makalah kebijakan sistem lelang iup =terbaru=

MAKALAH

Analisis Penerapan Sistem Lelang Lapangan Migas Terhadap

Sistem Lelang Izin Usaha Pertambangan

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah:

TA4221 – Kebijakan Tambang

Disusun oleh:

KELOMPOK B

Muhammad Fadhlan Aulia Neldy 12108013

Doni Frandian 12108061

Adisti Dewi Hapsari 12109024

Derry Gitakresna 12109043

Ozzy Julio Parisa 12109065

PROGAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN

FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan

atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan makalah ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penyusunan makalah yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Lelang

Lapangan Migas Terhadap Sistem Lelang Izin Usaha Pertambangan ini merupakan

tindak lanjut dari tugas utama yang telah diberikan pada mata kuliah

KebijakanPertambangan (TA - 4221).

Dalam penulisan makalah ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik

moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih

yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. MadeAstawa Rai dan Bapak Dr. Ing. Ir. Aryo Prawoto Wibowo

M. Eng selaku dosen pengajar mata kuliah Kebijakan Pertambangan yang telah

banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.

2. Ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada semua sahabat yang telah

banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga makalah ini dapat

terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran

dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan

selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga

makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca

pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Makalah Kebijakan Pertambangan Kelompok B | 2

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/04/judul-skripsi-bahasa-inggris.html



http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/05/motivasi-belajar-siswa.html




DAFTAR ISI

Kata Pengantar.................................................................................................................. 2

Daftar Isi............................................................................................................................ 3

Daftar Gambar................................................................................................................... 4

Daftar Tabel....................................................................................................................... 5

Bab I PENDAHULUAN................................................................................................... 6

1.1 Latar Belakang................................................................................................ 6

1.2 Definisi Pelelangan.......................................................................................... 8

Bab II SISTEMATIKA LELANG LAPANGAN MIGAS............................................... 13

Bab III LELANG DALAM PERTAMBANGAN............................................................. 16

Bab IV ANALISA.............................................................................................................18

Bab V PENUTUP.............................................................................................................. 22

5.1.Kesimpulan............................................................................................................ 22

5.2 Saran...................................................................................................................... 22

Daftar Pustaka................................................................................................................... 23


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Prosedur Lelang ............................................................................................. 12

Gambar 2 Demonstrasi Menentang Penguasaan Asing Terhadap

Hasil Tambang Indonesia.................................................................................... 16


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bagan Prosedur Penawaran Wilayah Kerja Melalui Proses Lelang Reguler........14

Tabel 2 Bagan Prosedur Pelelangan IUP menurut kelompok B ........................................20


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sebagian atau seluruh

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau

batubara yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta

pasca tambang. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) merupakan

kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.

Termasuk dalam usaha pertambangan minerba adalah kumpulan mineral berupa bijih

batuan serta endapan karbon yang terdapat di dalam bumi termasuk bitumen padat,

gambut, dan batuan aspal. Minerba yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia

merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa

yang mempunyai peranan penting dalammemenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga

pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah bagi

perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang

berkeadilan, sekaligus pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pasal 4 UU No.4/2009 menentukan bahwa minerba sebagai Sumber Daya Alam (SDA)

yang tak terbarukan, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

Penguasaan minerba oleh negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau

pemerintah daerah. Hal ini secara langsung mengatribusikan kewenangan pengelolaan

minerba kepada pemerintah daerah. Pengelolaan terhadap sektor pertambangan tersebut

bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk

mensejahterakan masyarakat.

Tujuan dari dirumuskannya UU Minerba oleh pemerintah dan parlemen (DPR) adalah

untuk menggantikan UU No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok

Pertambangan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman


ditingkat nasional maupun global. Problem terbesar dari UU No.11/1967 adalah sistem

perjanjian atau kontrak tambang. Dalam pertambangan mineral, dikenal istilah Kontrak

Karya (KK). Sementara dalam industri tambang batubara ada istilah Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP).

Sistem kontrak ini memposisikan negara dan korporasi tambang secara sejajar. Dalam

rezim kontrak, negara dipandang sebagai mitra bisnis perusahaan tambang yang tidak

memiliki sifat superior. Hal inilah yang membuat negara selalu ‘impotent’ ketika

berhadapan dengan korporasi dalam perumusan pembaruan kontrak, penarikan royalti dan

pajak, juga di saat kasus-kasus lingkungan dan sosial bermunculan.

Posisi negara yang lemah dalam UU No.11/1967 inilah yang berusaha untuk dirubah oleh

pemerintah dan DPR melalui UU No.4/2009 tentang Minerba tersebut. Maka dalam UU

Minerba terjadi perubahan rezim dalam tata kelola industri tambang nasional. Perubahan

itu terjadi dari rezim kontrak/perjanjian kepada rezim perizinan. Sehingga istilah-istilah

seperti KK, PKP2B dan KP diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada pasal

36 UU Minerba, disebutkan bila IUP terdiri atas dua tahap, yakni IUP Eksplorasi

(penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan) dan IUP Operasi Produksi

(konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan).

Dalam rezim perizinan atau IUP ini, negara berada dalam posisi yang superior

dibandingkan dengan perusahaan tambang. Negara berwenang menerapkan sanksi

administratif mulai dari penghentian sementara kegiatan tambang hingga pencabutan IUP

(Pasal 151 ayat 2).

Seiring berjalannya waktu untuk mengurangi masalah overlapping IUP yang terjadi di

Indonesia maka salah satu sistem yang ditawarkan yaitu sistem lelang. Tata cara lelang

wilayah usaha pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Minerba No 4 tahun 2009

pasal 8 dan pasal 9. Di sektor migas sendiri sistem lelang sudah bukan menjadi barang

baru. Pelelangan sumur sumur minyak dilakukan dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Selama ini untuk kasus tumpang tindih lahan sangat jarang terjadi di sumur sumur minyak

karena sistem pelelangan yang di terapkan.


1.2 Definisi Pelelangan

Pengertian lelang menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Lelang/Vendureglement atau yang

disingkat dengan VR Stb. 1908 No. 189 adalah Penjualan Umum atau Lelang adalah setiap

penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau

tertulis melalui usaha mengumpulkan peminat/peserta lelang dan Pasal 1 a menentukan

Penjualan Umum atau Lelang harus dilakukan oleh atau dihadapan seorang Pejabat Lelang.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pengertian lelang adalah penjualan barang yang terbuka

untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan

pengumuman lelang.

Dari kedua pengertian lelang tersebut di atas, terdapat beberapa unsur dalam lelang :

1. Penjualan barang kepada umum yang dilakukan di muka umum;

2. Di dahului dengan pengumuman lelang/mengumpulkan peminat/peserta lelang;

3. Dilaksanakan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang dan olehnya dibuatkan

Risalah Lelang;

4. Dilakukan dengan penawaran atau pembentukan harga yang khas dan bersifat

kompetitif.

Sebagai suatu institusi pasar, penjualan secara lelang mempunyai kelebihan/keunggulan

karena penjualan secara lelang bersifat Built In Control, Obyektif, Kompetitif, dan Otentik.

a. Objektif, karena lelang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ada prioritas di antara

pembeli lelang atau pemohon lelang. Artinya, kepada mereka diberikan hak dan

kewajiban yang sama.

b. Kompetitif, karena lelang pada dasarnya menciptakan suatu mekanisme penawaran

dengan persaingan yang bebas di antara para penawar tanpa ada tekanan dari orang

lain sehingga akan tercapai suatu harga yang wajar dan memadai sesuai dengan

yang dikehendaki pihak penjual.


c. Build in control, karena lelang harus diumumkan terlebih dahulu dan dilaksanakan

di depan umum. Berarti, pelaksanaan lelang dilakukan di bawah pengawasan

umum, bahkan semenjak lelang diumumkan apabila ada pihak yang keberatan

sudah dapat mengajukan verzet. Hal ini dilakukan supaya dapat menghindari

terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

d. Otentik, karena pelaksanaan lelang akan menghasilkan Risalah Lelang yang

merupakan akta otentik yang dapat digunakan oleh pihak penjual sebagai bukti

telah dilaksanakannya penjualan sesuai prosedur lelang, sedangkan bagi pembeli

sebagai bukti pembelian yang digunakan untuk balik nama.

Dengan sifat yang unggul tersebut maka lelang akan menjamin kepastian hukum,

dilaksanakan dengan cepat, mewujudkan harga yang optimal sekaligus wajar, dan efisien.

Lelang sendiri memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi privat, terletak pada hakekat lelang dilihat dari tujuan perdagangan. Di

dunia perdagangan, lelang merupakan sarana untuk mengadakan perjanjian jual

beli. Berdasarkan fungsi privat ini timbul pelayanan lelang yang dikenal dengan

lelang sukarela.

2. Fungsi publik, ini tercermin dari tiga hal:

a. mengamankan aset yang dimiliki atau dikuasai negara untuk meningkatkan

efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan aset negara;

b. mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang;

c. pelayanan penjualan barang yang mencerminkan wujud keadilan sebagai

bagian dari sistem hukum acara di samping eksekusi PUPN, Pajak, dan

Perum Pegadaian.

Pelayanan lelang merupakan penjualan dalam rangka mengamankan aset negara seperti

lelang barang-barang inventaris milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Non Persero maupun

yang bersifat eksekusi baik di bidang pidana, perdata maupun perpajakan Di bidang pidana

misalnya ada lelang barang rampasan kejaksaan, sitaan kepolisian dan lelang sitaan KPK


sedangkan di bidang perdata seperti lelang eksekusi Pengadilan Negeri, lelang berdasar

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan lelang sitaan Panitia Urusan

Piutang Negara, di bidang perpajakan adalah lelang sitaan pajak.

Berdasar PMK Nomor 93/PMK.06/2010 lelang dibedakan menjadi dua macam, yaitu

Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi. Lelang eksekusi, terdiri atas:

1. Lelang Sitaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Lelang yang dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan Panitia Urusan

Piutang Negara (PUPN) yang merupakan jaminan hutang di bank-bank

pemerintah.

2. Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri

Lelang untuk melaksanakan putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara

perdata, termasuk lelang Undang-Undang Hak Tanggungan.

3. Lelang Eksekusi Pajak

Lelang yang dilakukan terhadap barang-barang wajib pajak yang telah disita

untuk membayar hutang pajak kepada negara.

4. Lelang Harta Pailit

Lelang barang-barang atau harta kekayaan seseorang yang telah dinyatakan

pailit oleh Pengadilan Negeri.

5. Lelang berdasar Pasal 6 UUHT

Lelang barang-barang atau harta kekayaan debitur yang telah diserahkan

kepada kreditur yang diikat dengan Hak Tanggungan karena debitur dipandang

cidera janji (wanprestasi).

6. Lelang Barang-barang yang Tidak Dikuasai / Dikuasai Negara (DJBC)

Lelang barang-barang yang oleh pemiliknya atau kuasanya tidak diselesaikan

administrasi pabeannya.

7. Lelang Barang Sitaan Berdasarkan Pasal 45 KUHAP

Lelang barang yang disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

8. Lelang Rampasan

Lelang barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan

putusan Pengadilan Negeri, misalnya alat yang dipakai untuk melakukakan

kejahatan, barang selundupan.

9. Lelang Barang Temuan


Lelang barang-barang hasil temuan yang diduga berasal dari tindak pidana, dan

setelah diumumkan dalam waktu yang ditentukan tidak ada pemiliknya.

10. Lelang Fiducia

Lelang barang yang telah diikat dengan fiducia karena debitur dipandang

cidera janji (wanprestasi).

11. Lelang Eksekusi Gadai

12. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Berdasar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor

31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Lelang Noneksekusi meliputi :

1. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah

Lelang barang-barang inventaris semua instansi pemerintah baik pusat maupun

daerah.

2. Lelang Noneksekusi Wajib barang Dimiliki Negara Direktorat Jenderal Bea Cukai

(Bukan penghapusan inventaris)

3. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD Nonpersero

4. Lelang Noneksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya Dari Tangan Pertama.

Lelang kayu milik PT. Perhutani yang telah terjadwal setiap bulannya.


Gambar 1 Prosedur Lelang


BAB II

SISTEMATIKA LELANG LAPANGAN MIGAS

Berdasarkan UU no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dijelaskan bahwa minyak

dan gas bumi adalah sumberdaya alam takterbarukan yang terkandung di dalam wilayah

hukum pertambangan Indonesia dan dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara itu

diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Dimana

pemerintah akanmembentuk Badan Pelaksana untuk mengendalikan kegiatan usaha hulu

(eksplorasi dan eksploitasi) di bidang minyak dan gas bumi.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama atau biasa

disebut kontrak bagi hasil yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dimanfaatkan

semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha hulu dapat dilaksanakan

oleh:

a. Badan usaha milik negara

b. Badan usaha milik daerah

c. Koperasi; usaha kecil

d. Badan usaha swasta

Kegiatan usaha hulu itu dapat dilaksanakan berdasar kontrak kerjasama dengan badan

pelaksana. Kontrak yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kontrak kerjasama tersebut memuat paling

sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

a. penerimaan negara;

b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;

c. kewajiban pengeluaran dana;

d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;

e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;

f. penyelesaian perselisihan;

g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam

negeri;

h. berakhirnya kontrak;

i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;


j. keselamatan dan kesehatan kerja;

k. pengelolaan lingkungan hidup;

l. pengalihan hak dan kewajiban;

m. pelaporan yang diperlukan;

n. rencana pengembangan lapangan;

o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;

q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Kontrak kerjasama tersebut dilakukan setelah pemenang lelang diperoleh. Pemenang

lelang diperoleh dari peserta lelang yang memenuhi syarat dokumen penawaran yang

diajukan oleh menteri ESDM. Pemenang lelang otomatis adalah pihak yang telah

memenuhi persyaratan yang diajukan pemerintah.Berikut penjelasan bagan mengenai

prosedur penawaran wilayah kerja melalui proses lelang reguler.


Tabel 1 Bagan Prosedur Penawaran Wilayah Kerja Melalui Proses Lelang Reguler


Kajian term and condition

Konsultasi dengan pemda

Penetapan wilayah kerja dan term of condition oleh menteri

ESDM

Pemenang lelang

Pengumuman penawaran wilayah kerja

Forum klarifikasi

Dokumen penawaran (Bid Participation)

Evaluasi dokumen penawaran

Rekomendasi perpanjangan

kontrak

Kontrak kerjasama

Kontrak selesai

Masa kontrak

MENTERI ESDM cq DIRJEN MIGAS BP MIGAS

BAB III

LELANG DALAM PERTAMBANGAN

Mineral dan batubara sebagai sumberdaya alam yang tak terbarukan merupakan

kekayaan nasional yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Menurut UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, definisi usaha

pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang

meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta

pascatambang. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan. IUP dapat diberikan kepada:

a. Badan usaha

b. Koperasi

c. perseorangan

Bukan rahasia lagi, bila industri tambang nasional, khususnya disektor mineral

(emas, tembaga, nikel, bijih besi), telah dikuasai oleh perusahaan asing sebagai dampak

dari pemberlakuan UU Nomor 11 tentang Pertambangan tahun 1967 di awal Orde Baru.

Bentuk kerja sama Kontrak Karya (KK) antara negara dan investor telahmelemahkan daya

tawar negara sehingga berbagai korporasi tambang asing mudah mengeruk kekayaan

mineral Republik ini.

Gambar 2 Demonstrasi Menentang Penguasaan Asing Terhadap Hasil Tambang

Indonesia


Marwan Batubara, pengamat pertambangan di Indonesia Resources Studies

(IRESS), menyatakan bahwa 80 persen industri tambang mineral Indonesia dikuasai

perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, Inco dan Newcrest. Hal inilah yang berusaha

dirubah oleh pemerintah dan parlemen, yang diawali dengan dikeluarkannya UU No.4

tahun 2009 tentang Minerba yang menggantikan UU No.11/1967. Dalam UU ini, bentuk

kerjasama KK dalam pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B) pada batubara yang memposisikan negara dan

perusahaan secara sejajar dirubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Melalui

paradigma perizinan dalam IUP ini, negara berada di posisi superior atas investor tambang.

Karena pemerintah daerah termasuk penyelenggara usaha pertambangan, dalam

kata lain pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP, maka akan

dijumpai fenomena tumpang tindih IUP.Fenomena itu bisa terjadi jika pemerintah provinsi

telah mengeluarkan IUP untuk suatu wilayah tertentu, kemudian pemerintah kabupaten

yang wilayahnya berada dalam provinsi yang sama juga mengeluarkan IUP untuk wilayah

tersebut, maka ada dua IUP yang dikeluarkan.Untuk mengatasi fenomena itu, diadakan

usulan oleh Dirjen Minerba untuk memberikan IUP dengan mekanisme lelang.

Lelang IUP pada dasarnya sudah dibahas dalam UU no 4 tahun 2009 Pasal 46 ayat 2

yang isinya menjelaskan bahwa IUP operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha,

koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan. Namun itu masih belum lengkap karena

hanya membahas IUP operasi produksi saja dan tidak membahas sistematika lelangnya.


BAB IV

ANALISA

Berdasar bab tentang penerapan sistem lelang dalam sektor migas, kami berpikiran

bahwa sistem lelang dalam blok migas dapat diterapkan untuk sistem lelang dalam

pertambangan khususnya dalam pelelangan IUP.Seperti dijelaskan sebelumnya, dikatakan

bahwa peraturan mengenai sitem lelang sudah ada hanya saja mekanismenya yang belum

dibahas sehingga penerapan sistem pelelangan belum dilakukan. Untuk itu akan kami

uraikanmekanisme pelelangan izin usaha pertambangan dari hasil pemikiran kami berkaca

dari sistem lelang blok migas dan UU no 4/2009 Tentang Pertambangan Minerba.

Mekanisme pertama yaitu kajian term dan condition dimana dikaji masalah resiko,

prosedur, dan mekanisme yang berlaku dalam sistem pelelangan ini, termasuk syarat dan

ketentuan peserta lelang.Term and Condition ini wajib memuat ketentuan sekurang-

kurangnya:

a) nama perusahaan;

b) luas wilayah;

c) lokasi penambangan;

d) lokasi pengolahan dan pemurnian;

e) pengangkutan dan penjualan;

f) modal investasi;

g) jangka waktu berlakunya IUP;

h) jangka waktu tahap kegiatan;

i) penyelesaian masalah pertanahan;

j) lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;

k) dana jaminan reklamasi dan pascatambang;

l) perpanjangan IUP;

m) hak dan kewajiban pemegang IUP;

n) rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah

pertambangan;

o) perpajakan;

p) penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran

produksi;


q) penyelesaian perselisihan;

r) keselamatan dan kesehatan kerja;

s) konservasi mineral atau batubara;

t) pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;

u) penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;

v) pengembangan tenaga kerja Indonesia;

w) pengelolaan data mineral atau batubara; dan

x) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan

mineral atau batubara.

Mekanisme kedua yaitu penentuanWIUP yang akan dilelang. Pada mekanisme ini

ditentukan wilayah ijin usaha pertambangan yang akan ditawarkan ke peserta lelang .

Disini mencakup aset, luas wilayah, total sumber daya dan cadangan yang terdapat di

daerah tersebut.

Mekanisme berikutnya dilakukan pengumuman penawaran WIUP yang nantinya

diklarifikasi oleh peserta sebelum mengajukan dokumen penawaran. Dokumen itu nantinya

akan dievaluasi pemerintah apakah sesuai atau tidak dengan term and condition yang telah

dibuat. Apabila hasil evaluasi mengatakan layak dan sesuai term and condition, maka akan

diperoleh pemenang lelang IUP. Pemenang lelang IUP dapat melakukan kegiatan

pertambangan hingga jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai dengan UU no

4/2009.


Tabel 2 Bagan Prosedur Pelelangan IUP menurut kelompok B


Kajian term and condition

Penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dan

term of condition oleh menteri

Pemenang lelang IUP

Pengumuman penawaran WIUP

Forum klarifikasi

Dokumen penawaran (Bid Participation)

Evaluasi dokumen penawaran

Rekomendasi perpanjangan

IUP (Sesuai UU no 4/2009)

IUP selesai

Jangka Waktu IUP (Sesuai UU no 4/2009)

MENTERI ESDM

Eq DIRJEN MINERBA

Konsultasi dengan pemda

Dengan melakukan sistem lelang IUP ini diharapkan dapat meningkatkan

pendapatan pemerintah karena nilai yang diambil yaitu nilai yang tertinggi dan juga dapat

mengatasi masalah adanya tumpang tindih pemberian IUP.Di samping itu dengan

diterapkannya sistem lelang pada IUP maka akan menambah minat investor untuk

menanamkan modal didasarkan sifat lelang yaitu Built In Control, Obyektif, Kompetitif,

dan Otentik.Dengan diterapkannya sistem lelang pada proses pemberian IUP dapat

mengurangi kepentingan-kepentingan pihak atau perusahaan yang menyimpang dari UUD

1945 pasal 33. Karena dalam sistem lelang, pada bagian term and conditionmemuat aturan

dan ketentuan yang tujuannya sesuai isi UUD 1945 pasal 33.

Sistem lelang ini bersifat terpusat atau dikomandoi oleh pemerintah pusat saja

karena untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih pemberian IUP. Selain itu, karena

berdasar kepada sistem lelang blok migas yang juga terpusat dan tidak menemui banyak

masalah, makatidak ada salahnya sistem lelang IUP jika terpusat juga. Yang penting sistem

ini tidak menyimpang dari perundangan tentang otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan

dalam bagan bagian konsultasi dengan pemda yang mana di situ dibahas masalah

penetapan term and condition dan WIUP.

Sedikit perbedaan dengan sistem lelang blok migas yaitu masalah badan pelaksana.

Pada sistem lelang blok migas, pemerintah membentuk badan pelaksana untuk

mengendalikan usaha hulu sektor migas. Sementara pada sistem lelang IUP yang kami

uraikan tidak dijumpai badan pelaksana karena dirasa tidak perlu.


BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peraturan mengenai sistem lelang IUP sangat penting untuk mengatasi adanya

tumpang tindih pemberian IUP

2. Dengan menerapkan sistem lelang dalam IUP diharapkan investor lebih mematuhi

UU yang ada di Indonesia sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi lebih

terarah sesuai amanat UU 1945 pasal 33.

Saran

Sistematika lelang IUP yang kami buat hanya sebagian kecil dari yang harus dikaji

pemerintah tetapi disini kami menganjurkan bahwa dalam proses pembuatan sistematika

pelelangan IUP dapat mengacu kepada sistem lelang blok migas.


DAFTAR PUSTAKA

1. http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/prosedur-lelang.html

2. http://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-usulkan-izin-usaha-tambang-lewat-

lelang

3. http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=makalah%20izin%20usaha

%20pertambangan&source=web&cd=9&ved=0CFIQFjAI&url=http%3A%2F

%2Fwww.fhunila.ac.id%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload

%26view%3Dcategory%26download%3D187%253Akewenangan-pemerintah-

provinsi-lampung-dalam-bidang-perizinan-pertambangan-mineral-dan-batubara-

minerba%26id%3D26%253Aadministrasinegara%26Itemid%3D51%26lang

%3Did&ei=N5WBT-

zLHYT3rQeVld3SBQ&usg=AFQjCNGWqyxGFI8NgZQDXqH_4_Wvw1wQyw

4. http://www.berdikarionline.com/pp-nomor-24-2012-cerminan-nasionalisme-

pemerintah

5. http://www.berdikarionline.com/kontradiksi-dalam-uu-mineral-dan-batubara

6. http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/30661


http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/30661

http://www.berdikarionline.com/kontradiksi-dalam-uu-mineral-dan-batubara

http://www.berdikarionline.com/pp-nomor-24-2012-cerminan-nasionalisme-pemerintah

http://www.berdikarionline.com/pp-nomor-24-2012-cerminan-nasionalisme-pemerintah

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=makalah%20izin%20usaha%20pertambangan&source=web&cd=9&ved=0CFIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.fhunila.ac.id%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D187%253Akewenangan-pemerintah-provinsi-lampung-dalam-bidang-perizinan-pertambangan-mineral-dan-batubara-minerba%26id%3D26%253Aadministrasinegara%26Itemid%3D51%26lang%3Did&ei=N5WBT-zLHYT3rQeVld3SBQ&usg=AFQjCNGWqyxGFI8NgZQDXqH_4_Wvw1wQyw



http://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-usulkan-izin-usaha-tambang-lewat-lelang

http://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-usulkan-izin-usaha-tambang-lewat-lelang

http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/prosedur-lelang.html

makalah kebijakan sistem lelang iup =terbaru=

Documents