BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang

dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak

kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu

hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini.

HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada

era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup

tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita

melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau

pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk membuat makalah

tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.

Sebagai pemenuhan Tugas Mata Pelajaran PKn.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana Sejarah HAM di dunia dan Indonesia ?

2. Apa Definisi dan Pengertian HAM?

3. Bagaimana upaya-upaya penangan terhadap kasus-kasus HAM ?

C. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya makalh ini adalah :

1. Untuk memnuhi Tugas Sekolah Mata Pelajaran PKn di SMA Negeri 1

Surade.

2. Untuk menambah pengetahuan tentang Hak Asasi manusia (HAM).

1

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah HAM

1. Sejarah HAM di Dunia

Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf

Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural

rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak

kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil

(pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya

tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan

Revolusi Prancis.

a) Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan

disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak

oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk

tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu

diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah

diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut

berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

b) Revolusi Amerika (1776)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris

disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi

Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4

Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

c) Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya

sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut.

Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak

Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan

ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality), dan

persaudaraan (fraternite).

2

d) African Charter on Human and People Rights (1981)

Pada tanggal 27 Juni 1981, negara-negara anggota Organisasi Persatuan

Afrika (OAU) mengadakan konferensi mengenai HAM. Dalam konferensi

tersebut, semua negara Afrika secara tegas berkomitment untuk

memberantas segala bentuk kolonialisme dari Afrika, untuk

mengkoordinasikan dan mengintensifkan kerjasama dan upaya untuk

mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Afrika.

e) Cairo Declaration on Human Right in Islam (1990)

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan

deklarasi dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam di Kairo

pada tahun 1990 yang memberikan gambaran umum pada Islam tentang

hak asasi manusia dan menegaskan Islam syariah sebagai satu-satunya

sumber. Deklarasi ini menyatakan tujuannya untuk menjadi pedoman

umum bagi negara anggota OKI di bidang hak asasi maunsia.

f) Bangkok Declaration (1993)

Deklarasi Bangkok diadopsi pada pertemuan negara-negara Asia pada

tahun 1993. Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah

mengegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB

dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan

pandangannya saling ketergantungan dan dapat dibagi hak asasi manusia

dan menekankan perlunya universalitas, objektivitas, dan nonselektivitas

hak asasi manusia.

g) Deklarasi PBB (Deklarasi Wina) Tahun 1993

Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh

semua negara anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Oleh

karenanya dikenal dengan Deklarasi Wina. Hasilnya adalah

mendeklarasikan hak asasi generasi ketiga, yaitu hak pembangunan.

Deklarasi ini sesungguhnya adalah re-evaluasi tahap dua dari Deklarasi

HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetuju semua

anggota PBB, termasuk Indonesia.

2. Sejarah HAM di Indonesia

3

Sepanjang sejarah kehidupan manusia ternyata tidak semua orang memiliki

penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Ini yang menjadi latar belakang

perlunya penegakan hak asasi manusia. Manusia dengan teganya merusak,

mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya. Bangsa yang satu

dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa lain. Untuk melindungi

harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antarumat manusia, hak

asasi manusia dibutuhkan. Berikut sejarah penegakan HAM di Indonesia.

a) Pada masa prakemerdekaan

Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19.

Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran

mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan

dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi

kemerdekaan.

b) Pada masa kemerdekaan

Pada masa orde lama

Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam sidang

BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam

UUD 1945 dalam sidang itu adalah Mohammad Hatta dan Mohammad

Sukiman. Tetapi, upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai

HAM yang diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, secara menyeluruh

HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Pada masa orde baru

Pelanggaran HAM pada masa orde baru mencapai puncaknya. Ini terjadi

terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal (Barat) yang

bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena itu, HAM hanya

diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada

tahun 1993. Namun, komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik

karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan

disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya

mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan orde

baru.

Pada masa reformasi

4

Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan

komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era

reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim

kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen

itu meliputi UUD 1945 hasil amendemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia.

Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen yang sangat

penting dalam penegakan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi Undang-Undang No.

11 tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

Politik (ICCPR) menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005.

B. Definisi dan Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan

merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun

1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pengertian HAM menurut UDHR sering dinilai masih pada tahap Generasi

1 Konsep HAM, yaitu isinya sarat dengan hakhak yuridik dan politik. Sedangkan

jika memperhatikan pengertian HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 di atas,

tampak mengandung visi filsafati dan visi yuridis konstitusional. Kemudian

pengertian HAM meurut visi politik dapat diidentikan dengan pendekatan

struktural, karena keduanya lebih menonjolkan pengertian HAM dalam kehidupan

seharihari yang cenderung banyak pelanggaran.

Memperhatikan berbagai pengertian /konsep/definisi hak asasi tersebutdi

atas dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat (inheren) pada

setiap orang yang merupakan karunia dari Tuhan YME, bukan pemberian Negara,

pemerintah dan atau orang lain. Kewajiban dan tidak boleh dihilangkan atau

5

dihapus oleh siapapun dengan alasan apapun. Karena kebutuhan dasar manusia

dimanapun pada hakekatnya sama seperti hak atas hidup,, bebas mengeluarkan

pikirannya, bebas dari rasa takut, tidak ingin dieksploitasi, hidup bahagia dan lain-

lain, maka HAM merupakan sesuatu yang bersifat Universal.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan

tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

• HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian

dari manusia secara otomatis.

• HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras,

agama, etnis, pandangan politik atau asalusul sosial dan bangsa.

• HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk

membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM

walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau

melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).

C. Upaya Pemerintah dalam Menegakan HAM

Upaya penegakkan HAM akan berhasil jika putusan peradilan tidak

memihak dan merdeka dalam memperjuangkan penegakan HaM di Indonesia.

Dibandingkan dengan masa sebelumnya, pada masa reformasi, perkembangan

HAM di Indonesia memiliki landasan operasional yang lebih jelas. Sebenarnya

istilah hak dasar atau hak asasi manusia sudah banyak tercantum dalam peraturan

perundang-undangan Indonesia, seperti dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949,

UUD Sementara 1950, dan Tap MPRS No. XIV/MPRS/1966. Walaupun begitu,

ketetapan MPR tentang HAM baru dihasilkan pada masa reformasi, misalnya

dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998.

Sebagai upaya untuk tetap menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia,

melalui keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 pemerintah membentuk lembaga

independen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang

berkedudukan di Jakarta. Komnas HAM hanya berfungsi sebagai penyelidik

dengan mengumpulkan berbagai data dan fakta dari kasus yang diduga melanggar

HAM. Hasil penyelidikan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Selanjutnya proses

hukuman diserahkan kepada pengadilan.

6

Penegakan HAM secara yuridis formal ini diperkuat dengan dikeluarkannya

UU No. 39 Tahun 1999 tentang pelaksanaan HAM di Indonesia serta UU No. 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 memuat

Piagam Hak Asasi Manusia yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk

berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas

keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak atas keamanan,

hak atas kesejahteraan, serta hak atas perlindungan dan pemajuan oleh

pemerintah.

Meskipun dari sisi perundang-undangan sudah menunjukan kemajuan yang

positif, namun penegakan HAM dan dan keadilan masih jauh dari harapan.

Banyak pelanggaran HAM yang terjadi tidak diselesaikan secara adil atau

memenuhi keadilan masyarakat.

D. Perkembangan Masyarakat dalam Menegakan HAM

Dalam usaha penegak HAM di sebuah negara, khususnya di Indonesia,

partisipasi pemerintah dan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Pihak masyarakat

yang dapat dan berhak berpartisipasi dalam usaha perlindungan, penegakan, dan

pemajuan hak asasi manusia meliputi individu, kelompok, organisasi politik,

organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun lembaga

kemsyarakatan lainnya.

Pelanggaran HAM bisa terjadi kapan dan dimana saja. Setiap individu

berhak untuk berpartisipasi dalam usaha penegakan HAM apabila ia mendapat

perlakuan atau melihat tindakan yang melanggar HAM. Bentuk partisipasi yang

dapat dilakukan adalah melaporkan apabila terjadi pelanggaran HAM kepada

Komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang. Setiap individu juga berhak

mengajukan usulan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada

Komnas HAM atau lembaga lainnya. Seiring dengan perkembangan masyarakat

dewasa ini, perubahan yang terjadi di tengah masyarakat juga semakin pesat dan

dinamis sehingga sangatlah sulit bagi pemerintah untuk mengamati kebutuhan hak

asasi masyarakat setiap waktu. Untuk mengatasi kendala tersebut, masyarakat

dapat membantu dengan melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan

7

informasi mengenai HAM, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun

bekerjasama dengan Komnas HAM.

E. Pelanggaran HAM dan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM menurut pasal 1 ayat (6) UU No.Pelanggaran HAM

menurut pasal 1 ayat (6) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah setiap

perbuatan seorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja

ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok

orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM

yang berat. Pelanggaran HAM berat yang diperiksa dan diputuskan oleh

Pengadilan HAM meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Kejahatan genosida (genocide crime)

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud

untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras,

kelompok etnis, atau kelompok agama.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity)

Kejahatan ini merupakan serangan secara luar atau sistematis yang

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini dapat berupa

pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk

secara paksa, dll.

Terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori berat seperti

genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum

internasional, dapat digunakan asas retroaktif, dengan pemberlakuan pasal

mengenai kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-

undang, sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar

1945.

8

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

HAM adalah hakhak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan

kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAMnya terpenuhi, tapi

satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas

HAM orang lain.

HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam

sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat

dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu AlQur’an dan Hadits yang

merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat

Islam.

Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-

undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh

seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili

dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses

pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam.

B. Saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan

memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa

menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan

pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak

oleh orang lain.

9

Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyesuaikan dan

mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain. Dan kita juga harus membantu

negara dalam mencari upaya untuk mengatasi atau menanggulangi adanya

pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.zonasiswa.com/2014/07/sejarah-hak-asasi-manusia-ham.html

http://www.gudangmakalah.com/2014/10/contoh-makalah-pkn-hak-asasi-manusia.html

http://daviedan.blogspot.co.id/

http://coretan-berkelas.blogspot.com/2014/10/upaya-penanganan-kasus-pelanggaran-hak.html

10