MAKALAH

KEADILAN DAN BALAS BUDI PADA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS PADA MASALAH PENUNJUKAN PIHAK PENGELOLA TANAH BENGKOK

KEPALA DESA)

Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Tugas Mata Kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar

(ISBD)Dosen: Djuwitawati Ratnaningtyas, S.E., Ak., M.Aks.

Oleh:

ATIK MURYANTI(NPM. 08.141.259/P)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)

IKIP PGRI MADIUN2010

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT., yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah

dengan judul: “Keadilan dan Balas Budi Pada Kehidupan Sosial Masyarakat Desa

(Studi Kasus Pada Masalah Penunjukan Pihak Pengelola Tanah Bengkok Kepala

Desa)” ini dengan baik.

Penulisan makalah ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam mengikuti mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Terima kasih yang

tak terhingga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu

penulis dalam penyusunan makalah ini, baik bantuan yang berupa bimbingan,

semangat, dan penyampaian berbagai informasi sehingga makalah ini dapat

terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk

itu segala kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan. Selanjutnya,

penulis berharap makalah ini mampu memberikan manfaat kepada semua pihak.

Terima kasih.

Madiun, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................... i

KATA PENGANTAR................................................................................. ii

DAFTAR ISI................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................ 1

A. Latar Belakang........................................................................ 1

B. Permasalahan.......................................................................... 4

C. Tujuan Pembahasan................................................................ 4

BAB II PEMBAHASAN........................................................................... 5

A. Prinsip Keadilan...................................................................... 5

B. Keadilan dan Balas Budi......................................................... 8

C. Deskripsi dan Pembahasan Kasus........................................... 9

BAB III PENUTUP..................................................................................... 12

REFERENSI................................................................................................ 14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pedesaan di Indonesia umumnya dikenal dengan struktur

budaya kesederhanaan dan kekeluargaannya yang begitu kental. Hal ini

tercermin dari berbagai aktivitas keseharian masyarakat desa, khususnya

dalam mengerjakan sawah di desa-desa di beberapa daerah di Pulau Jawa.

Seperti kita ketahui bersama, masih banyak desa-desa di berbagai

daerah di Pulau Jawa yang tetap menjunjung tinggi asas kekeluargaan serta

lebih menggunakan pertimbangan kerja sama dan gotong royong dalam

mengerjakan berbagai hal, termasuk dalam mengerjakan sawah. Dari beberapa

kebiasaan yang dapat ditemukan di berbagai desa, biasanya masyarakat

menyeragamkan jenis tanaman yang akan mereka tanam di beberapa lokasi

sawah yang berdekatan. Misalnya, jika beberapa orang menanami sawahnya

dengan padi, biasanya sawah sekitarnya juga turut menanam padi. Selain

untuk memudahkan dalam pengendalian hama, hal ini juga memudahkan

dalam hal pengerjaan.

Meskipun selalu ada pembayaran upah sebagai balas jasa dalam

pengerjaan sawah, tetapi pemilihan orang-orang yang bekerja lebih banyak

diserahkan pada pihak pekerja, bukan pemilik sawah. Seorang pemilik sawah

yang akan menanam padi, biasanya cukup menyerahkan pengerjaannya

kepada seseorang yang telah biasa bekerja menanam padi, selanjutnya untuk

pencarian orang-orang yang bekerja, mereka cenderung lebih menggunakan

pertimbangan gotong royong dan kesukarelaan, tanpa harus menunjuk orang-

orang tertentu dengan berbagai pertimbangan tertentu pula. Hal ini sudah

merupakan suatu budaya bagi masyarakat pedesaan di beberapa derah tertentu.

Suatu budaya atau tradisi selalu berkembang mengikuti laju perubahan

jaman. Hal ini juga berlaku pada budaya kekeluargaan, kerja sama,

kesukarelaan, dan gotong royong yang ada pada lingkungan masyarakat desa

kita. Pada beberapa dekade terakhir, terlihat adanya suatu kesan bahwa

masyarakat desa telah banyak berubah, baik dalam berperilaku, bersikap, dan

beraktivitas. Berbagai faktor, seperti modernisasi, ekonomi, hingga faktor

politik, telah mempengaruhi berbagai budaya dan kebiasaan berperilaku

masyarakat desa.

Salah satu contoh kasus yang ditemukan penulis adalah adanya faktor

politik, khususnya pada saat penerapan politik dalam pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa yang menerapkan konsep pemilihan langsung oleh

masyarakat atau warga desa, disadari atau tidak, telah melahirkan suatu bentuk

wacana berperilaku yang baru. Adanya perbedaan pendapat yang

berkepanjangan dan tanpa ada itikad baik untuk segera mengakhiri demi

kebersamaan, telah memicu timbulnya bentuk-bentuk perpecahan,

pengelompokkan masyarakat, dan yang paling parah adalah diskriminasi dan

pembedaan dari pihak pemenang pemilihan kepala desa terhadap masyarakat

yang berada pada pihak calon kepala desa yang kalah, yang otomatis sebagai

lawan kepala desa yang baru.

Lebih parah lagi, kondisi ini telah memasuki koridor yang tidak

sebagaimana mestinya. Seperti yang tampak pada kasus penunjukkan pihak-

pihak yang diserahi untuk mengerjakan tanah bengkok kepala desa di Desa

Petungrejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan pada beberapa

waktu yang lalu. Jika sebelumnya, pihak-pihak yang dapat mengerjakan tanah

bengkok kepala desa ditunjuk memalui lelang yang diadakan, meskipun dalam

bentuk lelang yang sederhana, sekarang telah mengalami suatu pergeseran

bentuk perilaku budaya. Seseorang atau beberapa orang yang berhak atau yang

diberikan pekerjaan untuk mengelola tanah bengkok ditunjuk langsung oleh

kepala desa yang jadi. Adapun pihak yang ditunjuk adalah orang-orang yang

selama ini merupakan pendukung sang kepala desa pada saat pemilihan kepala

desa sebelumnya. Sedangkan orang-orang atau pihak yang dianggap tidak

mendukung atau mendukung lawan, tidak akan diberi kesempatan untuk

melakukan penawaran atas pengerjaan tanah bengkok tersebut. Salah satu

alasan penunjukan langsung pada pihak pendukungnya tersebut adalah sebagai

suatu bentuk balas budi sang kepala desa kepada orang tersebut.

Berdasarkan fakta dan fenomena di Desa Petungrejo tersebut, penulis

menganggap bahwa penunjukan atas pemberian hak mengelola tanah bengkok

oleh kepala desa secara langsung kepada orang yang dianggap sebagai

pendukungnya dengan pertimbangan balas budi adalah bertentangan dengan

budaya kebersamaan dan gotong royong yang ada. Selain itu, dari perspektif

keadilan, hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi atas kelompok-

kelompok tertentu, dalam hal ini kelompok yang dianggap sebagai lawan

politik sang kepala desa.

B. Permasalahan

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam makalah ini akan dilakukan suatu

pembahasan masalah berikut ini: Bagaimanakah kasus penunjukan secara

langsung atas pihak yang berhak mengerjakan tanah bengkok kepala desa

yang didasarkan pada pertimbangan balas budi dan tidak mempertimbangkan

faktor keadilan dan keterbukaan, jika ditinjau dari perspektif Ilmu Sosial dan

Budaya Dasar?

C. Tujuan Pembahasan

Pembahasan dalam makalah ini bertujuan untuk menganalisis kasus

tentang penunjukan secara langsung atas pihak yang berhak mengerjakan

tanah bengkok kepala desa yang didasarkan pada pertimbangan balas budi dan

tidak mempertimbangkan faktor keadilan dan keterbukaan, jika ditinjau dari

perspektif Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Prinsip Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Poerwodarminto (2005: 12),

kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang dan

tidak memihak.

Menurut pengertian umum, Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal

secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Jadi,

keadilan itu berlaku bagi seluruh mahluk hidup maupun bagi benda-benda

yang ada di alam semesta. Hal ini dikarenakan oleh adanya keterikatan yang

terjadi secara alamiah, sehingga seluruh mahluk harus berlaku adil kepada

yang lainnya. Sebagai salah satu jalan mempertahankan keseimbangan yang

alami tersebut.

Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah kebutuhan mutlak bagi

setiap manusia dibumi ini dan tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari

kehidupan. Menurut Aristoteles (dalam Ahmad Zaenal Fanani, 2009: 8),

keadilan akan dapat terwujud jika hal-hal yang sama diperlakukan secara sama

dan sebaliknya, hal-hal yang tidak semestinya diperlakukan tidak semestinya

pula. Dimana keadilan memiliki ciri antara lain; tidak memihak, seimbang dan

melihat segalanya sesuai dengan proporsinya baik secara hak dan kewajiban

dan sebanding dengan moralitas. Arti moralitas disini adalah sama antara

perbuatan yang dilakukan dan ganjaran yang diterimanya. Dengan kata lain

keadilan itu sendiri dapat bersifat hukum.

Keadilan itu sendiri memiliki sifat yang bersebrangan dengan dusta

atau kecurangan. Dimana kecurangan sangat identik dengan perbuatan yang

tidak baik dan tidak jujur. Atau dengan kata lain apa yang dikatakan tidak

sama dengan apa yang dilakukan. Kecurangan pada dasarnya merupakan

penyakit hati yang dapat menjadikan orang tersebut menjadi serakah, tamak,

rakus, iri hati, matrealistis serta sulit untuk membedakan antara hitam dan

putih lagi dan mengkesampingkan nurani dan sisi moralitas.

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kecurangan antara lain ;

1.   Faktor ekonomi. Setiap berhak hidup layah dan membahagiakan dirinya.

Terkadang untuk mewujudkan hal tersebut kita sebagai mahluk lemah,

tempat salah dan dosa, sangat rentan sekali dengan hal – hal pintas dalam

merealisasikan apa yang kita inginkan dan pikirkan. Menghalalkan segala

cara untuk mencapai sebuah tujuan semu tanpa melihat orang lain

disekelilingnya.

2. Faktor Peradaban dan Kebudayaan sangat mempengaruhi dari sikapdan

mentalitas individu yang terdapat didalamnya “system kebudayaan” meski

terkadang halini tidak selalu mutlak. Keadilan dan kecurangan merupakan

sikap mental yang membutuhkan keberanian dan sportifitas. Pergeseran

moral saat ini memicu terjadinya pergeseran nurani hamper pada

setiapindividu didalamnya sehingga sangat sulit sekali untuk menentukan

dan bahkan menegakan keadilan.

3.  Teknis. Hal ini juga sangat dapat menentukan arah kebijakan bahkan

keadilan itu sendiri. Terkadang untuk dapat bersikapadil,kita pun

mengedepankan aspek perasaan atau kekeluargaan sehingga sangat sulit

sekali untuk dilakukan. Atau bahkan mempertahankan keadilan kita

sendiri harus bersikap salah dan berkata bohong agar tidak melukai

perasaan orang lain. Dengan kata lian kita sebagai bangsa timur yang

sangat sopan dan santun.

4.  dan lain sebagainya.

Keadilan dan kecurangaan atau ketidakadilan tidak akan dapat berjalan

dalam waktu bersamaan karena kedua sangat bertolak belakang dan

berseberangan.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disampaikan bahwa keadilan pada

hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan

haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai

dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan

kewajibannya, tanpa membedakan suku, keurunan, dan agamanya.

Pembagian keadilan menurut Aristoteles (dalam Ahmad Zaenal

Fanani, 2009: 17):

1. Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak

melihat jasa-jasa yang dilakukannya.

2. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan

jasa-jasa yang telah dibuatnya.

3. Keadialn kodrat alam adalah memberi sesuatusesuai dengan yang

diberikan orang lain kepada kita.

4. Keadilan konvensional adalah seseorang yang telah menaati segala

peraturang perundang-undangan yang telah diwajibkan.

5. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha

memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Pembagian keadilan menurut Plato (dalam Ahmad Zaenal Fanani,

2009: 21):

1. Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adila secara moral

apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak

dan kewajibannya.

2. Keadilan prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan

perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

Thomas Hobbes (dalam Ahmad Zaenal Fanani, 2009: 23) menjelaskan

suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian

yang disepakati. Sedangkan Notonegoro (dalam Ahmad Zaenal Fanani, 2009:

24), menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu suatu keadan

dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Keadilan dan Balas Budi

Jika dikaitkan tolong menolong atau saling membantu dalam

kehidupan sosial, pemberlakuan keadilan akan mengalami benturan dengan

apa yang dinamakan balas budi. Seperti kita ketahui bersama, dalam budaya

Indonesia, tolong menolong dan saling membantu biasanya memiliki

implikasi terhadap apa yang dinamakan balas budi. Seseorang yang merasa

telah ditolong atau dibantu oleh teman atau orang lain, akan merasa bahwa dia

berhutang budi pada orang yang telah menolong atau membantunya tersebut.

Untuk itu, dia akan berusaha untuk berbalas budi terhadap penolongnya

tersebut.

Pada kasus perpolitikan di Indonesia, terdapat suatu fenomena bahwa

politik dipandang suatu bentuk interaksi sosial yang memperhatikan asas

tolong menolong dan balas budi tersebut. Hal ini sebenarnya tidak pada

tempatnya jika sudah berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam pemilihan

umum maupun pemilihan kepala desa, orang yang berhasil memenangkan

pemilihan akan merasa perlu membalas budi orang atau pihak yang

mendukungnya menjadi pemenang. Padahal, dalam kancah politik, memilih

atau mendukung suatu kontestan atau suatu calon adalah hak politik dan

bukan suatu tanggungan, sehingga tidak perlu diadakan upaya-upaya balas

budi.

Jika dalam politik, kemenangan yang dicapai oleh pemenang

pemilihan kepala desa seharusnya dianggap bukan suatu hutang terhadap para

pemilihnya karena hal tersebut akan membawa dampak yang luar biasa bagi

proses pendewasaan politik di Indonesia. Hal ini tercermin dalam masalah

yang disampaikan dalam makalah ini, yaitu pemberian wewenang atau hak

untuk mengerjakan bengkok kepala desa sebagai pemenang pemilihan desa

dengan pertimbangan balas budi, bukan dengan berdasarkan keterbukaan dan

keadilan (fairness). Jika kondisi ini terjadi, maka suatu balas budi akan

berbenturan dengan prinsip keadilan itu sendiri.

C. Deskripsi dan Pembahasan Kasus

Pada kasus yang dibahas ini, terjadi suatu pertentangan atau benturan

antara prinsip keadilan dengan balas budi. Kepala desa sebagai pemenang

Pilkades, jika memang memutuskan untuk mengerjakan tanah bengkok

sebagai haknya kepada orang lain, tidak seharusnya menunjuk secara langsung

hanya kepada pendukungnya yang dianggap telah membantu menjadikan

dirinya sebagai kepala desa atas pertimbangan balas budi. Hal ini akan

melanggar prinsip keadilan, dimana jika seharusnya pengerjaan tanah bengkok

tersebut juga dapat dilakukan oleh warga desa yang tidak mendukungnya,

maka penunjukan langsung tersebut akan melanggar hak warga desa yang

bukan pendukungnya.

Jika sang kepala desa ingin berbalas budi kepada warganya yang telah

mendukungnya, rasanya tidak pantas jika dilakukan dengan menafikan rasa

keadilan. Warga desa yang bukan pendukungnya bukan berarti tidak akan ikut

serta dalam pembangunan desa yang berlangsung seterusnya. Jika ada

kegiatan-kegiatan yang menuntut keikutsertaan semua warga desa, bukankah

semua warga harus terlibat dan bukan hanya warga desa yang mendukungnya

pada saat Pilkades?

Apabila kepala desa terpilih tetap mengambil sikap untuk selalu

mengutamakan warga yang dulu mendukung dan memenangkanya dalam

Pilkades, maka akan terjadi kecemburuan sosial diantara semua warga desa.

Hal ini akan menganggu keseimbangan laju pembangunan desa yang

dijalankan kepala desa beserta seluruh warga desa.

Dari kasus yang ada, dapat disampaikan bahwa keadilan untuk semua

adalah mutlak didahulukan daripada suatu bentuk balas budi. Jika ingin

berbalas budi, sebaiknya sang kepala desa terpilih menerapkan pada hal-hal

lain yang tidak melibatkan kepentingan umum. Misalnya, dengan memberikan

imbalan atau hadiah kepada warga yang telah membantunya. Itupun harus

dilakukan secara terbuka tanpa menafikan warga yang lain dan membuat luka

hati warga yang bukan pendukungnya. Bukankah seorang pemimpin itu harus

bersikap adil kepada seluruh orang yang dipimpinnya?

BAB III

PENUTUP

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari aspek keadilan. Kesamaan,

baik kesamaan numerik, dimana setiap manusia memiliki kesamaan sebagai satu

unit maupun kesamaan proporsional, yang memberi setiap orang apa yang

menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya, perlu

dipertimbangkan dalam menerapkan prinsip keadilan.

Program penegakan keadilan harus memperhatikan dua prinsip keadilan,

yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar

yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu

mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat

memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok pemenang/pendukung maupun

kelompok lawan.

Pada kasus penunjukan pihak yang berhak mengerjakan bengkok kepala

desa sebagai pemenang Pilkades Desa Petungrejo, Kecamatan Nguntoronadi,

Kabupaten Magetan tersebut, sebaiknya sang kepala desa tidak harus memberikan

kepada wargta desa yang dianggap sebagai pendukung atau yang telah

memenangkannya. Sebaiknya, kepala desa tersebut tetap menggunakan

pertimbangan keadilan yang memperhatikan dua prinsip keadilan tersebut di atas,

terutama dengan memberi setiap warga kesempatan yang sama dan sesuai dengan

kemampuan atau prestasinya. Jika memang mampu mengelola tanah bengkok

dengan baik, meskipun dari kelompok warga yang dahulu tidak mendukung

bahkan sebagai lawan politiknya, seharusnya mereka juga ditawari untuk

mengerjakan tanah bengkok tersebut. Dengan demikian, tidak perlu menggunakan

pertimbangan balas budi, karena dapat terjadi suatu benturan terhadap prinsip

keadilan yang pada akhirnya akan mengancam kesatuan warga dan mengganggu

proses interaksi sosial dan pembangunan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Poerwodarminto, W. J. S., 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edsisi Kelima, Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Ahmad Zaenal Fanani, 2009, Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum dan Islam, Artikel, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (Tidak Dipublikasikan).