BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga

kestabilan Negara, baik itu secara internal maupun eksternal. Secara luas sistem

pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku

kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga

kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem

yang kontiniu. Sampai saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan

sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Sistem pemerintahan mempunyai

fondasi yang kuat dimana penerapannya kebanyakan sudah mendarah daging

dalam kebiasaan hidup masyarakatnya dan terkesan tidak bisa diubah

dancenderung statis. 

Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis dan

berlangsung dalam waktu yang lama maka akan timbul pergesekan dari pihak

minoritas yang merasa normalitasnya terganggu. Seiring dengan tumbuhnya

ide-ide dan pemikiran baru seiring perkembangan zaman di suatu komunitas

minoritas, tidak menutup kemungkinan di beberapa negara terjadi tindakan

separatisme dan hal ini mendapat dukungan dari mayoritas yang menganggap

sistem pemerintahan yang diterapkanmemberatkan rakyat di negara tersebut

sehingga memuluskan gerakan separatisme. Secara sempit, sistem

pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda

pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan

mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu

sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan?

2. Bentuk pemerintahan apa saja yang dianut oleh berbagai negara?

3. Sistem pemerintahan apa saja yang dianut oleh berbagai negara?

4. Contoh negara yang menganut salah satu sistem pemerintahan?

1

C. Tujuan Penulisan

Makalah ini dibuat bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan

berbagai macam bentuk pemerintahan yang ada di berbagai negara dan contoh-

contoh negara yang menganutnya.

 

2

BAB II

PEMBAHASAN

 

A. Arti Istilah Pemerintahan

Istilah pemerintahan punya pengertian yang tidak sama. Beberapa

pengertian tersebut adalah sebagai berikut: (a) Pemerintahan sebagai gabungan

dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah. Jadi, yang termasuk

badan-badan kenegaraan di sini bertugas menyelenggarakan kesejahteraan

umum, misalnya badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif. (b)

Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang

berkuasa memerintah di wilayah satu negara, misalnya raja, presiden, atau

Yang Dipertuan Agung (Malaysia).(c) Pemerintahan dalam arti kepala negara

(presiden) bersama dengan kabinetnya.

B. Bentuk-Bentuk Pemerintahan di berbagai negara

1. Pemerintahan Klasik

a. Ajaran-ajaran dari Plato (429 – 347SM)

Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh kaum

cendikiawan yang dilaksanakan  sesuai dengan pikiran keadilan.

Timokrasi, yaitu bentuk pemerintah yang di pegang oleh orang-

orang yang ingin mencapai kemasyuran dan kehormatan.

Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh golongan

hartawan.

Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat

jelata, dan

Tirani, yaitu bentuk pemerintahan  yang di pegang oleh seorang

tiran ( sewenang-wenang) sehingga jauhdari cita-cita keadilan.

b. Ajaran-ajaran Aristoteles (384 – 322 SM)

Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang

demi kepentingan umum, sifat pemerintahan ini baik dan ideal.

3

Tirani, yaitu bentuk pemerintah yang dipegang oleh seseorang demi

kepentingan pribadi. Bentuk pemerintahan ini buruk dan

merupakan kemerosotan.

Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh

sekelompok cendikiawan demi kepentingan umum. Bentuk

pemerintahan ini baik dan ideal.

Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh

sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya. Bentuk

pemerintahan ini merupakan pemerosotan dan buruk.

Pliteia, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh

rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan

ideal.

Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-

orang tertentu demi kepentingan sebagian orang. Bentuk

pemerintahan ini kurang baik dan merupakan pemrosotan.

c. Ajaran Polybios (204-122 SM)

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya

mendirikan kekuasaan atas rakyat dengan baik  dan dapat di percaya.

Namun pada perkembangannya, para penguasa dalam hal ini adalah

raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum,

bahkan cenderung sewenang-wenang dan menindas rakyat. Bentuk

pemerintahan monarki bergeser menjadi tirani.

Dalam situasi pemerintahan tirani yang sewenang-wenang,

muncullah kaum bangsawan yang bersekongkol untuk melawan.

Mereka bersatu untuk mengadakan pemberontakan sehingga kekuasaan

beralih pada mereka. Pemerintahan selanjutnya di pegang oleh

beberapa orang dan memperhatikan kepentingan umum., serta sifat

baik,. Pemerintahan pun berubah dari tirani menjadi aristokrasi.

Dalam pemerintahan oligarki yang tidak ada keadilanm rakyat

berontak mengambil alih kekuasaan umtuk memperbaiki nasib. Rakyat

menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Akibatnya,

4

pemerintahan bergeser menjadi demokrasi. Namun, pemerintahan

demokrasi yang awalnya baik lama keamaan banyak diwarnai

kekacauan, kebrobokan, dan korupsi sehingga hokum sulit di tegakkan.

Dari pemerintahan okhlorasi ini kemudian muncul seorang yang kuat

dan berani yang dengan kekerasan dapat memegang pemerintahan.

Dengan demikian, pemerintahan kembali di pegang oleh satu tangan

lagi dalam bentuk monarki.

2. Pemerintahan Monarkhi (Kerajaan)

Dalam Buku Leon Duguit Traite de Droit Constitutional membedakan

pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara

pemerintahan bentuk “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit,

adalah ada pada kepala negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun-

temurun, maka kita berhadapan dengan monarki. Kalau kepala negaranya

ditunjuk tidak berdasarkan turun-temurun tetapi dipilih, maka kita

berhadapan dengan republik.

a. Monarki Absolut, monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam

suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar)

yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja

merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada

diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang

menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh: Perancis semasa

Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi

(negara adalah saya).

b. Monarki Konstitusional, monarki konstitusional adalah bentuk

pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja

yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi).

c. Monarki Parlementer, monarki parlementer adalah bentuk

pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja

dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan

tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang

oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada

5

parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (simbol kekuasaan)

yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki

parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di Inggris,

Belanda, dan Malaysia.

3. Pemerintahan Republik

Dalam pelaksaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan

menjadi republik absolut, republik konstitusional, dan republik

parlementer.

a. Republik Absolut

Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa

ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan

untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam

pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidka berfungsi.

b. Republik Konstitusional

Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan

kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden

dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif

dilakukan oleh parlemen.

c. Republik Parlementer

Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala

negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan

kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang

bertanggungjawab kepada parlementer. Alam sistem ini, kekuasaan

legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

C. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

Sistem pemerintahan di dunia terbagi atas sistem pemerintahan

parlementer dan presidensial. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut

salah satu dari sistem pemerintahan tersebut.

6

1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer adalah sebuah sistem permerintahan di mana

parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini

parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan

parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara

mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem

presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden

presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya

pemerintahan. Dalam presidensil, presiden berwenang terhadap jalannya

pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi

simbol kepala negara saja.

Beberapa ciri dari sistem pemerintahan parlementer, adalah sebagai

berikut :

a. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala negara

ini tak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh

kabinet.

b. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala

pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala negara tak memiliki

kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan

dan keutuhan negara.

c. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang

anggotanya dipilih lansung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan

lembaga legislatif.

d. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Dan yang disebut

sebagai eksekutif di sini adalah kabinet. Kabinet harus meletakkan

atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, manakala

parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu

atau seluruh menteri.

e. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet

dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang

7

memenangkan pemilu. Sedangkan partai politik yang kalah akan

berlaku sebagai pihak oposisi.

Kelebihan dan kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer.

a. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah

terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini

karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau

koalisi partai.

b. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

publik jelas.

c. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet

sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan

pemerintahan.

d. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas

dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan

oleh parlementer.

e. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa

ditentikan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-

waktu kabinet dapat bubar.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak

tergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari

kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai

kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang

akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya

bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet itu tak

tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan

kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri-pun tak bisa

diberhentikan olehnya.

8

Ciri-ciri  Sistem Pemerintahan Presidensial:

a. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah

kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipilih

oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu

dewan/majelis

b. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung

jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada

parlemen/legislatif.

c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak

dipilih oleh parlemen.

d. Presiden tak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem

parlementer.

e. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga

perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat.

f. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

a. Badan eksekutif lebih stabil kedudu-kannya karena tidak tergantung

pada parlemen

b. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu

tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4

tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahun.

c. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka

waktu masa jabatannya.

d. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif

karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

e. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga

dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

f. Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas.

3. Sistem Pemerintahan Referendum

Sebagai variasi dari kedua sistem pemerintahan parlementer dan

presidensial adalah sistem pemerintahan referendum. Di negara Swiss, di

9

mana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat

yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk

referendum yang terdiri dari referendum obligatoir, referandum fakultatif,

dan referandum konsultatif.

a. Referandum Obligatoir, adalah referandum yang harus terlebih dahulu

mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu undang-

undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus

diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat

seluruh rakyat, karena dianggap sangat penting. Contoh, adalah

persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-

undang dasar.

b. Referendum Fakultatif, adalah referandum yang dilaksanakan apabila

dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan

dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang punya hak suara

menginginkan diadakannya referandum. Dalam hal ini apabila

referandum menghendaki undang-undang tersebut dilaskanakan, maka

undang-undang itu terus berlaku. Tetapi apabila undang-undang itu

ditolak dalam referandum tersebut, maka undang-undang itu tidak

berlaku lagi.

c. Referandum Konsultatif, adalah referandum yang menyangkut soal-

soal teknis. Biasanya rakyat sendiri kurang paham tentang materi

undang-undang yang dimintakan persertujuaannya.

D. Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara

1. Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federasi

(federal) yang terdiri atas 50 negara bagian. Pusat pemerintahan (federal)

berada di Washington dan pemerintah negara bagian (state). Adanya

pembagian kekuasaan untuk pemerintah federal yang memiliki kekuasaan

yang didelegasikan konstitusi. Pemerintah negara bagian memiliki semua

kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal.

10

Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif

dan yudikatif. Antara ketiga badan tersebut terjadi cheks and balances

sehingga tak ada yang terlalu menonjol dan diusahakan seimbang.

a. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden berkedudukan

sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan

wakil presiden dipilih dalam satu paket (ticket) oleh rakyat secara

langsung. Dengan demikian, presiden tak bertanggung jawab kepada

kongres (parlemennya Amerika Serikat) tetapi pada rakyat. Presiden

membentuk kabinet dan mengepalai badan eksekutif yang mencakup

departemen ataupun lembaga non departemen.

b. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut kongres.

Kongres terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Senat dan Badan

Perwakilan (The House of Representative). Anggota Senat adalah

perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh

rakyat di negara bagian yang bersangkutan. Tiap negara bagian punya

2 orang wakil. Jadi terdapat 100 senator yang terhimpun dalam The

Senate of United State. Masa jabatan Senat adalah enam tahun. Akan

tetapi dua pertiga anggotanya diperbaharui tiap 2 tahun. Badan

perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang

dipih langsung untuk masa jabatan 2 tahun.

c. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme Court)

yang bebas dari pengaruh dua badan lainnya. Mahkamah Agung

menjamin tegaknya kebebasan dan kemerdekaan individu, serta

tegaknya hukum.

2. Sitem Pemerintahan Cina

Cina adalah negara kepulauan yang berbentuk republik yang

pemerintahannya dipimpin oleh presiden. Cina mempunyai kekuasaan atas

4 cabang (Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan

Kehakiman dan Yuan Pengawas. Presiden melantik anggota Yuan

Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri yang

bertanggungjawab terhadap polisi dan pengendalian ketertiban.

11

Badan utama perwakilan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat

dengan 225 kursi dimana 168 darinya diisi oleh anggota hasil pemilu.

Sisanya dibagikan secara proporsional antara keseluruhan yang diterima

partai (41 kursi), wilayah seberang lautan 8 kursi) dan kursi khusus

penduduk asli Taiwan (8 kursi). Para anggota dewan ini memiliki masa

jabatan 3 tahun. Pada awalnya Dewan Konstituante Nasional, sebagai

badan konstitusi dan wakil rakyat umumnya, mempunyai sedikit kekuasaan

legislatif, akan tetapi dewan ini telah dihapuskan pada tahun 2005 dan

kekuasaan untuk merancang konstitusi diserahkan kepada Yuan Perwakilan

dan pemilih dari kalangan rakyat.

Cina memiliki beberapa kebijakan lain yang sangat ketat, yaitu

memberantas korupsi tanpa kenal ampun. Tahun-tahun belakangan  ini

lebih dari 3.000 pejabat Tiongkok telah dihukum karena menerima suap

dan berbagai kesalahan lain, sebagian terkait paket stimulus Beijing

sebesar 586 miliar dolar. Tindak korupsi itu terjadi antara Oktober 2009

hingga April tahun ini, dengan salah satu kasus terburuk melibatkan

seorang pejabat yang menerima suap senilai 3,2 juta dolar, demikian kata

Kementerian Pengawasan Cina.

Contoh kebijakan pemerintah Cina yang lain adalah mengembangkan

industri informasi dan elektronik yang menguasai pasar dunia yang

melejitkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Cina yang berideologi

komunis telah berhasil mengadopsi semangat liberalisasi ekonomi Barat

dengan tepat, dengan tetap mempertahankan ideologi politik dan

budayanya. Pertumbuhan perusahaan industri dan manufaktur yang luar

biasa dengan menyerap modal dari dalam dan luar negeri tidak hanya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Cina tapi juga menyerap

tenaga kerja yang luar biasa.

Salah satunya adalah industri informasi dan elektronik yang

berkembang pesat selama 20 tahun terakhir sejak liberalisasi ekonomi di

bawah kebijakan strategis nasional yang mempercepat informatisasi

perkembangannya. Pada tahun 2005, sektor informasi dan elektronik Cina

12

mengangkat 16,6% pertumbuhan ekonomi negara dan memberi nilai

tambah 7% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

13

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pemerintahan di dunia terbagi atas sistem pemerintahan

parlementer dan presidensial. Pada umumnya, negara-negara di dunia

menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Sistem parlementer

adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan

penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang

dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan

pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki

seorang presiden presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang

terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensil, presiden berwenang

terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden

hanya menjadi simbol kepala negara saja.

B. Saran-saran

Dengan memahami sistem pemerintahan di berbagai negara, terutama

negara maju, diharapkan kita mampu membandingkannya dengan sistem

pemerintahan negara kita, sehingga kita dapat menyimpulkan mengapa negara

kita sangat terlambat sekali maju, bahkan dibandingkan dengan negara muda

yang beru lahir. Serta dapat mengkritik sistem pemerintahan negara kita

dengan kritikan yang membangun.

 

14

DAFTAR PUSTAKA

http://mster-al.blogspot.com/2012/09/makalah-sistem-pemerintahan-di-berbagai.html

http://phonyx.blogspot.com/2010/02/makalah-sistem-pemerintahan-diberbagai.html

15

Makalah PKN

MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN DI BERBAGAI NEGARA

Di Susun Oleh :

Kelompok I

1. Hanif Umarsyah2. Ade Isma Lestari3. Tutu Sufitri4. Erin Nur Azizah Putri

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KESEHATAN

JURUSAN KEPERAWATAN

UNAAHA

2015

16

KATA PENGATAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik,

hidayah serta inayah-Nya, sehingga kami sebagai penulis dapat menyelesaikan

makalah tentang “Makalah Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara”.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi

Agung Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk jalan yang benar yakni

agama islam.

Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan

karena minimnya pengetahuan penulis, untuk itu kritik dan saran menuju

sempurnanya karya tulis ini senantiasa di harapkan oleh penulis. Selanjutnya penulis

mengucapkan terimakasih kepada Muharjun, S.Pd yang telah memberikan

bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, dan kepada pihak yang bekerjasama

dalam penyelesaian makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan

yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para

siswa jurusan keperawatan SMK Kesehatan Unaaha.

Tidak ada yang bisa kami perbuat untuk membalas budi, arahan serta

bimbingan dan motivasi, kami berharap semoga amal baiknya di terima Allah SWT

sebagai amal sholeh, Amin. 

Unaaha, 18 Oktober 2015

Penyusun

17ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah..................................................................................... 1

C. Tujuan Penulisan....................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Istilah Pemerintahan ................................................................................. 3

B. Bentuk-bentuk Pemerintahan ................................................................... 3

C. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara ................................................ 6

D. Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara ............................................... 10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan................................................................................................ 14

B. Saran.......................................................................................................... 14

DAFTAR PUSTAKA

18 iii