bangsa ini telah mengembangkan tiga doktrin

utama yang dapat dikatakan mewarnai budaya strategis Indonesia. Ketiga doktrin ini adalah

sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), Wawasan Nusantara,

dan doktrin Ketahanan Nasional. Ketiga doktrin ini merupakan upaya mengatasi atau

menyiasasti berbagai kelemahan yang dimiliki.

Sishankamrata adalah doktrin yang lahir di era Revolusi, yang mengharuskan seluruh

rakyat Indonesia untuk turut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Hal ini tidak saja ditujukan

untuk membangun rasa kebangsaan dan kepemilikan terhadap negara, tetapi juga karena

7

Indonesia tidak mampu membangun suatu kekuatan perang yang profesional dan tangguh karena

terbatasnya dana, teknologi maupun sumber daya manusia yang terlatih. Sishankamrata

selanjutnya dijabarkan dengan membentuk sistem komando teritorial di mana kekuatan TNI yang

kecil dapat menjadi nukleus dari kekuatan rakyat yang dihimpun dan dilatih oleh TNI.

Keberadaan Komando Teritorial ditujukan

untuk meingkatkan kemampuan suatu wilayah untuk menangkal ancaman secara cepat.

Wawasan Nusantara merupakan konsepsi keutuhan wilayah daratan dan perairan

Nusantara untuk mencegah terpecah-belahnya pulau-pulau di Indonesia oleh laut yang masih

berada di bawah kepemilikan internasional. Perjuangan mewujudkan Wawasan Nusantara yang

dimulai sejak tahun 1957 selama ini lebih terfokus pada upaya mendapatkan pengakuan

8

pemikiran militer selama Orde Baru berlangsung. Doktrin Ketahanan Nasional yang merupakan

kata lain dari pendekatan comprehensive security, yang sesungguhnya merupakan pendekatan

yang tepat bagi negara-negara berkembang, telah diartikan secara sempit dan harfiah menjadi

pendekatan keamanan yang mengedepankan unsur militer.

Dengan alasan bahwa masing-masing unsur yang membentuk Ketahanan Nasional saling

berkaitan dan harus dibangun secara bersamaan, maka militer yang memandang dirinya sebagai

"dinamisator"" dan "katalisator" pembangunan memasuki hampir setiap lini kehidupan berbangsa

dan bernegara yang mendapatkan legitimasinya dari doktrin dwifungsi ABRI. Tugas kepolisian

untuk menegakkan hukumpun disatupadukan dengan pendekatan keamanan yang didominasi

militer sehingga organisasi kepolisian yang semestinya merupakan bagian dari institusi sipil

diintegrasikan dan disubordinasikan dalam institusi militer, khususnya di bawah TNI angkatan

darat. Sishankamrata hanya merupakan slogan kosong karena rakyat tidak pernah diberdayakan,

sedangkan sistem Komando Teritorial lebih banyak berfungsi sebagai alat untuk mengontrol

masyarakat demi kepentingan penguasa.

Di samping itu implementasi Wawasan Nusantara masih terfokus pada perjuangan

diplomatik sementara kemampuan Indonesia untuk mengamankan dan mengambil manfaat dari

kekayaan wilayah maritimnya yang begitu luas masih sangat terbatas. Wawasan pertahananpun

belum menunjukkan kepedulian pada wilayah perairan Nusantara karena lebih berorientasi pada

pertahanan darat , yang akhirnya diwujudkan dalam upaya mengontrol kehidupan rakyat demi

kepentingan politik yang lebih sempit.

Hasilnya adalah dominasi negara, khususnya militer, yang berlebihan terhadap masyarakat

yang ternyata justru memperlemah Ketahanan Nasional secara keseluruhan. Berbagai persoalan

baru muncul seperti maraknya pelanggaran hak asasi manusia yang akhirnya menurunkan

9

kredibilitas aparat keamanan, baik tentara maupun polisi, di mata masyarakat luas yang turut

menurunkan kredibilitas pemerintah dan institusi-institusi yang dimilikinya.

Sungguh suatu hal yang sangat ironis bahwa pendekatan keamanan yang diterapkan

selama lebih tiga dasawarsa akhirnya melahirkan ketidakamanan nasional secara luas. Hal ini

dapat dilihat dari makin maraknya tuntutan separatisme dengan menggunakan senjata dan teror,

konflik-konflik komunal yang menyebabkan korban kemanusian dan harta dalam jumlah besar

serta berbagai aksi kekerasan massa yang menunjukkan kurang berfungsinya hukum.

Namun di lain pihak, wawasan pertahanan dan keamanan yang berorientasi ke dalam

justru telah mendorong Indonesia untuk meninggalkan pendekataan kekuatan atau power dalam

berhubungan dengan negara-negara di sekitarnya. Apabila di dalam negeri pendekatan keamanan

menonjolkan peranan militer di luar negeri, khususnya di lingkungan Asia Tenggara, Indonesia

menjadi pendorong utama terbentuknya kerjasama regional ASEAN (Association of Southeast

Asian Nations) yang didirikan pada tahun 1967 yang lebih mengutamakan kerjasama dalam

bidang sosial-ekonomi, budaya dan politik serta justru menghindari kerjasama dalam bidang

pertahanan. Kerjasama regional ini telah berhasil menciptakan hubungan yang harmonis antara

sesama anggota yang melahirkan stabilitas dan keamanan regional secara keseluruhan. Memang

suatu kontradiksi bahwa di satu pihak pemerintah Orde Baru mampu mengembangkan

pendekatan idealist dalam berhubungan dengan negara-negara ASEAN yang tidak membenarkan

penyelesaian konflik dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, namun sikap dan

pendekatan yang sama tidak ditunjukkan dalam berhubungan dengan rakyatnya sendiri.

Sekarang bangsa Indonesia hendak membangun sistem pertahanan dan keamanan yang

profesional, yang tidak saja mampu menjalankan misi dan fungsi masing-masing secara efektif,

tetapi juga sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi dan tuntutan perlindungan terhadap hak asasi

10

manusia. Kebutuhan membangun tentara yang tangguh untuk menjaga kedaulatan serta integritas

nasional, serta polisi yang handal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan

sangat mendesak. Namun kemampuan negara untuk membiayai semua ini sangat terbatas, dan

pada saat yang bersamaan Indonesia masih tetap dihadapkan pada berbagai persoalan keamanan

dalam negeri yang jelas tidak dapat ditangani sendiri oleh polisi. Bagaimana konsepsi pertahanan

dan keamanan nasional yang sesuai dengan visi “Indonesia Baru” yang demokratis namun tetap

berpijak pada realita tantangan keamanan serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam

waktu 5-10 tahun kedepan?

IV. Pembangunan sishankamneg 5-10 tahun ke depan

Berbagai persoalan dan kontradiksi seperti telah diuraikan di atas menuntut adanya

perubahan mendasar dalam cara menangani hal-hal yang berkaitan dengan national security.

Pendekatan keamanan seperti yang telah diterapkan selama ini jelas tidak mampu menyelesaikan

masalah dan bahkan telah melahirkan berbagai masalah baru yang semakin memperlemah

ketahanan nasional. Wawasan sishankamneg seperti apakah yang sebaiknya dikembangkan dan

mungkin direalisasikan dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang?

Pendekatan awal terhadap penanganan masalah pertahanan dan keamanan telah

dilaksanakan dengan memisahkan institusi militer dan kepolisian secara formal. Hal ini

dilakukan untuk mencegah militerisasi masalah keamanan secara berlebihan seperti yang telah

terjadi selama pemerintahan Orde Baru. Organisasi kepolisian bertanggung jawab melaksanakan

penegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan,

sedangkan TNI bertanggung jawab mempertahankan negara terhadap ancaman militer dari luar.

Dengan kata lain wawasan pertahanan Indonesia lebih diorientasikan pada ancaman eksternal.

11

Pemisahan ini merupakan bagian dari proses demokratisasi dan de-militerisasi kehidupan sosial-

politik bangsa. Doktrin dwifungsi ABRI yang selama ini telah memungkinkan tentara untuk

berperan aktif dalam kehidupan sosial-politik bangsa juga telah diakhiri.

Namun tatangan national security yang kini dihadapi Indonesia tidak dapat diselesaikan

hanya dengan memisahkan kepolisian dari militer dan megubah orientasi TNI menjadi outward

looking. Walaupun hal ini merupakan bagian penting dari upaya membangun demokrasi ia belum

mampu memberikan jawaban pada masalah esensial yang dihadapi Indonesia, yaitu proses

nation-building yang belum sepenuhnya selesai, serta lemahnya kapasitas negara untuk

menjalankan fungsinya secara efektif, termasuk dalam melindungi kedaulatan negara-bangsa serta

kekayaan yang dimilikinya maupun dalam melindungi rakyatnya dari berbagai tindakan

kekerasan.

Di samping itu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar konflik yang dewasa ini

terjadi berada dalam lingkungan internal atau merupakan intra-state conflicts, bukan inter-state

conflicts. Hal ini tidak saja merupakan masalah yang dihadapi Indonesia, tetapi telah merupakan

fenomena global sejak berakhirnya Perang Dingin yang antara lain ditandai dengan munculnya

berbagai gerakan nasionalisme etnis dan agama yang sempit serta berbagai konflik lainnya yang

bersifat lokal. Dalam masa transisi ini juga harus diakui bahwa kemampuan kepolisian Indonesia

untuk memelihara keamanan internal masih jauh dari memadai.

Menghadapi tantangan yang multidimensional serta serba keterbatasan dalam sumberdaya

tersebut memerlukan pendekatan pertahanan dan keamanan yang komprehensif serta imajinatif.

Hal ini sesungguhnya sudah ditunjukkan oleh bangsa Indonesia ketika harus mengatasi berbagai

krisis dalam perjalanan sejarahnya sejak masa perjuangan kemerdekaan sampai pada era awal

Orde Baru. Hanya saja keinginginan rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan

12

akhirnya menimbulkan distorsi dalam implementasi pendekatan tesebut karena national security

telah direduksi menjadi regime security.

Untuk membangun sishankamneg yang diharapkan mampu melaksanakan fungsinya

secara efektif sesuai dengan kondisi yang dimiliki Indonesia maka tiga doktrin utama yang telah

dimiliki tetap dapat dipakai sebagai pijakan. Ketiga doktrin tersebut adalah Sishankamrata,

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Namun pelaksanaannya harus disesuaikan

dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi sekarang serta tuntutan dasar masyarakat untuk

membangun kehidupan sosial-politik yang demokratis yang menghormati hak asasi manusia.

Walaupun Indonesia sedang dilanda krisis keamanan yang ditandai oleh banyaknya

konflik, baik konflik vertikal antara rakyat dengan pemerintah maupun konflik horizontal antara

elemen-elemen dalam masyarakat, pendekatan yang harus dipakai untuk mengatasinya sedapat

mungkin menghindari pendekatan keamanan. Penggunaan kekerasan dalam mengatasi konflik

domestik, kecuali dalam kasus-kasus pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah,

bukanlah merupakan suatu pendekatan yang sah atau legitimate, baik di mata masyarakat sendiri

maupun dalam pandangan masyarakat internasional. Sebagian besar konflik yang sekarang

terjadi di Indonesia harus diselesaikan melalui pendekatan sosial-politik, ekonomi dan hukum,

karena hubungan antara negara dan rakyat harus didasari oleh kesepakatan bersama dan tidak

berdasarkan penerapan kekuasaan secara sepihak oleh negara. Begitu juga konflik antar-

masyarakat tidak dapat diselesaikan melalui kekerasan ataupun pendekatan legal-formal saja,

tetapi harus berupaya mencari dan mengatasi akar permasalahannya. Semua ini berada dalam

ruang lingkup politik, bukan dalam wilayah pertahanan dan keamanan.

Inilah perbedaan mendasar antara lingkup domestik dengan arena internasional. Kendati

negara-negara di dunia sekarang ini telah berupaya menciptakan perdamaian antara-bangsa

13

namun setiap negara tetap diperbolehkan untuk membangun kekuatan militer serta

menggunakannya secara sah demi menjaga kepentingan nasionalnya apabila mendapat ancaman

dari negara lain. Hal ini berkaitan dengan wujud sistem internasional yang pada dasarnya anarkis,

di mana masing-masing negara bangsa berupaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan

meningkatkan kekuatan yang dimilikinya vis-a-vis negara-negara lain. Terbentuknya kerjasama

regional dan hubungan saling ketergantungan, terutama dalam bidang ekonomi, belum dapat

sepenuhnya mengubah wujud sistem internasional yang kompetitif tersebut. Tentara yang

berperang untuk mempertahankan negerinya dari ancaman luar dianggap pahlawan dan patriot,

namun apabila tindakan yang sama dipakai untuk memerangi ancaman yang datang dari dalam

negeri, yang bersangkutan dapat dituduh telah melakukan tindakan kejahatan terhadap

kemanusiaan.

Inti dari upaya membangun national security bagi Indonesia yang masih dalam proses

nation-building tidak dapat tidak adalah membangun Ketahanan Nasional atau National

Resilience. Artinya doktrin Ketahanan Nasional tetap relevan dalam kurun waktu pendek dan

menengah, sampai suatu saat Indonesia menjadi negara-bangsa yang sudah mapan. Dengan

demikian, mau tidak mau sebagian besar orientasi atau wawasan strategis Indonesia masih

melihat ke dalam, tanpa tentu saja mengabaikan lingkungan luar yang dapat mempengaruhi

pencapaian sasaran pembangunan ketahanan nasional tersebut.

Seperti telah disinggung di atas pendekatan Ketahanan Nasional menunjukkan

pemahaman bahwa pada dasarnya masalah national security Indonesia memiliki cakupan yang

luas, berkaitan dengan kelemahan-kelemahan struktural dari suatu negara yang baru merdeka dan

memiliki sumber daya terbatas. Di samping membangun institusi pertahanan dan keamanan,

pembangunan di bidang-bidang lainnya seperti bidang politik, ekonomi dan sosial menjadi bagian

14

dari pembangunan Ketahanan Nasional secara menyeluruh, karena ketertinggalan dalam satu

bidang dapat mempengaruhi kinerja bidang-bidang lainnya. Kebenaran dari saling kait-

mengaitnya berbagai elemen Ketahanan Nasional tersebut dapat dilihat secara nyata dari

pengalaman Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini. Bermula dari krisis keuangan, Indonesia

akhirnya mengalami krisis ekonomi yang lebih luas yang akhirnya melahirkan krsisi sosial,

politik dan keamanan.

Membicarakan masalah Ketahanan Nasional maka bangsa Indonesia harus memberikan

perhatian yang memadai terhadap setiap komponen yang menjadi tonggak-tonggak utamanya.

Dalam kurun waktu 5-10 tahun kedepan prioritas harus diberikan pada upaya membangun dan

memperkuat institusi serta meningkatkan kemampuan masing-masing institusi dalam

menjalankan fungsi utama yang diemban (institution and capacity building). Hal ini tidak saja

berlaku bagi institusi militer yang bertanggung jawab dalam masalah pertahanan dan polisi yang

mengemban misi kamtibmas, tetapi juga bagi institusi politik, hukum, ekonomi dan sosial.

Seperti telah disinggung sebelumnya, pendekatan yang parsial tidak akan mampu menyelesaikan

masalah karena krisis politik dapat menjadi ancaman keutuhan bangsa apabila ia menyulut

terjadinya konflik terbuka dalam masyarakat. Begitu juga dengan berlanjutnya krisis ekonomi

dan sosial yang dapat semakin melemahkan kemampuan negara-bangsa untuk bertahan hidup,

terlebih apabila terjadi disintegrasi sosial berdasarkan perbedaan suku, ras dan agama yang

akhirnya dapat menghancurkan komitmen bersama tentang identitas nasional.

Namun perlu ditegaskan bahwa diterapkannya doktrin Ketahanan Nasional yang

komprehensif bukan berarti menerapkan pendekatan yang integralistik yang cenderung

mencampuradukkan satu bidang dengan bidang lainnya tanpa adanya pembagian wewenang dan

fungsi yang jelas seperti yang terjadi selama Orde Baru. Pencampuradukkan bidang-bidang ini

15

semakin diperburuk oleh keterlibatan militer di berbagai tempat di luar kompetensinya. Kedepan

harus ada spesialisasi dan profesionalisme dalam pengembangan setiap bidang sehingga masing-

masing institusi dapat tumbuh secara lebih kokoh dan mandiri. Hal ini penting agar di masa yang

akan datang ambruknya salah satu tiang penyangga Ketahanan Nasional tidak lagi menyebabkan

rubuhnya seluruh bangunan nasional seperti yang baru saja kita alami dengan krisis ekonomi.

Negara-negara tetangga Indonesia yang juga turut dilanda krisis ekonomi seperti Korea Selatan

dan Thailand telah pulih kembali karena krisis ekonomi tidak meyebabkan krisis multi-

dimensional. Kedua negara tersebut telah memiliki institusi-institusi negara yang lebih mapan,

terutama di bidang politik dan hukum, sehingga mereka dapat menfokuskan perhatian pada

program pemulihan ekonomi. Berbeda dengan di Indonesia dimana bangunan yang tadinya

kelihatan kokoh dan megah, yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, ternyata

belum memiliki tonggak-tonggak lainnya yang kokoh sehingga ketika krisis ekonomi terjadi

semuanya harus ditata ulang dan dibangun kembali.

Khusus untuk pengembangan sistem pertahanan dan keamanan negara secara lebih

spesifik, maka hendaknya kedepan ini Indonesia dapat merealisasikan doktrin Wawasan

Nusantara dan Sishankamrata secara lebih baik dan jujur. Kedua doktrin ini diharapkan dapat

memberikan tempat yang tepat dan terhormat pada militer, meningkatkan keamanan terhadap

wilayah dan penduduk Indonesia dari berbagai kegiatan luar yang merugikan, membantu

menjamin berlansungnya demokratisasi, memberdayakan rakyat serta mengurangi dikotomi

antara sipil dan militer.

Walaupun tadi dikatakan bahwa doktrin Ketahanan Nasional lebih berorientasi pada

pembangunan dalam negeri Indonesia tidak dapat mengabaikan aspek lingkungan strategis.

Memang diyakini bahwa dalam jangka waktu pendek dan menengah Indonesia tidak menghadapi

16

ancaman militer dari luar. Ancaman perang terbuka berskala besar di kawasan Asia Tenggara,

ataupun di Asia Pasifik semakin rendah kemungkinannya, terutama karena ada upaya serius dari

negara-negara di kawasan ini untuk meningkatkan kerjasama serta membangun rasa saling

percaya. Hal ini dapat dilihat dari munculnya beberapa organisasi dan forum kerjasama regional

seperti ASEAN, APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), ARF (ASEAN Regional Forum)

dan terakhir kerjasama dalam wadah ASEAN + 3 (China, Jepang, Korea Selatan). Di

Semenanjung Koreapun sekarang sudah ada pendekatan perdamaian yang mengurangi

kemungkinan terjadinya konflik terbuka. Hanya masalah Taiwan yang masih mengundang

kerawanan regional di wilayah Asia Timur. Namun potensi konflik-konflik berskala kecil serta

gangguan keamanan lainnya tetap tinggi di kawasan ini.

Potensi konflik terbesar ialah konflik di wilayah perairan yang dipicu oleh adanya

kompetisi terhadap kekayaan yang terkandung di dalam wilayah maritim. Diberlakukannya

Hukum Laut tentang Archipelagic Principle telah memperluas wilayah perairan masing-masing

negara kepulauan. Hal ini juga memicu persengketaan perbatasan antara negara-negara tetangga.

Di samping itu, walaupun secara formal wilayah perairan nasional diakui sebagai wilayah

kedaulatan Indonesia, namun perlindungan hukum internasional terhadap kedaulatan suatu negara

di wilayah maritimnya tidak sama dengan perlindungan kedaulatan di darat. Hukum internasional

sama sekali tidak memberi toleransi pada intervensi atau penetrasi militer asing terhadap negara

lainnya, seperti dapat dilihat dari reaksi keras PBB terhadap tindakan pasukan perang Iraq di

Kuwait. Namun pelanggaran-pelanggaran wilayah maritim oleh kapal-kapal perang asing, atau

pencurian ikan yang dilakukan nelayan-nelayan asing tidak mendapat perlindungan serupa dari

PBB. Indonesia berhak atas Wawasan Nusantaranya, tetapi pengamanan wilayah dan

pemanfaatan aset yang dikandungnya sepenuhnya terpulang pada kemampuan Indonesia sendiri.

17

Wilayah perairan di sekitar Indonesia dan Laut Cina Selatan memang memiliki potensi

konflik dan kerawanan yang tinggi. Sengketa wilayah di kepulauan Spratley antara Cina dan

beberapa negara ASEAN merupakan salah satu potensi konflik yang semakin menyita perhatian

negara-negara di kawasan ini dalam dekade terakhir. Cina mengklaim seluruh kepulauan di Laut

Cina Selatan sebagai miliknya, sedangkan Vietnam. Malaysia, Filipina, Brunei dan Taiwan

mengklaim bagian-bagian dari gugus kepulauan tersebut. Apabila penyelesaian damai tidak dapat

disepakati maka konflik di Laut Cina Selatan juga akan berdampak pada keamanan perairan

Indonesia.

Wilayah perairan di sekitar Indonesia dan Laut Cina Selatan juga merupakan alur lalu

lintas yang sangat padat karena menghubungkan negara-negara di Asia Timur dengan Lautan

Hindia. Jalur laut ini merupakan lifeline atau saluran kehidupan bagi Jepang, Korea Selatan dan

Taiwan, terutama untuk lalulintas sumber energi dan bahan baku serta jalur ekspornya. Dengan

kata lain wilayah ini memiliki nilai startegis yang sangat tinggi. Pada saat yang bersamaan,

padatnya lalu lintas laut dan lemahnya pengawasan negara-negara pantai terhadap keamanan

pelayaran telah menjadikan wilayah perairan ini rawan terhadap aksi perompakan yang disinyalir

tertinggi frekuensinya di dunia. Hal ini jelas sangat membahayakan karena di samping resiko

pelayaran yang semakin tinggi, aksi perompakan juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan

yang lebih besar seperti tumpahnya minyak yang tentu saja akan merusak lingkungan hidup.

Tidak kalah pentingnya, aksi pencurian ikan dan pengerukan kekayaan yang terkandung di

wilaytah perairan Indonesia semakin mencemaskan. Di saat kapal-kapal nelayan asing

menangkap ikan di kawasan Nusantara, nelayan-nelayan Indonesia hidup dalam kemiskinan

karena semakin berkurangnya tangkapan mereka. Seharusnya Indonesia dapat menikmati

kekayaan yang dikandung perairannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun

18

kemampuan untuk itu sangat terbatas.

Dengan adanya pembagian tugas yang lebih tegas antara polisi dan militer, maka kedepan

diharapkan bahwa sistem pertahanan Indonesia betul-betul memiliki Wawasan Nusantara,

sehingga laut tidak lagi memisahkan pulau-pulau di Indonesia tetapi berperan sebagai perekat.

Indonesia harus mampu merealisasikan kemenangan diplomatiknya untuk mendapatkan

pengakuan terhadap Archipelagic Principle dengan membangun kekuatan pertahanan yang

memadai untuk melindungi segenap wilayah tanah-Air, di darat maupun di laut. Ini berarti bahwa

harus ada upaya untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada Angkatan Laut dan Angkatan

Udara, yang tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar untuk melengkapi peralatannya.

Mau tidak mau, untuk mengamankan wilayah Nusantara dan segenap kekayaan yang

dikandungnya yang begitu luas Indonesia tidak dapat menghindar dari tuntutan pembangunan

sistem pertahanan yang padat modal dan teknologi.

Namun penerapan Wawasan Nusantara yang lebih ditujukan untuk memberikan perhatian

yang seimbang antara daratan dan perairan belum dapat mengatasi problema disintegrasi nasional

dan disintegrasi sosial yang masih kita hadapi karena belum tuntasnya proses nation-building.

Pembangunan berbagai institusi dalam kerangka Ketahan Nasional diharapkan dapat menjawab

sebagian dari kelemahan-kelemahan dasar ini, terutama dengan menyediakan format politik dan

mekanisme yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat, serta sistem perekonomian yang tidak hanya

mendorong pertumbuhan tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih adil pada setiap

komponen masyarakat. Tetapi semua ini mungkin belum memadai untuk menumbuhkan rasa

kebangsaan yang didasari ikatan emosional dan intelektual yang kuat terhadap Indonesia,

melebihi harapan terhadap pemenuhan materi taupun keuntungan-keuntungan lainnya. Ikatan

emosional ini kelihatan cukup nyata di era perjuangan melawan penjajah, namun belakangan ini

19

semakin melemah. Hal ini antara lain disebabkan oleh berkurangnya rasa memiliki rakyat

terhadap negara-bangsa karena dominasi negara yang begitu berlebihan sehingga penguasa seolah

mempunyai hak monopoli dalam mendefinisikan nasionalisme.

Salah satu upaya untuk membangun rasa kebersamaan dan mengurangi ancaman

disintegrasi nasional ialah dengan menerapkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta

(sishankamrata) secara benar seperti yang pernah dialami semasa revolusi kemerdekaan. Hal ini

dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat luas untuk turut memikirkan dan terlibat dalam

sistem pertahanan dan keamanan negara, misalnya dengan menerapkan wajib militer. Tujuan dari

wajib militer bukanlah untuk menyiapkan suatu kekuatan bersenjata dalam jumlah besar untuk

mengantisipasi peperangan, tetapi lebih difokuskan pada upaya nation building.

Memberikan rakyat kesempatan untuk dilatih membela negara dalam jangka waktu

tertentu, seperti yang dilakukan beberapa negara lainnya, dinilai merupakan suatu cara yang

cukup efektif untuk meningkatkan kecintaan dan kesadaran bernegara, di samping tentu saja

meningkatkan kemampuan masyakarat secara keseluruhan melakukan kegiatan bela negara

apabila diperlukan. Kemauan pemerintah untuk mengajak rakyat terlibat dalam kegiatan bela

negara, yang sesungguhnya juga diamanatkan oleh Konstitusi, tentu juga mengharuskan adanya

kepercayaan pemerintah terhadap rakyat. Selama ini sishankamrata tidak diterapkan karena pada

dasarnya pemerintah, khususnya militer, khawatir bahwa rakyat yang telah terlatih tersebut dapat

menggunakan kemampuannya untuk melawan pemerintah.

Sishankamrata bukan berarti militerisasi kehidupan sipil, namun ia dapat mempersempit

jurang yang selama ini ada antara sipil dan militer karena mengurangi eksklusivitas militer.

Tersedianya kekuatan cadangan yang cukup besar juga memungkinkan Indonesia untuk tetap

mempertahankan jumlah personil angkatan darat yang relatif kecil. Di era damai kegiatan lebih

20

dipusatkan pada civic mission seperti membantu korban bencana alam dan kegiatan-kegiatan

kemanusiaan lainnya yang akan semakin mendekatkan TNI pada rakyat.

Di lain pihak penjabaran sishankamrata dalam bentuk Komando-Komando teritorial masih

merupakan kontroversi. Di satu pihak ada pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan Kodam

tetap penting untuk menjaga integritas nasional dari kemungkinan ancaman separatisme. Di lain

pihak ada pandangan bahwa keberadaan Kodam merupakan hambatan bagi demokrasi karena

militer tetap akan berperan dalam institusi sosial-politik. Masalah ini tentu harus dicarikan jalan

keluarnya secara bertahap sehingga kedua sasaran yang kelihatan bertentangan ini tidak sama-

sama dirugikan. Idealnya dalam negara Indonesia yang demokratis tidak ada lagi birokrasi militer

yang berada sejajar dengan birokrsi sipil dan cenderung lebih berpengaruh, terutama di daerah

luar Jawa. Namun pembubaran Kodam secara mendadak tanpa suatu persiapan yang matang

dapat mengundang permasalahan baru.

Wawasan pertahanan dalam 5-10 tahun kedepan diharapkan dapat menyelesaikan

masalah keberadaan Kodam ini dengan baik, antara lain dengan meningkatkan jumlah dan

kapasitas polisi sehingga TNI betul-betul tidak lagi dilibatkan dalam penanganan masalah

keamanan dalam negeri, kecuali dalam situasi darurat seperti terjadinya pemberontakan

bersenjata. Pembubaran Kodam dapat dimulai secara bertahap, diawali dengan daerah-daerah

yang selama ini relatif aman. Dalam jangka waktu menengah dan panjang sistem pertahanan

Indonesia diharapkan akan lebih menyerupai apa yang dimiliki negara-negara maju di mana

militer tinggal di basis-basis yang tersebar di seluruh negeri namun tidak terlibat dalam sistem

pengaturan keamanan setempat secara khusus.

21

V. Kesimpulan

Pembaruan dalam sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu agenda

utama reformasi. Hal ini berkaitan dengan sangat dominannya peranan militer di masa Orde Baru

sehingga telah melahirkan pendekatan keamanan yang berlebihan dan merancukan perbedaan

antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Doktrin Ketahanan

Nasional yang sesungguhnya cukup tepat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dasar yang

dimiliki Indonesia telah terdistorsi sedemikian rupa karena terjadinya penetrasi militer dalam

hampir setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga Doktrin Wawasan

Nusantara dan Sishankamrata tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga sistem

pertahanan dan keamanan yang berkembang selama ini lebih menekankan pada kontrol negara

terhadap masyarakat.

Dalam mewujudkan “Indonesia Baru” yang demokratis dan menghormati hak asasi

manusia maka diperlukan suatu pendekatan pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan nilai-

nilai universal tersebut. Spesialisasi fungsi dan profesionalisme harus menjadi rujukan utama

sehingga tidak lagi terjadi pencampuradukan fungsi tentara dan fungsi polisi, dua institusi yang

sangat berbeda. Militer terutama bertanggung jawab terhadap pertahanan negara terhadap

ancaman kedaulatan dan disintegrasi yang bercorak militer, sedangkan polisi bertanggung jawab

menegakkan hukum. Peranan militer dalam kehidupan sosial-politik betul-betul harus diakhiri

karena tidak sesuai dengan kaidah demokrasi.

Namun harus diakui bahwa persoalan keamanan secara luas bagi negara yang masih dalam

proses nation building seperti Indonesia jauh lebik kompleks dari masalah pertahanan dan

kemanan yang merujuk pada fungsi militer dan polisi. National security tidak saja perlu

dipertahankan tetapi masih perlu dibangun dengan memperkuat institusi-institusi kehidupan

22

berbangsa dan bernegara secara komprehensif sesuai konsep Ketahanan Nasional. Dengan

demikian pendekatan yang parsial dalam menganani masalah national security tidak akan mampu

menyelesaikan insecurity dilemma yang masih dihadapi Indonesia serta banyak negara-negara

berkembang lainnya. Institusi-institusi politik, ekonomi, sosial dan hukum, keamanan dan

pertahanan harus dibangun secara bersamaan dan masing-masing harus dikembangkan

kemandiriannya sehingga apabila salah satu bagian mengalami krisis ia tidak akan menyebabkan

bagian-bagian lainnya ikut ambruk.

Wawasan pertahanan dan keamanan negara dalam 5-10 tahun kedepan diusulkan tetap

menggunakan doktrin-doktrin utama yang mendasari budaya strategis Indonesia sebagai pijakan

namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan masa kini. Doktrin-

doktrin tersebut adalah Sishankamrata, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Ketiga

Doktrin ini masih dianggap relevan untuk mengatasi problema negara berkembang yang terdiri

dari kepulauan dan perairan serta penduduk yang sangat majemuk seperti yang dimiliki Indonesia.

Hanya saja pendekatan integralistik dan pendekatan keamanan dalam menangani masalah-

masalah kebangsaan dan kenegaraan sudah perlu ditinggalkan.