BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejauh menyangkut ancaman militer dari luar, tidak diragukan bahwa

peningkatan kemampuan militer (modernisasi dan profesionalisasi) merupakan sa1ah

satu pilihan. Namun, selain karena pertimbangan ekonomi, peningkatan kekuatan

militer selalu mengundang kecurigaan pihak 1ain, terutama jika hal itu dilakukan

dengan lebih banyak memberikan prioritas pada modernisasi senjata-senjata ofensif.

Dalam suasana anarki dan ketidakpastian, upaya unilateral bisa menimbulkan

dilema keamanan (security dilemma) terutama jika upaya unilateral itu berupa

penggelaran jenis senjata- senjata ofensif baru. Pengembangan kekuatan militer yang

mengarah pada non-provocative defense merupakan salah satu pilihan strategis.

Selain itu, di tengah gelombang interdependensi dalam kehidupan antarbangsa,

suatu negara tidak bisa mengamankan dirinya dengan mengancam orang lain. Upaya

untuk membangun keamanan, oleh karenanya, bergeser dari konsep “security against”

menjadi “security with”. Apa yang selama ini dikenal sebagai cooperative security,

confidence building measures, dan preventive diplomacy yang dilakukan secara

bilateral, regiona1, global, maupun multilateral adalah sebagian dari berbagai upaya

menjawab persoalan ini.

1.2. Tujuan Penulisan Makalah

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Pengertian Pertahanan Negara?

2. Definisi Keamanan Negara?

3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara?

4. Komponen Pertahanan Negara?

5. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan ?

1.3. Identifikasi Penulisan Makalah

1. Pengertian Pertahanan Negara

2. Definisi Keamnan Negara

3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara

4. Komponen Pertahanan Negara

5. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan

1.4. Sistematika Penulisan Makalah

1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Pertahanan Negara

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan

segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang

penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara

serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah

dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer)

diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya,

perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan

nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai

kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.

2.2. Definisi Keamnan Negara

Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai

suasana "bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan". Dalam

kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik

(militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini

dengan pernyataannya yang terkenal: "suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama

bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang diaggapnya penting

(vital) ...dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat

keluar sebagai pemenang. Karena itu, seperti kemudian disimpulkan Arnord Wolfers,

masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk

menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan.

Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam International

Encyclopaedia of the Social Science mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan

suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar".

Kajian keamanan mengenal dua istilah penting, dilemma keamanan (security

dilemma) dan dilemma pertahanan (defence di1emma). Istilah yang pertama, dilema

keamanan, menggambarkan betapa upaya suatu negara untuk meningkatkan

keamanannya dengan mempersenjatai diri justru, dalam suasana anarki internasional,

2

membuatnya semakin rawan terhadap kemungkinan serangan pertama pihak lain. Istilah

kedua, dilema pertahanan, menggambarkan betapa pengembangan dan penggelaran

senjata baru maupun aplikasi doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif

atau bahkan bertentangan dengan tujuannya untuk melindungi keamanan nasional.

Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat interaktif dengan apa yang [mungkin]

dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata bersifat non-interaktif, dan hanya

terjadi dalam lingkup nasional, terlepas dari apa yang mungkin dilakukan pihak lain.

2.3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin

perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya

tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara

(sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan,

taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.

Jenis pertahanan:

Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan

Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman

nonmiliter/nirmiliter.

2.4. Komponen Pertahanan Negara

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer

menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung

oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara

dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar

bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang

dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa.

2.4.1. Komponen utama

"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan

untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.

2.4.2. Komponen cadangan

"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah

disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat

kekuatan dan kemampuan komponen utama.

2.4.3. Komponen pendukung

3

"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan

untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen

cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan

fisik. "Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan

sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi

terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional

yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan,

sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur

perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :

Para militer

Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Perlindungan masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutan

pertahanan sipil (Hansip)

Satuan pengamanan (Satpam)

Resimen Mahasiswa (Menwa)

Organisasi kepemudaan

Organisasi bela diri

Satuan tugas (Satgas) partai

Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan

Threat, survival dan defence dilemma itu membawa implikasi serius. Pesan yang

hendaknya digarisbawahi adalah penggunaan eksesif dari resources tidak boleh.

Penggunaan kekerasan untuk menghadapi ancaman harus sepadan. Ancaman tertentu

harus dihadapi dengan instrumen tertentu yang sesuai, efektif, efisien, dan tidak

menimbulkan dislokasi sosial, ekonomi, politik, ideologi. Security deficit yang timbu1

karena vu1nerabilitas membawa kompleksitas tersendiri. Semuanya bermuara pada satu

persoalan besar: perlunya kajiulang terhadap doktrin keamanan dan pertahanan

nasional, khususnya sejauh menyangkut “apa yang harus dipertahankan”, “bagaimana

untuk mempertahankannya”, dan “siapa yang harus memikul tanggungjawab” itu.

Jawaban atas pertanyaan pertama, apa yang harus dipertahankan, memerlukan

suatu kesepakatan politik. Pertimbangan historis, geografis, ideologis dan

perkembangan politik kontemporer harus dimasukkan dalam kalkulasi itu. Gravitas

4

hubungan antarnegara pada dinamika ekonomi tidak sepenuhnya menghapus relevansi

konteks politik geostrategi. Bagi sebuah negara kepulauan, termasuk Indonesia,

melindungi keamanan nasional adalah usaha besar untuk melindungi dan

mempertahankan kedaulatan maritim berikut sumberdaya yang berada di dalamnya.

Pada tingkat strategi, bagaimana mempertahankan dari ancaman, tantangan yang

dihadapi adalah bagaimana merumuskan ancaman secara lebih realistik. Untuk waktu

yang dapat diperhitungkan ke depan, keamanan terhadap ancaman interna1 masih akan

mendominasi pemikiran strategis di Indonesia. Pluralisme sosial, ketimpangan

ekonomi, disparitas regional menjadikan upaya bina-bangsa dan bina-bangsa menjadi

soal serius. Indonesia adalah suatu entitas politik (negara) yang dibangun di atas fondasi

pluralitas. Persatuan Indonesia seperti diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928, selama

ini lebih direkat oleh common history anti-kolonia1isme. Common history menghadapi

kolonialisme kelihatannya perlu dijelmakan dalam wujud yang lebih konkret, misalnya

common platform dan komitmen untuk menegakkan keadilan sosia1, dan dengan

menggunakan instrumen yang lebih appropriate seperti ketentuan hukum yang

demokratik.

Di tengah keharusan untuk mempersiapkan diri terhadap keamanan internal,

ancaman militer dari luar merupakan sesuatu yang harus selalu diperhitungkan,

sekalipun pada saat yang sama harus diakui pula bahwa untuk beberapa tahun yang

dapat diperhitungkan ke depan sukar dibayangkan terjadinya perang dalam pengertian

tradisional. Menduduki wilayah asing (occupation) menjadi sesuatu yang secara moral

memperoleh gugatan semakin tajam dan secara ekonomis semakin mahal. Konflik

bersenjata, jika harus terjadi, kemungkinan besar akan bersifat terbatas, berlangsung

dalam waktu singkat, dan menggunakan teknologi tinggi.

Amerika Serikat diperkirakan tetap memainkan peranan penting di kawasan

Asia Pasifik, baik karena potensi ketidakstabilan di semenanjung Korea, hubungan

tradisionalnya dengan Jepang dan Korea Selatan, kekhawatirannya terhadap tampilnya

Cina sebagai kekuatan hegemon regional, maupun karena kepentingan ekonominya di

kawasan ini. Ancaman militer dari luar terhadap Indonesia kelihatannya akan bersifat

ancaman tidak langsung yang terjadi karena ketidakstabiIan regional. Termasuk dalam

kategori ini adalah perlombaan senjata yang dapat terjadi karena ketidakstabilan di

Semenanjung Korea dan Asia Timur, prospek penyelesaian masalah Taiwan, dan

kemungkinan konf1ik tapalbatas.

5

Masalah pokok, seperti dirumuskan sebagai pertanyaan ketiga, adalah apa cara

yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi sumber dan watak ancaman-ancaman

tertentu. Ancaman internal harus diketahui dengan pasti alasan timbulnya. Gagasan-

gagasan, termasuk komunisme dan fundamentalisme religius, tidak pernah secara

langsung mempengaruhi tindakan [kekerasan] politik. Menghilangkan deprivasi

ekonomi, politik dan kultural. Demokratisasi dalam penggunaan dan pengelolaan

sumberdaya, dan distribusi pembangunan. Penghormatan pada budaya lokal. Bhineka

Tunggal Ika adalah semboyan yang seharusnya ditafsirkan sebagai komitmen

untuk menghormati keragaman, bukan untuk menciptakan keseragaman. Upaya

nasional, unilateral, adalah demokratisasi. Pengenda1ian dan resolusi konflik

seharusnya semata-mata dilakukan sebagai tindakan polisionil.

2.5. Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya

Ketahanan di bidang sosial budaya atau ketahanan sosial budaya diartikan

sebagai kondisi dinamik budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan

ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di

dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan

baik dari luar maupun dalam

Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional

berdasarkan pancasila. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial

budaya bangsa Indonesia adalah pengembngan kondisi sosial budaya di mana setiap

warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya

yang dilandasi nilai-nliai pancasila.

Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan, yaitu:

2.5.1. Pokok-pokok pengetahuan pertahanan dan keamanan

Pertahanan dan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun,

mengerahkan dan menggerakan seluruh potensi nasional temasuk kekuatan masyarakat

diseluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu

fungsi utama dari pemerintah dan negara RI. Ketahanan pertahanan dan keamanan

diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa

Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan

mengembangkan kekuatan nasional.

6

Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya

tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyatnya mengandung

kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis.

Analog dengan pengertian ketahanan nasional maka ketahanan pertahanan dan

keamanan pada hakikatnya adalah keuletan dan ketnguuhan bangsa dalam mewujudkan

kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat semesta, dalam mana

seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kesinambungan

pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan

pancasila dan UUD 1945 yang ditandai sebagai berikut.

a. Pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai

b. Penyelanggaraan pertahanan dan keamanan negara kesatuan RI

c. Pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya nasional terpadu

d. Pertahanan dan keamanan negara RI diselenggarakan dengan siskamnas

(sishankamrata)

e. Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

2.5.2. Postur Kekuatan Pertahanan Dan Keamanan

Postur Kekuatan Hankam. Untuk membangun postur kekuatan Hankam terdapat

empat pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan dan

politik.

Pembangunan kekuatan Hankam. Konsepsi Hankam perlu mengacu kepada

konsep Wawasan Nusantara, dimana Hankam diarahkan kepada upaya pertahanan

seluruh wilayah kedaulatan Negara kesatuan RI. Hakekat Ancaman. Rumusan ini akan

mempengaruhi kebijaksanaan dan strategi pembangunan kekuatan Hankam.

Gejolak Dalam Negeri. Di dalam era globalisasi saat ini dan di masa mendatang,

tidak menutup kemungkinan akan mengundang campur tangan asing, dengan alasan

menegakkan nilai-nilai HAM, demokrasi, penegakan hukum dan lingkungan hidup, di

balik kepentingan nasional mereka.

Geopolitik Kearah Geoekonomi. Kondisi ini mengandung implikasi semakin

canggihnya upaya diplomasi guna mencapai tujuan politik dan ekonomi.

Perkembangan Lingkungan Strategis. Penerapan cara-cara baru telah melibatkan super

power di dalamnya.

Mewujudkan Postur Kekuatan Hankam. Susunan kekuatan Hankamneg yang

meliputi: pertama, perlawanan bersenjata yang terdiri atas bala nyata merupakan

kekuatan TNIyang selalu siap. Kedua, perlawanan tidak bersenjata yang terdiri atas

7

Ratih dengan fungsi Tibum, Linra, Kamra dan Linmas. Ketiga, komponen pendukung

perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata sesuai dengan bidang profesinya.

2.5.3. Ketahanan Pada Aspek Pertahanan dan Keamanan

a. Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya

bela Negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan dan kekuatan melalui

penyelenggaraan Siskamnas (Sishankamrata).

b. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan

kedaulatannya.

c. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan

dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan.

d. Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus

dilindungi dari segala ancaman dan gangguan.

e. Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan

kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus dihasilkan oleh

industri dalam negeri.

f. Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan

keamanan haruslah diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur,

arif bijaksana, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghayati makna

nilai dan hakikat perang dan damai.

g. Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI berpedoman

pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila

h. Sebagai kekuatan inti Kamtibmas

i. Masyarakat secara terus menerus perlu ditingkatkan kesadaran dan ketaatannya

kepada hukum.

Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia Kondisi kehidupan nasional

merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang mencakup aspek ideologi, politik,

ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan. Untuk mewujudkan keberhasilan

Ketahanan Nasional diperlukan kesadaran setiap warganegara Indonesia, yaitu:

1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjauangan Non Fisik

yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah.

2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek

ideology, politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan suatu kebijakan umum

8

dan pengambil kebijakan yang disebut Politik dan Strategi Nasional

(Polstranas).

Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa

konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung

kehidupan yaitu :

1. aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografi,

kependudukan, dan sumber daya alam

2.  aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi,

politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

a. Pengaruh Aspek Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang

memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan

yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung kepada

rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala

aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai

anggota masyarakat. Secara teori suatu ideologi bersumber dari suatu aliran

pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.

Ideologi besar yang ada di dunia adalah :

b. Liberalisme

Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Aliran pikiran ini mengajarkan

bahwa negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak

semua orang (individu) dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Menurut aliran ini,

kepentingan harkat dan martabat manusia (individu) dijunjung tinggi sehingga

masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri.

Hak dan kebebasan orang seorang dibatasi hanya oleh hak yang sama yang dimiliki

orang lain bukan oleh kepentingan mastarakat seluruhnya. Liberalisme bertitik tolak

dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tdak dapat diganggu gugat

oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali atas persetujuan yang bersangkutan.

Faham ini mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik) yaitu kebebasan dan kepentingan

pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak yaitu kebebasan mengejar

kebahagiaan hidup ditengah-tangah kekayaan materiil yang melimpah dan dicapai

dengan bebas. Faham ini juga selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi

manusia yang menarik minat/daya tarik yang kuat untuk kalangan masyarakat tertentu.

9

Aliran ini diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jaques Rousseau, Herbert

Spencer dan Harold J.Laski.

c. Komunisme

Aliran pikiran teori golongan (class theory) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels,

Lenin. Bermula merupakan kritikan Marx terhadap kehidupan sosial ekonomi

masyarakat pada awal revolusi industri. Aliran ini beranggapan bahwa negara adalah

susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Kelas atau golongan ekonomi kuat

menidas ekonomi lemah. Golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh).

Oleh karena itu, Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik

untuk merebut kekuasaan negara dari kaum golongan kaya kapitalis dan borjuis agar

kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara. Aliran ini erat hubungannya

dengan aliran material dialiktis atau materialistik. Aliran ini juga menonjolkan adanya

kelas/penggolongan, pertentangan amtar golongan, konflik dan jalan kekerasan/revolusi

dan perebutan kekuasaan negara.

Pikiran-pikiran Karl Marx tentang sosial, ekonomi, politik yang kemudian

disistematisasikan oleh Frederick Engels ditambah dengan pikiran Lenin terutama

dalam pengorganisasian, dan operasionalisasinya menjadi landasan dari paham

komunisme. Sesuai dengan aliran pikiran yang melandasi komunisme maka dalam

upaya merebut kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaannya maka komunisme

akan :

1. menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta

menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan

2. ajaran komunisme adalah atheis dan didasarkan pada kebendaan (materialistis)

dan tidak percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, bahkan agama

dinyatakan sebagai racun bagi kehidupan masyarakat.

3. Masyarakat komunis bercorak internasional. Masyarakat yang dicita-citakan

komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran

nasional. Hal ini tercermin dalam seruan Marx yang terkenal “kaum buruh di

seluruh dunia bersatulah !”. Komunisme menghendaki masyarakat tanpa

nasionalisme.

4. Masyarakat komunis yang dicita-citakan adalah masyarakat tanpa kelas.

Masyarakat tanpa kelas dianggap masyarakat yang dapat memberikan suasana

hidup yang aman dan tenteram, tidak ada pertentangan, tidak adanya hak milik

10

pribadi atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja. Perombakan

masyarakat hanya dapat dilaksanakan melalui jalan revolusi. Setelah revolusi

berhasil maka kaum proletar akan memegang tampuk pimpinan kekuasaan

negara dan menjalankan pemerintahan secara ditaktur mutlak (diktator

proletariat).

2.6. HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI PERTAHANAN

NEGARA RI

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta,

yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga

negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Penyelenggaraan Pertahanan dan

Keamanan Negara berdasarkan prinsip-prinsip seperti berikut.

1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan

kemerdekaan negara.

2. Bahwa upaya pembelaan negara tersebut merupakan tanggung jawab dan

kehormatan setiap warga negara yang dilandasi asas:

a. keyakinan akan kekuatan dan kemampuan sendiri;

b. keyakinan akan kemenangan dan tidak kenal menyerah (keuletan);

c. tidak mengandalkan bantuan atau perlindungan negara atau kekuatan asing.

3. Pertentangan yang timbul antara Indonesia dengan bangsa lain akan selalu

diusahakan dengan cara-cara damai. Perang adalah jalan terakhir yang dilakukan

dalam keadaan terpaksa.

4. Pertahanan dan keamanan keluar bersifat defensif-aktif yang mengandung

pengertian tidak agresif dan tidak ekspansif. Ke dalam bersifat preventif-aktif

yang mengandung pengertian sedini mungkin mengambil langkah dan tindakan

guna mencegah dan mengatasi setiap kemungkinan timbulnya ancaman.

5. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam membela serta mempertahankan

kemerdekaan bersifat kerakyatan dan kesemestaan.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)

Sishankamrata adalah suatu sistem pertahanan dan keamanan yang komponennya

terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional untuk mewujudkan

kemampuan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara (tujuan Hankamneg) dalam

mencapai tujuan nasional.

11

Sishankamrata bersifat semesta dalam konsep, semesta dalam ruang lingkup dan

semesta dalam pelaksanaannya. Komponen kekuatannya terdiri dari berikut ini.

1. Komponen dasar, yaitu rakyat terlatih.

2. Komponen utama, yaitu ABRI dan cadangan TNI.

3. Komponen Perlindungan Masyarakat (Linmas).

4. Komponen pendukung, yaitu sumber daya dan prasarana nasional.

Pengalaman penyelenggaraan hankam menghasilkan berbagai doktrin pertahanan

dan keamanan, yaitu doktrin perang gerilya rakyat semesta, doktrin perang wilayah,

doktrin perang rakyat semesta dan doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Sasaran operasi Hankamnas, yaitu mencegah dan menghancurkan serangan terbuka,

menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah nasional RI dan ikut serta memelihara

kemampuan hankam Asia Tenggara bebas dari campur tangan asing.

Pola operasi Hankamrata, yaitu operasi pertahanan, operasi keamanan dalam negeri,

operasi intelijen strategis dan pola operasi kerja sama pertahanan dan keamanan Asia

Tenggara. Pola operasi pertahanan bertujuan untuk menggagalkan serangan dan

ancaman nyata dari kekuatan perang musuh. Pola operasi keamanan dalam negeri

bertujuan untuk memelihara atau mengembalikan kekuatan pemerintah/negara RI pada

salah satu atau beberapa daerah (bagian wilayah) negara yang terganggu keamanannya.

Pola operasi intelijen strategis (Intelstrat) bertujuan untuk memperoleh informasi

yang diperlukan dalam pelaksanaan strategi nasional dan operasi-operasi Hankam,

menghancurkan sumber-sumber infiltrasi, subversi, dan spionase yang terdapat di

wilayah musuh, dan mengadakan perang urat syaraf dan kegiatan-kegiatan tertutup

lainnya untuk mewujudkan kondisi-kondisi strategis yang menguntungkan.

Pola operasi kerja sama, yaitu usaha bersama kemungkinan gangguan keamanan

stabilitas nasional dan perdamaian khususnya di Asia Tenggara.

2.7. Upaya Penyelenggaraan Bela Negara dalam Kerangka Sistem

Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

Kelangsungan hidup bangsa dan negara (national survival) merupakan tanggung

jawab (hak, kewajiban, dan kehormatan) setiap warga negara dan bangsa. Untuk itu,

diperlukan pembinaan kesadaran, dan partisipasi setiap warga negara dalam upaya bela

negara.

Persepsi tentang bela negara dihadapkan kepada tantangan/ancaman yang dihadapi

secara kontekstual dalam periode waktu tertentu. Pada periode 1949 bela negara

12

dipersepsikan identik dengan perangtahun 1945 kemerdekaan. Hal ini berarti bahwa

wujud partisipasi warga negara dalam pembelaan negara adalah keikutsertaan dalam

perang kemerdekaan baik secara bersenjata maupun tidak bersenjata.

1965, bela negara dipersepsikan identik dengan upayaPada periode 1950 pertahanan

dan keamanan yang dilaksanakan melalui komponen-komponen hankam, seperti ABRI,

HANSIP, PERLA SUKWAN/ SUKWATI. Hal ini sejalan dengan kondisi tantangan

dan ancaman yang kita hadapi pada periode itu, yaitu menghadapi pemberontakan di

dalam negeri, peperangan Trikora, membebaskan Irian Barat (sekarang Irian Jaya) dan

Dwikora.

Pada periode Orde Baru ATHG yang dihadapi lebih kompleks dan lebih luas

daripada periode sebelumnya. ATHG tersebut dapat muncul dari segenap aspek

kehidupan bangsa (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam). Oleh karena

itu, dalam konteks ini bela negara dapat dilakukan dalam bidang-bidang kehidupan

nasional tersebut dalam upaya mencapai tujuan nasional. Untuk itu, dikembangkan

konsepsi tannas. Dalam hal ini, bela negara dapat dikatakan pula sebagai partisipasi

warga negara dalam menciptakan dan membangun tannas di segenap aspek kehidupan

bangsa.

Upaya bela negara sebagaimana dipersepsikan merupakan pengertian atau

penafsiran yang cukup luas (segala aspek kehidupan bangsa). Dalam pengertian yang

lebih sempit diartikan sebagai upaya pertahanan dan keamanan yang dilandasi oleh

dasar negara Pancasila, UUD 1945 (Pasal 30 ayat (1) dan (2)) dan UU No. 20 Tahun

1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara disempurnakan dengan UU No. 3

Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara

Wujud upaya bela negara dilakukan melalui pemberian kesadaran bela negara yang

dilakukan sejak dini di sekolah dasar dan berlanjut sampai perguruan tinggi dan di luar

sekolah melalui kegiatan pramuka dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Di sekolah dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), yang

diintegrasikan ke dalam kurikulum; Pendidikan dasar dan menengah, sedangkan di

pendidikan tinggi diwujudkan dalam mata kuliah Kewiraan (sekarang

Kewarganegaraan). Di luar Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wujud bela negara

dibakukan dalam bentuk Rakyat Terlatih, ABRI, Cadangan ABRI, dan Perlindungan

Masyarakat (Linmas) yang merupakan komponen khusus dalam Pertahanan dan

Keamanan Negara.

13

2.8. Politik serta Strategi Pertahanan dan Keamanan

Dwi fungsi ABRI mengandung pengertian bahwa ABRI mengemban dua fungsi,

yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi sebagai kekuatan sosial politik.

Fungsi sebagai kekuatan sosial politik hakikatnya adalah tekad dan semangat

pengabdian ABRI untuk ikut secara aktif berperan serta bersama-sama dengan segenap

kekuatan sosial politik lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa

Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan kedaulatannya.

Tujuannya ialah untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamik di

segenap aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas untuk

mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila.

Lahirnya ABRI sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia berangkat dari

perjalanan sejarah bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dan mempertahankan

kemerdekaan RI. Pengalaman sejarah itu mengakibatkan bagaimana ABRI memandang

dirinya yakni sebagai alat revolusi dan alat negara, juga sebagai pejuang yang

terpanggil untuk memberikan jasanya kepada semua aspek kehidupan dan

pembangunan bangsa. Keterlibatannya dalam memerankan fungsi sosial politik ini,

didorong oleh kondisi internal (ABRI) dan kondisi eksternal termasuk lingkungan

strategik internasional.

1949 (Agresi Militer Belanda II) pemimpin-pemimpinPada tahun 1948 politik

ditangkap Belanda, peran ABRI menjadi meningkat. Pada tahun 1959 ketika

pem1957impin politik sipil juga tidak mampu mengatasi pemberontakan daerah, ABRI

tampil menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat pemberontakan

G 30 S/PKI di mana kepemimpinan sipil gagal menyelamatkan Pancasila dari

rongrongan Partai Komunis, lagi-lagi ABRI tampil di depan menyelamatkan Republik

ini. Secara historis dan budaya dwi fungsi ABRI dapat diterima oleh rakyat Indonesia

kendatipun harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Peran serta politik tersebut semakin besar setelah penumpasan G 30 S/PKI

sehingga memungkinkan ABRI turut menentukan kebijaksanaan nasional dalam

pembangunan. Hal itu ditunjukkan oleh masuknya para perwira ABRI ke dalam

berbagai bidang; lembaga pemerintahan, lembaga legislatif, lembaga ekonomi

kemasyarakatan. Meskipun demikian tidak berarti militer menggantikan peranan sipil.

Perluasan peran biasanya pada posisi-posisi kunci dengan cara penempatan (kekaryaan)

dan yang diminta oleh lembaga instansi terkait, serta dengan memperhatikan

perkembangan pembangunan dan kehidupan bangsa. Luasnya penempatan personil

14

militer tersebut pada instansi/lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat

menimbulkan silang pendapat yang menuntut perlunya aktualisasi dwi fungsi ABRI

(fungsi sospol) di masa depan.

Aktualisasi dwi fungsi ABRI di masa depan ini akan efektif apabila ada

keseimbangan kepentingan, yaitu keharmonisan antara kepentingan militer dan

kepentingan sipil. Konsensus selalu dapat dibuat atas dasar tidak satu pun pihak boleh

mendominasi pihak yang lain. Kecurigaan terhadap golongan lain harus dihindari,

kearifan harus ditumbuhkan agar konflik internal tentang hal ini tidak merebak menjadi

perpecahan yang mengganggu tannas.

Runtuhnya rezim orde baru diganti dengan orde reformasi mengeliminasi peran TNI

(militer) dalam negara secara bertahap. TNI diharapkan menjadi kekuatan, pertahanan

yang profesional sebagaimana layaknya kekuatan pertahanan di negara-negara yang

sudah maju untuk itu segala keperluannya harus didukung oleh pemerintah dan

pengelolaan yang profesional.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pertahanan adalah sebuah system yang harus diterapkan sebagai sebuah

kesadaran bersama antara Negara, pemerintah, masyarakat, dan seluruh tatanan.

Pertahanan Negara melingkupi bidang-bidang:

15

1. politik

2. social

3. budaya

4. persatuan

5. ancaman-ancaman lain terhadap keselamatan bangsa dan Negara

Persoalan siapa yang harus bertanggungjawab untuk menjawab ancaman

keamanan tertentu menjadi rumit dan politikal: rumit, karena perkembangan konsep dan

ketidapastian setelah berakhirnya Perang Dingin dan politikal, karena landasan

konstitusiona1, sejarah, maupun realita politik bisa menjadi kekuatan inersia untuk

membangun pola pembagian kerja baru. Salah satu konsekuensi penting adalah

perlunya ketentuan yang mengatur level of engagement dan instrumen yang boleh

digunakan dalam setiap bagian dari spektrum ancaman terhadap keamanan nasional.

3.2. Saran-Saran

Saran-saran dalam menerapkan sistm pertahanan nasional adalah:

Sebagai pelajar ada baiknya menghindari pengaruh negative seperti narkoba,

pergaulan bebas, dan kriminalitas.

Menyikapi perbedaan suku bangsa, ras, atau agama di negera kita sebagai

keragaman yang indah untuk saling memahami dan bertukar pengetahuan.

Tidak memicu atau ikut dalam tawuran atau perkelahian antar pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

blogspot.com/2010/03/pertahanan-dan-keamanan-negara.html

blogspot.com/2011/03/bab-3-pertahanan-dan-keamanan-ri.html

http://keamanan-negara.blogspot.com/

16