BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Parpol adalah salah satu komponen atau organisasi yang berorientasi pada

kekuasaan. Karena itu, parpol memiliki peran penting dalam hal perpolitikan. Tanpa

adanya partai politik di Indonesia, maka sistem politik tidak dapat berjalan. Baik

buruknya sistem politik dapat ditentukan dari kinerja partai politik itu sendiri. Sistem

politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana

fungsi-fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan

dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat.

Mendirikan parpol merupakan salah satu hak warga negara Indonesia. Dewasa ini,

Indonesia diwarnai akan masalah-masalah dalam bidang politik, terutama yang berkaitan

dengan partai politik. Banyaknya masalah-masalah tersebut membuat kami tertarik untuk

mengkaji lebih jauh mengenai parpol.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem kepartaian “Multipartai”,

yang berarti bahwa ada lebih dari 2 partai di Indonesia. Ada banyak sekali partai politik

di Indonesia, sama seperti di negara-negara berkembang pada umumnya. Bahkan,

menurut http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia#Pemilu_2014,

1

jumlah partai politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum 2014 adalah 15 parpol. 12

Partai Nasional dan 3 Partai Daerah.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan banyaknya partai di Indonesia

membuat aspirasi masyarakat sampai secara menyeluruh ke telinga pemerintah, atau

justru membuat semua itu makin menghambat aspirasi masyarakat sampai ke

pemerintah? Apakah partai politik di Indonesia sudah menjalankan tujuan dan fungsinya

dengan baik dan benar? Milyaran pertanyaan pasti muncul di benak tiap insan.

Setiap kebijakan pastii memiliki sisi positif dan sisi negatif. Semua hal tersebut

akan kami rangkum dalam makalah yang sederhana ini. Semoga dengan dibuatnya

makalah ini, pelajar SMA lebih peduli lagi dengan masa depan partai politik dan dapat

mencanangkan semangat agar masa depan politik Indonesia jauh lebih baik dari sekarang.

1.2. Identifikasi Masalah

a. Apa pengertian partai politik?

b. Apa saja fungsi dari partai politik?

c. Bagaimana sejarah terbentuknya partai politik?

d. Bagaimana sistem kepartaian di Indonesia?

e. Apa saja macam partai politik di Indonesia?

f. Bagaimana syarat pembuatan partai politik di Indonesia?

g. Apa saja kelemahan partai politik di Indonesia?

2

1.3. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui lebih banyak mengenai Parpol, kami merangkum hal-hal

pokok mengenai Parpol dengan 8 pertanyaan, yang berkaitan dengan definisi parpol,

fungsi parpol, tujuan parpol, sistem kepartaian, macam parpol, sejarah parpol, syarat

pembuatan parpol, dan masalah parpol di Indonesia.

Pertanyaan terakhir yaitu mengenai masalah parpol di Indonesia kami sajikan

karena dewasa ini, parpol di Indonesia telah kehilangan tujuan dan fungsi aslinya.

Walaupun parpol adalah organisasi yang berorientasi kepada kekuasaan, seharusnya,

parpol tidak hanya mementingkan kekuasaan tersebut, namun lebih kepada kekuasaan

yang merakyat.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai parpol ini adalah agar dapat mengenal lebih jauh

mengenai parpol, dan juga agar dapat membentuk parpol yang lebih bertanggung jawab

dan tidak kehilangan fungsinya sebagai parpol, serta pelajar SMA lebih peduli lagi

dengan masa depan partai politik dan dapat mencanangkan semangat agar masa depan

politik Indonesia jauh lebih baik dari sekarang.

3

BAB II

Pembahasan

2.1. Definisi Partai Politik

Secara singkat, parpol atau partai politik adalah organisasi yang

berorientasi untuk kekuasaan.

Definisi parpol menurut beberapa ahli:

1) Miriam Budiardjo: partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama

dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik

(biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan

mereka.

2) Carl J. Friedrich: partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir

secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah

bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada

anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

3) R.H. Soltou: partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit

banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan

4

memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan

melaksanakan kebijakan umum mereka.

4) Sigmund Neumann : Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik

yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan

rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak

sepaham.

2.2. Fungsi Partai Politik

a. Sarana sosialisasi politik à Memberikan pendidikan politik

b. Komunikasi à Menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah

c. Sarana Rekruitmen à Mengajak orang untuk berpartisipasi dalam politik

d. Sarana pengatur konflik/Pengawas à Dapat memecahkan solusi/sebagai mediasi

di antara anggota parpol apabila ada konflik

e. Agregasi kepentingan à Penyampai kepentingan politik

2.3. Sejarah Partai Politik

Awalnya, Partai Politik lahir di negara-negara di Eropa Barat karena munculnya

gagasan bahwa rakyat seharusnya ikut berperan dan menentukan dalam proses politik,

sehingga kekuasaan pemerintah di dunia politik tidak terlalu dominan dan tidak

mementingkan kepentingan rakyat. Intinya, pada saat itu, rakyat menginginkan agar

aspirasi rakyat lebih di dengar.

5

Selanjutnya, karena pengaruh globalisasi, akhirnya Indonesia pun juga

mendirikan parpol. Sejarah partai politik di Indonesia terbagi dalam 3 periode, yaitu:

Masa penjajahan Belanda

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa

(waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada

masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan

Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat

Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk

Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran

nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan

Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939

terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan

M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah

pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad

Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan

menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI

(Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang

merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI yang merupakan

gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI

(Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

6

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi

dalam volksraad yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera,

dan Indonesische Nationale Groep. Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk

mengadakan gabungan dari Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan

perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I

terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A'laa Indonesia (MIAI)

dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan

partai politik - partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.

Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam

diberi kebebasan untuk membentuk partai Partai Majelis Syuro Muslimin

Indonesia (Partai Masyumi), yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

Masa pasca proklamasi kemerdekaan

Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar

untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia.

Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan

PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai

politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan

baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet

jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya

7

pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer

diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi,

sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal

dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan

PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan

bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965).

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak

lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini

adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada

pemilihan umum thun 1971, Golkar munculsebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai

politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat

partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung

menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen

Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan

Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya

terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu

1997.

Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan

tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di

Indonesia. Dan terus berlanjut hingga pemilu 2014 nanti.

8

Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk

banyak sekali Partai Politik. Memasuki masa Orde Baru (1965 - 1998), Partai Politik di

Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan

Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali

menganut sistem multi partai.

Pada 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melakukan revisi atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

2.4. Sistem Kepartaian di Indonesia

Berikut ini adalah sistem kepartaian di Indonesia:

a. Monopartai

Di negara yang menganut sistem ini, hanya ada satu partai dalam suatu negara.

Biasanya terdapat di negara komunis/otoriter.

Contoh: Kuba, China, Korea Selatan

b. Dwipartai

Di negara yang menganut sistem ini, ada 2 partai dalam suatu negara

Contoh: Amerika

Pemerintah Oposisi

9

Republik

Demokrat

c. Multipartai

Ada banyak partai politik dalam satu negara. Biasanya terdapat di negara-negara

yang baru paham tentang “Demokrasi”, di negara Berkembang.

Contoh: Indonesia

Indonesia memiliki banyak partai politik, di Pemilu 2014, ada 15 partai politik

yang ikut serta. Terdiri adari 13 Partai Politik Nasional dan 2 Partai Daerah

10

2.5. Klasifikasi/Macam Partai Politik di Indonesia

Pembagian macam partai politik di Indonesia:

1. Berdasarkan dasar pembentuk

a. Partai asas

Partai asas adalah partai yang dibentuk atas dasar figur/tokoh. Kelemahan

dari partai ini adalah, kita figur/tokoh hilang, maka partai tersebut pun akan

hilang pula dari peredaran.

Contoh: Partai sebelum PDIP

b. Partai ideologi

Partai yang terbentuk atas dasar kesamaan ideologi (militansi),

keterikatannya kuat.

Ada 2 ideologi:

11

Nasionalis

Contoh: Demokrat, PDIP, Golkar, Partai Nasdem, PAN, dll.

Agama

Contoh: Masyumi, Nadhatul Ulama, Partai Bulan Bintang, PKS,

PPP, dll.

c. Pantai Kepentingan

Yaitu apabila adanya kesamaan kepentingan/tujuan. Kelemahan dari partai

ini, bila kepentingan/goal sudah tercapai, maka partai tersebut dengan

mudahnya akan bubar.

2. Berdasarkan sikap anggota partai

a. Radikal

Yaitu Partai Politik yang ingin melakukan perubahan secara total, cepat,

mendasar, dan menyeluruh terhadap sistem politik.

Contoh: Partai Komunis Indonesia (PKI)

b. Progresif

Partai Progresif adalah partai politik yang ingin mencanangkan perubahan

namun secara perlahan, dan tidak menyeluruh. Contohnya adalah saat

masa reformasi.

12

c. Konservatif

Partai politik yang tidak ingin melakukan perubahan, sudah merasa

nyaman dengan sistem politik yang ada.

d. Status Quo

Partai politik yang juga tidak ingin melakukan perubahan, alasannya

karena sudah merasa nyaman dengan Penguasa.

e. Reaksioner

Yaitu partai politik yang ingin melakukan perubahan, tapi dengan cara

kembali ke sistem politik yang ada di masa lalu.

3. Berdasarkan fungsi

a. Kader

Yaitu partai politik yang merekrut anggota politik berdasarkan

kualitas, untuk jangka panjang.

Contoh: Partai Demokrat, Partai Nasdem, dll.

b. Massa

Yaitu partai politik yang merekrut anggotanya dengan melihat segi

kuantitas.

13

2.6. Syarat Pembentukan Partai Politik di Indonesia

UU No 2 Tahun 2011, Pasal 2-4

Pasal 2

(1). Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang

warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah

menikah dari setiap provinsi.

(1a). Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling

sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai

Politik dengan akta notaris.

(1b). Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota

Partai Politik lain.

(2). Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(3). Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART

serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

(4). AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

a. asas dan ciri Partai Politik;

b. visi dan misi Partai Politik;

c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;

d. tujuan dan fungsi Partai Politik;

e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;

f. kepengurusan Partai Politik;

g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;

14

h. sistem kaderisasi;

i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;

j. peraturan dan keputusan Partai Politik;

k. pendidikan politik;

l. keuangan Partai Politik; dan

m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

(5). Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus)

keterwakilan perempuan.

Pasal 3

(1). Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

(2). Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai

Politik harus mempunyai:

f. akta notaris pendirian Partai Politik;

g. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda

gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai

dengan peraturan perundangundangan;

h. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh

lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang

bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah

kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

15

i. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai

tahapan terakhir pemilihan umum; dan

j. rekening atas nama Partai Politik.

Pasal 4

(1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau

verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

Pasal 3 ayat (2).

(2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lama 45 (empat puluhlima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan

secara lengkap.

(3). Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan

Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian

dan/atau verifikasi.

(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.7. Kelemahan Partai Politik di Indonesia

Menurut kami, partai politik di Indonesia setidaknya masih memiliki beberapa

kekurangan, yaitu:

1) Kaderisasi dari partai politik masih lemah, seharusnya kualifikasi setiap kader itu

sama, sehingga kader menjadi bagus. Kader adalah orang atau kumpulan orang

yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil

maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan

16

fungsi pokok organisasi tersebut. 

Sedangkan kaderisasi merupakan usaha pembentukan seorang kader secara

terstruktur dalam organisasi yang biasanya mengikuti suatu silabus tertentu. 

2) Rekruitmen untuk menjabat di Partai Politik harus memiliki banyak uang. Sehingga,

hal ini membuktikan bahwa kompetisi sudah tidak sehat lagi. Padahal, bila dapat

diikuti oleh rakyat secara luas, akan ditemukan orang-orang yang jauh lebih

kompeten namun tidak memiliki banyak uang. Sehingga, konsep hukum rimba pun

terjadi disini, yaitu yang kuat yang berkuasa. Tidak beda jauh dengan yang kaya yang

berkuasa.

3) Tidak adanya loyalitas. Mengapa demikian? Karena partai politik dewasa ini lebih

berorientasi terhadap uang dan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Buktinya,

partai-partai yang berkuasa di Indonesia tidak terlalu membuat perubahan yang

begitu signifikan terhadap dunia politik. Malahan, hanya menambah masalah-

masalah baru. Selain itu, sering pula terjadi konflik di dalam partai itu sendiri, ini

berarti tim anggota partai politik tidak kompak, dan tidak memiliki tujuan yang sama.

4) Pengelolaan keuangan partai yang caruk maruk, amburadul. Hal ini dinyatakan oleh

salah seorang Anggota DPR yang mungkin lebih baik namanya tidak perlu

disebutkan. Menurut beliau, Bendahara hanya tahu menahu soal membayar, tanpa

mengelola uang partai dengan baik.

17

5) Manajemen konflik internal sangat buruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan sering adanya

konflik dalam suatu partai politik. Selanjutnya konflik tersebut dibeberkan ke media

sehingga seluruh masyarakat tahu. Hal ini sebenarnya tidak baik karena pandangan

masyarakat ke partai politik itu sendiri akan menjadi buruk.

6) Kecurangan dan ketidakadilan. Hal ini dapat dibuktikan dari partai politik yang

kualitasnya buruk, namun suaranya banyak. Hal ini karena mereka memiliki sumber

dana yang besar. Sehingga, mereka dapat “menyogok” rakyat, terutama rakyat kecil

dengan menjanjikan kebijakan-kebijakan yang menggiurkan, juga memberikan

souvenir-souvenir seperti kaos, kalender, sticker, dll. Bahkan pernah pula didapati

bahwa suatu partai politik menyumbangkan Televisi ke sebuah pos satpam demi

mendapatkan suara yang banyak. Sebenarnya, hal ini tidak boleh dilakukan

karena hasil Pemilu yang ada nanti tidak sesuai. Karena, pemilihan tersebut bukan

datang dari hati nurani para pemilih, melainkan semacam balas budi karena

diberikan berbagai hadia dan souvenir oleh pihak partai politik.

7) Tidak efektif dikarenakan karena seorang tokoh masyarakat yang memiliki lebih

dari satu status. Yaitu, sebagai contoh, di suatu kasus Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono selain menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga

berstatus sebagai ketua umum partai Demokrat. Sehingga, ketika terjadi gejolak

pada Partai Demokrat, beliau akan lebih fokus kepada kepentingan Partai

Demokrat, sehingga urusan pemerintahan terlupakan.

18

BAB III

Penutup

3.1. Kesimpulan

Partai Politik sudah diatur dan sudah direncanakan sedemikian

rupa oleh undang-undang. Mendirikan sebuah partai politik pun adalah

hak politik rakyat yang berarti pemerintah tidak dapat

menghalangi/membatasi tumbuh kembang dan berdirinya suatu partai

politik. Namun, untuk membangun sebuah partai politik pun, juga sudah

diatur dengan persyaratan-persyaratan yang bertujuan agar sebuah partai

politik dapat berjalan dengan efektif dan baik. Menjamurnya partai politik

di Indonesia ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin

dengan berbagai macam dobrakan dan dengan satu tujan, yaitu,

mensejahterakan Indonesia.

Dan semoga, dengan dibuatnya makalah ini dapat membangkitkan

semangat dan menambah pengetahuan lebih mengenai Partai Politik bagi

para pembacanya, baik dari kalangan guru, murid, dll.

3.2. Saran

Kualitas harus lebih ditingkatkan lagi, terutama masalah

kaderisasi. Seharusnya kaderisasi dilihat dari segi kualitas. Karena bila

19

dilihat dar segi kuantitas, atau hal materiil, hal tersebut tidak akan berguna

karena yang paling diperlukan adalah skill atau kemampuan. Persaingan

juga tidak boleh terlalu berorientasi terhadap uang, harus sehat, sehingga

tidak ada kecurangan dan murni.

Selain itu, partai politik tidak boleh berorientasi terhadap

kekuasaan secara berlebihan, bila tidak, bisa jadi terjadi hal anarkis antar

partai politik, dan hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh rakyat.

Fungsi partai politik yang tadinya sebagai mediasi malah menjadi pemicu

konflik.

20