17

BAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANG MASALAHMenurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa :Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengertian kepailitan menurut Henry C. Black diartikan sebagai kondisi seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.[footnoteRef:2] Menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.[footnoteRef:3] [2: Munir Fuady,Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.7.] [3: Ibid, hlm. 8.]

Mengenai syarat untuk dapat dinyatakan pailit, Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menyebutkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Memperhatikan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah :[footnoteRef:4] [4: Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 88-89]

1. Terdapat minimal 2 orang kreditor;2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.Mekanisme yang terdapat dalam UU KPKPU adalah proses persidangan untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, terbuka, cepat dan efektif. Untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan undang-undang maka proses acara pemeriksaan yang digunakan lebih cepat karena adanya pembatasan waktu proses pemeriksaan kepailitan dan dengan sistem pembuktian yang digunakan adalah pembuktian secara sederhana.Pembuktian secara sederhana lazim disebut dengan pembuktian secara sumir. Hal ini diatur dalam UU KPKPU yang menyatakan, bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yakni adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Hanya saja sangat disayangkan, bahwa UU KPKPU ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana itu dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Hal inilah yang membuka ruang perbedaan di antara para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan permohonan kepailitan. Dengan melihat kenyataan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat makalah dengan judul: IMPLEMENTASI SISTEM PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITANB. Identifikasi MasalahBerdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan makalah. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:1. Bagaimana implementasi asas pembuktian sederhana dalam praktik Peradilan Niaga dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU? 2. Adakah kendala atau hambatan yang dihadapi mengenai penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan yang dihadapi oleh Pengadilan Niaga?

BAB IIPEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI SYARAT DIKABULKANNYA PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGAA. Pembuktian Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Pada dasarnya pembuktian sederhana terkait dengan permohonan pailit telah diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang menyebutkan bahwa:Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.Jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, jelas bahwa yang dimaksudkan dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai :[footnoteRef:5] [5: Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.134. ]

1. Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;2. Eksistensi dari dua atau lebih kreditur dari debitor yang dimohonkan kepailitan. Untuk memutus suatu permohonan pernyataan pailit tidak hanya harus memenuhi prasyarat pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, akan tetapi harus pula terpenuhi asas pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Perlu dijelaskan bahwa keberadaan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU hanyalah bertujuan mewajibkan hakim untuk tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, yaitu fakta dan keadaan yang merupakan syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[footnoteRef:6] Akan tetapi tidak berarti bahwa apabila ternyata dalam perkara yang diajukan permohonan pernyataan pailitnya itu tidak dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, maka majelis Hakim Pengadilan Niaga atau Majelis Hakim Kasasi wajib menolak untuk memeriksa perkara itu sebagai perkara kepailitan karena perkara yang demikian itu merupakan kewenangan pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan perdata biasa. Oleh karena itu baik Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun Majelis Hakim Kasasi wajib tetap memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit itu, sedangkan fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana tetap menjadi tanggung jawabnya dan bukan karena kenyataan yang demikian itu majelis hakim kepailitan harus terlebih dahulu mempersilahkan para pihak untuk meminta putusan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah pengadilan perdata biasa terkait dengan fakta dan keadaan pokok perkaranya.[footnoteRef:7] [6: Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 149.] [7: Ibid, hlm. 150.]

Pembuktian sederhana menurut UU KPKPU merupakan kombinasi pelaksanaan dari prinsip dasar kepailitan, yaitu prinsip: concursus creditorum (para kreditor harus bertindak secara bersama-sama), prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor), pari passu prorata parte ( harta debitor merupakan jaminan bersama bagi kreditor dan dibagi secara proporsional berdasarkan besar kecilnya piutang) dan prinsip structured creditors (kreditor didahulukan berdasarkan urutan kelas kreditor).[footnoteRef:8] [8: Widiarso, Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan, http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s2-2010-arwakhudin, Diakses pada Rabu, tanggal 27 Juli 2011 pukul 22:40 WIB]

Dalam pembuktian sederhana terdapat 3 (tiga) hal yang harus dibuktikan yaitu:1. Kebenaran adanya dua kreditor atau lebih yang mempunyai hubungan hukum dengan debitor ,2. Kebenaran adanya minimal salah salah satu utang yang belum dibayar lunas, serta3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, satu syarat saja tidak terpenuhi maka pemeriksaan dengan pembuktian secara sederhana tidak dapat dilaksanakan.

B. Pengadilan Niaga Merupakan Pengadilan Khusus Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Kepailitan.Dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, yang mengubah dan menambah Peraturan Kepailitan (Faillissementsverordening) Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348, dibentuk Pengadilan Niaga. Undang-undang No. 4 Tahun 1998 mengatur mengenai Pengadilan Niaga dalam Bab III, Pasal 280-289. Terakhir, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 300-303.Berdasarkan Pasal 300 UU No.37 Tahun 2004 jo Pasal 280 ayat (1) UU No.4 tahun 1998 dibentuk suatu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yaitu Pengadilan Niaga, yang menurut ketentuan dalam Pasal 280 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran utang serta berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dalam bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.[footnoteRef:9] [9: Lee A Weng, Tinjauan Pasal demi Pasal (Faillissments-Verordening) S.1905 No.217 jo S.1906 No.348 Jis Perpu No.1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, hlm. 82.]

Dasar hukum keberadaan Pengadilan Niaga adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan Staatsblad tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348.Keberadaan Pengadilan Niaga tidak dapat hanya didasarkan kepada Undang-Undang No. 4 tahun 1998, atau Undang-Undang yang tepisah-pisah seperti yang terjadi saat ini. Penempatan Pengadilan Niaga dalam sistem hukum dan proses beracara harus jelas dan tegas. Kemungkinan perluasan lingkup Pengadilan Niaga membutuhkan landasan hukum atau dasar penetapan perluasan kewenangannya.Perluasan kompetensi Pengadilan Niaga semestinya ditujukan untuk membantu penyelesaian atau pemutusan secara cepat agar tidak menghambat roda perekonomian dan perdagangan.Pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dapat dilakukan oleh hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga; dan hakim Ad Hoc yaitu hakim ahli yang diangkat dengan Keputusan Presiden. Menurut Pasal 283 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998, persyaratan untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga adalah:[footnoteRef:10] [10: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.]

1. Berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum.2. Mempunyai dedikasi dan pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.3. Mempunyai sikap yang baik yaitu haruslah berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.4. Telah mengikuti dan telah berhasil mengikuti program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.Dengan adanya sistem beracara di Pengadilan Niaga yang tidak mengenal banding, maka permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan karir hakim. Dengan tidak adanya banding pada perkara Kepailitan dan PKPU, maka akan sulit bagi hakim niaga mencapai karir hakim tertinggi. Kondisi saat ini adalah apabila Hakim Niaga ingin mejadi hakim agung maka harus menjalani karir sebagai hakim tinggi terlebih dahulu. Hal itu berarti meninggalkan karir sebagai hakim Niaga, sehingga profesionalisme yang telah dirintis dan ditekuni harus ditinggalkan selama menjadi hakim tinggi. Bila hal ini terjadi, maka Pengadilan Niaga akan didukung oleh sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan kurang professional. Penyebab lemahnya kinerja Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara-perkara niaga.BAB IIIIMPLEMENTASI ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PRAKTEK PERADILAN NIAGA SERTA KENDALA ATAU HAMBATAN YANG DIHADAPIA. Implementasi Asas Pembuktian Sederhana Dalam Praktek Peradilan Niaga Dihubungkan Dengan Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.Dalam penyelesaian suatu kasus kepailitan, dianut suatu asas pembuktian sederhana. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari hukum kepailitan yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dengan dianutnya asas pembuktian sederhana seyogyanya salah satu tujuan dari hukum kepailitan yaitu cepat dapat tercapai. Kecepatan dalam menyelesaikan suatu kasus kepailitan sangat penting, mengingat adanya pembatasan waktu pengucapan putusan Pengadilan maksimal 60 (enam puluh) hari sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Dalam kenyataannya, implementasi asas pembuktian sederhana dalam praktek peradilan niaga sering terjadi inkonsistensi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa kasus-kasus permohonan pailit, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut. Dalam suatu kasus, Pengadilan Niaga memberikan putusan bahwa sudah terbukti secara sederhana, tetapi setelah dilimpahkan ke Mahkamah Agung ternyata dibatalkan dan dinyatakan bahwa tidak terbukti secara sederhana atau sebaliknya, kadang di Pengadilan tingkat pertama suatu fakta atau keadaan adanya utang tidak terbukti secara sederhana, namun di tingkat Mahkamah Agung dinyatakan sudah terbukti secara sederhana. [footnoteRef:11] [11: Victorianus M.H.R. Anda Puang, Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit, Tesis, http://library.usu.ac.id/download/fh/06003483.pdf, Abstrak.]

Mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam kasus TPI sebagai termohon pailit. Permohonan pailit TPI berdasarkan keputusan pengadilan Negeri yang diajukan oleh Pemohon secara sederhana telah terpenuhi dalam pasal 2 ayat (1). Termohon mempunyai kreditur lebih dari satu yaitu Crown Capital Global Limited dan Asian Venture Finance Limited. Dalam kasus tersebut, permohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Crown Capital Global Limited (CCGL) yang berdiri di British Virgin Island yang mengaku memilikisubordinated bond(surat utang) senilai 53 juta dollar AS dan Asian Venture Finance Limited (AVFL) yang berdiri di British Virgin Island yang mengaku memiliki piutang ke TPI sebesar 10.350.000 dollar AS.Menurut Pengadilan Niaga, tuduhan kepailitan dikabulkan dengan alasan didasarkan pada asumsi Majelis Hakim bahwa TPI tidak bisa memenuhi kewajiban membayar utang obligasi jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53 juta kepada Crown Capital Global Limited (CCGL). Sementara dalam kenyataannya yang terjadi adalah :1. Pada 1996, TPI yang masih dipegang Presiden Direktur Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut mengeluarkan sub ordinated bond (Sub Bond) sebesar USD53 juta. 2. Utang dalam bentuk sub ordinated bond tersebut dibuat sebagai rekayasa untuk mengelabui publik atas pinjaman dari BIA. Marx menjelaskan, rekayasa terjadi karena ditemukan fakta bahwa uang dari Peregrine Fixed Income Ltd masuk ke rekening TPI pada 26 Desember 1996. Namun, selang sehari tepatnya 27 Desember 1996, uang tersebut langsung ditransfer kembali ke rekening Peregrine Fixed Income Ltd. Setelah utang-utang itu dilunasi oleh manajemen baru TPI, dokumen- dokumen asli Sub Bond masih disimpan pemilik lama yang kemudian diduga diambil secara tidak sah oleh Shadik Wahono (yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Cipta Marga Nusaphala Persada)3. Terjadi transaksi Sub Bond antara Filago Ltd dengan CCGL dengan menggunakan promissory note (surat perjanjian utang) sehingga tidak ada proses pembayaran. Semua transaksi pengalihan Sub Bond berada di luar kendali TPI setelah Sub Bond berpindah tangan, sehingga apabila CCGL menagih hutang dari Sub Bond, jelas-jelas illegal.Melihat laporan CCGL, pihak Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tuntutan dari CCGL untuk memailitkan TPI pada 14 Oktober 2009. Pihak kuasa hukum PT TPI mencoba memberi klarifikasi yang sejujurnya disertai dengan bukt-bukti otentik melalui segala macam transaksi yang tercatat di buku ATM Bank BNI 46 yang menjadi ATM basis bagi perusahaan TPI. Dikatakan Marx Andriyan, bahwa pada tahun 1993 telah ditandatangani Perjanjian yang piutang antara TPI dengan Brunei Investment Agency (BIA) sebesar USD50 juta. Atas instruki pemilik lama, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI tapi ke rekening pribadi pemilik lama, utang piutang antara TPI dengan Brunei Investment Agency (BIA) sebesar USD50 juta. Atas instruki pemilik lama, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI tapi ke rekening pribadi pemilik lama. Dalam laporan keuangan TPI juga tidak pernah tercatat utang TPI dalam bentuk Sub Bond senilai USD53 juta. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan TPI yang dilakukan kantor akuntan publik dipastikan bahwa di dalam neraca TPI 2007 dan 2008 juga tidak tercatat adanya kreditur maupun tagihan dari CCGL. Seharusnya utang-utang obligasi jangka panjang tercatat di dalam pembukuan. Bahkan,kata Marx, pada 2007, MNC sebagai pemilik saham 75 persen di TPI mencatatkan diri sebagai perusahaan terbuka (PT MNC Tbk).Merasa tidak bersalah, PT TPI kemudian meminta peninjauan ulang atas masalah ini. Sesuai prosedur, TPI membawa masalah ini ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Setelah melakukan tahap verifikasi (pencocokan piutang), ditemukan banyak kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Maryana selaku ketua majelis hakim dengan dua anggotanya, Sugeng Riyono dan Syarifuddin. Beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh majelis hakim terdahulu :1. Ketentuan yang mengharuskan jumlah kreditur yang mengajukan pailit haruslah lebih dari dua. Tapi, dalam masalah ini, hanya ada satu kreditur Crown Capital Global Limited (CCGL). Sementara, kreditur lain yang disebutkan yakni Asian Venture Finance Limited, dinilai perusahaan buatan atau fiktif, yang tidak bisa dimasukan dalam kategori kreditur. Intinya, perusahaan yang mengajukan pailit itu cuma ada satu,2. Menjelaskan jika transaksi yang dilakukan atas obligasi jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53 juta tersebut bukanlah transaksi yang sederhana. Sedangkan dalam peraturan tentang kepailitan jelas diungkapkan bahwa transaksi yang dapat diajukan pailit adalah transaksi yang sederhana.Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka TPI menganggap bahwa putusan PN Niaga Jakpus sangat tidak berdasar dan merasa sangat dirugikan oleh perusahaan kecil yang domisili hukum dan alamatnya tidak jelas. Hal ini sangat menganggu kelangsungan hidup perusahaan (going concern) dan menimbulkan keresahan di kalangan karyawan serta pihak ketiga yang mempunyai hubungan kerja dengan TPI dan pada akhirnya dapat menganggu pelayanan TPI kepada masyarakat melalui siarannya.TPI akhirnya melakukan kasasi untuk permohonan peninjauan kembali kasus tersebut kepada Mahkamah Agung. Dari kasus tersebut, diperlihatkan bagaimana proses peradilan Indonesia berjalan. Setelah proses verifikasi oleh Mahkamah Agung, kesalahan-kesalahan yang belum teridentifikasi oleh Pengadilan Niaga mulai Nampak. Sedikit demi sedikit bukti pembayaran tagihan utang oleh TPI dimunculkan dalam setiap persidangan kasasi. Dalam laporan keuangan tersebut dikatakan, bahwa surat utang (obligasi) milik TPI sebesar US$53 juta yang jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006 telah berhasil dibayar. Lagipula, ada masalah lain yang lebih kompleks tentang keberadaan surat-surat utang itu. Dengan meninjau kekeliruan-kekeliruan tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memutus kasus tersebut dan menyatakan bahwa TPI tidak pailit. Karena dalam hukum nasional, kedudukan Mahkamah Agung adalah kedudukan tertinggi, maka keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan PT TPI resmi tidak pailit.Dapat disimpulkan terdapat kekeliruan hakim pengadilan Niaga dalam memutus kasus pailit TPI adalah menjelaskan jika transaksi yang dilakukan atas obligasi jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53 juta tersebut bukanlah transaksi yang sederhana. Dalam peraturan tentang kepailitan jelas diungkapkan bahwa transaksi yang dapat diajukan pailit adalah transaksi yang sederhana. Namun dapat di anulir oleh Mahkamah Agung dalam upaya Hukum kasasi, dimana Majelis hakim Memutus TPI tidak jadi dipailitkan karena pembuktiannya tidak sedehana tetapi sangat rumit dan kompleks.B. Kendala Atau Hambatan Yang Dihadapi Mengenai Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Yang Dihadapi Oleh Pengadilan NiagaHambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam penerapan asas pembuktian sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga adalah adanya perbedaan cara pandang yang melahirkan perbedaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, baik yang setingkat maupun dengan tingkat di atasnya dalam memeriksa kasus-kasus permohonan kepailitan. Perbedaan tersebut dikarenakan tidak adanya kesamaan Majelis Hakim dalam mengartikan sesuatu, misalnya pengertian utang, pengertian utang jatuh waktu dan pengertian kreditor. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Niaga dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam penerapan asas pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit selama ini adalah dengan memanggil Saksi Ahli. Saksi Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Tujuan pengangkatan seorang ahli tidak lain adalah untuk menghindari Hakim salah atau keliru dalam mengambil kesimpulan atau keputusan yang benar dan adil, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut adalah di dalam suatu proses kepailitan memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar. Dalam perkara ini, berlaku penangguhan eksekusi karena hasil putusan yang saling tumpang tindih atau kontradiksi antar lembaga yang mengadili. Terdapat kenyataan bahwa gugatan tingkat perdata saling berjalan beriringan dengan gugatan pada tingkat Pengadilan Niaga. Dalam putusan tidak dijelaskan secara tersurat mana gugatan yang didahulukan daripada yang lainnya, tetapi tampak bahwa gugatan pada tingkat Pengadilan Niaga akibat hukumnya dianggap lebih dapat dilaksanakan terlebih dahulu, daripada gugatan tingkat perdata. Adanya kontradiksi dalam kasus kepailitan tentu saja mempunyai dampak bagi dunia peradilan di Indonesia. Adanya ketidakjelasan wewenang ini dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum serta ketidakjelasan dalam masyarakat yang dapat berakibat hilangnya kepercayaan masayarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut terulang kembali harus ada kepastian hukum serta kepastian wewenang antar lembaga peradilan di Indonesia sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antar lembaga peradilan. Apabila ada kewenangan yang jelas maka kinerja dari setiap lembaga peradilan ini dapat maksimal dan demikian diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan khususnya peradilan niaga dapat terus meningkat.BAB IVSIMPULANDari identifikasi masalah dan pembahasan pada Bab III dapat ditarik simpulan sebagai berikut:1. Implementasi Asas Pembuktian Sederhana Dalam Praktek Peradilan Niaga belum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 karena ada banyak persoalan yang sangat pelik menyangkut proses kepailitan, pembuktiannya tidak sederhana tetapi sangat rumit dan kompleks sehingga sering terjadi inkonsistensi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa kasus-kasus permohonan pailit, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut.2. Kendala atau hambatan yang sering dihadapi mengenai penerapan asas pembuktian sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga adalah adanya perbedaan cara pandang yang melahirkan perbedaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, baik yang setingkat maupun dengan tingkat di atasnya dalam memeriksa kasus-kasus permohonan kepailitan.

1