KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan makalah sederhana ini, meskipun

sangat jauh dari kata sempurna.Shalawat serta salam tak lupa pula saya haturkan

kepada keharibaanjunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat,

serta kita umat beliau hingga akhir zaman.

Tujuan dalam pembuatan makalah ini antara lain untuk memenuhi salah satu

tugas mata kuliah Hukum Dagang. Selain itu juga untuk menambah wawasan para

pembaca tentang Hukum Dagang.

Akhirnya, penulis berharap semoga makalah sederhana ini berguna bagi

pembaca.Kritik dan saran yang selalu membangun selalu penulis harapkan demi

perbaikan makalah ini.Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang

salah itu berasal dari penulis sendiri.Semoga bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 April 2016

Penulis

ii

DAFTAR ISI

MAKALAH....................................................................Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR.................................................................................................ii

DAFTAR ISI...............................................................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................5

A. LATAR BELAKANG.................................................................................5

B. RUMUSAN MASALAH............................................................................5

C. TUJUAN PENULISAN..............................................................................5

D. BATASAN MASALAH..............................................................................6

E. METODE PENULISAN.............................................................................6

BAB II PEMBAHASAN.............................................................................................7

A. Pengertiann Hukum Dagang........................................................................7

B. Sumber Hukum Dagang..............................................................................8

C. Berlakunya Hukum Dagang......................................................................10

BAB III PENUTUP...................................................................................................12

A. KESIMPULAN.........................................................................................12

B. SARAN......................................................................................................12

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................13

iv

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jaman semakin moderen, kebutuhan manusia makin terus bertambah dan

tidak ada puasnya. Banyak produsen yang menguras pikiran-pikiran yang kreatif

untuk meningkatkan kualitas produknya, agar mampu bersaing dalam merebut

pasar karena tingginya persaingan produsen terkadang menyebabkan salah satu

produsen melakukan persaingan tidak sehat. Di dalam persaingan tersebut

terkadang produsen melakukan pelanggran-pelanggaran di dalam hukum

perdagangan yang bertujuan agar saingan produsenya mengalami kurangnya

penghasilan yang berdampak pada kerugian (bangkrut) yang berskala besar

Dari permasalahan yang sering terjadi maka di buatlah suatu peraturan

perdagangan yang disebut HUKUM DAGANG. Hukun dagang ini di manfatkan

agar dapat mengatur berjalannya suatu perdagangan dan mencegah, dan

memberikan sanksi kepada produsen/perusahaan yang terbukti melakukan

pelanggaran.

B. RUMUSAN MASALAH

Pada makalah ini penulis merumuskan beberapa masalah yang akan

dibahas pada makalah ini, antara lain:

1. Apa pengertian dari hukum dagang?

2. Apa saja sumber-sumber dari hukum dagang?

3. Bagaimana berlakunya hukum dagang?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka salah satu tujuan dari

makalah ini antara lain:

1

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengertian dari hukum dagang,

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan sumber-sumber dari hukum dagang, dan

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan berlakunya hukum dagang.

D. BATASAN MASALAH

Mengingat begitu banyak dan luasnya yang berhubungan dengan rumusan

masalah diatas, maka penulis membatasi pembahasan makalah ini sesuai yang

terdapat dalam rumusan masalah. Dan adapun hal-hal lain yang tidak

berhubungan dengan masalah diatas tidak penulis uraikan pada makalah ini.

E. METODE PENULISAN

Metode penulisan makalah ini,menggunakan metode research library dan

research internet sebagai referensi yang ada kaitan atau hubungannya dengan

makalah yang DIbuat,dan kemudian disimpulkan dalam bentuk makalah.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertiann Hukum Dagang

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli

barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat

lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Di zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan

kepada produsen dan konsumen untuk membelikan menjual barang-barang yang

memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang

turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang

mengatur hubungan hukum antara manusia dan badang badan hukum satu dengan

yang lainnnya dalam bidang perdagangan.1

Pada mulanya kaidah hukum yang dikenal sebagai hukum dagang saat ini

mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke – 17 . Kaidah kaidah

hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan diantara mereka yang muncul

dalam pergaulan di bidang perdagangan.

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun,

seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi aturan-aturan sehingga

terciptalah Kitab Undang-undang Dagang (KUHD) yang sekarang telah berdiri

sendiri atau terpisah dari KUHPerdata. Antara KUHP dan KUHD mempunyai

hubungan yang erat, hal ini dapat terlihat dari isi Pasal 1 KUHD, yang berisi :

1

3

4

“Adapun mengenai hubungan tersebut adalah spesial derogate legi

generali yang berarti hukum yang khusus yaitu KUHDagang mengesampingkan

hukum yang umum yaitu KUHPerdata”.2

B. Sumber Hukum Dagang

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun,

seirinbg berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi (mengumpulkan)

aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ).

Sumber-sumber hukum dagang adalah tempat dimana bisa didapatkan

peraturan-peraturan mengenai Hukum Dagang. Beberapa sumber Hukum Dagang

yaitu;3

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD) Wetboek van Koophandel

Indonesia (W.v.K)

KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan

perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang telah

terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan dimana kekurangan tersebut

diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang

sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut

diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH

Perdata mengatur pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada

umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk

kepentingan pedagang.

2

3

4

c. Peraturan Perundang-Undangan Selain KUHD, masih terdapat beberapa

peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang,

diantaranya ;

1) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2) UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)

3) UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

4) UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha

5) UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

d. Kebiasaan

Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan

sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada

khususnya, dapat dipakai juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang.

Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja

mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-

kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Contohnya tentang

pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan sebagainya.

e. Perjanjian yang dibuat para pihak

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan

memegang peranan bagi para pihak. Contohnya dalam pasal 1477 KUH

Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka

penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata

sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB

(Free On Board) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah

berada di atas kapal.

f. Perjanjian Internasional

7

5

Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan agar pengaturan

tentang persoalan Hukum Dagang dapat diatur secara seragam oleh masing-

masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam

perjanjian internasional tersebut. Untuk dapat diterima dan mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat maka perjanjian internasional tersebut harus

diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian

internasional tersebut.

Macam perjanjian internasional ;

1) Traktat yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara.

Contohnya traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang

mengatur tentang pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian

disahkan melalui Keppres No.25 Tahun 1989

2) Konvensi yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara.

Contohnya Konvensi Paris yang mengatur tentang merek.

C. Berlakunya Hukum Dagang

Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para

pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun 1938

pengertian Perbuatan Dagang, dirubah menjadi perbuatan Perusahaan yang

artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).

Ada beberapa sumber hukum dagang, antara lain :

1. Yang berasal dari perjanjian

Semua perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak seperti :

perjanjian asuransi, perjanjian ekspenditur, perjanjian pembayaran utang,

perjanjian lainnya (wesel, cek, obligasi, perantara dalam perdagangan,

misalnya makelar, komisioner)

2. Yang berasal dari Undang-undang

76

Adapun yang berasal dari UU adalah : KUHD dan KUHPerdata.

Peraturan-peraturan khusus di luar KUHD :

a. Peraturan tentang pengangkutan dengan kerata api (STB Tahun 1927 No.

262)

b. Peraturan tentang pengangkutan dengan kapal terbang (STB Tahun 1939

No. 100 dan No. 101)

c. Undang-undang failismen

d. Peraturan tentang perusahaan asuransi jiwa (STB Tahun 1941 No. 101)

e. Usance atau kebiasaan-kebiasaan dalam perdagangan

f. Yurisprudensi yaitu kumpulan keputusan-keputusan hakim terutama yang

menyangkut masalah perdagangan.

7

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan:

1. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut

melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang

mengatur hubungan hukum antara manusia dan badang badan hukum satu

dengan yang lainnnya dalam bidang perdagangan.

2. Beberapa sumber Hukum Dagang yaitu; Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHD) Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K), Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Perundang-Undangan,

Kebiasaan, Perjanjian yang dibuat para pihak, dan Perjanjian Internasional.

3.

B. SARAN

Setiap pembeli maupun penjual dalam melakukan transaksi perdagangan

harus menaati seluruh peraturan atau hukum perdagangan yang berlaku disetiap

Negara yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena penaatan hukum yang

berlaku dapat memeprlancar perdagangan sehingga, pendapatan suatu Negara

akan naik pula seiring dengan peningkatan transaksi perdagangan.

Dengan selesainya makalah ini saya harapkan dapat bermanfaat bagi

pembaca. Makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saya sebagai

penyusun makalah berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari para

pembaca. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

98

DAFTAR PUSTAKA

Kansil,C.S.T., Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1985.

http://hurahuriweezer.blogspot.com/2012/03/hukum-dagang-makalah.html (Diakses

pada hari Sabtu 2 April 2016 pukul 19:00 WIB)

ttp://dwienieez.wordpress.com/2011/05/23/sumber-sumber-hukum-dagang/ (Diakses

pada hari Sabtu 2 April 2016 pukul 19:30 WIB)

9