makalah isbd kel 3

23
Makalah ISBD ( Manusia, Nilai, Moral dan Hukum ) BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya untuk menjadikan manusia berbudaya.Budaya dalam pengertian yang sangat luas mencakup segala aspek kehidupan manusia, yang dimulai dari cara berpikir,bertingkah laku sampai produk-produk berpikir manusia yang berwujud dalam bentuk benda (materil)maupun dalam bentuk sistem nilai (in- materil).Pergaulan antar umat di dunia yang semakin intensif akan melahirkan budaya-budaya baru,baik berupa pencampuran budaya,penerimaan budaya oleh salah satu pihak atau keduanya,dominasi budaya,atau munculnya budaya baru.Keseluruhan proses ini tentu saja dipengaruhi oleh proses pendidikan di masyarakat.Pemunculan kebudayaan baru tidak sepenuhnya memberikan efek positif terhadap perkembangan suatu bangsa,tetapi ada juga yang berdampak negative.Untuk menghindari hal-hal negatif dari suatu kebudayaan baru, diperlukan berbagai upaya untuk mengadakan saringan kebudayaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan .Oleh karena pemahaman terhadap kebudayaan menjadi penting bagi seorang pendidik agar pendidik memahami secara persis kebudayaan dan pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat.

Upload: ekin-dwi-arif

Post on 10-Dec-2015

22 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

kl;ja;dslfjklakesjf aljsksfadl kl;dafskh skaf; h;aesihfuwaea hafsa ;kjhsdakjfafsdakfsad kj;fask;jfka asdk;hf asdkhf; awkeluhf akjs ashsa kjsfkkjsf akjafs kjadfslkh

TRANSCRIPT

Page 1: Makalah ISBD Kel 3

Makalah ISBD ( Manusia, Nilai, Moral dan Hukum )

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya untuk menjadikan manusia

berbudaya.Budaya dalam pengertian yang sangat luas mencakup segala aspek kehidupan

manusia, yang dimulai dari cara berpikir,bertingkah laku sampai produk-produk berpikir

manusia yang berwujud dalam bentuk benda (materil)maupun dalam bentuk sistem nilai  (in-

materil).Pergaulan antar umat di dunia yang semakin intensif akan melahirkan budaya-

budaya baru,baik berupa pencampuran budaya,penerimaan budaya oleh salah satu pihak atau

keduanya,dominasi budaya,atau munculnya budaya baru.Keseluruhan proses ini tentu saja

dipengaruhi oleh proses pendidikan di masyarakat.Pemunculan kebudayaan baru tidak

sepenuhnya memberikan efek positif terhadap perkembangan suatu bangsa,tetapi  ada juga

yang berdampak negative.Untuk menghindari hal-hal negatif dari suatu kebudayaan baru,

diperlukan berbagai upaya untuk mengadakan saringan kebudayaan yang dianggap paling

tepat untuk diterapkan .Oleh karena pemahaman terhadap kebudayaan menjadi penting bagi

seorang pendidik agar pendidik memahami secara persis kebudayaan dan pengaruhnya

terhadap perkembangan masyarakat.

Page 2: Makalah ISBD Kel 3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Manusia

Secara bahasa manusia berasal dari kata “manu” (Sansekerta), “mens” (Latin), yang

berarti berpikir, berakal budi atau makhluk ang berakal budi (mampu menguasai makhluk

lain). Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan

atau realitas, sebuah kelompok (genus) atau seorang individu. Dalam hubungannya dengan

lingkungan, manusia merupakan suatu oganisme hidup (living organism).Terbentuknya

pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, setiap

orang berasal dari satu lingkungan, baik lingkungan vertikal (genetika, tradisi), horizontal

(geografik, fisik, sosial), maupun kesejarahan. Tatkala seoang bayi lahir, ia merasakan

perbedaan suhu dan kehilangan energi, dan oleh kaena itu ia menangis, menuntut agar

perbedaan itu berkurang dan kehilangan itu tergantikan. Dari sana timbul anggapan dasar

bahwa setiap manusia dianugerahi kepekaan (sense) untuk membedakan (sense of

discrimination) dan keinginan untuk hidup. Untuk dapat hidup, ia membutuhkan sesuatu. Alat

untuk memenuhi kebutuhan itu bersumber dari lingkungan

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan

lingkungannya. Pada masa bayi sepenuhnya manusia tergantung kepada individu lain. Ia

belajar berjalan,belajar makan,belajar berpakaian,belajar membaca,belajar membuat sesuatu

dan sebagainya,memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa.Malinowski(1949), salah

satu tokoh ilmu Antropologi dari Polandia menyatakan bahwa ketergantungan individu

terhadap individu lain dalam kelompoknya dapat terlihat dari usaha-usaha manusia dalam

memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosialnya yang dilakukan melalui perantaraan

kebudayaan.Rasa aman secara khusus tergantung kepada adanya system perlindungan dalam

rumah,pakaian dan peralatan. Perlindungan secara umum, dalam pengertian

gangguan/kelompok lain akan lebih mudah diwujudkan kalau manusia berkelompok. Untuk

menghasilkan keamanan dan kenyamanan hidup berkelompok ini, diciptakan aturan-aturan 

dan kontrol-kontrol social tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap

Page 3: Makalah ISBD Kel 3

anggota kelompok. Selain itu ditentukan pula siapa yang berhak mengatur kehidupan

kelompok untuk tercapainya tujuan bersama.

2.2. Pengertian Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi

manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan

manusia.Sifat-sifat nilai adalah Sebagai berikut.

1. Nilai itu suatu relitas abstrak dan ad dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat

abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu.

Misalnya orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bias

menindra kejujuran itu.

2. Nilai memiliki sifat normative, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita dan suatu

keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal das sollen. Nilai diwujudkan dalam

bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya nilai keadilan.

Semua orang berharap manusia dan mendapatkan dan berperilaku yang

mencerminkan nilai keadilan.

3. Niliai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia

bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya nilai

ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai

derajat ketakwaan.

Menurut Cheng(1995):Nilai merupakan sesuatu yang potensial,dalam arti

terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif ,sehingga berfungsi untuk

menyempurnakan manusia sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat yang

seharusnya dimiliki(dalam Lasyo,1999,hlm.1).Menurut Lasyo(1999,hlm.9)sebagai

berikut: Nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasidalam segala tingkah

laku atau perbuatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai yaitu sesuatu yang

menjadi etika atau estetika yang menjadi pedoman dalam berperilaku.Manusia

sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks,pertama akan

memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif,apabila dia memandang nilai itu ada

meskipun tanpa ada yang menilainya,bahkan memandang nilai telah ada sebelum

adanya manusia sebagai penilai.Baik dan buruk,benar dan salah bukan hadir karena

hasil persepsi dan penafsiran manusia,tetapi ada sebagai sesuatu yang ada dan

Page 4: Makalah ISBD Kel 3

menuntun manusia dalam kehidupannya.Pandangan kedua memandang nilai itu

subjektif,artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya.Jadi nilai

memang tidak akan ada dan tidak akan hadir tanpa hadirnya penilai.Oleh karena itu

nilai melekat dengan subjek penilai.

2.3. Pengertian Moral

Moral berasal dari kata bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan.Kata

mores ini mempunyai sinonim mos,moris,manner mores atau manners,morals.Dalam

bahasa Indonesia,kata moral berarti akhlak (bahasa Arab)atau kesusilaan yang

mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi

pembimbing tingkah laku batin dalam hidup.Kata moral ini dalam bahasa Yunani

sama dengan ethos yang menjadi etika. Secara etimologis ,etika adalah ajaran tentang

baik buruk, yang diterima masyarakat umum tentang sikap,perbuatan,kewajiban,dan

sebagainya.Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses

sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi.

Moral dalam zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang

mempunyai moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu

sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral

jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam

kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari

kebudayaan masyarakat setempat.

Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam ber interaksi

dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang

berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan

masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga

sebaliknya.Moral adalah produk dari budaya dan Agama. Jadi moral adalah tata

aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk

melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk

menjadi manusia yang baik.

Page 5: Makalah ISBD Kel 3

2.4. Pengertian Hukum

Disamping adat istiadat tadi ,ada kaidah yang mengatur kehidupan manusia

yaitu hukum, yang biasanya dibuat dengan sengaja danmempunyai sanksi yang

jelas.Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi

keserasian diantara wrga masyarakat dan system social yang dibangun oleh suatu

masyarakat.Pada masyarakat modern hukum dibuat oleh lembaga – lembaga yang

diberikan wewenang oleh rakyat.

Keseluruhan kaidah dalam masyarakat pada intinya adalah mengatur

masyarakat agar mengikuti pola perilaku yang disepakati oleh system social dan

budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pola-pola perilaku merupakan cara-

cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua

anggota masyarakat tersebut.Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu

mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi.Pola perilaku berbeda dengan

kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara bertindak seseorang yang kemudian diakui dan

mungkin diikuti oleh orang lain. Pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan

dilaksanakan pada khususnya apabila seseorang berhubungan dengan orang lain,

dinamakan social organization.

2.5 Manusia, Nilai, Hukum dan Moral

Meskipun banyak pakar yang mengemukakan pengertian nilai, namun ada yang telah

disepakati dari semua pengertian itu bahwa nilai berhubungan dengan manusia, dan

selanjutnya nilai itu penting. Pengertian nilai yang telah dikemukakan oleh setiap

pakar pada dasarnya adalah upaya dalam memberikan pengertian secara holistik

terhadap nilai, akan tetapi setiap orang tertarik pada bagian bagian yang “relatif belum

tersentuh” oleh pemikir lain.Definisi yang mengarah pada pereduksian nilai oleh

status benda, terlihat pada pengertian nilai yang dikemukakan oleh John Dewney

yakni, Value Is Object Of Social Interest, karena ia melihat nilai dari sudut

kepentingannya.

Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat

bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan

sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik

Page 6: Makalah ISBD Kel 3

disadari maupun tidak.Nilai itu penting bagi manusia. Apakah nilai itu dipandang

dapat mendorong manusia karena dianggap berada dalam diri manusia atau nilai itu

menarik manusia karena ada di luar manusia yaitu terdapat pada objek, sehingga nilai

lebih dipandang sebagai kegiatan menilai. Nilai itu harus jelas, harus semakin

diyakini oleh individu dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. Menilai dapat

diartikan menimbang yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu

dengan sesuatu lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan.

Keputusan itu menyatakan apakah sesuatu itu bernilai positif (berguna, baik, indah)

atau sebaliknya bernilai negatif. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada

pada diri manusia yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa, dan kepercayaan.

Nilai memiliki polaritas dan hirarki, antara lain:

1. Nilai menampilkan diri dalam aspek positif dan aspek negatif yang sesuai polaritas

seperti baik dan buruk; keindahan dan kejelekan.

2. Nilai tersusun secara hierarkis yaitu hierarki urutan pentingnya.

Nilai (value) biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda abstrak yang dapat

diartikan sebagai keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness). Notonagoro

membagi hierarki nilai pokok yaitu:

3. Nilai material yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia.

4. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan

kegiatan atau aktivitas.

5. Nilai kerohanian yaitu sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian terbagi menjadi empat macam:

1. Nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal atau rasio manusia

2. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan estetis manusia

3. Nilai kebaikan moral yang bersumber pada kehendak atau karsa manusia

4. Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan

melalui akal budi dan nuraninya.Hal-hal yang mempunyai nilai tidak hanya sesuatu

yang berwujud (benda material) saja, bahkan sesuatu yang immaterial seringkali

menjadi nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia seperti nilai religius.

Page 7: Makalah ISBD Kel 3

Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, keinginan, harapan, dan segala sesuatu

pertimbangan internal (batiniah) manusia. Dengan demikian nilai itu tidak konkret

dan pada dasarnya bersifat subyektif. Nilai yang abstrak dan subyektif ini perlu lebih

dikonkretkan serta dibentuk menjadi lebih objektif. Wujud yang lebih konkret dan

objektif dari nilai adalah norma/kaedah. Norma berasal dari bahasa latin yakni norma,

yang berarti penyikut atau siku-siku, suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang

kayu.Dari sinilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan atau

kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain

atau sebuah ukuran. Dengan norma ini orang dapat menilai kebaikan atau keburukan

suatu perbuatan.

Ada beberapa macam norma/kaedah dalam masyarakat, yaitu:

1. Norma kepercayaan atau keagamaan

2. Norma kesusilaan

3. Norma sopan santun/adab

4. Norma hokum

Dari norma-norma yang ada, norma hukum adalah norma yang paling kuat karena

dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh penguasa (kekuasaan eksternal).Nilai dan

norma selanjutnya berkaitan dengan moral. Moral berasal dari bahasa latin yakni

mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa

Indonesia moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-

ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang

wajar. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat

kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna

moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan

tingkah lakunya. Bisa dikatakan manusia yang bermoral adalah manusia yang sikap

dan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat.

Page 8: Makalah ISBD Kel 3

2.6 Hubungan Manusia dengan Moral

Moral memiliki arti yang hampir sama dengan etika. Etika berasal daribahasa

kuno yang berarti ethos dalam bentuk tunggal ethos memiliki banyak artiyaitu tempat

tinggal biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, watak sikap , dan caraberfiki. Dalam

bentuj jamak ethos (ta etha) yang artinya adat kebiasaan. Moralberasal dari bahsa latin

yaitu mos (jamaknya mores) yang berarti adat, cara, dantampat tinggal. Dengan

demikian secara etismologi kedua kata tersebut bermaknasama hannya asal uasul

bahasanya yang berbeda dimana etika dari bahasa yunanisementara moral dari bahasa

latin.Moral yang pengertiaannya sama dengan etika dalam makna nilai-nilaidan orma-

norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalammengatur tingkah

lakunya. Dalam ilmu filsafat moral banyak unsur yang dikajisecara kritis, di landasi

rasionalitas manusia seperti sifat hakiki manusia, prinsipkebaikan, pertimbangan etis

dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu dansebagainya. Moral lebih kepada

sifat aplikatif yaitu berupa nasehat tentang hal-halyang baik.

Ada beberapa unsur dari kaidah moral yaitu :

1. Hati Nurani merupakan fenomena moral yang sangat hakiki.

2. Hati nurani merupakan penghayatan tentang baik atau buruk mengenai perilaku

manusia dan hati nuraniini selalu dihubunngkan dengan kesadaran manusia dan

selalu terkait dalam dengan situasi kongkret. Dengan hati nurani manusia akan

sanggupmererfleksikandirinya terutama dalam mengenai dirinya sendiri atau juga

mengenal orang.

3. Kebebasan dan tanggung jawab.Kebebasan adalah milik individu yang sangat

hakiki dan manusiawi dankarena manusia pada dasar nya adal;ah makhluk bebas.

Tetapi didalam kebebasanitu juga terbatas karena tidak boleh bersinggungan

dengan kebebasan orang lainketika mereka melakukan interaksi. Jadi, manusia itu

adalah makhluk bebas yang dibatasi oleh lingkungannya sebagai akibat tidak

mampunya ia untuk hidupsendiri.

Page 9: Makalah ISBD Kel 3

Nilai dan Norma Moral.

Nilai dan moral akan muncul ketika berada pada orang lain dan ia akanbergabung

dengan nilai lain seperti agama, hukum, dan budaya. Nilai moralterkait dalam

tanggung jawab seseorang.Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang erat

sekali. Ada pepatah roma yang mengatakan “quid leges sine moribus?” (apa artinya

undang-undang jika tidak disertai moralitas?). Dengan demikian hukum tidak akan

berarti tanpa disertai moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur

dengan norma moral, perundang-undangan yang immoral harus diganti. Disisi lain

moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum hanya angan-angan saja

kalau tidak di undangkan atau di lembagakan dalam masyarakat.

Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap

berbeda, sebab dalam kenyataannya ‘mungkin’ ada hukum yang bertentangan dengan

moral atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan

antara hukum dan moral. Untuk itu dalam konteks ketatanegaraan indonesia dewasa

ini. Apalagi dalam konteks membutuhkan hukum.

Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas hukum

tampak kosong dan hampa (Dahlan Thaib,h.6). Namun demikian perbedaan antara

hukum dan moral sangat jelas.

Perbedaan antara hukum dan moral menurut K.Berten :

1. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dibukukan secara sistematis

dalam kitab perundang-undangan. Oleh karena itu norma hukum lebih memiliki

kepastian dan objektif dibanding dengan norma moral. Sedangkan norma moral lebih

subjektif dan akibatnya lebih banyak ‘diganggu’ oleh diskusi yang yang mencari

kejelasan tentang yang harus dianggap utis dan tidak etis.

2. Meski moral dan hukum mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi

diri sebatas lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang.

3. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan

moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan,pelanggar akan terkena

hukuman. Tapi norma etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh

bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi

dibidang moralitas hanya hati yang tidak tenang.

Page 10: Makalah ISBD Kel 3

4. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara.

Meskipun hukum tidak langsung berasal dari negara seperti hukum adat, namun

hukum itu harus di akui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum.moralitas

berdasarkan atas norma-norma moral yang melebihi pada individu dan masyarakat.

Dengan cara demokratis atau dengan cara lain masyarakat dapat mengubah hukum,

tapi masyarakat tidak dapat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Moral

menilai hukum dan tidak sebaliknya.

Sedangkan Gunawan Setiardja membedakan hukum dan moral :

1. Dilihat dari dasarnya, hukum memiliki dasar yuridis, konsesus dan hukum alam

sedangkan moral berdasarkan hukum alam.

2. Dilihat dari otonominya hukum bersifat heteronom (datang dari luar diri manusia),

sedangkan moral bersifat otonom (datang dari diri sendiri).

3. Dilihat dari pelaksanaanya hukum secara lahiriah dapat dipaksakan,

4. Dilihat dari sanksinya hukum bersifat yuridis. moral berbentuk sanksi kodrati,

batiniah, menyesal, malu terhadap diri sendiri.

5. Dilihat dari tujuannya, hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan

bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia.

6. Dilihat dari waktu dan tempat, hukum tergantung pada waktu dan tempat, sedangkan

moral secara objektif tidak tergantung pada tempat dan waktu (1990,119).

2.7. Hubungan Manusia dengan Hukum

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak

mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka

manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan.

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam

pergaulan antar-manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan

masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum

mana yang melaksanakannya.Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan

hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau

merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Page 11: Makalah ISBD Kel 3

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan

dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi societas ibi

jus” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap

pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu

akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai

komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen

perekat” tersebut adalah hukum.

Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu

struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan

sosial (social order) yang bernama: masyarakat. Guna membangun dan

mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia

membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si

pengatur(kekuasaan).

2.8 Tujuan Hukum

Banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut teori-teori dari para ahli :

1. Prof. Subekti, SH: Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan.

Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian

yang sama pula.

2. Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn: Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara

sesama manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian antara sesama.

Dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan seimbang.

3. Geny : Tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan. Dan ia

kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan.

4. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat merekayasa

masyarakat (law is tool of social engineering).

5. Muchatr Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan pokok dan utama dari hukum

adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya

suatu masyarakat manusia yang teratur.

Page 12: Makalah ISBD Kel 3

Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia termuat dalam pembukaan

UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “..untuk membentuk suatu pemerintahan

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan

keadilan sosial”.

Pada umumnya hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam

masyarakat. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim

atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan

dengan ketentuan yang sedang berlaku.

2.9  Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan

berdasarkan kekuasaan (machstaat) apalagi bercirikan negara penjaga malam

(nachtwachterstaat). Sejak awal kemerdekaan, para bapak bangsa ini sudah

menginginkan bahwa negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum.Ketika

memilih bentuk negara hukum, otomatis keseluruhan penyelenggaraan negara ini

harus sedapat mungkin berada dalam koridor hukum. Semua harus diselenggarakan

secara teratur (in order) dan setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dikenakan

sanksi yang sepadan.

Page 13: Makalah ISBD Kel 3

Penegakkan hukum, dengan demikian, adalah suatu kemestian dalam suatu

negara hukum. Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan

kesejahteraan suatu negara. Karena, negara-negara maju di dunia biasanya ditandai,

tidak sekedar perekonomiannya maju, namun juga penegakan hukum dan

perlindungan hak asasi manusia (HAM) –nya berjalan baik. Dalam menegakkan

hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan

dan keadilan.

Friedmann berpendapat bahwa efektifitas hukum ditentukan oleh tiga komponen, yaitu:

1. Substansi hokum yaitu materi atau muatan hukum. Dalam hal ini peraturan haruslah

peraturan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan

ketertiban bersama.

2. Aparat Penegak Hukum agar hukum dapat ditegakkan, diperlukan pengawalan yang

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang memiliki komitmen dan integritas

tinggi terhadap terwujudnya tujuan hukum.

3. Budaya Hukum yaitu budaya hukum yang dimaksud adalah budaya masyarakat yang

tidak berpegang pada pemikiran bahwa hukum ada untuk dilanggar, sebaliknya

hukum ada untuk dipatuhi demi terwujudnya kehidupan bersama yang tertib dan

saling menghargai sehingga harmonisasi kehidupan bersama dapat terwujud.

Banyak pihak menyoroti penegakan hukum di Indonesia sebagai ‘jalan di tempat’

ataupun malah ‘tidak berjalan sama sekali.’ Pendapat ini mengemuka utamanya dalam

fenomena pemberantasan korupsi dimana tercipta kesan bahwa penegak hukum

cenderung ‘tebang pilih’, alias hanya memilih kasus-kasus kecil dengan ‘penjahat-

penjahat kecil’ daripada buronan kelas kakap yang lama bertebaran di dalam dan luar

negeri.

Pendapat tersebut bisa jadi benar kalau penegakan hukum dilihat dari sisi

korupsi saja. Namun sesungguhnya penegakan hukum bersifat luas. Istilah hukum

sendiri sudah luas. Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan namun

juga bisa bersifat keputusan kepala adat. Hukum-pun bisa diartikan sebagai pedoman

bersikap tindak ataupun sebagai petugas.

Dalam suatu penegakkan hukum, sesuai kerangka Friedmann, hukum harus

diartikan sebagai suatu isi hukum (content of law), tata laksana hukum (structure of

Page 14: Makalah ISBD Kel 3

law) dan budaya hukum (culture of law). Sehingga, penegakan hukum tidak saja

dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan

aparat dan fasilitas hukum. Juga, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana

menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Contoh paling aktual adalah tentang Perda Kawasan Bebas Rokok misalnya.

Peraturan ini secara normatif sangat baik karena perhatian yang begitu besar terhadap

kesehatan masyarakat. Namun, apakah telah berjalan efektif? Ternyata belum.

Karena, fasilitas yang minim, juga aparat penegaknya yang terkadang tidak

memberikan contoh yang baik. Sama halnya dengan masyarakat perokok, kebiasaan

untuk merokok di tempat-tempat publik adalah suatu budaya yang agak sulit

diberantas.

Oleh karenanya, penegakan hukum menuntut konsistensi dan keberanian dari

aparat. Juga, hadirnya fasilitas penegakan hukum yang optimal adalah suatu

kemestian. Misalnya, perda kawasan bebas rokok harus didukung dengan

memperbanyak tanda-tanda larangan merokok, atau menyediakan ruangan khusus

perokok, ataupun memasang alarm di ruangan yang sensitif dengan asap.

Masyarakatpun harus senantiasa mendapatkan penyadaran dan pembelajaran yang kontinyu.

Maka, program penyadaran, kampanye, pendidikan, apapun namanya, harus terus menerus

digalakkan dengan metode yang partisipatif. Karena, adalah hak dari warganegara untuk

mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tepat dan benar akan hal-hal yang penting dan

berguna bagi kelangsungan hidupnya.

2.10 Problematika Hukum

Problema paling mendasar dari hukum di Indonesia adalah manipulasi atas fungsi hokum

oleh pengemban kekuasaan.

Problem akut dan mendapat sorotan lain adalah:

1. Aparatur penegak hukum ditengarai kurang banyak diisi oleh sumber daya manusia

yang berkualitas. Padahal SDM yang sangat ahli serta memiliki integritas dalam

jumlah yang banyak sangat dibutuhkan.

Page 15: Makalah ISBD Kel 3

2. Peneggakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering mengalami

intervensi kekuasaan dan uang. Uang menjadi permasalahan karena negara belum

mampu mensejahterakan aparatur penegak hukum.

3. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum semakin surut. Hal ini

berakibat pada tindakan anarkis masyarakat untuk menentukan sendiri siapa yang

dianggap adil.

4. Para pembentuk peraturan perundang-undangan sering tidak memerhatikan

keterbatasan aparatur. Peraturan perundang-undangan yang dibuat sebenarnya sulit

untuk dijalankan.

5. Kurang diperhatikannya kebutuhan waktu untuk mengubah paradigma dan

pemahaman aparatur. Bila aparatur penegak hukum tidak paham betul isi peraturan

perundang-undangan tidak mungkin ada efektivitas peraturan di tingkat masyarakat.

Problem berikutnya adalah hukum di Indonesia hidup di dalam masyarakat yang tidak

berorientasi kepada hukum. Akibatnya hukum hanya dianggap sebagai representasi

dan simbol negara yang ditakuti. Keadilan kerap berpihak pada mereka yang memiliki

status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Contoh kasus adalah kasus ibu Prita

Mulyasari.

Pekerjaan besar menghadang bangsa Indonesia di bidang hukum. Berbagai upaya

perlu dilakukan agar bangsa dan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan dapat

merasakan apa yang dijanjikan dalam hukum.