HALAMAN JUDUL

PERKEMBANGAN PAHAM LIBERALISME

Di ajukan Guna Memenuhi Tugas Matakuliah Sejarah

Intelektual

Oleh

HAPPY KHOIRUNNISA’ 110210302016

DHILA JONED 110210302033

NAIMATUL AINIYAH 1102103020

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JEMBERi

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya maka penulis

dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul Perkembangan Paham

Liberalisme

Penulisan makalah adalah salah satu tugas matakuliah Sejarah Intelektual .

Dalam Penulisan makalah ini, penulis merasa masih banyak kekurangan-

kekurangan baik pada teknik penulisan maupun materi, mengingat akan

kemampuan yang dimiliki penulis belum maksimal. Untuk itu kritik dan saran

dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan

makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih

yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan

makalah ini, khususnya kepada Dosen Pembimbing matakuliah Sejarah

Intelektual, Drs. Maryono. M.Hum yang telah membimbing dan mengarahkan

bagaimana seharusnya makalah ini dibuat.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang

setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan

semua bantuan ini sebagai ibadah, serta makalah ini dapat menjadi manfaat bagi

pembaca. Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Jember, 26 Oktober 2013

Penulis

ii

DAFTAR ISI

iii

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Liberalisme berasal dari kata bahasa Inggris, liber yang artinya bebas,

sehingga liberalisme merupakan usaha atau perjuangan menuju kebebasan.

Liberalisme merupakan sebuah paham ketatanegaraan dan ekonomi yang

menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga dan

pemerintah tidak boleh turut campur. Liberalisme sendiri dilatarbelakangi oleh

pemikiran John Locke. Ia beranggapan bahwa hak asasi manusia meliputi hak

hidup, kemerdekaan, dan hak milik. Hak-hak tersebut tercakup dalam hak politik.

Liberalisme menitikberatkan hak asasi yang melekat pada diri manusia sejak lahir.

Selain itu, J.J. Rousseau dalam bukunya The Contract Social menyatakan

bahwa manusia dilahirkan bebas. Hak dasar ini ditafsirkan sebagi tak ada pihak

lain yang boleh mengambilnya termasuk penguasa, kecuali bila ada persetujuan

dengan pihak yang bersangkutan. Paham ini menuntut kemerdekaan individu

dalam bentuk kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan politik. Liberalisme juga

menuntut adanya kemerdekaan agama.

Liberalisme muncul dari paham individualisme. Paham ini menempatkan

kepentingan individu sebagai pusat tujuan hidup manusia. Di bidang politik,

liberalisme menimbulkan tampilnya paham demokrasi dan nasionalisme. Paham

demokrasi menjelaskan bahwa masyarakat terbentuk dari individu-individu.

Setiap individu memiliki kewenangan untuk menentukan segala-galanya bagi

negara. Dengan demikian, negara merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

Nasionalisme pun juga mengutamakan kemerdekaan individu. Nasionalisme

menjelaskan bahwa negara terdiri atas individu-individu. Oleh karena itu, setiap

negara harus merdeka, bebas dari penindasan negara lain atau pihak manapun.

Dengan kata lain, negara berhak menentukan nasibnya sendiri.

1

Liberalisme beranggapan bahwa manusia yang bersangkutanlah yang

paling tahu akan kebutuhannya. Olehnya itu, manusia harus mendapatkan

kebebasan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, mengakui

adanya produksi bebas dan perdagangan bebas. Bagi liberalisme, kesejahteraan

sosial yang ada diselesaikan melalui musyawarah dan pengakuan persamaan

manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian dari Liberalisme?

2. Bagaimana latar belakang lahirnya liberalisme?

3. Bagaimana Perkembangan Liberalisme (di Amerika ) ?

4. Bagaimana Bentuk Liberialisme di bidang Politik, Ekonomi,Agama ?

5. Bagaimanakah pengaruh Liberalisme terhadap perkembangan sejarah

nasional di Indonesia?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menetapkan tujuan

pembuatan makalah ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian dari Liberalisme.

2. Untuk mengetahui latar belakang serta lahirnya liberalisme.

3. Untuk mengetahui Perkembangan Liberalisme (di Amerika )

4. Untuk mengetahui Bentuk Liberalisme di bidang Politik, Ekonomi,Agama

5. Untuk mengetahui pengaruh Liberalisme terhadap perkembangan sejarah

nasional di Indonesia.

2

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Liberalisme

Liberalisme berasal dari kata liberal yang bermakna bebas dari batasan,

bebas berpikir, leluasa dan sebagainya. Kata ini aslinya mulai dikenali pada abad

ke-14 melalui Prancis, Latinnya adalah Liberalis. Dan suffixisme yang melekat

setelah kata liberal menunjukkan bahwa “kebebasan berpikir” ini merupakan jenis

kecendrungan yang kemudian belakang hari membentuk sebuah maktab. Dari

sudut pandang etimologi, liberal dapat dilekatkan pada seseorang yang dalam

pandangan-pandangan atau perilaku beragam yang diperbuatnya ia bersikap

toleran. Dengan kata lain, ia tidak bersikap puritan dan fanatik terhadap

pandangannya sendiri. Keyakinan terhadap kebebasan pribadi. Pendapat dan sikap

politik yang menghendaki terjaganya tingkat kebebasan di hadapan hegemoni

pemerintah atau setiap institusi lainnya yang mengancam kebebasan manusia.

(Burdeau, Georges, Le Liberalisme: 16)

Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik

yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang

utama. Secara umum,liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas,

dicirikan oleh kebebasan berpikir  bagi para individu. Paham liberalisme menolak

adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme

menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas,ekonomi pasar yang

mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dansuatu sistem

pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan

terhadap pemilikan individu. Paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi

tumbuhnyakapitalisme.

Ada tiga hal yang mendasar dari Ideolog Liberalisme yakni Kehidupan,

Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property). Dibawah ini, adalah nilai-

nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:

3

a. Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being).

Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam

segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi

dan kebudayaan.  Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda,

sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan

tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu

semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak

dari demokrasi.

b. Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap

orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya,

maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik

dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan

dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan – dimana

hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.( Treat the

Others Reason Equally.)

c. Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah

tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak

menurut kehendak rakyat.(Government by the Consent of The People or

The Governed)

d. Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk

membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang

merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh

pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka

untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan

terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum,

dan persamaan sosial.

e. Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.(The Emphasis of

Individual)[2]

4

f. Negara hanyalah alat (The State is Instrument). Negara itu sebagai suatu

mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar

dibandingkan negara itu sendiri.  Di dalam ajaran Liberal Klasik,

ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi

dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika

usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan.

g. Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse

Dogatism). Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John

Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu

didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah

berubah.

2.2 Latar belakang lahirnya liberalisme

Lahirnya paham liberalisme merupakan embrio dari perjuangan kaum

liberal yang menentang setiap tindakan yang dianggap menekan kebebasan

individu sebenarnya telah ada di Inggris sebagai reaksi terhadap penindasan yang

dilakukan oleh kaum bangsawan dan kaum agama di zaman absolute

monarki ,dimana setiap orang harus tunduk terhadap kekuasaan bangsawan dan

agama dengan adaya kekangan tersebut orang-orang ingin melepaskan diri dan

memperjuangkan kemerdekaan individu .untuk memperjuangkan kemerdekaan .

Kebebasan individu akhirnya dijamin dengan dikeluarkannya Magna Charta th

1215. Isinya piagtam ini Antara lain bahwa seseorang kecuali budak, tidak boleh

ditangkap, dipenjar, disiksa, diasingkan atau disita hak miliknya tanpa cukup alas

an menurut hukum. Kemudian terjadi di beberapa negara.pada tahun 1776 tercatat

dua peristiwa penting dalam sejarah dunia dalam usaha memperjuangkan/kebesan

individu.

5

Peristiwa yang pertama adalah ditandatanganinya Declration of

Independence dari tiga belas daerah koloni Inggris di Amerika utara dengan

deklarasi ini, maka lepaslah tiga belas koloni ini dari belenggu penjajahan Ingris

dan lahirlah negara Amerika Serikat.Negara ini selanjutnya memegang peranan

yang penting dalam perkembangan sejarah dunia.

Peristiwa kedua adalah penerbitan buku karya guru besar dari Skotlandia

yaitu “ The Wealth Of Nations “. Buku karya Adam Smith ini antara lain

mengungkapkan bahwa pembentukan harga di pasar bebas terjadi menurut suatu

mekanisasi dan menentukan arah bagi tenaga kerja, sumber alam dan modal

dalam produksi dan distribusi. Adam Smith (1723-1790) melarang campur tangan

pemerintah dalam urusan ekonomi karena memerintah mempunyai fungsi-fungsi

vital. Pendapat ini menjadi dasar bagi paham liberal dalam bidang ekonomi. Oleh

karena itu, Adam Smith diberi julukan Babak Ekonomi Liberal.

Perturnbuhan dan perkembangan perjuangan kaum liberal semakin nyata

dengan munculnya golongan borjuls di Prancis pada abad ke-18 yang

rnenyuarakan liberalisme sebagai aksi protes terhadap kepincangan yang ada di

Prancis selama itu. Golongan borjuis berhasil rnendekati rakyat untuk menentang

kekuasaan raja yang absolut guna rnendapatkan kebebasan dan kemerdekan dalam

biclang polltik, ekonomi, dan agama. Gerakan ini diilhami oleh buah karya ahll

piker seperti Montesquieu (menulis L’esprit des Lois: jiwa undang-undang) dan

J.J. Rousseau (yang menulis Du Contract socia). Gerakan liberalisme ini akhinya

meningkat menjadi gerakan politik dengan meletusnya Revolusi Prancls tahun

1789. Satu naskah penting dalam bidang politik yang dihasilkan di vvaktu

Revolusi Prancis adalah yang lazim clisebut "La Declaration des Droits de

L’homme et clu Citoyen" (pernyataan hak-hak asasi manusia clan warga negara),

dikumandangkan pada 27 Agustus 1791. Isinya antara lain Sebagai berikut.

1) Persarnaan dalam lapangan politik dan sosial bagi semua warga negara.

2) Penghormatan akan hak milik.

6

3) Kedaulatan bangsa dan negara.

4) Kemungkinan bagi semua warga negara untuk memegang jabatan-

jabatan umum.

5) Penghormatan akan pendirian, kepercayaan dan agama.

6) Kemerdekaan berbicara dan pers.

Selanjutnya lewat kekuasaan Napoleon Bonaparte, paham liberalisme ini

disebarluaskan ke seluruh Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan

semboyan ”liberte, egalite, dan fraternite” (kebebasan, persamaan dan

persaudaran). Jadi, Revolusi Prancls itu sebenarnya revolusinya golongan borjuis

yang menuntut adanya kebebasan dan kemerdekaan; dan mereka itu kemudian

disebut golongan liberal.

Tokoh yang memengaruhi paham Liberalisme Klasik cukup banyak – baik

itu dari awal maupun sampai taraf perkembangannya. Berikut ini akan dijelaskan

mengenai pandangan yang relevan dari tokoh-tokoh terkait mengenai Liberalisme

Klasik.

1. Marthin Luther

Gerakan Reformasi Gereja pada awalnya hanyalah serangkaian protes

kaum bangsawan dan penguasa Jerman terhadap kekuasaan imperium Katolik

Roma.

Pada saat itu keberadaan agama sangat mengekang individu. Tidak ada

kebebasan, yang ada hanyalah dogma-dogma agama serta dominasi gereja. Pada

perkembangan berikutnya, dominasi gereja dirasa sangat menyimpang dari

otoritasnya semula. Individu menjadi tidak berkembang, kerena mereka tidak

boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gereja bahkan dalam mencari

penemuan ilmu pengetahuan sekalipun. Kemudian timbullah kritik dari beberapa

pihak – misalnya saja kritik oleh Marthin Luther; seperti : adanya komersialisasi 7

agama dan ketergantungan umat terhadap para pemuka agama, sehingga

menyebabkan manusia menjadi tidak berkembang; yang berdampak luas,

sehingga pada puncaknya timbul sebuah reformasi gereja (1517) yang menyulut

kebebasan dari para individu yang tadinya “terkekang”. 

2. John Locke dan Hobbes;

Kedua tokoh ini berangkat dari sebuah konsep sama. Yakni sebuah

konsep yang dinamakan konsep negara alamiah" atau yang lebih dikenal dengan

konsep State of Nature. Namun dalam perkembangannya, kedua pemikir ini

memiliki pemikiran yang sama sekali bertolak belakang satu sama lainnya. Jika

ditinjau dari awal, konsepsi State of Nature yang mereka pahami itu

sesungguhnya berbeda. Hobbes (1588 – 1679) berpandangan bahwa dalam “State

of Nature”, individu itu pada dasarnya jelek (egois) – sesuai dengan fitrahnya.

Namun, manusia ingin hidup damai. Oleh karena itu mereka membentuk suatu

masyarakat baru – suatu masyarakat politik yang terkumpul untuk membuat

perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain dimana perjanjian ini

memerlukan pihak ketiga (penguasa). Sedangkan John Locke (1632 – 1704)

berpendapat bahwa individu pada State of Nature adalah baik, namun karena

adanya kesenjangan akibat harta atau kekayaan, maka khawatir jika hak individu

akan diambil oleh orang lain sehingga mereka membuat perjanjian yang

diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah namun harus ada syarat bagi

penguasa sehingga tidak seperti ‘membeli kucing dalam karung’. Sehingga,

mereka memiliki bentuk akhir dari sebuah penguasa/ pihak ketiga (Negara),

dimana Hobbes berpendapat akan timbul Negara Monarkhi Absolute sedangkan

Locke, Monarkhi Konstitusional. Bertolak dari kesemua hal tersebut, kedua

pemikir ini sama-sama menyumbangkan pemikiran mereka dalam konsepsi

individualisme. Inti dari terbentuknya Negara, menurut Hobbes adalah demi

kepentingan umum (masing-masing individu) meskipun baik atau tidaknya

Negara itu kedepannya tergantung pemimpin negara. Sedangkan Locke

berpendapat, keberadaan Negara itu akan dibatasi oleh individu sehingga

8

kekuasaan Negara menjadi terbatas – hanya sebagai “penjaga malam” atau hanya

bertindak sebagai penetralisasi konflik. 

3. Adam Smith

Para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mahzab ekonomi klasik

merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sumitro Djojohadikusumo,

haluan pandangan yang mendasari seluruh pemikiran mahzab klasik mengenai

masalah ekonomi dan politik bersumber pada falsafah tentang tata susunan

masyarakat yang sebaiknya dan seyogyanya didasarkan atas hukum alam yang

secara wajar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu pemikir ekonomi

klasik adalah Adam Smith (1723-1790). 

Pemikiran Adam Smith mengenai politik dan ekonomi yang sangat luas,

oleh Sumitro Djojohadikusumo dirangkum menjadi tiga kelompok pemikiran.

Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik,

kedua, perhatian yang ditujukan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa dan

kekuatan-kekuatan yang manakah yang menentukan nilai dan harga barang.

Ketiga, pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan

ekonomi ke arah kemajuan dan kesejahteraan mesyarakat. Singkatnya, segala

kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuatan pasar dimana kedudukan

manusia sebagai individulah yang diutamakan, begitu pula dalam politik.

2.3 Perkembangan Liberalisme di Amerika

Kita tahu bahwa paham liberalisme semakin merajalela di berbagai Negara

dibelahan dunia. Dan tampaknya keberhasilan sistem liberal di Amerika Serikat

yang notabene Negara maju mampu menyedot perhatian khalayak dunia akan

pentingnya menengok suatu ideologi yang mendasari sebuah kebebasan sebagai

9

nilai luhur politik yang utama. Yang perlu kita kaji pertama kali adalah bagaimana

sebenarnya teori dari ideologi ini, dimana ideologi ini mencita-citakan sebuah

masyarakat yang bebas dalam artian sistem pemerintahan bisa dikatakan

transparan dan mendukung serta menolak adanya pembatasan hak indiviu. Dan

fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat modern, liberalisme sangat mudah

tumbuh dinegara yang menganut sistem demokrasi. Sesuatu yang lazim kita

temukan di Negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat, kebebasan dijunjung

tinggi disana, karena pada dasarnya, latar belakang Amerika merdeka adalah

menuntut kebebasan yang sebenarnya tidak mutlak, karena dalam ideologi ini,

kebebasan harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu sampai sekarang,

kebebasan hak individu, kebebasan pasar dan juga pengembangan kemampuan

individu secraa bebas dan maksimal. Tentu saja Negara yang memegang ideologi

liberalisme yang cukup sukses adalah Amerika Serikat, dimana penggunaan

sistem demokrasi yang memang sangat mendasari aktifitas perpolitikannya. 

Paham liberal di Amerika Serikat (AS) disebut liberalisme modern atau

'liberalisme baru. Sekarang para politis di AS rnengakui bahwa paham liberalisme

klasik ada kaitannya dengan kebebasan individu yang bersifat luas. Akan tetapi

mereka menolak ekonomi yang bersifat laissez faire atau liberalisme klasik yang

menuju ke pemerintahan interventionism yang berupa penyatuan persarnaan sosial

dan ekonomi.

Liberalisme AS mulai bangkit pada awal abad ke-2O sebagai suatu

alternatif ke politik nyata yang merupakan interaksi internasional yang dominan

pada waktu itu. Presiden Franklin Roosevelt yang pada saat itu adalah seorang

yang berpaharn liberal self proclaimed menawarkan bangsa itu menuju ke suatu

kesuksesan baru dengan Cara rnembangun institusi kolaboranf yang didukung

orang-orang Amerika sendiri dan berjanji akan rnenarik AS ,keluar dari tekanan

yang besar tersebut. Untuk mengantisipasiakhir Perang Dunia ll, Roosevelt

merancang Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai suatu alat berupa harapan

akan kerja sama tirnbal balik claripada mernbuat ancarnan dan penggunaan

kekuatan perang untuk mernecahkan bermasalanan politis internasional tersebut.

10

Roosevelt juga mengunakari badan tersebut (PBB) untuk mernasukan orangb-

orang Afrika yang tinggal di Amerika ke dalarn._militer. AS serta membuat badan

pendukung hak dan kebebasan para wanita sebagai penekanan atas kebebasan

individu yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presioen John F. Kennedy dengan

pembangunan Patung Liberty (196l) sebagai simbol kebebasan individu untuk

hidup.

Sebenarnya, liberalisme yang dianut oleh AS, sebagairnana yang

ditekankan oleh Wilson dan Roosevelt adalah dengan menekankan kerja sama

serta kolaborasi timbal balik dan usaha individu, bukan dengan membuat ancaman

dan pemaksaan sebagai untuk pemecahan permasalahan politis, baik di dalam

maupun luar. Suatu paham liberal di AS itu mungkin seperti institusi dan prosedur

politis yang mendorong kebebasan ekonomi, perlindungan yang Iemah dari agresi

oleh yang kuat, dan kebebasan dari norma-norma social bersifat membatasi. Sejak

Perang Dunia Il, liberalisme di AS telah dihubungkan dengan liberalisme modern,

pengganti paham ideology liberalisme klasik dimana kepemilikan individu sangat

bebas. Sehingga pada saat itu banyak berdiri perusahaan-perusahaan swasta akibat

dari sistem ekonomi liberalisme ini. Sebenarnya saat ini Amerika Serikat tidak

semata-mata hanya menganut sistem ekonomi liberalisme atau kapitalisme.

Pemerintah Amerika Serikat dewasa ini juga sudah mulai ikut mengatur

perekonomian di negaranya karena bagaimanapun peran pemerintah dalam

kegiatan perekonomian sangatlah signifikan. Maka dari itu, sekarang sudah

terhitung banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya milik individu kemudian

mulai diambil alih oleh negaranya contohnya Pemerintah Amerika Serikat yang

akhirnya mengambil alih dua perusahaan dalam bidang pembiayaan perumahan

Fannie Mae dan Freddie Mac guna mencegah adanya krisis finansial yang

mungkin dapat berlanjut. Dan juga beberapa sumber-sumber produksi yang

notabene berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas juga sudah mulai di

ambil haknya oleh Negara. Ini membuktikan bahwa Amerika Serikat sudah

mengarahkan sistem ekonominya mendekati atau mengadopsi niali-nilai sistem

11

ekonomi sosialisme. Ini disebabakan pemerintahan Amerika Serikat mulai

ketakutan dan khawatir terhadap keadaan perekonomiannya yang kita tahu sedang

kacau. Dimana tak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut, kemudian

banyak pula kredit macet yang menghantui ekonomi Amerika Serikat yang

akhirnya hanya akan berimbas pada krisis global. Maka berdasarkan apa yang tadi

kita diskusikan di atas, Amerika Serikat untuk saat ini menganut sistem ekonomi

campuran antara kapitalisme dan sosialisme. Dan memang pada dasarnya tak ada

sistem yang sempurna, semua sistem sejatinya bekerja saling melengkapi satu

sama lain.

Inilah yang kemudian membuat beberapa Negara terbuka hatinya untuk

tidak selalu fokus pada suatu sistem yang dianut oleh Negara maju hanya karena

keberhasilan yang berhasil didulang. Sejatinya setiap sistem pasti pernah didesain

untuk sebuah keadaan tertentu, dan mungkin memang keadaan Amerika Serikat

sampai sekarang cocok dengan sistem demokrasi. Namun faktanya seperti yang

dikuak diatas bahwa Amerika Serikat pun yang notabene Negara demokrasi besar

juga memasukkan unsur-unsur sosialis yang dominan dinegara komunis. Ini

membuktikan bahwa setiap Negara pada dasarnya mencari sistem yang paling

cocok dan pas dengan keadaan yang sekarang. Dan memang setiap sistem pada

dasarnya juga saling melengkapi, tinggal bagaimana memilah-milah nilai-nilai

yang terkandung pada sebuah sistem atau ideologi dan menyempurnakannya

dengan unsure-unsur ideologi lain yang bisa dijalankan dengan selaras.

2.4 Bentuk Liberalisme Dalam Bidang Politik, Ekonomi, dan Agama

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa liberalisme menurut

kemerdekaan individu terhadap kaum bangsawan dalam bentuk kemerdekaan

politik dan ekonomi sedangkan terhadap golongan gereia / agama liberalisme

menurut kemerdekaan dalam bidang agama. Dengan demikian paham liberal

nampak dalam bidang politik, ekonomi dan agama.

12

1. Liberalisme Dalam Bidang Politik

Komponen dasar politik liberal mulai ditetapkan setelah revolusi, berturut-

turut di Inggris (1688), Amerika (1776), dan Prancis (1789).Diantaranya yang

utama adalah prinsip aturan hokum yang memberitahukan berbagai pernyataan

hak-hak asasi manusia (bill of rights) dan konstitusi yang dirancang untuk

menetapkan tatanan politik baru yang muncul dari pristiwa-pristiwa tersebut. Ada

dua kriteria yang menjadi pedoman dalam mengkerangkakan dokumen-dokumen

ini. Pertama, hukum harus diterapkan secara tidak memihak dan berlaku untuk

umum. Tidak ada pengecualian khusus bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti

pendeta/pastor, kaum ningrat atau golongan bangsawan seperti yang dialami atau

terjadi pada masa lalu. Kedua, hokum ada untuk menjamin sebesar mungkin hak-

hak yang sama bagi setiap individu dalam mencapai rencana hidupnya sendiri,

bagi kebanyakan kaum liberal, pada dasarnya hak-hak yang paling mendasar

sehubungan dengan ini adalah hak-hak kepemilikan pribadi dan kebebasan

beragama. Hak-hak ini merupakan hal yang niscaya bagi pemahaman mereka atas

kebajikan toleransi dan mekanisme pasar yang mereka anggap sebagai penjemaan

dari sebuah etos baru. Seperti yang akan kita lihat, kedua komitmen ini telah

dimodifikasi, meskipun yang dimodifikasi bukanlah pertimbangan umum yang

mendasarinya. Paham liberal dalam bidang politik nampak dalam demokrasi dan

nasionalisme.

a. Golongan liberal beranggapan bahwa masyarakat terbentuk oleh individu-

individu. Oleh karena itulah individulah yang berhak menentukan segalanya

dalam masyarakat (negara). Kedaulatan harus berada ditangan rakyat. Dengan

demikian timbullah sistem pemerintahan. Demokrasi, yang menuntut adanya

UUD, pemilihan umum, kemerdekaan pers, dan kemerdekaan berbicara.

b. Paham liberal mengutamakan kemerdekaan individu. Negara terdiri dari

individu-individu. Negara adalah milik dari pada individu yang membentuk

negara itu, maka yang berhak mengatur dan menentukan nasib suatu negara ini

menghendaki pemerintahan sendiri dan menentang segala bentuk campur

13

tangan serta penindasan dari bangsa lain. Dengan demikian liberalisme

melahirkan semangat nasionalisme. Di Asia umumnya dan di Indonesia

khususnya, nasionalisme ini muncul sebagai akibat adanya penindasan dari

bangsa barat, sedangkan di negara-negara Eropa, nasionalisne muncul untuk

menentang kekuasaan raja yang absolute.

2. Liberalisme Dalam Bidang Ekonomi

Memurut golongan liberal, setiap individu akan lebih mengetahui

kebutuhannya sendiri dari pada orang lain. Oleh karena itu seandainya setiap

individu diberi kemerdekaan untuk mendapatkan kebutuhannya, pasti kebutuhan

rakyat akan terpenuhi. Jadi liberalisme menurut sistem perekonomian yang bebas

tanpa adanya campur tangan pemerintah, dengan semboyannya laisser faire,

laisser passer, le monde va de lui-meme. Salah satu pemikir ekonomi klasik

adalah Adam Smith (1723-1790). Pemikiran Adam Smith mengenai politik dan

ekonomi yang sangat luas, oleh Sumitro Djojohadikusumo dirangkum menjadi

tiga kelompok pemikiran. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas

dari falsafah politik, kedua, perhatian yang ditujukan pada identifikasi tentang

faktor-faktor apa dan kekuatan-kekuatan yang manakah yang menentukan nilai

dan harga barang. Ketiga, pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang

mendukung kegiatan ekonomi ke arah kemajuan dan kesejahteraan mesyarakat.

Singkatnya, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuatan pasar

dimana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan, begitu pula

dalam politik.

Atas dasar semangat liberalisme, kaum kapitalis berhasil mengembangkan

usahanya demi keuntungan yang berusaha mempengaruhi politik pemerintah

untuk mengadakan perlusan wilayah guna menunjang industrinya. Dengan

demikian akibat lebih lanjut timbul imperalisme modern.

Liberalisme dapat didefinisikan sebagai suatu doktrin dan seperangkat

prinsip-prinsip untuk mengorganisasi dan menangani ekonomi pasar agar upaya

14

dapat mencapai efisiensi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu secara

maksimal.

Ciri umum :

Semua bentuk liberalisme mempunyai komitmen yang kuat terhadap pasar

dan mekanisme harga sebagai cara untuk mengorganisir hubungan ekonomi

domestik dan internasional.

Pemikiran nasional dari sistem pasar adalah bahwa sistem pasar

meningkatkan efisiensi, memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan oleh

karenanya memaksimalkan kesejahteraan umat manusia.

Tujan utama dari aktivitas ekonomi adalah untuk memberikan

keuntunganmaksimal bagi konsumen walaupun mereka percaya bahwa aktivitas

ekonomi dapat juga meningkatkan national power. Premis fundamental

liberalisme adalah bahwa konsumen, perusahaan atau rumah tangga adalah basis

masyarakat. Individu akan bertindak rasional dan akan memaksimalkan atau

memuaskan nilai-nilai tertentu dengan biaya seminimal mungkin.

Kaum liberal beragumen bahwa individu akan berusaha untuk mencapai

tujuan hingga suatu equilibrium pasar tercapai, yakni biaya yang berhubungan

dengan pencapaian tijuan itu sepadan dengan keuntungan yang diperoleh.

Liberalisme juga menganggap bahwa suatu pasar ada dalam yang mana individu-

individu mempunyai informasi yang lengkap dan oleh karenanya memilih

tindakan yang paling tepat.

Liberalisme menganggap bahwa ekonomi pasar ditentukan oleh hukum

permintaan. Orang akan membeli barang dalam jumlah besar jika harga rendah

dan akan membeli barang dalam jumlah sedikit jika harga tinggi. Pada prinsipnya

kaum liberal percaya bahwa perdagangan dan hubungan ekonomi adalah

mengakibatkan hubungan yang damai dan saling menguntungkan dalam

perdagangan dan memperluas inter-depensi antar bangsa. Sementara politik

cenderung membagi bangsa-bangsa, ekonomi sebaliknya menyatukan bangsa-

15

bangsa. Ekonomi liberal internasional akan berpengaruh terhadap perdamaian

international. Akan tetapi perlu di tekankan bahwa walaupun setiap negara

memperoleh keuntungan absolute, perolehan mereka secara ‘relatif’ tak sama.

1.3 Liberalisme Dalam Bidang Agama

Masalah hubungan antara makhluk dengan penciptanya adalah masalah

pribadi. Oleh karena itu menurut golongan liberal, tidak seorangpun yang

diperkenankan mempengaruhi atau memaksa kebebasan beragama.. Kebebasan

beragama ini mempunyai arti :

a. Bebas untuk memilih suatu agama,

b. Bebas untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan agamanya,

c. Bebas untuk tidak memilih agama.

2.5 Pengaruh Liberalisme terhadap perkembangan sejarah nasional di

Indonesia

Liberalisme berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan

nasionalisme atas bangsa-bangsa di dunia. Bagi bangsa yang sedang terjajah,

liberalisme sejalan dengan pertumbuhan paham nasionalisme yang sama-sama

menginginkan terbentuknya negara yang berpemerintahan sendiri. Kesadaran

tersebut tumbuh karena setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya

sendiri.

Berikut Pengaruh Liberalisme Terhadap Perkembangan Sejarah Nasional

di Indonesia :

Bidang Ekonomi

16

Sistem ekonomi kolonial antara tahun 1870 dan 1900 pada umumnya

disebut sistem liberalisme. Yang dimaksudkan disini adalah bahwa pada masa itu

untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial, modal swasta diberi peluang

sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan-

perkebunan besar di Jawa maupun di luar Jawa. Selama masa ini, pihak-pihak

swasta Belanda maupun swasta Eropa lainnya mendirikan berbagai perkebunan-

perkebunan kopi, teh, gula, dan kina. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar

ini dimungkinkan oleh Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) yang

dikeluarkan pada tahun 1870. Pada suatu pihak Undang-undang Agraria membuka

peluang bagi orang-orang asing, artinya orang-orang bukan pribumi Indonesia

untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. (Poesponegoro, Marwati Djoned:

118, 1993)

System ekonomi liberal mempermudah bank ekspor maupun impor modal.

Penanaman modal di Indonesia terutama terjadi pada industri gula, timah, dan

tembakau yang mulai berkembang sejak tahun 1885. dengan dihapuskannya

tanam paksa secara berangsur-angsur, maka tanaman wajib pemerintah diganti

dengan perkebunan-perkebunan yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha

swasta.

Penghapusan tanam paksa menyebabkan munculnya sistem ekonomi

liberal, dimana Indonesia dijadikan sebagai tempat untuk menanamkan modal

mereka. Pada masa Liberalisme, komersialisme terhadap  bangsa Indonesia

tampak dengan:

1. Indonesia dijadikan tempat untuk mencari bahan mentah untuk kepentingan

Industri orang-orang Eropa

2. Indonesia dijadikan sebagai tempat untuk menanamkan modal bagi para

pengusaha swasta asing. Dengan cara menyewa tanah rakyat untuk dijadikan

perkebunan-perkebuan  besar.

3. Indonesia juga dijadikan sebagai tempat untuk memasarkan hasil-hasil

Industri Eropa.

Pada masa Liberalisme ini pulalah merupakan awal munculnya

industrialisasi di Indonesia. Munculnya Industrialisasi ditandai dengan

17

dikeluarkannya Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) tahun 1870 ,yang

memberikan peluang bagi pengusaha asing (pengusaha dari Inggris, Belgia,

Perancis, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang) untuk menyewa tanah dari rakyat

Indonesia tetapi tidak boleh menjualnya. Mereka mulai datang ke Indonesia untuk

menanamkan modal dan untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Tanah penduduk Indonesia yang awalnya merupakan milik pribadi

tersebut harus disewa untuk jangka waktu tertentu (25 tahun untuk tanah

pertanian, 75 tahun untuk tanah ladang) oleh para pemilik modal swasta asing.

Penduduk hanya mendapatkan uang sebagai uang sewa tanah tersebut.Tanah yang

disewa  kemudian dijadikan `perkebunan-perkebunan besar yang dilengkapi

dengan pabrik-pabrik untuk mengolah hasil perkebunan tersebut. Perkebunan-

perkebunan tersebut diantaranya Perkebunan Kopi, Teh, Gula, Kina dan

Tembakau. Di Deli, Sumatra Timar. Industri di Indonesia awalnya memang hanya

industri perkebunan tetapi perkembangannya di Indonesia terdapat industri mesin,

industri tambang, dsb. Para pengusaha Indonesia tidak mampu mengalah

pengusaha swasta asing.

Sebagai ganti dari eksploitasi pemerintah akan dijalankan kebebasan

berusaha dan kerja paksa akan diganti dengan kerja bebas. Akan teatapi sekali lagi

perlu diingat, baik partai liberal maupun partai konservatif sepakat bahwa daerah

jajahan harus membantu Negara induk dalam kesejahteraan materialnya.

Keduanya tidak berkeberatan akan penyumbangan surplus anggaran belanja

Hindia- Belanda kepada Nedherland. Soal yang dihadapai golongan liberal adalah

bukan bagaimana mengatur daerah koloni, tetapi bagaimana mengatur daerah

koloni untuk mendapatkan uang. Dengan demikian, penghapusan tanam paksa

tidak berarti berakhirnya penderitaan rakyat karena penarikan modal pemerintah

digantikan dengan pemasukan modal swasta.

Terbukanya Indonesia bagi swasta asing berakibat munculnya

perkebunan-perkebunan swasta asing di Indonesia seperti perkebunan teh dan kina

di Jawa Barat, perkebunan tembakau di Deli, perkebunan tebu di Jawa Tengah

dan Jawa Timur, dan perkebunan karet di Serdang. Selain di bidang perkebunan,

juga terjadi penanaman modal di bidang pertambangan batu bara di Umbilin.

18

Menurut Swanto, dkk. (1997) pengaruh gerakan liberal terhadap Indonesia secara

umum adalah :

1). Tanam paksa dihapus.

2). Modal swasta asing mulai ditanamkan di Indonesia.

3). Rakyat Indonesia mulai mengerti akan arti pentingnya uang.

4). Usaha kerajinan rakyat terdesak oleh barang impor.

5). Pemerintah Hindia Belanda membangun sarana dan prasarana.

6). Hindia Belanda menjadi penghasil barang perkebunan yang penting

Perkebunan-perkebunan gula, kopi, tembakau dan tanaman-tanaman

perdaganagn lainnya mengalami perkembangan yang paling pesat antar tahun

1870 dan 1885. Selama masa ini para pengusaha-perkebunan-perkebuann

memperoleh keuntungan-keuntungan yang besar sekali dari penjualan tanaman

dagang ini di pasaran dunia. Untuk sebagian besar perkembangna pesat ini

disebabkan oleh pembukaan terusan Suez dalam tahun 1869 yang sangat

mengurangi jarak antra Negara penghasil tanaman dagang dan pasaran-pasaran

dunia yang terpenting di dunia.

Setelah tahun 1885 perkembangan tanaman dagang mulai berjalan agak

seret yang disebabkan oleh jatuhnya harga-harga koli dan gula di pasaran dunia.

Dalam tahun 1891 harga tembakau di pasaran dunia juga jatuh dengan pesat

sehingga membahayakan kelangsungan hidup perkebunan-perkebunan. Jatuhnya

harga.

Kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi penanam modal asing dijamin

oleh pemerintah colonial, seperti tenaga kerja dan sewa tanah yang murah. Hal itu

dapat dilihat dari isi Undang-Undang agrarian tahun 1870, suatu peraturan yang

umumnya dianggap sebagai dimulainya politik colonial liberal di hindia Belanda.

Peraturan tersebut pada pokoknya berisi dua hal, yaitu pengambilalihan tanah

milik penduduk tidak diperbolehkan, dan orang asing boleh menyewa tanah untuk

perkebunan. Tidak mengherankan bahwa sesudah tahun 1870 modal asing

semakin meningkat mengalir ke Jawa secara intensif.

19

Pada tahun 1882 pajak kepala diadakan dengan maksud untuk

menggantikan wajib kerja. Jumlah per kepala dipungut dari semua warga desa

yang kena wajib kerja. Pada tahun ini juga dihapuskan pancen diensten, yang

terdiri atas 15 jenis, kecuali kerja wajib untuk perbaikan jalan, dam, tanggul dan

saluran air. Dalam politik liberal penetrasi usaha kapitalis berpenetrasi sampai ke

individu. Konversi tanah yang dikuasai perseorangan menjadi tanah yang dikuasai

tuan perkebunan berarti tanah masuk obyek komersialisasi. Perkembangan

selanjutnya sebagian ditentukan oleh factor-faktor modernisasi lain, seperti

komunikasi, birokrasi, adukasi dan industrialisasi pertanian.

Pelaksanaan politik kolonial liberal ternyata tidak lebih baik dari pada

tanam paksa. Justru pada masa ini penduduk diperas oleh dua pihak. Pertama oleh

pihak swasta dan yang kedua oleh pihak pemerintah. Pemerintah Hindia Belanda

memeras penduduk secara tidak langsung melelui pajak-pajak perkebunan dan

pabrik yang harus dibayar oleh pihak swasta. Padahal, pihak swasta juga ingin

mendapat keuntungan yang besar. Untuk itu, para buruh diibayar dengan gaji

yang sangat rendah, tanpa jaminan kesehatan yang memadai, jatah makan yang

kurang, dan tidak lagi mempunyai tanah karena sudah disewakan untuk membayar

hutang.

Disamping itu, para pekerja perkebunan diikat dengan sistem kontrak, sehingga

mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka harus mau menerima semua yang

telah ditetapkan oleh perusahaan. Mereka tidak berani melarikan diri walaupun

menerima perlakuan yang tidak baik, karena mereka akan kena hukuman dari

pengusaha jika tertangkap. Pihak pengusaha memang mempunyai peraturan yang

disebut Poenale Sanctie (peraturan yang menetapkan pemberian sanksi hukuman

bagi para buruh yang melarikan diri dan tertangkap kembali). Keadaan yang

demikian ini menyebabkan tingkat kesejahteraan rakyat semakin merosot

sehingga rakyat semakin menderita.

Jadi, pada masa tanam paksa rakyat diperas oleh pemerintah Hindia

Belanda, sedangkan pada masa politik pintu terbuka rakyat diperas baik

pengusaha swasta maupun oleh pemerintah. Walaupun pemerintah melakukannya

secara tidak langsung. Kekuatan liberal mendesak pemerintahan kolonial

20

melindungi modal swasta dalam mendapatkan tanah, buruh, dan kesempatan

menjalankan usaha atau perkebunan. Negara menjadi pelayan modal lewat

dukungan infrastruktur dan birokrasi, dengan menelantarkan pelayanan

masyarakat. Dengan demikian politik kolonial liberal yang semula menghendaki

liberalisasi tanah jajahan lalu berkembang menjadi bagaimana mengatur tanah

jajahan untuk memperoleh uang.

Perkebunan-perkebunan besar di Jawa berkembang dengan pesat di dalam

liberal, yang sangat menguntungkan pihak mswasta Belanda maupun pemerintah

colonial, maka di lain pihak tingkat kesejahteraan orang-orang Indonesia di jawa

semakin mundur. Di pihak lain angka-angka yang tersedia mengenai produksi

bahan makanan memperlihatkan bahwa kenaikan produksi ini malahan lebih

rendah lagi daripada kenaikan  jumlah penduduk. Disamping itu, krisis yang telah

dialami perkebunan-perkebunan besar sekitar tahun 1885 juga membawa

pengaruh buruk bagi penduduk Jawa karena penyempitan operasi perkebunan-

perkebunan ini berarti pula penyempitan penghasilan penduduk Jawa, baik yang

berupa upah bagi pekerjaan di perkebunan maupun yang berupa sewa tanah.

Kemakmuran yang telah menurun dari penduduk Jawa disebabkan oleh

beberapa faktor.Pertama pertumbuhan penduduk yang pesat telah mengakibatkan

perbandingan antara jumlah penduduk (faktor produksi tanah) yang terbatas dilain

pihak tidak lagi seimbang akhirnya berakibat hokum pertambahan hasil yang

berkurang, kenaikan produksi pertanian juga berkurang. Kedua, perkembangan

produksi pertanian yang tidak menguntungkan ini juga tidak dapat diubah dengan

penggunaaan  peralatan pertanian yang lebigh efisien berhubung para petani rata-

rata sangat kekurangan modal sebagai akibat kemiskinan mereka. Ketiga, politik

pemerintahan colonial terhadap pulau Jawa. Yang mana berarti bahwa penduduk

Jawalah yang harus menanggung segala beban untuk mengatur dan memerintah

daerah koloni di luar Jawa. Keempat yaitu adanya system perpajakan yang sangat

regresif, artinya sangat memberatkan golongan yang berpendapatan rendah, untuk

sebagian terbesar terdiri dari orang- orang Indonesia pribumi, akan tetapi di lain

pihak sangat meringankan golongan yang berpendapatan tinggi, yang untuk

21

sebagian besar terdiri atas orang-orang Eropa. Faktor kelima, adanya krisis yang

telah melanda perkebunan-perkebunan besar sekitar tahun 1885. Kejadian ini

telah mendorong perkebunan-perkebunan besar di Jawa untuk mengadakan

penghematan-penghematan drsatis yang dicari dalam penekanan upah dan sewa

tanah sampai tingkat yang serendah mungkin.

22

BAB 3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

23

DAFTAR PUSTAKA

Suhelmi, Ahmad. 2007. Pemikiran Politik Barat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Utama,

Agung,Leo.2013. Sejarah Intelektual.Yogyakarta :Ombak

Deliar Noer. 1998. Pemikiran Politik di Negeri Barat. Jakarta : Mizan,

Poesponegoro, Marwati Djoned. 1993. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta:

Balai Pustaka

Sukarna. 1981. Ideologi : Suatu Studi Ilmu Politik. Bandung : Alumni.

http://arifsetiawan06.blogspot.com/2011/12/liberalisme.html (diakses 25 Oktober

2013)

24