makalah government finance fix

MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK TERAPAN

“INTRODUCTION TO GOVERNMENT FINANCE”

PUBLIC FINANCE

A Contemporary Application of Theory to Policy, 10th Edition, Chapter 10

David N. Hyman

Oleh:

Riza Muttaqin

Widya Retno Puspasari

Benedicta Febrika S

Ari Susanti Indra Swari

(136020300111020)

(136020300111023)

(136020300111028)

(136020300111044)

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

INTRODUCTION TO GOVERNMENT FINANCE

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya memerlukan dana

untuk membiayai pembelanjaannya. Sumber utama pendapatan Negara adalah pajak,

disamping itu masih ada terdapat sumber pendapatan lainnya seperti retribusi, tarif

layanan bagi penerima layanan pemerintah, pembagian keuntungan dari BUMN.

Pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada warganya beragam jenisnya,

yang antara lain : pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor,

pajak karena konsumsi barang atau jasa (PPN atau pajak restoran), pajak barang mewah,

hingga pajak tabungan.

Bab ini akan membahas mengenai sarana dan konsekuensi pembiayaan

pemerintah. Kemudian secara terperinci akan membahas tentang :

a. Analisa sistem pajak dan alternatif pajak seperti charge user untuk layanan yang

disediakan pemerintah dan pinjaman.

b. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi sistem pembiayaan pemerintah.

Dalam sebagian besar kasus dana untuk membayar barang dan layanan yang

disediakan pemerintah didapatkan dengan cara berbeda dari yang digunakan untuk

membiayai barang dan jasa dalam pasar. Pembeli dan penjual berinteraksi di pasar

untuk membangun harga dimana mereka memberikan pendapatan penjualan untuk

membayar biaya membuat barang yang ada. Sementara itu pajak tidak memberikan

jatah barang dan jasa dalam cara ini karena pembayaran pajak bukan merupakan syarat

untuk menikmati benefit sebagian besar barang dan layanan yang disediakan

pemerintah. Sehingga, meskipun layanan ini dibiayai pajak, tidak adanya hubungan

langsung diantara perpajakan dan manfaat dari barang dan layanan yang diberikan

pemerintah. Hal inilah yang mempersulit analisis keuangan pemerintah.

PURPOSE AND CONSEQUENCES OF GOVERNMENT FINANCE

Tujuan dan konsekuensi dari keuangan pemerintah meliputi :

a. Keseimbangan politik. Kuantitas keseimbangan dan bauran antara barang dan

layanan yang diberikan pemerintah tergantung pada distribusi bagian pajak per

1 Manajemen Keuangan Sektor PublikTerapan

unit dari barang dan jasa, karena bagian pajak warga mempengaruhi pilihan

mereka.

b. Keseimbangan dan efisiensi pasar secara keseluruhan dengan sumber daya yang

digunakan untuk penggunaan privat. Metode pembiayaan khusus bisa digunakan

untuk mendistorsi harga barang dan jasa.

c. Distribusi pendapatan. Skema pembiayaan alternatif mempengaruhi distribusi

pendapatan dengan mengurangi pendapatan yang harus dibelanjakan orang

untuk barang dan jasa privat sehingga mempengaruhi harga dan jumlah barang

privat yang dipertukarkan di pasar. Dalam faktanya, banyak warga menyarankan

penggunaan metode tertentu dari pembiayaan publik untuk tujuan redistribusi

pendapatan.

PRINSIP PERPAJAKAN

Pajak adalah pembayaran wajib terkait dengan aktivitas tertentu (Hyman, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan

sumber pendapatan negara, yang perwujudannya atas partisipasi anggota masyarakat

untuk memenuhi pembiayaan dan pembangunan negara.

Perpajakan merealokasikan resources dari privat ke penggunaan pemerintah

dengan dua langkah. Pertama, kemampuan individu untuk menguasai resources

dikurangi, karena perpajakan mereduksi pendapatan dari belanja pada barang dan jasa.

Kedua, pemasukan dikumpulkan oleh pemerintah kemudian digunakan untuk menawar

resources yang dibutuhkan untuk memberi barang dan jasa pemerintah dan

memberikan pembayaran pada penerima transfer pemerintah seperti pensiun keamanan

sosial.

Basis Pajak

Basis pajak adalah item atau aktivitas ekonomi dimana pajak ditarik. Basis pajak

yang paling umum bisa dikelompokkan kedalam tiga kategori luas : pendapatan,

konsumsi, dan kekayaan. Tiga basis pajak tersebut saling berhubungan. Pendapatan

orang adalah jumlah nilai dari konsumsi barang dan jasa tahunan dan tabungan tahunan.


Pendapatan sering dianggap sebagai indeks yang baik dari kemampuan membayar

pajak. Pendapatan tahunan total dalam sebuah bangsa adalah sama dengan nilai

konsumsi total dan tabungan total semua orang dan organisasi dalam negara. Konsumsi

tahunan orang merupakan pendapatan tahunan dikurangi dengan jumlah pendapatan

yang ditabung tahun berkenan. Kekayaan menunjukkan nilai tabungan dan investasi

orang pada satu titik waktu.

Pajak pada basis ekonomi bisa berupa pajak umum atau pajak selektif. Pajak

umum adalah pajak yang dikenakan pada semua komponen dari basis ekonomi, dengan

tanpa pengecualian, pembebasan, atau deduksi dari basis pajak. Semua pendapatan,

tanpa melihat sumber atau penggunaannya, akan dikenakan pajak. Pajak kekayaan

umum akan dikenakan pada segala bentuk kekayaan yang dimiliki.

Pajak selektif adalah pajak yang dikenakan pada bagian tertentu dari basis

pajak, hal ini memungkinkan eksemsi (pembebasan) dan deduksi dari basis pajak

umum. Misalkan, pajak bea adalah pajak pada pembuatan atau penjualan barang dan

jasa tertentu.

Struktur Tarif Pajak

Struktur tarif pajak menggambarkan hubungan antara pajak yang dikumpulkan

selama periode akuntansi tertentu dan basis pajak tertentu.

ATR (Average Tax Rate atau tarif pajak rata-rata) adalah jumlah total dari pajak yang

dikumpulkan dibagi dengan nilai basis yang kena pajak.

MTR (Marginal Tax Rate atau tarif pajak marginal) adalah pajak tambahan yang

dikenakan pada nilai tambahan dari basis pajak dan kenaikan basis pajak.

Struktur tarif pajak terdiri dari :

1. Struktur pajak proporsional adalah struktur dimana ATR, dinyatakan sebagai

prosentase nilai dari basis pajak, tidak bervariasi dengan nilai basis pajak.

Misalkan, pajak pendapatan 20 persen akan dikenakan pada semua pendapatan.

Sehingga, orang dengan pendapatan $10.000 dan orang dengan pendapatan

$100.000 akan menjadi subyek pajak dengan tarif pajak yang sama. Pajak pada


$10.000 pada tarif 20 persen adalah $2.000 dan pajak pada $100.000 sebesar

$20.000.

Pada struktur tarif pajak proporsional, tarif rata-rata dan marginal dari

perpajakan adalah sama. Karena tarif pajak tidak bervariasi dengan nilai basis

tahunan, kenaikan tambahan dalam basis pajak, seperti pendapatan di bawah pajak

pendapatan, dikenakan pajak pada tarif yang sama yang diaplikasikan pada nilai

sebelumnya. Ini diilustrasikan dalam gambar 10.1

2. Struktur tarif pajak progresif adalah struktur tarif pajak ketika ATR meningkat

dengan ukuran basis pajak. Semakin besar basis pajak, semakin besar ATR yang

dikenakan. Golongan pajak memberikan kenaikan pendapatan tahunan terkait

dengan MTR. Untuk pajak progesif, tarif marginal perpajakan pada akhirnya

melebihi tarif pajak rata-rata ketika MTR naik.

Tabel berikut merupakan contoh struktur tarif progresif :

Semua pendapatan sampai $4.000 per tahun menjadi subyek tarif pajak

marginal dan rata-rata nol, ini adalah golongan pajak pertama. Pendapatan antara

$4.000 sampai $29.000 per tahun menjadi subyek 15% MTR. Pendapatan antara


$29.000 sampai $70.000 per tahun menjadi subyek tarif 25%. Semua pendapatan

lebih besar dari $70.000 per tahun menjadi subyek MTR 35%.

Tabel 10.1 menunjukkan ATR untuk pendapatan di awal dan akhir kelompok

pajak. Misalkan, pembayar pajak dengan pendapatan tahunan $4.000 akan

membayar ATR nol, karena pendapatan lebih dari $4.000 akan dikenakan pajak.

Pembayar pajak dengan pendapatan pada akhir kelompok ini akan membayar 15%

pada jumlah pendapatan lebih dari $4.000, sebesar 15% dari $25.000, yaitu sebesar

$3.750 per tahun. Dengan membagi $3.750 dengan pendapatan tahunan $29.000,

pembayar pajak memberikan ATR 13%, kurang dari 15%.

Pada setiap golongan, ATR akan naik terus sehingga pembayar pajak yang

masuk dalam kelompok $29.000-$70.000 akan membayar ATR lebih dari 13%.

Pembayar pajak dengan pendapatan tahunan $70.000 tidak membayar apapun pada

pendapatan $4.000 pertama, tetapi membayar 15% dari pendapatan dari $.4000-

$29.000 dan 25% dari pendapatan $29.000 - $70.000. Pajak totalnya adalah $3.750

+ 0.25 ($70.000 - $29.000) = $14.000. Dengan membagi $14.000 dengan

pendapatan tahunan $70.000, pembayar pajak memberikan ATR 20%.

Golongan pajak terakhir, yang terbuka, pada tabel menunjukkan ATR untuk

pembayar pajak dengan pendapatan tahunan $1.000.000. ATR untuk pembayar

pajak dengan pendapatan tahunan lebih tinggi akan naik terus, dan mendekati,

tetapi tidak pernah sama dengan MTR. Dalam gambar 10.2, sebuah garis ditelusuri

melalui titik-titik terkait pada ATR dalam golongan ini menunjukkan bagaimana

ATR berubah. ATR selalu kurang dari MTR pada semua level pendapatan.

Perbedaan tarif rata-rata dan marginal perpajakan untuk tipikal pajak pendapatan

progresif diilustrasikan dalam gambar 10.2.


3. Struktur tarif pajak regresif adalah struktur tarif pajak dimana ATR turun ketika

ukuran basis pajak naik. Dalam sebuah struktur tarif pajak regresif, MTR kurang

dari ATR untuk semua kelompok di atas yang terendah. Pajak pendapatan regresif

menghasilkan ATR tahunan lebih rendah ketika pendapatan naik.

Contoh dari pajak dengan struktur tarif regresif digunakan untuk membiayai

pensiun keamanan sosial dan Medicare. Pada tahun 2006, tarif pajak pekerja -

majikan gabungan adalah 15.3%, dipungut dari pendapatan buruh sampai

maksimum $94.200 per tahun (jumlah ini disesuaikan untuk inflasi setiap tahun).

Pendapatan buruh lebih dari $94.200 dikenakan pajak pada 2.9% tanpa limit.

Struktur tarif pajak regresif dua golongan, sebagaimana diilustrasikan dalam

gambar 10.3. Pekerja yang mendapatkan $94.200 pada 2006 akan menghasilkan

pendapatan pajak sebesar $14.412,60 = (0.153 x $94.200) dari pajak gaji. MTR

akan sebesar 15.3% yang juga sebesar ATR untuk semua pekerja yang

mendapatkan $94.200 atau kurang pada tahun itu.

Para pekerja yang mendapatkan lebih dari $94.200 akan menjadi subyek

MTR hanya sebesar 2.9% pada pendapatan lebih dari jumlah ini. Misalkan, jika

mendapatkan $100.000 pada tahun 2006, akan membayar $14.412,60 pada $94.200

dari pendapatan ditambah pajak tambahan sama dengan 2.9% dari selisih diantara

$100.000 dan $94.200. Pajak tambahan ini sebesar $168.20. Pajak total sebesar

$14.580,80 dan ATR merupakan jumlah ini dibagi $100.000 pendapatan buruh,

atau sebesar 14.58%. ATR akan lebih rendah dari 15.3% dibayar oleh pekerja

dengan pendapatan $94.200 atau kurang. Gambar 10.3 menunjukkan bagaimana


ATR akan terus turun untuk pendapatan lebih dari $94.200. Gambar

berikutmerupakan contoh struktur tarif pajak regresif:

PERSPEKTIF GLOBAL

Pajak Dan Tarif Pajak Di Dunia

Pajak pendapatan di Amerika Serikat relatif kecil dari pendapatan agregat di

Amerika Serikat dibandingkan negara industri lain di dunia. Pada tahun 2007, pajak

pemerintah federal, negara bagian dan lokal di Amerika Serikat, sekitar 28% dari GDP

Amerika Serikat.

Diagram berikut menunjukkan tarif pajak rata-rata yang diukur oleh pemasukan

pajak sebagai prosentase GDP untuk negara-negara industri besar pada tahun 2007:


Hampir semua negara industri memiliki tarif pajak rata-rata agregat minimal

30% GDP. Pendapatan pajak berjumlah lebih dari 40% GDP di Denmark, Swedia,

Belgia, Perancis, Norwegia, Italia, Finlandia, Austria, an Islania. Kanada

mengalokasikan sekitar 33.3% dari GDPnya pada pajak pada tahun 2007. Hanya

Jepang, Korea, dan Amerika Serikat memiliki pendapatan berjumlah kurang dari 30%

dari GDP.

Sebagian besar pemasukan pajak pada negara industri berasal dari pajak yang

dipungut dari pendapatan personal dan pendapatan korporat, dari pajak gaji yang

digunakan untuk pembiayaan keamanan sosial, dan pajak pada barang dan jasa.

Amerika Serikat, Kanada, dan Australia bergantung banyak pada basis pajak

pendapatan sebagai sumber pemasukan.

BAGAIMANA SEHARUSNYA BEBAN KEUANGAN PEMERINTAH

DIDISTRIBUSIKAN?

Sebuah persoalan dasar dari keuangan pemerintah adalah bagaimana

mendistribusikan beban pembiayaan biaya barang dan layanan yang disuplai pemerintah

pada warganya. Tidak ada cara mendistribusikan beban biaya ini yang akan memuaskan

semua warga.

Dua pendekatan utama yang digunakan sebagai prinsip dalam penentuan

distribusi beban dari pembiayaan pemerintah dibahas dalam bagian ini.


Prinsip Benefit

Prinsip benefit mengatakan bahwa sarana pembiayaan barang dan layanan yang

disuplai pemerintah harus dihubungkan dengan benefit yang diterima oleh warga dari

pemerintah. Dari sudut pandang mereka yang mendukung pendekatan benefit, fee dan

charge adalah bentuk ideal dari keuangan pemerintah.

Sebuah keuntungan utama dari pendekatan benefit adalah, jika sukses

diimplementasikan, ini menghubungkan biaya per unit dari layanan yang diberikan

pemerintah dengan benefit marginal jasa ini. Sebagian besar barang dan layanan yang

diberikan pemerintah menghasilkan benefit yang dikonsumsi secara kolektif yang sulit

dihubungkan dengan individu. Satu-satunya jalan menentukan benefit ini adalah

menanyakan ke warga berapa besar unit ekstra dari barang dan layanan yang berharga

bagi mereka.

Dalam beberapa kasus, benefit dari layanan yang diberikan pemerintah bisa

dikorelasikan dengan aktivitas ekonomi tertentu, yang dikenakan pajak sehingga jumlah

yang dibayarkan bervariasi menurut benefit yang diterima oleh pembayar pajak.

Misalkan, menghubungkan pajak kendaraan bermotor dan konstruksi jalan bisa

dianggap sebagai usaha untuk mengaplikasikan prinsip benefit dengan mendapatkan

pajak tertentu untuk penggunaan tertentu. Penggunaan pajak kendaraan bermotor untuk

membiayai jalan adalah benefit dari penggunaan jalan secara langsung bervariasi

dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada. Sebagian besar tarif layanan, seperti toll

dan penggunaan jembatan, ongkos penggunaan transportasi publik milik pemerintah,

dan fee penerimaan untuk penggunana fasilitas rekreasi dan budaya, didasarkan pada

prinsip benefit.

Prinsip Kemampuan Membayar

Prinsip kemampuan membayar menunjukkan bahwa pajak harus didistribusikan

menurut kapasitas pembayar pajak untuk membayarnya. Warga dengan pendapatan

yang lebih besar misalkan, harus dikenakan pajak lebih besar daripada mereka dengan

kapasitas pendapatan lebih sedikit.

Implementasi dari sebuah sistem pajak berdasarkan kemampuan membayar

membutuhkan beberapa perjanjian kolektif berkenaan dengan distribusi pajak diantara

warga. Evaluasi individu kemampuan membayar mungkin berbeda diantara warga yang


preferensinya berbeda. Di AS, beberapa konsensus umum berlaku bahwa kemampuan

membayar bervariasi dengan pendapatan.

Menurut prinsip kemampuan membayar, distribusi pajak harus sesuai dengan

kemampuan ekonomis yang bersangkutan sesuai dengan keadilan vertikal dan

horizontal. Keadilan vertikal dipenuhi dengan adanya perlakuan pajak yang berbeda

pada kemampuan ekonomi (diukur, misalkan, dengan pendapatan) yang berbeda.

Keadilan horizontal dipenuhi dengan adanya perlakuan pajak yang sama pada

kemampuan ekonomi yang sama. Kedua konsep ini subyektif dan sulit dijalankan.

Sejauh ini penilaian kapasitas ekonomi individu berbeda, tidak ada konsensus mengenai

keadilan horizontal dan keadilan vertikal membutuhkan penilaian pada distribusi

pendapatan.

Beberapa contoh pertimbangkan untuk mengilustrasikan kesulitan yang terlibat

dalam menentukan apakah sebuah sistem pajak mencapai keadilan horizontal atau

vertikal. Aplikasi dari prinsip keadilan horizontal membutuhkan persetujuan pada

beberapa ukuran persamaan diantara individu. Misalkan, anda mungkin mengatakan

bahwa dua orang yang mendapatkan pendapatan yang sama per tahun dianggap sama

untuk tujuan memutuskan berapa besar membayar pajaknya. Jika Mary dan John

mendapatkan $50.000 per tahun. Namun, John juga memiliki rumah yang bernilai

$500.000 dari warisan paman, tanpa hutang, dan memiliki tabungan $100.000 di bank.

Sementara Mary, sebaliknya, menyewa apartemen kecil, tidak punya properti, dan

memiliki sedikit tabungan di bank. Apakah dua orang ini sama dalam arti kapasitas

ekonomi mereka membayar pajak? Meskipun mereka memiliki pendapatan yang sama,

John lebih kaya dari Mary dan memiliki kapasitas lebih untuk membayar pajak daripada

Mary.

Keadilan vertikal bahkan lebih sulit dibangun daripada keadilan horizontal.

Bahkan jika sistem pajak umumnya disetujui telah memenuhi kriteria untuk keadilan

hozitonal, katakan, karena orang dengan pendapatan sama membayar jumlah pajak yang

sama, ini mungkin tidak memenuhi ideal orang bagaimana orang dengan kapasitas

ekonomi berbeda membayar pajak yang berbeda. Misalkan, jika anda berfikir bahwa

sebuah sistem pajak mencapai keadilan vertikal jika semua pembayar pajak membuat

pengorbanan sama untuk membayar layanan pemerintah. Tetapi anda mungkin memiliki

alasan bahwa pengorbanan sama tidak berarti bahwa semua pembayar pajak membayar


jumlah uang yang sama dalam pajak. Ini masuk akal untuk mengasumsikan bahwa

benefit marginal dari uang ke seseorang bervariasi dengan jumlah uang yang didapatkan

orang setiap tahun dan jumlah uang yang disimpan sebagai kekayaan. Sesuai dengan itu,

uang mungkin bernilai satu kesatuan untuk satu orang dengan sedikit pendapatan dan

kekayaan sedikit, seperti ibu tunggal tanpa tabungan atau properti, yang bekerja di

pabrik untuk $6 per jam dan memiliki dua anak. Uang yang sama memiliki nilai lebih

kecil untuk milioner Donald Trump, yang memiliki banyak pendapatan dan kekayaan.

Sebagian besar orang mengatakan bahwa pengorbanan sama meminta orang kaya

membayar lebih banyak dalam pajak daripada orang miskin. Tetapi berapa lagi yang

harus mereka bayar? Jika misalkan, ibu pekerja dan Donald Trump membayar

prosentase yang sama dari pendapatan mereka dalam pajak, Trump akan membayar

lebih banyak dalam pajak karena prosentase beberapa milyar uang akan lebih dari

pendapatan kecil sekitar $12.500. Tetapi untuk banyak orang, ini tidak cukup untuk

mencapai keadilan vertikal. Karena benefit marginal dari satu dollar akan turun dengan

pendapatan, untuk mencapai pengorbanan yang sama dari benefit pendapatan, seseorang

sekaya Trump harus membayar prosentase yang lebih tinggi dari pendapatan pajak

daripada orang dengan pendapatan lebih rendah. Tetapi berapa lagi prosentasenya? Kita

mungkin memiliki ide berbeda tentang ini, berdasarkan penilaian kami sendiri, cara

benefit marginal dari satu uang akan bervariasi dengan pendapatan dan kekayaan orang.

Kita perlu menelusuri semua efek dari pajak pada harga dan kuantitas dari

output dan input yang dijual sebelum kita bisa secara akurat menilai berapa besar ini

secara langsung dan tidak secara langsung dibayar oleh individu yang berbeda. Ketika

kita memiliki informasi ini, kita bisa menentukan untuk menentukan apakah pajak

bervariasi menurut gagasan yang dipegang secara umum mengenai kemampuan

membayar pajak.

KRITERIA UNTUK MENGEVALUASI METODE ALTERNATIF

PEMBIAYAAN PEMERINTAH

Tidak terdapat ktiteria tunggal yang dapat digunakan untuk mengevaluasi

berbagai alternatif pembiayaan pemerintah. Dalam realitasnya, sistem pembiayaan

pemerintah yang ada akan membuat trade-off diantara kriteria normatif sebagai berikut:

1. Equity


Distribusi beban keuangan pemerintah seharusnya sesuai dengan gagasan yang

dipegang secara umum mengenai kewajaran(fairness) dan kemampuan untuk

membayar.

2. Efisiensi

Sistem pembiayaan pemerintah harus dapat meningkatkan pendapatan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah dan disaat yang sama dapat meminimalkan

kerugian efisiensi pada sektor privat.

3. Kemudahan administrasi

Sistem pembiayaan pemerintah seharusnya relatif mudah dilakukan dalam cara

yang konsisten, tanpa biaya yang tinggi untuk mengumpulkan, menjalankan, dan

mematuhi pajak dan hukum pajak.

Semua kriteria di atas harus dipertimbangkan dalam evaluasi pajak, meskipun

ketiganya tidak mungkin dicapai secara simultan. Berikut ini akan didiskusikan

pertimbangan penetapan pajak dengan analisa ketiga kriteria di atas, yaitu:

1. Equity vs efisiensi

Fungsi utama pembiayaan pemerintah adalah merealokasikan sumber

daya, dari penggunaan privat menuju penggunaan pemerintah. Pemerintah harus

mereduksi konsumsi dan investasi privat untuk mencapai tujuannya dengan

berbagai alternatif metode pembiayaan pemerintah. Hal ini disebabkan alternatif

metode pembiayaan pemerintah tersebut seringkali memiliki dampak signifikan

pada pilihan yang dibuat warga. Misalnya pajak yang bisa mempengaruhi

keinginan individu untuk melakukan produksi dan investasi, user charge yang akan

mempengaruhi level konsumsi barang dan jasa dimana mereka dipungut,

penggunaan debt finance yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar atas suku

bunga dan keinginan investor melakukan investasi.

Metode pembiayaan pemerintah dapat dikatakan efisien jika sistem

pembiayaan pemerintah mampu meningkatkan level pendapatan dan pada saat yang

sama dapat meminimalkan kerugian dalam kesejahteraan dari produksi dan

pertukaran pasar. Namun, apakah metode pembiayaan pemerintah yang efisien

akan selalu diterima dan diinginkan oleh masyarakat sebagai kewajaran dan sesuai

dengan kemampuan untuk membayar? Pada kenyataannya tidak demikian. Metode

pembiayaan pemerintah yang memenuhi kriteria efisien mungkin tidak selalu


diterima oleh masyarakat, meskipun pemenuhan kriteria equity juga tidak mudah

untuk dilakukan karena sangat subyektif. Bahkan dalam sistem pembiayaan yang

wajib, seperti perpajakan, mungkin dipandang tidak efisien dan tidak wajar bagi

semua masyarakat. Secara khusus dapat dinyatakan bahwa meskipun terdapat

konsensus distribusi pajak yang wajar dan adil diantara para pembayar pajak,

sistem pembiayaan tersebut tetap saja tidak mungkin dapat memuaskan semua

masyarakat. Oleh karena itu, trade-off antara kriteria equity dan efisien dari sistem

pembiayaan pemerintah harus diselesaikan melalui interaksi politik.

2. Kepatuhan Pajak dan Penggelapan Pajak(Tax Evasion)

Sebuah sistem pajak harus memiliki aturan untuk pembayaran yang mudah

dimengerti oleh masyarakat dan bisa dijalankan dengan biaya rendah. Untuk

memastikan kepatuhan yang tepat dengan sebuah sistem pembiayaan pemerintah,

sebuah mekanisme administrasi harus dibuat untuk memungut pajak dan

menetapkan denda terhadap ketidakpatuhan. Hal ini meliputi mempekerjakan

personel, mendirikan kantor, mendapatkan perlengkapan modal seperti komputer

dll. Untuk memastikan administrasi dengan biaya rendah, aktivitas kena pajak

seharusnya mudah pengukurannya, dan biaya pengumpulan informasi tersebut

harus rendah. Misalnya sistem pajak terkomputerisasi untuk upah pekerja, sangat

umum digunakan pada pajak penghasilan di banyak negara, merupakan sebuah cara

murah untuk memastikan kepatuhan pajak.

Kepatuhan dan ketidakpatuhan pembayaran pajak merupakan persoalan

hukum dengan aspek ekonomi. Dari sudut pandang hukum, terdapat perbedaan

diantara konsep penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax

avoidance) sebagai berikut:

a. Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan ketidakpatuhan atas aturan

perpajakan dengan tidak melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang

berlaku. Penggelapan pajak merupakan tindakan illegal.

b. Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan sebuah perubahan perilaku

untuk mereduksi hutang pajak. Pembayar pajak merespon perubahan harga

yang disebabkan oleh pajak dengan mengatur kembali urusan personal mereka.

Misalnya penetapan pajak yang tinggi pada pendapatan buruh mungkin akan


direspon dengan penolakan kerja lembur oleh pekerja. Sama juga dengan

mengambil keuntungan dari provisi khusus (terkadang disebut dengan loophole)

dalam kode pajak yang akan mereduksi hutang pajak. Oleh karena itu,

penghindaran pajak bukan tindakan illegal karena hanya melibatkan penyesuian

dalam tingkatan aktivitas kena pajak sebagai respon terhadap tarif dimana

aktivitas tersebut dikenakan pajak.

Penggelapan pajak merupakan permasalahan yang serius. Ketidakpatuhan

terhadap hukum pajak akan mereduksi pendapatan yang didapatkan dengan struktur

tarif pajak yang ada. Semakin besar ketidakpatuhan maka akan semakin tinggi tarif

pajak yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah pendapatan per tahun. Pada

akhirnya, pembayar pajak yang jujur harus membayar tarif pajak yang lebih tinggi

daripada jika tidak jujur.

Dengan tidak adanya batasan moral yang kuat atas ketidakpatuhan

terhadap hukum pajak dan pembayaran government charge, insentif atas

penggelapan pajak oleh individu tergantung pada cost dan benefit yang

diperkirakan dari ketidakpatuhan tersebut. Benefit atas penggelapan pajak adalah

reduksi dalam pajak atau dapat dikatakan sebagai jumlah pajak seharusnya (pajak

terhutang) yang tidak dibayarkan. Benefit marginal (MB), dalam arti pajak yang

dihemat, merupakan penurunan pajak ketika semakin banyak pendapatan kena

pajak yang tidak dilaporkan. Hal ini tergantung pada MTR pembayar pajak. Jika

diasumsikan bahwa pembayar pajak menjadi subyek struktur pajak tarif progresif,

maka MTR dan benefit marginal (dalam arti pajak yang dihemat) akan menurun

ketika semakin banyak pendapatan kena pajak yang tidak dilaporkan karena

penggelapan pajak akan mendorong pembayar pajak ke dalam golongan pajak yang

lebih rendah. Ini ditunjukkan dalam gambar 10.4A, dimana benefit marginal dari

penyelewengan pajak diplot terhadap jumlah pendapatan kena pajak yang tidak

dilaporkan. Sedangkan cost atas penggelapan pajak adalah penalti yang akan

dibayarkan oleh pembayar pajak jika tertangkap. Individu juga akan

mempertimbangkan probabilitas bahwa mereka dituduh melakukan kejahatan

setelah tertangkap sehingga harus menanggung biaya tindakan hukum yang

dibutuhkan untuk mempertahankan diri. Ekspektasi biaya marginal (MC) dari

penggelapan pajak mungkin naik, karena pembayar pajak memperkirakan


probabilitas deteksi dan penalti akan meningkat ketika semakin banyak pendapatan

kena pajak tidak dilaporkan setiap tahunnya. Diasumsikan perpotongan antara biaya

marginal (MC) dengan benefit marginal (MB) atas penggelapan pajak terjadi ketika

pendapatan sejumlah uang D* per tahun tidak dilaporkan. (ditunjukan dalam

gambar 10.4A). Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi penggelapan pajak?

a. Melakukan reduksi MTR, seperti yang dihasilkan dari perubahan hukum pajak

AS pada tahun 1986 dan 2001, untuk mereduksi benefit marginal dari

penggelapan pajak. Sebagaimana ditunjukan dalam gambar 10.4B, tindakan ini

menghasilkan pergeseran turun dalam kurva MB dan penurunan dalam

pendapatan yang tidak dilaporkan.

b. Peningkatan tekanan moral terhadap pennggelapan pajak. Hal juga bisa

menggeser kurva MB turun. Dalam gambar 10.4B, penyelewengan pajak turun

dari D*1 ke D*2 ketika MB1 bergeser ke MB2.

c. Peningkatan biaya marginal ataspenggelapan pajak akan mengurangi jumlah

penggelapan pajak. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan probabilitas

deteksi atau peningkatan penalti pada pembayar pajak yang terdeteksi.

Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 10.4 C, kurva biaya marginal bergeser

dari MC1 ke MC2 dan penggelapan pajak turun dari D*1 ke D*2. Jika

probabilitas deteksi adalah 100 persen atau jika penetapan penaltiyang tinggi,

maka jumlah optimal atas penggelapan pajak akan turun ke nol.

Satu studi kepatuhan pajak untuk pajak pendapatan menyarankan dua cara

efektif untuk menurunkan penggelapan pajak, yaitu: (1) meningkatkan probabilitas

dari audit pajak IRS (Internal Revenue Services, US) untuk pembayar pajak; dan

(2) peningkatan kebutuhan untuk pelaporan pendapatan ke IRS dan untuk menarik

pajak dari pendapatan.


Grafik 10.4

Pengurangan Penggelapan Pajak

ALTERNATIF PERPAJAKAN

Meskipun perpajakan adalah bentuk dominan keuangan pemerintah, tetapi

alternatif lain juga digunakan, diantaranya adalah pembiayaan hutang, inflasi induksi

pemerintah, donasi, charge user, dan perusahaan yang dijalankan pemerintah.

Pembiayaan Hutang

Pembiayaan hutang adalah penggunaan dana yang dipinjam untuk membiayai

pengeluaran pemerintah. Mereka yang memberikan dana pada pemerintah memperoleh

imbal balik berupa obligasi atau beberapa surat hutang pemerintah, yang menunjukkan

janji pemerintah untuk membayar kembali pinjaman dengan bunga yang akan dibayar


pada tanggal yang telah disepakati di masa datang. Sebagai asumsi, pembayaran bunga

yang diterima oleh individu ini memberi mereka kompensasi untuk konsumsi dan

alternatif investasi pribadi yang bisa mereka dapatkan jika mereka tidak membeli

sekuritas pemerintah. Di sisi lain, ketika hutang dibayar oleh pemerintah, beberapa

bentuk pembiayaan alternatif dibutuhkan, kecuali pemerintah memutuskan

menghentikan hutang melalui penerbitan hutang tambahan. Jika pajak digunakan di

periode mendatang untuk melunasi hutang, masyarakat akan dipaksa untuk mereduksi

konsumsi mereka dalam periode mendatang dan menabung untuk memberikan

kompensasi kepada mereka yang memberikan pendapatan mereka di masa lalu untuk

membeli sekuritas pemerintah. Dengan kata lain, pembiayaan hutang bisa digunakan

untuk menunda beban pajak. Pinjaman pemerintah sering digunakan untuk membiayai

pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah. Di bawah kondisi ini,

pinjaman pemerintah memungkinkan pembiayaan proyek dengan benefit yang akan

berkumpul pada masa datang, tanpa reduksi daya beli warga yang berlebihan dalam

periode saat ini.

Inflasi Sebagai Sarana Pembiayaan

Inflasi induksi pemerintah adalah sebuah kenaikan harga tahunan yang

disebabkan oleh ekspansi suplai uang untuk membayar barang dan layanan yang

diberikan pemerintah. Otoritas pemerintah bisa mencetak uang untuk membayar biaya

barang dan layanan yang disuplai pemerintah atau mengambil tindakan lain untuk

memperluas suplai uang.

Efek netto dari kenaikan kontinyu dalam suplai uang adalah kenaikan dalam

level harga umum – dengan kata lain, inflasi. Kenaikan harga pasaran barang dan jasa

disebabkan oleh ekspansi suplai uang memaksa warga membatasi konsumsi dan

menabung, yang pada akhirnya merubah pembiayaan terhadap realokasi sumber daya

kepada publik dalam jangka waktu yang lama. Beban inflasi induksi pemerintah

bervariasi berdasarkan sejumlah individu yang berhasil mengatur penghasilan keuangan

dan aset mereka, bersamaan dengan peningkatan harga retail.

Segala peningkatan dalam suplai uang untuk membiayai belanja pemerintah

dapat menyebabkan inflasi. Jika bank sentra bekerja sama dengan otoritas pemerintah

dengan meningkatkan dasar moneter sebagai jawaban kebutuhan kredit pemerintah,

maka inflasi juga mungkin terjadi. Kenaikan basis moneter oleh bank sentral sejajar


dengan pencetakan uang. Dampak dari peningkatan pinjaman pemerintah untuk

pembiayaan defisit pada tingkat inflasi itu kompleks. Diantara berbagai faktor yang

mempengaruhi efek dari peningkatan pinjaman pada level harga adalah (1) tingkatan

dimana cadangan moneter dinaikan oleh bank sentral (2) struktur kematangan hutang

pemerintah (3) tindakan dimana warga mensubstitusi hutang pemerintah yang baru

untuk hutang privat yang ada dan konsumsi yang ada, dan (4) efek dari pemerintah yang

meminjam pada kecepatan sirkulasi uang.

Inflasi yang diinduksi oleh ekspansi basis moneter pemerintah mereduksi daya

beli uang yang dimiliki oleh publik. Reduksi dalam nilai riil uang adalah ‘pajak inflasi’

yang pada akhirnya mereduksi penguasaan sumber daya lain dalam sektor privat dan

mentransfer sumber daya ke penggunaan pemerintah. Semakin banyak uang yang

diciptakan untuk pembiayaan pembelian pemerintah, semakin besar beban dalam inflasi

dan reduksi dalam daya beli sektor privat.

Pembiayaan pemerintah inflasioner bisa digunakan hanya untuk periode waktu

singkat. Pada akhirnya individu akan mengembangkan teknik untuk menghindari

memegang uang. Mereka bisa menggunakan mata uang asing untuk transaksi atau

mengembangkan teknik untuk meminimalkan jumlah uang yang mereka miliki. Jika ini

terjadi, pemerintah harus menerbitkan semakin banyak uang untuk memenuhi

pengeluaran dan rate inflasi harus meningkat sesuai dengan itu.

Hasil akhirnya adalah hiperinflasi dimana ekspektasi inflasi naik terus. Usaha-

usaha untuk membongkar penyeimbangan uang dengan cepat menyebakan tingkat

inflasi naik cepat. Inflasi yang bahkan lebih tinggi mungkin menyebabkan penurunan

dalam tabungan dan investasi dalam sebuah negara. Individu berusaha untuk

mendapatkan mata uang asing dan mengekspor modal. Ini sering membawa pada

ketidakstabilan politik dan “program ketegangan” yang dengan tajam mereduksi

pembelanjaan dan peminjaman pemerintah. Dengan kata lain, ini penting bagi

pemerintah untuk menghindari menggunakan inflasi sebagai sarana untuk pembiayaan

pengeluaran mereka.

Donasi

Donasi adalah kontribusi sukarela ke pemerintah dari individu atau organisasi.

Ini terkadang digunakan untuk membiayai program tertentu. Misalkan, pemerintah

mungkin membuat dana khusus untuk pembiayaan bantuan pada korban bencana alam


dan individu lain yang dalam kesulitan, yang mungkin meminta warga memberikan

kontribusi mereka dari dana itu. Pemerintah juga bisa mendorong bisnis dan individu

untuk memberikan barang publik seperti jalan, pengolah limbah dan taman yang

seharusnya diberikan oleh pemerintah.

Dalam komunitas dimana individu memiliki selera yang sama atau tujuan sama,

kontribusi sukarela baik dana dan input produktif mungkin bekerja baik sebagai sarana

pembiayaan. Namun kesadaran komunitas ini atau patriotisme cenderung untuk turun

ketika ragam preferensi dan populasi meningkat.

Dana bantuan dari satu level pemerintahan ke level pemerintahan yang lain

adalah sama dengan donasi. Namun, dana bantuan ini dibiayai oleh pajak yang ditarik

dari warga melalui pemerintah yang memberi bantuan.

User Charge (biaya yang dikenakan kepada pengguna)

User charge adalah harga yang ditentukan melalui politik bukan interaksi pasar. Charge

ini dapat membiayai barang dan layanan yang disuplai pemerintah hanya ketika ini

memungkinkan untuk membatasi individu dari menikmati benefit mereka kecuali

mereka mau membayar fee. User charge sering membantu membiayai layanan yang

diberikan pemerintah seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas rekreasi di AS dan

negara lainnya. Satu keuntungan dari user charge adalah ini membuat orang yang

menikmati layanan tersebut secara langsung, membayar minimal biaya produksi dalam

servis tersebut, memaksa individu untuk membandingkan beberapa keuntungan

menggunakan layanan publik dengan biaya yang dikeluarkan user charge. Sebagai

tambahan, user charge menjatah penggunaan fasilitas publik sedemikian rupa untuk

menghindari kemacetan.

User charge dapat berupa (1) harga langsung terkait dengan konsumsi barang dan jasa

tertentu (2) fee untuk opsi penggunaan fasilitas dan jasa tertentu yang disediakan oleh

pemerintah, (3) asesmen khusus pada properti yang dimiliki secara privat, dan (4)

lisensi atau franchise dan (5) ongkos atau toll. Perbedaan diantara charge ini dan harga

pasar adalah bahwa user charge tidak harus mencerminkan supply dan demand di

pasar. Ini mencerminkan kekuatan politik dan kekuatan yang lain.

Pajak yang Diperuntukan

Pajak yang diperuntukan (earmarked tax) adalah pajak khusus untuk

pembiayaan layanan khusus yang diberikan pemerintah. Misalkan, pajak bensin di AS


adalah pungutan pada konsumsi bensin, hasilnya digunakan secara eksklusif untuk

pembiayaan jalan dan fasilitas transport publik alternatif. Meskipun pajak peruntukan

tidak melayani fungsi jatah yang sama sebagaimana user charge, ini akan membuat

lebih mudah bagi warga untuk membandingkan benefit dari layanan yang diberikan

pemerintah dengan pajak yang mereka bayarkan untuk layanan ini. Jika skema pajak

didesain dengan baik, ini bisa menghubungkan pembayaran pajak dengan benefit yang

diterima oleh pembayar pajak.

Biasanya, user charge kurang dari biaya rata-rata pemberian barang atau jasa

ini. Perbedaan diantara biaya rata-rata charge adalah sebuah subsidi ke user yang

dibiayai oleh pajak. Ini sering mungkin untuk menyusun subsidi barang ini dalam cara

yang merubah charge untuk penggunaan dengan pendapatan konsumen. Contoh dari

barang dan layanan yang disuplai pemerintah dimana charge user dipungut minimal

secara sebagian untuk pembiayaan benefit konsumsi meliputi perumahan, transit publik,

layanan pendidikan, fasilitas rekreasi publik, layanan pembuangan kotoran dan layanan

air, layanan kesehatanpublik seperti inokulasi, transport ambulan, dan berbagai layanan

rumah sakit.

Charge sering mengcover biaya penuh pemberian layanan yang diberikan

pemerintah. Sering dalam kasus charge pembuangan kotoran dan air yang ditarik oleh

pemerintah kota. Biaya administrasi layanan seperti pengolahan aplikasi (misalkan

passport) sering dibiayai dengan fee. Dalam beberapa negara Eropa, warga diminta

membeli kertas bermaterai khusus ketika membuat aplikasi atau inquiri ke otoritas

pemerintah. Harga kertas ini ditujukan untuk mengcover beberapa dari biaya

administrasi pengolahan pemerintah warga.

Charge User dan Efisiensi

Penggunana user charge yang kreatif sebagai sebuah alternatif pada pembiayaan

pajak memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya produktif dan menurunkan

tagihan pajak tahunan warga. Dalam banyak kasus, barang yang diberikan oleh

pemerintah yang, dalam faktanya, menolak harga, membangkitkan benefit eksternal.

Misalkan, barang dan layanan yang diberikan seperti sekolah, inokulasi, dan event

budaya secara umum dipercaya untuk membangkitkan benefit eksternal. Persoalannya

adalah penentuan apakah ini diinginkan untuk mengenakan charge pada user minimal

beberapa bagian dari benefit privat mereka. Persoalan penentuan charge user yang tepat


untuk barang dan layanan yang disupali pemerintah dengan benefit eksternal adalah

sama dengan penentuan subsidi korektif.

GOVERNMENT ENTERPRISE

Pemerintah sering menjalankan perusahaan dengan menjual barang dan jasa,

untuk meningkatkan pendapatan. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ini dapat

digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada pajak. Banyak pemerintah di

Amerika Latin dan AS menjual jasa judi melalui operasi lotere dan permainan judi.

Namun pemerintah akan menghadapi persoalan dalam penetapan harga output untuk

mengcover biaya dalam sebuah cara yang disetujui secara kolektif. Pada satu titik

ekstrim, layanan fasilitas publik bisa dikenakan pada harga nol, sebagaimana dalam

kasus untuk sebagian besar layanan jalan yang diberikan oleh pemerintah negara bagian

dan lokal. Biaya bisa secara penuh dibiayai melalui pajak atau penggunaan pajak

peruntukan seperti pajak bensin. Sebagai alternatif, harga bisa diset sama dengan biaya

rata-rata, meliputi return normal pada modal yang diinvestasikan dalam fasilitas milik

pemerintah dengan tanpa pajak dikenakan pada publik.

Pendekatan normative tradisional pada pembiayaan publik mengatakan bahwa

output dari perusahaan publik harus dikenakan harga pada biaya marginal untuk

mencapai efisiensi. Untuk implementasi pricing biaya marginal maka semua biaya yang

terlibat dalam penggunaan fasilitas ini harus diukur. Termasuk biaya incremental dalam

supply fasilitas tambahan ketika demand meningkat juga harus dipertimbangkan. Biaya

marginal jangka panjang harus meliputi dana untuk ekspansi unit kapasitas setelah

fasilitas ini mencapai titik kemacetan. Biaya marginal harus mencakup biaya recovery

modal, yang bisa digunakan untuk pembiayaan unit ekstra kapasitas.


makalah government finance fix

Documents

sumber utama pendapatan

charge user untuk layanan

metode pembiayaan khusus

distribusi bagian pajak

terdapat sumber pendapatan

analisa sistem pajak

keuangan pemerintah