BAB 1

Latar Belakang

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya

masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk

minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka

tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan

lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara

yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika

Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era

kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris

berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan

upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di

permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi,

kriminalitas, pengangguran.

Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada

masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat

tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup

dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-

negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam

dari jumlah penduduknya tergolong miskin.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa

penduduk yang tergolong miskin (Survai Sosial Ekonomi Nasional / Susenas 1998). Jumlah

penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di

perdesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996

(sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta

jiwa di Perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin

diperkirakan makin bertambah.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan dan pengangguran?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia ?

3. Apa saja dampak-dampak dari kemiskinan ?

4. Bagaimana upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di NKRI ?

5. Bagaimana cara meminimalisir kemiskinan di Indonesia?

Tujuan

1. Mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi

masalah kemiskinan di Indonesia.

2. Mahasiswa mampu menganalisa sebab dan akibat dari kemiskinan yang menjadi

problema masyarakat Indonesia saat kini.

3. Mahasiswa mampu untuk ikut berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang

ada seminimal mungkin ikut membantu dalam mencari solusi kemiskinan di daerah

mereka sendiri.

BAB 2

PEMBAHASAN

A. Definisi Kemiskinian dan Pengangguran

Kemiskin adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi

kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan merupakan masalah global.

Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara

yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi

memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Sedangkan pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja yang

tidak bekerja baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian

mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat

pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan

tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah

pokok makro ekonomi yang paling utama.

Kemiskinan saat ini menjadi permasalahan yang serius khususnya di Indonesia,

ketimpangan ekonomi, lapangan kerja yang tidak mencukupi, tingkat pendidikan

yang rendah, penguasaan aset ekonomi seperti sumber daya alam yang dikuasai

oleh individu tertentu menjadi beberapa faktor yang mengakibatkan membesarnya

masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.

Ini semua menjadi tanggung jawab bukan hanya dari pemerintah saja tetapi juga

setiap makhluk pemangku kepentingan sosial yang ada dengan melakukan

koordinasi yang baik dari setiap elemen yang ada untuk memberantas kemiskinan.

B. Faktor-faktor Penyebabnya Kemiskinan

Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalahsebagai berikut:

Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkatdi setiap 10 tahun menurut hasil sensus

penduduk. Menurut data Badan PusatStatistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih

penduduk.Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27

juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia

persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 2,04 juta orang pertahun atau, 170

ribu orang perbulan atau 5.577 orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang

permenit. Banyaknya jumlah penduduk ini membawaIndonesia menjadi negara ke-4 terbanyak

penduduknya setelah China, India dan Amerika.Meningkatnya jumlah penduduk membuat

Indonesia semakin terpuruk dengankeadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang

bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah

dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di

bawah garis kemiskinan.

Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagianhasil

pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteriaketidakmerataan versi Bank Dunia

didasarkan atas porsi pendapatan nasional yangdinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40%

penduduk berpendapatan rendah(penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah

serta 20% penduduk berpemdapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan

ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan

rendahmenikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggapsedang

atau moderat bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12hingga 17 persen

pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk miskinmenikmati lebih dari 17 persen

pendapatan nasional makan ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan

nasional dikatakan cukupmerata. Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang

mereka lakukanrelatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada

sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini disebut jugasebagai

ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat menyebabkaninefisiensi ekonomi.

Penyebabnya sebagian adalah pada tingkat pendapatan rata - rata bearapa pun, ketimpangan yang

semakin tinggi akan menyebabkan semakinkecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk

mendapatkan pinjaman atausumber kredit. Selain itu ketimpangan dapat menyebabkan alokasi aset

yang tidak efisien. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penekanan yang terlalu tinggi

pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar, dankemudian

menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar. Ketimpangan pembangunan di

Indonesia selama ini berlangsung dan berwujuddalam berbagai bentuk dan aspek atau dimensi.

Bukan saja berupa ketimpanganhasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita tetapi juga

ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata

berupaketimpangan spasial atau antar daerah tetapi ketimpangan sektoral dan ketimpangan

regional. Ketimpangan sektoral dan regional dapat ditengarai antara lain dengan

menelaah perbedaan mencolok dalam aspek -aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana

perbankan, investasi dan pertumbuhan.Sepanjang era PJP I (lima pelita) yang lalu, sektor pertanian

rata - rata hanyatumbuh 3, 54 persen per tahun. Sedangkan sektor industri pengolahan

tumbuhdengan rata-rata 12,22 persen per tahun. Di Repelita VI sektor pertanian saat ituditargetkan

tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, sementara pertumbuhan rata-ratatahunan sektor industri

pengolahan ditargetkan 9,4 persen per tahun. Tidak sepertimasa era PJP I, dimana dalam pelita-pelita

tertentu terdapat sektor lain yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan

sektor industry pengolahaan,selama Repelita VI tingkat pertumbuhan sektor ini dicanangkan yang

tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor industry pengolahan diharapka dapatmenjadi

pemimpin sepanjang sektor Repelita VI.Ketimpangan pertumbuhan antarsektor, khususnya antara

sektor pertanian dansektor industry pengolahan harus disikapi secara arif. Ketimpangan

pertumbuhansektoral ini bukanlah kecelakaan atau ekses pembangunan. Ketimpangan ini

lebihkepada suatu hal yang terencana dan memang disengaja terkait dengan tujuan menjadikan

Indonesia sebagai negara industry. Akan tetapi sampai sejauh manakahketimpangan ini apat

ditolerir? Pemerintah perlu memikirkan kembali perihalketepatan keputusan menggunakan

industrialisasi sebgai jalur pembangunan karenaakan sangat berdampak bagi pendapatan penduduk

dan selanjutnya kemiskinan.

Tingkat pendidikan yang rendah

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakansalah satu penyebab kemiskinan di suatu negara

Ini disebabkan karena rendahnyatingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk

adanya perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibuthkan lebih banyak teanga kerja

yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.Menurut Schumaker

pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnyadibandingkan faktor-faktor produksi

lain.

Kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pemerintah yang kurang peka terhadaplaju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah

satu faktor kemiskinan.Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu

mengendalikan tingkatkemiskinan di negaranya.

C. Dampak-dampak dari Kemiskinan

Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dankompleks. Pertama,

pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguranterbuka tahun 2007 saja sebanyak

12,7 juta orang. Jumlah yang cukup fantastis mengingat krisis multidimensional yang sedang

dihadapi bangsa saat ini.Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak

memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan

mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah

menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akanmemberikan dampak secara langsung

terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dantingkat pengeluaran rata-rata.Dalam konteks daya saing

secara keseluruhan, belum membaiknya pembangunan manusia di Tanah Air, akan melemahkan

kekuatan daya saing bangsa.Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan

suatu bangsadalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli di

tengah melemahnya daya beli masyarakat kenaikan harga beras akan berpotensimeningkatkan

angka kemiskinan. Razali Ritonga menyatakan perkiraan itudidasarkan atas kontribusi pangan yang

cukup dominan terhadap penentuan gariskemiskinan yakni hampir tiga perempatnya (74,99

persen).Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnyatingkat pendidikan

seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yangterlalu memprioritaskan ekonomi

makro atau pertumbuhan ( growth).

Ketika terjadikrisis ekonomi di kawasan Asia tahun 1997 silam misalnya banyak perusahaan

yangmelakukan perampingan jumlah tenaga kerja. Sebab, tak mampu lagi membayar gajikaryawan

akibat defisit anggaran perusahaan. Akibatnya jutaan orang terpaksa harusdirumahkan atau dengan

kata lain meraka terpaksa di-PHK (Putus Hubungan Kerja).Kedua, kekerasan. Sesungguhnya

kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang

tidak mampu lagi mencarinafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan

bagiseseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun

dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu (dengan caramengintimidasi

orang lain) di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit

dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga denganmudah ia mendapatkan uang dari

memalak.Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomenayang terjadi

dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskintidak dapat lagi menjangkau

dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapatmenjangkau dunia pendidikan yang sangat

mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin.Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah

kesulitan.Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam.Tingginya tingkat putus

sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikanseseorang. Dengan begitu akan mengurangi

kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan

bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut

keterampilan di segala bidang.Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang

sangatmahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif

atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan

miskin.Kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat

ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut.Hal ini menjadi bukti lain dari

kemiskinan yang kita alami.semuanya ini adalahekspresi berontakan identitas diri setiap individu.

Terlebih lagi fenomena bencanaalam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung

terhadapmeningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang

daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di

perdesaan maupun perkotaan.

D. Upaya yang Dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan

Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi

kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008

pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain

pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong

pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga menyempurnakan dan

memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; keempat

meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima

membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat

miskin.

Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang

ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang

digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:

a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan

menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan

pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang

berkaitan dengan fokus ini seperti :

• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton

• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer

b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini

bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang

lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang

berkenaan dengan fokus ini antara lain:

• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola

bagi hasil/syariah dan konvensional.

• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan

Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro

• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal

• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro

• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil

• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan

ketahanan keluarga

• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah

• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan

berusaha bagi masyarakat miskin.

c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis

masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi

pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat

penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.

Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :

• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan

perkotaan

• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program

ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan

pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan

dengan fokus ini antara lain :

• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah

Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama

(SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);

• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah

Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);

• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;

• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III

rumah sakit;

e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat

miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan

ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang

di buat oleh pemerintah seperti :

• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak

(PUA)

• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan

penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban

bencana sosial.

• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang

memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan

rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan

penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga

miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).

• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi

persyaratan).

E. Upaya Meminimalisir Kemiskinan

Pada Hari Kemiskinan Internasional lalu berbagai pihak menyatakan perang

melawan kemiskinan.Ditargetkan pada tahun 2015 Indonesia bebas dari kemiskinan.

Ini tekad yang bagus.

Namun selain tekad, harus didukung dengan niat yang ikhlas, perencanaan,

pelaksanaan dan juga pengawasan yang baik. Tanpa itu semua hanya omong belaka.

Menghilangkan kemiskinan boleh dikata mimpi atau hanya janji surga. Tapi

mengurangi kemiskinan sekecil mungkin bisa dilakukan. Ada beberapa program yang

perlu dilakukan agar kemiskinan di Indonesia bisa dikurangi.

Pertama, meningkatkan pendidikan rakyat. Sebisa mungkin pendidikan harus

terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya sekolah yang rusak

menunjukkan kurangnya pendidikan di Indonesia. Tentu bukan hanya fisik, bisa jadi

gurunya pun kekurangan gaji dan tidak mengajar lagi.

Dulu pada tahun 1970-an, sekolah dasar dibagi dua. Ada sekolah pagi dan ada

sekolah siang sehingga 1 bangunan sekolah bisa dipakai untuk 2 sekolah dan

melayani murid dengan jumlah 2 kali lipat. Sebagai contoh di sekolah saya ada SDN

Bidaracina 01 Pagi (Sekarang berubah jadi Cipinang Cempedak 01 Pagi) dan SDN

Bidaracina 02 Petang. Sekolah pagi mulai dari jam 7.00 hingga 12.00 sedang yang

siang dari jam 12:30 hingga 17:30. Satu bangunan sekolah bisa menampung total

960 murid!

Ini tentu lebih efektif dan efisien. Biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung

sekolah bisa dihemat hingga separuhnya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa hal

itu bisa mengurangi jumlah pelajaran karena jam belajar berkurang. Padahal tidak.

Sebaliknya jam pelajaran di sekolah terlalu lama justru membuat siswa jenuh dan

tidak mandiri karena dicekoki oleh gurunya. Guru bisa memberi mereka PR atau

tugas yang dikerjakan baik sendiri, bersama orang tua, atau teman-teman mereka.

Ini melatih kemandirian serta kerjasama antara anak dengan orang tua dan juga

dengan teman mereka.

Selain itu biaya untuk beli buku cukup tinggi, yaitu per semester atau caturwulan

bisa mencapai Rp 200 ribu lebih. Setahun paling tidak Rp 400 ribu hanya untuk beli

buku. Jika punya 3 anak, berarti harus mengeluarkan uang Rp 1,2 juta per tahun.

Hanya untuk uang buku orang tua harus mengeluarkan 130% lebih dari Upah

Minimum Regional (UMR) para buruh yang hanya sekitar 900 ribuan.

Untuk mengurangi beban orang tua dalam hal uang buku, pemerintah bisa

menyediakan Perpustakaan Sekolah. Dulu perpustakaan sekolah meminjamkan

buku-buku Pedoman (waktu itu terbitan Balai Pustaka) kepada seluruh siswa secara

gratis. Untuk soal bisa didikte atau ditulis di papan tulis.

Ini beda dengan sekarang di mana buku harus ditulis dengan pulpen sehingga begitu

selesai dipakai harus dibuang. Tak bisa diturunkan ke adik-adiknya.

Saat ini biaya SPP sekolah gratis hanya mencakup SD dan SMP (Meski sebetulnya

tetap bayar yang lain dengan istilah Ekskul atau Les) sedang untuk Perguruan Tinggi

Negeri biayanya justru jauh lebih tinggi dari Universitas Swasta yang memang

bertujuan komersial. Untuk masuk UI misalnya orang tahun 2005 saja harus bayar

uang masuk antara Rp 25 hingga 75 juta. Padahal tahun 1998 orang cukup bayar

sekitar Rp 300 ribu sehingga orang miskin dulu tidak takut untuk menyekolahkan

anaknya di PTN seperti UI, IPB, UGM, ITS, dan sebagainya. Meski ada surat edaran

Rektor bahwa orang tua tidak perlu takut akan bayaran karena bisa minta

keringanan, namun teori beda dengan praktek.

Boleh dikata orang-orang miskin saat ini mimpi untuk bisa masuk ke PTN. Jika pun

ada paling cuma segelintir saja yang mau bersusah payah mengurus surat

keterangan tidak mampu dan merendahkan diri mereka di depan birokrat kampus

sebagai Keluarga Miskin (Gakin) untuk minta keringanan biaya.

Tanpa pendidikan, sulit bagi rakyat Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan

menjadi bangsa yang maju.

Kedua, pembagian tanah/lahan pertanian untuk petani. Paling tidak separuh rakyat

(sekitar 100 juta penduduk) Indonesia masih hidup di bidang pertanian. Menurut

Bank Dunia, mayoritas petani Indonesia memiliki lahan kurang dari 0,4 hektar.

Bahkan ada yang tidak punya tanah dan sekedar jadi buruh tani. Kadang terjadi

tawuran antar desa hingga jatuh korban jiwa hanya karena memperebutkan lahan

beberapa hektar!

Artinya jika 1 hektar bisa menghasilkan 6 ton gabah dan panen 2 kali dalam setahun

serta harga gabah hanya Rp 2.000/kg, pendapatan kotor petani hanya Rp 9,6 juta

per tahun atau Rp 800 ribu/bulan. Jika dikurangi dengan biaya benih, pestisida, dan

pupuk dengan asumsi 50% dari pendapatan mereka, maka penghasilan petani hanya

Rp 400 ribu/bulan saja.

Pada saat yang sama 69,4 juta hektar tanah dikuasai oleh 652 pengusaha. Ini

menunjukkan belum adanya keadilan di bidang pertanahan. Dulu pada zaman Orba

(Orde Baru) ada proyek Transmigrasi di mana para petani mendapat tanah 1-2

hektar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Transportasi, rumah, dan

biaya hidup selama setahun ditanggung oleh pemerintah.

Program itu sebenarnya cukup baik untuk diteruskan mengingat saat ini Indonesia

kekurangan pangan seperti beras, kedelai, daging sapi, dsb sehingga harus impor

puluhan trilyun rupiah setiap tahunnya.

Jika petani dapat tanah 2 hektar, maka penghasilan mereka meningkat jadi Rp 48

juta per tahun atau bersih bisa Rp 2 juta/bulan per keluarga.

Memang biaya transmigrasi cukup besar. Untuk kebutuhan hidup selama setahun,

rumah, lahan, dan transportasi paling tidak perlu Rp 40 juta per keluarga. Dengan

anggaran Rp 10 trilyun per tahun ada 250.000 keluarga yang dapat diberangkatkan

per tahunnya.

Seandainya tiap keluarga mendapat 2 hektar dan tiap hektar menghasilkan 12 ton

beras per tahun, maka akan ada tambahan produksi sebesar 6 juta ton per tahun. Ini

sudah cukup untuk menutupi kekurangan beras di dalam negeri.

Saat ini dari 2 juta ton kebutuhan kedelai di Indonesia (sebagian untuk tahu dan

tempe), 60% diimpor dari luar negeri. Karena harga kedelai luar negeri naik dari Rp

3.500/kg menjadi Rp 7.500/kg, para pembuat tahu dan tempe banyak yang bangkrut

dan karyawannya banyak yang menganggur.

Jika program transmigrasi dilakukan tiap tahun dan produk yang ditanam adalah

produk di mana kita harus impor seperti kedelai, niscaya kekurangan kedelai bisa

diatasi dan Indonesia tidak tergantung dari impor kedelai yang nilainya lebih dari Rp

8 trilyun per tahunnya. Ini akan menghemat devisa.

Ketiga, tutup bisnis pangan kebutuhan utama rakyat dari para pengusaha besar.

Para petani/pekebun kecil sulit untuk mengekspor produk mereka. Sebaliknya para

pengusaha besar dengan mudah mengekspor produk mereka (para pengusaha bisa

menekan/melobi pemerintah) sehingga rakyat justru bisa kekurangan makanan atau

harus membayar tinggi sama dengan harga Internasional. Ini sudah terbukti dengan

melonjaknya harga minyak kelapa hingga 2 kali lipat lebih dalam jangka waktu

kurang dari 6 bulan akibat kenaikan harga Internasional. Pemerintah tidak bisa

berbuat apa-apa.

Jika produk utama seperti beras, kedelai, terigu dikuasai oleh pengusaha, rakyat

akan menderita akibat permainan harga.

Selain itu dengan dikuasainya industri pertanian oleh pengusaha besar, para petani

yang merupakan mayoritas dari rakyat Indonesia akan semakin tersingkir dan

termiskinkan.

Keempat, lakukan efisiensi di bidang pertanian. Perlu dikaji apakah pertanian kita

efisien atau tidak. Jika pestisida kimia mahal dan berbahaya bagi kesehatan,

pertimbangkan predator alami seperti burung hantu untuk memakan tikus, dsb.

Begitu pula jika pupuk kimia mahal dan berbahaya, coba pupuk organik seperti

pupuk hijau/kompos. Semakin murah biaya pestisida dan pupuk, para petani akan

semakin terbantu karena ongkos tani semakin rendah.

Jika membajak sawah bisa dilakukan dengan sapi/kerbau, kenapa harus memakai

traktor? Dengan sapi/kerbau para petani bisa menternaknya sehingga jadi banyak

untuk kemudian dijual. Daging dan susunya juga bisa dimakan. Sementara traktor

bisa rusak dan butuh bensin/solar yang selain mahal juga mencemari lingkungan.

Kelima, data produk-produk yang masih kita impor. Kemudian teliti produk mana

yang bisa dikembangkan di dalam negeri sehingga kita tidak tergantung dengan

impor sekaligus membuka lapangan kerja. Sebagai contoh jika mobil bisa kita

produksi sendiri, maka itu akan sangat menghemat devisa dan membuka lapangan

kerja. Ada 1 juta mobil dan 6,2 juta sepeda motor terjual di Indonesia dengan nilai

lebih dari Rp 200 trilyun/tahun. Jika pemerintah menyisihkan 1% saja dari APBN

yang Rp 1.000 trilyun/tahun untuk membuat/mendukung BUMN yang menciptakan

kendaraan nasional, maka akan terbuka lapangan kerja dan penghematan devisa

milyaran dollar setiap tahunnya.

Keenam, stop eksploitasi/pengurasan kekayaan alam oleh perusahaan asing. Kelola

sendiri. Banyak kekayaan alam kita yang dikelola oleh asing dengan alasan kita tidak

mampu dan sedang transfer teknologi. Kenyataannya dari tahun 1900 hingga saat ini

ketika minyak hampir habis kita masih ”transfer teknologi”.

Padahal 95% pekerja dan insinyur di perusahaan-perusahaan asing adalah orang

Indonesia. Expat paling hanya untuk level managerial. Bahkan perusahaan migas

Qatar pun di Kompas sering pasang lowongan untuk merekrut ahli migas kita.Saat ini

1.500 ahli perminyakan Indonesia bekerja di Timur Tengah seperti Arab Saudi,

Kuwait, dan Qatar. Bahkan ada Doktor Perminyakan yang bekerja di negara Eropa

seperti Noewegia.

Sekilas kita untung dengan pembagian 85% sedang kontraktor asing hanya 15%.

Padahal kontraktor asing tersebut memotong terlebih dulu pendapatan yang ada

dengan cost recovery yang besarnya mereka tentukan sendiri. Bahkan ongkos

bermain golf dan biaya rumah sakit di luar negeri ex-patriat dimasukkan ke dalam

cost recovery, begitu satu media memberitakan. Akibatnya di Natuna sebagai

contoh, Indonesia tidak dapat apa-apa. Kontraktor asing sendiri, seperti Exxon

sendiri mengantongi keuntungan hingga Rp 360 trilyun setiap tahun dari

pengelolaan minyak dan gas di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut PENA,

pada tahun 2008 saja sekitar Rp 2.000 trilyun/tahun dari hasil kekayaan alam

Indonesia justru masuk ke kantong asing. Padahal jitu bisa dipakai untuk melunasi

hutang luar negeri dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Bahkan untuk royalti emas dan perak di Papua, Freeport yang cuma “tukang

cangkul” dapat 99% sementara bangsa Indonesia sebagai pemilik emas cuma dibagi

1%! Bagaimana bisa kaya? Jadi kalau didapat emas dan perak sebesar Rp 100 trilyun,

Indonesia cuma dapat Rp 1 trilyun saja!

Banyak perusahaan asing beroperasi menguras kekayaan alam Indonesia. Tetangga

saya yang menambang emas bekerjasama dengan penduduk lokal dengan memakai

alat pahat dan martil saja bisa mendapat Rp 240 juta per bulan, bagaimana dengan

Freeport yang memakai banyak excavator dan truk-truk raksasa yang meratakan

gunung-gunung di Papua?

Agar Indonesia bisa makmur, maka Indonesia harus mengelola sendiri kekayaan

alamnya.

Jika beberapa langkah sederhana bisa dilakukan, niscaya Indonesia akan menjadi

lebih baik.

BAB 3

PENUTUP

Kemiskinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pola pembangunan yang

dicanangkan oleh pemerintah. Ia akan hadir dengan kuantitas yang luar biasa besarnya

seiring dengan tidak meratanya pembangunan. Kemiskinan juga tidak lagi dipahami hanya

sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak/kebutuhan

dasar seperti pendidikan, kesehatan dan sarana aktualisasi diri.

Dua variabel pokok yang sangat menentukan dalam menentukan besar kecilnya jumlah

kemiskinan atau yang lazim dikenal dengan Garis Kemiskinan (GK) adalah Garis kemiskinan

Makanan (GKM) yang berbasis pada pendekatan pemenuhan asupan kalori sebesar 2.100

kkal/hari per kapita dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) yang berbasis pada

pemenuhan hak pokok seperti pendidikan dan kesehatan.

Sector UMKM yang telah teruji dalam sejarah Indonesia dimasa krisis ekonomi 1997, dewasa

ini makin menampakkan peran vitalnya dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, adalah wajar manakala pemerintah menyadari peran vital tersebut yang

ditandai dengan regulasi kebijakan yang berbasis rakyat yang dalam hal ini bersinergi dengan

sector UMKM.

Dari hal tersebut, ditujuklah sector UMKM sebagai instrument yang kompetitif dalam

menanggulangi kemiskinan. Beberapa kebijakan yang menyangkut pemberdayaan sector

UMKM ini seperti pengguliran program KUR dan PNPM. Melalui dua program tersebut,

beberapa persoalan yang menghadang UMKM selama ini seperti minimnya akses

perkreditan dan pola pendampingan usaha, sedikit demi sedikit dapat teratasi.