makalah pancasila maulidia al-husna
TRANSCRIPT
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
1/39
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di jaman yang penuh dengan persaingan ini makna Pancasila seolah-olah
terlupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal sejarah perumusannya
melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut
akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara yaitu pancasila
yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.
Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan
karena setiap sila dalam pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan dari
masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. al
ini sesuai dengan susunan sila yang bersi!at sistematis-hierarkis" yang berarti bah#a kelima
sila pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat"
dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan
itu sehingga tidak dapat dipindahkan.
$agi bangsa Indonesia hakikat yang sesungguhnya dari pancasila adalah sebagai
pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. %edua pengertian tersebut sudahselayaknya kita !ahami akan hakikatnya. &elain dari pengertian tersebut" pancasila
memiliki beberapa sebutan berbeda" seperti '
1. Pancasila sebagai ji#a bangsa"
(. Pancasila sebagai kepribadian bangsa.
). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
*alaupun begitu" banyaknya sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu
kesalahan atau pelanggaran melainkan dapat dijadikan sebagai suatu kekayaan akan makna
dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. %arena hal yang terpenting adalah perbedaan
penyebutan itu tidak mengaburkan hakikat pancasila yang sesungguhnya yaitu sebagai
dasar negara. +etapi pengertian pancasila tidak dapat dita!sirkan oleh sembarang orang
karena akan dapat mengaturkan maknanya dan pada akhirnya merongrong dasar negara"
seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk itu kita sebagai generasi penerus" sudah
merupakan ke#ajiban bersama untuk senantiasa menjaga kelestarian nilai , nilai pancasila
1
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
2/39
sehingga apa yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan teredam di masa yang akan
datang.
B. Permasalahan
1. pa yang dimaksud dengan Pancasila &ebagai alsa!ah/
(. pa yang dimaksud dengan Pancasila &ebagai Ideologi $angsa dan 0egara/
). $agaimana Data dan akta dalam Proses Perumusan Pancasila /
4. pa yang dimaksud Dengan Identitas 0asional/
5. $agaimana &istem 0egara dan %onstitusi/
C. TUJUAN
%elompok kami menyusun makalah ini agar para pembaca bisa mengetahui tentang
Pancasila merupakan dasar negara dan pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia yang
sesungguhnya"dan dengan adanya makalah ini juga di harapkan dapat menjadi
pengetahuan bagi kita semua.
(
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
3/39
BAB II
PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH
2.1 Pengertan Pan!asla Se"aga Sstem Falsa#ah
Pengertian ilsa!at Pancasila menurut uslan bdulgani" Pancasila adalah !ilsa!at
negara yang lahir sebagai ideologi kolekti! 2cita-cita bersama3 seluruh bangsa Indonesia.
engapa pancasila dikatakan sebagai !ilsa!at" hal itu karena pancasila merupakan hasil
perenungan ji#a yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita" yang kemudian
dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. enurut 0otonagoro" ilsa!at Pancasila ini
memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat pancasila.
Pancasila sebagai dasar !ilsa!at negara epublik Indonesia memiliki susunan lima
sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai si!at dasar kesatuan
yang mutlak" yang berupa si!at kodrat monodualis yaitu sebagai makhluk indiidu
sekaligus juga sebagai makhluk sosial" serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang
berdiri sendiri dan sekaligus juga sebagai makhluk +uhan. %onsekuensi pancasila
dijadikan dasar negara Indonesia adalah segala aspek dalam penyelenggaraan negara
diliputi oleh nilai-nilai pancasila yang merupakan kodrat manusia yang monodualis
tersebut.
%ajian epistemologi !ilsa!at pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari
hakikat pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. al ini dimungkinkan adanya karena
epistemologi merupakan bidang !ilsa!at yang membahas hakikat ilmu pengetahuan 2ilmu
tentang ilmu3. %ajian epistemologi pancasila ini tidak bisa dipisahkan dengan dasar
antologinya. 6leh karena itu" dasar epistemologis pancasila sangat berkaitan dengan
konsep dasarnya tentang hakikat manusia.
&ebagai suatu paham epistemologi" pancasila mendasarkan pandangannya bah#aimu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka
moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu
tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia. 6leh karena itu pancasila secara
epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan
sains dan teknologi pada saat ini.
%ajian ksiologi !ilsa!at pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis
atau man!aat suatu pengetahuan mengenai pancasila. al ini disebabkan karena sila-sila
pancasila sebagai suatu sistem !ilsa!at memiliki satu kesatuan dasar aksiologi" nilai-nilai
)
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
4/39
dasar yang terkandung di dalam pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang
utuh. ksiologi pancasila ini mengandung arti bah#a kita membahas tentang !ilsa!at nilai
pancasila.
&ecara aksiologi" bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai pancasila.
&ebagai pendukung nilai" bangsa Indonesia itulah yang mengakui" menghargai" menerima
pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan" penerimaan dan penghargaan
pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam dalam sikap"
tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai !ilsa!at bangsa dan negara epublik Indonesia mengandung
makna bah#a setiap aspek kehidupan kebangsaan" kenegaraan dan kemasyarakatan harus
didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan" kemanusiaan" pesatuan" kerakyatan dan yang
terakhir keadilan. Pemikiran !ilsa!at kenegaraan ini bertolak dari pandangan bah#a negara
merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan" di mana
merupakan masyarakat hukum.
2.2 $arakterstk Pan!asla
&ebagai !ilsa!at" Pancasila memiliki karakteristik sistem !ilsa!at tersendiri yang
berbeda dengan !ilsa!at lainnya" yaitu '
13 %arakteristik !ilsa!at pancasila yang pertama yaitu sila-sila dalam pancasila
merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh 2sebagai suatu totalitas3. Dalam
hal ini" apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah"
maka itu bukan merupakan pancasila.
(3 %arakteristik !ilsa!at pancasila yang kedua ialah dalam susunan pancasila dengan
suatu sistem yang bulat dan utuh sebagai berikut.
&ila 1 mendasari" meliputi dan menji#ai sila (")"4 dan 5.
&ila ( didasari" diliputi" diji#ai sila 1 dan mendasari serta menji#ai sila )" 4 dan 5.
&ila ) didasari" diliputi" diji#ai sila 1"(" dan mendasari serta menji#ai sila 4 dan 5.
&ila 4 didasari" diliputi" diji#ai sila 1"(")" serta mendasari dan menji#ai sila 5.
&ila 5 didasari" diliputi" diji#ai sila 1"(") dan 4.
4
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
5/39
)3 %arakteristik !ilsa!at pancasila yang berikutnya" pancasila sebagai suatu substansi
artinya unsur asli atau permanen atau primer pancasila sebagai suatu yang mandiri"
dimana unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri.
43 %arakteriktik !ilsa!at pancasila yang terakhir yaitu pancasila sebagai suatu realita
artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya sebagai suatu
kenyataan hidup bangsa" yang tumbuh" hidup dan berkembang di dalam kehidupan
sehari-hari.
2.% Prns& Prns& Flsa#at Pan!asla
7ika ditinjau dari kausa ristoteles" Prinsip-prinsip pancasila dapat dijelaskan
sebagai berikut.
13 %ausa aterial yaitu sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal
ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia
sendiri.
(3 %ausa ormalis ialah sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila di dalam
pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat !ormal 2kebenaran !ormal3.
)3 %ausa 8!isiensi yaitu kegiatan $PUP%I dan PP%I dalam menyusun dan merumuskan
pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
43 %ausa inalis Ialah berhubungan dengan tujuannya" dimana tujuan yang
diusulkannya pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka.
akikat nilai-nilai Pancasila meliputi '
13 +uhan yang berarti bah#a sebagai kausa prima.
(3 anusia berarti bah#a makhluk indiidu dan makhluk sosial.
)3 &atu berarti bah#a kesatuan memiliki kepribadian sendiri.
43 akyat yang berarti bah#a unsur mutlak negara" harus bekerja sama dan gotong
royong.
53 dil yang berarti bah#a memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain
yang menjadi haknya.
5
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
6/39
BAB III
PANCASILA SEBAGAI IDI'L'GI BANGSA DAN NEGA(A
%.1 $a)an 'nt*l*gsme "er+asarkan Sla,Sla Pan!asla
&ecara ontologis" Pancasila sebagai !ilsa!at dimaksudkan sebagai upaya untuk
mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas lima sila memiliki
satu kesatuan dasar ontologis maksudnya setiap sila bukan merupakan asas yang berdiri
sendiri-sendiri.
anusia merupakan pendukung pokok dari sila-sila Pancasila. aksudnya pada
hakikatnya manusia memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis" atau monodualis sebagai
dasar ontologis Pancasila.
%esesuaian hubungan negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa
hubungan sebab-akibat. aitu sebagai berikut '
• 0egara sebagai pendukung hubungan" sedangkan +uhan" manusia" satu" rakyat" dan
adil sebagai pokok pangkal hubungan.
• :andasan sila-sila Pancasila yaitu +uhan" manusia" satu" rakyat dan adil adalah
sebagai sebab" dan negara adalah sebagai akibat.
6ntologi ialah penyelidikan hakikat ada 2esensi3 dan keberadaan 2eksistensi3 segala
sesuatu' alam semesta" !isik" psikis" spiritual" meta!isik" termasuk kehidupan sesudah mati"
dan +uhan. 6ntologi Pancasila mengandung a;as dan nilai antara lain'
• +uhan yang aha 8sa adalah sumber eksistensi kesemestaan. 6ntologi ketuhanan
bersi!at religius" supranatural" transendental dan suprarasional<
da , kesemestaan" alam semesta 2makrokosmos3 sebagai ada tak terbatas"
dengan #ujud dan hukum alam" sumber daya alam yang merupakan pr#ahana
dan sumber kehidupan semua makhluk' bumi" matahari" ;at asam" air" tanah
subur" pertambangan" dan sebagainya<
8ksistensi subyek= pribadi manusia' indiidual" suku" nasional" umat manusia
2uniersal3. anusia adalah subyek unik dan mandiri baik personal maupun
nasional" merdeka dan berdaulat. &ubyek pribadi mengemban identitas unik'
menghayati hak dan ke#ajiban dalam kebersamaan dan kesemestaan 2sosial-
>
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
7/39
horisontal dengan alam dan sesama manusia3" sekaligus secara sosial-ertikal
uniersal dengan +uhan. Pribadi manusia bersi!at utuh dan unik dengan potensi
jasmani-rohani" karya dan kebajikan sebagai pengemban amanat keagamaan<
8ksistensi tata budaya" sebagai per#ujudan martabat dan kepribadian manusia
yang unggul. $aik kebudayaan nasional maupun uniersal adalah per#ujudan
martabat dan kepribadian manusia' sistem nilai" sistem kelembagaan hidup
seperti keluarga" masyarakat" organisasi" negara. 8ksistensi kultural dan
peradaban per#ujudan teleologis manusia' hidup dengan motiasi dan cita-cita
sehingga kreati!" produkti!" etis" berkebajikan<
8ksistensi bangsa-negara yang ber#ujud sistem nasional" sistem kenegaraan
yang merdeka dan berdaulat" yang menampilkan martabat" kepribadian dan
ke#iba#aan nasional. &istem kenegaraan yang merdeka dan berdaulat
merupakan puncak prestasi perjuangan bangsa" pusat kesetiaan" dan kebanggaan
nasional
%.2 $a)an E&stem*l*g
8pistemologi adalah cabang !ilsa!at yang menyelidiki asal" syarat" susunan"
metode" ilmu pengetahuan. 8pistemologi meneliti sumber pengetahuan" proses dan syarat
terjadinya pengetahuan" batas ilmu pengetahuan.
enurut +itus 219?4 ' (@3 terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam
epistemologi" yaitu'
• +entang sumber pengetahuan manusia
• +entang teori kebenaran pengetahuan manusia
• +entang #atak pengetahuan manusia
&ecara epistemologis Pancasila sebagai !ilsa!at yaitu sebagai upaya untuk mencari
hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.
&umber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia
sendiri. &edangkan susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan yaitu Pancasila
memiliki susunan yang bersi!at !ormal logis" baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila
maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu.
A
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
8/39
&ebagai suatu paham epistemologi" maka Pancasila mendasarkan pada
pandangannya bah#a ilmu pengetahuan tidak bebas nilai dalam upaya untuk mendapatkan
suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.
8pistemologi menyelidiki sumber" proses" syarat-syarat batas" aliditas dan hakikat
ilmu. 8pistemologi Pancasila secara mendasar meliputi nilai-nilai dan a;as-a;as'
aha sumber ialah +uhan" yang menciptakan kepribadian manusia dengan
martabat dan potensi unik yang tinggi" menghayati kesemestaan" nilai agama dan
ketuhanan. %epribadian manusia sebagai subyek diberkati dengan martabat luhur'
pancaindra" akal" rasa" karsa" cipta" karya dan budi nurani. %emampuan martabat manusia
sesungguhnya adalah anugerah dan amanat ketuhanan= keagamaan.
&umber pengetahuan dibedakan dibedakan secara kualitati!" antara'
• &umber primer" yang tertinggi dan terluas" orisinal' lingkungan alam" semesta"
sosio-budaya" sistem kenegaraan dan dengan dinamikanya<
• &umber sekunder' bidang-bidang ilmu yang sudah ada= berkembang" kepustakaan"
dokumentasi<
• &umber tersier' cendekia#an" ilmu#an" ahli" narasumber" guru.
*ujud dan tingkatan pengetahuan dibedakan secara hierarkis'
• Pengetahuan indra#i<
• Pengetahuan ilmiah<
• Pengetahuan !iloso!is<
• Pengetahuan religius.
Pengetahuan manusia relati! mencakup keempat #ujud tingkatan itu. Ilmu adalah perbendaharaan dan prestasi indiidual maupun sebagai karya dan #arisan budaya umat
manusia merupakan kualitas martabat kepribadian manusia. Per#ujudannya adalah
peman!aatan ilmu guna kesejahteraan manusia" martabat luhur dan kebajikan para
cendekia#an 2kreati!" sabar" tekun" rendah hati" bijaksana3. Ilmu membentuk kepribadian
mandiri dan matang serta meningkatkan harkat martabat pribadi secara lahiriah" sosial
2sikap dalam pergaulan3" psikis 2sabar" rendah hati" bijaksana3. Ilmu menjadi kualitas
kepribadian" termasuk kegairahan" keuletan untuk berkreasi dan berkarya.
?
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
9/39
artabat kepribadian manusia dengan potensi uniknya memampukan manusia
untuk menghayati alam meta!isik jauh di balik alam dan kehidupan" memiliki #a#asan
kesejarahan 2masa lampau" kini dan masa depan3" #a#asan ruang 2negara" alam semesta3"
bahkan secara suprarasional menghayati +uhan yang supranatural dengan kehidupan abadi
sesudah mati. Pengetahuan menyeluruh ini adalah per#ujudan kesadaran !iloso!is-religius"
yang menentukan derajat kepribadian manusia yang luhur. $erilmu= berpengetahuan berarti
mengakui ketidaktahuan dan keterbatasan manusia dalam menjangkau dunia suprarasional
dan supranatural. +ahu secara Bmelampaui tapal batasC ilmiah dan !iloso!is itu justru
menghadirkan keyakinan religius yang dianut seutuh kepribadian' mengakui keterbatasan
pengetahuan ilmiah-rasional adalah kesadaran rohaniah tertinggi yang membahagiakan.
2.- $a)an Aks*l*g
ksiologi adalah teori nilai" yaitu sesuatu yang diinginkan" disukai atau yang baik.
&ila-sila Pancasila sebagai suatu sistem !ilsa!at memiliki satu kesatuan dasar aksiologis"
yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu
kesatuan. ksiologi Pancasila mengandung arti bah#a kita membahas tentang !ilsa!at nilai
Pancasila.
Dalam !ilsa!at Pancasila" terdapat tiga tingkatan nilai" yaitu nilai dasar" nilai
instrumental" dan nilai praktis.
• 0ilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan" nilai kemanusiaan" nilai
persatuan" nilai kerakyatan" dan nilai keadilan.
• 0ilai instrumental" adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang
selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga
negara.
• 0ilai praktis" adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. 0ilai
ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar
hidup dalam masyarakat.
0ilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar
yang mendasari nilai intrumental dan selanjutnya mendasari semua aktiitas kehidupan
masyarakat" berbansa" dan bernegara.
9
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
10/39
&ecara aksiologis" bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila
2 subscriber of value Pancasila3" yaitu bangsa yang berketuhanan" yang berkemanusiaan"
yang berpersatuan" yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial.
ksiologi menyelidiki pengertian" jenis" tingkatan" sumber dan hakikat nilai secara
kesemestaan. ksiologi Pancasila pada hakikatnya seji#a dengan ontologi dan
epistemologinya. Pokok-pokok aksiologi itu dapat disarikan sebagai berikut'
• +uhan yang aha 8sa sebagai mahasumber nilai" pencipta alam semesta dan
segala isi beserta antarhubungannya" termasuk hukum alam. 0ilai dan hukum moral
mengikat manusia secara psikologis-spiritual' akal dan budi nurani" obyekti! mutlak
menurut ruang dan #aktu secara uniersal. ukum alam dan hukum moral
merupakan pengendalian semesta dan kemanusiaan yang menjamin multieksistensi
demi keharmonisan dan kelestarian hidup.
• &ubyek manusia dapat membedakan hakikat mahasumber dan sumber nilai dalam
per#ujudan +uhan yang mahaesa" pencipta alam semesta" asal dan tujuan hidup
manusia 2 sangkan paraning dumadi" secara indiidual maupun sosial3.
• 0ilai-nilai dalam kesadaran manusia dan dalam realitas alam semesta yang
meliputi' +uhan yang mahaesa dengan per#ujudan nilai agama yang di#ahyukan-
0ya" alam semesta dengan berbagai unsur yang menjamin kehidupan setiap
makhluk dalam antarhubungan yang harmonis" subyek manusia yang bernilai bagi
dirinya sendiri 2kesehatan" kebahagiaan" etc.3 beserta aneka ke#ajibannya. inta
kepada keluarga dan sesama adalah kebahagiaan sosial dan psikologis yang tak
ternilai. Demikian pula dengan ilmu" pengetahuan" sosio-budaya umat manusia
yang membentuk sistem nilai dalam peradaban manusia menurut tempat dan
;amannya.
• anusia dengan potensi martabatnya menduduki !ungsi ganda dalam hubungan
dengan berbagai nilai' manusia sebagai pengamal nilai atau BkonsumenC nilai yang
bertanggung ja#ab atas norma-norma penggunaannya dalam kehidupan bersama
sesamanya" manusia sebagai pencipta nilai dengan karya dan prestasi indiidual
maupun sosial 2ia adalah subyek budaya3. “Man created everything from something
to be something else, God created everything from nothing to be
everything.” Dalam keterbatasannya" manusia adalah prokreator bersama llah.
1@
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
11/39
• artabat kepribadian manusia secara potensial-integritas bertumbuhkembang dari
hakikat manusia sebagai makhluk indiidu-sosial-moral' berhikmat kebijaksanaan"
tulus dan rendah hati" cinta keadilan dan kebenaran" karya dan darma bakti" amal
kebajikan bagi sesama.
• anusia dengan potensi martabatnya yang luhur dianugerahi akal budi dan nurani
sehingga memiliki kemampuan untuk beriman kepada +uhan yang mahaesa
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. +uhan dan nilai agama secara
!iloso!is bersi!at meta!isik" supernatural dan supranatural. aka potensi martabat
manusia yang luhur itu bersi!at apriori' diciptakan +uhan dengan identitas martabat
yang unik' secara sadar mencintai keadilan dan kebenaran" kebaikan dan kebajikan.
inta kasih adalah produk manusia , identitas utama akal budi dan nuraninya ,melalui sikap dan karyanya.
• anusia sebagai subyek nilai memikul ke#ajiban dan tanggung ja#ab terhadap
pendayagunaan nilai" me#ariskan dan melestarikan nilai dalam kehidupan. akikat
kebenaran ialah cinta kasih" dan hakikat ketidakbenaran adalah kebencian 2dalam
aneka #ujudnya' dendam" permusuhan" perang" etc.3.
• 8ksistensi !ungsional manusia ialah subyek dan kesadarannya. %esadaran
ber#ujud dalam dunia indra" ilmu" !ilsa!at 2kebudayaan= peradaban" etika dan nilai-
nilai ideologis3 maupun nilai-nilai supranatural.
11
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
12/39
BAB I
DATA DAN FA$TA DALA/ P('SES PE(U/USAN PANCASILA
-.1 S+ang BPUP$I +an Te*r,Te*r 0ang +a)kan *leh /r./*hamma+ amn3
Pr*#.Dr.S&*m* +an Ir.S*ekarn*
$adan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan %emerdekaan Indonesia adalah sebuah
badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara 7epang pada tanggal 1 aret
1945 bertepatan dengan hari ulang tahun %aisar irohito. $adan ini dibentuk sebagai
upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bah#a 7epang
akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. $PUP%I beranggotakan >( orang yang
diketuai oleh Dr. %anjeng aden +umenggung 2%..+.3 adjiman *edyodiningrat dengan
#akil ketua Ichibangase osio 2orang 7epang3 dan aden Pandji &oeroso.
Di luar anggota $PUP%I" dibentuk sebuah $adan +ata Usaha 2semacam sekretariat3
yang beranggotakan >@ orang. $adan +ata Usaha ini dipimpin oleh aden Pandji &oeroso
dengan #akil r. bdoel Ea!ar Pringgodigdo dan asuda +oyohiko 2orang 7epang3.
+ugas dari $PUP%I sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan
dengan aspek-aspek politik" ekonomi" tata pemerintahan" dan hal-hal yang diperlukan
dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.
Pada tanggal A gustus 1945" 7epang membubarkan $PUP%I dan kemudian
membentuk Panitia Persiapan %emerdekaan Indonesia 2PP%I3 atau dalam bahasa 7epang'
Dokuritsu 7unbi Inkai" dengan anggota berjumlah (1 orang" sebagai upaya untuk
mencerminkan per#akilan dari berbagai etnis di #ilayah india-$elanda" terdiri dari' 1(
orang asal 7a#a" ) orang asal &umatera" ( orang asal &ula#esi" 1 orang asal %alimantan" 1
orang asal &unda %ecil 20usa +enggara3" 1 orang asal aluku" 1 orang asal etnis +ionghoa.
• #al persiapan kemerdekaan oleh $PUP%I
%ekalahan 7epang dalam perang Pasi!ik semakin jelas" Perdana enteri 7epang"
7enderal %uniaki %oiso" pada tanggal A &eptember 1944 mengumumkan bah#a Indonesia
akan dimerdekakan kelak" sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang sia +imur
aya. Dengan cara itu" 7epang berharap tentara &ekutu akan disambut oleh rakyat
Indonesia sebagai penyerbu negara mereka" sehingga pada tanggal 1 aret 1945 pimpinan
pemerintah pendudukan militer 7epang di 7a#a" 7enderal %umakichi arada"
mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha
1(
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
13/39
persiapan kemerdekaan Indonesia" yang dinamakan F$adan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan %emerdekaan IndonesiaF 2$PUP%I3 atau dalam bahasa 7epang' Dokuritsu 7unbi
osakai. Pembentukan $PUP%I juga untuk menyelidiki" mempelajari dan
memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan
guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.
$PUP%I resmi dibentuk pada tanggal 1 aret 1945" bertepatan dengan ulang tahun
kaisar 7epang" %aisar irohito. Dr. %anjeng aden +umenggung 2%..+.3 adjiman
*edyodiningrat" dari golongan nasionalis tua" ditunjuk menjadi ketua $PUP%I dengan
didampingi oleh dua orang ketua muda 2#akil ketua3" yaitu aden Pandji &oeroso dan
Ichibangase osio 2orang 7epang3. &elain menjadi ketua muda" aden Pandji &oeroso juga
diangkat sebagai kepala kantor tata usaha $PUP%I 2semacam sekretariat3 dibantu asuda+oyohiko dan r. bdoel Ea!ar Pringgodigdo. $PUP%I sendiri beranggotakan >9 orang"
yang terdiri dari' >( orang anggota akti! adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia
dari semua daerah dan aliran" serta A orang anggota istime#a adalah per#akilan
pemerintah pendudukan militer 7epang" tetapi #akil dari bangsa 7epang ini tidak
mempunyai hak suara 2keanggotaan mereka adalah pasi!" yang artinya mereka hanya hadir
dalam sidang $PUP%I sebagai pengamat saja3.
&elama $PUP%I berdiri" telah diadakan dua kali masa persidangan resmi $PUP%I" dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di ba#ah $PUP%I"
yaitu adalah sebagai berikut '
• &idang resmi pertama
Persidangan resmi $PUP%I yang pertama pada tanggal (9 ei-1 7uni 1945
Pada tanggal (? ei 1945" diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial
pembukaan masa persidangan $PUP%I yang pertama di gedung Fhuo &angi InF" yang
pada ;aman kolonial $elanda gedung tersebut merupakan gedung Golksraad 2dari bahasa
$elanda" semacam lembaga FDe#an Per#akilan akyat india-$elandaF di masa
penjajahan $elanda3" dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Eedung Pancasila" yang
berlokasi di 7alan Pejambon > , 7akarta. 0amun masa persidangan resminya sendiri 2masa
persidangan $PUP%I yang pertama3 diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada
keesokan harinya" yakni pada tanggal (9 ei 1945" dan berlangsung sampai dengan
tanggal 1 7uni 1945" dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia" !ilsa!at
negara FIndonesia erdekaF serta merumuskan dasar negara Indonesia.
1)
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
14/39
Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan $PUP%I yang
pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota $PUP%I dan juga dua orang pembesar militer
jepang" yaitu' Panglima +entara *ilayah ke-A" 7enderal I;agaki" yang menguasai 7a#a
serta Panglima +entara *ilayah ke-1>" 7enderal uichiro 0agano. 0amun untuk
selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri" yang berlangsung selama empat
hari" hanya dihadiri oleh seluruh anggota $PUP%I.
&ebelumnya agenda sidang dia#ali dengan membahas pandangan mengenai bentuk
negara Indonesia" yakni disepakati berbentuk F0egara %esatuan epublik IndonesiaF
2F0%IF3" kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi 0egara
%esatuan epublik Indonesia. Untuk hal ini" $PUP%I harus merumuskan dasar negara
epublik Indonesia terlebih dahulu yang akan menji#ai isi dari Undang-Undang Dasar 0egara %esatuan epublik Indonesia itu sendiri" sebab Undang-Undang Dasar adalah
merupakan konstitusi 0egara %esatuan epublik Indonesia.
Euna mendapatkan rumusan dasar negara epublik Indonesia yang benar-benar tepat"
maka agenda acara dalam masa persidangan $PUP%I yang pertama ini adalah
mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia" yang
mengajukan pendapatnya tentang dasar negara epublik Indonesia itu adalah sebagai
berikut '
&idang tanggal (9 ei 1945" r. Pro!. ohammad amin" &.. berpidato
mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara epublik Indonesia"
yaitu' H1. Peri %ebangsaan< (. Peri %emanusiaan< ). Peri %etuhanan< 4. Peri %erakyatan<
dan 5. %esejahteraan akyat.
&idang tanggal )1 ei 1945" Pro!. r. Dr. &oepomo berpidato mengemukakan
gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara epublik Indonesia" yang dia
namakan FDasar 0egara Indonesia erdekaF" yaitu' H1. Persatuan< (. %ekeluargaan< ).
u!akat dan Demokrasi< 4. usya#arah< dan 5. %eadilan &osial.
&idang tanggal 1 7uni 1945" Ir. &oekarno berpidato mengemukakan gagasan
mengenai rumusan lima sila dasar negara epublik Indonesia" yang dia namakan
FPancasilaF" yaitu' H1. %ebangsaan Indonesia< (. Internasionalisme dan Peri %emanusiaan<
). u!akat atau Demokrasi< 4. %esejahteraan &osial< dan 5. %etuhanan ang aha 8sa.
Eagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara epublik Indonesia yang
dikemukakan oleh Ir. &oekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah FPancasilaF"
14
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
15/39
masih menurut dia bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat
diperas menjadi F+risilaF 2+iga &ila3" yaitu' H1. &osionasionalisme< (. &osiodemokrasi< dan
). %etuhanan ang $erkebudayaan. $ahkan masih menurut Ir. &oekarno lagi" +risila
tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai F8kasilaF 2&atu &ila3" yaitu
merupakan sila' HEotong-oyong" ini adalah merupakan upaya dari $ung %arno dalam
menjelaskan bah#a konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara epublik Indonesia
yang diba#akannya tersebut adalah berada dalam kerangka Fsatu-kesatuanF" yang tak
terpisahkan satu dengan lainnya. asa persidangan $PUP%I yang pertama ini dikenang
dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 7uni ditetapkan dan diperingati
sebagai hari lahirnya Pancasila.
Pidato dari Ir. &oekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan $PUP%I yang pertama" setelah itu $PUP%I mengalami masa reses persidangan 2periode jeda atau
istirahat3 selama satu bulan lebih. &ebelum dimulainya masa reses persidangan"
dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang" yang dinamakan FPanitia
&embilanF dengan diketuai oleh Ir. &oekarno" yang bertugas untuk mengolah usul dari
konsep para anggota $PUP%I mengenai dasar negara epublik Indonesia.
• asa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua
&ai akhir dari masa persidangan $PUP%I yang pertama" masih belum
ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara epublik Indonesia yang
benar-benar tepat" sehingga dibentuklah F Panitia SembilanF tersebut di atas guna
menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan
oleh para anggota $PUP%I itu. dapun susunan keanggotaan dari F Panitia SembilanF ini
adalah sebagai berikut '
1. Ir. &oekarno 2ketua3
(. Drs. ohammad atta 2#akil ketua3
). r. aden chmad &oebardjo Djojoadisoerjo 2anggota3
4. r. Pro!. ohammad amin" &.. 2anggota3
5. %iai aji bdul *ahid asjim 2anggota3
>. bdoel %ahar oe;akir 2anggota3
A. aden bikusno +jokrosoejoso 2anggota3
15
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hattahttps://id.wikipedia.org/wiki/Achmad_Soebardjohttps://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Yaminhttps://id.wikipedia.org/wiki/Wahid_Hasjimhttps://id.wikipedia.org/wiki/Wahid_Hasjimhttps://id.wikipedia.org/wiki/Abdoel_Kahar_Moezakirhttps://id.wikipedia.org/wiki/Abikoesno_Tjokrosoejosohttps://id.wikipedia.org/wiki/Abikoesno_Tjokrosoejosohttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hattahttps://id.wikipedia.org/wiki/Achmad_Soebardjohttps://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Yaminhttps://id.wikipedia.org/wiki/Wahid_Hasjimhttps://id.wikipedia.org/wiki/Abdoel_Kahar_Moezakirhttps://id.wikipedia.org/wiki/Abikoesno_Tjokrosoejosohttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
16/39
?. aji gus &alim 2anggota3
9. r. leJander ndries aramis 2anggota3
&esudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum
kebangsaan 2pihak F NasionalisF3 dan 4 orang dari kaum keagamaan 2pihak F slamF3" maka
pada tanggal (( 7uni 1945 F Panitia SembilanF kembali bertemu dan menghasilkan
rumusan dasar negara epublik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai F Piagam
JakartaF atau F !akarta "harter F" yang pada #aktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah
FGentlement #greement F. &etelah itu sebagai ketua F Panitia SembilanF" Ir.
&oekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota $PUP%I
berupa dokumen rancangan asas dan tujuan F ndonesia MerdekaF yang disebut dengan
F Piagam !akartaF itu. enurut dokumen tersebut" dasar negara epublik Indonesia adalah
sebagai berikut '
1. $etuhanan dengan ke%a&iban men&alankan Syariat slam bagi pemeluk'
pemeluknya"
(. $emanusiaan yang adil dan beradab"
). Persatuan ndonesia"
4. $erakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi&aksanaan dalam permusya%aratan
per%akilan"
5. $eadilan sosial bagi seluruh rakyat ndonesia.
ancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan
$PUP%I yang kedua" yang diselenggarakan mulai tanggal 1@ 7uli 1945.
Di antara dua masa persidangan resmi $PUP%I itu" berlangsung pula persidangan
tak resmi yang dihadiri )? orang anggota $PUP%I. Persidangan tak resmi ini dipimpin
sendiri oleh $ung %arno yang membahas mengenai rancangan F Pembukaan 2 bahasa
$elanda' F PreambuleF3 (ndang'(ndang )asar *+-F" yang kemudian dilanjutkan
pembahasannya pada masa persidangan $PUP%I yang kedua 21@ 7uli-1A 7uli 19453.
• &idang resmi kedua
asa persidangan $PUP%I yang kedua berlangsung sejak
tanggal 1@ 7uli 1945 hingga tanggal 14 7uli 1945. genda sidang $PUP%I kali ini
membahas tentang #ilayah 0egara %esatuan epublik Indonesia"
1>
https://id.wikipedia.org/wiki/Agus_Salimhttps://id.wikipedia.org/wiki/Alexander_Andries_Maramishttps://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalishttps://id.wikipedia.org/wiki/Islamhttps://id.wikipedia.org/wiki/22_Junihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/10_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belandahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belandahttps://nl.wikipedia.org/wiki/Preambulehttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/10_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/17_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/17_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/10https://id.wikipedia.org/wiki/10https://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/17_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/17_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Agus_Salimhttps://id.wikipedia.org/wiki/Alexander_Andries_Maramishttps://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalishttps://id.wikipedia.org/wiki/Islamhttps://id.wikipedia.org/wiki/22_Junihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/10_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belandahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belandahttps://nl.wikipedia.org/wiki/Preambulehttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/10_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/17_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/10https://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/17_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
17/39
ke#arganegaraan Indonesia" rancanganUndang-Undang Dasar " ekonomi dan keuangan"
pembelaan negara" serta pendidengajaran. Pada persidangan $PUP%I yang kedua ini"
anggota $PUP%I dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang
terbentuk itu antara lain adalah' Panitia Perancang (ndang'(ndang )asar 2diketuai
oleh Ir. &oekarno3" Panitia Pembelaan anah #ir 2diketuai olehaden bikusno
+jokrosoejoso3" dan Panitia /konomi dan $euangan 2diketuai oleh Drs. ohammad
atta3.
Pada tanggal 11 7uli 1945" sidang panitia Perancang (ndang'(ndang )asar " yang
diketuai oleh Ir. &oekarno" membahas pembentukan lagi panitia kecil di ba#ahnya" yang
tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar " yang beranggotakan A
orang yaitu sebagai berikut '
1. Pro!. r. Dr. &oepomo 2ketua panitia kecil3
(. r. %+ *ongsonegoro 2anggota3
). r. aden chmad &oebardjo Djojoadisoerjo 2anggota3
4. r. leJander ndries aramis 2anggota3
5. r. aden Panji &inggih 2anggota3
>. aji gus &alim 2anggota3
A. Dr. &oekiman *irjosandjojo 2anggota3
Pada tanggal 1) 7uli 1945" sidang panitia Perancang (ndang'(ndang )asar " yang
diketuai oleh Ir. &oekarno" membahas hasil kerja panitia kecil di ba#ahnya" yang tugasnya
adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar " yang beranggotakan A orang
tersebut.
Pada tanggal 14 7uli 1945" sidang pleno $PUP%I menerima laporan
panitia Perancang (ndang'(ndang )asar " yang dibacakan oleh ketua panitianya
sendiri" Ir. &oekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-
Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu '
1. Pernyataan tentang ndonesia Merdeka
(. Pembukaan Undang-Undang Dasar
). $atang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai F(ndang'
(ndang )asar *+-F" yang isinya meliputi '
1A
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Abikoesno_Tjokrosoejosohttps://id.wikipedia.org/wiki/Abikoesno_Tjokrosoejosohttps://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hattahttps://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hattahttps://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hattahttps://id.wikipedia.org/wiki/11_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/11_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soepomohttps://id.wikipedia.org/wiki/Mr._Wongsonegorohttps://id.wikipedia.org/wiki/Achmad_Soebardjohttps://id.wikipedia.org/wiki/Alexander_Andries_Maramishttps://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raden_Panji_Singgih&action=edit&redlink=1https://id.wikipedia.org/wiki/Agus_Salimhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekiman_Wirjosandjojohttps://id.wikipedia.org/wiki/13_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/14_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Abikoesno_Tjokrosoejosohttps://id.wikipedia.org/wiki/Abikoesno_Tjokrosoejosohttps://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hattahttps://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hattahttps://id.wikipedia.org/wiki/11_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soepomohttps://id.wikipedia.org/wiki/Mr._Wongsonegorohttps://id.wikipedia.org/wiki/Achmad_Soebardjohttps://id.wikipedia.org/wiki/Alexander_Andries_Maramishttps://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raden_Panji_Singgih&action=edit&redlink=1https://id.wikipedia.org/wiki/Agus_Salimhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekiman_Wirjosandjojohttps://id.wikipedia.org/wiki/13_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/14_Julihttps://id.wikipedia.org/wiki/1945https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/1945
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
18/39
• *ilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas #ilayah 0india'
1elanda dahulu" ditambah dengan alaya" $orneo Utara 2sekarang adalah
#ilayah &abahdan #ilayah &era#ak di negara alaysia" serta #ilayah
negara $runei Darussalam3" Papua" +imor-Portugis 2sekarang adalah #ilayah
negara +imor :este3" dan pulau-pulau di sekitarnya"
• $entuk negara Indonesia adalah Negara $esatuan"
• $entuk pemerintahan Indonesia adalah 2epublik "
• $endera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih"
• $ahasa nasional Indonesia adalah 1ahasa ndonesia.
%onsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun
dengan mengambil tiga alenia pertama F Piagam !akartaF" sedangkan konsep Undang-
Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat F Piagam !akartaF.
&ementara itu" perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang $PUP%I mengenai
penerapan aturan Islam" &yariat Islam" dalam negara Indonesia baru. F Piagam !akartaF
atau F !akarta "harter F pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksion yang sedikit
berbeda.
BAB
1?
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Hindia-Belandahttps://id.wikipedia.org/wiki/Hindia-Belandahttps://id.wikipedia.org/wiki/Federasi_Malayahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Sabahhttps://id.wikipedia.org/wiki/Sabahhttps://id.wikipedia.org/wiki/Serawak,_Malaysiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bruneihttps://id.wikipedia.org/wiki/Bruneihttps://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttps://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttps://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Lestehttps://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Lestehttps://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Lestehttps://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Lestehttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Republikhttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Islamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Hindia-Belandahttps://id.wikipedia.org/wiki/Hindia-Belandahttps://id.wikipedia.org/wiki/Federasi_Malayahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Sabahhttps://id.wikipedia.org/wiki/Serawak,_Malaysiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bruneihttps://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttps://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Lestehttps://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Lestehttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Republikhttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Islamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakartahttps://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakarta
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
19/39
IDENTITAS NASI'NAL
4.1 Pengertan +an Latar Belakang I+enttas Nas*nal
Identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas dimiliki oleh suatu bangsa dan
tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Dalam hal ini" tidak hanya mengacu pada indiidusaja" akan tetapi berlaku juga pada suatu kelompok. &elanjutnya mengenai identitas
nasional akan dibahas di ba#ah ini.
%ata Identitas berasal dari kata Identitu" yang memiliki arti tanda-tanda" ciri-ciri"
atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang
lain. &ementara itu kata FnasionalF merupakan identitas yang melekat pada kelompok-
kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan !isiik" baik !isik seperti
budaya" agama dan bahasa maupun non!isik seperti cita-cita" keinginan dan tujuan.
impunan kelompok inilah yang kemudian disebut dengan identitas bangsa atau identitas
nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok yang di#ujudkan dalam
bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.
Pengertian Identitas 0asional adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan
berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu
kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan pancasila dan $hineka
+unggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya.
akikat Identitas 0asional kita sebagai bangsa di dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara adalah pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita
dalam arti yang luas" misalnya di dalam aturan perundang-undangan atau moral yang
secara normati! diterapkan di dalam pergaulan" baik itu di dalam tataran nasional maupun
internasional dan lain sebagainya. Dengan demikian nilai-nilai budaya yang tercermin di
dalam identitas nasional tersebut bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan
normati! dan domatis" melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus-menerus
bersemi karena adanya hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat.
%onsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka
untuk dita!sir dengan diberi makna baru agar tetap relean dan !ungsional dalam kondisi
aktual yang berkembang dalam masyarakat.
4.2 /atan +an Unsr Unsr I+enttas Nas*nal
19
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
20/39
$erbicara mengenai unsur-unsur identitas nasional" maka identitas nasional
Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. %emajemukan itu merupakan
gabungan unsur unsur pembentuk identitas nasional yang meliputi '
13 &uku $angsa merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional. Eolongan
sosial yang khusus yang bersi!at askripti! atau ada sejak lahir" dimana sama coraknya
dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia khususnya" terdapat banyak
sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang tiga ratus dialek bahasa.
(3 gama merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional. $angsa
Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis 2didasarkan pada nilai agama3.
gama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara yaitu agama islam" katholik"
kristen" hindu" budha dan kong hu cu.
)3 %ebudayaan merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional.
Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat
atau model-model pengetahuan yang secara kolekti! digunakan oleh pendukung-
pendukung utntuk mena!sirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan
digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak 2dalam bentuk kelakukan dan
benda-benda kebudayaan3 sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
43 $ahasa merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional. Dalam hal ini"
bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-
unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antarmanusia.
Dari unsur unsur identitas nasional di atas" dapat dirumuskan pembagiannya
menjadi tiga bagian yaitu '
13 Identitas undamental" yaitu pancasila sebagai !alsa!at bangsa" dasar negara dan
ideologi negara.
(3 Identitas Instrumental" yaitu berisi UUD 1945 dan tata perundang-undangannya. Dalam
hal ini" bahasa yang digunakan bahasa Indonesia" bendera negara Indonesia" lambang
negara Indonesia" lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia aya.
)3 Identitas lamiah" yaitu meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku" budaya"
bahasa dan agama serta kepercayaan.
4.% $etrekatan Gl*"alsas Dengan I+enttas Nas*nal
(@
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
21/39
Identitas nasional pada hakikatnya merupakan mani!estasi nilai-nilai budaya yang
tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri
khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut" suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup
dan kehidupannya. Diletakkan dalam konteks Indonesia" maka Identitas 0asional itu
merupakan mani!estasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum
masuknya agama-agama besar di bumi nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari
ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan
0asional dengan acuan Pancasila dan roh $hinneka +unggal Ika sebagai dasar dan arah
pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan perkataan lain"
dapat dikatakan bah#a hakikat identitas asional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan
kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam
berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas" misalnya dalam Pembukaan beserta
UUD kita" sistem pemerintahan yang diterapkan" nilai-nilai etik" moral" tradisi" bahasa"
mitos" ideologi" dan lain sebagainya yang secara normati! diterapkan di dalam pergaulan"
baik dalam tataran nasional maupun internasional. Perlu dikemukaikan bah#a nilai-nilai
budaya yang tercermin sebagai Identitas 0asional tadi bukanlah barang jadi yang sudah
selesai dalam kebekuan normati! dan dogmatis" melainkan sesuatu yang terbuka-cenderung
terus menerus bersemi sejalan dengan hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh
masyarakat pendukungnya.
%onsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional juga sesuatu yang terbuka"
dinamis" dan dialektis untuk dita!sir dengan diberi makna baru agar tetap relean dan
!unsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.
%risis multidimensi yang kini sedang melanda masyarakat kita menyadarkan bah#a
pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan Identitas 0asional kita telah
ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri
negara kita dalam Pembukaan" khususnya dalam Pasal )( UUD 1945 beserta
penjelasannya" yaitu 'HPemerintah memajukan %ebudayan 0asional Indonesia H
yang diberi penjelasan ' %ebudayan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah
usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. %ebudayaan lama dan asli terdapat ebagi
puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia" terhitung sebagai
kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab" budaya dan
persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat
(1
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
22/39
memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi
derajat kemanusiaan bangsa Indonesia H.
Elobalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat" termasuk
diantaranya aspek budaya. %ebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai 2alues3 yang
dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh #arga masyarakat terhadap
berbagai hal. $aik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek
keji#aan=psikologis" yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. spek-aspek keji#aan ini
menjadi penting artinya apabila disadari" bah#a tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi
oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. &ebagai salah satu hasil
pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian" yang merupakan subsistem dari
kebudayaan.
0amun" perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensi! terjadi pada a#al ke-
(@ dengan berkembangnya teknologi komunikasi. %ontak melalui media menggantikan
kontak !isik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan
komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan" hal ini menyebabkan semakin cepatnya
perkembangan globalisasi kebudayaan.
unculnya arus globalisme yang dalam hal ini bagi sebuah 0egara yang sedang
berkembang akan mengancam eksistensinya sebagai sebuah bangsa. &ebagai bangsa yang
masih dalam tahap berkembang kita memang tidak suka dengan globalisasi tetapi kita tidak
bisa menghindarinya. Elobalisasi harus kita jalani ibarat kita menaklukan seekor kuda liar
kita yang berhasil menunggangi kuda tersebut atau kuda tersebut yang malah menunggangi
kita. ampu tidaknya kita menja#ab tantangan globalisasi adalah bagaimana kita bisa
memahami dan malaksanakan Pancasila dalam setiap kita berpikir dan bertindak.
Persolan utama Indonesia dalam mengarungi lautan Elobal ini adalah masih banyaknya
kemiskinan" kebodohan dan kesenjangan sosial yang masih lebar. Dari beberapa persoalan
diatas apabila kita mampu memaknai kembali Pancasila dan kemudian dimulai dari diri
kita masing-masing untuk bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari" maka globalisasi
akan dapat kita arungi dan keutuhan 0%I masih bisa terjaga.
4.- Paham Nas*nalsme $e"angsaan
Dalam perkembangan peradaban manusia" interaksi sesama manusia berubah
menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. al ini dimulai dari timbulnya kesadaran
((
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
23/39
untuk menentukan nasib sendiri. $angsa-bangsa yang tertindas kolonialisme" misalnya
Indonesia" lahir semangat untuk mandiri dan bebas untuk menentukan masa depannya
sendiri. Dalam situasi perjuangan kemerdekaan dan tuntutan terhadap penentuan nasib
sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama bangsa. Dasar
pembenaran tersebut" selanjutnya mengkristal dalam konteks paham ideology kebangsaan
yangbiasa disebut dengan nasionalisme. Dari sinilah kemudian lahir konsep-konsep lain
seperti bangsa2nation3" negara2state3" dan gabungan keduanya yang menjadi konep negara
bangsa2nation-state3 sebagai komponen-komponen yang membentuk Identitas 0asional
atau kebangsaan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bah#a paham nasionlisme atau
kebangsaan adalah sebuah situasi keji#aan ketika kesetiaan seseorng secara total
diabadikan langsung pada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. unculnya
nasionalisme terbukti sangat e!ekti! sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan
dari cengkraman kolonial. &emangat nasionalisme diharapkan secara e!ekti! dapat dipakai
sebagai metode perla#anan dan alat identi!ikasi oleh para penganutnya untuk mengetahui
siapa la#an" dan siapa ka#an.
Paham nasionalisme atau paham kebangsaan terbukti sangat e!ekti! sebagai alat
perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial. &emangat
nasionalisme dipakai sebagai metode perla#anan secara e!ekti! oleh para penganutnya.
&ebagaimana yang disampaikan oleh :arry Diamond dan ars . Planttner" bah#a para
penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retronika antikolonialisme
dan antiimperialis. para penganut nasionalisme tersebut berkeyakinan bah#a persamaan
cita-cita yang mereka miliki dapat di#ujudkn dalam sebuah identitas politik atau
kepentingan bersama dalam bentuk sebuah #adah yang disebut bangsa 2nation3. $angsa
atau nation merupakan suatu #adah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang
mempunyai persmaan keyakinan. dan persamaan lainnya yang mereka miliki seperti ras"
etnis" agama" bahasa" dan budaya.
0asionalisme adalah paham yang pada mulanya merupakan unsur-unsur pokok
nasionalisme yang terdiri atas keturunan" suku bangsa" tempat tinggal" agama" bahasa" dan
budaya" kemudian berubah dengan masuknya ( unsur yaitu persamaan hak bagi setiap
orang untuk memegang persamaan dalam masyarakatnya serta adanya persamaan
kepentingan.
spek mendasar timbulnya nasionalisme adalah aspek sejarah. elalui aspek sejarah" suatu bangsa memiliki rasa senasib sepenanggungan serta harapan untuk
()
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
24/39
menggapai masa depan yang lebih baik. Dengan demikian nasionalisme adalah sikap
politik dan sikap social suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya"
#ilayah" tujuan" dan cita-cita.
0asionalisme sebagai suatu peristi#a sejarah" selalu bersi!at kontekstual" sehingga
nasionalisme di suatu daerah dengan daerah lain atau antar;aman tidaklah sama. Eerakan
nasionalisme yang mulanya lebih menekankan pada kesetiaan dan menjaga keutuhan
negara" dapat berkembang menjadi sikap yang untuk menguasai #ilayah lain. al ini
disebabkan adanya perasaan sebagai negara paling kuat dan berpengaruh yang dikenal
dengan istilah ultranasionalisme.
unculnya paham kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi politik
decade pertama abad ke-(@. Pada #aktu itu" semangat menentang kolonialisme $elanda
mulai bermunculan di kalangan pribumi. ita-cita bersama untuk kemerdekaan menjadi
semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional. &oekarno mengungkapkan
keyakinan #atak nasionalisme yang penuh nilai-nilai kebangsaan" juga meyakinkan pihak-
pihak yang berseberangan pndangan bah#a kelompok nasional dapat bekerja sama dengan
kelompok manapun" baik kelompok islam maupun marJis. &emangat nasionalisme
&oekarno tersebut mendapat respond an dukungan luas dari kalangan intelektual muda
didikan barat" seperti &yahrir dan uhammad atta. %emudian paham ini semakin berkembang paradigmanya hingga sekarang dengan munculnya konsep Identitas 0asional.
&ehubungan dengan ini" bisa dikatakan bah#a paham nasionalisme atau kebangsaan disini
adalah merupakan re!leksi dari Identits 0asional.
4.4 5a6asan $e"angsaan
*a#asan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri
dari segala bentuk penjajahan" seperti penjajahan oleh Portugis" $elanda" Inggris" dan
7epang. Perjuangan bangsa Indonesia yang #aktu itu masih bersi!at lokal ternyata tidak
memba#a hasil" karena belum adanya persatuan dan kesatuan" sedangkan di sisi lain kaum
colonial terus menggunakan politik Hdeide et impera. %endati demikian" catatan sejarah
perla#anan para pahla#an itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat
perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari
0usantara.
(4
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
25/39
Dalam perkembangan berikutnya" muncul kesadaran bah#a perjuangan yang
bersi!at nasional" yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh
bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata.
%esadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan
$udi Utomo pada tanggal (@ ei 19@? yang merupakan tonggak a#al sejarah perjuangan
bangsa yang bersi!at nasional itu" yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan
kebangsaan di bidang politik" ekonomi=perdagangan" pendidikan" kesenian" pers dan
ke#anitaan.
+ekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan &umpah Pemuda (? 6ktober 19(?
dengan ikrar H&atu 0usa" &atu $angsa" dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa
Indonesia.
*a#asan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah" bersatu
padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 1A gustus 1945.
Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan" sikap" dan tekad yang
bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang
luhur. &ikap dan tekad itu adalah pengeja#antahan dari satu *a#asan %ebangsaan.
4.7 Pr*ses Ber"angsa +an Bernegara
Proses $erbangsa dan $ernegara
• asa sebelum kemerdekaan
Proses berbangsa dan bernegara pada ;aman sebelum kemerdekaan lebih
berorientasi pada perjuangan dalam mela#an penjajah. Dari tinjauan sejarah ;aman
&ri#ijaya pada abad GII dan %erajaan ajapahit abad KIII telah ada upaya untuk
menyatukan nusantara. 0amun para penguasa belum memiliki kemampuan yang cukup
untuk mempertahankan kejayaan yang telah dicapai yang menyebabkan kehancuran. Di
samping itu kehancuran juga disebabkan karena kerajaan tradisional tersebut belum
memahami konsep kebangsaan dalam arti luas.
Proses kehidupan berbangsa dan bernegara mulai berkembang sejak &umpah
Pemuda dikumandangkan ke seluruh nusantara. Dalam periode selanjutnya secara nyata
mulai dipersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan 7epang" yaitu dengan
dibentuknya $adan Penyelidik Usaha , usaha Persiapan %emerdekaan Indonesia. Dan
(5
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
26/39
puncaknya adalah ketika Proklamasi %emerdekaan Indonesia pada tanggal 1A gustus
1945.
• Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang
Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang erat kaitannya dengan hakikat
pendidikan ke#arganegaraan" yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa bagi #arga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa
sebagai landasan pelaksanaan hak dan ke#ajiban dalam bela negara" demi kelangsungan
kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. &ehingga dengan mencerdaskan kehidupan
bangsa" memberi ilmu tentang tata negara" menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri
bangsa serta moral bangsa" maka takkan sulit untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan
kejayaan Indonesia dalam proses berbangsa dan bernegara.
0egara Indonesia merupakan negara yang berkembang dan negara yang akan
melangkah maju membutuhkan daya dukung besar dari masyarakat" membutuhkan tenaga
kerja yang lebih berkualitas" dengan semangat loyalitas yang tinggi. 0egara didorong
untuk menggugah masyarakat agar dapat tercipta rasa persatuan dan kesatuan serta rasa
turut memiliki. asyarakat harus disadarkan untuk segera mengabdikan dirinya pada
negaranya" bersatu padu dalam rasa yang sama untuk menghadapi krisis budaya"
kepercayaaan" moral dan lain-lain. 0egara harus menggambarkan image pada masyarakat
agar timbul rasa bangga dan keinginan untuk melindungi serta mempertahankan negara itu
sendiri. Pendidikan ke#arganegaraan adalah sebuah sarana yang tepat untuk memberikan
gambaran secara langsung tentang hal-hal yang bersangkutan tentang ke#arganegaraan
pada masyarakat sehingga proses berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan
e!ekti! dan e!isien.
Dalam upaya untuk memahami proses berbangsa dan bernegara" merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahakan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. %esadaran
terhadap sejarah menjadi penting ketika suatu masyarakat mulai menyadari bagaimana
posisinya sekarang dan seperti apa jatidiri atau identitasnya serta apa yang dilakukan ke
depan. Penciptaan suatu identitas bersama berkisar pada perkembangan keyakinan dan
nilai , nilai yang dianut bersama yang dapat memberi suatu perasaan solidaritas sosial
pada suatu masyarakat suatu #ilayah tertentu. &uatu identitas bersama menunjukkan
bah#a indiidu , indiidu tersebut setuju atas pende!inisian diri mereka yang saling
(>
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
27/39
diakui" yakni suatu kesadaran mengenai perbedaan dengan orang lain" dan suatu perasaan
akan harga diri.
Dalam proses berbangsa dan bernegara itu juga diperlukan penciptaan identitas
bersama. Identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat dilihat pada
• $endera negara yaitu &ang erah Putih
• :ambang negara yaitu Earuda Pancasila
• &logan = semboyan yaitu $hineka +unggal Ika
• &arana komunikasi = bahasa negara yaitu $ahasa Indonesia
•
:agu kebangsaan yaitu Indonesia aya
• Pahla#an , pahla#an rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Pattimura"
asanudin" Pangeran ntasari dan lain , lain.
(A
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
28/39
BAB I
NEGA(A DAN $'NSTITUSI
7.1 Sstem P*ltk Dan $etatanegaraan D In+*nesa
&uprastruktur dan In!rastruktur Politik di Indonesia
1. Pengertian sistem Politik di Indonesia
&istem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai
kegiatan dalam 0egara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk
proses penentuan tujuan" upaya-upaya me#ujudkan tujuan" pengambilan keputusan"
seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
(. ara $erpolitik elalui &uprastruktur dan In!rastruktur politik
ang termasuk dalam &uprastruktur politik adalah emua lembaga-lembaga negara
yang tersbut di dalam konstitusi negara 2 termasuk !ungsi legislati!" eksekuti!" dan
yudikati! 3. Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya
kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan
in!rastruktur politik sehingga memudahkan ter#ujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan
masyarakat=0egara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah :embaga-
:embaga 0egara.
:embaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni P" DP"
DPD" Presiden dan *akil Presiden" ahkamah gung" ahkamah %onstitusi" %omisi
udisial. :embaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan
dengan kepentingan umum.
$adan yang ada di masyarakat seperti Parpol" 6rmas" media massa" %elompok
kepentingan 2Interest Eroup3" %elompok Penekan 2Presure Eroup3" lat=edia
%omunikasi Politik" +okoh Politik 2Political igure3" dan pranata politik lainnya adalah
merupakan in!rastruktur politik" melalui badan-badan inilah masyarakat dapat
menyalurkan aspirasinya. +untutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan
keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat
pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
(?
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
29/39
7.2 T)h $n! P*k*k Sstem Pemerntahan Setelah Dan Se"elm Aman+emen
+ujuh kunci pokok sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945
sebelum amandemen'
13 Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang dicantumkan dalam penjelasan.
(3 &istem konstitualisme" artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara
berdasarkan Undang Undang Dasar yang mengatur mekanisme pembagian
kekuasaan.
)3 %edaulatan berada di tangan rakyat yang sepenuhnya dilakukan oleh P. 6leh
karena itu P dan DP yang memilih presiden.
43 Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi diba#ah P" sehingga
presiden adalah bertanggung ja#ab pada P.
53 Presiden tidak bertanggung ja#ab kepada DP.
>3 enteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung ja#ab terhadap
DP. 7adi" presiden memiliki hak ke#enangan mutlak untuk mengangkat dan
memberhentikan seorang menteri.
A3 %ekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. aksudnya" karena kata tidak tak
terbatas dikatakan terbatas tapi sebenarrnya tidak terbatas dan dikatakan tidak
terbatas" tetapi dibatasi oleh hukum dan konstitusi.
+ujuh kunci pokok sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945
setelah amandemen'
13 Indonesia adalah negara hukum" yang dicantumkan dalam batang tubuh pada pasal
1 ayat ).
(3 &istem konstitualisme" artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara
berdasarkan Undang Undang Dasar yang mengatur mekanisme pembagian
kekuasaan.
)3 %edaulatan berada di tangan rakyat. 6leh karena itu" saat ini pemilihan Presiden
dilakuka langsung oleh rakyat.
(9
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
30/39
43 Presiden adalah penyelenggara pemerintahan" bukan tertinggi dan bukan diba#ah
P.
53 Presiden tidak bertanggung ja#ab kepada DP.
>3 enteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung ja#ab terhadap
DP. 7adi" presiden memiliki hak ke#enangan mutlak untuk mengangkat dan
memberhentikan seorang menteri.
A3 %ekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. aksudnya" karena kata tidak tak
terbatas dikatakan terbatas tapi sebenarrnya tidak terbatas dan dikatakan tidak
terbatas" tetapi dibatasi oleh hukum dan konstitusi.
7.% Ssnan $ekasaan Negara (I
&usunan kekuasaan secara hori;ontal yaitu pembagian kekuasaan menurut !ungsi
lembaga-lembaga tertentu 2legislati!" eksekuti! dan yudikati!3. $erdasarkan UUD 0egara
epublik Indonesia +ahun 1945" secara hori;ontal pembagian kekuasaan negara di lakukan
pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
&usunan kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara
lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan
pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD 0egara epublik
Indonesia +ahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasi!ikasi kekuasaan
negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan 2legislati!" eksekuti! dan yudikati!3
menjadi enam kekuasaan negara" yaitu'
1. %ekuasaan konstituti!" yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar. %ekuasaan ini dijalankan oleh ajelis Permusya#aratan akyat
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ) ayat 213 UUD 0egara epublik Indonesia +ahun
1945 yang menyatakan bah#a ajelis Permusya#aratan akyat ber#enang mengubah
dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(. %ekuasaan eksekuti!" yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan
penyelenggraan pemerintahan 0egara. %ekuasaan ini dipegang oleh Presiden
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 213 UUD 0egara epublik Indonesia +ahun
1945 yang menyatakan bah#a Presiden epublik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
). %ekuasaan legislati!" yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. %ekuasaan ini
dipegang oleh De#an Per#akilan akyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal (@ ayat
)@
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
31/39
213 UUD 0egara epublik Indonesia +ahun 1945 yang menyatakan bah#a De#an
Per#akilan akyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
4. %ekuasaan yudikati! atau disebut kekuasaan kehakiman" yaitu kekuasaan untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. %ekuasaan ini
dipegang oleh ahkamah gung dan ahkamah %onstitusi sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal (4 ayat 2(3 UUD 0egara epublik Indonesia +ahun 1945 yang menyatakan
bah#a %ekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah ahkamah gung dan badan
peradilan yang berada di ba#ahnya dalam lingkungan peradilan umum" lingkungan
peradilan agama" lingkungan peradilan militer" lingkungan peradilan tata usaha negara"
dan oleh sebuah ahkamah %onstitusi.
5. %ekuasaan eksaminati!=inspekti!" yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung ja#ab tentang keuangannegara. %ekuasaan ini dijalankan oleh $adan Pemeriksa %euangan sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal () 8 ayat 213 UUD 0egara epublik Indonesia +ahun 1945
yang menyatakan bah#a untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung ja#ab tentang
keuangan negara diadakan satu $adan Pemeriksa %euangan yang bebas dan mandiri.
>. %ekuasaan moneter" yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter" mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran" serta memelihara
kestabilan nilai rupiah. %ekuasaan ini dijalankan oleh $ank Indonesia selaku bank
sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal () D UUD 0egara epublik
Indonesia +ahun 1945 yang menyatakan bah#a negara memiliki suatu bank sentral yang
susunan" kedudukan" ke#enangan" tanggung ja#ab" dan indepedensinya diatur dalam
undang-undang.
7.- Sstem $elem"agaan Negara (I
1. $P%
a3 nggota $P% dipilih DP dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
b3 $er#enang menga#asi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara 2P$03 dan
daerah 2P$D3 serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DP dan DPD dan
ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
c3 $erkedudukan di ibukota negara dan memiliki per#akilan di setiap proinsi.
d3 engintegrasi peran $P%P sebagai instansi penga#as internal departemen yang
bersangkutan ke dalam $P%.
(. P
)1
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
32/39
a3 :embaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya
seperti Presiden" DP" DPD" " %" $P%.
b3 enghilangkan supremasi ke#enangannya.
c3 enghilangkan ke#enangannya menetapkan E$0.
d3 enghilangkan ke#enangannya mengangkat Presiden
e3 +etap ber#enang menetapkan dan mengubah UUD.
!3 &usunan keanggotaanya berubah" yaitu terdiri dari anggota De#an Per#akilan
akyat dan angota De#an Per#akilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui
pemilu.
). DP
a3 Posisi dan ke#enangannya diperkuat.
b3 empunyai kekuasan membentuk UU 2sebelumnya ada di tangan presiden"
sedangkan DP hanya memberikan persetujuan saja3 sementara pemerintah berhak
mengajukan UU.c3 Proses dan mekanisme membentuk UU antara DP dan Pemerintah.
d3 empertegas !ungsi DP" yaitu' !ungsi legislasi" !ungsi anggaran" dan !ungsi
penga#asan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
4. DPD
a3 :embaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keter#akilan kepentingan
daerah dalam badan per#akilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan
daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota P.
b3 %eberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan 0egara epublik
Indonesia.c3 Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
d3 empunyai ke#enangan mengajukan dan ikut membahas UU yang berkaitan
dengan otonomi daerah" hubungan pusat dan daerah" UU lain yang berkait dengan
kepentingan daerah.
5. Presiden
a3 embatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan
dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem
pemerintahan presidensial.
b3 %ekuasaan legislati! sepenuhnya diserahkan kepada DP.c3 embatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
d3 %e#enangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan
pertimbangan DP.
e3 %e#enangan pemberian grasi" amnesti dan abolisi harus memperhatikan
pertimbangan DP.
!3 emperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan #akil
presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu" juga mengenai
pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
>. %ehakiman
a. ahkamah gung
)(
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
33/39
13 :embaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman" yaitu kekuasaan yang
menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan LPasal (4
ayat 213M.
(3 $er#enang mengadili pada tingkat kasasi" menguji peaturan perundang-undangan
di ba#ah Undang-undang dan #e#enang lain yang diberikan Undang-undang.
)3 Di ba#ahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum"
lingkungan Peradilan gama" lingkungan Peradilan militer dan lingkungan
Peradilan +ata Usaha 0egara 2P+U03.
43 $adan-badan lain yang yang !ungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
diatur dalam Undang-undang seperti ' %ejaksaan" %epolisian" dokat=Pengacara
dan lain-lain.
b. ahkamah %onstitusi
13 %eberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi 2the guardianof the constitution3.
(3 empunyai ke#enangan' enguji UU terhadap UUD" emutus sengketa
ke#enangan antar lembaga negara" memutus pembubaran partai politik" memutus
sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DP mengenai
dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau #akil presiden menurut UUD.
)3 akim %onstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh
ahkamah gung" DP dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden" sehingga
mencerminkan per#akilan dari ) cabang kekuasaan negara yaitu yudikati!"
legislati!" dan eksekuti!
7.4 H"ngan antar Lem"aga Negara
1. P dengan DP" DPD" dan ahkamah %onstitusi
%eberadaan P dalam sistem per#akilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam
sistem demokrasi di Indonesia. %eanggotaan P yang terdiri atas anggota DP dan
anggota DPD menunjukan bah#a P masih dipandang sebagai lembaga per#akilan
rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DP untuk
mencerminkan prinsip demokrasi politik sedangkan unsur anggota DPD untuk
mencerminkan prinsip keter#akilan daerah agar kepentingan daerah tidak terabaikan.
Dengan adanya perubahan kedudukan P" maka pemahaman #ujud kedaulatan rakyat
tercermin dalam tiga cabang kekuasaan yaitu lembaga per#akilan" Presiden" dan pemegang
kekuasaan kehakiman.
))
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
34/39
&ebagai lembaga" P memiliki ke#enangan mengubah dan menetapkan UUD"
memilih Presiden dan=atau *akil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden
dan=atau *akil Presiden" melantik Presiden dan=atau *akil Presiden" serta ke#enangan
memberhentikan Presiden dan=atau *akil Presiden menurut UUD.
Dalam konteks pelaksanaan ke#enangan" #alaupun anggota DP mempunyai
jumlah yang lebih besar dari anggota DPD" tapi peran DPD dalam P sangat besar
misalnya dalam hal mengubah UUD yang harus dihadiri oleh (=) anggota P dan
memberhentikan Presiden yang harus dihadiri oleh )=4 anggota P maka peran DPD
dalam ke#enangan tersebut merupakan suatu keharusan.
Dalam hubungannya dengan DP" khusus mengenai penyelenggaraan sidang P
berkaitan dengan ke#enangan untuk memberhentikan Presiden dan=atau *akil Presiden"
proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DP yang diajukan
pada P.
&elanjutnya" Pasal (4 ayat 213 UUD 1945 menyebutkan bah#a salah satu
#e#enang ahkamah %onstitusi adalah untuk memutus sengketa ke#enangan lembaga
negara yang ke#enangannya diberikan UUD. %arena kedudukan P sebagai lembaga
negara maka apabila P bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama
memiliki ke#enangan yang ditentukan oleh UUD" maka kon!lik tersebut harus
diselesaikan oleh ahkamah %onstitusi.
DP dengan Presiden" DPD" dan %.
$erdasarkan UUD 1945" kini de#an per#akilan terdiri dari DP dan DPD.
Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang di#akilinya" DP untuk
me#akili rakyat sedangkan DPD untuk me#akili daerah.
Pasal (@ ayat 213 menyatakan bah#a DP memegang kekuasaan membentuk
undang-undang. &elanjutnya untuk menguatkan posisi DP sebagai pemegang kekuasaan
legislati! maka pada Pasal (@ ayat 253 ditegaskan bah#a dalam hal UU yang disetujui
bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam #aktu )@ hari semenjak UU tersebut
disetujui" sah menjadi UU dan #ajib diundangkan.
)4
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
35/39
Dalam hubungan dengan DPD" terdapat hubungan kerja dalam hal ikut membahas
UU yang berkaitan dengan bidang tertentu" DPD memberikan pertimbangan atas UU
tertentu" dan menyampaikan hasil penga#asan pelaksanaan UU tertentu pada DP.
Dalam hubungannya dengan ahkamah %onstitusi" terdapat hubungan tata kerja yaitu
dalam hal permintaan DP kepada % untuk memeriksa pendapat DP mengenai dugaan
bah#a Presiden bersalah. Disamping itu terdapat hubungan tata kerja lain misalnya dalam
hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya" proses pengajuan calon hakim
konstitusi" serta proses pengajuan pendapat DP yang menyatakan bah#a Presiden
bersalah untuk diperiksa oleh %.
(. DPD dengan DP" $P%" dan %
+ugas dan #e#enang DPD yang berkaitan dengan DP adalah dalam hal
mengajukan UU tertentu kepada DP" ikut membahas UU tertentu bersama dengan
DP" memberikan pertimbangan kepada DP atas UU tertentu" dan menyampaikan hasil
penga#asan pelaksanaan UU tertentu pada DP. Dalam kaitan itu" DPD sebagai lembaga
per#akilan yang me#akili daerah dalam menjalankan ke#enangannya tersebut adalah
dengan mengedepankan kepentingan daerah.
Dalam hubungannya dengan $P%" DPD berdasarkan ketentuan UUD menerima
hasil pemeriksaan $P% dan memberikan pertimbangan pada saat pemilihan anggota $P%.
%etentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan
$P% sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan ke#enangan yang dimilikinya"
dan untuk turut menentukan keanggotaan $P% dalam proses pemilihan anggota $P%.
Disamping itu" laporan $P% akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan
pertimbangan berkenaan dengan UU P$0.
Dalam kaitannya dengan %" terdapat hubungan tata kerja terkait dengan ke#enangan
% dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya.
). dengan lembaga negara lainnya
Pasal (4 ayat 2(3 menyebutkan bah#a kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
ahkamah gung dan badan peradilan diba#ahnya serta oleh sebuah ahkamah
%onstitusi. %etentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan
hukum ada pada dan %. ahkamah gung merupakan lembaga yang mandiri dan
harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain.
)5
-
8/20/2019 Makalah Pancasila Maulidia Al-husna
36/39
Dalam hubungannya dengan ahkamah %onstitusi" mengajukan ) 2tiga3 orang hakim
konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di ahkamah %onstitusi.
4. ahkamah %onstitusi dengan Presiden" DP" $P%" DPD" " %
%e#enangan ahkamah %onstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal (4 ayat 213 dan
2(3 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap
UUD" memutus sengketa ke#enangan lembaga negara yang ke#enangannya diberikan
UUD" memutus pembubaran partai politik" dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum. Disamping itu" % juga #ajib memberikan putusan atas pendapat DP
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan=atau *akil Presiden menurut UUD.
Dengan ke#enangan tersebut" jelas bah#a % memiliki hubungan tata kerja dengan
semua lembaga negara yaitu apabila terdapat