Halaman 1 dari 18

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Faktor-faktor ekonomi, politik, teknologi, demografi dan sosial merupakan

faktor yang mempengaruhi administrasi perpajakan dan yang akan mempengaruhi

perkembangan masyarakat itu sendiri ditahun-tahun yang akan datang. Faktor-

faktor ini memberikan peran meningkatkan globalisasi ekonomi, termasuk

perubahan besar dalam kegiatan dan kekuatan ekonomi, yang kemudian

memberikan tingkat pertumbuhan pasar dalam negara berkembang. Globalisasi

dan perkembangan teknologi yang cepat telah memaksa administrasi pajak

mencari peluang untuk bekerja sama dan belajar dari satu sama lain untuk

meningkatkan efektivitas dan keadilan serta mengurangi biaya kepatuhan.

Pajak merupakan salah satu penerimaan pajak yang penting dan utama.

Semakin hari penerimaan pajak dalam membiayai pembangunan semakin

meningkat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam usaha

untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan melakukan ekstensifikasi

dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan

meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat

ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kepada

para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan

penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Pajak

penghasilan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Penghasilan Badan dan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi

masih dibawah penerimaan pajak penghasilan badan. Idealnya, peningkatan

jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi akan berbanding lurus dengan besarnya

penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.

Umumnya, wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari

pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran

masyarakat yang masih cukup rendah. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu

Halaman 2 dari 18

instrument yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik

formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk

menguji serta meningkatkan tingkat kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Kepatuhan

ini akan berdampak bagi penerimaan negara baik langsung maupun tidak

langsung.

Adapun berdasarkan perbandingan realisasi penerimaan pajak di bawah, dapat

dilihat ada kemungkinan penerimaan di tahun 2015 dari persentase penerimaan

berada lebih rendah dari tahun 2014.

II. POKOK PERMASALAHAN

Dalam makalah ini terdapat pengidentifikasian masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan

masyarakat dalam lingkup perpajakan.

2. Bagaimana tingkat kepatuhan perpajakan terhadap perkembangan

masyarakat dan peran pemerintah didalamnya.

III. MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diidentifikasikan oleh

penulis, maka adapun maksud dan tujuan penulisan dilakukan adalah untuk

Halaman 3 dari 18

mengetahui faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan masyarakat

dalam lingkup perpajakan serta mengetahui tingkat kepatuhan perpajakan

terhadap perkembangan masyarakat serta peran pemerintah didalamnya.

Halaman 4 dari 18

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 KEPATUHAN PAJAK DAN YANG MEMPENGARUHINYA

Dalam salah satu artikelnya yang terkenal James and Alley (1999)

mengemukakan pengertian Tax Compliance sebagai “..The definition of tax

compliance in its most simple form is usually cast in term of the degree version

relate which taxpayer comply with the taxlaw. However, like many such concepts,

the meaning of compliance can be seen almost ascontinuum of definition and on

to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to

the wider objectives of society as reflected in tax policy..” . Berdasarkan

pengertian diatas kepatuhan pajak dapat dilihat secara sederhana ataupun secara

komprehensif. Secara sederhana, kepatuhan wajib pajak adalah menyangkut

sejauh mana wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya yang

sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau

tingkat kepatuhan dapat diukur dengan adanya tax gap, yaitu perbedaan antara apa

yang tersurat didalamnya aturan perpajakannya dan apa yang dilaksanakan oleh

waijib pajak itu sendiri. Tax gap dapat juga diartikan sebagai perbedaan antara

seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang

seharusnya terkumpul. Dalam praktek pemahaman ini terus berkembang ke

berbagai pengertian dan bahkan lebih kompleks sejalan dengan kepentingan

masyarakat. Perkembangan dunia bisnis yang terus berubah secara cepat seiring

dengan dinamika perubahan perekonomian menuntut pula terus-menerus perlunya

dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam ketentuan perpajakan.

Penelitian atas moral pajak dan etika pajak menunjukkan bahwa

masyarakat yang mempunyai tingkat moral pajak dan etika pajaknya tinggi

dianggap memiliki tingkat penghindaran dan penggelapan pajak yang rendah.

Adanya kualitas yang baik dan hubungan antara pemerintah dan warga negara

dapat membentuk penerimaan pajak yang tinggi. Hal ini dibutuhkan dalam

kepercayaan pemerintah serta pandangan hukum dan keadilan pada sistem pajak.

Selanjutnya, wajib pajak yang mendukung kebijakan pemerintah dan system pajak

Halaman 5 dari 18

akan membangun masyarakat semangat pajak yang lebih tinggi dibandingkan

dengan wajib pajak yang menganggap rendah atas manfaat untuk masyarakat atas

kontribusi pajak mereka tersebut. Sikap terhadap pajak tidak hanya didukung oleh

variable kepentingan pribadi tapi juga dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak

memandang diri mereka sebagai pembayar pajak maupun sebagai otoritas pajak.

Di negara Indonesia, dapat kita lihat bagaimana tingkat kepatuhan pajak yang

terjadi pada wajib pajak orang pribadi dan badan selama tahun 2008 – 2013.

Tabel 1 - Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi &

Badan Tahun 2008-2013

Tahun WP Terdaftar WP Yang Menyampaikan

SPT Tahunan PPh

Rasio

Kepatuhan

2013 17.731.736 10.790.650 60,86%

2012 17.659.278 9.482.480 53,70%

2011 17.694.317 9.332.626 52,74%

2010 14.101.933 8.202.309 58,16%

2009 9.996.620 5.413.114 54,15%

2008 6.341.828 2.097.849 33,08%

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2008-2013

Catatan: Rasio Kepatuhan dihitung berdasarkan perbandingan antara WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam

suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah WP terdaftar Wajib SPT pada awal tahun. Realisasi SPT Tahunan PPh yang

disampaikan merupakan hasil dari hitung cepat (quick count) per tanggal 30 April.

Terdapat pula sumber atas wajib pajak terdaftar yang terjadi pada tahun 2009

hingga 2013.

Tabel 2 – Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2009 - 2013

Halaman 6 dari 18

Dari data tersebut diatas, dapat kita lihat bagaimana media massa melaporkan

tentang perilaku administrasi pajak dapat memberikan kontribusi terhadap

kepercayaan dan pandangan masyarakat itu sendiri.

Seperti telah disebutkan terdahulu, kepercayaan pada pemerintah secara

luas dan kepercayaan pada keadilan sistem pajak, termasuk keyakinan warga

negara yang mempunyai kelompok masyarakat berbeda-beda membayar bagian

pajaknya secara adil, dianggap sebagai kunci menjadikan wajib pajak sebagai

Kepatuhan Sukarela (Voluntary Compliance).

Kepatuhan pajak yang ideal seharusnya merupakan kepatuhan sukarela

(voluntary compliance). Erard dan Feinstin seperti dikutip Nasucha (2004:9),

menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah

dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang

mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

persepsi ini dianggap penting, karena kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari

persepsinya akan kewajiban itu sendiri.

Pernyataan bahwa pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah

mempengaruhi kepatuhan sukarela dalam hal ini sangat penting karena Wajib

Pajak akan dengan sukarela menjalankan kewajibannya manakala timbul

kepuasan terhadap pelayanan pemerintah yang dibiayai oleh pajak itu sendiri.

Dengan demikian kepuasan terhadap pelayanan pemerintah tersebut merupakan

factor yang lebih utama guna membangun kepatuhan pajak sukarela dibandingkan

factor rasa bersalah dan rasa malu bila Wajib Pajak lalai menjalankan kewajiban

perpajakannya.

Berbagai literature mengkaitkan masalah kepatuhan pajak dengan tax

avoidance dan tax evasion oleh Wajib Pajak. Menurut Homans dalam Berita

Pajak No. 1567 XXXIV, tanggal 15 September 2006 sebagaimana dikutip oleh

Gunadi (2006:18), terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi kepatuhan

pajak, yaitu compliance cost, tax regulation dan law enforcement. Jika beberapa

factor tersebut dikendalikan secara memadai, maka tingkat kepatuhan pajak

meningkat secara optimal. Sebaliknya, compliance cost yang tinggi, regulasi pajak

yang kompleks dan tidak jelas atau menimbulkan perbedaan dalam penafsirannya

Halaman 7 dari 18

(ambigu), serta implementasi peraturan yang buruk dapat menyebabkan turunnya

tingkat kepatuhan pajak.

Pada Internal Revenue Service (IRS) dalam laporannya yang berjudul

Reducing the Federal Tax Gap (2007:17) menyatakan bahwa sejumlah factor

mempengaruhi kepatuhan sukarela, walaupun hal tersebut tidak didukung

konfirmasi empiris yang sangat memadai. Namun, secara umum diakui bahwa

kebijakan dan tindakan yang dilakukan IRS bukanlah satu-satunya penyebab, dan

bukan pula penentu yang utama. Faktor-faktor lain yang diidentifikasi IRS

(2007:17) mempengaruhi kepatuhan sukarela adalah sebagai berikut :

a. Perubahan peraturan pajak, termasuk :

Aspek-aspek yang membuka atau menutup peluang untuk tidak

patuh (non compliance).

Kompleksitas peraturan perpajakan yang membingungkan

Wajib Pajak atau menyebabkan mereka yang tidak patuh sulit

diidentifikasi.

Tarif pajak memberikan insentif untuk melaporkan pendapatan.

b. Situasi ekonomi, meliputi :

Pendapatan dan tingkat pengangguran

Komposisi industri

c. Factor demografis, meliputi :

Penuaan populasi

Perubahan pengaturan rumah tangga

Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak asing

d. Faktor sosio-politik meliputi :

Pergeseran nilai-nilai patriotic

Persepsi Wajib Pajak tentang apakah mereka akan

mendapatkan balasan dari pajak yang mereka bayar

Selain itu, terdapat dampak langsung dan tidak langsung dari aktivitas

penegakan hokum. Dampak langsung adalah terkumpulnya pendapatan negara

tambahan dari Wajib Pajak, sebagai subyek dari penegakan hokum. Dampak tidak

langsung adalah dampak tambahan ketika aktivitas penegakan hokum pada

Halaman 8 dari 18

sekelompok Wajib Pajak tertentu memberikan pengaruh positif pada Wajib Pajak

yang lain sebagai akibat peningkatan aktivitas penegakan hokum.

Kepatuhan pajak erat kaitannya dengan penghindaran pajak dimana di

Indonesia beberapa praktik penghindaran pajak adalah telah diatur secara spesifik,

misalkan transfer pricing dan treaty shopping. Akan tetapi, teknik penghindaran

pajak akan selalu berkembang memanfaatkan celah atau loopholes dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga akan terjadi saling kejar

mengejar antara teknik penghindaran pajak dengan peraturan perundang-

undangan untuk menangkalnya dan menutup celah tersebut. Kemudian,

dirumuskanlah kebijakan regulasi perpajakan yang bertujuan untuk menangkal

dan menindak praktik penghindaran pajak yang belum diatur secara spesifik

dalam peraturan perundang-undangan atau yang memanfaatkan celah atau

loopholes dalam peraturan itu sendiri. Kebijakan regulasi tersebut dinamakan

Peraturan Umum Penangkal Penghindaran Pajak (General Anti-Avoidance Rule /

GAAR). Di Inggris misalkan, diharapkan dengan adanya GAAR, celah atau

loopholes tersebut dapat ditutup.

Terkait dengan kepatuhan pajak, untuk mengukur keberhasilan dari sisi

penerimaan, perlu di analisis tax gap, adapun definisi tax gap adalah:

“The tax gap is the difference between the money that the government

should collect from the taxes owed in this country if everyone complied

with the law and the amount of money the government does actually

collect in tax.”1

Saat ini, Indonesia, belum memiliki analisis tax gap yang diterbitkan

secara resmi oleh pemerintah. Tax gap adalah penting untuk mengukur prestasi

lembaga penerimaan pajak, mengetahui kelemahan-kelemahan terkait strategi

penerimaan pajak dan memperbaikinya.

1 www.pcs.org.uk/en/campaigns/national-campaigns/tax-justice/why-are-they-increasing-the-tax-gap.cfm#What_the_tax_gap

Halaman 9 dari 18

II.2 PERAN PEMERINTAH DAN KEPATUHAN PAJAK

Dalam penelitian terdapat beberapa alasan ketidakpatuhan wajib pajak

diantaranya adalah sebagai berikut :

• Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat mengelola uang

pajak yang disetor dengan baik

• IRS menerapakan peraturan yang unfair

• Pelayanan dan pendidikan yang diberikan kurang dari IRS kepada wajib

pajak

• Ada anggapan bahwa IRS tidak tahu bila terjadi kecurangan dalam

pembayaran pajak Alasan yang dikemukan berdasarkan penelitian TAS

sangat beralasan dan dapat kita jadikan bahan pembelajaran di

Indonesia.

Bahwa hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Sebagai contoh, beberapa kasus

korupsi yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini juga didukung oleh pendapat

ahli bahwa birokrasi dan korupsi merupakan faktor penentu dalam rendahnya

tingkat kepatuhan wajib pajak (Tanzi: 1988). Direktorat Jenderal Pajak telah

mempunyai suatu program yang tertuang dalam cetak biru transformasi

kelembagaan. Program tersebut bertujuan salah satunya untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak.

Ada beberapa inisiatif dalam program transformasi kelembagaan yang

bertujuan untuk meningkatkan kapatuhan wajib pajak, seperti inisiatif 1 -

menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end, inisiatif 2 -

memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan wajib pajak kecil, dan inisiatif

3 - menyusun model kepatuhan yang prediktif dan berbasis-risiko terkait dengan

Halaman 10 dari 18

proses bisnis. Selain itu, inisiatif-inisiatif lain dalam transformasi kelembagaan

secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sehingga diharapkan tahun 2019 penerimaan pajak dapat terus meningkat sampai

dengan 19% dari total pendapatan nasional bruto. Program ini tidaklah dapat

berhasil dengan baik tanpa bantuan dari lembaga-lembaga negara lain. Oleh

karena dibutuhkan kerjasama yang sinergi demi mewujudkan Indonesia sejahtera.

Salah satu indikator untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah terkait

rasio perbandingan antara Pegawai Pajak dengan Penduduk. Mengingat rasionya

masih terlalu jauh, maka Direktorat Jenderal Pajak juga disarankan untuk

meningkatkan jumlah pegawainya. Adapun jika dibandingkan dengan negara lain,

rasio tersebut adalah sebagai berikut:

II.3 UKURAN KEPATUHAN

Menurut Devano (2006:81) “Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling

utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau

belum, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling

Halaman 11 dari 18

penting karena dengan penyampaian SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak

telah melaksankan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang”.

Wajib pajak dapat dikatakan patuh, apabila :

1. Selalu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) dalam dua tahun terakhir.

2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa (bulanan) yang

terlambat tidak lebih dari tiga masa untuk setiap jenis pajak dan tidak

berturut-turut. Jika terlambat, tidak terlewat dari batas waktu

penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

3. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :

a. Kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda

pembayaran pajak

b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan Surat

Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk dua masa terakhir

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana

perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir.

5. Jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan public, opininya harus

wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian sepanjang

pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiscal.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama adalah diketahui dari

apakah Wajib Pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum, baik itu SPT

Tahunan maupun SPT Masa . Hal ini menjadi ukuran penting karena dengan telah

disampaikannya SPT oleh Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah melaksankan

pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang.

II.4 ADMINISTRASI DAN BIAYA KEPATUHAN

Implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang,

pada akhirnya hanya akan berjalan jika ada administrasi pajak. Administrasi

perpajakan terdiri dari beberapa unsur, antara lain :

a. Instansi atau badan yang berwenang dan tanggungjawab untuk

menyelenggarakan pungutan pajak.

Halaman 12 dari 18

b. Orang-orang yang terdiri dari Pejabat dan Pegawai yang bekerja pada

instansi yang secara nyata melaksanakan kegiatan pungutan pajak.

c. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau

Badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat

mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan,

berdasarkan sarana hukum ditentukan oleh Undang-undang

Perpajakan. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pungutan

pajak sangat bergantung pada berbagai kebijakan yang diambil dalam

penyelenggaran pemungutan antara lain tahapan-tahapan yang perlu

diperhatikan, antara lain :

Menentukan wajib pajak (pendataan).

Menetapkan nilai pajak terhutang.

Penagihan Pajak.

Pemeriksaan kelalaian pajak.

Penyelesaian sengketa pajak.

Menurut Lumbantoruan yang dikutip oleh Harahap (2004:96) administrasi

perpajakan (tax administration) adalah cara dan prosedur pengenaan dan

pemungutan pajak oleh instansi yang berwenang. Disamping itu, Mansury

(2002:6) mengungkapkan dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi

perpajakan yang baik meliputi :

a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-undang yang

memudahkan bagi administrasi Wajib Pajak dan memberikan

kejelasan bagi wajib pajak;

b. Kesederhanaan agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh aparat

pajak dan Wajib Pajak untuk mengurangi penyelundupan pajak;

c. Reformasi dibidang perpajakan dengan mempertimbangkan efisensi

dan efektifitas administrasi perpajakan;

d. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif disusun dengan

memperlihatkan penataan, pengumpulan, pengolahan dan

pemanfaatan informasi tentang subjek dan objek pajak.

Halaman 13 dari 18

Sistem administrasi perpajakan menurut undang-undang perpajakan di

Indonesia seperti yang diuraikan menurut Harahap (2004:96) meliputi :

a. Identifikasi dan registrasi (pendaftaran) wajib pajak

b. Penghitungan pajak yang terutang

c. Pemungutan pajak dari wajib pajak

d. Penegakan hokum

e. Pencatatan dan pemeriksaan

f. Pelaporan yang dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan

(SPT).

Tujuan utama dari administrasi pajak, menurut Silvani adalah untuk

meraih kepatuhan pajak secara sukarela. Memberikan sanksi dan hukuman bagi

para pelanggar pajak bukan sasaran utamanya, tetapi administrasi pajak tetap

dituntut berhasil memberikan keyakinan kepada seluruh wajib pajak bahwa

ketidakpatuhan dapat menyebabkan diberikannya hukuman dan sanksi.

Sedangkan peningkatan kepatuhan yang diinginkan terkait dengan desain system

pelayanan dan pengawasan wajib pajak (organisasi), simplifikasi atau

penyederhanaan undang-undang dan peraturan, juga factor budaya, social dan

tingkat pendidikan masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak.

Sasaran administrasi pajak itu sendiri adalah meningkatkan kepatuhan

yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak, tetapi yang lebih

penting adalah bahwa penerimaan tersebut sudah tepat subyek, obyek dan tepat

jumlahnya, sebagaimana menurut Nasucha (2004) bahwa “… Administrasi pajak

yang baik bukanlah bagaimana Pemerintah dengan administrasi tersebut dapat

mengumpulkan penerimaan Negara sebanyak-banyaknya. Namun ada yang lebih

penting, yaitu bagaimana penerimaan pajak dapat ditingkatkan dan memastikan

bahwa penghasilan yang seharusnya kena pajak telah dikenakan sebagaimana

mestinya. …”

Dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci

keberhasilan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Dilain pihak dengan

adanya system informasi yang efektif akan menjadi kunci terselenggaranya

pemungutan pajak secara adil. Adapun kegiatan administrasi perpajakan

Halaman 14 dari 18

merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan

berbagai fungsi administrasi, diantaranya mendaftarkan wajib pajak, menyediakan

Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan, mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak,

menagih janji pajak yang terutang, menyelesaikan sengketa dengan wajib pajak,

menghapuskan hutang pajak dan lain sebagainya.

Dalam pembahasan tentang administrasi pajak, selain aspek organisasi ada

juga aspek biaya yang kadang dilupakan oleh banyak pihak. Perpajakan dalam

pembebanan dan pemungutannya membutuhkan personalia dan peralatan,

sebagaimana pada jasa publik lainnya perpajakan harus dilaksanakan secara

efisien. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi fiskus pemungutan pajak

dikatakan efisiensi jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor

Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil

dari jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan dari sisi Wajib Pajak,

system pemungutan pajak dikatakan efisiensi jika biaya yang dikeluarkan oleh

Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika compliance cost-nya

rendah.

Dalam perpajakan dikenal dua jenis biaya, yaitu biaya administrasi dan

biaya pemenuhan wajib pajak atau biaya kepatuhan (voluntary compliance). Biaya

administrasi tergantung pada besarnya skala perekonomian, biaya overhead dapat

disebarkan kepada setiap wajib pajak, dan semakin tinggi tariff pajak semakin

tinggi pula penerimaan yang diperoleh, tanpa memerlukan tambahan biaya yang

besar. Jenis biaya yang kedua adalah biaya kepatuhan (compliance cost). Pada

dasarnya, biaya kepatuhan seringkali lebih besar dari biaya administrasi, hal itu

didasarkan atas perhitungan ekonomis dari waktu wajib pajak yang terbuang

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya untuk menghitung besarnya

penghasilan, menyetorkan pajak yang terhutang sampai dengan melaporkannya.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang masih mengalami

kesulitan dalam menjalankan administrasi perpajakannya. Hal ini menyebabkan

Wajib Pajak membuat perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi

administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat

Halaman 15 dari 18

fiskus dan Wajib Pajak akibat begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku

dan system informasi yang belum efektif.

Administrasi pajak pada dasarnya memiliki dua sasaran yaitu

maksimalisasi kepatuhan dan meminimalisasi biaya kepatuhan. Maksimalisasi

kepatuhan merupakan tujuan utama dari administrasi pajak. Tugas utama

administrasi pajak adalah mengumpulkan penerimaan pajak yang terutang dengan

biaya yang serendah mungkin. Dan cara yang efektif adalah dengan kepatuhan

sukarela dari para wajib pajak. Jika wajibi pajak tingkat kepatuhannya tinggi

maka biaya pemajakan akan turun.

Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan (2005:98) menjelaskan hubungan

administrasi pajak terhadap penurunan biaya kepatuhan sebagai berikut :

“Penurunan biaya kepatuhan dapat mendorong wajib pajak mematuhi

kewajiban perpajakannya secara sukarela. Administrasi pajak memegang

peranan yang sangat penting karena bukan seharusnya bukan hanya sebagai

perangkat law enforcement, tetapi lebih penting dari itu sebagai service point

yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi

perpajakan. Pelayanan seharusnya tidak dilakukan ‘ala kadar’ nya karena akan

membentuk citra yang kurang baik, yang pada akhirnya akan merugikan

pemerintah jika image tersebut ternyata membentuk sikap taxphobia.”

Selanjutnya, Thurman dalam Serra (2003:375) juga mengemukakan

pendapatnya bahwa : “Administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan

dengan cara mengenal lebih dekat dengan wajib pajak, menyediakan informasi

yang tepat waktu dan menyederhanakan prosedur perpajakan. Dengan demikian

peningkatan berbagai pelayanan wajib pajak dapat mengurangi biaya kepatuhan

dan akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak”.

Dari hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi

perpajakan dengan fasilitas dan pelayanan yang baik dapat meningkatkan

kepatuhan. Dengan kepatuhan wajib pajak tersebut , maka akan mengurangi biaya

kepatuhan.

Halaman 16 dari 18

Salah satu upaya untuk memperbaiki administrasi pajak, strategi

pemerintah dalam jangka panjang adalah dengan penerapan e-Tax Invoice

sebagaimana disebutkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2015 sebagai berikut:

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas teknologi informasi DJP juga menjadi

kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah, hal tersebut disebutkan dalam

Nota Keuangan RAPBN 2015 sebagai berikut:

Halaman 17 dari 18

Sebagai perbandingan anggaran teknologi informasi DJP dibandingkan dengan

negara lain adalah sebagai berikut (sumber laporan OECD):

Adapun untuk mengetahui biaya kepatuhan di Indonesia, dalam hasil

penelitian yang dilakukan oleh World Bank yaitu Doing Business, perbandingan

indikator biaya kepatuhan dari sisi beban administrasi dan faktor lain dapat dilihat

dari tabel berikut: 2

2 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia#paying-taxes

Halaman 18 dari 18

III. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan dan analisis tersebut di atas dapat disimpulkan dan disarankan

hal-hal berikut:

1. Rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk juga dapat dijadikan

indikator untuk melihat upaya meningkatkan kepatuhan pajak;

2. Analisis tax gap adalah penting untuk mengkaji potensi penerimaan pajak

sehingga strategi penerimaan pajak bisa lebih tepat;

3. Penguatan kapasitas dan infrastruktur teknologi informasi dapat

ditingkatkan untuk perbaikan administrasi pajak;