makalah isbd (manusia, keberagaman dan kesetaraan) oleh kelompok 3 arsitektur

22
MAKALAH ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR PERLINDUNGAN KESETARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KENYAMANAN AKSES FASILITAS PUBLIK DI JAKARTA Disusun oleh: Kelompok 3 – Manusia Keberagaman dan Kesetaraan Achmad Kurniadin Ardyan Satya Ahmad Buchory Fajri Fuad J. Firdiyanto Hartono Sinar M. Dony Wicaksono Muhammad Husain Rudolfo Da Costa Rikki Tampati M. Wais Alkurni Yudha Setiawan Yulistian Setiawan

Upload: ardyan-satya

Post on 10-Sep-2015

286 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

Kajian fasilitas publik untuk penyandang disabilitas

TRANSCRIPT

MAKALAHILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR

PERLINDUNGAN KESETARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KENYAMANAN AKSES FASILITAS PUBLIK DI JAKARTA

Disusun oleh:Kelompok 3 Manusia Keberagaman dan Kesetaraan

14 | MANUSIA, KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN

Achmad KurniadinArdyan SatyaAhmad BuchoryFajri Fuad J.FirdiyantoHartono SinarM. Dony WicaksonoMuhammad HusainRudolfo Da CostaRikki Tampati M.Wais AlkurniYudha Setiawan

Yulistian Setiawan

JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS PANCASILAJAKARTA2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang MasalahJakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 memiliki fungsi yang amat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat. Selain sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta sekaligus sebagai daerah otonom telah menjadi salah satu pusat akitivitas manusia di dalamnya. Ini memberikan implikasi terhadap beragamnya kebutuhan sekaligus permasalahan yang timbul di Jakarta. Gelombang penduduk yang terus berdatangan tidak hanya memberikan ciri masyarakat yang heterogen dilihat dari suku, agama dan budaya namun juga meliputi kemampuan fisik masing-masing individunya. Kemampuan fisik yang berbeda-beda ini kemudian kita mengenal satu kaum minoritas yang disebut penyandang disabilitas.Kemunculan disabiltas merupakan dampak dari kondisi alam yang rawan bencana, situasi sosial yang rentan konflik, tingkat kemiskinan dan kecelakaan yang tinggi serta pelayanan kesehatan yang buruk yang berakibat pada rendahnya tingkat kesehatan masyarakat (Sulis, 2011). Dalam hal ini pemerintah provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas, hak, wewenang dan tanggungjawab terhadap penyelenggaran fasiltas publik yang layak, diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada tak terkecuali bagi kaum penyandang disabilitas. Sehingga ketentuan Pasal 27 ayat 2 UUD 45 bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dapat dimaknai sebagai penistaan terhadap perbedaan setiap warga untuk memperoleh keberlangsungan hidup yang nyaman dan layak baik warga penyandang disabilitas maupun masyarakat pada umumnya. Kendati telah ada kebijakan dan putusan mengenai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akes Penyandang Cacat (PPUA Penca) Ariani Soekanwo mengungkapkan masih adanya UU yang bertentangan dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Sebagai contoh di dalam UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa cacat itu dimaksudkan orang lemah, ada kelainan fisik dan mental. Kemudian UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang disabilitas disamakan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pekerja seks komersial, pecandu narkoba dan gelendangan dan pengemis.Menurut Ariani, banyak lagi Undang-Undang dan peraturan yang sangat diskriminatif. Namun banyak pula peraturan yang sudah mengharuskan adanya afirmative action untuk penyandang disabilitas tapi mungkin tidak pernah dibaca pemerintah.Dalam urusan mobilitas untuk menunjang kehidupan mereka, kaum penyandang disabilitas menyadari cenderung berbeda. Bukan dari segi kemampuan melainkan cara mereka melakukan aktivitasnya. Inilah yang membuat mereka dengan tegas menolak istilah disable untuk kaum mereka dan menggantinya dengan diffable kependekan dari different abbilty.Masih banyak pula fasilitas umum yang belum berpihak pada kepada para penyandang disabilitas. Hotel, rumah sakit, transportasi, serta banyak fasilitas umum lainnya pada pengaplikasiannya belum memberi ruang pada penyandang disabilitas. Ditambah lagi stigma masyarakat yang keliru pada mobilitas mereka yang sangat terbatas, sehingga menjadi beban bagi perusaahan untuk menyediakan fasilitas.

1.2 Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada tiga masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu:1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak kesetaraan penyandang disabilitas sebagai warga masyarakat Indonesia?;2. Bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengakses fasitas umum?;3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat hak para penyandang disabilitas dalam meraih kenyamanan fasiltas umum sebgai sarana mobilitasnya sehari-hari?

1.3 TujuanMakalah ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali konsep kesejahteraan sosial yang terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang pelayanan umum. Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk menemukan solusi dalam mewujudkan kesetaraan hak-hak para penyandang disabilitas khususnya dalam memperoleh akses pelayanan fasilitas di ruang publik. Selain itu tujuan penyusunan makalah ini untuk membangun stigma positif dalam kehidupan masyarakat bahwasannya perbedaaan yang mereka miliki juga mengandung hak-hak yang sama dan setara di mata hukum.

1.4 MetodeMetode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode kajian pustaka. Yaitu mengkaji melalui sumber-sumber yang membahas masalah terkait, baik melalui penelusuran dokumen, literatur, laporan penelitian dan situs website terkait.

BAB II KERANGKA TEORI

Pengertian Penyandang DisabilitasDalam Semiloka Terminologi Penyandang Cacat Dalam Rangka Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat yang diselenggarakan pada 8-9 Januari 2009 bahwa yang dimaksud penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.Melalui penetapan para pakar dalam penyebutan istilah untuk penyandang cacat di Semiloka ini, maka penggunaan terminologi cacat tidak lagi relevan untuk digunakan dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah penyandang disabilitas.Adapun dalam menentukan kategori kelompok penyandang disabilitas sendiri masih berdasarkan dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 dan penjelasannya, bahwa penyandang cacat (disabilitas) terdiri dari:1. Penyandang Disabilitas Fisik:a. Penyandang disabilitas tubuh (Tuna Daksa);b. Penyandang disabilitas netra (Tuna Netra);c. Penyandang disabilitas Tuna Wicara/Rungu;d. Penyandang disabilitas bekas penderita penyakit kronis (Tuna Daksa Lara Kronis)2. Penyandang Disabilitas Mental:a. Penyandang disabilitas mental (Tuna Grahita);b. Penyandang disabilitas eks psikotik (Tuna Laras);3. Penyandang Disabilitas Fisik dan MentalPada ayat 4 disebutkan ketentuan aksesibilitas sebagai kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudian pada bab berikutnya penekanan pada aksesibiltas sebagai peluang penyandang disabilitas dalam memperoleh kesamaan hak-hak tertulis pada bab 3 ayat 4 bahwa aksesibilitas dalam rangka kemandirian penayndang disabilitas.Sebagai upaya menjembatani perwujudan dari hak-hak persamaan kesempatan penyandang disabilitas pada pasal-pasal sebelumnya, maka pada bab 4 tentang Kesamaan dan Kesempatan pasal 10 ayat 1 sampai 3 diuraikan wujud nyata kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek dilaksanakan melalui penyedian aksesibilitas. Penyediaan ini dimaksudkan pula untuk menciptakan keadaan yang menunjang penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Serta Pemerintah dan masyarakat wajib menyelenggarakan penyediaan aksesibiltas secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Keberagaman dan KesetaraanKeragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat perbedaaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya (masyarakat yang majemuk). keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat.Ada tiga macam istilah yang digunakan untk menggambarkan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari ras, agama, bahasa dan budaya yang berbeda yaitu masyarakat plural, yaitu bersifat lebih dari satu; masyarakat heterogen, yaitu keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, bermacam-macam dan bahkan tidak dapat disamakan; dan masyarakat multikultural yaitu kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya ,etnik, gender, bahasa maupun agama.Keragaman disini memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Sedangkan kestaraan adalah suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki, kesederajatan adalah persamaan harkat, nilai , harga, taraf yang membedakan makhul yang satu dengan yang lainnya. kesederajatan dalam masyarakat adalah suatu keadaan menunjukan adanya pemeliharaan krukunan dan kedamaian yang saling menjaga harkat dan martabatnya.

Unsur Keberagaman di IndonesiaDi Indonesia unsur keragamannya dapat dilihat dalam suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, tata karma, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Semua unsur tersebut merupakan hal yang harus dipelajari agar keragaman hal tersebut tidak membawa dampak yang buruk bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia.Dampak buruk dari tidak adanya sikap terbuka, logis, dan dewasa atas keragaman masyarakat tersebut antara lain adalah disharmonisasi (tidak adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan lingkungannya), perilaku diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu, eksklusivisme/rasialis (menganggap derajat kelompoknya lebih tinggi dari kelompok lain).

Problematika Diskriminasimerupakan suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki, kesederajatan adalah persamaan harkat, nilai , harga, taraf yang membedakan makhul yang satu dengan yang lainnya. kesederajatan dalam masyarakat adalah suatu keadaan menunjukan adanya pemeliharaan krukunan dan kedamaian yang saling menjaga harkat dan martabatnya.

BAB IIIPEMBAHASAN

Siapa Penyandang Disabilitas, Jumlah dan PenangannnyaPada ahun 2009, Badan Pusat Statisktik, menerbitkan lagi statisik disabilitas dalam SUSENAS 2009. Daftar pertanyaan SUSENAS 2009 menggunakan kategorisasi kecacatan seperti dalam UU No. 4 tahun 1997. Statistik yang disajikan berupa yang menyatakan Ya di pedesaan (1.198.185 jiwa), di perkotaan (928.600 jiwa), serta total (2.126.785 jiwa). Penyajian dalam kategori kecacatan disajikan dalam Tabel berikut ini. Selain itu, perlu dicatat bahwa data ini juga jarang atau tidak pernah dirujuk sebagai acuan untuk pengembangan kebijakan.

Tabel Jumlah % .penyandang cacat berdasarkan jenis kecacatan Jenis kecacatan Jumlah (%)

Mata/Netra 15.93

Rungu/Tuli 10.52

Wicara/Bisu 7.12

Bisu/Tuli 3.46

Tubuh 33.75

Mental/Grahita 13.68

Fisik dan mental/Ganda 7.03

Jiwa 8.52

Jumlah total 100.0

Sumber: BPS, Susenas 2009

Data terkini yang digunakan untuk menentukan sasaran pembangunan bagi penduduk rentan dan miskin oleh Bappenas adalah data by name by address dikumpulkan oleh BPS dan yang disebut data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008. Tabe berikut ini merupakan jumlah penyandang disabilitas dalam kategori rumah tangga hampir miskin sampai sangat miskin yang digunkan sebagai sasaran program Program Keluarga Harapan (PKH).

Jumlah Penyandang Disabilitas bedasar Rumah Tangga Miskin Jenis DisabilitasStatus Kemiskinan

Sangat MiskinMiskin Hampir MiskinTotal

Tuna Netra/ Buta 46,146 82,242 78,699 207,087

Tuna Rungu/ Tuli 24,746 54,747 66,468 145,961

Tuna Wicara/ Bisu 20,678 33,822 27,054 81,554

Tuna Rungu & Wicara 7,616 13,700 12,703 34,019

Cacat Anggota Gerak 51,857 106,042 116,981 274,880

Lumpuh 19,985 42,167 45,755 107,907

Cacat Mental 39,439 76,280 66,571 182,290

Total Cacat 210,467 409,000 414,231 1,033,698

Sumber: BPS, PPLS 2008.

Penyandang disabilitas Tuna NetraBiasanya adalah para penyandang ini kesulitan dalam mendapatkan fasilitas umum yang menyediakan penunjuk arah yang dapat membantu mengarahkannya pada tempat yang dituju. Penggunaan huruf Braille pada fasilitas umum seperti halte, tranportasi umum, terminal, stasiun dan bandara masih sangat minim.

Penyandang disabilitas Rungu/WicaraKesulitan utama para penyandang jenis adalah sulitnya mereka berkomunikasi dengan petugas pelayanan publik. Kesulitan dalam hal gerak tubuh dan pencapaian tempat hampir tidak ada.Namun gedung-gedung pelayanan sosial di Jakarta sebagian besar belum menenmpatkan orang-orang yang menguasai bahasa isyarat kaum penyandang disabilitas wicara.

Penyandang disabilitas Cacat Anggota Gerak dan LumpuhPara penyandang disabilitas golongan ini adalah yang saat ini paling membutuhkan perhatian. Kendati sudah banyak alat bantu seperti kursi roda, kaki palsu, dsb. Namun fasiltas public yang masih berorientasi pada orang normal masih menjdai hambatan. Sebagai contoh, pada sirkulasi pejalan kaki seperti trotoar sebagian besar memiliki level yang berbeda dengan jalan, bahkan jika ada akses bagi kursi roda, letaknya sangat jauh. Juga pada jembatan penyebrangan kerap ditemukan hanya tangga tanpa disediakan ramp yang landai dan nyaman.Ruang-ruang seperti loket penjualan tiket dan fasilitas telepon umum juga belum ada yang menyesuaikan ketinggiannya dengan ketinggian kaum penyandang kursi roda. Sehingga sering kali para penyandang disabilitas golongan ini harus dibantu orang lain.

Perananan pemerintah Peranan pemerintah tercantum dalam Rencana Starategis 2010-2014 Kemensos poin 4 yang berbunyi:Penyediaan Aksesibilitas Fasiltas Umum, terutama bangunan dan lingkungan juga mengalami perbaikan walau berjalanlambat. Tercatat, dari tahun 2005 -2009 telah dilakukan percontohan penyediaan aksesibilitas di berbagai provinsi di Indonesia sebanyak 255 lokasi termasuk dikabupatan/kota (Kementerian PU, 2009 - pada Seminar Akssibilitas Penyandang Cacat Desember 2009). Bangunan dan lingkungan yang menjadi sasaran kegiatan meliputu rumah sakit, sekolah, perkantoran dan prasarana lingkungan. Termasuk dalam paket percontohan tersebut adalah : toilet akses, penanda, hand rails, ramp dan guiding block.

Peranan Sektor Pemerintah LainnyaSektor pekerjaan umum telah mengeluarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 468/KTPS/1998 mengenai persyaratan teknis untuk aksesibilitas pada ruang publik dan bangunan umum yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 1998. Keputusan ini sudah diperbaruhi dengan Peraturan Menteri PU No 30 Tahun 2006. Meskipun demikian, mekanisme monitoring dan sanksi tidak berjalan semestinya. Sektor-sektor penting lainnya seperti Dekominfo dan Pariwisata tidak memberikan kontribusi yang menonjol, padahal aksesbilitas dalam bidang informasi dan komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan di sektor pariwisata global telah muncul gerakan Accessible Tourism.

Kurangnya Implementasi Atas Aksesibilitas Pada Sektor Bangunan dan Transportasi Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, diatur bahwa setiap bangunan harus menyediakan fasilitas/infrastruktur untuk penyandang disabilitas, kecuali perumahan pribadi. Selain itu juga, ada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap penyelenggaraan fasilitas umum dan infrastruktur harus menyediakan aksesibilitas yang setara.Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 9 terdapat konsep affirmative action bagi orang penyandang disabilitas, yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai pengaturan bahwa aksesibilitas memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi di dalam masyarakat. Pengaturan tersebut menekankan mengenai pengadaan akses minimal bagi penyandang disabilitas terhadap ruang publik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 9 CRPD. Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas secara fisik terhadap fasilitas umum dan infrastruktur, bangunan umum, jalan umum, taman dan pemakaman, dan sarana transportasi. Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi diatur mengenai kewajiban untuk memenuhi hak atas aksesibilitas bagi penyandan disabilitas. Bagi penyandang disabilitas telah dapat dimungkinkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan memberikan SIM D. Akses kepada keadilan juga telah diatur dengan memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk melakukan klaim manakala hak-haknya tidak. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 juga memberikan kekhususan dalam hal transportasi bagi penyandang disabilitas.Di wilayah provinsi DKI Jakarta terdapat Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 1981 dan Peraturan Gubernur No. 140 Tahun 2001 yang mengindikasikan respon positif terhadap penyandang disabilitas dan memungkinkan pemberian aksesibilitas terhadap fasilitas umumdan infrastruktur di DKI Jakarta. Namun demikian, aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum dan kantor pemerintah masih jarang diimplementasikan. Hal ini tercermin melalui sarana transportasi umum yang tidak bersahabat dengan penyandang disabilitas, tidak adanya trotoar yang mendukung bagi penyandang disabilitas, tempat parkir kendaraan yang tidak cocok bagi penyandang disabilitas, elevator yang terlalu sempit, sarana sanitasi yang tidak mendukung, dan juga jalanan yang licin serta tidak rata yang tidak dapat dilewati oleh penyandang disabilitas.Hukum berjalan tanpa implementasi yang layak. Hukum dan kebijakan dibuat dengan sanksi yang tidak pernah dilaksanakan. Masalahnya juga menjadi semakin rumit jika dikaitkan dengan jenis penyandang disabilitas dimana kebutuhan setiap penyandang disabilitas tidak selalu sama. Namun demikian, pemerintah harus tetap mengupayakan perencanaan pemberian prioritas terhadap aksesibilitas secara progresif. Kesenjangan juga terjadi ketika masyarakat kekurangan informasi mengenai kebijakan-kebijakan terkait penyandang disabilitas. Pada berbagaiperaturan terdapat ketentuan yang memungkinkan penyandang disabilities melakukan gugatan atas haknya, namun ketentuan ini tidak banyak diketahui.

BAB IVPENUTUP3.1 KesimpulanDari bahasan yang telah diuraikan sebelumnya kami menarik kesimpulan bahwa aspek hukum yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang cacat dari segi jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup memadai. Namun sangat lemah pada implementasinya di lapangan.Kebijakan pemerintah dalam mengakomodir hak-hak penyandang cacat khususnya dalam meraih pekerjaan, secara normatif hanya mengacu kepada UU No. 4 tahun 1997 yang perumusannya masih mengandung kelemahan, dan multi interpretatif sebagaimana disebutkan di atas.

3.2 SaranBerdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang bisa kami sampaikan antara lain:1. Perlu adanya rekonstruksi hukum yang mengakomodir kepentingan para penyandang cacat. Selain itu, perlu penjabaran teknis dalam peraturan daerah terhadap UU yang memayungi penyandang cacat, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya.2. Penelitian pada perencenaan dan perancangan fasilitas umum bagi penyandang cacat, perlu lebih diperbanyak dan ditingkatkan lagi, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, untuk pemerataan kesempatan bagi penyandang cacat.3. Perlu dilakuan penelitian lanjutan mengenai kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga bisa diketahui jenis-jenis fasilitas apa yang relevan bagi para penyandang cacat, sesuai dengan tingkat kecacatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kasim, Eva.2012.Contoh Kronologis Upaya Ratifikasi the Convention the Rights of Persons with Disabilities, http://ppdi.co/kronologis-upaya-ratifikasi-the-cconvention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/, (diakses 4 Oktober 2014)Suara Pembaruan.2012.Penyandang Disabilitas di Indonesia Alami Diskriminasi, http://sp.beritasatu.com/home/penyandang-disabilitas-di-indonesia-alami-diskriminasi/22240/, (diakses 4 Oktober 2014)Pusdatin Kemensos.2008.Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kriteria Penyandang Cacat (Kabupaten/Kota), http://dbyanrehsos.depsos.go.id/map.php?mode=pmks&mid=31&iid=210&k=1/, (diakses 4 Oktober 2014)Republik Indonesia.1997.Undang-Undang Tentang Penyandang Cacat.Jakarta: Sekretariat NegaraRepublik Indonesia.2003.Undang-Undang Tentang Bangunan Gedung.Jakarta: Sekretariat NegaraWinurini, Sulis.2011.Upaya Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Tantangannya. Laporan Penelitian diterbitkan.Jakarta: INFO SINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL.