makalah pendidikan menengah dalam kebijakan pendidikan nasional

8/14/2019 Makalah Pendidikan Menengah Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-pendidikan-menengah-dalam-kebijakan-pendidikan-nasional 1/21

1

PENDIDIKAN MENENGAHDALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Moh. Mujib Zunun @lmisri

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam pembentukan

suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup

bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang

dimiliki oleh bangsa tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk

how to know, dan how to do, tetapi yang amat penting adalah how to be,

bagaimana supaya how to be, terwujud maka diperlukan transfer budaya dan

kultur.

Oleh karena demikian pentingnya masalah yang berkenaan denganpendidikan maka perlu diatur suatu aturan yang baku mengenai pendidikan

tersebut, yang dipayungi dalam system pendidikan nasional. System pendidikan

nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan

pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya

tujuan pendidikan nasional. 1

B. Rumusan Masalah

Agar makalah yang berjudul “ Pendidikan Menengah Dalam Kebijakan

Pendidikan Nasional ” ini terfokus, maka dibagi dalam kisi-kisi sebagai berikut :

1. Sistem Pendidikan Nasional

2. Pendidikan Menengah Dalam Sistem Pendidikan Nasional

1 Haidar Putra Daulay , Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta :Pranada Media, 2004), hal. 9



2

C. Tujuan Penulisan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan

penulisan makalah ini diarahkan untuk :

1. Untuk mengetahui hakikat Sistim Pendidikan Nasional

2. Untuk mengetahui pendidikan menengah dalam system pendidikan nasional

D. Sistematika Penulisan

Sebagai langkah akhir dalam penulisan makalah ini, maka klasifikasisistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan

dan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Dibahas tentang tinjauan hakikat system pendidikan nasional dan

pendidikan menengah dalam system pendidikan nasional.

Bab III : Merupakan bab terakhir dalam penulisan makalah ini yang berisikan

tentang kesimpulan.



3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KEBIJAKAN

PENDIDIKAN NASIONAL

A. Sistem Pendidikan Nasional

Bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya sungguh sangat serius untuk

membenahi pendidikan. Ada beberapa catatan sejarah dari kronologisnya

menunjukkan keseriusan dan kesungguhan para pendiri Negara ini untuk

membenahi pendidikan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut : 2

1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran.

2. Tahun 1947, Kongres Pendidikan I di Solo.

3. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan rancangan undang-undang

pendidikan.

4. Tahun 1949, Kongres Pendidikan II di Yogyakarta.

5. Tahun 1950, lahirnya UU No. 4 Tahun 1950 undang-undang tentang Dasar

Pendidikan dan Pengajaran (UUPN).

6. Tahun 1954, lahirnya UU No. 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya

UU No. 4 Tahun 1950.

7. Tahun 1961, lahirnya undang-undang tentang Perguruan Tinggi.

8. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional.

9.

Tahuin 1989, lahirnya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional(UUSPN). UU No. 2 Tahun 1989.

10. Tahun 1990, lahirnya PP 27, 28, 29, 30 Tahun 1990.

11. Tahun 1991, lahirnya PP 72, 73 Tahun 1991.

12. Tahun 1992, lahirnya PP 38, 39.

13. Tahun 1999, lahirnya PP 60 dan 61.

2 Ibid., hal. 10-11



4

14. Tahun 2003, lahirnya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional

yaitu UU No. 20 Tahun 2003 pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989.

Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 ayat (2), mengamanahkan bahwa

pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh

pemerintah sebagai “suatu system pendidikan nasional”.

System pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan

terpadu : semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh

wilayah Negara; menyeluruh dalam arti kata mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan

nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system pendidikan sebagai

pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga

Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga

mampu dan proaktif menjawab tentang zaman yang berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai

berikut : 3

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh

sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat

belajar;

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai

pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan

nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

3 Dedi Hamid, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , (Jakarta :Durat Bahagia, 2003), hal. 38-39



5

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.

Manusia Indonesia yang ingin dibentuk tergambar dalam tujuan pendidikan

nasional yang tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yakni ada

delapan aspek penting dari pendidikan nasional tersebut, yaitu :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Berakhlak mulia

3. Sehat

4. Berilmu

5. Cakap

6. Kreatif

7. Mandiri

8. Menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional disebutkan dalam undang-

undang No. 20 Tahun 2003 yang meliputi :

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;

2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;

3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;

4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;



6

5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;

6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;

7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan

berkeadilan;

8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;

9. Pelaksanaan wajib belajar;

10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;

11. Pemberdayaan peran masyarakat;12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan

13. Pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional. 4

B. Pendidikan Menengah Dalam Sistem Pendidikan Nasional

1. Pendidikan Menengah Sebagai Lembaga / Institusi

Pendidikan menengah diselenggarakan sebagai kelanjutan dari

pendidikan dasar, yang berfungsi untuk menyiapkan peserta didik agar dapat

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan berinteraksi secara

produktif dengan lingkungan social, budaya, dan alam sekitar dan atau

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan menengah terdiri atas

sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas.

Sekolah menengah tingkat atas terdiri atas sekolah menengah umum dan

sekolah kejuruan. Penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh pada

tingkat pendidikan menengah selain harus disesuaikan dengan tingkat

perkembangan peserta didik memasuki masa remaja, juga perlu diorientasikan

pada pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi

dan memasuki dunia kerja. Karakteristik proses pembelajaran mandiri pada

tingkat pendidikan menengah sekaligus harus merupakan suatu proses

4 Ibid.



7

pendewasaan baik dalam aspek akademik maupun kesiapan menguasai

ketrampilan hidup yang dituntut oleh dunia kerja. 5

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tingkat Menengah

menyatakan bahwa :

o Sekolah menengah umum adalah satuan pengajaran tingkat menengah

yang melaksanakan proses belajar-pembelajaran dengan mengutamakan

pada penanaman dan penumbuhan sikap ilmiah.

o Sekolah menengah alternative adalah bentuk satuan pengajaran tingkatmenengah yang melaksanakan proses belajar-pembelajaran dengan

memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih, mengikuti, dan

memperoleh program dan kemampuan bervariasi sesuai dengan potensi

yang dimilikinya dan dengan bobot yang dibakukan. 6

Pola pendidikan alternative sebenarnya bukan merupakan hal yang

baru sama sekali. Bahkan pada awal diselenggarakannya pendidikan ribuan

tahun yang lalu, pendidikan berlangsung dengan berbagai pola : ada yang

diselenggarakan di rumah oleh orang tua sendiri, di tempat ibadah, di tempat

kerja, dan di masyarakat. Kemajuan zaman kemudian justru menyeragamkan

pola-pola yang berbeda itu ke dalam suatu struktur dan lembaga yang disebut

sekolah. Paradigma pendidikan baru yang intinya memberdayakan masyarakat

(termasuk peserta didik/warga belajar dan orang tua/keluarga mereka)

menuntut adanya kebebasan kepada warga masyarakat untuk belajar apa saja

yang diminati dan dibutuhkan, asal tidak bertentangann dengan kaidah moral

dan falsafah bangsa. Demikian pula dalam melaksanakan prinsip belajar

sepanjang hayat, seharusnya diberikan kesempatan dan kebebasan kepada

warga masyarakat tanpa melihat usianya untuk memperoleh pendidikan apa

saja, dari siapa saja, di mana saja, pada jalur dan jenjang mana saja dan kapan

5 Miarso,Yusufhadi, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan , (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 3226 Ibid., hal. 690



8

saja, yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pribadi, serta selaras

dengan ketutuhan masyarakat dan lingkungan.

Pengertian “pendidikan alternative” meliputi sejumlah besar cara

pemberdayaan peserta didik/warga belajar yang dilakukan berbeda dengan

cara yang konvensional. Meskipun caranya berbeda, namun semua pola

pendidikan alternative mempunyai tiga kesamaan yaitu : (1) pendekatannya

yang bersifat individual; (2) memberikan perhatian lebih besar kepada peserta

didik/warga belajar, orang/keluarga mereka, dan para pendidik, dan (3)dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan. 7

Adapun bentuk pendidikan alternative adalah :

o Pendidikan di rumah (home schooling) yang diselenggarakan oleh orang

tua/keluarga.

o Pendidikan di tempat ibadah, termasuk pendidikan pesantren.

o Pendidikan bagi peserta didik/warga belajar yang bermasalah (mereke

yang menjadi korban kemiskinan, kriminalitas, pertikaian, dan lain

sebagainya) seperti pendidian bagi anak jalanan.

o Pendidikan terprogram seperti yang pernah diujicobakan melalui proyek

PAMONG (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua, dan Guru)

o Pendidikan berbasis masyarakat (communityh-based education), termasuk

KEJAR Paket A dan B, dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

o Pendidikan terbuka, seperti misaslnya SLTP Terbuka dan Madrasah

Tsanawiyah Terbuka.

2. Jenjang Pendidikan

a. Lembaga Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang.

7 Ibid., hal. 697-698



9

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal

18 menyatakan bahwa jenjang pendidikan menengah adalah sebagai

berikut : 8

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan

pendidikan menengah kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), danMadrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Pada hakekatnya, Pendidikan Menengah Keagamaan adalah pendidikan

yang diselenggarakan bagi lususan Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah

Lanjutan Pertama yang mengutamakan perluasan pengetahuan khusus

tentang ajaran agama Islam yang diajarkan untuk melanjutkan pendidikan

pada jenjang pendidikan tinggi dan untuk meningkatkan kemampuan

siswa dalam memasuki masyarakat kerja. 9

Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) adalah jenis pendidikan menengah

keagamaan yang mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan

pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam dan khasanah, Pemikiran

Islam. Madrasah Aliyah Keagamaan merupakan bentuk satuan dari salah

satu jenis pendidikan menengah yang berlangsung selama tiga tahun dan

diselenggarakan dalam system Pondok Pesantren/berasrama (boarding

school).

8 Dedi Hamid, Undang-Undang……………………. , hal. 109 Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 tahun 1993 tentang Madrasah

Aliyah Keagamaan, (Jakarta : Departemen Agama, 1993 ).



10

Dari konsep tersebut di atas, sistem pendidikan boarding school seolah

menemukan pasarnya. Dari segi sosial, sistem boarding school

mengisolasi anak didik dari lingkungan sosial yang heterogen yang

cenderung buruk. Di lingkungan sekolah dan asrama dikonstruksi suatu

lingkungan sosial yang relatif homogen yakni teman sebaya dan para guru

pembimbing. Homogen dalam tujuan yakni menuntut ilmu sebagai sarana

mengejar cita-cita.

Dari segi ekonomi, boarding school memberikan layanan yang paripurnasehingga menuntut biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu anak didik

akan benar-benar terlayani dengan baik melalui berbagai layanan dan

fasilitas. Terakhir dari segi semangat religiusitas, boarding school

menjanjikan pendidikan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan

ruhani, intelektual dan spiritual. Diharapkan akan lahir peserta didik yang

tangguh secara keduniaan dengan ilmu dan teknologi, serta siap secara

iman dan amal soleh.

Nampaknya, konsep boarding school menjadi alternatif pilihan sebagai

model pengembangan Pendidikan Pesantren yang akan datang.

Pemerintah diharapkan semakin serius dalam mendukung dan

mengembangkan konsep pendidikan seperti ini. Sehingga, Pendidikan

Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang maju dan bersaing dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berbasis pada

nilai-nilai spiritual yang handal.

b. Lembaga Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan

majelis taklim, serta pendidikan sejenisnyal.



11

c. Lembaga Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan

berbentuk belajar secara mandiri.

3. Kurikulum Pendidikan Menengah

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara

kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan;a. Peningkatan iman dan takwa;

b. Peningkatan akhlak mulia;

c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. Tuntutan dunia kerja;

g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

h. Agama;

i. Dinamika perkembangan global; dan

j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (UU Sisdiknas Pasal 36)

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : 10

a. Pendidikan Agama;

b. Pendidikan Kewarganegaraan;

c. Bahasa;

d. Matematika;

e. Ilmu Pengetahuan Alam;

f. Ilmu Pengetahuan Sosial;

g. Seni dan Budaya;

10 Dedi Hamid, Undang-Undang…………………… , hal. 19



12

h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;

i. Keterampilan/kejuruan; dan

j. Muatan Lokal.

(Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 37)

Dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, tujuan yang

harus dicapai oleh siswa dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Dalam

konteks pengembangan kurikulum, kompetensi adalah perpaduan daripengetahuan, keterampilan, nila, dan sikap yang direfleksikan dalam

kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang yang telah memiliki kompetensi

dalam bidang tertentu bukan hanya mengetahui, tetapi juga dapat memahami

dan menghayati bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-

hari. 11

Pencapaian kompetensi tersebut meliputi :

a. Kompetensi Lulusan , yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai oleh

peserta didik setelah tamat mengikuti pendidikan pada jenjang atau satuan

pendidikan tertentu.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006

dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-

SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:

o Pendidikan Dasar , yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan

SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan,

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut

o Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C

bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,

11 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidkan , (Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2007), hal. 68



13

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti

pendidikan lebih lanjut

o Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK

bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti

pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya

b. Komptensi Standar , yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai setelahanak didik menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu pada setiap

jenjang pendidikan yang diikutinya.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006

dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-

KMP) terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran:

o Agama dan Akhlak Mulia;

o Kewarganegaraan dan Kepribadian;

o Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

o Estetika;

o Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan.

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dikembangkan

berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/ atau kegiatan setiap

kelompok mata pelajaran, yakni:

o Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan:

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan

tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama,

kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi,

estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.



14

o Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian

bertujuan: membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki

rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan

dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni

dan budaya, dan pendidikan jasmani.

o Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan:

mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta

didik.o Pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A, tujuan ini dicapai

melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan,

dan muatan lokal yang relevan,

o Pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B, tujuan ini dicapai



dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang

relevan

o Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/Paket C, tujuan ini dicapai



teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan

o Pada satuan pendidikan SMK/MAK, tujuan ini dicapai melalui muatan

dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu

pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan

komunikasi, serta muatan lokal yang relevan

o Kelompok mata pelajaran Estetika bertujuan: membentuk karakter

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan

pemahaman budaya. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau



15

kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal

yang relevan.

o Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan

bertujuan: membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan

rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Tujuan ini dicapai melalui

muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan

kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

b. Kompetensi Dasar , yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai peserta

didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan

dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dilihat dari tujuan

kurikulum, kompetensi dasar termasuk tujuan pembelajaran.

4. Guru / Pendidik

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 42,

menyatakan bahwa : 12

(1) Pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai

dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah

dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional

Pendidikan Pasal 28 menyatakan bahwa : 13

12 Dedi Hamid, Undang-Undang………………… , hal. 22



16

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang

dibuktikan dengan ijazah dan / atau sertifikasi keahlian yang relevan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar danmenengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :

a. Kompetensi pedagogic;

b. Kompetensi kepribadian;

c. Kompetensi professional;

d. Kompetensi social.

(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan / atau sertifikasikeahlian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang

diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati

uji kelayakan dan kesetaraan.

(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan

oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.



(1) Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki :

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV)

atau sarjana (S1);

13 Departemen Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan , Departemen Agama, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2005, hal.2014 Ibid, hal. 21



17

b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

c. Sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA.

(2) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki :

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV)

atau sarjana (S1);

b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; danc. Sertifikasi profesi guru untuk SMK/MAK.



(1) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA

atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang

penugasannya ditetapkan oleh masih-masing satuan pendidikan sesuai

dengan keperluan.

(2) Pendidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dan terdiri

atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang

penugasannya ditetapkan oleh masih-masing satuan pendidikan sesuai

dengan keperluan.

5. Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidikan Menengah.

Di dalam rangka pemberdayaan pendidikan menengah di Indonesia ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan :

a. Pendidik

15 Ibid, hal. 23



18

Lembaga-lembaga pendidikan menengah di Indonesia memiliki

kekurangan tenaga pendidik baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Karena itu berbagaai persoalan yang menyangkut tentang ketenagaan ini

harus dicarikan solusinya. Setidaknya ada 4 (empat) kompetensi pokok

yang mesti dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Pertama , keompetensi

keilmuan, pendidik mesti memiliki ilmu yang mengantarkan dia layak

untuk mengajar, sebab salah satu tugas pokoknya adalah transfer ilmu.

Kedua , kompetensi keterampilan mengomunikasikan ilmunya kepadapeserta didik. Ketiga , kompetensi manajerial, mencakup tentang

kepemimpinan guru, supervisor, administrator, dan lain sebagainya.

Keempat , kompetensi moral akademik, dari segi moral, pendidik mesti

menjadi contoh panutan. Pendidik tempat murid berkaca. 16

b. Kurikulum

Ada beberapa persoalan berkenaan dengan ini. Pertama , beban kurikulum

pada lembaga-lembaga pendidikan menengah lebih berat dari lembaga

pendidikan lainnya. Sebab ada keinginan agar peserta didik dapat

memiliki bekal ilmu pengetahuan umum dan agama secara seimbang.

Kedua , isi kurikulumnya agar dapat membentuk manusia profesionalis

guna memiliki keterampilan tertentu sebagai bekal dalam memasuki dunia

kerja. 17

c. Struktur dan Kultural

Secara structural lembaga-lembaga pendidikan menengah, Madrasah

Aliyah dan Madrasah Aliyah Ketrampilan berada di bawah naungan

Departemen Agama. Disebabkan karena hambatan structural maka dari

segi pendanaan terdapat perbedaan antara lembaga pendidikan yang

16 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis , (Jakarta : Prenada Media, 2004), 112-113.17 Haidar Putra Daulay , Pendidikan Islam ……………………, hal. 18



19

dikelola oleh Departemen Agama dengan lembaga pendidikan yang

dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional, dampaknya berpengaruh

kepada kualitas. Sedangkan masalah yang bersifat cultural, lembaga-

lembaga pendidikan Islam terutama kelompok menengah ke atas. Karena

itu pemberdayaan yang diharapkan dari partisipasi steakholder masih

kurang.

Ditinjau dari segi pengembangan pendidikan Islam ke depan ada masalah

yang bersifat epistimologi keilmuan, yakni bagaimana merancangkanterintegrasinya ilmu-ilmu yang selama ini digolongkan kepada perennial

knowledge dengan acquired knowledge. Di Indonesia upaya ini telah

dilakukan langkah-langkahnya. Pertama , memasukkan mata pelajaran

agama ke sekolah-sekolah umum. Kedua , sekolah umum plus madrasah

diniyah. Ketiga , memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah umum.

Keempat , Madrasah SKB Tiga Menteri tahun 1975. Kelima , program IDI

(Islam untuk Disiplin Ilmu). Keenam , madrasah sebagai sekolah yang

berciri khas agama Islam. Langkah-langkah yang belum selesai adalah

soal Islamisasi ilmu atau setidaknya ilmu yang berwawasan Islam. 18

Pendidikan Islam semakin kukuh kedudukannya setelah masuk dan

inklusif dalam system pendidikan nasional yang diatur dalam UU No. 2

Tahun 1989 yang selanjutnya diatur pula serangkaian, Peraturan

Pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan yang relevan dengan UU

No. 20 Tahun 2003.

Untuk mengukuhkan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, maka

usaha ke depan adalah bagaimana memberdayakannya dan

mengembangkannya. Untuk memberdayakannya perlu dicarikan way out

atau solusi dari berbagai problema yang sedang dihadapi-tenaga pendidik,

sarana fasilitas, kurikulum, structural dan cultural.

18 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah danPerguruan Tinggi , (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), hal. 198-199



20

III

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada sistim pendidikan

nasional dan kajian empirik, ilmiah akan memberikan model konsep yang relevan dan

ideal, dengan orientasi utama pengelolaan manajemen sekolah yang otonom dan

efektif.

Pendidikan menengah merupakan bentuk minimal dari manajemen

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang harus terus dikembangkan secara

konseptual, strategi dan pengembangan implementasi pada satuan pendidikan. Oleh

sebab itu sangat diperlukan keterlibatan berbagai pihak yang kompeten untuk

mewujudkan hal tersebut.



21

BIBLIOGRAPY

Daulay, Haidar Putra, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di

Indonesia , (Jakarta : Pranada Media, 2004).

Departemen Agama RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , (Surabaya : Departemen Agama,

Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2005).

Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 tahun 1993 tentang

Madrasah Aliyah Keagamaan, (Jakarta : Departemen Agama, 1993 )

Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23

Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan , (Jakarta : Departemen

Pendidikan Nasional, 2006).

Hamid, Dedi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional , (Jakarta : Durat Bahagia, 2003).

Miarso, Yusufhadi, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan , (Jakarta : PrenadaMedia, 2004).

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah,

Madrasah dan Perguruan Tinggi , (Jakarta : Raja Grafindo, 2005).

Rosyada, Dede, Paradigma Pendidikan Demokratis , (Jakarta : Prenada Media, 2004)

Sanjaya, Wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan ,

(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007).

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, Undang-Undang tentang Pendidikan

Nasional , (Semarang : Tugu Muda, 1989).

Undang-Undang Sisdiknas, UU No. 20 Tahun 2003 , (Jakarta : Departemen Agama

RI, 2003).

Semoga Bermanfaat

makalah pendidikan menengah dalam kebijakan pendidikan nasional

Documents